perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac/kinerja...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KINERJA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KOTA SURAKARTA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELALUI SISTEM E-PROCUREMENT
Disusun Oleh :
FAHMI ARDIAN AFIF
D0106011
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Mengetahui,
Dosen Pembimbing
Drs. H. Marsudi, M.S.NIP. 19550823 198303 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pada hari :
Tanggal :
Panitia Penguji :
1. Drs. Hj. Lestariningsih, M.Si. ( ................................... )NIP. 19531009 198003 2 003 Ketua
2. Drs. Muchtar Hadi, M.Si. (.....................................) NIP. 19530320 198503 1 002 Sekretaris
3. Drs. H. Marsudi, M.S. (.....................................) NIP. 19550823 198303 1 001 Penguji
Mengetahui,Dekan
Prof. Drs. Pawito, Ph.DNIP. 19540805 198503 1 002
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S.Al-Insyiroh: 6-8)
Hai kawula muda, kau punya gairah. Hai kawula muda, kau punya tenaga. Gunakanlah masa muda untuk bekerja. Sebelum menjadi tua dan tak berdaya.
(H. Rhoma Irama)
Manusia yang berjaya dalam hidupnya bukan manusia yang tanpa kekurangan tapi manusia yang gigih untuk terus memperbaiki diri
(Anonim)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERSEMBAHAN
Dengan penuh ucapan syukur ke Hadirat Allah SWT, karya
sederhana ini penulis persembahkan kepada:
Kedua orang tua tercinta untuk kasih sayang, doa, nasihat dan dukungan yang tidak pernah habis diberikan Kakak-kakak yang menjadi inspirasi Keluarga besar Hidayat Soleh bin Solehudin dan Marsid bin Majid Partner terhebat Prima Astriani Almamater UNS
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan ridhoNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi yang berjudul Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE) Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
Dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :1. Drs. H. Marsudi, M.S. selaku Pembimbing, yang senantiasa memberi
bimbingan, arahan dan motivasi dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Sukadi, M.Si selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini.
3. Prof. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
4. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
5. Segenap dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memberikan pengetahuan dan pemikirannya selama penulis menempuh studi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
6. Ir. Sri Wardhani, M.T selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Segenap staf LPSE Kota Surakarta yang telah memberikan bantuan, informasi dan semua hal yang penulis butuhkan demi kelancaran skripsi ini.
8. Seluruh responden dari SKPD Kota Surakarta, CV. maupun PT. yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kemampuan dalam skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.
Surakarta, 10 Oktober 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL . HALAMAN PERSETUJUAN ..... HALAMAN PENGESAHAN .. HALAMAN MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN .... KATA PENGANTAR .. DAFTAR ISI . DAFTAR TABEL . DAFTAR GAMBAR .... ABSTRAK . ...ABSTRACT . .BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah . .. B. Rumusan Masalah . C. Tujuan Penelitian . ..... D. Manfaat Penelitian . ...
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kinerja........................... ...
1. Pengertian Kinerja...................................................................... 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja................................ 3. Pengukuran/Pengukuran Kinerja................................................ 4. Indikator Kinerja........................................................................
B. Pengadaan Barang dan Jasa.......... .... 1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa...................................... 2. Tata Nilai Pengadaan Barang dan Jasa....................................... 3. Cara Pengadaan Barang dan Jasa................................................ 4. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa.............................. 5. Jenis Kontrak dan Tanda Bukti Perjanjian...................................
iiiiiiivvvi
xiiixixiixiiiviii
1141415
1616192022303032343845
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
C. Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) ...D. Kerangka Pemikiran . .
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ...... B. Lokasi Penelitian C. Sumber Data .. D. Teknik Pengumpulan Data . .. E. Teknik Pengambilan Sampel.. ... F. Validitas Data . .. G. Teknik Analisis Data . . . ..
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ... .. ..
1. Letak Geografi.. . . . 2. Kependudukan.. . .... 3. Potensi Wilayah .. . ........ 4. Profil LPSE Kota Surakarta.. ......
a. Gambaran Umum Layanan Pengadaan Secara Elekronik Kota Surakarta...................................................................................
b. Bentuk, Perangkat dan Tugas Perangkat Organisasi serta Pegawai LPSE..........................................................................
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan............................................................ 1. Produktivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan
Jasa Melalui Sistem e-Procurement ........................................... 2. Responsivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan
Jasa Melalui Sistem e-Procurement ........................................... 3. Akuntabilitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan
Jasa Melalui Sistem e-Procurement ........................................... BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan B. Saran ..
4752
55565658606163
6666676869
69
7175
77
93
101
111113
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I.1 :Tabel I.2 :Tabel I.3 :Tabel IV.1 :Tabel IV.2 :
Tabel IV.3 :Tabel IV.4 :
Daftar Lelang Secara Manual (Non e-Procurement) .. .....Daftar Lelang Secara elektronik (e-Procurement) T. A. 2011 . Daftar Lelang Secara elektronik (e-Procurement) T. A. 2012 . Pelatihan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Th. 2011. Pelatihan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan dan Admin Agency bagi Penyedia Barang/Jasa Th. 2011............................................ Pelatihan Kepanitiaan Kegiatan e-Procurement Tahun 2011 .. .. Matrik Penilaian Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement pada 3 Indikator... ...
9 10 11 81
84 85
109
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar II.1 : Bagan Pengadaan Barang ...................................................... 34 Gambar II.2 : Nilai Pengadaan ..................................................................... 46 Gambar II.3 : Skema Kerangka Pikir ........................................................... 54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
ABSTRAK
Fahmi Ardian Afif. D0106011. Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2012. 113 Halaman.
Pengadaan barang dan jasa merupakan alat yang tepat untuk menjadi instrumen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dalam rangka melaksanakan good governance, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem e-Procurement.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di LPSE Kota Surakarta. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposivesampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan untuk validitas data dilakukan dengan trianggulasi data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kinerja LPSE dapat dilihat melalui 3 indikator, yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Produktivitas, pelaksanaan e-Procurement kurang dapat berjalan dengan optimal karena SDM di LPSE masih kurang dibidang teknisi, selain itu SKPD dan rekanan belum siap menerima metode baru sehingga masih harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Responsivitas, respon dan tanggapan yang diberikan sudah cukup baik dan sesuai dengan aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh SKPD dan rekanan. Akuntabilitas, pertanggung jawaban LPSE melalui laporan pertanggung jawaban sebagai sarana evaluasi dan monitoring kinerja sudah berjalan dengan cukup baik. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement sudah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari keberhasilan pelaksanaan yang telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, kendalanya hanya terdapat pada sumber daya manusia baik pada LPSE maupun rekanan.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah terciptanya pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan transparan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
ABSTRACT
Fahmi Ardian Afif. D0106011. Surakarta City Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) performance in goods and services procurement through e-Procurement system. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2012. 113 pages.
Goods and services procurement is the right tool to be instrument in building good governances. So in implementing good governance, Surakarta City Government held electronical goods and services procurement (e-Procurement) through Electronical Procurement Service (LPSE). The purpose of this research is to find out how Surakarta City LPSE performances in goods and services procurement through e-Procurement system. This is a qualitative descriptive research took in Surakarta City LPSE. Technique used for choosing informant is purposive sampling and snowball sampling. Data collecting technique by interview and observation. For validating the data, done by data triangulation. Data analysis technique using interactive analysis model. From this research s results, we can find out that LPSE performance can be seen in three indicators: productivity, responsivity and accountability. On productivity, e-Procurement implementation can not run optimally because lack of technician human resources in LPSE, moreover, SKPD and its partner are not ready to take the new method so it must to adapt with the new systems. On responsivity, responses and feedbacks given were considerably good and appropriate with aspirations and complaints delivered by SKPD and partners. On accountability, LPSE responsibility by responsibility report as a way to evaluate and monitoring performance has gone well, seen from the successful implementation which was consistent with the objective set. The problem is on human resources at both of LPSE and partners.
Results achieved from the implementation of electronical goods and services procurement are the creation of effective, efficient and transparent goods and services procurement.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di era otonomi daerah saat ini, sistem manajemen pemerintahan yang
efektif, efisien dan akuntabel akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan
layanan publik dan implementasi program pembangunan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan layanan publik
tersebut harus memegang prinsip-prinsip Good Governance, agar tidak terjadi
diskriminasi atas dasar pertemanan, etnis dan agama, keluhan masyarakat karena
rendahnya tingkat responsivitas pemerintah kabupaten/kota, ketidakpastian
prosedur dan waktu pelayanan. Dalam manajemen pemerintahan,
profesionalisme aparat yang terlibat dalam proses manajemen secara tidak
langsung juga akan berdampak terhadap pencitraan lembaga tersebut, dimana
aparat yang profesional akan meningkatkan citra dan kewibawaan suatu lembaga
pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakannya berdasarkan pilar-pilar
Good Governance. Salah satu kebijakan pemerintah yang membutuhkan
aparatnya untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan suatu sistem
manajemen adalah kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa.
Kinerja birokrasi dewasa ini masih rendah dan belum sepenuhnya bisa
memenuhi harapan publik, ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi,
kewenangan dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
(Widodo, 2008:121). Kinerja birokrasi sering tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan dan banyak penilaian yang kurang terhadap kinerja para aparatur.
Berdasarkan hal tersebut, sangat diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja
birokrasi sebagai organisasi publik yang melaksanakan program dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Penilaian terhadap kinerja pelayanan sangat
terkait dengan upaya untuk mengevaluasi sebuah kebijakan publik terkait dengan
pelayanan kepada masyarakat agar kesalahan dapat dikurangi bahkan jika perlu
disempurnakan dari waktu ke waktu. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa
birokrasi memang harus tahan banting dan mau serta mampu mengadakan
perubahan-perubahan menuju kearah yang lebih baik.
Sebuah organisasi apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiatan
memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun
sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu organisasi, baik swasta
maupun pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang
aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement).
Pengadaan atau pembelanjaan barang kebutuhan suatu organisasi perlu
dilakukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin
(operasional, pemeliharaan, atau pemenuhan kebutuhan kerja setiap hari),
maupun pekerjaan yang bersifat sementara (temporary) yang bersifat investasi,
penambahan kapasitas terpasang, atau proyek yang dilakukan untuk mencapai
suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan.
(http://ml.scribd.com/doc/45025061/penelitian-kualitatif-deskriptif)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Pengadaan barang dan jasa juga merupakan alat yang tepat untuk
menerapkan kebijakan publik di semua sektor dan menjadi instrumen dalam
membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pasca pemerintahan orde baru,
diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah juga mengeluarkan Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Namun penilaian terhadap beberapa kelemahan yang terjadi dalam
pelaksanaannya menyebabkan Keppres yang telah berperan dalam mengatur
pelaksanan pengadaan barang dan jasa selama 3 tahun kemudian diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adanya inkonsistensi dalam
ketentuan yang diatur didalamnya, adanya perbedaan interprestasi pada aturan
main mengenai penunjukkan langsung dan lelang terbatas sehingga menjadi
pemicu timbulnya konflik dalam pelaksanaan di daerah, birokrasi pengadaan
yang panjang dan terkesan menjadi penghambat keikutsertaan peserta dari luar
daerah, dan tidak adanya ketentuan mengenai persyaratan profesionalitas bagi
sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan mengakibatkan penunjukan
panitia atau pejabat pengadaan yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang dan jasa berbau kolusi, nepotisme, dan kurang profesional dalam
menangani pengadaan.
Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diharapkan
celah-celah kelemahan yang terjadi saat berlakunya Keppres Nomor 18 Tahun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
2000 dapat ditutupi dan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien,
mendorong persaingan sehat, transparansi, akuntabel dan tidak diskriminatif
dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tersebut juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang
diharapkan dapat mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi sistem
pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003
tentang Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: Efisien,
efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel.
Sedangkan kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa
adalah: Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan
perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan
mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing
barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok
masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; Menyederhanakan ketentuan dan tata
cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan
barang/jasa; Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab
pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; Mengharuskan pelaksanaan
pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada
setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
Pengadaan barang dan jasa merupakan aktifitas yang timbul karena
adanya kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa melalui suatu proses yang
diatur. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa instansi pemerintah,
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 memberikan arahan tentang kegiatan
pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa mulai dari
persiapan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga penandatanganan
kontrak.
Kesulitan memahami prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai
ketentuan yang berlaku, belum adanya transparansi, maraknya praktek
ketidakadilan yang dipertontonkan oknum aparatur pemerintah dan sulitnya
melakukan upaya pendeteksian terhadap penyelewengan dan manipulasi yang
terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi indikator penyebab tingginya
angka korupsi yang merugikan negara hingga milyaran Rupiah menjadi isu
pokok yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan
pemerintahan saat ini.
Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan,
diketahui jumlah anggaran lembaga pemerintah departemen/non departemen
pada tahun 2009 yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa termasuk
biaya pemeliharaannya kurang lebih sebesar 107,6 triliun Rupiah atau lebih
tepatnya adalah sebesar Rp. 107.637.038.124.000,00. Besarnya anggaran yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
dialokasikan pada seluruh instansi pemerintahan tersebut merupakan peluang
yang menggiurkan dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebocoran
keuangan negara apabila tidak ditangani secara profesional. Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan bahwa setiap
tahunnya diperkirakan mencapai 30% dari jumlah APBN mengalami kebocoran
dari sektor pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini disebabkan adanya
penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap prosedur
pengadaan barang dan jasa.
(http://pengawassmk.blogspot.com/2010/10/supervisi-barang-dan-jasa.html)
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan
salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (Electronic Government Procurement
atau PPE), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan
informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan
lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi,
dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin
tersedianya informasi, kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan
yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku
usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan
harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Layanan yang tersedia dalam SPSE adalah e-tendering dan e-purchasing. E-
tendering yaitu pelelangan dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan
penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah
ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa
mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan
media elektronik yang berbasis pada web atau internet dengan memanfaatkan
fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan e-purchasing
merupakan sistem katalog elektronik sekurang-kurangnya memuat informasi
teknis dan harga barang dan jasa, pengelolaannya dengan melaksanakan kontak
payung dengan penyedia barang/jasa.
Dalam rangka melaksanakan Good Governance, Pemerintah Kota
Surakarta telah mempersiapkan pelaksanaan e-Procurement yang di launching
pada tahun 2011, dan diresmikan pada 10 Mei 2011. Dimana dalam
pelaksanaannya telah dibentuk suatu unit kerja yang setelahnya dilakukan
sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa, juga dengan melaksanakan bimbingan teknis bagi pejabat pengadaan
atau panitia pelelangan, pejabat pembuat komitmen dan para vendor atau rekanan
untuk e-Procurement. Tamu undangan dalam sosialisasi tersebut terdiri dari
anggota Tim LPSE, PNS yang sudah bersertifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen,
pengguna anggaran dan PPTK di lingkup Pemkot Surakarta. Untuk selanjutnya
sosialisasi terus diadakan ke internal SKPD-SKPD 2 kali dalam seminggu.
Sosialisasi dan Bimbingan teknis dilaksanakan dengan maksud agar para pihak
terkait dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi pelelangan secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
elektronik. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait
dengan dana APBD Kota Surakarta Perubahan tahun 2010 dalam kuota yang
masih terbatas, oleh karena itu dalam pelaksanaannya khususnya yang terkait
dengan para rekanan, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan asosiasi
penyedia barang dan jasa diantaranya Kamar Dagang dan Industri (KADIN),
Asosiasi Konstruksi, Asosiasi Konsultansi Kota Surakarta terkait dengan
pendaftaran atau undangan para peserta yang berminat. Tujuan utama dari e-
Procurement adalah untuk dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas,
meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat
efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan
memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan layanan pengadaan barang dan
jasa elektronik (LPSE) dengan maksud untuk mengurangi potensi tindakan
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Surakarta. Proses
pengadaan barang dan jasa yang bersih dapat pula dilakukan secara manual,
namun proses tersebut memerlukan proses yang panjang dan lama, juga
memerlukan strategi-strategi khusus. Sehingga cara yang paling cepat dan
mudah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan pengadaan
lelang secara elektronik.
LPSE ini diharapkan akan mampu mengurangi adanya penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa. 60 % kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan dan KPK adalah kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 80 % kasus korupsi yang ditangani Komisi Pengawas Usaha juga kasus pengadaan barang dan jasa. Selama ini mayoritas kasus korupsi adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. (Joglo Semar, Rabu 11 Mei 2011)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Selain dapat mengurangi potensi tindakan korupsi yang dilakukan dalam
pengadaan barang dan jasa, LPSE juga dapat digunakan untuk memperluas akses
pasar dengan melakukan persaingan yang sehat. Perluasan pangsa pasar dapat
dilakukan melalui lelang secara elektronik. Penggunaan internet yang sudah
menjamak di masyarakat dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk dapat
melakukan perluasan pasar, sehingga perluasannya dapat lebih mudah.
Dalam LPSE ini berisi ensikripsi program layanan dengan sandi-sandi Negara sehingga memungkinkan keamanan dalam transaksi. Sekarang ini dengan lelang secara elektronik penawaran jual beli dengan e-purchasing semakin diminati, sehingga dengan LPSE diharapkan akan semakin memperluas pangsa pasar. ( Joglo Semar, Rabu 11 Mei 2011)
Penerapan LPSE akan lebih menguntungkan bagi banyak pihak baik
penyedia yaitu pemerintah dan juga rekanan. Diantaranya, pagu anggaran akan
lebih hemat daripada pengadaan barang dan jasa secara manual, juga rekanan
tidak perlu lagi mengantarkan berkas persyaratan pelelangannya di kantor panitia
penyedia. Sehingga pelaksanaan dengan sistem LPSE ini jauh lebih efisien
dibandingkan dengan pelaksanaan secara manual.
Tabel 1.1 Daftar Lelang Secara Manual (Non e-Procurement)
No Nama Lelang Satuan Kerja Pengambilan Dokumen
TahunAnggaran HPS
1 Pengadaan Jasa Cleaning Servicepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta
BagianUmum SekretariatDaerah
07 Februari 2012 - 13 Februari2012
2012 136,8 juta
Sumber: http://lpse.surakarta.go.id
Pelaksanaan barang dan jasa secara manual mengalami penurunan
penggunaan, karena memang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
lebih efisien apabila menggunakan sistem e-Procurement sehingga saat ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
SKPD-SKPD maupun pihak swasta sudah berangsur-angsur mulai beralih
menggunakan sistem lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Tabel 1.2 Daftar Lelang Secara Elektronik (e-Procurement) Tahun Anggaran 2011
No Nama Lelang Agency Tahap Kategori TahunAnggaran HPS
1 Pengadaan Perabot Ruangan SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 6)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 848,3 juta
2 Pengadaan Peralatan Komputer SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 5)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 2,8 M
3 Pengadaan Peralatan Listrik dan Elektronika SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 4)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 1,7 M
4 Pengadaan Peralatan Bangunan SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 3)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 1,2 M
5 Pengadaan Peralatan Otomotif SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 2)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 993 juta
6 Pengadaan Peralatan Mesin SMK Negeri 5 Surakarta (Paket 1)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 1,9 M
7 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Belanja Modal Pengadaan Buku SMP (DAK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 2,6 M
8 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana PenunjangPembelajaran/Alat Elektronik
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 3,1 M
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Pendidikan SD9 Pengadaan Sarana
TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif SD.
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 1,3 M
10 Pengadaan Alat Peraga/Praktik SMP (DAK)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 1,5 M
11 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Pekerjaan Pengadaan Alat LaboratoriumBahasa SMP
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 997,5 juta
12 Pengadaan Buku, Pengayaan Referensi Panduan Pendidik SD (DAK 2010)
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 4,9 M
13 Pengadaan Obat PKD
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PengadaanBarang
2011 2,1 M
Jumlah Total HPS 25,9 M Sumber: http://lpse.surakarta.go.id
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2011 terdapat
13 proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik oleh LPSE Kota Surakarta
dan semua proses lelang tersebut telah selesai dilaksanakan dengan total HPS sebesar
25,9 Milyar.
Tabel 1.3 Daftar Lelang Secara Elektronik (e-Procurement) Tahun Anggaran 2012
No Nama Lelang Agency Tahap Kategori TahunAnggaran HPS
1 Pembangunan Pasar Darurat Pasar Turisari Kota Surakarta
Pemerintah KotaSurakarta
Pengumumanpascakualifikasi
PekerjaanKonstruksi
2012 242, 1 juta
2 Jasa Konsultansi PenyusunanFeasibility Study Pasar Klewer KegiatanPenyusunan
Pemerintah KotaSurakarta
Pengumuman pra kualifikasi
JasaKonsultasi
2012 392 juta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan FasilitasInfrasturktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta
3 Jasa Keamanan Kantor
Pemerintah KotaSurakarta
Penawaran dan kualifikasi
JasaLainnya
2012 272,9 juta
4 Pengadaan Peralatan Asrama BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun Anggaran 2012
Balai Besar RehabilitasiSosial Bina Daksa Prof. Dr.Soeharso
MasaSanggah
HasilLelang
PengadaanBarang
2012 299,4 juta
5 Penyediaan Jasa Keamanan Pasar - pasar
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
JasaLainnya
2012 1,3 M
6 Pembangunan Jasa Tehnisi Listrik Pasar-Pasar
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
JasaLainnya
2012 289,6 juta
7 Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gelanggang Pemuda (Youth Center) Kota Surakarta
Pemerintah KotaSurakarta
Pembukaan dan
evaluasipenawar
an
JasaKonsultasi
2012 309,1 juta
8 Jasa Kebersihan Pasar-Pasar
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
JasaLainnya
2012 634,1 juta
9 Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tahap II Kota Surakarta
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
PekerjaanKonstruksi
2012 23,9 M
10 Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Tahap II Kota Surakarta
Pemerintah KotaSurakarta
Lelangsudahselesai
JasaKonsultansi
2012 149,6 juta
Jumlah Total HPS 27,8 M
Sumber: http://lpse.surakarta.go.id
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Dari penjabaran tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2012
terdapat 10 proses lelang yang dilakukan secara elektronik, namun hingga saat ini
baru terdapat 5 proses yang telah selesai dilaksanakan dengan total HPS sebesar 27,8
Milyar. Sedangkan 5 proses lelang yang lain baru memasuki pengumuman pasca
kualifikasi, pengumuman pra kualifikasi, penawaran dan kualifikasi, masa sanggah
hasil lelang dan pembukaan dan evaluasi penawaran dengan total HPS sebesar 1,5
Milyar.
Dari awal mula dilaksanakannya kebijakan e-Procurement pada tahun 2011
hingga tahun 2012 sudah terdapat 23 proses lelang yang dilakukan secara elektronik
dengan jumlah total HPS sebesar 53,7 Milyar, namun hingga saat ini baru terdapat 18
proses lelang yang sudah selesai dengan jumlah total HPS sebesar 52,2 Milyar.
Sehingga dengan adanya kebijakan e-Procurement akan sangat membantu pihak-
pihak yang sedang melakukan pelelangan baik swasta, SKPD maupun masyarakat
untuk memperoleh informasi lelang baik dalam pengadaan barang maupun
pengadaan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Perbaikan pengadaan barang dan jasa dari pengadaan secara manual menjadi
pengadaan secara elektronik ini menarik untuk dijadikan sebagai sebuah bahan
kajian ilmiah, maka dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan
pendidikan strata satu di Universitas Sebelas Maret, penulis tertarik untuk meneliti
tentang kinerja Pemerintah Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan jasa,
khususnya barang-barang untuk kebutuhan rutin atau operasional di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri. Untuk itu maka peneliti mengambil judul
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
penelitian Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta
dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement .
B. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka sebagai rumusan
masalahnya adalah sebagai berikut:
Bagaimanakah kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan
Jasa Melalui Sistem e-Procurement?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat
memberikan manfaat sesuai yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini
adalah :
1. Tujuan Operasional
Untuk mengetahui Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang
dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement.
2. Tujuan Fungsional
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,
sebagai bahan pemikiran dalam melanjutkan dan meningkatkan kualitas
kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui
Sistem e-Procurement.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
3. Tujuan Individual
Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai
gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas
pengetahuan tentang Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang
dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement.
2. Secara Praktis
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi LPSE Kota Surakarta
dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-
Procurement berikutnya agar dapat lebih optimal.
3. Secara Individual
Penelitian ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan menambah
wawasan keilmuan serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam
memahami usaha yang dilakukan LPSE Kota Surakarta dalam melaksanakan
kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Diberbagai media massa istilah kinerja telah populer digunakan,
namun demikian definisi atau pengertian kinerja belum dicantumkan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga terkadang masyarakat masih sulit
mengetahui pengertiannya. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari
performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai
penampilan , unjuk kerja atau prestasi (Yeremias T. Keban, 2004:191).
Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia
dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi,
bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga dapat disimpulkan pengertian kinerja
dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan
organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com)
Pengertian yang lain menyebutkan kinerja berasal dari akar kata to
performance dan menurut The Scibner Bantam English Dictionary terbitan
Amerika Serikat dan Kanada tahun 1979 (dalam Joko Widodo, 2008:77)
diartikan sebagai berikut :
a. To do or carry out; execute (melakukan, menjalankan, melaksanakan)
b. To discharge or fulfill; as a vow (memenuhi atau menjalankan kewajiban
satu nazar)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
c. To portray, as a character in a play (menggambarkan suatu karakter
dalam suatu permainan)
d. To render by the voice or a musical instrument (menggambarkannya
dengan suara atau alat musik)
e. To execute or complete an undertaking (melaksanakan atau
menyempurnakan tanggung jawab)
f. To act a part in a play (melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu
permainan)
g. To perform music (memainkan/pertunjukkan musik)
h. To do what is expected of a person or machine (melakukan sesuatu yang
diharapkan oleh seseorang atau mesin)
Namun dari kedelapan pengertian diatas tidak semuanya relevan
dengan kinerja pelayanan publik, setidaknya terdapat empat pengertian yang
dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat arti kata kinerja dipandang dari
sisi administrasi publik. Pengertian-pengertian tersebut yaitu
melakukan,menjalankan/melaksanakan, memenuhi atau menjalankan
kewajiban, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab dan
melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Pengertian
tersebut juga serupa pengertian kinerja menurut Joko Widodo (2008:79),
kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai
dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
Sejalan dengan beberapa pengertian di atas, Suyadi Prawirosentono
(1999:2) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi,
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar
hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 1999
dalam Joko Widodo (2008:80) menjelaskan bahwa kinerja merupakan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi,
organisasi.
Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat
keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui
hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-
tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau
target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui
karena tidak ada tolok ukurnya (Mohamad Mahsun, 2009:25).
Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa
kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian dalam melaksanakan kegiatan
atau program atau aktivitas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi yang telah
ditetapkan oleh organisasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup
banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja adalah:
a. Faktor personal/individual
Meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri,
motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
b. Faktor kepemimpinan
Meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan
dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
c. Faktor tim
Meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan
dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan
dan keeratan anggota tim.
d. Faktor sistem
Meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan
oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.
e. Faktor kontekstual (situasional)
Meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.
Pada sistem penilaian kinerja tradisional, kinerja hanya dikaitkan
dengan faktor personal, namun dalam kenyataannya, kinerja sering
diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor personal, seperti sistem,
situasi, kepemimpinan atau tim (Mahmudi, 2010:20).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
3. Pengukuran/Penilaian Kinerja
Kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat
multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada
kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja (Mahmudi, 2010:6).
Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting
karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam
mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai
kinerja sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan
oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa (Agus
Dwiyanto, 2006:47).
Menurut Robertson dalam Mohamad Mahsun (2006:25) pengukuran
kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan
pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,
termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam
menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang
dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan
terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan;
dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Dorothea Greiling dalam International Journal of Productivity and Performance Management 2009 Copyright Performance measurement: a remedy for increasing the efficiency of public services mengemukakan:
Promoters of performance measurement are convinced that performance measurement can greatly contribute to an efficiency boost in the field of public services. Performance measurement will fuction as an efficiency driver for public services also the empirical
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
basis which investigates the relationship between performance measurement and efficiency is, up to now, very slim . (Faktor-faktorpendorong pengukuran kinerja diyakini dapat sangat berkontribusi sebagai peningkat efisiensi di bidang pelayanan publik. Pengukuran kinerja akan berfungsi sebagai pengendali efisiensi untuk pelayanan publik dan juga sebagai dasar empiris yang menyelidiki hubungan antara pengukuran kinerja dan efisiensi itu sendiri, sampai saat ini, sangat tipis).
Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran
atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan
bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam
menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja
bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan
memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka
memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2010:6).
Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan
suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari
tujuan strategis organisasi. Whittaker menjelaskan bahwa pengukuran kinerja
merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons menyebutkan
bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor
implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual
dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu
metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian
pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan akuntabilitas.
4. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Sementara itu menurut Lohman (2003), indikator kinerja
(performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk
mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau
operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi
(Mohammad Mahsun, 2009:71).
Indikator kinerja (performance indicators) sering disamakan dengan
ukuran kinerja (performance imenasure). Namun sebenarnya, meskipun
keduanya merupakan kriteria pengukuran kineja, terdapat perbedaan makna.
Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu
hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehinga
bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukran kinerja adalah kriteria
kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga
bentuknya lebih bersifat kuantitafif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini
sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan
strategi (Mohammad Mahsun, 2009:71).
Menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51) terdapat beberapa macam
indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik
yaitu sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
tingkat pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio
antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit
dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba
mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan
memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang
diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
b. Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan
negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena
ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari organisasi
publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat
dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama
menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah
informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara
mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas
pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi
publik, akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat
terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu
ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja
organisasi publik.
c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu
indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya,
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oganisasi yang
memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang
jelek pula. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam
mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.
d. Responsibilitas
Reponsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi
publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun
implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika
berbenturan dengan responsivitas.
e. Akuntabilitas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih
oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih
oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan
kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik
dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.
Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal
yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti
pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal,
seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu
kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau
kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang
berkembang dalam masyarakat.
Sedangkan Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2006:52)
mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan
beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan
publik, antara lain adalah:
a. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi
publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta
pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas
merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.
b. Efiktivitas
Efektivitas mempertanyakan apakah tujuan dari didirikannya organisasi
pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan
rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen
pembangunan.
c. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat
kaitannya dengan konsep ketercukupan dan kepantasan. Keduannya
mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-
nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut
pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan
sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
d. Daya Tanggap
Berlainan dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta,
organisasi pelayan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara
atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria
organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya
tanggap ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Dari berbagai penjelasan diatas mengenai indikator pengukuran
kinerja yang dikemukakan oleh berbagai ahli, penulis memilih untuk
menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus
Dwiyanto, karena teori pengukuran kinerja yang dijelaskan oleh Agus
Dwiyanto tersebut dipandang paling sesuai dan mampu digunakan untuk
mengukur kinerja selama penulis berada di lapangan.
Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto
terdiri dari lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,
responsibilitas dan akuntabilitas. Dari kelima indikator tersebut tidak
seluruhnya digunakan sebagai alat pengukur dalam penelitian ini, tetapi
penulis memberikan batasan indikator yang digunakan menjadi tiga indikator
saja yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Ketiga indikator
tersebut dipilih dengan alasan bahwa indikator-indiktor tersubut telah cukup
mewakili beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja
organisasi publik.
Produktivitas menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam
penelitian ini karena produktifitas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi
dan juga pelayanan yang diberikan oleh LPSE terhadap masyarakat. Sehingga
dengan melihat seberapa besarkah efisiensi dan juga pelayanan publik yang
diberikan maka kita akan memperoleh pula hasil kinerja yang dilakukan oleh
LPSE.
Responsivitas digunakan menjadi indikator yang kedua karena
melalui responsivitas peneliti dapat melihat kemampuan dari organisasi untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, selain itu kita
dapat melihat bagaimanakah cara organisasi tersebut menyusun agenda agar
semua agenda dari Pemerintah dapat terealisasikan. Disamping itu kita dapat
melihat bagaimanakan prioritas LPSE dalam memberikan pelayanan dan juga
mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dari sinilah kita dapat melihat kemampuan LPSE
dalam menjalankan program pengadaan barang dan jasa sesuai misi dan
tujuannya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga hal
tersebut dapat menunjukkan kegagalan atau keberhasilan organisasi, apabila
responsivitasnya tinggi maka kinerja dari organisasi tersebut tinggi pula,
begitu juga sebaliknya bila responsivitasnya rendah maka rendah pula
kinerjanya.
Akuntabilitas digunakan sebagai indikator yang terakhir karena
akuntabilitas dapatdigunakan untuk melihat sekonsisten apa kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah berjalan dengan kehendak masyarakat
banyak melalui pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dari situlah
kita dapat melihat bagaimanakah kinerja dari organisasi tersebut. Apabila
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi dapat berjalan sesuai
dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat maka akuntabilitas
organisasi tersebut tinggi.
Indikator yang penulis tidak pakai adalah kualitas layanan dan
responbilitas. Alasannya sebagai berikut; Kualitas layanan tidak digunakan
sebagai indikator dalam penelitian ini karena dalam kebijakan pengadaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
barang dan jasa secara elektronik, proses pelaksanaannya dilakukan secara
online dan berpusat pada alat elektronik sebagai servernya sehingga kualitas
layanan kurang bisa digunakan untuk mengukur kinerja dari organisasi.
Sedangkan responbilitas juga tidak dipilih menjadi salah satu indikator karena
pelaksanaan kegiatannya yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar/sesuai dengan kebijakan organisasi, sehingga
responsibilitas suatu saat dapat berbenturan dengan responsivitas. Karena
dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem
online sehingga pelaksanaanya cukup dilakukan dengan prosedur yang telah
disediakan oleh penyedia layanan dan tidak terlalu memperhatikan prinsip-
prinsip administrasi seperti sebelum adanya sistem secara elektronik melalui
metode yang cukup panjang dan sesuai prinsip administrasi yang benar.
Produktivitas biasanya dipahami sebagai rasio antara input dengan
output, yang berarti perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan
hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Namun konsep produktivitas
tidak hanya mengukur tingkat efisiensi saja tetapi juga efektivitas pelayanan.
Sehingga produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah
Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-
Procurement.
Sedangkan responsivitas merupakan indikator kinerja yang
berorientasi pada proses. Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara
program dengan kegiatan pelayanan dari Pemerintah Kota Surakarta dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan
kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan misi dan
tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka
pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement.
Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal
yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Acuan
pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan
tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Sehingga akuntabilitas
publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan pengadaan
barang dan jasa melalui sistem e-Procurement konsisten dengan kehendak
masyarakat.
B. Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan pengadaan barang merupakan hal yang penting
karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
pembangunan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi sukses atau
gagalnya bangsa ini dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan
pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara
konsisten dalam pengelolaan kebijakan, program dan proyek
pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
dimaksudkan untuk menghindarkan kegagalan pembangunan seperti
dialami di masa lalu.
Pada awalnya Pengadaan barang dalam instansi pemerintah di
Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Instansi pemerintah. Pada Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1
disebutkan :
Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi : pengadaan barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan jasa lainnya .
Pengadaan barang dalam instansi pemerintah di Indonesia yang
diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengadaan Barang, bahwa:
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa .
Sedangkan menurut Perpres 54 Tahun 2010 Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah :
Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
2. Tata Nilai Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa
wajib menerapkan prinsip-prinsip:
1. Efisien
Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan biaya yang terbatas untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
dan cepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Efektif
Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan pemerintah.
3. Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan
Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia
Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka
Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing
Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan
yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan Jasa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang dan Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada
intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam
Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia
Barang dan Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan
kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional.
7. Akuntabel
Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
Etika Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres 54
Tahun 2010:
1. Melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab.
2. Bekerja profesional, mandiri dan menjaga rahasia dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa jika harus dirahasiakan.
3. Tidak saling mempengaruhi sehingga terjadi persaingan yang
sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
5. Hindari dan cegah conflict of interest.
6. Hindari dan cegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
7. Hindari dan cegah penyalahgunaan wewenang & kolusi.
8. Tidak menerima, menawarkan dan janjikan memberi hadiah,
imbalan, komisi, dan apa saja dari atau kepada siapapun.
Secara umum pengadaan itu barulah dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Barang-barang yang
telah ada dan dapat dipakai itu mungkin barang milik/inventaris
instansi, atau mungkin bukan milik tetapi yang ada dan dipergunakan
oleh instansi tersebut.
Gambar II.1 :
Bagan Pengadaan Barang
Sumber : Ibnu Syamsi, 1977 : 15
3. Cara Pengadaan Barang dan Jasa
a. Swakelola
Swakelola adalah kegiatan PB/J yang pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan/dilaksanakan dan diawasi sendiri, oleh salah
satu dari 3 pelaku swakelola :
1) K//L/D/I selaku penanggung jawab anggaran
2) Instansi pemerintah lain
3) Kelompok masyarakat
PengadaanBarang
Jumlah kebutuhan
barang
Barang yang telah ada dapat
dipakai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Ada 11 kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan secara
swakelola, yaitu :
1) Pekerjaan yang bertujuan tingkatkan/manfaatkan kemampuan
teknis SDM sesuai tupoksi K/L/D/I yang bersangkutan.
2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaan perlu partisipasi
masyarakat setempat.
3) Pekerjaan dari segi besaran, sifat, lokasi dan biaya tidak diminati
oleh Penyedia.
4) Pekerjaan yang secra rinci/detail tidak dapat dihitung dahulu,
sehingga bila dilaksanakan oleh penyedia menimbulkan resiko
dan ketidakpastian.
5) Penyelenggaraan DIKLAT, kursus, penataran, seminar , lokakarya
dan penyuluhan.
6) Pekerja pilot project dan survei khusus untuk pengembangan
teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh
penyedia.
7) Pekerjaan survei, proses data, perumusan kebijakan pembangunan,
pengujian lab dan pengembangan sistem tertentu.
8) Perkerjaan yang bersifat rahasia.
9) Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
10) Pekerjaan Litbang dalam negeri.
11) Pekerjaan pengembangan industri dalam negeri: pertahanan,
alutsista dan almatsus.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
b. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia
1) Pengadaan Barang
Kontrak pengadaan barang, meliputi namun tidak terbatas pada:
a) Bahan baku
b) Barang setengah jadi
c) Barang jadi/peralatan
d) Makhluk hidup
2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Kontrak Pekerjaan Konstruksi (adalah pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya, bidang: arsitektur, sipil,
mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan), meliputi namun tidak
terbatas pada:
a) Konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur
b) Pekerjaan yang berhubungan denang persiapan lahan
c) Perakitan instalasi komponen pabrik
d) Penghancuran dan pembersihan
e) Reboisasi mulai dari penyiapan lahannya
3) Pengadaan Jasa Lain
Kontrak pengadaan jasa lainnya, meliputi namun tidak
terbatas pada:
a) Jasa boga
b) Jasa layanan kebersihan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
c) Jasa penyedia tenaga kerja
d) Jasa asuransi, perbankan dan keuangan
e) Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM,
kependudukan
f) Jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan
g) Jasa percetakan dan penjilidan
h) Jasa pemel/perbaikan (perlengkapan/peralatan)
i) Jasa pembersihan, pengedalian hama dan fumigasi
j) Jasa ekspedisi lengkap
4) Pengadaan Jasa Konsultasi
Kontrak pengadaan jasa konsultasi, meliputi namun tidak
terbatas pada:
a) Jasa rekayasa (engineering)
b) Jasa perancangan (planning), perencanaan (design) dan
pengawasan (supervision) untuk:
1) pekerjaan konstruksi
2) selain pekerjaan konstruksi seperti: transportasi,
pendidikan, kesehatan, industri, pertambangan dan
sebagainya.
c) Jasa keahlian profesi seperti: jasa penasehatan, jasa penilai
(jasa appraisal), jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan
manajemen dan konsultan hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
4. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
a. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
1) Pengguna Anggaran melakukan penyusunan rencana umum
Pengadaan Barang dan Jasa K/L/D/I (RUP)
2) Rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :
a) Kegiatan dan anggaran, yangg dibiayai K/L/D/I sendiri atau
dibiayai antar K/L/D/I secara confinancing (bila ada)
b) Kegiatan identifikasi kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa
K/L/D/I
c) Menyusun dan menetapkan rencana anggaran Pengadaan
Barang dan Jasa
d) Menetapkan kebijakan umum: pemaketan pekerjaan, cara
pengadaan dan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa
e) Menyusun KAK, berisi: uraian kegiatan, waktu pelaksanaan,
spek teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan estimasi total
biaya
3) Rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa K/L/D/I Tahun
Anggaran harus diselesaikan agar berjalan sesuai rencana
b. Biaya Pengadaan Barang dan Jasa
K/L/D/I wajib sediakan biaya untuk Pengadaan Barang dan
Jasa dari APBN/APBD meliputi:
1) Biaya Honor personil organisasi Pengadaan Barang dan Jasa,
termasuk Tim Teknis, Tim Pendukung dan Staf Proyek.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
2) Biaya pengumuman (termasuk bila diulang) dan biaya
penggandaan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.
3) Biaya lain untuk mendukung Pengadaan Barang dan Jasa: survey
lapangan, survey harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum
kontrak professional dan sebagainya.
4) K/L/D/I dapat usulkan SBU terkait honorarium bagi personil
organisasi Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai pertimbangan
kepada Menkeu/Kepala Daerah dalam penetapan SBU (Standar
Biaya Umum).
c. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
1) PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa di
masing-masing K/L/D/I
2) Isi pengumuman minimal :
a) Nama dan alamat PA
b) Paket pekerjaaan yang akan dilaksanakan
c) Lokasi pekerjaan
d) Perkiraan besar biaya
3) Pengguna Anggaran mengumumkan di: website K/L/D/I masing-
masing, papan pengumuman dan portal pengadaan nasional lewat
LPSE (minimal di website K/L/D/I)
4) Pengguna Anggara pada K/L/D/I dapat mengumumkan rencana
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang kontraknya akan
dilaksanakan Tahun Anggaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
d. Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa
1) Pengguna Anggaran melakukan pemaketan Pengadaan Barang
dan Jasa di dalam rencana umum di K/L/D/I yang bersangkutan
2) Dalam pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengguna
Anggaran menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, dengan tetap berprinsip :
efisien, kompetitif, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan
teknis
e. Larangan dalam Pemaketan
1) Menyatukan/memusatkan beberapa kegiatan tersebar di beberapa
lokasi/daerah yng menurut sifat dan efisien pekerjaan seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/daerah tersebut.
2) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan
jenis pekerjaan seharusnya dipisah (dipecah); dan atau menurut
besar nilainya lebih tepat untuk usaha mikro/kecil atau koperasi
kecil.
3) Memecah Pengadaan Barang dan Jasa menjadi beberapa paket
dengan maksud menghindari lelang.
4) Menentukan: kriteria, syarat atau prosedur Pengadaan Barang dan
Jasa yang diskriminatif dan dengan pertimbangan tidak objektif.
f. Larangan dan Kewajiban dalam Kualifikasi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
1) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan
kualifikasi bertujuan diskrimintif serta diluar yang ditetapkan
Perpres 54/2010
2) ULP/Pejabat Pengadaan wajib sederhanakan proses kualifikasi
dengan cara:
a) Penyedia barang dan jasa cukup mengisi formulir kualifikasi
b) Tidak meminta semua dokumen yang disyaratkan, kecuali
pada tahap pembuktian kualifikasi
g. Larangan dalam Pengumuman
Dalam pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, ULP dilarang
mensyaratkan:
a) Peserta harus berasal dari provinsi/kab/kota tempat lokasi lelang.
b) Pendaftar harus dilakukan oleh:
Dirut/Pimpinan Perusahaan
Penerima kuasa dari Dirut/Pimpinan Perusahaan/Kepala
Cabang yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau
berubah
Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat kantor pusat dengan
bukti dokumen otentik
Pejabat sesuai perjanjian kerjasama yang berhak mewakili
c) Pendaftar harus bawa asli/salinan/fotocopy/legalisir: akta
pendirian, ijin usaha, TDP, SBU, Kontrak sejenis atau dokumen
lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
d) Persyaratan lain yang bersifat diskriminatif
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam pelaksanaan
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satu ketentuan dasar
pengadaan barang dan jasa:
a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2006:9),
menjelaskan bahwa Pengadaan jasa pemborongan/konstruksi
diklasifikasikan atau digolongkan menurut bidang dan sub bidang
pekerjaan. Maksud dari penggolongan ini adalah untuk mengetahui
kemampuan dari penyedia barang dan jasa, artinya pekerjaan apa
yang menjadi keahlian dari penyedia barang dan jasa tersebut.
Tujuannya adalah untuk memudahkan instansi yang memerlukan jasa
pemborongan dan menyeleksi penyedia barang dan jasa yang
diperlukan.
Ketentuan dasar pengadaan pekerjaan konstruksi:
1) Pelelangan Umum
Pada prinsipnya semua pemilihan penyedia pengadaan jasa
konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum.
2) Pemilihan Langsung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp 200.000.000,00 (200 juta).
3) Pengadaan Langsung
Untuk pekerjaan dengan ketentuan, merupakan kebutuhan
operasional K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai
paling tinggi Rp 100.000.000,00 (100 juta) dapat dilakukan
dengan cara Pengadaan Langsung.
Pelelangan Terbatas apabila diyakini penyedianya terbatas dan
pekerjaan kompleks maka dapat dilakukan dengan hanya mengundang
peserta pengadaan yang diyakini mampu dengan cara Pelelangan
Terbatas.
b. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan Pengadaan Barang. Ketentuan dasar pengadaan
barang jasa atau jasa lainnya:
1) Pelelangan Umum
Pada prinsipnya semua pemilihan penyedia pengadaan jasa
konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum.
2) Pemilihan Langsung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp 200.000.000,00 (200 juta).
3) Pengadaan Langsung
Untuk pekerjaan dengan ketentuan, merupakan kebutuhan
operasional K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai
paling tinggi Rp 100.000.000,00 (100 juta) dapat dilakukan
dengan cara Pengadaan Langsung.
4) Penunjukan Langsung
Penunjukan langsung dilaksanakan melalui konteks atau
sayembara. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi
tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan
Harga Satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaan Jasa
Lainnya. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang
memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai
harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan
Barang.
c. Pengadaan Jasa Konsultasi
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Pengadaan jasa konsultasi yang akan dibutuhkan oleh Kantor
atau Satuan Kerja yang bersangkutan seperti perencanaan umum, jasa
survey, studi kelayakan, perencanan teknik, pengawsan, manajemen
dan penelitian, pengasaaan jasa konsultasi diklasifikasikan atau
digolongkan menurut bidang dan sub bidang sesuai dengan
kemampuannya (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006:9).
Ketentuan dasar pengadaan jasa konsultasi:
1) Seleksi Umum
Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dengan Seleksi
Umum.
2) Seleksi Sederhana
Dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bersifat
sederhana dan bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (200
Juta).
3) Pengadaan Langsung
Nilai pekerjaan paling tinggi Rp 50.000.000,00 (50 Juta).
4) Penunjukan Langsung
Penunjukkan langsung dilaksanakan melalui sayembara.
(www.jatengprov.go.id)
5. Jenis Kontrak dan Tanda Bukti Perjanjian
a. Jenis Kontrak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
1) Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran
a) Kontrak Lump Sum
b) Kontrak Harga Satuan
c) Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
d) Kontrak Presentase
e) Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
2) Kontrak Berdasarkan Beban Tahun Anggaran
a) Kontrak Tahun Tunggal
b) Kontrak Tahun Jamak (UU 33/2004 unt APBD dan
Permen Keu 56/2010 unt APBN)
3) Kontrak Berdasarkan Sumber Dana
a) Kontrak Pengadaan Tunggal
b) Kontrak Pengadaan Bersama
c) Kontrak Payung (Frame Work Contract), antara Pemerinth
dengan Penyedia
4) Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan
a) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
b) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi (PBC, DB,
EPC, DBOM, SC, Kontrak Pengelolaan Aset dan OMC)
b. Tanda Bukti Perjanjian / Bentuk Perjanjian
Gambar II.2 Nilai Pengadaan
Nilai Pengadaan Bukti Perjanjian/Bentuk Perjanjian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
1. Sampai dengan Rp. 5 Juta 1. Bukti Pembelian/Nota
2. Sampai dengan Rp. 10 Juta 2. Kwitansi (bermaterai atau tanpa materai)
3. Sampai dengan Rp. 100 Juta 3. Surat Perintah Kerja (SPK)
4. a.Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lain > Rp. 100 jt
b. Jasa konsultasi > Rp. 50 jt
4. a. Surat Perjanjian/Kontrak b. Surat Perjanjian/Kontrak
Sumber: LPSE Surakarta
C. Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan
salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan
negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic government
procurement atau PPE), yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan
harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Layanan yang tersedia dalam SPSE adalah e-Lelang Umum (e-Regular
Tendering) yaitu pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa,
dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu
yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan,
dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Selain
itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara
online (e-Audit). (www.dfian.com)
E-Procurement sendiri adalah proses pengadaan barang/jasa
pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis
web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan
informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (www.
Portal.pengadaannasional-bappenas.go.id).
Susan P. Williams and Catherine A. Hardy dalam Journal of Public
Procurement 2006 Copyright E-Procurement: Current Issues & Future
Challenges , mengemukakan:
Definitions of e-procurement vary in both scope and depth; ranging from a narrowly defined technology-focused view through to a much broader business focused view. Most e-procurement research studies place technology and applications centre stage focusing on the adoption and implementation of specific technology solutions such as integrated catalogues, reverse auctions or emarketplace systems. Whilst such studies provide important insights into technology adoption they tend to investigate a limited range of procurement activities. (Pengertian e-procurement bermacam-macam baik dalam lingkupnya maupun kedalamannya; mulai dari pandangan teknologi yang berfokus sempit dan juga melalui sudut bisnis yang terfokus lebih luas.Kebanyakan penelitian studi e-procurement menempatkan teknologi dan aplikasinya di tahap inti yang berfokus pada adopsi dan implementasi solusi teknologi tertentu seperti katalog terpadu, lelang terbalik atau sistem pasar. Sementara studi tersebut memberikan wawasan penting ke dalam penagdopsian teknologi yang dimana mereka cenderung untuk menyelidiki terbatas di kegiatan-kegiatan pengadaan saja).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Terdapat beberapa tahapan dalam proses lelang demikian pula dengan
proses lelang yang dilakukan secara elektronik, tahapan tersebut adalah :
a. Pengumuman lelang oleh Panitia
b. Upload dokumen lelang oleh Panitia
c. Download dokumen lelang oleh Panitia
d. Penjelasan lelang
e. Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia
f. Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia
g. Pengumuman pemenang lelang
h. Sanggahan kepada PPK (www. Portal.pengadaannasional-bappenas.go.id)
Panitia pengadaan barang dan dan jasa sangat memerlukan e-
Procurement dengan alasan untuk mendapatkan penawaran yang lebih
banyak, mempermudah proses administrasi dan juga mempermudah
PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan.
Sedangkan alasan penyedia memerlukan e-Procurement yaitu untuk
menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha,
membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang dan mengurangi biaya
transportasi untuk mengikuti lelang. Selain panitia pengadaan dan penyedia,
masyarakat juga membutuhkan e-Procurement agar masyarakat luas
mengetahui proses pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Surakarta. (www.portal.pengadaannasional-bappenas.go.id)
Pengguna e-Procurement meliputi semua PPK/Panitia Pengadaan bisa
menggunakan aplikasi e-Procurement LPSE. PPK/Panitia Pengadaan dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
melakukan pendaftaran di LPSE terdekat dengan menunjukkan SK tentang
Penunjukan Panitia Pengadaan dari instansinya untuk mendapatkan kode
akses aplikasi e-Procurement LPSE. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk
di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi
Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan
dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat
Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak
membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan
tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia
barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan
Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,
mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses
informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun
2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ketentuan teknis
operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik
saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur
dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-
Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik
(e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai
penyedia barang dan jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit),
dan tata cara pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-
Purchasing) (www. 121.100.22.13/eproc/app?service=page/TentangKam.
Com).
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang
melayani proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara
elektronik. LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut :
a. Mengelola sistem e-Procurement
b. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa
c. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang
dan jasa
d. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia
barang/jasa (www. Portal.pengadaannasional-bappenas.go.id)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Semua penyedia dapat mengikuti e-Procurement dengan cara
mendaftarkan perusahaannya di LPSE terdekat (pendaftaran cukup dilakukan
satu kali). Langkah-langkah pendaftaran penyedia, yaitu:
a. Melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE
b. Mendatangi LPSE terdekat untuk verifikasi dengan membawa
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :
1) Akta Pendirian beserta perubahannya;
2) KTP pemilik perusahaan;
3) NPWP Badan Usaha;
4) SIUP/SIUJK;
5) TDP;
6) Formulir Pendaftaran; dan
7) Formulir Keikutsertaan
(www.Portal.pengadaannasionalbappenas.go.id)
D. Kerangka Pemikiran
Pengadaan barang dan jasa merupakan alat untuk menerapakan
kebijakan publik dan sebagai instrumen dalam membangun tata kelola
pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
masih ditemukan banyak kelemahan sehingga beberapa kali mengalami
perubahan payung hukum sebagai landasan dasar hukumnya, sebagai langkah
untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama pelaksanaan
sebelumnya maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Tahun 2003 yang juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010, sebagai langkah awal Pemerintah untuk memperbaiki kinerja dari
pengadaan barang dan jasa. Dengan disahkannya Peraturan Persiden Nomor
54 Tahun 2010 diharapkan kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik (Electronic Government Procurement) akan
berjalan semakin baik lagi sehingga dapat mengurangi penyimpangan-
penyimpangan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.
Dalam rangka melaksanakan good governance, Pemerintah Kota
Surakarta melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement). Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara
elektronik memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi
sehingga proses secara elektronik ini akan lebih dapat menjamin tersedianya
informasi, kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang
sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, yang diharapkan melalui
pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu menghasilkan
perbaikan pengelolaan keuangan Negara.
Dalam usaha pengadaan barang dan jasa secara elektronik, diperlukan
kinerja yang baik dari Pemerintah Kota Surakarta khususnya LPSE sebagai
unit layanan pengadaan secara elektronik. Untuk dapat mengetahui dan
mengukur kinerja LPSE Kota Surakarta dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik maka penulis menggunakan indikator dari
Agus Dwiyanto yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Dengan
adanya kinerja yang baik dari LPSE Kota Surakarta diharapkan dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien
dan transparan. Kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema
berikut:
Gambar II.3 Skema Kerangka Pikir
Pengadaansecara elektronik (e-procurement)
Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam e-
procurement:ProduktivitasResponsivitasAkuntabilitas
Terciptanya pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan
transparan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan yang kompleks
dan dinamis, juga menekankan hasil penelitian pada pemberian gambaran
mengenai situasi sosial secara objektif. Oleh karena itu digunakan bentuk
penelitian deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi objek yang
alamiah.
Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki. Penelitian deskriptif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah
dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-
situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,
pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan
pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Moh. Nazir, 2003: 54-55)
Jadi penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran
mendetail terkait dengan latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter
mengenai objek yang akan diteliti dengan cara pengumpulan data di lokasi
penelitian, yang kemudian dapat memberikan gambaran tentang Kinerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Pemerintah Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem E-
Procurement.
B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di LPSE
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kota Surakarta. Alasan pemilihan
lokasi tersebut karena LPSE merupakan merupakan unit pelayanan yang
menangani pengadaan barang/jasa secara elektronik mulai dari
pendaftaran/registrasi penyedia barang dan jasa hingga pelatihan untuk panitia
pengadaan barang dan jasa.
C. Sumber Data
Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti
karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan
ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data tidak akan
bisa diperoleh tanpa adanya sumber data (H.B Sutopo, 2002 : 49). Sumber data
dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010 : 156). Dalam hal ini, sumber
data yang langsung memberikan data adalah narasumber atau informan.
Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat
penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan
sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih
memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H. B.
Sutopo, 2002 : 50). Informan tersebut adalah:
a. Dharsono, SH, MH, selaku Koordinator Sekretariat Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta
b. Bayu Setiawan, ST, selaku staf Bidang Administrasi Sistem Elektronik
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta
c. Tintin Widyartini, ST, selaku staf Bidang Registrasi dan Verifikasi
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta
d. Fathkul Muslimin, S.Si, selaku staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta
e. Habib Winarno, BE, MT, selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dikdas
SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta
f. Handoyo Nugroho, SE, selaku Staf Kesekretariatan Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Surakarta
g. Aprinna Andriani, selaku Admin PT. Fajar Bakti Utama
h. Trias Kurnianto Putro, selaku Admin dan Staf Marketing Lelang CV.
Sindur Grafika
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat
dokumen (Sugiyono, 2010 : 156). Sumber data sekunder diantaranya adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
arsip, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang peneliti
butuhkan dalam penelitian ini. Dokumen resmi dan arsip merupakan bahan
tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.
Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas
dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung
maupun tidak, sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Dalam mengkaji dokumen, peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat apa
yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya
yang tersirat dari dokumen tersebut (H.B. Sutopo, 2002:54).
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moelong, 2006 : 186). Wawancara
digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden
yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil
(Sugiyono, 2010 : 157).
2. Observasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data
yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda; serta rekaman
gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung (H.B. Sutopo, 2002 : 64). Sementara Sugiyono (2010 : 166)
berpendapat bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan
bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-
gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam
penelitian ini observasi akan dilakukan pada LPSE Kota Surakarta.
Peneliti menggunakan dokumen resmi dan arsip-arsip termasuk juga
gambar-gambar sebagai bahan tertulis pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa secara Elekronik, juga data dan artikel baik dari surat kabar maupun
internet yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer.
3. Dokumentasi
Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana
sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya
sebagai peninggalan masa lampau. Demikian pula halnya arsip yang pada
umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibandingkan
dengan dokumen. Sebagai catatan formal arsip sering memiliki peran
sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi pemahaman suatu
peristiwa (H.B. Sutopo, 2002 : 69)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
E. Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian ini akan menggunakan teknik Purposive Sampling sebagai
alat yang digunakan dalam pengambilan sampel. Purposive sampling adalah
tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010 : 96).
Menurut H.B Sutopo (2002: 36) pilihan sampel diarahkan pada sumber data
yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik
purposive sampling digunakan untuk memperoleh informasi dari:
1. Dharsono, SH, MH, selaku Koordinator Sekretariat Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta
2. Bayu Setiawan, ST, selaku staf Bidang Administrasi Sistem Elektronik
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta
3. Tintin Widyartini, ST, selaku staf Bidang Registrasi dan Verifikasi Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta
4. Fathkul Muslimin, S.Si, selaku staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta
5. Habib Winarno, BE, MT, selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dikdas SMP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta
6. Handoyo Nugroho, SE, selaku Staf Kesekretariatan Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Surakarta
7. Aprinna Andriani, selaku Admin PT. Fajar Bakti Utama
8. Trias Kurnianto Putro, selaku Admin dan Staf Marketing Lelang CV.
Sindur Grafika
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Namun tidak menutup kemungkinan untuk penulis juga menggunakan
snowball sampling, sepanjang data data yang diperoleh belum lengkap dan
mendalam. Snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-
mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju menggelinding
yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih
satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap
terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang
lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang
sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.
F. Validitas Data
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan
penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu
setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk
mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas ini merupakan
jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian
(H. B. Sutopo, 2002 : 77-78). Pengembangan validitas yang digunakan oleh
peneliti adalah teknik triangulasi. Cohen dan Manion dalam Andi Prastowo
(2011 : 231) menyatakan bahwa triangulasi bisa dimaknai sebagai suatu teknik
yang menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam penelitian
terhadap beberapa aspek dari perilaku manusia. Tujuan penggunaan teknik ini
bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih
kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Menurut Patton dalam H.B Sutopo (2002 : 78), teknik trianggulasi dibedakan
menjadi empat yaitu trianggulasi data, trianggulasi peneliti, trianggulasi
metodologis, trianggulasi teoritis. Untuk menguji keabsahan data yang
diperoleh, dalam penelitian ini akan digunakan cara trianggulasi data. Dalam
trianggulasi data peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang
tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya
bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang
diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana
dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang
berbeda-beda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda
jenisnya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi data yang berarti
peneliti mencoba membandingkan informasi yang diperoleh. Data dari sumber
yang satu dicocokkan dengan sumber yang lain. Berdasarkan pernyataan
tersebut, maka dalam penelitian ini perlu diuji validitasnya dengan melakukan
cross check antara Ketua dengan Koordinator maupun dengan staf LPSE Kota
Surakarta yang berbeda posisinya dengan teknik wawancara mendalam,
sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan
informasi dari narasumber lainnya. Kemudian dari hasil wawancara dengan
sumber daya manusia yang ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kota Surakarta juga di cross check dengan peserta pengadaan barang
dan jasa secara elektronik (CV dan PT). Apabila dari narasumber yang berbeda
menyatakan hal sama berarti data tersebut valid.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
G. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Lexy
J. Moelong (2006 : 280). Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Lexy J.
Moleong (2006 : 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif.
Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman
dalam H.B. Sutopo (2002 : 91), ketiga komponen tersebut meliputi:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data
dari fieldnote. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang
tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan
peneliti dapat dilakukan (H.B. Sutopo, 2002 : 91-92).
2. Penyajian Data
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi
dalam bentuk narasi, yang memungkinkan simpulan peneliti dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
dilakukan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah
dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji
merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan
menjawab setiap permasalahan yang ada. Selain sajian data dalam bentuk
narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema,
jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya
(H.B. Sutopo, 2002 : 92-93).
3. Penarikan Kesimpulan
Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai memahami
apa arti hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin,
arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan akhir tidak akan
terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan
perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa
dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya
supaya simpulan peneliti menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya
(H.B. Sutopo, 2002 : 93).
Dalam proses analisanya, ketiga komponen tersebut berbentuk
interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Untuk
lebih jelasnya, proses analisis data dengan model analisis interaktif Miles
dan Huberman ini dapat digambarkan sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Gambar III.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman
Sumber: HB. Sutopo, 2002 : 96
Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah
mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian.
Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha
untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang
terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali
melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari
pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B. Sutopo, 2002 :
96).
Pengumpulan data
Reduksidata
Sajian data
Penarikansimpulan / verifikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Letak Geografi
Kota Surakarta sering disebut Kota Solo, secara astronomis terletak
antara 110°45 15 -110°45 35 Bujur Timur dan 7°36 00 -7°56 00 Lintang
Selatan, dengan luas daerah ± 4.404,0593 Ha. Secara geografis wilayah Kota
Solo terletak diantara Gunung Lawu disebelah timur dan Merapi sebelah barat
dengan ketinggian ± 92 m di atas permukaan laut dan berada pada pertemuan
Sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo. Posisi Kota Solo sangat strategis di
jalur lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan diantara
Yogyakarta Solo Semarang Surabaya Bali.
Batas wilayah administratif Kota Surakarta meliputi sebelah utara
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, timur Kabupaten
Karanganyar, selatan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar,
sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar. Luas wilayah administratifnya 4.404,06 ha sebagian
besar telah menjadi lahan permukiman seluas 2.672,21 ha dan sisanya
berturut-turut untuk jasa 428,06 ha, ekonomi industri dan perdagangan 383,51
ha, ruang terbuka 24 8,29 ha, pertanian 210,83 ha dan lain-lain 461,16 ha. Kota
Surakarta terbagi dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan,
Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kelima kecamatan tersebut terdiri dari 51
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri dari; Kecamatan laweyan 11
kelurahan, Kecamatan Serengan 7 kelurahan, Kecamatan Pasar Kliwon 9
kelurahan, Kecamatan Banjarsari 13 kelurahan, Kecamatan Jebres 11
kelurahan, dan ke-51 kelurahan tersebut terdiri dari 592 RW, 2.645 RT dan
129.380 KK.
2. Kependudukan
Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kota
Surakarta 500.642 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada
laki-laki, yaitu 257.279 perempuan dan 243.363 laki-laki. Kecamatan
Banjarsari merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya,
yaitu sebanyak 157.438 jiwa (31,45%). Kemudian disusul Kecamatan Jebres
sebanyak 27,9 persen dari total penduduk atau 138.624 jiwa. Jumlah penduduk
Kecamatan laweyan dan Pasar Kliwon berturut-turut yaitu 86.315 dan 74.145
jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu
Serengan sejumlah 44.120 jiwa dengan persentase 8,81 % dari jumlah
keseluruhan penduduk.
Dengan luas wilayah hanya sebesar 44,03 km2 membuat tingkat
kepadatan penduduk sangat tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Tengah yaitu
11.370 jiwa/km2. Hal tersebut menuntut pemerintah dalam penyediaan sarana
dan prasarana yang memadai bagi penduduk Kota Surakarta, belum lagi
adanya kaum commuters yang jumlahnya tidak kalah banyak. Laju
pertumbuhan Kota Surakarta selama periode tahun 2000-2010 mengalami
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
penurunan yang signifikan yaitu 0,25 persen jauh dibawah angka laju
petumbuhan Jawa Tengah yaitu 0,46 %.
3. Potensi Wilayah
Kota Surakarta merupakan kota budaya di Jawa Tengah dengan
mengusung slogan Solo The Spirit Of Java yang menjadi trend setter
Kota/Kabupaten lain terutama di bidang ekonomi dan budaya. Meskipun luas
wilayahnya tidak begitu besar dan sumber daya alamnya (SDM) tidak
melimpah namun Kota Solo mempunyai potensi yang luar biasa. Dengan
memanfaatkan semua kelebihan yang ada di dalamnya, Surakarta mampu
menyerap perhatian daerah lain bahkan mancanegara.
Keraton, batik dan Pasar Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol
identitas Kota Surakarta. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat
dan Pura Mangkunegaran menjadikan Solo sebagai poros, sejarah, seni dan
budaya yang memiliki nilai jual. Seni dan pembatikan Solo menjadi pusat
batik di Indonesia. Apalagi setelah resmi dibuka Kampung Batik Laweyan
menjadi ikon area penuh dengan wisata batik dari proses pembuatanya sampai
penjualannya. Pariwisata dan perdagangan tidak bisa dipisahkan, keduanya
saling mendukung meningkatkan sektor ekonomi.
Berbeda dengan kegiatan perdagangan, sektor pertanian kurang bisa
diandalkan, kebutuhan pokok seperti beras, sayur - sayuran dan bahan dasar
protein harus bergantung daerah lain karena keterbatasan lahan. Secara
kumulatif, sektor tersier yang terdiri dari usaha perdagangan, hotel, dan
restoran, angkutan, dan komunikasi serta jasa. Terdapat beberapa industri
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
pengolahan yang didominasi oleh industri rumah tangga, kebanyakan industri
bergerak dalam bidang pembuatan batik dan pakaian jadi yang hasilnya
mencapai pasar internasional.
4. Profil LPSE Kota Surakarta
Selama di bentuknya LPSE Kota Surakarta pada tahun 2011 hingga
saat ini, LPSE Kota Surakarta belum dapat berdiri sendiri dan masih di bawah
naungan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, sehingga
baik gambaran umum, susunan kepegawaian maupun visi dan misinya yang
masih menjadi satu kesatuan dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kota Surakarta. Berikut pemaparan lebih lanjut tentang Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kota Surakarta untuk dapat lebih memahami lebih lanjut
tentang LPSE Kota Surakarta.
a. Gambaran Umum Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota
Surakarta
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Layanan Pengadaan Secara
Elektronik merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Daerah untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara
elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Daerah kepada Portal Pengadaan
Nasional.
Pemerintah Daerah membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP
(Unit Layanan Pengadaan) pengadaan barang/jasa secara elektronik.
LPSE mempunyai tugas meliputi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum
pengadaan;
b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman
pelaksanaan pengadaan;
c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
d. Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang
berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam hal ini LPSE dapat melayani kebutuhan
BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa secara elektronik.
LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap
pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode
dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan
perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi
pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara
pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara
hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan
pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
Dalam menjalankan tugas. LPSE menyelenggarakan fungsi
meliputi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan
pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Pengelolaan LPSE dan infrastrukturnya;
c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis
pengoperasian SPSE.
b. Bentuk, Perangkat dan Tugas Perangkat Organisasi serta Pegawai
LPSE
1) Bentuk organisasi
a. LPSE bersifat ad hoc.
b. Dalam pelaksanaan kegiatannya, LPSE dibawah koordinasi
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta.
c. Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan
dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk
menghindari pertentangan kepentingan.
2) Perangkat organisasi
Susunan organisasi LPSE meliputi:
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan
e. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
3) Tugas dan perangkat organisasi
a. Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam
menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,
kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan
fungsi:
Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga
terkait;
Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan
administrasi umum untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala
LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan SPSE. Dalam melaksanakan tugas,
Bidang Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan
fungsi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak,
perangkat keras dan jaringan;
Penanganan masalah teknis yang terjadi untuk
menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala
teknis yang terjadi di LPSE;
Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
d. Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi. Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Registrasi dan Verifikasi
menyelenggarakan fungsi:
Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE
tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai
persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau
menolak pendaftaran Pengguna SPSE. Serta Bidang Registrasi
dan Verifikasi juga dapat menonaktifkan User ID dan
Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran
terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan
berkaitan dengan blacklist.
e. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis
pengoperasian aplikasi SPSE. Dalam melaksanakan tugas,
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi menyelenggarakan fungsi:
Pemberian layanan konsultasi mengenai proses
pengadaan barang/jasa secara elektronik;
Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi
SPSE;
Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
f. Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Pegawai LPSE
a. Pegawai LPSE adalah pegawai negeri sipil daerah atau non
pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi
LPSE.
b. Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab
dalam melaksanakan tugas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
c. Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa.
d. Pegawai LPSE yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa, dapat menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa yang dilakukan secara manual atau non e-
procurement.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kinerja organisasi publik merupakan gambaran hasil kerja dari instansi
pemerintah yang penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian hasil dari suatu
instansi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah
selama ini. Untuk dapat membantu mengetahui bagaimana kinerja organisasi publik
dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat maka perlu dilakukan
pengukuranterhadap kinerja organisasi publik tersebut, dengan adanya pengukuran
kinerja organisasi kita dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari organisasi
tersebut, sehingga nantinya dapat digunakan untuk lebih dapat meningkatkan
kemampuan dan perbaikan kinerja organisasi.
Di sebuah organisasi akan selalu dijumpai suatu kegiatan pengadaan
(procurement). Pengadaan atau pembelanjaan barang kebutuhan suatu organisasi
perlu dilakukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin
maupun pekerjaan yang bersifat sementara.
Dalam rangka melaksanakan good governance di Kota Surakarta, pemerintah
berupaya untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efisien dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
efektif dengan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-
Procurement). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement)
mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan dan menjamin adanya efisiensi,
efektifitas, transparasi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara, selain itu
pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dimaksudkan untuk dapat mengurangi
potensi tindakan korupsi dan juga untuk memperluas akses pasar dengan melakukan
persaingan yang sehat. Sedangkan sasaran dari pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (e-Procurement) kepada rekanan baik SKPD-SKPD Pemerintah Kota
Surakarta maupun juga PT dan CV yang ditujukan menjadi vendor yang menangani
masalah konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya.
Pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan pada tahun
2011, kegiatan awal pelaksanaan e-Procurement adalah sosialisasi kepada anggota
LPSE, PNS yang bersertifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen, pengguna anggaran dan
juga PPTK di lingkup Pemerintah Kota Surakarta, yang kemudian diteruskan ke
internal SKPD. Pada tahun awal pelaksanaan yaitu tahun 2011, terdapat 13 proses
pelelangan yang dilakukan secara elektronik oleh LPSE Kota Surakarta, dan ke-13
proses lelang tersebut berhasil dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 1
pelelangan secara manual dan 10 pelelangan secara elektronik. Hingga saat ini baru
terdapat 5 proses pelelangan yang telah selesai dilaksanakan oleh LPSE Kota Surakarta,
sedangkan 5 sisanya baru memasuki Pengumuman pasca kualifikasi, Pengumuman pra
kualifkasi, Penawaran dan kualifikasi, Masa sanggah hasil lelang, maupun Pembukaan
dan evaluasi penawaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
Penelitian ini berusaha untuk melihat kinerja LPSE Kota Surakarta dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Procurement. Untuk mengukur
kinerja LPSE Kota Surakartamaka peneliti menggunakan indikator-indikator
produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas.
Secara lebih jelas mengenai pembahasan tentang kinerja LPSE Kota Surakarta
dalam pengadaan barang dan jasa Melalui Sistem e-Procurement dapat dilihat sebagai
berikut:
1. Produktivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Melalui Sistem e-Procurement
Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dengan output, artinya
perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang
diperolehnya dalam periode tertentu. Dengan adanya indikator produktivitas
ini kita dapat membandingkan sejauhmana pelaksanaan sistem LPSE dapat
lebih efisien bila dibandingkan dengan pelaksanaan secara manual. Namun
konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi saja tetapi juga
efektivitas pelayanan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (e-Procurement) dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement)
dilaksanakan oleh LPSE Kota Surakarta pada tahun 2011, selama kurun waktu satu
tahun sejak dimulainya sistem e-Procurement pada bulan Mei 2011 pelaksanaannya
belum maksimal karena memang masih harus beradaptasi dengan sistem yang baru.
Adanya ketidakmaksimalan pelaksanaan dikarenakan adanya permakluman-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
permakluman dari masing-masing SKPD yang membuat pelaksanaanya belum
dapat maksimal. Namun pada tahun 2013 pemerintah menargetkan pelaksanaannya
dapat optimal sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini didukung
dengan adanya APBD yang dibuat untuk dapat menyuport LPSE dengan mengubah
standar ketentuan lelang. Berikut penjelasan Bapak Bayu selaku Staf Bidang
Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Pelaksanaan 2011/2012 belum maksimal kita telah melakukan dengan baik, namun masih ada permakluman-permakluman dari masing-masing SKPD. Jadi dibuat APBD untuk menyuport LPSE, kelak standarnya yang harus diubah mungkin 100 juta sangat kami hiraukan, tapi sekarang harus 200 juta ke atas. Untuk 2013 nanti otomatis semua harus mengikuti standar yang baru. (Wawancara 07 Juni 2012)
Pelaksanaan yang baru satu tahun ini memang dapat dikatakan belum
berjalan dengan maksimal, namun dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan
tujuan yang telah di tetapkan oleh LPSE. LPSE memiliki beberapa tujuan yang
ingin dicapai selama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Tujuan yang telah ditetapkan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (e-Procurement) yaitu interoperabilitas (dapat diakses oleh siapa
saja tidak ada pembatasan), adanya kemajuan IT membawa dampak pada
semua kegiatan termasuk juga dalam lingkungan pemerintahan, pemerintah
juga harus mengikuti perkembangan zaman dalam bidang IT untuk
peningkatan pelayanan publik sehingga dengan adanya perkembangan IT
tersebut membuat pemerintah memanfaatkannya untuk dapat memberikan
akses yang luas kepada masyarakat tanpa adanya batasan dan tidak perlu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
adanya tatap muka langsung (Non Face to Face). Tujuan yang kedua adalah
adanya Jaminan Keamanan Data (Security), walaupun adanya akses dari
masyarakt terhadap pelaksanaan barang dan jasa namun LPSE memberikan
jaminan keamanan data kepada para rekanan untuk data-data yang penting
tidak semua orang dapat mengaksesnya sehingga tidak timbul kekhawatiran
dari para rekanan. Ketiga, Transparasi, adanya transparasi dalam lelang
pengadaaan barang dan jasa secara elektronik dimaksudkan untuk dapat
menekan sekecil mungkin tindak korupsi di pemerintah, sehingga tercipta
pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mengurangi kolusi. Keempat
akuntabilitas, setiap instansi pemerintahan harus tertib administrasi yaitu
berupa kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan
melaksanakan misi organisasi. Yang terakhir adalah Persaingan Sehat yang
Adil dan Non-Diskriminatif, adanya pengadaaan barang dan jasa secara
elektronik menciptakan pangsa pasar yang lebih luas dan dengan adanya
keterbukaan dari pemerintah sehingga membuat persaingan antara rekanan
menjadi persaingan yang sehat dan lebih adil, sehingga tidak adanya
diskriminasi pada pihak-pihak tertentu. Berikut penuturan Kepala
Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta, Bapak Dharsono:
Sudah sesuai dengan aturannya itu, tujuannya supaya menekan sekecil mungkin adanya tindak korupsi di pemerintah, selain itu untuk tertib administrasi juga karena sekarangkan namanya kemajuan IT ya, yang berdampak pada semua kegiatan yang dilakukan. E-proc ini kan lebih banyak mengandalkan IT dan kita harus mengikuti, kalau kita
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
tidak mengikuti perkembangannya nanti berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, sudah lebih dari itu. (Wawancara 06 Juni 2012)
Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang Registrasi
dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Tujuannya adalah agar pengadaan barang dan jasa itu nanti bisa tercapai secara transparan. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Bapak Bayu selaku Staf Bidang
Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Tujuan yang ingin dicapai yaitu transparansi dan akuntabilitas, untuk produktivitas untuk hubungannya korelasinya masih tergolong baru satu tahun anggotanya sendiripun masih sedikit sehingga diambil dari bidang lain. Tapi untungnya produktivitas yang masih tertatih-tatihmengimbangi jam kerja. (Wawancara 07 Juni 2012)
Adanya keselarasan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan
pelaksanaan e-Procurement tersebut karena adanya dukungan dari kemampuan
sumber daya manusia yang ada yang telah memenuhi standar dalam
pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Meskipun belum semua pegawai
menguasai dan memahami sepenuhnya tentang sistem e-Procurement, namun
untuk pegawai yang menjadi panitia pengadaan seluruhnya telah mempunyai
standar yang sama karena adanya sosialisasi, pelatihan dan juga study banding
yang diberikan kepada pegawai yang menjadi panitia pengadaan barang dan
jasa secara elektronik. Pelatihan tersebut diadakan secara internal dilakukan 2
kali setiap bulannya, untuk study banding tidak terus menerus dilakukan hanya
sesekali saja salah satunya study banding ke Jogja, sedangkan sosialisasi
dilakukan 1 kali per bulan. Sosialisasi merupakan salah satu peraturan dari UU
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
KKP sehingga sosialisasi wajib untuk dilakukan, sosialisasi juga tidak hanya
dari pihak LPSE saja tetapi juga dari IKAPI (Ikatan Asli Pengadaan) sehingga
semua pihak dilibatkan didalamnya. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan
tersebut dilakukan pada waktu awal pembentukan LPSE dan tidak dijadwalkan
secara pasti dan hanya diadakan diwaktu luang saja. Berikut penjelasam dari
Bapak Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Jadi kalau secara IT dan sistem tahu karena sudah pernah dilatih bersama-sama, termasuk study banding ke Jogja dan juga sudah dilatih secara internal, sehingga paling tidak tahu walaupun tidak 100% menguasai tapi sudah tahu. Kalau secara substansi masalah pengadaan belum sepenuhnya menguasai. Studi banding, pelatihan internal sudah berulang kali kemudian sosialisasi jadi termasuk peraturan-peraturannya dari UU KKP kemudian ada sosialisasi dari IKAPI ( Ikatan Asli Pengadaan) jadi semua dilibatkan. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang
Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Sosialisasi dan pelatihan sudah di lakukan, berapa kali sosialisasi atau pelatihan yang telah dilakukan tiap bulan 1 minggu 2 kali pelatihan tiap bulan, sosialisasi dan pelatihan di waktu luang saja, kadang kan kita memang sibuk (jadi) kita tidak bisa menjadwalkan. (Wawancara 28 Mei 2012)
Tabel IV.1 Pelatihan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency
Tahun 2011 TANGGAL TEMPAT AGENDA PESERTA 23 Mei 2011 LPSE
KotaSurakarta
Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency
Toto A. Arthanty M. WahyuRudiyanto
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
HandoyoAnom Y. Setyowati
30 Mei 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency
Kaliman S.I.P Joko Supriyanto Gatot Sutanto YuwonoDidik Herlina Eko Budi Sultan Kris Dwi Tanti Gatut W.
1 Juni 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency
Sri Harimurti Semino Yossy Didi M. Parni Mahayuni Ani Y. Endang S.R Dalmono Donnie
13 Juni 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency
Nico Agus Agung W.H Sapto Purnama DoddyHartantoAshadiHeru Sutopo BaskoroYulianto N.
20 Juni 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency
Heri Firmanto Novia Trihananto SoetrisnoSri Mulyani SaryantoSigit Triyatmo Lilik Puji Hastuti Agus Sutrisno Budi S. Susilo Mudi Setyo
27 Juni 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency
Rina Andriyani Sumiyan P. Eka H. Deni Kristanto Sugeng P. Catur Jatmiko
04 Juli 2011 LPSE Pelatihan penyediaan Kaliman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
KotaSurakarta
barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency
AndrianiJarotW.T Koentjoro Nunuk Mari H. Indra B. NanangFx. Sasadera P. Mukti A. Suyono
Sumber: data sekunder LPSE Kota Surakarta
Tabel diatas menunjukkan jadwal pelaksanaan pelatihan panitia
pengadaan barang dan jasa dan admin agency pada tahun 2011. Pelatihan
panitia pengadaan barang/jasa dimulai pada bulan mei 2011 dengan
mengundang pegawai-pegawai dari SKPD-SKPD lain, misalnya Dinas
Pengelolaan Pasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan juga DTRK. Pada
bulan mei pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan hasil pelatihan,
yaitu: Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama tentang
peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparan
dan akuntabel. Kedua, peserta telah mampu menggunakan aplikasi LPSE dan
bersedia menggunakan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan
untuk bulan juni pelatihan dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan hasil
pelatihan, yaitu: Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-
proc dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi
yang sama tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa
yang transparan dan akuntabel. Kedua, peserta telah cukup mampu
menggunakan aplikasi LPSE. Pelatihan terakhir yang diadakan pada tahun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
2011 yaitu pada bulan Juli sebanyak 1 kali dengan hasil pelatihan, yaitu:
Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama
tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang
transparan dan akuntabel. Kedua, peserta telah mampu menggunakan aplikasi
LPSE.
Tabel IV. 2 Pelatihan Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan dan Admin
Agency bagi Penyedia Barang/Jasa Tahun 2011 TANGGAL TEMPAT AGENDA PESERTA 07 Juli 2011 LPSE Kota
Surakarta Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency bagi penyedia barang/jasa
Atika W. Ary N.H Atut S. Trias K.P M. Ngafuan Wahyu Adi W. Eko Wahyudi
09 Juli 2011 LPSE Kota Surakarta
Pelatihan penyediaan barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency bagi penyedia barang/jasa
ApriannaYulianto ArdityaNova
Sumber: data sekunder LPSE Kota Surakarta
Tabel diatas menjelaskan bahwa jadwal pelatihan penyedia
barang/jasa, panitia pengadaan dan admin agency bagi penyedia barang/jasa
dilaksanakan sebanyak dua kali pada bulan juli 2011 dengan diikuti oleh
beberapa CV dan PT, diantaranya adalah CV Cikata, CV Sindur Grafika, CV
Bangun Mandiri, PT Nusa Jatrama, PT Harisma Bengawan Jaya, CV Agung
Rejeki Jaya, CV Putra Kalingga, CV Rejo Agung, dan PT Mutiara Krida
Persada. Dalam pelatihan tersebut didapatkan hasil yaitu: Pertama, peserta
telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam pengadaan barang dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama tentang peran LPSE untuk
menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.
Kedua, peserta telah cukup mampu menggunakan aplikasi LPSE. Ketiga,
peserta sudah siap mengikuti pelelangan secara elektronik melalui website
lpse.surakarta.go.id.
Tabel IV.3 Pelatihan Kepanitiaan Kegiatan E-Procurement Tahun 2011
TANGGAL TEMPAT AGENDA PESERTA 09 Agustus 2011 LPSE
KotaSurakarta
Pelatihan kepanitiaan kegiatan e-Procurement
HaryantoLiyantoJimin PurwantoIfan
25 Agustus 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan kepanitiaan kegiatan e-Procurement
Romedlan TerwantoMartopoWidhiyanto HeriyantoWisnu Dono
22 September 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan kepanitiaan kegiatan e-Procurement
Ari Dwi Haryatmo Nanang Hari SukariyonoSri Sukamdari Dyah Tri M.H Tutik Haryani
12 September 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan kepanitiaan kegiatan e-Procurement
SwadiSudiman Widyo Purwoto Sri Aminah BarySuparman Sri Sugiyanti SunartiFransisca
29 September 2011 LPSE Kota
Surakarta
Pelatihan kepanitiaan kegiatan e-Procurement
Sugiyatmo Anik Kusparwanti Joko Suryanto Eric Andry Heny S. AgungArista
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
Gunawan06 Oktober 2011 LPSE
KotaSurakarta
Pelatihan kepanitiaan kegiatan e-Procurement
Yinuk yuniman Gladiator Djoko Sri Utami Muryanti Arie Prabowo Kuswiranto Sri Hartini
Sumber: data sekunder LPSE Kota Surakarta
Tabel diatas merupakan daftar hadir dari peserta pelatihan yang
diundang oleh LPSE Kota Surakarta untuk mengikuti pelatihan sebagai panitia
pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement). Pelatihan
tersebut dilaksanakan sebanyak 6 kali pada bulan Agustus hingga September
2011. Pada bulan Asgustus pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan
hasil pelatihan yaitu, Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan
e-proc dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi
yang sama tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa
yang transparan dan akuntabel, Ada semangat untuk melaksanakan e-proc
untuk pengadaan barang dan jasa di SKPD masing-masing. Kedua, peserta
telah cukup mampu menggunakan aplikasi LPSE namun masih membutuhkan
pelatihan agar lebih mampu menggunakan aplikasi e-proc. Sedangkan pada
bulan september pelatihan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan hasil
pelatihan, Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang
sama tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang
transparan dan akuntabel, Ada semangat untuk melaksanakan e-proc untuk
pengadaan barang dan jasa di SKPD masing-masing. Kedua, peserta telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
cukup mampu menggunakan aplikasi LPSE namun masih membutuhkan
pelatihan agar lebih mampu menggunakan aplikasi e-proc. Selanjutnya pada
bulan Oktober pelatihan hanya dilaksanakan satu kali dengan hasil pelatihan,
yaitu: Pertama, peserta telah mengetahui manfaat dan kegunaan e-proc dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah serta terbangun persepsi yang sama
tentang peran LPSE untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang
transparan dan akuntabel. Kedua, semangat peserta untuk melaksanakan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah ada. Ketiga, peserta masih
membutuhkan pelatihan lagi agar mampu menggunakan aplikasi e-proc atau
pendampingan saat pelaksanaan e-proc di LPSE.
Walaupun kemampuan pegawai yang menjadi panitia pengadaan sudah
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan namun pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik memang belum dapat berjalan dengan
maksimal, hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia di LPSE yang
masih kurang. Secara kuantitas pegawai yang ada di LPSE memang dapat
dikatakan sudah cukup memenuhi, hanya saja ada kekurangan jumlah di
bagian teknisi. Sistem e-Procurement yang masih baru membuat status
kepegawaian belum sama, sehingga tidak seluruh pegawai memahami
sepenuhnya tentang pengadaan barang dan jasa dan belum mampu
menjalankan operasional pengadaan barang dan jasa, sehingga membuat
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dapat berjalan
optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Fathkul selaku Staf Bidang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Sistem e-proc masih cukup baru sehingga status kepegawaian belum sama, jadi sebagai pelaksana-pelaksana tugas sudah cukup, cuma ada beberapa yang bagian teknisinya yang kurang, jadi agak kesulitan memang. Hampir sebagian besar sudah memenuhi, hanya saja ada kekurangan dibeberapa bagian. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang
Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Masih kurang di bidang IT karena sumber daya manusianya masih kurang. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal ini juga ditegaskan Bapak Dharsono selaku Kepala
Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Kalau dari kuantitasnya cukup itu, cuma kalau dari kualitasnya, SDM-nya, mereka yang tahu IT dan mereka tahu pengadaan barang dan jasa masih kurang, sementara sekarang saya sebagai koordinatornya, ini hanya karena jabatan, harusnya yang duduk di kursi saya ini, pertama orang yang bisa (IT dan pengadaan barang dan jasa). (Wawancara 06 Juni 2012)
Demi mengatasi kekurangan pegawai di bidang teknisi, maka LPSE
berupaya untuk mengadakan pelatihan terhadap pegawai yang ada mengenai
operasionalitas pengadaan barang dan jasa agar dapat berjalan dengan baik,
selain itu LPSE berupaya untuk melakukan penambahan pegawai yang benar-
benar paham dan menguasai IT. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Fathkul
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Kemarin sempat dirapatkan, rencana nanti akan mengadakan penambahan pegawai yang menguasai IT. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal ini juga diutarakan oleh Ibu Tintin selaku Staff Bidang Registrasi
dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Kita memerlukan pegawai yang cukup banyak di bidang IT, memang banyak ya kita lulusan IT tapi kadang mereka tidak mengetahui banyak tentang sistem-sistemnya (e-proc) itu. (Wawancara 28 Mei 2012)
Adanya pelatihan kepada pegawai juga disampaikan oleh Kepala
Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta, Bapak Dharsono:
Upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasinya dengan pelatihan mengenai bagaimana operasionalitas bisa berjalan. (Wawancara 06 Juni 2012)
Berbagai upaya yang dilakukan oleh LPSE untuk dapat mengatasi
kekurangan pegawai di bidang teknisi merupakan salah satu upaya untuk dapat
lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik (e-Procurement). Selain upaya dalam perbaikan sumber daya
manusia yang ada di dalamnya, LPSE juga terus melakukan peningkatan baik
dari perangkat komputer yang sudah jauh lebih baik daripada SKPD-SKPD
lain, bandwidth yang sudah mulai dialokasikan dengan fiber optic yang sudah
dapat digunakan mulai bulan juni tahun ini yang sebelumnya hanya
menggunakan jasa Telkom saat ini sudah dapat digunakan dengan memakai
FO sehingga semua program dapat dijalankan, hingga ruangan khusus bagi
klien dan rekanan yang bisa dimanfaatkan aksesnya sehingga lebih cepat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
dalam melakukan proses pelelangan. Hal tersebut sebagaimna yang
diungkapkan oleh Bapak Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Pertama dari perangkat, fasilitas komputer dan perangkatnya saya kira disbanding SKPD lain sudah baru memang di khususkan untuk LPSE. Dari bandwidth sudah dialokasikan salah satunya dengan fiber opticrencana juni ini bisa dipakai, kemarin hanya pakai Telkom saja sekarang sudah pakai FO semua program bisa. Kemudian ada ruangan khusus untuk klien dan rekanan yang bisa dimanfaatkan agar aksesnya lebih cepat. Pelatihan dari penyedia barang dan jasa. Sosialisasi diundang termasuk pelatihan. (Wawancara 28 Mei 2012)
Peningkatan-peningkatan fasilitas baik perangkat hingga ruang khusus
tersebut tidak akan cukup mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
bila tidak disertai oleh kegiatan-kegiatan e-Procurement untuk
mendukungnya. Sehingga LPSE mengagendakan berbagai macam kegiatan
untuk dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, diantaranya
adalah pengumuman rencanan umum pengadaan (RUP), sosialisasi kepada
SKPD baik dari segi peraturan maupun sistem pelatihan, konsumsi pengadaan
e-Procurement. Berikut penuturan dari Bapak Fathkul selaku Staf Bidang
Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Yang pertama ada pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) kewajiban setiap SKPD menyerahkan untuk di rekap tiap awal tahun. Sosialisasi jelas karena ini sudah running, pada awal sosialisasi sering kepada SKPD dari segi peraturan dan sistem dilatih, diperkenalkan paling tidak cuma yang sering dilatih cuma panitia atau pejabatnya. (Wawancara 28 Mei 2012)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Bayu selaku Staf Bidang
Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Kegiatannya macam-macam. contohnya di LPSE konsumsi pengadaan e-Procurement, tata kota untuk renovasi Mangkunegaran dan Pasar Gede. (Wawancara 07 Juni 2012)
Kegiatan-kegiatan lelang tersebut mendapatkan respon yang positif
sehingga banyak kegiatan lelang yang berhasil dilaksanakan. Banyaknya
kegiatan konsumsi yang telah berhasil dilaksanakan tidak lain karena adanya
sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara berkala kepada SKPD-SKPD
terkait baik dari LPSE maupun juga dari pusat/LKPP, sehingga setiap SKPD
dapat menerima dengan baik dan cukup jelas mengenai sistem pengadaan,
apabila ada kesulitan dalam penggunaannya pihak LPSE juga memberikan
pendampingan kepada SKPD yang melaksanakan lelang. Kesulitan-kesulitan
awal yang biasa dihadapi oleh pengguna layanan biasanya berada pada
masalah operasional, karena memang penggunaan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik merupakan hal yang baru bagi semuanya. Namun kesulitan
tersebut bukan merupakan hambatan bagi SKPD pengguna layanan karena
LPSE mempunyai jaringan yang sewaktu-waktu apabila terjadi kesulitan dapat
langsung diakses ke LKPP. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Habib
selaku KASI Sarana dan Prasarana DIKDAS SMP / Ketua Lelang DIKPORA
Kota Surakarta:
Saya kira sudah cukup ya, karena selain dari LPSE sendiri yang menjelaskan, jadi ada beberapa kali dari pusat, dari LKPP yang memberikan penjelasan juga. Semuanya merupakan hal baru bagi siapapun. Bagi pengguna LPSE maupun LPSE itu sendiri, namun itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
bukan berarti sebagai hambatan, karena LPSE pun mempunyai jaringan ataupun hal-hal manakala ada kesulitan itu bisa langsung mengakses langsung ke LKPP. Jadi segala hambatan yang ada walaupun itu hanya sedikit atau tidak. Kesulitannya hanya operasional dari e-proc itu sendiri saja. namun itu masih dalam batas, hal yg bisa diatasi. (Wawancara 04 Juli 2012)
Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Ibu Aprinna selaku Staf
Administrasi PT. Fajar Bakti Utama:
Cukup jelas dan tidak ada kesulitan dalam penggunaan sistem ini. (Wawancara 13 September 2012)
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Trias selaku Staf Administrasi
CV. Sindur Grafika:
Saya rasa cukup jelas, kalaupun ada kesulitan hanya bersifat teknis saja, tapi tidak secara sistem. (Wawancara 15 September 2012)
Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Handoyo selaku Staf
Kesekretariatan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta:
Kalau sistem pengadaannya sudah cukup jelas, sangat jelas sekali. Karena disamping itu kan kita juga di berikan pelatihan, di web-nya itu juga diberikan manual book-nya. Kalau kita lupa atau sudah ada pendampingnya dan juga ada personel-personel di LPSE yang siap membantu dalam hal sistem untuk bias dikomunikasikan. (Wawancara 03 Juli 2012)
Dari semua kegiatan lelang tersebut tidak seluruhnya berhasil
dilaksanakan, namun ada pula beberapa proses lelang yang gagal. Kegagalan
pelelangan tersebut antara lain disebabkan karena adanya lelang ulang di
bagian umum (tenaga ulang) yang mendapat sanggahan dari rekanan sehingga
tidak jadi untuk melakukan pelelangan. Berikut merupakan penuturan Bapak
Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kota Surakarta:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Sampai sekarang sebagian besar memang berjalan, kalaupun ada yang gagal karena lelang ulang di bagian umum (tenaga ulang) karena ada sanggahan dari rekanan tidak jadi. (Wawancara 28 Mei 2012)
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) belum dapat
berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena baik LPSE maupun
SKPD-SKPD dan juga rekanan masih harus beradaptasi dengan sistem yang baru
sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak permakluman-permakluman dari
masing-masing SKPD dan juga sumber daya manusia di LPSE yang masih kurang
dalam bidang teknisi. Namun LPSE terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk
dapat menciptakan pelaksanaan yang optimal dengan meningkatkan fasilitas
pengadaan barang dan jasa dan juga mencari pegawai yang menguasai bidang
teknik untuk dapat menutupi kekurangan yang ada. Walaupun pelaksanaanya yang
belum dapat optimal, namun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik sudah sesuai dengan tujuan yang telah diciptakan sebelumnya yaitu
untuk menciptakan interoperabilitas (dapat diakses oleh siapa saja tidak ada
pembatasan), adanya Jaminan Keamanan Data (Security), Transparasi, dan
juga Persaingan Sehat yang Adil dan Non-Diskriminatif.
2. Responsivitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Melalui
Sistem e-Procurement
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-
Procurement) merupakan salah satu dari program Pemerintah Kota Surakarta
untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
diperlukan sebuah indikator kinerja yang berorientasi pada proses untuk dapat
menunjukkan keselarasan antara program yang telah dibuat dengan kegiatan
pelayanan dari Pemerintah Kota Surakarta serta kebutuhan dan aspirasi dari
masyarakat. Responsivitas merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk
dapat mengenali kebutuhan dari masyarakat, meyusun agenda dan prioritas
layanan, program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Dengan adanya indikator responsivitas ini diharapkan
mampu memberikan gambaran secara langsung terhadap kemampuan LPSE
Kota Surakarta dalam melaksanakan kinerjanya untuk mengatasi, menaggapi
dan memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan dan juga aspirasi masyarakat
dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement).
Suatu kebijakan atau program dari Pemerintah tidak akan dapat
berjalan dengan maksimal apabila tidak adanya minat ataupun tanggapan yang
sesuai dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya aspirasi dari
masyarakat untuk dapat mendukung keberlangsungan pengadaan barang dan
jasa secara elektronik, tanpa adanya masukan dari masyarakat maka LPSE
tidak dapat membenahi apa yang masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.
Selama kurun waktu 1 tahun ini terdapat beberapa kali keluhan yang
disampaikan oleh SKPD pengguna layanan, keluhan-keluhan tersebut
diantaranya karena kesulitan dengan sistem, tidak bisa mengupload dokumen
penawaran awal karena metode konvensional dan juga karena masih banyak
yang belum tahu mengenai cara registrasi sebelum melakukan lelang secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
elekronik. Hal ini dijelaskan oleh Staf Bidang Registrasi dan Verifikasi Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Ibu Tintin:
Kadang masih belum banyak tahu ya tentang LPSE, cara mendaftarnya bagaimana, registrasinya itu bagaimana, komunikasinya bagaimana. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Bayu selaku Staf Bidang
Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Tidak bisa membuka, karena kurang membaca dan tidak belajar tips dan triknya. Tidak bisa mengupload dokumen, kalau ingin mengupload dokumen penawaran seawal-awal mungkin karena metode konvensional, kalau mengupload metode konvensional diakhir-akhir mungkin. (Wawancara 07 Juni 2012)
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Staf Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak Fathkul:
Ada, beberapa kali pernah ada. Contohnya rekanan sudah pernah daftar, sudah pernah masuk berkaitan dengan sistem langsung melaporkan ke pusat LPP-nya. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Trias selaku Staf
Administrasi CV. Sindur Grafika:
Kalau terkait pelaksanaan pelayanan e-proc sendiri belum pernah melakukan keluh kesah yang berarti ya. Mungkin dari web-nya yang pernah saya alami suka tidak bisa meng-download dokumen. (Wawancara 15 September 2012)
Dari petikan wawancara diatas terdapat beberapa rekanan yang
kesulitan untuk registrasi maupun mengupload dokumen tidak lepas dari
kemampuan pegawai LPSE yang belum merata. Tidak semua pegawai
memiliki kemampuan yang sama penguasaan dan pemahaman terhadap sistem
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
pengadaan secara elektronik, hanya beberapa orang pegawai yang ditunjuk
sebagai panitia awal saja yang cukup menguasai tentang sistem e-
Procurement, sehingga ketika terdapat panitia yang keluar karena adanya
tanggungjawab yang lain dan harus digantikan oleh pegawai yang lainnya,
LPSE tidak mempunyai banyak opsi pegawai yang cukup menguasai sistem e-
Procurement. Adanya ketidakmerataan kemampuan pegawai menyebabkan
sosialisasi dan pelatihan yang diberikanpun juga kurang optimal. Hal ini
membawa akibat adanya beberapa rekanan yang sulit untuk memahami tata
cara penggunaan sistem e-Procurement, selain karena sistem ini adalah sistem
yang baru sehingga perlu adanya adaptasi dari setiap rekanan.
Keluhan keluhan yang disampaikan baik dari SKPD-SKPD maupun
rekanan dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa biasanya
disampaikan secara langsung ke kantor LPSE, telepon dan juga via e-mail
selama jam kerja. Keluhan-keluhan tersebut banyak disampaikan pada saat
awal pelaksanaan pengadaan secara e-Procurement karena memang masih
banyak yang beradaptasi dengan sistem baru tersebut, namun lambat laun
pengguna layanan mulai dapat beradaptasi dan memahami cara kerjanya.
Berikut penjelasan Ibu Tintin selaku Staf Bidang Registrasi dan Verifikasi
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Ada yang tatap muka, ada yang lewat telepon, biasanya langsung ke LPSE tanya, intensitasnya ya pas pertama-tama itu sering tiap datang mesti kan rekanan tanya caranya bagaimana, registrasinya bagaimana. (Wawancara 28 Mei 2012)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dharsono selaku Kepala
Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Ada yang terjun langsung kesini, "Kok tempat saya tidak bisa masuk?" ada juga yang telepon kesini, e-mail juga, kebetulan tidak banyak keluhan. (Wawancara 06 Juni 2012)
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Fathkul Staf Bidang
Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Ada yang langsung datang ke sana, ada yang telepon dan juga ada yang via e-mail. (Wawancara 28 Mei 2012)
Adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para rekanan tidak
mempengaruhi terhadap proses pelelangan, karena pihak LPSE cukup tanggap
terhadap keluhan yang disampaikan oleh para rekanan, sehingga setiap
keluhan yang masuk langsung dapat ditanggapi oleh LPSE dan diberikan jalan
keluarnya terhadap permasalahan tersebut. Tindak lanjut tersebut biasanya
dilakukan dengan mempercepat proses verifikasi dan juga membantu
mengarahkan agregasi ke pusat. Berikut penuturan Ibu Tintin selaku Staf
Bidang Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kota Surakarta:
Ya kita kadang berusaha untuk mempercepat verifikasi, kan karena mungkin kita sibuk semua, kita kalau verifikasi minta tolong teman yang lain. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fathkul Staf Bidang Pelatihan dan
Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
Ya satu misalkan satu saya ambil contoh karena kita sudah agregrasi dengan nasional jadi agregasi itu memang dari LKPP seperti itu jadi kalau saya datang di Solo yang ikut agregasi nanti bisa daftar di Semarang tanpa perlu agregasi ke Semarang Tapi kenyataannya memang dalam pelaksanaannya itu belum bisa yaitu karena pertama karena sistem aplikasinya dari LKPP pusat masih kalau sudah dinyatakan bisa dalam prakteknya belum bisa karena itu agregasinya belum sepenuhnya baik masih perlu dikoreksi secara manual. Jadi karena agregasi kewenangan pusat jadi kita diarahkan ke pusat. (Wawancara 28 Mei 2012)
Respon yang cepat dari LPSE dalam mengatasi keluhan yang
disampaikan oleh SKPD pengguna layanan maupun rekanan juga dibenarkan
oleh Bapak Agung selaku Staf Urusan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta:
LPSE berusaha, langsung saat itu juga tetap berusaha bagaimana server itu untuk bisa bekerja kembali. Ya memang butuh waktu, tapi memang tetap dia merespon langsung. (Wawancara 11 Juli 2012)
Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Trias selaku Staf Administrasi
CV. Sindur Grafika:
Ketika itu saya berusaha menelpon LPSEnya dan langsung direspon pada hari itu juga. Mereka melayani dengan baik saya rasa. (Wawancara 15 September 2012)
Respon yang diberikan oleh LPSE tersebut dapat dikatakan sudah
cukup sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau keluhan para rekanan.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cepat dari operator baik
melalui e-mail maupun melalui telepon terhadap keluhan maupun saran,
sehingga apa yang menjadi keluh kesahnya dapat segera diproses secara cepat.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dharsono selaku Kepala
Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
Kita tidak menunggu lama terhadap keluhan maupun saran, kan LPSE selalu standby. (Wawancara 06 Juli 2012)
Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Bapak Fathkul Staf Bidang
Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Sudah Kalau misalkan ada complain langsung direspon dengan cepat oleh operator. Respon kalau ada e-mail dari penyedia langsung dijawab oleh operator. (Wawancara 28 Mei 2012)
Respon LPSE yang telah sesuai dengan aspirasi dan keluhan yang
disampaikan oleh para rekanan dan SKPD pengguna layanan itu juga
dibenarkan oleh Bapak Handoyo selaku Staf Kesekretariatan Dinas
Pengelolaan Pasar Kota Surakarta:
Ya sudah sesuai. Mereka akan berupaya untuk mengantisipasi itu. (Wawancara 03 Juli 2012)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Aprinna selaku Staf
Administrasi PT. Fajar Bakti Utama:
Cukup dan sudah sesuai. Kita yang telepon dan kita fleksibelkan kesana. Dari kita harus aktif ke LPSE agar kita juga tidak kesulitan, seperti itu. Selama kita mengadukan keluhan kalau terjadi gangguan dan sebagainya itu kita menunggu. Yang penting kita sudah bisa masuk dan kita bisa menggunakan. (Wawancara 13 September 2012)
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Habib selaku KASI Sarana
dan Prasarana DIKNAS SMP/Ketua Lelang DIKPORA Kota Surakarta:
Sudah sesuai, LPSE sangat intens untuk pekerjaanya, begitu ada yang kurang di panitia dari SKPD sangat respon sekali. (Wawancara 04 Juli 2012)
Rekanan juga dengan mudah untuk dapat mengetahui apakan keluhan
ataupun aspirasi mereka sudah direspon dengan cara melihat halaman fax
LPSE, lewat e-mail dan dapat pula melalui telepon. Pada waktu awal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
dibentuknya LPSE biasanya keluhan tersebut direspon selain melalui web juga
pada saat sosialisasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas sebanyak 3
kali dengan masa-masa sanggah. Berikut merupakan penuturan Staf Bidang
Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta, Bapak Bayu:
Dari halaman fax LPSE itu sudah ada, disitu banyak keluhan yang sudah direspon. Selain via web awal-awal dilakukan sosialisasi mengundang seluruh Kepala Dinas sebanyak 3 kali dengan masa-masa sanggah. (Wawancara 07 Juni 2012)
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang
Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Mereka dapat mengetahui dengan membuka e-mail kadang juga kita menghubungi lewat telepon. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Handoyo selaku perwakilan
SKPD pengguna layanan e-Procurement dari Staf Kesekretariatan Dinas
Pengelolaan Pasar:
Kadang kita diberitahu langsung oleh LPSE lewat kontak kita, kadang juga saya datang langsung tatap muka. (Wawancara 03 Juli 2012)
Hal yang tersebut juga didukung oleh Bapak Habib selaku KASI
Sarana dan Prasarana DIKNAS SMP/Ketua Lelang DIKPORA Kota
Surakarta:
Ada beberapa cara, kita lebih sering langsung melihat monitor (webLPSE). (Wawancara 04 Juli 2012)
Dari uraian mengenai responsivitas LPSE Kota Surakarta dalam
Pengadaan Barang dan Melalui Sistem e-Procurement diatas maka dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
disimpulkan bahwa respon/tanggapan yang diberikan oleh LPSE terhadap setiap
keluhan dan aspirasi dari SKPD maupun rekanan sudah cukup baik dan terdapat
kesesuaian didalamnya. Apabila terdapat keluhan mengenai kesulitan registrasi dan
verifikasi maka LPSE akan segera meninjaklanjuti hal tersebut dengan cara
mempercepat proses verifikasi dan juga membantu mengarahkan agregasi ke
pusat, sehingga SKPD dapat segera melaksanakan proses lelang. Apabila
SKPD maupun rekanan ingin mengetahui apakah keluhan mereka sudah
direspon atau belum, SKPD maupun rekanan dapat mengetahuinya dengan
cukup mudah dengan cara melihat halaman fax LPSE, lewat e-mail dan dapat
pula melalui telepon.
3. Akuntabilitas LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Melalui
Sistem e-Procurement
Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa jauh penyelenggaraan
pelayann publik dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak
langsung kepada publik, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa akuntabilitas merupakan
suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat
kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan petunjuk pelaksanaan yang
menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang
memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Adanya indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini
akan dapat digunakan sebagai acuan terhadap pelayanan yang digunakan oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
LPSE Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan
jasa secara elektronik yang sesuai dengan ukuran nilai-nilai dan norma yang
berkembang dalam masyarakat ataupun yang dimiliki oleh stakeholders.
Sehingga dapat dilihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang
dibuat oleh LPSE Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (e-Procurement) dapat berjalan dengan konsisten dengan kehendak
dari masyarakat yang dalam hal ini adalah SKPD-SKPD pengguna layanann
dan juga rekanan.
Untuk dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik (e-Procurement) agar sesuai dengan keadaan masyarakat,
maka dibutuhkan penyerapan nilai-nilai dan norma yang berkembang
dimasyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan seimbang. Tidak
semua nilai dan norma yang berkembang dismayarakat dapat diserap
sepenuhnya oleh LPSE, namun hanya nilai dan norma tertentu saja yang dapat
berjalan dengan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh LPSE Kota
Surakarta. Nilai-nilai yang dapat diserap tersebut diantaranya adalah
keterbukaan, keadilan, efektivitas, transparan, efisien dan juga kepercayaan.
Nilai keterbukaan disini diterapkan agar pelaksanaan e-Procurement dapat
diikuti semua penyedia yang memenuhi persyaratan, selain itu dalam
pelaksanaannya juga dapat dilhat dan diakses oleh siapa saja. Nilai
keadilan/tidak diskriminatif juga digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan e-Procurement agar LPSE dapat memberikan perlakuan yang
sama kepada calon penyedia sehingga dapat menghindari dan juga mencegah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
conflict of interest. Efektivitas juga menjadi nilai yang penting yang dapat
diambil supaya dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
dapat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga
setiap pegawai LPSE dapat melaksanakan tugas secara tertib dan
bertanggungjawab. Selain nilai efektivitas diperlukan pula nilai efisiensi agar
dalam pelaksanaannya dana yang nantinya dianggarkan dapat digunakan
seminimum mungkin namun dengan pencapaian yang maksimal sehingga
dapat mencegah adanya pemborosan dan kebocoran keuangan. Kepercayaan
menjadi sebuah ukuran yang mahal bagi setiap organisasi pemerintah karena
saat ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cukup lemah, namun
dengan adanya pegadaan barang dan jasa secara elektronik ini dan masyarakat
dapat memantau sendiri setiap proses pelelangan yang ada lambat laun
menimbulkan suatu kepercayaan kembali dari msyarakat kepada pemerintah.
Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah transparansi, transparasi
dituntut kepada seluruh organisasi-organisasi pemerintah agar dapat
menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) sehingga
tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Transparansi yang ditunjukkan di LPSE ini dengan memberikan
informasi yang jelas dan seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga
menghindari penyalahgunaan wewenang dan jugas kolusi dari pegawai yang
ada. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fathkul selaku Staf Bidang
Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
Keadilan, keterbukaan, efektivitas. Saya ambil contoh keterbukaan, karena semua orang bisa melihat dan mengakses. Kemudian proses kalau saya ikut lelang, fair bisa diketahui. Kemudian biasanya kongkalikong dalam tanda kutip menjadi ukuran keadilan, nilai keadilannya kan ada, adil dan tidak diskriminatif. Keterbukaan semangat yang diusung dalam pengadaan seharunya kan memang seperti itu, tidak ada diskriminatif, misalkan yang dari Jogja kan bisa ikut, yang dari Semarang juga bisa ikut. (Wawancara 28 Mei 2012)
Demikian juga yang diungkapkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang
Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Ya karena kan pelaksanaan kita sudah transparansi jadi bagaimana kita meminimalkan biaya. Kalau masalah kadang biaya lebih besar, nanti lewat elektronik biaya bisa di minimalkan. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Staf Bidang Administrasi Sistem
Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak
Bayu:
Nilai yang berkembang adalah kepercayaan, akuntabilitas dapat dipertangungjawabkan karena kita menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam artian masyarakat dapat memantau kegiatan yang dilakukan LPSE, otomatis norma kepercayaan ada disini. (Wawancara 07 Juni 2012)
Adanya nilai dan norma dalam masyarakat yang diadopsi oleh LPSE
Kota Surakarta diharapkan juga mampu membawa pelayanan yang baik dan
konsisten sesuai apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna layanan. Adanya
kewajiban sesuai dengan TUPOKSI para pegawai LPSE untuk dapat
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat menimbulkan
kekonsistenan dalam pelayanan. Memang dapat dikatakan belum 100 %
karena memang penggunanan barang dan jasa secara elektronik ini masih baru
dan baru efektif dilaksanakan satu tahun semenjak tahun 2011 sehingga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105
memerlukan adaptasi dan perubahan mainset berpikir, namun dapat dikatakan
kekonsistenan pelayanan sudah cukup baik karena dari segi sistem hampir
tidak pernah gagal karena adanya rekap di Surabaya dan juga di Solo sehingga
cukup membantu. Hal ini seperti yang dikemukakan Bapak Fathkul selaku Staf
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kota Surakarta:
Konsisten karena memang sudah ada kewajiban memaksa dari pimpinan. Konsistensi karena baru efektif 1 tahun 2011 kemarin konsistensinya cukup baik karena 80 % sudah masuk e-proc jadi saya kira dari segi sistem hampir tidak pernah gagal karena ada rekapnya satu di Surabaya satu di Solo. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Dharsono selaku selaku
Kepala Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Sudah konsisten, tapi penerapannya belum optimal. Karena barang baru memang ini memerlukan perubahan mainset tadi. Kita itu mau beralih ke teknologi, masyarakat itu kan tidak gampang tapi kan nanti 2013 harus jalan. Butuh waktu, kalau tahun ini belum optimal, tahun depan harus. (Wawancara 06 Juni 2012).
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Bayu selaku Staff
Bidang Administrasi Sistem Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kota Surakarta:
Konsisten sudah, karena kita berbicara mengoperasikan tertib, kalau tidak konsisten tidak dapat berjalan. Memang prosedurnya dengan sistem seperti itu, kalau kita mengikuti prosedur, otomatis konsisten pasti mengikuti, karena ada konsistensi di situ. (Wawancara 07 Juni 2012)
Kekonsistenan tersebut juga dapat ditunjukkan melalui mekanisme
pertanggungjawaban kegiatan secara berkala dari LPSE kepada Pemerintah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
106
Kota Surakarta. Sebagai lembaga pemerintah LPSE dibawah naungan Bagian
Administrasi Pembangunan LPSE bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota
Surakarta untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap tugasnya
dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
kepada masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban tersebut dengan
memberikan laporan progres rekanan yang masuk dan juga berapa banyak
lelang yang sudah masuk, laporan pertanggungjaawaban tersebut diserahkan
secara berkala setiap bulan melalui kantor operasional. Sedangkan untuk
pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta dilakukan 3 bulan
sekali. Berikut penuturan Staf Bidang Administrasi Sistem Elektronik Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak Bayu :
Setiap bulan LPSE memberikan laporan progress rekanan yang masuk, lelangnya sudah sampai berapa, disusun per bulan tapi dilaporkan secara masal melalui kantor operasional kegiatan monitoring 3 bulan sekali, kalau laporan perbulan lebih dikonsumsi kepala bagian administrasi tidak meutup kemungkinan Wawalikota. (Wawancara 07 Juni 2012)
Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang Registrasi
dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Laporan pertanggungjawaban. laporannya pertriwulan. Penanggungjawabnya kepala bagian administrasi pembangunan. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Dharsono selaku Kepala
Sekretariat/Helpdesk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Ya ada, bentuknya laporan. istilahnya kalau kegiatannya kita cukup hanya nota dinas. antar lingkup SKPD di lingkup PEMKOT cukup nota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
107
dinas. Kita ke Walikota cukup nota saja, tidak perlu surat-suratan. (Wawancara 06 Juni 2012)
Setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan maka kemudian
laporan tersebut dipelajari untuk kemudian dievaluasi apakan masih terdapat
kekurangan dan apa yang perlu dibenahi agar pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik dapat lebih optimal lagi. Selain melakukan evaluasi
dari hasil laporan pertanggungjawaban, pemerintah juga harus melakukan
monitoring terhadap pelayanan, monitoring tersebut dapat dilakukan secara
langsung maupun melalui laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat.
Biasanya evaluasi tidak harus menunggu laporan pertanggungjawaban selesai
dibuat, namun biasanya evaluasi dilakukan pada saat mengadakan rapat
koordinasi internal LPSE, rapat tersebut diagendakan 1 atau 2 bulan sekali
tetapi terkadang juga 3 bulan sekali. Sedangkan monitoring kepada LPSE
biasanya di lakukan setiap triwulan melalui laporan pertanggungjawaban. Hal
ini sesuai dengan keterangan Bapak Fathkul selaku Staf Bidang Pelatihan dan
Sosialisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta:
Jadi memang ada evaluasi termasuk tim LPSE ikut evaluasi, diundang dievaluasi dalam forum. Forum dalam rakor, mengundang tim internal dari LPSE. Diagendakan 1 atau 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan jadi triwulan sekali. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal ini juga dibenarkan oleh oleh Ibu Tintin selaku Staf Bidang
Registrasi dan Verifikasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota
Surakarta:
Ada, dilakukan tiap bulan, 3 bulan bisa, tapi biasanya tiap bulan kita melakukan Rakor. Tiap Rakor kita melakukan monitoring dan evaluasi. Semua kegiatan yang dilaksankana bagian administrasi pembangunan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
108
yang menggunakan APBD itu tiap bulan kita rakorkan. (Wawancara 28 Mei 2012)
Hal yang senada juga disampaikan Staf Bidang Administrasi Sistem
Elektronik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta, Bapak
Bayu :
Kalau evaluasi memalui rapat internal organisasi saja, kalau monitoring berupa produk laporan triwulan. (Wawancara 07 Juni 2012)
Dari petikan-petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk
mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-
Procurement) agar sesuai dengan keadaan masyarakat, maka dibutuhkan
penyerapan nilai-nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat nilai-nilai
yang dapat diserap tersebut diantaranya adalah keterbukaan, keadilan,
efektivitas, transparan, efisien dan juga kepercayaan. Pengadopsian terhadap
nilai dan norma juga cukup membantu kekonsistenan LPSE dalam
memberikan pelayanan walaupun memang dapat dikatakan belum 100 %
karena memang penggunaan barang dan jasa secara elektronik ini masih baru
sehingga masih memerlukan adaptasi dan perubahan mainset berpikir namun
sudah dapat berjalan dengan cukup konsisten. Pelayanan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik juga memerlukan mekanisme pertanggungjawaban
kegiatan secara berkala kepada Pemerintah Kota Surakarta. Mekanisme
pertanggungjawaban tersebut dengan memberikan laporan
pertanggungjawaban yang diserahkan secara berkala setiap bulan melalui
kantor operasional. Sedangkan untuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah
Kota Surakarta dilakukan 3 bulan sekali. Laporan pertanggungjawaban
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
109
tersebut pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan
monitoring terhadap kinerja dari LPSE itu sendiri. Evaluasi tersebut dilakukan
pada saat mengadakan rapat koordinasi internal LPSE, yang diagendakan 1
atau 2 bulan sekali tetapi terkadang juga 3 bulan sekali. Sedangkan monitoring
kepada LPSE biasanya di lakukan setiap triwulan melalui laporan
pertanggungjawaban.
Penilaian kinerja LPSE Kota Surakarta dalam pengadaan barang dan
jasa melalui sistem e-Procurement dengan 3 indikator dapat dilihat pada
matrik berikut:
Tabel IV. 4 Matrik Penilaian Kinerja LPSE Kota Surakarta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem e-Procurement pada 3 Indikator
Indikator Penilaian Pelaksanaan Produktivitas Produktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik (e-Procurement) belum dapat berjalan dengan optimal karena masih banyak permakluman-permakluman dari SKPD dan tidak tertib administrasi dalam penyampaian laporan kegiatan, selain itu masih adanya kekurangan SDM baik kualitas maupun kuantitasnya. Walaupun belum optimal tetapi pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu interoperabilitas, jaminan keamanan data, transparasi dan juga persaingan sehat yang adil dan non diskriminatif.
Responsivitas Responsivitas yang ditunjukkan oleh LPSE dalam memberikan respon/tanggapan terhadap aspirasi dan keluhan dapat dikatakan sudah cukup baik, karena apabila terdapat keluhan yang masuk LPSE segera mengkonfirmasi dan meninjaklanjuti dengn melakukan verifikasi dan juga agregasi ke pusat sehingga SKPD dapat segera melakukan lelang. Cara untuk mengetahui jawaban dari keluhan tersebut juga dapat diketahui dengan mudah dengan melihat halaman fax LPSE, lewat e-mail dan dapat pula melalui telepon.
Akuntabilitas Akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari LPSE juga sudah dapat berjalan dengan cukup baik, dengan dilakukannya penyerapan nilai-nilai dan norma yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
110
berkembang dimasyarakat yaitu keterbukaan, keadilan, efektivitas, transparan, efisien dan juga kepercayaan. Hal ini juga didukung adanya kekonsistenan LPSE dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun memang dapat dikatakan belum 100% karena memang penggunaan barang dan jasa secara elektronik ini masih baru. Kekonsistenan tersebut juga ditunjukkan dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban dalam bentuk LPJ dan juga adanya evaluasi dan monitoring.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
111
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Secara umum kinerja yang ditunjukkan oleh LPSE Kota Surakarta dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement sudah
cukup baik. Hal ini dapat dilihat keberhasilan pelaksanaan e-Procurement yang
telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari indikator-indikator yang
penulis pilih untuk mengukur kinerja dari LPSE pun mayoritas
menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaan e- Procurement.
Menurut penulis, terdapat kekurangan di sisi produktivitas LPSE yang
sedikit-banyak agak menghambat proses pelaksanaan e-Procurement itu
sendiri. Kekurangan ini dikarenakan karena LPSE Kota Surakarta dan
jajarannya masih beradaptasi dengan sistem e-Procurement yang
pelaksanaannya baru menginjak pada tahun pertama.
Melihat hasil analisa terdapat indikator yang mendukung dan kurang
mendukung keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui
sistem e-Procurement. Indikator yang dinilai menjadi faktor pendorong dan
penghambat keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui
sistem e-Procurement yaitu:
1. Produktivitas
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik kurang dapat
berjalan dengan optimal karena LPSE, SKPD dan juga rekanan belum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
112
terlalu siap untuk menerima metode baru dan masih harus beradaptasi
dengan sistem yang baru tersebut sehingga masih banyak ditemukan
permakluman-permakluman yang dilakukan oleh SKPD. Adanya
ketidaksiapam dari SKPD dan juga rekanan tersebut juga didorong oleh
sumber daya manusia (SDM) di LPSE yang masih kurang dibidang teknisi
baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Responsivitas
Responsivitas yang ditunjukkan oleh LPSE Kota Surakarta dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement
dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini ditunjukkan dengan adanya
respon dan tanggapan yang diberikan secara cepat oleh LPSE Kota
Surakarta terhadap setiap aspirasi maupun keluhan yang disampaikan oleh
SKPD maupun rekanan.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas yang ditunjukkan LPSE Kota Surakarta sudah cukup baik.
Hal ini dapat dilihat dari pengadopsian nilai dan norma dari masyarakat
untuk pelaksanaan e-Procurement dan juga kekonsistenan LPSE dalam
memberikan pelayanan kepada SKPD maupun rekanan. Selain itu sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta, LPSE
memberikan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan rutin 3 bulan
sekali. Adanya laporan pertanggung jawaban tersebut sekaligus digunakan
LPSE untuk mengevaluasi dan monitoring kinerja LPSE selama ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
113
B. Saran
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran
dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement:
1. Perlu adanya peningkatan SDM di LPSE Kota Surakarta baik secara
kualitas maupun kuantitasnya, peningkatan kualitas SDM LPSE Kota
Surakarta dapat ditempuh dengan dilakukannya pelatihan dan juga
BINTEK kepada setiap pegawai LPSE, sehingga setiap pegawai dapat
menguasai dan juga memahami sepenuhnya terhadap sistem e-
Procurement.
2. Memberikan teguran terhadap SKPD yang mengalami keterlambatan dalam
penyampaian laporan, sehingga tidak menghambat proses penyusunan
laporan kegiatan untuk kemudian diakses melalui internet.