-contoh-peraturan-desa.doc

2
1 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2007 T E N T A N G PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA Menimbang : a . bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 216 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan daerah tentang Peraturan Desa; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Upload: a-hen-bqcot

Post on 08-Apr-2016

62 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

peraturan desa

TRANSCRIPT

Page 1: -Contoh-Peraturan-Desa.doc

1

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

UTARA NOMOR 12 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERATURAN

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 216 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan pengaturan tentang Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan daerah tentang Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3848);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);