Upload: others
Post on 13-Feb-2021
19 views
Category:
0 download
Embed Size (px): 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
hukor.kemkes.go.idhukor.kemkes.go.id/uploads/rancangan_produk_hukum/RPP... · Web viewPenelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mematuhi
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN … · ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional (SKN) (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
2 - jdih.kpu.go.id NO 16 TH 2017.pdf · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA JALAN ... - …dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi. (5) Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 11 … · dimaksud ayat 1, dilakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
2...certificate of analysis. (4) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. (5) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
SALINAN - Kemenko Polhukam RI · 2019. 11. 1. · ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Arsip. (3) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
· untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1). (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya ... masing-masing Pimpinan
makassar.bpk.go.id · Web viewKeuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari
KENALILAH - memberfiles.freewebs.com · Bila yang dimaksud adalah tidak ada lagi penambahan, maka pendapat itu salah, karena setelah ayat ini masih ada banyak ayat ayat lain turun,
Draft STK Final 5 Mei-salinan · Kewenangan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
luk.tsipil.ugm.ac.idluk.tsipil.ugm.ac.id/atur/Permenkeu33-PMK.06-2012Tatac... · Web viewDikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sewa
adminku.kemenag.go.id 3 MENTERI... · dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …...kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengembangan
· diterbitkannya surat pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 ......(4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
7 PERLEM PPKB...(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebanyak 6 (enam)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIApengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya diberikan
MENEROPONG KOMISIrepository.lppm.unila.ac.id/4156/3/MENEROPONG...perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat
peraturan.go.id...Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur. 5. Diantara Pasal 16 dan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIApihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak
handayaaji.files.wordpress.com · melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA - … · Web viewKeberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
SALINAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM … · dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN … · sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk. (7) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 ...(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 … · imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · ... (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ... dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan ... dimaksud pada ayat
MWA RKAT 2017.pdf · Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pointer Presentasi - FORDA · •Ayat 2 ; Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA. •Ayat 3 ; Dalam hal rekonsiliasi
bandaaceh.bpk.go.id · luar RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) akan di tinjau kernbali paling lama 3 (tiga) Tahun. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … · dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Penyampaian perubahan data sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam
· Web viewBupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD. Pasal 12 Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat