08092016jdih.kkp.go.id/peraturan/rpermen_dak.pdf · draft juknis dak 2017 08092016 - 2 - dana...
TRANSCRIPT
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan
pembangunan daerah di bidang kelautan dan
perikanan, perlu dana alokasi khusus guna
membantu membiayai kegiatan khusus bidang
kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan
dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk
teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang
kelautan dan perikanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Draft Juknis DAK 2017 08092016
- 2 -
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan
Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. UU. Nomor … ttg APBN Tahun 2017
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rencian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3 -
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-
2019
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan
yang selanjutnya disebut DAK bidang Kelautan dan
Perikanan adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan
fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat
investasi jangka menengah guna menunjang
pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi
atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas
nasional.
2. Instansi/dinas terkait adalah instansi/dinas yang
terkait dengan pelaksanaan DAK bidang kelautan
dan perikanan.
3. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang
membidangi urusan kelautan dan perikanan.
4. Dinas kabupaten/kota adalah dinas/kantor
kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan
dan perikanan dan/atau membidangi urusan
penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 4 -
5. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah di
provinsi.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah
daerah di kabupaten/kota.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal
Kementerian.
10. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I
Kementerian.
11. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Daerah
Provinsi.
12. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Pasal 2
(1) Petunjuk teknis penggunaan dimaksudkan sebagai
pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait,
pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
yang dibiayai melalui DAK bidang Kelautan.
(2) Petunjuk teknis penggunaan ditetapkan dengan
tujuan:
a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan
pemanfaatan, serta administrasi DAK bidang
kelautan dan perikanan;
b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan
kelautan dan perikanan, yaitu:
1. membangun kedaulatan yang mampu
menopang kemandirian
ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan.
- 5 -
2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang
bertanggungjawab, berdaya saing, dan
berkelanjutan
3. meningkatkan pemberdayaan dan
kemandirian dalam menjaga keberlanjutan
usaha kelautan dan perikanan.
c. menjamin terlaksananya koordinasi antara
Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam
teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan
perikanan;
d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan DAK bidang kelautan dan
perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang
dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas
Kementerian;
e. meningkatkan penggunaan prasarana dan
sarana bidang kelautan dan perikanan dalam
rangka meningkatkan pembangunan ekonomi
masyarakat; dan
f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian,
instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan
kabupaten/kota dalam melakukan monitoring
dan evaluasi penggunaan DAK bidang kelautan
dan perikanan.
Pasal 3
Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang
Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang telah
menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas
nasional.
- 6 -
Pasal 4
Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang
Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan
pembangunan kelautan dan perikanan.
Pasal 5
Rencana kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan
diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan, pemberdayaan
nelayan dan pembudidaya, dan kawasan konservasi
dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan
perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan
untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan
dan perikanan.
Pasal 6
(1) Penggunaan DAK bidang Kelautan dan Perikanan
dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang
kelautan dan perikanan.
(2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
1. laporan kinerja;
2. usulan gubernur;
3. luas laut;
4. jumlah pulau-pulau kecil;
5. luas kawasan konservasi.
b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
kabupaten/kota:
1. laporan kinerja;
2. usulan bupati/walikota;
3. daerah tertinggal, perbatasan dan khusus;
4. produksi perikanan;
- 7 -
5. panjang garis pantai.
(3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK
bidang kelautan dan perikanan.
Pasal 7
Rencana kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
1) DAK bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
2) DAK bidang Kelautan dan Perikanan
kabupaten/kota.
Pasal 8
(1) Rencana kegiatan DAK bidang Kelautan dan
Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan
rencana penggunaan.
(2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan
untuk provinsi yang merupakan kebutuhannya
dengan memperhatikan alokasi DAK Bidang Kelautan
dan Perikanan untuk pemerintah provinsi.
(3) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan
perikanan untuk provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan
Kementerian.
(4) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
- 8 -
Pasal 9
(1) Rencana kegiatan DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b ditindaklanjuti dengan
penyusunan rencana penggunaan.
(2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan
untuk kabupaten/kota yang merupakan
kebutuhannya dengan memperhatikan alokasi DAK
Bidang Kelautan dan Perikanan untuk pemerintah
kabupaten/kota.
(3) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan
perikanan untuk kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan
dengan kementerian dan pemerintah daerah provinsi
setempat melalui dinas provinsi.
(4) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 10
(1) Dalam hal Pemerintah provinsi melakukan
perubahan rencana penggunaan DAK Bidang
Kelautan dan Perikanan provinsi, maka perubahan
tersebut harus sesuai dengan menu kegiatan yang
telah ditetapkan.
(2) Pemerintah provinsi wajib menyampaikan laporan
perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
(3) Dalam hal Pemerintah kabupaten/kota melakukan
perubahan rencana penggunaan DAK Bidang
- 9 -
Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, maka
perubahan tersebut harus sesuai dengan menu
kegiatan yang telah ditetapkan.
(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan
laporan perubahan rencana penggunaan DAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi
setempat.
(5) Dalam hal Pemerintah provinsi, Pemerintah
kabupaten/kota melakukan perubahan rencana
penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
antar rencana kegiatan maka wajib menyampaikan
laporan perubahan rencana penggunaan DAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 3) kepada
Sekretariat Jenderal Kementerian tembusan kepada
Unit Kerja Eselon I terkait menu kegiatan dimaksud.
(6) Dalam hal Pemerintah provinsi, Pemerintah
kabupaten/kota melakukan perubahan rencana
penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
dalam satu rencana kegiatan maka wajib
menyampaikan laporan perubahan rencana
penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 dan 3) kepada Unit Kerja Eselon I Kementerian
tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian
terkait menu kegiatan dimaksud.
Pasal 11
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan
untuk penyediaan:
1. Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas pokok dan
fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
- 10 -
2. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana
pokok Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD
Provinsi);
3. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir
dan pulai-pulau kecil dan konservasi perairan;
5. Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan mutu
hasil perikanan.
Pasal 12
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan
untuk:
1. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana
Tempat Pelelangan Ikan- (TPI) di luar Pelabuhan
Perikanan (milik UPTD Kab/Kota);
2. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana
pokok Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD
Kab/Kota):
3. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan
usaha skala kecil masyarakat pesisir (Nelayan,
Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil
Perikanan serta Petambak Garam)
Pasal 13
(1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan
untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat
fisik sesuai rencana kegiatan.
(2) DAK bidang kelautan dan perikanan dapat
digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu
alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan
penunjang, yang bersifat non fisik, seperti
- 11 -
perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, proses lelang,
monitoring dan evaluasi, pembinaan, pelatihan,
pelaporan, dan kegiatan yang bersifat penunjang
lainnya.
Pasal 14
(1) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi
menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK
Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
(tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(2) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan
perikanan yang diprioritaskan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam
pelaksanaannya Pemerintah daerah kabupaten/kota
menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK
Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
(empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
(1) Hasil kegiatan berdasarkan penggunaan DAK Bidang
Kelautan dan Perikanan yang telah selesai
dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai
dengan indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK
bidang kelautan dan perikanan.
(2) Indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK Bidang
Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
- 12 -
Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 16
(1) Kementerian melakukan pembinaan:
a. program/kegiatan; dan
b. pembinaan teknis.
(2) Pembinaan program/kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Sekretariat Jenderal.
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan oleh unit kerja eselon I teknis
terkait di lingkungan Kementerian.
Pasal 17
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
penggunaan DAK bidang Kelautan dan Perikanan
dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim
Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis
dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara
PPN/Kepala Bappenas Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan DAK.
(2) Organisasi Pelaksana dan/atau Tim Koordinasi
monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas
a. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai
dengan kewenangannya:
b. melakukan koordinasi dengan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota serta instansi/dinas
- 13 -
terkait penggunaan DAK bidang kelautan dan
perikanan; dan
c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan
evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran
tindak lanjut.
Pasal 18
(1) Pemantauan pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan dilakukan terhadap:
a. aspek teknis; dan
b. aspek keuangan.
(2) Pemantauan aspek teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis
pelaksanaan; dan
c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran
pelaksanaan dengan perencanaan.
(3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. realisasi penyerapan; dan
b. realisasi pembayaran.
Pasal 19
(1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK
Bidang Kelautan dan Perikanan.
(2) Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan meliputi:
a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan,
proses, keluaran, dan hasil;
- 14 -
b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
c. dampak dari pelaksanaan DAK.
Pasal 20
(1) Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan meliputi:
a. laporan triwulanan yang memuat kemajuan
kegiatan, permasalahan, tindaklanjut
penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK;
b. laporan penyerapan DAK dan realisasi fisik; dan
c. laporan akhir.
(2) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan
perikanan Provinsi menyampaikan laporan
triwulanan kepada gubernur paling lama 5 hari kerja
yang ditembuskan kepada Menteri KP melalui
Sekretaris Jenderal.
(3) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan
perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan
triwulanan kepada Bupati/Walikota paling lama 5
hari kerja yanga ditembuskan kepada Dinas Provinsi
dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3), gubernur dan bupati/walikota
menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui
Sekretaris Jenderal paling lama 14 hari kerja dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
(1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
yang akan dinilai, meliputi:
- 15 -
a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan
pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Bidang
Kelautan dan Perikanan;
b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana
Kegiatan;
c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan
dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang
ditetapkan;
d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
(2) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pada
penilaian kinerja yang negatif, akan disampaikan
dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri.
(3) Kinerja penggunaan DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan
dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian
pada tahun anggaran berikutnya.
(4) Penyimpangan dalam penggunaan DAK Bidang
Kelautan dan Perikanan dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 16 -
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
- 17 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2017
FORMAT ISIAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
Setiap Provinsi penerima dana alokasi khusus mengisi format isian rencana
kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:
JENIS KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
URAIAN KEGIATAN
VOLUME HARGA SATUAN
JUMLAH ALOKASI DAK (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) X (5) (7)
Jumlah (8)
................................ 2016
Kepala
Dinas Provinsi ...................
(........................................)
Penjelasan nomor kolom:
(1) Diisi dengan nama menu dana alokasi khusus bidang kelautan dan
perikanan provinsi sesuai petunjuk teknis;
(2) Diisi dengan indikator kinerja;
(3) Diisi dengan nama dan uraian kegiatan dana alokasi khusus bidang
kelautan dan perikanan provinsi sesuai petunjuk teknis
- 18 -
(4) Diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk
volume kegiatan;
(5) Diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di
daerah bersangkutan;
(6) Diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
(7) Diisi dengan alokasi dana alokasi khusus
(8) Diisi dengan jumlah untuk kolom (6) dan (7)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
- 19 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2017
FORMAT ISIAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA
Setiap Provinsi penerima dana alokasi khusus mengisi format isian rencana
kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:
JENIS KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
URAIAN KEGIATAN
VOLUME HARGA SATUAN
JUMLAH ALOKASI DAK (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) X (5) (7)
Jumlah (8)
Penjelasan nomor kolom:
(1) Diisi dengan nama menu yang dipilih sesuai petunjuk teknis;
(2) Diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih;
(3) Diisi dengan nama dan uraian kegiatan yang dipilih sesuai petunjuk
teknis
Mengetahui:
Kepala
Dinas Provinsi ......................
(...........................................)
..................................... 2016
Kepala
Dinas Kabupaten/Kota ..................
(...........................................)
- 20 -
(4) Diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk
volume kegiatan;
(5) Diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di
daerah bersangkutan;
(6) Diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
(7) Diisi dengan alokasi dana alokasi khusus;
(8) Diisi dengan jumlah untuk kolom (6) dan (7).
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
- 21 -
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2017
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Dana alokasi khusus provinsi bidang kelautan dan perikanan digunakan
untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pokok dan Fungsional
Penunjang Pelabuhan Perikanan yang dikelola Pemerintah Provinsi,
Pembangunan dan/atau Pengembangan UPTD perbenihan kewenangan
pemerintah Provinsi, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang
Laut, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan.
I. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA POKOK DAN FUNGSIONAL
PELABUHAN PERIKANAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI
1. Pengertian
Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
Pembangunan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan
fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam
memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar
pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.
a. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Fungsi pemerintahan:
- 22 -
a) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil
perikanan;
b) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
c) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan
masyarakat nelayan;
d) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
e) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sumberdaya ikan;
f) Pelaksanaan kesyahbandaran;
g) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
h) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan
dan kapal pengawas kapal perikanan;
i) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
j) Pemantauan wilayah pesisir;
k) Pengendalian lingkungan;
l) Kepabeanan; dan/atau
m) Keimigrasian.
2) Fungsi pengusahaan:
a) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
b) Pelayanan bongkar muat ikan;
c) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
d) Pemasaran dan distribusi ikan;
e) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
f) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
g) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
h) Wisata bahari; dan/atau
i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
b. Pelabuhan Perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian
kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria
operasional dari setiap pelabuhan perikanan, bukan berdasarkan
kewenangan pembangunan atau pengelolaannya. Keempat kelas
tersebut adalah sebagai berikut:
- 23 -
1) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
2) Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
3) Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
4) Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
c. Sarana dan prasarana atau fasilitas di pelabuhan perikanan
meliputi: fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas
penunjang.
1) Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
a) Penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan
groin;
b) Dermaga;
c) Jetty;
d) Kolam pelabuhan;
e) Alur pelayaran; dan
f) Jalan komplek dan drainase.
2) Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
a. Tempat Pelelangan ikan
b. Air bersih, instalasi BBM, es dan instalasi listrik
c. Sarana dan prasarana kesyabandaran (Kantor pelayanan
kesyahbandaran)
d. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti
transit sheed
e. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
2. Persyaratan Umum
Persyaratan umum pembangunan pelabuhan perikanan yang dikelola
oleh provinsi adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan di lokasi yang
sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas
perikanan tangkap.
- 24 -
b. Pelabuhan Perikanan yang akan dikembangkan adalah pelabuhan
perikanan yang dikelola dan asetnya dimiliki oleh pemerintah
provinsi.
c. Pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan telah ditetapkan
lokasinya oleh Gubernur setempat. Surat penetapan lokasi
pelabuhan perikanan ditembuskan kepada Gubernur setempat
dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikanan yang dikelola provinsi hanya dapat dilakukan di
pelabuhan perikanan yang sudah memiliki sumber daya manusia
syahbandar di pelabuhan perikanan yang ditempatkan oleh
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap serta telah melaksanakan
kegiatan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
Oleh karena itu, provinsi yang memilih menu kegiatan ini harus
memiliki minimal 1 (satu) pelabuhan perikanan yang memiliki
kriteria dimaksud.
e. Daftar pelabuhan perikanan yang dikelola provinsi yang telah
memiliki SDM Kesyahbandaran dan telah melaksanakan
operasional kesyahbandaran adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Pelabuhan Perikanan yang Dikelola Provinsi yang
Telah Melaksanakan Operasional Kesyahbandaran
No Nama Pelabuhan Perikanan Provinsi
1 PPP Labuhan Lombok Nusa Tenggara Barat
2 PPP Kupang Nusa Tenggara Timur
3 PPP Lampulo Aceh
4 PPP Sikakap Sumatera Barat
5 PPP Banjarmasin Kalimantan Selatan
6 PPP Sorong Papua Barat
7 PPP Muara Ciasem Jawa Barat
8 PPP Tasik Agung Jawa Tengah
9 BPPP Labuan Banten Banten
- 25 -
No Nama Pelabuhan Perikanan Provinsi
10 PPP Bajomulyo Jawa Tengah
11 PPP Tegalsari Jawa Tengah
12 PPP Mayangan Jawa Timur
13 PPP Sadeng DIY
14 PPP Bacan Maluku Utara
15 PPP Klidanglor Jawa Tengah
16 PPI Sungairengas Kalimantan Barat
17 PPI Batulicin Kalimantan Selatan
18 PPI Pulau Baai Bengkulu
19 PP Dulan Pok Pok Papua Barat
20 PPP Muara Kintap Kalimantan Tengah
21 PPI Morodemak Jawa Tengah
22 PPP Lempasing Lampung
23 PPI Donggala Sulawesi Tengah
24 PPP Idi Aceh
25 PPI Kasiwa Sulawesi Barat
26 PPP Pondok Dadap Jawa Timur
27 PPI Oeba Nusa Tenggara Timur
28 PPI Gentuma Gorontalo
3. Persyaratan Khusus
Pengajuan usulan pembiayaan pembangunan pelabuhan perikanan
sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi persyaratan khusus
sebagai berikut:
a. Termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
b. Telah memiliki dokumen perencanaan (Study Kelayakan,
Masterplan dan Detail Desain) yang telah dikonsultasikan dengan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
c. Detail Desain (DD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) fasilitas
yang akan dikembangkan telah dikonsultasikan dengan
- 26 -
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebelum pelaksanaan
konstruksi;
d. Pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu
kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan
mengacu kepada hasil Study kelayakan, Master Plan dan Detail
Desainnya;
e. Kesanggupan mengoperasionalkan pelabuhan perikanan sesuai
dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan
kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran
operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan
dikembangkan.
4. Persyaratan Teknis
a. Pelaksanaan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan
memiliki ketentuan teknis sebagai berikut:
1) Didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan sesuai
kebutuhan mendesak masyarakat;
2) Sesuai dengan dokumen perencanaan;
3) Fasilitas yang dikembangkan terdiri dari; fasilitas pokok dan
fasilitas fungsional.
b. Fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan terlebih
dahulu diarahkan untuk fasilitas pokok.
c. Apabila fasilitas pokok telah terpenuhi pengembangan dapat
diarahkan kepada fasilitas fungsional.
d. Fasilitas fungsional dapat dikembangkan jika fasilitas pokok dan
fungsional untuk minimal operasional telah terpenuhi.
Pembangunan pelabuhan perikanan di atas diarahkan untuk:
a. Memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan
perikanan di perairan Indonesia;
2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan
berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
- 27 -
3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan
kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
4) mampu menampung kapal perikanan sekurang- kurangnya 15
unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang- kurangnya 1 ha.
b. Memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas
bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton
perhari.
c. Fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan terlebih
dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional
pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
1) Fasilitas Pokok terdiri atas: lahan, dermaga, kolam pelabuhan,
jalan kompleks dan drainase;
2) Fasilitas Fungsional terdiri atas: kantor administrasi
pelabuhan, Tempat Pemasaran Ikan (TPI), suplai air bersih dan
instalasi air bersih;
- 28 -
Format Lampiran Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya
Operasional dan Perawatan Pelabuhan Perikanan
KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup menanggung
biaya operasional dan perawatan Pelabuhan Perikanan .........................
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………….,
Yang bersangkutan
Materai 6000
(………………………………….)
NIP. ………………………
- 29 -
II. PEMBANGUNAN DAN ATAU REHABILITASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DINAS (UPTD) PERBENIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
Pembangunan dan atau pengembangan sarana dan prasarana
perbenihan meliputi seluruh fasilitas fisik pada Unit Pelaksanaan Teknis
Dinas (UPTD) kewenangan pemerintah provinsi antara lain: (1) Balai
Benih Ikan Sentral (BBIS); (2) Balai Benih Udang (BBU); (3) Balai Benih
Udang Galah (BBUG) dan (4) Balai Benih Ikan Pantai (BBIP).
1. Pengertian
a. BBIS adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang
bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan,
menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan
distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (parent stock),
penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan
lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta
pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem
mutu benih ikan.
b. BBU adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang
bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan udang,
menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan
distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (parent stock),
penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan
lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta
pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem
mutu benih udang.
c. BBUG adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang
bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan udang
galah, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan
distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (parent stock),
penerapan teknik pelestarian sumberdaya udang galah dan
lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta
pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem
mutu benih udang galah
- 30 -
d. BBIP adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang
bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan laut,
menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan
distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (parent stock),
penerapan teknik pelestarian sumberdaya udang galah dan
lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta
pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem
mutu benih ikan laut.
2. Persyaratan Umum
1. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi provinsi dalam
rangka pengembangan UPTD bersifat sementara sehingga
penggunaan DAK tersebut harus dimaksimalkan untuk
pengembangan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk
menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi
secara optimal. Disamping itu, penentuan UPTD yang akan
dikembangkan/direhabilitasi didasarkan pada prioritas daerah
serta dengan memperhatikan prospek dan potensi
pengembangan unit tersebut.
2. Penetapan kegiatan pengembangan balai benih di dukung
dengan beberapa persiapan, yaitu: Lahan merupakan tanah yang
dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan
untuk pengembangan balai benih.
3. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya terutama
dalam hal pembuatan perencanaan pengembangan dan
rehabilitasi prasarana serta apabila diperlukan dapat meminta
pendampingan teknis dalam tahap operasionalnya.
4. Sanggup menyediakan anggaran operasional yang optimal dari
APBN dan APBD, serta menyediakan anggaran pemeliharaan
melalui APBD.
3. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis pengembangan BBIS, BBU, BBUG dan BBIP
didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.
- 31 -
Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan
ketersediaan air, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman
tanah), keamanan serta aspek sosial ekonomi.
Sedangkan persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan
peruntukan bangunan seperti: tempat memproduksi benih/induk
ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan,
laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan keperluan lainnya.
4. Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis standar bangunan dan peralatan balai benih dapat
disesuaikan dengan kondisi dan target produksi benih/induk.
Pembangunan dan atau rehabilitasi fasilitas pokok, fungsional untuk
UPTD Provinsi sebagai berikut :
4.1. Pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran
Pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran meliputi :
a. BBIS
1. Rehabilitasi kolam induk/calon induk,
2. Rehabilitasi kolam pemijahan/pendederan,
3. Rehabilitasi bak/kolam karantina,
4. Rehabilitasi Filter/pengendapan (bak, kolam),
5. Rehabilitasi kolam pakan alami,
6. Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery,
7. Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak
disinfeksi alas kaki/footbath,
8. Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang
(keluar),
b. BBU / BBUG
1. Rehabilitasi bangunan hatchery,
2. Rehabilitasi bak induk,
3. Rehabilitasi bak pemijahan,
4. Rehabilitasi bak larva,
5. Rehabilitasi bak pendederan,
6. Rehabilitasi bak / kolam karantina,
7. Rehabilitasi bak pakan alami,
- 32 -
8. Rehabilitasi Filter / pengendapan (bak, kolam),
9. Pembangunan / rehabilitasi tandon,
10. Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak
disinfeksi alas kaki/footbath,
11. Rehabilitasi Instalasi air tawar dan instalasi air laut,
c. BBIP
1. Rehabilitasi bangunan hatchery,
2. Rehabilitasi bak induk,
3. Rehabilitasi bak pemijahan,
4. Rehabilitasi bak larva,
5. Rehabilitasi bak pendederan,
6. Rehabilitasi bak / kolam karantina,
7. Rehabilitasi bak pakan alami,
8. Rehabilitasi Filter / pengendapan (bak, kolam),
9. Pembangunan / rehabilitasi tandon,
10. Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak
disinfeksi alas kaki/footbath,
11. Rehabilitasi Instalasi air tawar dan instalasi air laut,
4.2. Peralatan perbenihan (paket)
1 (satu) paket peralatan perbenihan meliputi:
a. BBIS :
1. Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu
aerasi, instalasi pipa)
2. Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik,
pompa celup, instalasi pipa)
3. Paket resirkulasi khusus ikan hias (filter biologi, filter
mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)
4. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari
plastik/fiberglass, happa, selang kanulasi, ovaprim /
HCG, syringe/ alat suntik kakaban, Larutan NaCL /
infus, aquabidest)
5. Paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa
celup, heater)
- 33 -
6. Paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih,
happa, baskom, refrigerator)
7. Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan
ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter,
termometer, Mikroskop, water quality testkit)
b. BBU / BBUG :
1. Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu
aerasi, instalasi pipa)
2. Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik,
pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)
3. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari
plastik/fiberglass, happa, senter kedap air, selang
kanulasi, ovaprim / HCG, syringe/ alat suntik,
Larutan NaCL / infus, aquabidest)
4. Paket pemeliharaan larva (plankton net, happa,
corong penetasan artemia, heater)
5. Paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih,
baskom, freezer)
6. Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan
ikan/mutu benih (timbangan, gelans ukur, DO
Meter, pH Meter, termometer, refractometer, portable
PCR, Mikroskop, haemocytometer, water quality
testkit)
c. BBIP :
1. Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu
aerasi, instalasi pipa)
2. Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik,
pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)
3. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari
plastik/fiberglass, happa, senter kedap air, selang
kanulasi, ovaprim / HCG, syringe/ alat suntik,
Larutan NaCL / infus, aquabidest)
4. Paket pemeliharaan larva (plankton net, happa,
- 34 -
corong penetasan artemia, heater)
5. Paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih,
baskom, refrigerator, freezer)
6. Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan
ikan/mutu benih (timbangan, gelas ukur, DO Meter,
pH Meter, termometer, refractometer, portable PCR,
Mikroskop, haemocytometer, water quality testkit),
7. Paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan
(tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit
rumput laut hasil kultur jaringan)
4.3. Peralatan perkolaman (paket)
1 (satu) paket perlatan perkolaman meliputi:
a. BBIS :
1. Paket persiapan dan pemeliharaan kolam (hand
traktor, mesin potong rumput, happa)
b. BBU/BBUG/BBIP :
1. Paket persiapan dan pemeliharaan bak/KJA (alat
semprot jaring)
4.4. Peralatan panen (paket)
1 (satu) paket peralatan panen BBI/BBU/BBUG/BBIP meliputi
: wadah panen fiberglass, tabung oksigen, alat hitung benih,
happa)
4.5. Induk dan Pakan
1 (satu) paket induk dan pakan BBIS/BBU/BBUG/BBIP
meliputi : pengadaan calon induk/induk beserta pakannya.
- 35 -
III. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL DAN KONSERVASI PERAIRAN
A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan,
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Terkait dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Provinsi
dengan Kabupaten/Kota memiliki kawasan konservasi dan belum
memiliki sarana dan prasarana dimaksud wajib untuk memilih menu
ini. Provinsi yang memiliki kawasan konservasi adalah sebagai
berikut:
Tabel 2. Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang memiliki SK
Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan
No Kabupaten/Kota Nama Kawasan
1 Provinsi Aceh
Simeulue Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)
Aceh Jaya Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. NAD Jaya
Aceh Besar Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari
Kota Sabang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang
2 Provinsi Sumatera Utara
Serdang Berdagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai
Nias Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias
Tapanuli Tengah Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah
Nias Selatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan
3 Provinsi Sumatera Barat
Pesisir Selatan
Kawasan Pulau Penyu Sungai Batang Pelangai Sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Pariaman
- Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tangah dan Pulau Angso
- Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak
Pasaman barat Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi
Kepulauan Mentawai
Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai
Padang Pariaman Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan
Kota Padang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang
Agam Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Agam
- 36 -
No Kabupaten/Kota Nama Kawasan
Solok Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Solok
4 Provinsi Riau
Bengkalis Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk
5 Provinsi Jambi
Bungo Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Bungo
Sarolangun Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur
6 Provinsi Bengkulu
Kaur Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur
Mukomuko Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko
Bengkulu Utara Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan
Enggano Kab. Bengkulu Utara
7 Provinsi Lampung
Lampung Barat Kawasan Konservasi Laut Daerah Lampung Barat
Tanggamus Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan
8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Belitung Timur
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya
Bangka Barat Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat
Belitung Kawasan konservasi Perairan kab Belitung
Bangka Selatan Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan
9 Provinsi Kepulauan Riau
Lingga Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga
Bintan Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan
Batam Marine Management Area Coremap Batam
Natuna - Kawasan Konservasi Laut Natuna - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Kabupaten Natuna
10 Provinsi Banten
Pandeglang Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang
11 Provinsi Jawa Barat
Indramayu Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi wisata laut
Pangandaran Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis
Sukabumi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir
12 Provinsi Jawa Tengah
Batang Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro - Roban
Tegal Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal
Brebes Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin
Jepara Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kab Jepara
Pekalongan Pekalongan
- 37 -
No Kabupaten/Kota Nama Kawasan
13 Provinsi D I Yogyakarta
Gunungkidul Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul
Bantul Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul
14 Provinsi Jawa Timur
Sumenep Kepulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
Situbondo Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo
Pasuruan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pasuruan
Sidoarjo Taman Pulau Kecil, P. Kedung, P. Watu, P. Pandansari
15 Provinsi Bali
Klungkung Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
Buleleng Taman Wisata Perairan Buleleng
Jembrana Kawasan Konservasi Perairan Jembrana
16 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sumbawa Barat
Lombok Barat Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Barat
Dompu Kawasan Konservasi Perairan Kab. Dompu
Lombok Timur Gili Sulat dan Gili Lawang Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
Bima Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta)
Lombok Tengah Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Sumbawa Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kramat, Pulau Bedil dan Pulau Temudong kab. Sumbawa
17 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alor Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar
Flores Timur Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur
Sikka Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka
Lembata
Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba
18 Provinsi Kalimantan Barat
Bengkayang Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang
19 Provinsi Kalimantan Selatan
Kotabaru Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan
Tanah Bumbu Kawasan Perlindungan Laut Daerah Kab. Tanah Bumbu
20 Provinsi Kalimantan Timur
Berau Kawasan Konservasi Laut Berau
Bontang Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bontang
21 Provinsi Kalimantan Utara
Nunukan - Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Pulau
Sinilak
- 38 -
No Kabupaten/Kota Nama Kawasan
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah di desa setabu kec. Sebatik barat
22 Provinsi Sulawesi Utara
Minahasa Selatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. Minahasa Selatan
Kota Bitung Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota bitung
Minahasa Utara Kawasan Taman Wisata Perairan Kab Minahasa Utara
23 Provinsi Gorontalo
Bone Bolango Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele
Boalemo Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo
24 Provinsi Sulawesi Tengah
Banggai Kep. Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan
Banggai Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai
Parigi Moutong Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini
Morowali Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Morowali
Toli-toli Taaman Wisata Perairan Libutan Sibitolu, Kab Toli-Toli
25 Provinsi Sulawesi Barat
Majene Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene
Polewali Mandar Kawasan Konservasi Perairan / Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar
26 Provinsi Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan
Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Selayar Kawasan Konservasi Laut Daerah kab. Kepulauan Selayar
Luwu Utara Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara
Barru Kawasan Konservasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Kab Barru
27 Provinsi Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kab. Konawe Selatan)
Muna Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya
Buton Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton
Bombana Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana
Kolaka Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka
Konawe
Suaka Perikanan Kabupaten Konawe
28 Provinsi Maluku Utara
Halmahera Selatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan
- 39 -
No Kabupaten/Kota Nama Kawasan
Pulau Morotai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Pulau Morotai
Seram Bagian Timur
Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur
Halmahera Tengah Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah
Kota Tidore Kepulauan
Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kelpulauan
29 Provinsi Maluku
Maluku Tenggara Kawasan Konservasi Perairan Kab Maluku Tenggara
30 Provinsi Papua Barat
Sorong Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong (
Raja ampat Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat
Kaimana Kawasan Konservasi Laut Kaimana
31 Provinsi Papua
Biak Numfor Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor
Persyaratan Umum Penyediaan sarana dan prasarana kawasan
konservasi perairan:
a. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi
yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh
pemerintah daerah;
b. Mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan
instansi teknis lainnya di daerah;
c. Lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang
kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
d. Dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya
dan ditetapkan melalui Berita Acara.
Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi terdiri dari
gedung dan bangunan, sarana peralatan dan mesin serta sarana
pendukung lainnya untuk pengelolaan kawasan.
1) Gedung dan bangunan merupakan prasarana untuk pengelolaan
kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola, mini lab, pusat
informasi, pintu gerbang, sarana pemeliharaan dan atau
pengembangbiakan biota langka, pondok jaga, pos jaga, gazebo,
Multipurpose Floating Shelter (MPS), pos retribusi, pagar dan
- 40 -
tembok, serta penunjang lainnya (MCK, saluran air, talud, dan
rehabilitasi ekosistem).
1. Pengertian
Gedung dan bangunan merupakan prasarana untuk
pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor
pengelola, mini lab, pusat informasi, pintu gerbang, sarana
pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka,
pondok jaga, pos jaga, gazebo, Multipurpose Floating Shelter
(MPS), pos retribusi, pagar dan tembok, serta bangunan
penunjang lainnya (MCK, saluran air, dan talud).
2. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
1) Kantor pengelola:
a) Bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan
dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
b) Bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang
cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah
didapat di pasaran lokal;
c) bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan
dinding kayu;
d) lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
e) atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem,
ijuk).
2) Mini-Lab Kawasan Konservasi
a) Laboratorium mini yang digunakan untuk mendukung
kepentingan pengelolaan kawasan konservasi;
b) Dapat digunakan untuk riset mikro dalam rangka
monitoring rutin sumberdaya seperti pemantauan
kualitas air, penelitian substrat dan sebagainya;
c) Mini lab ditempatkan lingkungan kantor pengelola
dengan mempertimbangkan aksesabilitas,
kepentingan riset dan sebagainya;
d) Desain pembangunan Mini-Lab disesuaikan dengan
kebutuhan dan harus terbuat dari bahan ramah
- 41 -
lingkungan.
3) Pusat informasi:
a) Ruang dan desain interior pusat informasi ditata
sedemikian rupa agar menarik pengunjung;
b) Bangunan pusat informasi diharapkan bernuansa
alami sesuai dengan budaya lokal;
c) Jumlah ruang pada pusat informasi disesuaikan
dengan kebutuhan, seperti adanya ruang kerja
penanggung jawab dan ruang kerja staf (pemandu
wisata dan lain-lain), ruang audiovisual, ruang
display/ruang informasi, dan kamar mandi/toilet,
gudang dan ruang-ruang lain yang dianggap penting;
dan
d) Material bangunan diharapkan mengurangi
konstruksi beton dan memaksimalkan material alami
dengan konstruksi bangunan sesuai budaya setempat,
serta dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian
lingkungan.
4) Pintu gerbang:
a) Pintu gerbang dituliskan ”SELAMAT DATANG” dengan
”nama kawasan konservasi” dan dilengkapi logo
Pemda dalam gaya arsitektur lokal, dan bila perlu
dilengkapi dengan bahasa Inggris;
b) Spesifikasi pintu gerbang didominasi bahan-bahan
alami lokal yang mudah didapat di daerah dimana
kawasan konservasi berada;
c) Ukuran pintu gerbang disesuaikan dengan lokasi dan
kondisi lingkungan setempat, dengan
mempertimbangkan sarana transportasi yang banyak
dipergunakan para pengunjung;
d) Pintu gerbang yang dibangun menghadap jalan raya
agar memperhitungkan tinggi dan lebar kendaraan
yang diijinkan masuk melewati jalan tersebut,
- 42 -
sedangkan pintu gerbang dibangun jauh dari jalan
raya cukup disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
e) Rangka bangunan menggunakan material yang kuat
untuk menopang konstruksi bangunan pintu gerbang,
dengan mengutamakan material yang mudah didapat,
dan tetap memperhatikan gaya arsitektur lokal; dan
f) Pemilihan lokasi untuk pembangunan pintu gerbang
dapat ditempatkan di tepi jalan raya, atau tempat lain
yang mempunyai aksesbilitas langsung dan berfungsi
sebagai pintu masuk menuju kawasan (contoh: di
dermaga penyeberangan menuju ke kawasan
konservasi perairan).
5) Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota
langka:
a) Merupakan fasilitas pemeliharaan sementara dan atau
pengembangbiakan biota langka seperti penyu, kima
dan biota air lainnya yang berkatagori langka dan
dilindungi berdasarkan undang-undang dan perlu
dilestarikan;
b) Berfungsi selain untuk pelestarian biota air langka
juga sebagai wahana wisata pendidikan;
c) Didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus
hidup buatan bagi biota air langka yang akan
dipelihara sementara dan atau dikembangbiakan,
sehingga memungkinkan biota air dimaksud dapat
hidup dan dilestarikan;
Gambar 3. Contoh Gerbang Kawasan Konservasi
- 43 -
d) Layout ruang pusat pemeliharaan dan atau
pengembangbiakan disesuaikan dengan kebutuhan
seperti ruang kerja, kamar mandi, toilet, tempat
penangkaran dan ruang lainnya yang masih dianggap
perlu untuk keperluan pemeliharaan dan atau
pengembangbiakan;
e) Bahan bangunan yang digunakan diupayakan yang
ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat;
f) Diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar
perkembangbiakan biota langka dapat berjalan
dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
g) Tempat pembangunan sarana juga harus mudah
diakses untuk kelancaran proses pengawasan
pengelola;
h) Sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan
biota langka dapat dilengkapi dengan alat pemantau
kualitas air; dan
i) Sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan
biota langka ini dapat dilakukan pada kabupaten/kota
yang di kawasannya rawan ditemukan biota laut
langka terdampar.tempat pembangunan sarana juga
harus mudah untuk dijangkau demi kelancaran
proses pengawasan dan pergantian pegawai antara
waktu.
6) Pondok jaga:
a) Berfungsi sebagai tempat petugas melakukan
pengawasan dan pengendalian kawasan;
b) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut,
petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok
jaga;
c) Desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai
tempat tinggal sementara petugas dalam rangka
pengawasan dan pengendallian, sehingga ruang di
- 44 -
pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja
merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar
tidur, dan kamar mandi/toilet;
d) Ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya
arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek
lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih
dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan
mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan
panggung;
e) Meminimalkan bangunan beton (model panggung)
mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya
yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
f) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di
lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat
dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati
kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.
Gambar 5. Contoh Sketsa Pondok Jaga
Gambar 4. Contoh Bangunan Pondok Jaga
- 45 -
7) Pos jaga:
a) Merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai pos
pengamanan kelompok penjaga/pengawas yang
terletak di dalam kawasan konservasi dan dibangun
hanya untuk tempat berlindung kelompok
penjaga/pengawas untuk beberapa saat;
b) Konstruksi bangunan didesain sesederhana mungkin
dan menyesuaikan dengan budaya lokal dengan
dominasi bahan yang alami namun cukup kuat untuk
menghadapi kondisi lapangan, sehingga fungsi
pengawasan dapat optimal;
c) Konstruksi bangunan dapat berupa bangunan
panggung dengan mengedepankan aspek lingkungan
serta optimalisasi fungsi sebagai tempat pengawasan;
d) Material bangunan pos jaga diupayakan berupa bahan
alami yang kuat dan tidak mempergunakan batu
karang;
e) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di
lokasi yang sensitif terhadap pelanggaran, sehingga
memudahkan petugas mengamati kegiatan yang ada
di kawasan konservasi tersebut; dan
f) Pos jaga dapat dilengkapi dengan toilet dengan
mempertimbangkan aspek lingkungan, lokasi dan
disesuaikan dengan kebutuhan.
Gambar 6. Contoh Sketsa Pos Jaga
- 46 -
8) Gazebo:
a) Lokasi gazebo harus sesuai dengan peruntukan yang
teruang dalam dokumen rencana pengelolaan dan
zonasi kawasan;
b) Berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat
beristirahat sementara serta tempat pengunjung
menikmati pemandangan yang ada di kawasan;
c) Konstruksi gazebo didominasi dari bahan alami yang
mudah didapat disekitar lokasi dengan arsitek gaya
lokal. Kalaupun diperlukan konstruksi semen
diupayakan mengedepankan konstruksi/relief alam
sehingga timbul kesan alami;
d) Material gazebo sebaiknya didominasi dari kayu
dengan atap terbuat dari bahan ramah lingkungan,
seperti rumbai daun kelapa, ijuk dan/atau jenis atap
lainnya dengan desain arsitektur lokal;
e) Gazebo harus diberi label/tulisan keterangan,
misalnya berupa papan informasi sederhana yang
sedikitnya bertuliskan “Gazebo Kawasan
Konservasi......”
9) Multipurpose Floating Shelter (MPS)
a) Merupakan Shelter apung dalam kawasan konservasi
yang lokasinya ditempatkan di wilayah perairan sesuai
Gambar 7. Contoh Sketsa dan Bangunan
- 47 -
zonasi yang telah ditetapkan;
b) MPS ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti
persinggahan/tempat istirahat sementara petugas
monitoring kawasan, tempat singgah sementara
pengunjung, sekaligus dapat digunakan pula untuk
sarana budidaya ramah lingkungan (KJA), dan floating
jetty;
c) Penempatan dan jumlah MPS harus
mempertimbangkan fungsi, zonasi, stabilitasshelter
dan aksesabilitas;
d) Desain MPS bisa disesuaikan dengan kebutuhan
dengan menggunakan bahan ramah lingkungan yang
tidak bersifat korosif.
- 48 -
10) Pos retribusi:
a) Berfungsi sebagai pos penarikan dana retribusi
sebagai pemberian izin untuk memasuki kawasan
konservasi, yang diatur dengan peraturan daerah
kabupaten/kota setempat;
b) Konstruksi bangunan didesain sesederhana mungkin
dan menyesuaikan dengan budaya lokal dengan
dominasi bahan yang alami namun cukup kuat untuk
menghadapi kondisi lapangan, sehingga fungsi pos
retribusi dapat optimal;
c) Secara teknis konstruksi bangunan pos retribusi
terdiri atas ruang jaga;
d) Konstruksi bangunan dapat berupa bangunan
panggung dengan mengedepankan aspek lingkungan
serta optimalisasi fungsi;
e) Material bangunan pos retribusi bisa berupa bahan
yang terbuat alamiah/ramah lingkungan.
f) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di
jalan masuk lokasi, sehingga memudahkan petugas
melaksanakan tugas.
g) Pos diberi harus diberi label/tulisan keterangan,
misalnya berupa papan informasi sederhana yang
Gambar 8. Ilustrasi Multipurpose floating shelter (MPS)
- 49 -
sedikitnya bertuliskan “Pos Retribusi Kawasan
Konservasi …..”
11) Pagar
a) Pagar mengelilingi suatu gedung/bangunan seperti
kantor pengelola, pusat informasi, dan instalasi
pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota
langka;
b) Pagar dibangun dengan menggunakan bahan yang
memungkinkan untuk bertahan terhadap pergantian
cuaca, kokoh terhadap guncangan, dan mampu
menahan tumbukan.
12) Pendukung Lainnya
a) MCK, tidak dibangun di kawasan sempadan pantai;
desain dan bahan bangunan harus disesuaikan
kebutuhan dan ramah lingkungan; dan dilengkapi
dengan sarana air bersih berikut alat pendukungnya
seperti ember, bak air dan sebagainya.
b) Saluran air/drainase berfungsi mengalirkan air
permukaan ke badan air dan atau ke bangunan
resapan air; danjenis konstruksi drainase dapat
terbuat dari pasangan batu kali, batu kosok, batu kali
berusuk beton, cermaton (cerucuk matras beton),
bronjong kawat, dan berbagai jenis tersebut dapat
dikombinasikan dengan tiang pancang beton
bertulang.
c) Talud merupakan lereng/dinding penyangga,
berfungsi untuk memperkuat suatu saluran di sungai
maupun di pantai, sehingga bangunan saluran
tersebut dapat bertahan dari proses erosi dan atau
abrasi; dan jenis konstruksi talud dapat terbuat dari
bahan-bahan sesuai kebutuhan misalnya pasangan
batu kali, batu kosok, batu kali berusuk beton,
cermaton (cerucuk matras beton), bronjong kawat, dan
- 50 -
berbagai jenis tersebut dapat dikombinasikan dengan
tiang pancang beton bertulang.
d) Rehabillitasi ekosistem:
1) Merupakan fasilitas kegiatan rehabilitasi habitat
ikan (misalnya: habitat peneluran penyu);
2) Berfungsi untuk pelestarian ekosistem dan biota di
kawasan konservasi perairan;
3) Didesain sedemikian rupa sehingga mendukung
keberlangsungan sumberdaya ikan dan ekosistem;
4) Lokasi rehabilitasi disesuaikan dengan zonasi di
suatu kawasan konservasi perairan;
5) Bahan yang digunakan diupayakan yang ramah
lingkungan; dan
6) Lokasi fasilitas kegiatan rehabilitasi ekosistem
harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan
dan mudah dijangkau untuk kelancaran proses
pengawasan.
B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Penyediaan sarana dan prasaran pesisir dan pulau-pulau kecil
mencakup penyediaan prasarana tambat kapal/perahu.
1) Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-
pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah
mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi
pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.
1. Pengertian
Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-
pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah
mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi
pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.
2. Persyaratan Umum
1) Dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor
pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk
- 51 -
keselamatan pelayaran;
2) Pulau kecil berpenduduk.
3. Persyaratan teknis
1) Material pasangan batu kali (apabila diperlukan):
a) Campuran pengikat yang digunakan 1:4;
b) Kemiringan/slope maksimal 45o.
2) Material utama kayu:
a) Kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau
kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika
tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat
perlakuan khusus;
b) Tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi
apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan
kayu harus berada di bawah dasar laut (sea bed), dengan
panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di
dalam laut.
3) Perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, boulder
kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut
lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang
pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat
flang daprah di dermaga;
4. Spesifikasi teknis
1) Bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu;
Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang
surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe
tambatan kapal:
a) Tipe marginal, dibuat sejajar garis pantai tanpa terestle
karena kedalaman perairan di muka daratan telah
mencukupi;
b) Tipe finger dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari
di dua sisinya (pakai atau tidak pakai terestle);
c) Tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan terestle
karenakedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal
jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman
tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey
- 52 -
kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan
pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat
di lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan
kapal/perahu:
Panjang tambatan kapal = n (1,1 L)
n = jumlah kapal (perahu)
L = panjang perahu.
Tabel 3. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal
No Jenis Pekerjaan Bahan/Material/Keterangan
1 Konstruksi tiang
- Beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi
beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3
- Kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan
- Jarak antara tiang satu dengan tiang
yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu
2 Tiang pengaku - Beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 16 mm dengan
campuran 1:2:3 - Kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm
3 Lantai dermaga Papan Ukuran minimal 3/20 cm
4 Bout dan paku Galvanize
5 Panjang dermaga Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi
6 Lebar dermaga 1,5 m
2) Kedalaman kolam pelabuhan:
a) Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan
sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang
bertambat ditambah dengan jarak aman (clearance)
sebesar (0,8 – 1,0 m ) di bawah lunas kapal, dihitung
dari MLWS:
(1) Titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan
referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan
terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka
keamanan +70 cm di atas pasang;
- 53 -
(2) Apabila referensi data pasang surut yang diambil
dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang
dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak
signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang
surut disarankan untuk dibuat data pasang surut
di lokasi yang direncanakan.
- 54 -
IV. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan
dan perikanan terdiri dari:
A. Pengadaan speedboat pengawasan SDKP;
B. Pengadaan garasi [steiger] speedboat pengawasan SDKP
C. Pengadaan bangunan pengawasan SDKP;
D. Pengadaan perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas
[POKMASWAS].
A. Pengadaan Speedboat Pengawasan SDKP.
1. Pengertian
Speedboat pengawasan SDKP adalah kapal pengawas ukuran
kecil yang dirancang dan diberi tanda-tanda khusus sebagai
kapal patroli cepat dengan olah gerak maupun manuveurability
dan stability yang prima untuk berbagai kegiatan patroli dalam
rangka pengawasan pemanfaatan SDKP di laut yang memerlukan
kecepatan tinggi sesuai dengan ketentuan kelayakan di laut.
2. Menu Pengadaan
Menu pengadaan speedboat pengawasan SDKP terdiri dari:
a. pengadaan speedboat pengawasan SDKP lengkap (body,
mesin, peralatan dan perlengkapan standar);
b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan standar (navigasi,
komunikasi, keselamatan, tambat labuh, lampu dan
perkakas)
c. Pengadaan suku cadang dan mesin speedboat pengawasan
SDKP yang telah diadakan sebelumnya/terjadi kerusakan,
agar speedboat pengawasan SDKP dapat dioperasionalkan
kembali.
3. Persyaratan Umum
Pengadaan speedboat pengawasan SDKP harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki wilayah laut dan/atau perairan umum (danau dan
sungai) yang potensial dalam pemanfaatan sumber daya
- 55 -
kelautan dan perikanan.
b. Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan
sumber daya kelautan dan perikanan serta wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.
4. Persyaratan Khusus
a. Mampu menyiapkan dana operasional dan pemeliharaan
setiap tahunnya, termasuk perawatan rutin dan periodik;
b. Mempunyai personel yang bertugas mengoperasikan,
menjaga, dan merawat speedboat pengawasan SDKP dan
mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang masing-
masing. Diprioritaskan bagi daerah yang telah tersedia SDM
Pengawasan SDKP antara lain:
1) Pengawas Perikanan;
2) Polsus PWP3K; atau
3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan)
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD
Pengawasan SDKP.
c. Khusus untuk perlengkapan/suku cadang speedboat
pengawasan dipersyaratkan bagi daerah yang telah memiliki
speedboat pengawasan SDKP, namun belum tersedia
perlengkapan/suku cadang atau dalam kondisi rusak yang
memerlukan penggantian.
5. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis pengadaan speedboat pengawasan SDKP
memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:
a. Bahan/material speedboat pengawasan SDKP
1) Speedboat dengan bahan FRP (Fibre Reinforced Plastic),
bahan perekat yang di pakai adalah resin
polyester untuk marine yang umum digunakan
untuk pembuatan kapal, dikombinasikan dengan
lapisan Chopped Strand Mat (CSM), yang
dikombinasikan dengan kain Glass Fibre Multiaxial/
Multiaxial Fabric (generasi ke-tiga dari WR).
- 56 -
2) Speedboat dengan bahan alumunium, plat alumunium
yang di pakai untuk pembangunan speedboat
alumunium adalah plat marine use dengan standard
ASTM 5083 dengan tingkat kekuatan konstruksi
speedboat, kecepatan, stabilitas, manuveurability, daya
jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai
sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran
setempat.
b. Mesin penggerak
Mesin penggerak untuk speedboat pengawasan SDKP, besar
(ukuran /kapasitas) dan jenisnya (outboard/inboard)
menyesuaikan dengan material/bahan body dan ukuran
speedboat, sehingga dapat memenuhi kecepatan yang
memadai sebagai speedboat Pengawasan SDKP.
c. Alat navigasi dan komunikasi
1) Alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk
menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang
meliputi: kompas, GPS map dengan depth sounder,
clinometer, Peta Perairan Indonesia (sesuai wilayah
pengawasan).
2) Alat komunikasi yang d a p a t digunakan untuk
berkomunikasi dengan pihak lain baik secara langsung
dengan menggunakan suara (radio komunikasi, horn,
sirine, dsb) maupun tidak langsung dengan
menggunakan isyarat (bendera). Alat komunikasi
sebagai kelengkapan dari speedboat pengawasan terdiri
dari: sirine, horn, megaphone, VHF marine (DCS berdasar
International Maritime Organization), SSB radio, handy
talky, bendera Merah Putih, serta bendera isyarat.
d. Sistem penerangan
Sistem penerangan yang digunakan dalam speedboat terdiri
dari: lampu cabin, lampu navigasi (merah + hijau),
- 57 -
lampu sorot (halogen) dan lampu putar (lampu sirine)
sesuai standar kapal pengawas.
e. Peralatan keselamatan
Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai
standar yang berlaku, antara lain life jacket, pemadam
kebakaran portable, pelampung, kotak P3K, dll.
f. Tanda-tanda speedboat pengawasan SDKP
Tanda-tanda speedboat pengawasan SDKP adalah sesuatu
yang menunjukan identitas atau ciri khusus speedboat
pengawas yang meliputi:
1) Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan
pada bagian luar kanan dan logo Pemerintah Provinsi di
kiri dinding anjungan.
2) Nama kapal diambil dari nama jenis ikan, yang memiliki
makna; kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan. Nama
Kapal Pengawas Perikanan ditulis dengan huruf kapital
jenis arial, ditempatkan pada dinding luar lambung
kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat warna putih,
dengan ketentuan:
Nama kapal ditulis pada buritan di bawah garis
geladak utama dengan jarak 1/10 tinggi permukaan
bebas kapal;
Tinggi huruf berukuran minimum 1/20 tinggi
permukaan bebas kapal dan maksimum 1/8 tinggi
permukaan bebas kapal, disesuaikan dengan besarnya
kapal serta keindahan/ estetika.
3) Strip Speedboat Pengawasan SDKP berbentuk dua garis
miring sejajar berwarna kuning tua dan putih. Strip
Kapal Pengawas Perikanan ditempatkan di lambung
kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60°
kearah haluan, dimulai dari garis air ke atas.
g. Warna speedboat pengawasan SDKP diatur sebagai berikut:
1) Dinding bangunan bagian luar di atas geladak berwarna
- 58 -
putih;
2) Dinding lambung bagian luar kapal di atas garis air
berwarna biru tua;
3) Dinding lambung bagian luar kapal di bawah garis air
atau bot-top area berwarna merah tua sesuai warna cat
anti–fouling;
4) Lantai geladak berwarna abu-abu.
h. Tanda fungsi speedboat pengawasan SDKP
Merupakan tanda pengenal dalam melakukan pengawasan
dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan,
berbentuk tulisan “SPEEDBOAT PENGAWASAN SDKP”.
Tanda fungsi ini ditempatkan pada dinding luar anjungan
kanan dan kiri kapal ditulis dengan huruf kapital jenis
arial warna kuning tua pada papan dengan dasar warna
biru tua, serta besar tulisan disesuaikan dengan luas
dasar papan. Ukuran papan disesuaikan dengan panjang
geladak paling atas dan dipasang membujur geladak.
6. Spesifikasi Teknis
Pengadaan speedboat pengawasan SDKP yang ditetapkan
sebagai berikut:
A. Spesifikasi Teknis Speedboat pengawasan SDKP Ukuran
+12 m (Speedboat Tipe Napoleon) memiliki panjang + 12 m
dengan menggunakan mesin Outboard atau Inboard.
Ukuran Utama Speedboat Tipe Napoleon
Panjang : 12 meter
Daya Mesin : 2 x 200 - 250 HP
Outboard/Inboard
Penumpang : 10-12 orang
Desain Kecepatan : 20 – 30 Knot
Endurance : 7 jam
SeaState 4
- 59 -
a. Konstruksi
Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti
peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
Fiberglass 1996 atau alumunium walaupun konstruksi
kapal tidak di-klas- kan.Konstruksi speedboat
pengawasan SDKP terdiri dari:
1) Speedboat Pengawasan SDKP 12 meter
dengan bahan konstruksi FRP (Fibre Reinforced
Plastic); dan
2) Speedboat Pengawasan SDKP 12 meter
dengan bahan konstruksi Alumunium.
b. Permesinan
1) Umum
Tenaga penggerak speedboat pengawasan SDKP
ukuran 12 meter terdiri dari 2 (dua) Outboard Marine
Engine atau menggunakan Inboard Marine Engine,
dengan besar Daya yang cukup untuk melakukan
pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan
perhitungan speed power prediction yang ditunjukkan
dengan grafik dan perhitungan. Pemeliharaan dan
perawatan mesin disediakan peralatan sesuai dengan
standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:
(1) Specials tools untuk mesin
(2) Box tool kits (obeng, kunci pas, tang, kunci ring,
kunci L dll) 1 set
(3) Manual book, manual installation dari mesin
tersebut.
2) Sistem kontrol
Mesin penggerak dikendalikan oleh throttle yang
dihubungkan oleh flexible cablesesuai dengan standar
dari pabrik pembuat mesin itu sendiri, keduanya
diletakkan pada dashboard di ruang kemudi yang
dilengkap indikator bahan bakar, RPM indicator,
- 60 -
temperature indicator, dll sesuai standar. Untuk
speedboat pengawasan yang menggunakan inboard
enginestern drive, sistem kontrol harus menyesuaikan
dengan pabrik pembuat (maker standard).
Gambar 01. Contoh Speedboat Type Napoleon (Inboard)
c. Instalasi Listrik
1) Sistem Listrik.
(1) Instalasi listrik yang terpasang menggunakan
kabel marine use, sumber listrik berasal dari 2
(dua) buah battery 12 Volt dengan kapasitas
minimal 120 AH yang ditempatkan di dalam
kotak battery yang terbuat dari marine plywood.
(2) Battery tersebut dipergunakan untuk
menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat
komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di
kapal.
- 61 -
(3) Pengisian kembali arus listrik ke battery
melalui rectifier yang terpasang pada masing-
masing mesin penggerak.
2) Switch Panel/Saklar
Aliran listrik dikendalikan melalui switch panel
yang terpasang pada dashboard yang ditempatkan
pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan
sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan
untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk
menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa
bilga.
3) Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi)
Lampu penerangan (termasuk lampu navigasi) pada
speedboat pengawasan sekurang-kurangnya terdiri
dari:
(1) 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai
kebutuhan.
(2) 1 (satu) set Lampu-lampu navigasi (mast light,
side light, stern light).
(3) 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut
halogen dengan spesifikasi marine use.
(4) 1 (satu) buah lampu cari (search light) yang
bisa di putar dari dalam.
(5) 1 (satu) buah light bar (lampu sirine)
4) Alat-alat Navigasi dan Komunikasi.
Alat-alat navigasi dan komunikasi pada speedboat
pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:
(1) 1 (satu) buah Compass
(2) 1 (satu) buah Sirine/tipe Light bar
(3) 1 (satu) buah Electric Horn
(4) 1 (satu) buah loudhoulier (sirine and megaphone
type)
(5) 1 (satu) buah GPS Map include Depth Sounder
- 62 -
(6) 1 (satu) buah VHF radio with DSC
(7) 2 (dua) buah Handy Talky (Marine)
(8) 1 (satu) buah teropong marine use
(9) 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal
(10) 1 (satu) buah clinometer
(11) 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran
standar
(12) Peta perairan
(13) 1 (satu) buah Jam dinding (marine)
5) Perlengkapan Keselamatan
Perlengkapan keselamatan pada speedboat
pengawasan terdiri dari:
(1) 15 (dua belas) buah life jacket Solas Approved.
(2) 1 (satu) buah life buoy.
(3) 1 (satu) set kotak P3K.
(4) 2 (dua) buah pemadam api 5 kg.
(5) 1 (satu) paket smog signal.
(6) 1 (satu) paket red hand flare, dll.
6) Perlengkapan tambat
(1) 2 (dua) buah jangkar tangan berat
sesuai dengan ketentuan BKI
(2) 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang
sesuai ketentuan BKI
(3) 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai
ketentuan BKI
(4) 6 buah dampra, bantalan angin berbentuk
guling ukuran F3
7) Perlengkapan lain-lain
Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada
speedboat pengawasan yaitu 2 Set pompa bilga
portable sumersible 1000 GPH + Automatic.
- 63 -
B. Spesifikasi Teknis Speedboat pengawasan SDKP Ukuran
+16 m (Speedboat Tipe Albacore) memiliki panjang + 16 m
dengan menggunakan mesin Outboard Marine Engine
(4-stroke).
Ukuran utama kapal berkisar antara: (abt.)
Panjang keseluruhan (LoA) : ± 16.00 meter
Lebar (B) : ± 3.60 meter
Tinggi (H) : ± 1.80 meter
Sarat air (T) : ± 0.6 meter
Mesin : 2 x 250 Hp (OBM 4 troke)
Kecepatan : 25 Knot
a. Konstruksi
Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti
peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
Fiberglass 1996 atau alumunium walaupun konstruksi
kapal tidak di-klas- kan.Konstruksi speedboat
pengawasan SDKP terdiri dari:
1) Speedboat Pengawasan SDKP 16 meter
dengan bahan konstruksi FRP (Fibre Reinforced
Plastic); dan
2) Speedboat Pengawasan SDKP 16 meter
dengan bahan konstruksi Alumunium.
b. Permesinan
1) Umum
Tenaga penggerak speedboat pengawasan SDKP
ukuran 16 meter terdiri dari 2 (dua) Outboard Marine
Engine atau menggunakan Inboard Marine Engine,
dengan besar daya yang cukup untuk melakukan
pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan
perhitungan speed power prediction yang ditunjukkan
dengan grafik dan perhitungan.
- 64 -
Mesin penggerak utama terletak di buritan kapal
dengan spesifikasi jenis:
Jumlah mesin : 2 unit, outboard marine
engine (CW dan CCW)
Daya Mesin (Minimal): 2 x 250 HP
Tipe Mesin : Outboard Marine Engine 4
stroke
Starting : Electric
Ignition : TCI Microcomputer
Bahan bakar : Regular Unleaded
(Minimum pump octane 87)
Sistem pendingin : Water/Thermostic control
Pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan
peralatan sesuai dengan standar pembuat mesin dan
dilengkapi dengan:
(1) Specials tools untuk mesin
(2) Box tool kits (obeng, kunci pas, tang, kunci
ring, kunci L dll) 1 set
(3) Manual book, manual installation dari mesin
tersebut.
2) Sistem kontrol
Mesin penggerak dikendalikan oleh throttle yang
dihubungkan oleh flexible cable sesuai dengan
standar dari pabrik pembuat mesin itu sendiri,
keduanya diletakkan pada dashboard di ruang
kemudi yang dilengkap indikator bahan bakar, RPM
indicator, temperature indicator, dll sesuai standar.
Untuk speedboat pengawasan yang menggunakan
inboard enginestern drive, sistem kontrol harus
menyesuaikan dengan pabrik pembuat (maker
standard).
- 65 -
Gambar 02. Contoh Speedboat Type Albacore (Inboard)
c. Instalasi Listrik
1) Sistem Listrik.
(1) Instalasi listrik yang terpasang menggunakan
kabel marine use, sumber listrik berasal dari 2
(dua) buah battery 12 Volt dengan kapasitas
- 66 -
minimal 200 AH yang ditempatkan di dalam
kotak battery yang terbuat dari marine plywood.
(2) Battery tersebut dipergunakan untuk
menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat
komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di
kapal.
(3) Pengisian kembali arus listrik ke battery melalui
rectifier yang terpasang pada masing-masing
mesin penggerak.
2) Switch Panel/Saklar
Aliran listrik dikendalikan melalui switch panel
yang terpasang pada dashboard yang ditempatkan
pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan
sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan
untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk
menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa
bilga.
3) Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi)
Lampu penerangan (termasuk lampu navigasi) pada
speedboat pengawasan sekurang-kurangnya terdiri
dari:
(1) 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai
kebutuhan.
(2) 1 (satu) set Lampu-lampu navigasi (mast light,
side light, stern light).
(3) 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut
halogen dengan spesifikasi marine use.
(4) 1 (satu) buah lampu cari (search light) yang bisa
di putar dari dalam.
(5) 1 (satu) buah light bar (lampu sirine)
4) Alat alat Navigasi dan Komunikasi.
Alat-alat navigasi dan komunikasi pada speedboat
pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 67 -
(1) 1 (satu) buah Compass
(2) 1 (satu) buah Sirine/tipe Light bar
(3) 1 (satu) buah Electric Horn
(4) 1 (satu) buah loudhoulier (sirine and megaphone
type)
(5) 1 (satu) buah GPS Map include Depth Sounder
(6) 1 (satu) buah VHF radio with DSC
(7) 2 (dua) buah Handy Talky (Marine)
(8) 1 (satu) buah teropong marine use
(9) 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal
(10) 1 (satu) buah clinometer
(11) 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran
standar
(12) Peta perairan
(13) 1 (satu) buah Jam dinding (marine)
(14) Radar 16 Nautical Mile
5) Perlengkapan Keselamatan
Perlengkapan keselamatan pada speedboat
pengawasan terdiri dari:
(1) 20 (dua puluh) buah life jacket Solas Approved.
(2) 2 (dua) buah life buoy.
(3) 1 (satu) set kotak P3K.
(4) 2 (dua) buah pemadam api 5 kg.
(5) 2 (dua) paket smog signal.
(6) 2 (dua) paket red hand flare, dll.
6) Perlengkapan tambat
(1) 2 (dua) buah jangkar tangan berat dan
rantai jangkar sesuai dengan ketentuan BKI.
(2) 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang
sesuai ketentuan BKI.
(3) 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai
ketentuan BKI.
- 68 -
(4) 4 buah dampra, bantalan angin berbentuk guling
ukuran F4.
7) Perlengkapan lain-lain
Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada
speedboat pengawasan yaitu 3 Set pompa bilga
portable sumersible 1000 GPH + Automatic.
C. Pengadaan garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan SDKP
1. Pengertian
Garasi Steiger (tempat labuh/parkir) speedboat
pengawasan adalah bangunan khusus yang
digunakan untuk menyimpan/ menempatkan
speedboat pengawasan. Steiger (tempat labuh/parkir)
speedboat pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah
Daerah yang telah memiliki speedboat pengawasan.
2. Persyaratan Umum
a. Ketersediaan Lahan
Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan
garasi (steiger) speedboat pengawasan SDKP ini
disesuaikan dengan tipe speedboat pengawasan
yang dimiliki.
b. Lokasi
Penentuan lokasi pembangunan steiger speedboat
disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan
mobilitas speedboat pada saat dioperasionalkan.
Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi
speedboat pengawasan agar tetap stabil pada
posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan
steiger akibat gelombang yang mungkin terjadi. Steiger
ini dapat dilengkapi dengan akses untuk proses
docking/perawatan berupa rel menuju workshop
yang berada di darat dan penyimpanan apabila
speedboat pengawasan tidak digunakan dalam waktu
- 69 -
lama, karena akan terhindar dari pengaruh korosi air
laut.
3. Persyaratan Teknis
Steiger harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi
speedboat pengawasan dari cuaca (hujan, sinar
matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya
garasi (steiger) speedboat pengawasan, kerusakan
speedboat pengawasan akibat pengaruh lingkungan
akan kecil. Dengan demikian speedboat pengawasan
akan terawat dengan baik, tidak cepat rusak,
berkarat, terlindungi sehingga memiliki masa
keawetan dalam fungsi gunanya. Garasi (steiger)
speedboat pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu Steiger
darat (dengan railing) dan Steiger atas air (tanpa railing).
4. Spesifikasi Teknis
Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi
(steiger) speedboat pengawasan SDKP terbuat dari baja
profil, beton atau bahan lainnya dengan jenis dan ukuran
sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup
zincalum atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di
lapangan.
Gambar 03. Contoh Denah Steiger Speedboat Pengawasan
- 70 -
Gambar 04. Contoh Desain Tampak Samping garasi (steiger)
Speedboat Pengawasan SDKP
Gambar 05. Contoh Gambar potongan garasi (steiger)
Speedboat pengawasan SDKP dengan railing
Gambar 07. Contoh garasi [steiger] Speedboat pengawasan SDKP
- 71 -
Gambar 06. Contoh Desain garasi (steiger) speedboat pengawasan
SDKP di atas air
- 72 -
D. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP
1. Pengertian
Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang
digunakan sebagai kantor dan/atau pos pengawasan
SDKP dengan fungsi sebagai tempat untuk
memfasilitasi dan melakukan aktivitas pengawasan
lainnya yang dilaksanakan oleh petugas pengawas
perikanan, Polsus PWP3K, PPNS Perikanan.
2. Persyaratan umum
Pengadaan bangunan pengawasan SDKP
diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan/kriteria
sebagai berikut:
a. Terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan
ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi
atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
b. Memiliki SDM Pengawasan yaitu Pengawas
Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD
Pengawasan SDKP;
c. Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
d. Terdapat unit pengawas SDKP di daerah (Satker/Pos
Pengawasan SDKP).
3. Persyaratan Teknis
a. Ketersediaan Lahan
Untuk pengadaan bangunan pengawasan harus
disediakan lahan oleh Pemerintah Daerah dengan
persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan
sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan,
Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan,
Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan
Ikan, Kawasan Konservasi/Pesisir). Untuk luasan
- 73 -
lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang
akan dibangun oleh Pemerintah Daerah.
b. Model dan Konstruksi Bangunan
Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun
dengan 2 model yaitu model 1 lantai maupun 2
lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-
kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai
berikut: Ruang Kerja (kepala dan staf, ruang
pengawas), Ruang Koordinasi (rapat, komunikasi),
Gudang, Dapur/Pantry, Kamar Mandi/WC. Untuk
bangunan pengawasan SDKP terdiri dari dua macam
tipe yaitu bangunan pengawasan SDKP Perairan
Umum Darat (PUD) dan Perairan Umum Laut (PUL)
dengan kriteria:
1) Bangunan Pengawasan Perairan Umum Daratan
(PUD):
a) Dibangun disekitar wilayah perairan darat
(waduk, danau, dsb) dengan luasan minimal 4
Ha;
b) Luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan
jumlah personil, minimal 24 m2;
c) Terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang
koordinasi/ komunikasi, gudang, pantry
dan toilet.
2) Bangunan Pengawasan Perairan Umum Laut
(PUL):
a) Dibangun di sekitar wilayah perairan laut;
b) Luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan
jumlah personil, minimal 36 m2;
c) Terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang
koordinasi/ komunikasi, gudang, pantry
dan toilet.
- 74 -
c. Konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur
beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal
serta pada bagian depan bangunan pengawasan
dipasang papan nama bertuliskan: Kantor/Pos
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
daerah yang bersangkutan.
d. Apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit
material untuk konstruksi bangunan beton bertulang,
maka dapat menggunakan material lainnya (kayu
dan seng/asbes) dengan masih
mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai
pos/kantor pengawasan.
e. Pengadaan Mebelair untuk kantor/pos pengawasan
Pembangunan kantor/pos pengawasan dapat
dilengkapi dengan meubelair antara lain meja/kursi
kerja, lemari arsip dan perlengkapan lainnya serta
papan identitas kantor/pos pengawasan SDKP.
4. Spesifikasi Teknis
Bangunan Pengawasan menggunakan material beton,
baja, kayu dan material lainnya yang sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai
pembangunan gedung Negara. Bangunan pengawasan
memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru
muda dengan cat struktur biru tua, dilengkapi dengan
tiang bendera dan papan nama “Pos
Pengawasan/Bangunan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan” disertai logo Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
- 75 -
Gambar 08. Contoh Denah Bangunan Pengawasan
Gambar 09. Contoh Bangunan Pengawasan 2 Lantai
- 76 -
Gambar 10. Contoh Bangunan Pengawasan 1 Lantai
E. Pengadaan Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas
[POKMASWAS]
1. Pengertian
Perlengkapan POKMASWAS adalah seperangkat
peralatan/sarana dan prasarana yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat Pengawas [POKMASWAS].
2. Persyaratan Umum
Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada
POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan.
3. Persyaratan Teknis
a. Rompi POKMASWAS
Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan
identitas POKMASWAS. Spesifikasi teknis rompi
POKMASWAS sebagai berikut:
1) Bahan parasut;
2) Pada bagian belakang [punggung] dipasang
reflektor/scotlight ‘POKMASWAS SDKP’.
- 77 -
Gambar 11. Contoh Rompi POKMASWAS
b. Handy Talky
Alat komunikasi ini dapat dibawa dan digunakan
untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat
ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di
lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang
diberikan kepada POKMASWAS dalam rangka
memberikan laporan tentang adanya pelanggaran
dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada
suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan
kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah
(datar/bergelombang).
Secara teknis alat komunikasi bergerak (handy
talky/HT) sebagai berikut :
1) Frekuensi VHF: 146-174 (5W)
2) Terdapat 16 Channel
3) Rechargeable batteries
4) 12.5/25kHz Channel Spacing
5) Scan (channel, memory)
6) Indikator visual LED
7) Vibrate Alert
- 78 -
Gambar 12. Contoh Alat Komunikasi Handy Talky (HT)
c. GPS [Global Positioning System]
Peralatan ini digunakan untuk menentukan lokasi
[titik koordinat] terjadinya pelanggaran di bidang
kelautan dan perikanan, terutama untuk kejadian di
laut. Spesifikasi Teknis GPS sebagai berikut:
a) Waterproof
b) battery lithium
c) Interface high speed USB
d) Base map
e) Built in Memory > 2GB
f) Accepts data card = MicroSD
g) Electronic Compass
h) Touchscreen
i) Camera
j) 2.000 waypoints
k) 200 routes
l) 10.000 track points
- 79 -
Gambar 13. Contoh GPS [Global Positioning System]
d. Teropong
Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang
jauh agar jelas terlihat. Untuk mengantisipasi
pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan pada malam hari,
menggunakan jenis teropong night vision. Sepesifikasi
teknis sebagai berikut:
a) Pembesaran Lensa X OBJ 10 x 50
b) Tutup Fokus ( ft / m) 20 / 6
c) Lensa Multi Coating
d) Beradaptasi terhadap Tripod
e) Eyecups Fold Down
f) Eye Relief 10
g) Sistem Fokus InstaFocus
h) Prism Glass
i) Ukuran Kelas Standar
- 80 -
Gambar 14. Contoh Teropong
e. Pentungan
Pentungan digunakan sebagai alat pengaman diri
pada saat Pengawas Perikanan melakukan operasional
pengawasan SDKP. Spesifikasi teknis pentungan
sebagai berikut:
a) Panjang : > 50 cm
b) Bahan : Karet
Gambar 15. Contoh Pentungan
f. Senter
Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan
operasional pengawasan SDKP pada malam hari.
Spesifikasi teknis sebagai berikut:
- 81 -
Tabel 01. Spesifikasi Senter
No Uraian Keterangan
1. Type R20
2. Panjang > 25 cm
3. Warna cahaya Putih terang
Terdapat 3 mode: terang, kurang
terang/redup dan berkedip/SOS
4. Diameter > 4 cm
5. Jangkauan
cahaya
> 200 meter
Gambar 16. Contoh Senter
g. Kamera digital
Kamera digunakan untuk mengambil gambar sebagai
bukti pendukung terjadinya pelanggaran sumber daya
kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis kamera
digital seperti pada Tabel 02.
Tabel 02. Spesifikasi Kamera Digital
No Uraian Keterangan
1. Berat < 1 kg
2. Lensa > 14 MP
3. Zoom optik 5
4. Format foto JPEG
5. Format video AVI, MJPEG
- 82 -
No Uraian Keterangan
6. Type Memory SD, SDHC
7. Fitur tampilan HD
8. Ukuran layar 3”
Gambar 17. Contoh Kamera Digital
h. Perahu Motor untuk POKMASWAS
1) Pengertian
Perahu motor untuk POKWASMAS adalah perahu
motor yang di peruntukkan bagi kelompok
masyarakat pengawas (POKMASWAS) sebagai
penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam
rangka membantu tugas pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan.
2) Persyaratan Umum
Persyaratan umum pengadaan perahu motor
untuk POKMASWAS, sebagai berikut:
a) Memiliki perairan yang potensial dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan;
b) Memiliki Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang telah
dikukuhkan/disahkan oleh Kepala Daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota) serta aktif dalam
kegiatan operasional pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan;
- 83 -
c) Sebagai daerah rawan pelanggaran dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan.
3) Persyaratan Teknis
a) Bahan/material
Perahu motor untuk POKMASWAS dibuat
dengan bahan FRP (Fibre Reinforced Plastic)
atau bahan yang lain yang mudah didapatkan
didaerah misalnya kayu, dsb. Konstruksi kapal
yang akan dibangun mengikuti peraturan
klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
Fiberglass 1996, stabilitas, manuveurability,
daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan
yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi
daerah pelayaransetempat. Ukuran perahu
motor disesuaikan dengan kondisi daerah
sesuai stabilitas perahu dan aspek
keselamatan.
b) Mesin penggerak
Mesin penggerak utama untuk perahu motor
untuk POKMASWAS, dari besar daya
(ukuran/kapasitas) dan jenis mesin
penggeraknya (out-board) menyesuaikan
dengan karakteristik perairan dan kebutuhan
daerah, dan harus dapat memenuhi kecepatan
yang memadai.
c) Alat navigasi dan komunikasi
Perahu motor untuk POKWASMAS dilengkapi
dengan alat navigasi sekurang-kurangnya
mampu untuk menentukan arah, posisi, serta
kedalaman laut yang meliputi: kompas, GPS
Map. Alat komunikasi standar minimal pada
- 84 -
Perahu POKWASMAS Portable VHF
Radio/handy talky.
d) Tanda-tanda perahu motor untuk
POKMASWAS
Tanda-tanda perahu motor untuk
POKMASWAS adalah sesuatu yang
menunjukan identitas atau ciri khusus Perahu
motor untuk POKWASMAS meliputi:
(1) Nama Perahu diambil dari nama
Pokwasmas sendiri. Nama Perahu ditulis
dengan huruf kapital jenis arial,
ditempatkan pada dinding luar lambung
kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat
warna putih, dengan ketentuan;
(2) Nama Perahu ditulis pada buritan di bawah
garis geladak utama dengan jarak 1/10
tinggi permukaan bebas perahu;
(3) Tinggi huruf berukuran minimum 1/20
tinggi permukaan bebas perahu dan
maksimum 1/8 tinggi permukaan bebas
kapal, disesuaikan dengan besarnya kapal
serta keindahan / estetika;
(4) Strip perahu berbentuk dua garis miring
sejajar berwarna kuning tua dan putih dan
ditempatkan di lambung kanan dan kiri di
bagian haluan dengan kemiringan 60° ke
arah haluan, dimulai dari garis air ke atas;
(5) Warna Perahu motor untuk POKWASMAS:
a) Dinding bangunan bagian luar di atas
geladak berwarna putih;
b) Dinding lambung bagian luar kapal di
atas garis air berwarna biru tua;
- 85 -
c) Dinding lambung bagian luar kapal di
bawah garis air atau bot-top area
berwarna merah tua sesuai warna cat
anti – fouling.
Gambar 18. Contoh perahu motor untuk POKMASWAS
i. Handphone SMS Gateway
Type smartphone dipergunakan sebagai alat
komunikasi dalam kegiatan operasional pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan oleh
POKMASWAS dan sebagai sarana penyampaian
informasi kejadian pelanggaran pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan
sms (SMS Gateway). Selain itu smartphone ini
dilengkapi dengan kamera untuk
merekam/mendokumentasikan pelanggaran dalam
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 86 -
j. Bangunan/Pos Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS)
1) Pengertian
Bangunan POKMASWAS adalah bangunan yang
digunakan sebagai tempat koordinasi dan
operasional pengawasan pengelolaan SDKP oleh
POKMASWAS.
2) Persyaratan umum
Pengadaan bangunan POKMASWAS SDKP di
peruntukkan bagi daerah dengan
persyaratan/kriteria sebagai berikut:
a) Terdapat kegiatan usaha perikanan
(penangkapan ikan, pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan maupun usaha
budidaya ikan);
b) Memiliki kelompok POKMASWAS yang aktif
dalam kegiatan pengawasan pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan;
c) Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan;
3) Persyaratan Teknis
a) Ketersediaan Lahan
Untuk pengadaan bangunan POKMASWAS
harus disediakan lahan oleh Pemerintah
Daerah/POKMASWAS dengan persyaratan
akses mudah dicapai serta dekat dengan
sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan
Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan,
Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya
Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan atau
kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan). Untuk luasan lahan
- 87 -
disesuaikan dengan kebutuhan bangunan
yang akan dibangun.
b) Model dan Konstruksi Bangunan
Bangunan pengawasan SDKP dapat
dibangun d e n g a n model 1 lantai atau
model panggung tergantung kondisi di daerah.
Dalam bangunan tersebut sekurang-
kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai
berikut: Ruang Koordinasi/ Rapat/Pertemuan,
Dapur/Pantry, dan Kamar Mandi/WC. Luas
bangunan menyesuaikan kondisi
POKMASWAS di daerah, minimal 20 meter
persegi.
c) Konstruksi bangunan terbuat dari bahan
struktur beton bertulang, dinding bata/batako,
atap metal serta pada bagian depan bangunan
dipasang papan nama bertuliskan: POS
POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan daerah yang bersangkutan.
d) Apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit
material untuk konstruksi bangunan beton
bertulang, maka dapat menggunakan material
lainnya (kayu dan seng/asbes) dengan
mempertimbangkan fungsi bangunan
POKMASWAS;
e) Pengadaan Mebelair untuk bangunan
POKMASWAS
Pembangunan bangunan POKMASWAS dapat
dilengkapi dengan meubelair antara lain
meja/kursi, karpet, dan perlengkapan lainnya
serta papan identitas POS POKMASWAS SDKP.
4) Spesifikasi Teknis
- 88 -
Bangunan POKMASWAS SDKP menggunakan
material beton, baja, kayu dan material lainnya
yang sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia dan peraturan mengenai
pembangunan gedung Negara. Bangunan
POKMASWAS memiliki ciri pada dinding
dengan warna cat biru muda dengan cat
struktur biru tua, dilengkapi dengan tiang
bendera dan papan nama “POS POKMASWAS
SDKP” disertai logo Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Gambar 19. Contoh denah dan tampak bangunan POKMASWAS
- 89 -
V. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN MUTU HASIL
PERIKANAN
- 90 -
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2017
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
I. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TEMPAT
PELELANGAN IKAN DI LUAR PELABUHAN PERIKANAN (MILIK UPTD
KAB/KOTA)
1. Pengertian
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah Tempat para penjual dan pembeli
melakukan transaksi jaul beli ikan melalui pelelangan dimana proses
penjualan ikan dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran
bertingkat.
Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI, yaitu pasar yang biasanya
terletak di dalam pelabuhan/ pangkalan pendaratan ikan, dan di
tempat tersebut terjadi Transaksi penjualan ikan/hasil laut baik
secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang
menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh
Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah.
TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap
(tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi
penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan,
mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas
Perikanan/Pemerintah Daerah).
Fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan meliputi:
a. Lantai;
b. Drainase;
c. Instalasi listrik dan penerangan;
d. Air bersih; dan
- 91 -
e. Lahan parkir.
2. Persyaratan Umum
Persyaratan umum Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana
Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh kabupaten/kota daerah
adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan
di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat
aktivitas perikanan tangkap. Lokasi dimaksud dan pengelolaannya
telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
2) Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh kabupaten/kota adalah
Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola dan asetnya dimiliki oleh
pemerintah kabupaten/kota.
3) Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola kabupaten/kota yang akan
dibangun/rehabilitasi telah ditetapkan lokasinya oleh
Bupati/Walikota setempat yang ditembuskan kepada Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap.
3. Persyaratan Khusus
Pengajuan usulan pembiayaan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan
prasarana Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana tersebut di atas
harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
a. Pembangunan/rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan
pada lokasi yang termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan
Perikanan Nasional;
b. Telah memiliki dokumen perencanaan (Study Kelayakan,
Masterplan dan Detail Desain) yang telah dikonsultasikan dengan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
c. Detail Desain (DD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) fasilitas
yang akan dikembangkan telah dikonsultasikan dengan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebelum pelaksanaan
konstruksi;
d. Pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu
kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan
- 92 -
mengacu kepada hasil Study kelayakan, Master Plan dan Detail
Desainnya;
e. Kesanggupan mengoperasionalkan Tempat Pelelangan Ikan sesuai
dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan
kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran
operasional dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan yang akan
dibangun/rehabilitasi sarana dan prasarananya.
f. Lahan yang digunakan merupakan milik Kab/kota yang ditandai
dengan sertfikat kepemilikan atas tanah.
4. Spesifikasi Teknis
1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Tempat
Pelelangan Ikan di atas diarahkan untuk memenuhi spesifikasi
teknis sebagai berikut:
a. terlindung dan mudah untuk dibersihkan;
b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan
dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan
mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higiene;
c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan
dan toilet dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan
harus dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering
sekali pakai;
d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan
dalam pengawasan hasil perikanan;
e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat
mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan
berada dalam Tempat Pemasaran Ikan/pasar grosir;
f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan;
g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok,
meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang
mudah dilihat dengan jelas;
h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut
bersih yang cukup;
- 93 -
i. mempunyai wadah penampungan produk yang bersih, tahan
karat, kedap air dan mudah dibersihkan; dan mempunyai
penampungan pengolahan limbah.
2) Tempat pemasaran ikan harus memenuhi persyaratan higiene dan
penerapan sistem rantai dingin.
3) Memiliki pengelola yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan
Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab/kota.
- 94 -
KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/KOTA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
sanggup menanggung biaya operasional dan perawatan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) ..........................
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………….,
Yang bersangkutan
Materai 6000
(………………………………….)
NIP. ………………………
- 95 -
II. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK
BALAI BENIH IKAN LOKAL/BBIL (MILIK UPTD KAB/KOTA)
1. Pengertian
a. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas
kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik
perbenihan ikan, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik
perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi
induk (parent stock), penerapan teknik pelestarian sumberdaya
ikan dan lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit,
serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi
sistem mutu benih ikan.
b. Balai Benih Udang (BBU) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas
kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik
perbenihan udang, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik
perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi
induk (parent stock), penerapan teknik pelestarian sumberdaya
ikan dan lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit,
serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi
sistem mutu benih udang.
c. Balai Benih Udang Galah (BBUG) adalah Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas
kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik
perbenihan udang galah, menyelenggarakan fungsi penerapan
teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan
distribusi induk (parent stock), penerapan teknik pelestarian
sumberdaya udang galah dan lingkungannya, teknik pengendalian
hama dan penyakit, serta pengendalian mutu benih melalui
pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih udang galah.
2. Persyaratan Umum
a. Penetapan jenis unit perbenihan yang akan dikembangkan
didasarkan pada prioritas kebutuhan serta dengan
- 96 -
memperhatikan potensi sumberdaya perikanan budidaya yang
tersedia.
b. Penetapan kegiatan pengembangan balai benih di dukung dengan
beberapa persiapan, yaitu:
1) Kajian rancang bangun atau detail desain yang mencakup
bangunan pokok, bangunan pendukung, bangunan
penunjang, bangunan pengamanan dan bangunan pelengkap.
2) Lahan merupakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah
daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai
benih.
3) Konsep struktur organisasi dan tugas fungsi (tusi) balai benih
ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati/walikota
setempat.
c. Apabila diperlukan, pelaksana pembangunan BBI Lokal, BBU dan
BBUG dapat berkonsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Ditjen Perikanan Budidaya dalam membuat perencanaan
penyediaan prasarana dan sarana BBI Lokal, BBU dan BBUG
serta meminta berkonsultasi teknis dalam tahap operasionalnya.
d. Sanggup menyediakan anggaran biaya operasional dan
pemeliharaan melalui APBD kabupaten/kota serta staf operasional
balai benih.
3. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis pengembangan BBI lokal, BBU dan BBUG
didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.
Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan
ketersediaan air, jenis tanah (terutama posrositas dan keasaman
tanah), keamanan serta aspek sosial ekonomi.
4. Spesifikasi Teknis
Pembangunan dan atau rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD
Kabupaten/Kota meliputi:
a. Pembangunan / rehabilitasi kolam / saluran
Pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran meliputi :
- 97 -
1) BBI :
a) Rehabilitasi kolam induk/calon induk,
b) Rehabilitasi kolam pemijahan/pendederan,
c) Rehabilitasi bak/kolam karantina,
d) Rehabilitasi Filter/pengendapan (bak, kolam),
e) Rehabilitasi kolam pakan alami,
f) Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery,
g) Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak
disinfeksi alas kaki/footbath,
h) Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar),
2) BBU / BBUG :
a) Rehabilitasi bangunan hatchery,
b) Rehabilitasi bak induk,
c) Rehabilitasi bak pemijahan,
d) Rehabilitasi bak larva,
e) Rehabilitasi bak pendederan,
f) Rehabilitasi bak / kolam karantina,
g) Rehabilitasi bak pakan alami,
h) Rehabilitasi Filter / pengendapan (bak, kolam),
i) Pembangunan / rehabilitasi tandon,
j) Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak
disinfeksi alas kaki/footbath,
k) Rehabilitasi Instalasi air tawar dan instalasi air laut,
b. Peralatan perbenihan (paket)
Satu paket peralatan perbenihan meliputi :
1) BBI :
a) Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi,
instalasi pipa)
b) Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa
celup, instalasi pipa)
c) Paket resirkulasi khusus ikan hias (filter biologi, filter
mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)
d) Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari
- 98 -
plastik/fiberglass, happa, selang kanulasi, ovaprim / HCG,
syringe/ alat suntik kakaban, Larutan NaCL / infus,
aquabidest)
e) Paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup,
heater)
f) Paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih,
happa, baskom, refrigerator)
g) Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu
benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer,
Mikroskop, water quality testkit)
2) BBU / BBUG :
a) Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi,
instalasi pipa)
b) Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa
celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)
c) Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari
plastik/fiberglass, happa, senter kedap air, selang
kanulasi, ovaprim / HCG, syringe/ alat suntik, Larutan
NaCL / infus, aquabidest)
d) Paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong
penetasan artemia, heater)
e) Paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih,
baskom, freezer)
f) Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu
benih (timbangan, gelans ukur, DO Meter, pH Meter,
termometer, refractometer, portable PCR, Mikroskop,
haemocytometer, water quality testkit)
c. Peralatan perkolaman (paket)
Satu paket peralatan perkolaman meliputi :
1) BBI :
Paket persiapan dan pemeliharaan kolam (hand traktor, mesin
potong rumput, happa)
2) BBU/BBUG :
- 99 -
Paket persiapan dan pemeliharaan bak/KJA (alat semprot
jaring)
d. Peralatan Panen (paket)
Satu paket peralatan panen BBI/BBU/BBUG/BBIP meliputi :
wadah panen fiberglass, tabung oksigen, alat hitung benih, happa.
e. Induk dan Pakan
Satu paket induk dan pakan BBI/BBU/BBUG meliputi :
pengadaan calon induk/induk beserta pakannya.
- 100 -
III. PE NGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA
SKALA KECIL MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN,
PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN SERTA PETAMBAK
GARAM)
A. Kapal Penangkapan berukuran di bawah 3 GT beserta mesin dan alat
B. Percontohan Budidaya
1. Penyusunan dan Penetapan Konsep Kawasan Percontohan
a. Sosialisasi/Koordinasi
Sosialisasi dan koordinasi dilakukan oleh Dinas KP
Kabupaten/Kota. Peserta sosialisasi adalah calon Pokdakan
pelaksana di kawasan percontohan yang telah dilakukan
identifikasi dan verifikasi, serta menyatakan kesanggupan
yang dibuktikan dengan berita acara.
b. Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Penetapan lokasi diharapkan dapat menjamin keselarasan
dengan pembangunan wilayah di daerah dan keadaan sosial di
lingkungan sekitarnya. Lokasi pengembangan percontohan
dilakukan di lahan milik Pokdakan yang telah memenuhi
kriteria, antara lain :
1) Aspek Teknis
a) Lokasi sesuai Standar kelayakan kegiatan perikanan
budidaya
b) Berada dalam kawasan pengembangan perikanan
budidaya
c) Tidak dalam areal banjir dan cemaran
d) Daya dukung lingkungan memadai
e) Kesesuaian lokasi dengan penerapan teknologi yang
akan dikembangkan (teknologi anjuran)
2) Aspek Non Teknis
a) Terdapat Kelembagaan kelompok
b) Sosial budaya dan atau kearifan lokal
- 101 -
c) Kemudahan akses (transportasi, komunikasi, sumber
benih dan pasar)
d) Kondisi sarana dan prasarana penunjang
e) Komitmen pelaku dan dukungan pemerintah daerah
3) Aspek Legalitas
Kawasan pengembangan percontohan lokasinya sesuai
dengan tata ruang daerah dan tidak terdapat konflik
kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun
kegiatan lainnya terkait pemanfaatan ruang/lahan dan
status kepemilikan lahannya jelas serta sesuai dengan
peruntukan pengembangan perikanan.
c. Persyaratan Kelompok
Identifikasi calon Pokdakan dilaksanakan oleh Tim Teknis
yang terdiri dari dinas KP Kabupaten/Kota yang membidangi
perikanan budidaya dan penyuluh. Hasil identifikasi lokasi
dan Pokdakan dibuktikan dengan berita acara.
Kelompok Pembudidaya adalah pelaksana percontohan
perikanan budidaya di kawasan sentra perikanan budidaya
yang diusulkan oleh Tim Teknis dan ditetapkan oleh Kepala
Dinas KP Kabupaten/Kota dengan persyaratan kelompok
sebagai berikut:
1) Kelompok diutamakan berbadan hukum;
2) Merupakan binaan dinas setempat;
3) Mempunyai anggota minimal 10 orang;
4) Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan
5) Penyiapan lahan percontohan budidaya secara
berkelanjutan
6) Lahan milik PEMDA, umum atau kelompok (Pokdakan)
dengan status yang jelas dan diperuntukkan bagi
pengembangan kawasan perikanan budidaya
7) Bersedia untuk menandatangi surat pernyataan
kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan
percontohan.
- 102 -
d. Penetapan Lokasi dan Pokdakan
Lokasi dan Pokdakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Tim
Teknis, melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota.
2. Percontohan Budidaya
a. Persiapan
1) Persiapan Lahan dan Wadah Budidaya
Persiapan lahan dan wadah budidaya dipersiapkan sesuai
dengan kebutuhan persyaratan teknis budidaya.
2) Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penyediaan Sarana dan prasarana dilaksanakan
berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah
dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Agar jadwal
pengadaan oleh Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan
percontohan.
3) Pemilihan Komoditas
Persiapan disesuaikan dengan teknis budidaya komoditas
yang akan dikembangkan. Komoditas yang dikembangkan
merupakan komoditas unggulan kabupaten/kota setempat
dan memiliki kriteria antara lain:
Potensial secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat/ Pokdakan;
a) Mudah dipasarkan;
b) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja/segmentasi
usaha;
c) Dapat dilaksanakan dengan teknologi yang sederhana
agar dapat dicontoh oleh pembudidaya sekitar;
d) Dapat dipanen dalam skala masal;
e) Mendukung ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.
4) Penerapan Teknologi
- 103 -
Teknologi budidaya yang diterapkan dalam percontohan
perikanan budidaya merupakan teknologi inovatif dan
aplikatif yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia
(SNI) atau Petunjuk Teknis (Juknis) Budidaya sesuai
komoditas yang dibudidayakan. Benih yang digunakan
harus mengikuti kaidah-kaidah Cara Pembenihan Ikan
yang Baik (CPIB), sedangkan dalam proses pemeliharaan
sampai dengan panen harus mengikuti kaidah-kaidah Cara
Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
3. Pelaksanaan Percontohan
a. Pelaksanaan Percontohan
Pelaksanaan percontohan dilakukan berdasarkan rencana
kerja teknis yang disusun oleh tim teknis bersama pokdakan
pelaksana percontohan kawasan budidaya tahun 2016 dan
mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah
disiapkan oleh UPT sebagai pendamping teknis. Komoditas
yang akan dikembangkan bukan termasuk komoditas asing
Invasif yaitu komoditas yang dapat menyebabkan dominannya
jenis tersebut dan akan mengurangi biodeversitas spesies
lokal, jenis dan paket komoditas percontohan tersebut adalah :
1) Polikultur (udang, bandeng, Gracilaria)
2) Rumput Lat E. Cottonii
3) Bandeng (semi intensif)
4) Udang vaname
5) Gurame
6) Udang galah (UGADI)
7) Lele
8) Patin
9) Nila
10) Mas
11) Ikan hias
Teknologi Percontohan merupakan teknologi hasil
perekayasaan yang inovatif, aplikatif dan ramah lingkungan.
- 104 -
Teknologi harus diterapkan oleh Pokdakan pelaksana
percontohan yang berpedoman pada SOP yang telah dibuat
oleh tim teknis, mengacu pada SNI dan menerapkan prinsip-
prinsip CBIB.
Setiap anggota kelompok harus berperan serta dan terlibat
secara langsung dalam setiap tahapan teknis operasional
budidaya dibawah bimbingan teknisi.
b. Paket Percontohan
Paket percontohan diprioritaskan pada kawasan perikanan
budidaya perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, air
payau dan laut serta ikan hias yang disesuaikan dengan
potensi kawasan perikanan budidaya, contoh standar paket
budidaya sebagai berikut:
1) Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar
a) Paket budidaya gurame di kolam (350 m2/unit) dalam
bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Benih : 7.000 ekor (uk. 7-15 gr/ekor)
Pakan : 2.933 kilogram
Persiapan kolam : 1 paket
Alat perikanan : 1 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi 4 bulan, dalam 1
tahun dapat dilakukan 3 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan 1.995 kg, sehingga dalam 1 tahun
akan diperoleh hasil sekitar 5,985 ton.
b) Paket budidaya ikan dengan padi (MINAPADI) dengan
luasan 1.000 m2 dalam bentuk sarana produksi yang
terdiri dari :
Benih padi : 5 kilogram
Benih nila : 3.300 ekor
Pakan : 528 kilogram
Pupuk : 15 kilogram
Alat perikanan : 1 paket
Pembuatan caren : 1 paket
- 105 -
Dengan asumsi 1 siklus produksi nila 3 bulan, dalam 1
tahun dapat dilakukan 4 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan nila 440 kg dan padi 700 kg,
sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar
nila 1,76 ton dan 2,8 ton padi.
c) Paket budidaya udang galah bersama padi (UGADI)
dengan luasan 1.000 m2 dalam bentuk sarana produksi
yang terdiri dari :
Benih padi : 5 kilogram
Tokolan udang : 10.000 ekor
Pakan : 240 kilogram
Pupuk : 15 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi udang 3 bulan, dalam
1 tahun dapat dilakukan 4 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan 166 kg, sehingga dalam 1 tahun
akan diperoleh hasil sekitar 664 kilogram.
d) Paket budidaya lele di kolam terpal (10 m2/unit) dalam
bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Benih : 20.000 ekor (8-12 cm/ekor)
Pakan : 2.000 kilogram
Kolam terpal : 10 unit
Alat perikanan : 1 paket
Persiapan kolam : 10 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi lele 2 bulan, dalam 1
tahun dapat dilakukan 6 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan 2.000 kg, sehingga dalam 1 tahun
akan diperoleh hasil sekitar 1,2 ton.
e) Paket budidaya lele intensif dengan penerapan
teknologi bioflok (10 m2/unit) dalam bentuk sarana
produksi yang terdiri dari :
Pembuatan kolam (bundar/persegi) : 10 unit
Saluran dan kolam tamping : 1 paket
Pompa bensin 3’ : 1 unit
- 106 -
Pompa sumersable : 12 unit
Selang plastik : 1 paket
Serok : 5 buah
Bak : 5 buah
Ember : 5 buah
Benih : 75.000 ek (7-8
cm/ekor)
Pakan : 6000 kg
Probiotik : 20 liter
Molase : 500 liter
Tepung terigu/kanji : 1000 kg
Premix : 1 kg
Desinfektan : 5 botol
Dengan asumsi 1 siklus produksi lele 2,5 bulan, dalam
1 tahun dapat dilakukan 4 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan ukuran konsumsi 6800 kg
oversize 100 kg undersize 300 kg, sehingga dalam 1
tahun akan diperoleh hasil sekitar ukuran konsumsi
27,2 ton oversize 400 kg undersize 1200 kg.
f) Paket budidaya patin di kolam dalam (10.000 m2/unit)
dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Kolam : 10.000 m2
Pompa : 1 unit
Kincir : 4 unit
Genset : 1 unit
Peralatan dan sarana : 1 unit
Persiapan kolam : 1 paket
Peralatan : 1 paket
Benih : 300.000 ekor (3 inchi)
Pakan : 229.500 kilogram
Kapur pertanian : 4.000 kilogram
Saponin : 50 kilogram
Probiotik : 100 liter
- 107 -
Biaya panen : 2 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi patin 6 bulan, dalam
1 tahun dapat dilakukan 2 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan 172.260 kg, sehingga dalam 1
tahun akan diperoleh hasil sekitar 344,52 ton.
g) Paket budidaya patin di kolam (100 m2/unit) dalam
bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Kolam : 4 unit
Persiapan lahan : 10 paket
Peralatan : 1 paket
Benih : 4.000 ekor (7-9 cm/ekor)
Pakan : 2.808 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi patin 6 bulan, dalam
1 tahun dapat dilakukan 2 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan 2.160 kg, sehingga dalam 1 tahun
akan diperoleh hasil sekitar 4,32 ton.
h) Paket budidaya nila di kolam dalam bentuk sarana
produksi yang terdiri dari :
Persiapan lahan : 1 paket
Benih : 3.400 ekor (5-8 cm/ekor)
Pakan : 1.000 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi nila 4 bulan, dalam 1
tahun dapat dilakukan 3 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan 900 kg, sehingga dalam 1 tahun
akan diperoleh hasil sekitar 2,7 ton.
i) Paket budidaya mas di kolam dalam bentuk sarana
produksi yang terdiri dari :
Persiapan lahan : 1 paket
Benih : 4.000 ekor (5-8 cm/ekor)
Pakan : 950 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi nila 4 bulan, dalam 1
tahun dapat dilakukan 3 siklus, maka produksi 1
- 108 -
siklus diproyeksikan 800 kg, sehingga dalam 1 tahun
akan diperoleh hasil sekitar 2,4 ton.
2) Percontohan Budidaya Air Payau/Laut
a) Paket polikultur udang, bandeng, rumput laut dalam
bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Nener : 5.000 ekor (uk. 4-7 cm)
Benur : 10.000 ekor (PL 30)
Rumput laut : 1.000 kilogram
Pupuk : 1 paket
Persiapan lahan : 1 paket
Dengan asumsi masing-masing untuk bandeng 2 siklus
per tahun, udang 2 siklus per tahun, dan rumput laut
4 siklus per tahun. Sedangkan produksi per siklus
masing-masing untuk udang diproyeksikan 160 kg (size
50), bandeng 1000 kg (size 5) dan rumput laut 4000
kilogram basah, sehingga dalam 1 tahun akan
diperoleh hasil masing-masing produksi udang sekitar
320 kg, bandeng 2000 kg dan rumput laut basah
12.000 kg.
b) Paket budidaya rumput laut metode long line/bingkai
(25 x 100 m) atau dengan metode Rakit Apung dan atau
lepas dasar dan atau metode lainnya sesuai dengan
teknologi anjuran disesuaikan dengan kondisi daerah
lokasi percontohan dalam bentuk sarana produksi
sesuai dengan jenis metoda yang dilaksanakan yang
terdiri dari :
Peralatan pendukung : 1 paket
Perahu : 1 unit
Bibit rumput laut : 1 ton
Tali PE : 36 kg (diameter 12 mm)
Tali PE : 100 kg (diameter 10 mm)
Tali PE : 40 kg (diameter 4 mm)
- 109 -
Tali PE : 4 gulung (diameter 1,5
mm)
Tali PE : 36 kg (diameter 12 mm)
Tali PE : 8 pak (diameter 1mm)
Jangkar beton : 4 buah (@50 kg)
Pelampung utama : 16 buah (volume 25 liter)
Pelampungjalur : 500 buah (volume 600 ml)
Peralatan : 1 paket
Persiapan lahan : 1 paket
Tenaga kerja : 1 orang
Dengan asumsi waktu produksi sebanyak 6 sikus per
tahun, maka produksi 1 siklus diproyeksikan minimal
6.000 kg rumput laut basah, sehingga dalam 1 tahun
akan diperoleh hasil minimal 36.000 kg rumput laut
basah.
c) Paket budidaya bandeng semi intensif di tambak (1
hektar) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari
:
Glondongan : 50.000 ekor (30-40
gr/ekor)
Pakan : 9.600 kg
Pupuk : 1 paket
Peralatan : 1 paket (termasuk kincir)
Persiapan lahan : 1 paket
Dengan asumsi waktu produksi dalam 1 tahun
sebanyak 2 siklus, maka produksi 1 siklus
diproyeksikan 8.000 kg (size 4), sehingga dalam 1
tahun akan diperoleh hasil minimal 16.000 kg bandeng.
d) Paket budidaya udang vaname intensif plastik mulsa (1
hektar) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari
:
Kincir : 16 unit
Peralatan kualitas air : 1 paket
- 110 -
Genset : 2 unit (15 PK)
Persiapan lahan : 1 paket
Plastik mulsa : 1 paket
Obat-obatan : 1 paket
Benih : 1.000.000 ekor (PL 12)
Pakan : 22.500 kg (FCR = 1.5)
Dengan asumsi waktu produksi 1 tahun sebanyak 2
siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 15.000 kg
(size 50), sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil
minimal 30.000 kg udang vaname.
3) Budidaya Ikan Hias
a) Paket budidaya ikan koi di kolam (12m2/unit) dalam
bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Bak tandon : 2 unit
Pompa air : 1 unit
Blower : 1 unit
Instalasi air dan aerasi : 1 paket
Instalasi listrik : 1 paket
Waring : 2 unit
Alat kualitas air : 1 paket
Peralatan lapangan : 1 paket
Benih : 3.600 ekor (ukuran 5 cm)
Pakan : 1.971 kg
Obat-obatan : 1 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi 2 bulan, dalam 1
tahun dapat dilakukan 5 siklus, maka produksi 1
siklus diproyeksikan 2.880 ekor (SR 80%), sehingga
dalam 1 tahun akan diperoleh hasil minimal
14.440ekor ikan koi (ukuran 15 cm).
Catatan : Semua paket percontohan (budidaya air tawar,
payau/laut, ikan hias) dapat disesuaikan dengan kondisi dan
potensi yang ada di lokasi percontohan masing-masing.
- 111 -
4. Temu Lapang
Temu lapang dilaksanakan oleh Dinas KP Kabupaten/Kota di
lokasi percontohan dengan melibatkan UPTD, Penyuluh,
Pokdakan di sekitar lokasi dan stakeholder terkait lainnya, yang
bertujuan untuk:
a. Mengevaluasi dan mensosialisasikan keberhasilan
percontohan baik dari segi teknis, manajemen kelompok
maupun efektifitas percontohan;
b. Menyebarluaskan informasi teknologi yang telah diterapkan
kepada Pokdakan sekitar di luar kawasan perikanan budidaya;
Menginventarisasi kendala, tantangan dan permasalahan serta
solusi pemecahannya.
5. Pembinaan, Monev dan Pelaporan
a. Pembinaan
Pembinaan teknis dilaksanakan oleh tim teknis dengan
menerapkan teknologi anjuran serta pembinaan manajemen
kelompok dan usaha bersama Dinas KP Kab/Kota atau yang
membidangi perikanan. Diharapkan setelah pelaksanaan
percontohan selesai pokdakan mengajukan permohonan untuk
dilakukan penilaian sertifikasi CBIB untuk pengakuan bahwa
telah menerapkan teknologi anjuran. Pembinaan teknis dan
manajemen dilaksanakan secara periodik baik langsung di
lapangan maupun dalam bentuk pertemuan kelompok, hal ini
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi
anggota kelompok.
b. Monitoring
Monitoring bertujuan untuk memantau kegiatan percontohan
mulai dari persiapan sampai dengan panen. Kegiatan
monitoring dapat dilakukan secara langsung melalui
pemantauan dilapangan maupun tidak langsung melalui
komunikasi dengan media elektronik. Adapun materi
monitoring mencakup aspek teknis yang meliputi
perkembangan proses budidaya dan hasil produksi budidaya
- 112 -
dan aspek non teknis yang meliputi efektifitas pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan serta kendala pelaksanaan.
c. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan kegiatan percontohan perikanan
budidaya mencakup :
1) Penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi
percontohan;
2) Produksi dan produktifitas budidaya ikan di lokasi
percontohan;
3) Dampak pelaksanaan percontohan terhadap peningkatan
teknologi dan pendapatan Pokdakan serta keberlanjutan
sistem usaha budidaya di tingkat Pokdakan;
4) Penguatan kelembagaan, kemandirian Pokdakan dan
kerjasama kemitraan;
5) Persepsi masyarakat untuk mengembangkan/
menyebarluaskan penerapan teknologi anjuran pada
kawasan sekitarnya.
d. Pelaporan
Pelaporan bertujuan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan
kegiatan percontohan kawasan Perikanan budidaya, kendala,
solusi dan rencana tindak lanjut. Pelaporan disampaikan oleh
Dinas KP Kabupaten/Kota kepada Kementerian Kelautan dan
Perikanan C.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
1) Laporan Kemajuan
Laporan kemajuan menyajikan perkembangan percontohan
sejak persiapan lahan, penebaran, pemeliharaan,
pembinaan, temu lapang dan panen.
2) Laporan Akhir
Laporan akhir menyajikan seluruh hasil pelaksanaan
percontohan (produksi), kendala, solusi dan dampak serta
rencana tindak lanjut sejak persiapan sampai dengan
kegiatan proses produksi berakhir, termasuk hasil
dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan.
- 113 -
C. Bedah UKM Pengolahan (pembangunan/rehab)
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting
dan sangat strategis khususnya menggerakkan sektor riil dalam
perikanan nasional. Sebagaimana halnya di sub sektor perikanan,
usaha pengolahan hasil perikanan didominasi oleh UMKM atau
sekitar 98,8% dengan jumlah unit pengolahan sebanyak 60.885 unit
(Statistik Ditjen P2HP, 2015). Jenis usaha pengolahan UMKM terdiri
dari 36,5% usaha penggaraman/pengeringan, 19,1% usaha
pemindangan, 14,5% usaha pengasapan dan 30% dan usaha
pengolahan produk lainnya. Produk olahan yang dihasilkan sebesar
781.895 ton dengan komposisi produk penggaraman 41,06%,
pemindangan 29,35%, pengasapan 11,09%, produk lainnya 18,56%.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro dan Kecil
(UMKM) untuk mengembangkan usahanya antara lain 1)
keterbatasan sarana dan peralatan untuk mendukung kapasitas dan
inovasi produksi, serta jaminan mutu produk, 2) terbatasnya akses
terhadap bahan baku dan permodalan, 3) terbatasnya akses terhadap
informasi terkait dengan jaminan mutu dan keamanan produk
perikanan, dan 4) terbatasnya akses pemasaran produk karena
persyaratan standar mutu, kemasan, label, sertifikasi dan ijin edar.
Kendala tersebut terutama lebih dirasakan oleh pengolah skala Usaha
Mikro dan Kecil. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan
kapasitas dan skala UMK pengolahan.
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan skala UMK pengolahan,
maka perlu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manajerial
pelaku UMK, penyediaan ruang dan peralatan produksi yang
memenuhi standar, membuka akses terhadap bahan baku dan
permodalan, penguatan mutu dan sertifikasi produk dan kemasan,
dan membuka akses pemasaran produk.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan skala UMK
pengolahan ikan yaitu, Bedah Usaha Mikro dan Kecil (Bedah UMK).
Kegiatan Bedah UMK akan difokuskan pada empat komoditas utama,
yaitu: 1) pindang ikan, 2) ikan kering, 3) ikan asap, dan 4) abon ikan.
- 114 -
Paket Bedah UMK pengolahan ikan meliputi: 1) perbaikan bangunan,
dan 2) bantuan peralatan pengolahan.
Tujuan kegiatan Bedah UMK pengolahan ikan adalah sebagai berikut:
a) Memperbaiki mutu dan standar produk olahan;
b) Meningkatkan nilai tambah produk olahan;
c) Meningkatkan kapasitas produksi dan usaha;
d) Meningkatkan pendapatan UMK pengolah ikan.
Sasaran program bedah UMK adalah agar pengolahan ikan skala
UMK mampu memperoleh sertifikat P-IRT/MD dan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP).
1. Pengertian
Beberapa pengertian / definisi yang terdapat di dalam petunjuk
teknis kegiatan Bedah UMK adalah sebagai berikut :
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 115 -
c) Pindang Ikan sesuai SNI 2717:2009 adalah hasil olahan ikan
sederhana dengan cara kombinasi perebusan dan
penggaraman. Produk yang dihasilkan merupakan produk
awetan ikan dengan kadar garam rendah.
d) Ikan Asin Kering sesuai SNI 2721:2009 adalah ikan segar
yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan
atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan,
sortasi, dan penimbangan.
e) Ikan Asap sesuai SNI 2725:2013 adalah produk ikan segar
yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan
atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan,
dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas
yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan
menggunakan kayu, sabut atau tempurung kelapa.
f) Abon Ikan sesuai SNI 7690:2013 adalah produk olahan hasil
perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami
perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan,
penambahan bumbu, dan pemasakan.
g) Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat
SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah
menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing
Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi
Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating
Procedure/SSOP).
h) Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah
jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap
pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di
wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)
dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP
i) Sertifikat Makanan Merek Dalam (MD) adalah sertifikat yang
diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang
- 116 -
berasal dari produk dalam negeri baik berupa kemasan
langsung maupun dikemas ulang
j) Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh
MUI melalui keputusan sidang komisi fatwa yang menyatakan
kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang
dilakukan oleh LPPOM MUI
k) Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI
adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di
Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan
oleh Badan Standardisasi Nasional.
l) Perbaikan bangunan adalah perbaikan bangunan unit atau
bangunan gedung permanen yang digunakan untuk mengolah
yang memiliki persyaratan ruangan yang digunakan untuk
penanganan dan pengolahan agar memenuhi persyaratan
keamanan pangan.
m) Bantuan peralatan pengolahan adalah pengadaan peralatan
pengolahan bagi usaha mikro dan kecil untuk melengkapi
peralatan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang telah
ada dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, dan
kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan SNI dari
produk yang dihasilkan.
n) Bantuan perijinan usaha diberikan melalui fasilitasi agar
usaha mikro dan kecil memiliki legalitas/payung hukum
dalam melakukan usaha. Perizinan usaha berupa Surat ijin
Usaha pengolahan (SIUP) atau Ijin Usaha Pengolahan (IUP),
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), merk dagang.
o) Bantuan sertifikasi produk adalah fasilitasi agar usaha mikro
dan kecil memiliki sertifikasi yang mampu menambah nilai
jual produknya dan memberikan legalitas terhadap usahanya.
Bentuk sertifikasi produk berupa halal, Pangan Industri
Rumah Tangga (PIRT), Makanan Merek Dalam (MD), dan
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- 117 -
p) Fasilitasi kemitraan adalah kegiatan untuk mempertemukan
antara pengolah dengan nelayan/pembudidaya dan supplier
untuk mendapatkan kontinuitas bahan baku serta dengan
pemasar antara lain; grosir, retail modern, untuk
mendapatkan kerjasama di bidang pemasaran.
q) Peningkatan kompetensi pengolah adalah peningkatan
kemampuan pengolah melalui kegiatan bimbingan teknis dan
atau pelatihan di bidang mutu, pemasaran, pengemasan dan
diversifikasi produk.
r) Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengamati/
mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan
permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya
terhadap kegiatan bedah usaha mikro dan kecil yang
dilakukan oleh Dinas pelaksana kegiatan bedah usaha mikro
dan kecil. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan
melibatkan petugas pembina mutu/penyuluh yang
membidangi/memiliki kompetensi di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan.
2. Persyaratan
a) Persyaratan Umum
Dalam rangka Bedah UMK, maka terlebih dahulu harus
mempertimbangkan volume produksi hasil perikanan yang
bernilai ekonomis sehingga jumlah produksi tersebut dapat
diolah dan dipasarkan secara keseluruhan dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang
persyaratan-persyaratan antara lain yaitu:
1) Penerima bantuan adalah kelompok
masyarakat/perorangan yang bergerak di bidang usaha
pengolahan hasil perikanan, binaan Dinas Prov/Kab/Kota
berskala usaha mikro dan kecil.
2) Penerima bantuan memiliki mata pencaharian utama
sebagai pengolah salah satu komoditas dari 4 paket bedah
usaha mikro dan kecil.
- 118 -
3) Penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha
minimal dari kelurahan setempat dan telah berproduksi
minimal dua tahun secara kontinu.
4) Bangunan pengolahan terpisah dari rumah/tempat tinggal
atau memiliki ruang khusus untuk pengolahan.
5) Tersedia sumber air bersih yang memadai.
6) Tersedia jaringan/sumber listrik yang memadai.
7) Aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan
mudah dijangkau.
8) Belum menerima bantuan sejenis.
9) Surat pernyataan bermaterai dari pengolah yang
menyatakan sanggup mengikuti kegiatan Bedah UMK dan
tidak mengalihfungsikan bangunan yang ada.
10) Unit Pengolahan skala UMK penerima bantuan wajib
didukung dengan APBD untuk mendapatkan bantuan non
fisik yaitu berupa: 1) bantuan sertifikasi produk, 2)
bantuan perijinan usaha, 3) fasilitasi kemitraan, 4)
peningkatan kompetensi pengolah, dan 5) monitoring dan
evaluasi.
b) Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis penerima bantuan Bedah UMK meliputi:
1) Tempat pengolahan belum memenuhi kaidah GMP/SSOP
sehingga dapat mempengaruhi mutu produk yang
dihasilkan.
2) Memiliki fasilitas:
a. Ruang penanganan ikan
b. Ruang pengolahan ikan
c. Ruang pengemasan
d. Tempat penyimpanan bahan baku dan produk
e. Toilet
f. Instalasi air bersih
g. Instalasi listrik
h. Saluran pembuangan dan penampungan air limbah
- 119 -
i. Tempat pencuci tangan / sarana sanitasi
3) Memiliki minimal 50% alat pengolahan untuk proses
produksinya.
4) Luas bangunan UPI skala UMK secara keseluruhan adalah
sebesar ≤50 m2.
3. Ruang Lingkup
a) Paket Kegiatan Bedah UMK
Kegiatan Bedah UMK akan difokuskan pada empat komoditas
utama, yaitu: 1) pindang ikan, 2) ikan kering, 3) ikan asap, dan
4) abon ikan yang masing-masing dibagi menjadi 2 kelompok
berdasarkan kapasitas produksi (bahan baku) per hari
dan/atau teknologi yang digunakan sebagai berikut:
1) Pindang Ikan kapasitas 40 kg
2) Pindang Ikan kapasitas 100 kg
3) Ikan Kering dengan Solar Dryer kapasitas 100 kg
4) Ikan Kering dengan Solar Dryer kapasitas 200 kg
5) Ikan Asap dengan Lemari Asap
6) Ikan Asap dengan Oven
7) Abon Ikan kapasitas 5 kg
8) Abon Ikan kapasitas 10 kg
b) Perbaikan Bangunan
Perbaikan bangunan terdiri dari dua komponen kegiatan yaitu:
1) Perbaikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) adalah perbaikan
unit bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan
pengolahan ikan agar memenuhi persyaratan keamanan
pangan;
2) Perbaikan saluran pembuangan yang dilengkapi bak
kontrol adalah perbaikan atau pembuatan saluran limbah
dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak
menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan
serta tidak mengganggu masyarakat sekitar.
- 120 -
c) Bantuan Peralatan Pengolahan
Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan
peralatan pengolahan bagi pengolah ikan skala UMK untuk
mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang
sudah dimiliki oleh UPI dalam rangka peningkatan mutu dan
standar produk, nilai tambah produk dan kapasitas produksi
UPI tersebut
d) Peran serta daerah (Dinas KP Kab/Kota)
1) Penerima bantuan Bedah UMK dituangkan dalam Surat
Keputusan Gubernur/Bupati.
2) Memberikan dukungan kepada UMK penerima bantuan
sesuai dengan persyaratan umum Bab 2.1 huruf J.
3) Dinas KP Provinsi/Kab/Kota berkoordinasi dengan Ditjen
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
dalam penyelenggaraan kegiatan.
4) Mengirimkan laporan persiapan, pelaksanaan pekerjaan,
monitoring dan evaluasi pada triwulan I, II, III dan IV pada
tahun berjalan yang ditujukan ke Ditjen Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan up. Direktorat Bina
Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan.
e) Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kegiatan Bedah UMK dilaksanakan selama
tiga bulan dalam tahun berjalan dengan rincian sebagai
berikut :
Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3
Perbaikan bangunan V V V
Bantuan peralatan V V V
Waktu pelaksaanaan kegiatan non fisik Bedah UMK melalui
APBD harus diselenggarakan secara simultan dengan kegiatan
fisik Bedah UMK.
- 121 -
4. Pelaksanaan Kegiatan
Spesifikasi teknis standar perbaikan bangunan dan bantuan
peralatan pengolahan adalah sebagai berikut :
a) Perbaikan Bangunan Pindang Ikan, Ikan Asin/Kering, Ikan
Asap dan Abon Ikan
No. Uraian Spesifikasi
1. Lantai Lantai keramik
Kemiringan yang cukup, kedap air,
mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa
sehingga memudahkan pembuangan air kotor.
2. Dinding Keramik dinding ukuran 30x30 L x T = (50 m x 1,2 m)
Rata permukaannya, mudah dibersihkan dan disanitasi, kuat,
dan kedap air
3. Pintu Kusen
Pintu P x L = 2 m x 0,8 m dan tebal 3mm
Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan
disanitasi, dilengkapi dengan tirai plastik
4. Langit-langit;
atau sambungan
atap
Gypsum dengan luas 50 m2
Mudah dibersihkan, berwarna terang
5. Ventilasi dan
sirkulasi udara Frame alumunium dan kawat kasa
alumunium (uk. 60 cm x 100 cm)
Cukup untuk menghindari
kondensasi, dilengkapi dengan sarana pencegah masuknya serangga
6. Toilet Pemindahan pintu agar tidak menghadap toilet
Perbaikan lantai
Perbaikan closet
Menggunakan sistem water flushing
dan memenuhi sanitasi.
7. Instalasi air Pemasangan pompa air 1 paket
Memenuhi kapasitas debit yang
dibutuhkan, air layak digunakan dalam proses pengolahan
- 122 -
8. Tempat pencuci tangan
Pemasangan wastafel
Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak
menyebabkan rekontaminasi
9. Saluran
Pembuangan Pemasangan saluran pembuangan
yang dilengkapi dengan bak kontrol
b) Paket Pengolahan Pindang Ikan (kapasitas 40 kg)
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja preparasi stainless steel (1 unit)
Material : Stainless Steel 304 tebal min 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 180x70x85cm (tinggi disesuaikan dgn kebiasaan pengolah)
2 Chest Freezer (1 unit)
Kapasitas : min. 194 Liter
3 Kompor Gas Mawar 1 Tungku Lengkap (1 unit)
Kompor Gas :
1 tungku
Berpemantik otomatis
Dimensi : P (77) L (41,5) T (16,5) cm
Garansi : 5 tahun Body (Garansi Keropos) ,1 tahun Spare part, 3 tahun Servis
Jenis api : Api lilin
Terbuat dari bahan stainless steel
Bentuk api yang biru, merata dan besar
Full Pressed Body
Tahan beban hingga 100 KG
Dilengkapi sensor panas ( bila api mati di burner/tungku, gas tidak keluar)
Dilengkapi dengan aksesoris:
Tabung Gas Elpiji 12 Kg (produk baru/minimal memiliki waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018)
Regulator ber-SNI
Selang ber-SNI
Dilengkapi dengan ring aluminium ber-SNI
4 Coolbox (1 unit)
Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plasic : HDPE
5 Fan di ruang pengolahan (1 unit)
Tornado Regency Wallfan TW 45
diameter 18 Inchi
3 kontrol speed
Jaring kipas bahan nikel
Baling-baling dari besi
Bisa berputar ke kiri dan ke kanan
108 Watt
6 Tebal 2 mm T=2,5m, L=2m
- 123 -
7 Lampu dg acrylic cover (2 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
8 Insect killer lamps (2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
9 Hand Sealer
(1 unit) Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
10 Tempat sampah berpenutup (2 unit)
Berbahan HDPE plastic
Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
11 Pallet untuk penirisan (Palet Kecil) (1 unit)
Min Size : 1200 x 1200 x 150 mm Perbaiki ukuran
Material : HDPE
Type : Reversible
Min Statik : 5000 Kg
Min Dynamic : 1500 Kg
Min Racking : 1200 Kg
Accessibility : Forklift entry : 4-wa
Washabl
Durable & reliable
Recyclable
Max Weight : 30 Kg
12 Bahan Kemasan (1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 mm
13 Timbangan bahan Baku (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 300-500 Kg
Min plat form size : 60 cm x 80 cm
14 Timbangan produk (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
15 Panci perebusan pindang (4 unit)
Volume 20 kg Bahan : Stainless Steel 304, minimal tebal 3 mm
- 124 -
c) Paket Pengolahan Pindang Ikan (Kapasitas 100 kg)
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja preparasi stainless steel (1 unit)
Material : Stainless Steel 304
Ketebalan minimal 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 180 x 70x
85cm (tinggi disesuaikan dengan kebiasaan pengolah)
2 Chest Freezer (1 unit)
Kapasitas : min. 194 Liter
3 Kompor Gas Mawar 1
Tungku Lengkap (2 unit)
Kompor Gas :
1 tungku
Berpemantik otomatis
Berat : 8,1 kg
Dimensi : P (77) L (41,5) T (16,5)
cm
Garansi : 5 tahun Body (Garansi
Keropos) ,1 tahun Sparepart, 3 tahun Service
Jenis api : Api lilin
Terbuat dari bahan stainless stell
dan
Anti Karat yang tahan lama
terhadap korosi
Bentuk api yang biru, merata dan
besar
Full Pressed Body
Tahan beban hingga 100 KG
Dilengkapi sensor panas ( bila api mati di burner / tungku gas tidak
keluar)
Dilengkapi dengan aksesoris:
Tabung Gas Elpiji 12 Kg :
Produk baru/minimal memiliki
waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018
Ber-SNI
Regulator : Ber-SNI Selang :
Dilengkapi dengan ring aluminium
Ber-SNI
4 Coolbox (1 unit)
Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plasic : HDPE
- 125 -
5 Fan di ruang
pengolahan (1 unit)
Tornado Regency Wallfan TW 45
diameter 18 Inchi
3 kontrol speed
Jaring kipas bahan nikel
Baling-baling dari besi
Bisa berputar ke kiri dan ke kanan
108 Watt
6 Tirai plastik plastic curtain (2 unit)
Tebal 2 mm T=2,5m, L=2m
7 Lampu dg
acrylic cover (2 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
8 Insect killer
lamps (2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2
pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both
Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
9 Hand Sealer (1 unit)
Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
10 Tempat sampah
berpenutup (2 unit)
Berbahan HDPE plastic Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
11 Pallet untuk penirisan
(Palet Kecil) (1 unit)
Min Size : 1200 x 1200 x 150 mm
Perbaiki ukuran
Material : HDPE
Type : Reversible
Min Statik : 5000 Kg
Min Dynamic : 1500 Kg
Min Racking : 1200 Kg]
Accessibility : Forklift entry : 4-way
Washable
Durable & reliable
Recyclable
Max Weight : 30 Kg
12 Bahan
Kemasan (1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan
min 0,8 mm
- 126 -
13 Timbangan
bahan Baku (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 300-500 Kg
Min plat form size : 60 cm x 80 cm
14 Timbangan
produk (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
15 Panci perebusan pindang (12 unit)
Volume 20 kg Bahan : Stainless Steel 304, minimal tebal 3 mm
d) Paket Pengolah Ikan Kering dengan Solar Dryer (Kapasitas 100
kg)
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja stainless steel
(1 unit)
Material : Stainless Steel 304
Ketebalan minimal 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 180 x 70 x
85cm
(tinggi disesuaikan dengan
kebiasaan pengolah)
2 Coolbox
(1 unit) Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plastik : HDPE
3 Tirai plastik plastic curtain (2 unit)
Tebal 2 mm T=2,5m, L=2m
4 Lampu dg acrylic cover
(2 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
5 Insect killer lamps
(2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both
Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
6 Hand Sealer (1 unit)
Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
- 127 -
e) P
a
k
e
t
Pengolah Ikan Kering dengan Solar Dryer (Kapasitas 200 kg)
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja stainless steel
(1 unit)
Material : Stainless Steel 304
Ketebalan minimal 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 180x70x85cm (
tinggi disesuaikan dengan kebiasaan pengolah)
2 Coolbox (1 unit)
Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plasic : HDPE
7 Keranjang
Berlubang/Trays (4 unit)
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Kapasitas : minimal 20 Kg
Dimensi : minimal 62 x 43 x 38 (cm)
Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
8 Tempat sampah
berpenutup (2 unit)
Berbahan HDPE plastic
Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
9 Pallet untuk
penirisan (Palet Kecil)
(1 unit)
Min Size : 1200 x 1200 x 150 mm
Perbaiki ukuran
Material : HDPE
Type : Reversible
Min Statik : 5000 Kg
Min Dynamic : 1500 Kg
Min Racking : 1200 Kg
Accessibility : Forklift entry : 4-way
Washable
Durable & reliable
Recyclable
Max Weight : 30 Kg
10 Bahan Kemasan
(1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan
min 0,8 mm
11 Drum
Penyimpanan (2 unit)
Bahan : palstik berpenutup
Ukuran : 50 L
12 Timbangan produk (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
13 Talenan (1 unit)
Bahan : acrylic
14 Solar Dryer (1 unit)
Ukuran : 3 m x 6 m
Material :
20 tray, 1 tray = 5 kg
- 128 -
3 Tirai plastik
plastic curtain (2 unit)
Tebal 2 mm T=2,5m, L=2m
4 Lampu dg acrylic cover (2 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
5 Insect killer
lamps (2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2
pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both
Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
6 Hand Sealer (1 unit)
Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
7 Keranjang Berlubang/Tra
ys
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Kapasitas : minimal 20 Kg
Dimensi : minimal 62 x 43 x 38 (cm)
Dapat disusun vertical dan
berlubang-lubang
8 Tempat
sampah berpenutup
(2 unit)
Berbahan HDPE plastic
Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
9 Pallet untuk
penirisan (Palet Kecil) (2 unit)
Min Size : 1200 x 1200 x 150 mm
Perbaiki ukuran
Material : HDPE
Type : Reversible
Min Statik : 5000 Kg
Min Dynamic : 1500 Kg
Min Racking : 1200 Kg
Accessibility : Forklift entry : 4-way
Washable
Durable & reliable
Recyclable
Max Weight : 30 Kg
10 Bahan Kemasan (1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 mm
11 Drum Penyimpanan
(4 unit)
Bahan : palstik berpenutup
Ukuran : 50 L
- 129 -
12 Timbangan
produk (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
13 Talenan
(1 unit) Bahan : acrylic
14 Solar Dryer
(2 unit) Ukuran : 3 m x 6 m
Material :
20 tray, 1 tray = 5 kg
f) Paket Pengolah Ikan Asap dengan Lemari asap
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja preparasi stainless steel (1 unit)
Material : Stainless Steel 304
Ketebalan minimal 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 180x70x85cm ( tinggi disesuaikan dengan
kebiasaan pengolah)
2 Chest Freezer
(1 unit) Kapasitas : min. 194 Liter
3 Lemari asap (1 unit)
Spesifikasi - KM-SH 80
Dimensi : 500 x 465 x 1050 mm
Material : Mild Steel,Stainless Steel
Kapasitas : 80 Liter (20-30
kg/proses)
Kelengkapan : Thermometer Payung
Material Rangka : Mild Steel (Siku 40 x 40 X 4)
Pemanas : Kompor LPG
4 Coolbox
(1 unit) Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plasitc : HDPE
5 Exhause di ruang
pengolahan (2 unit)
Exhaust Dinding / atap
Menggunakan " Metal Louver " Sebagai Filter Atau Perangkap
Minyak Goreng Dan Dilengkapi Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
Diameter 10 "
6 Tirai plastik plastic curtain (2 unit)
T=2,5m, L=2m tebal = 5 mm
7 Lampu dg acrylic cover
(2 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
- 130 -
8 Insect killer
lamps (2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2
pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both
Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
9 Hand Sealer (1 unit)
Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
10 Keranjang Berlubang/Tra
ys (4 unit)
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Kapasitas : minimal 20 Kg
Dimensi : minimal 62 x 43 x 38 (cm)
Dapat disusun vertical dan
berlubang-lubang
11 Tempat
sampah berpenutup
(2 unit)
Berbahan HDPE plastic
Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
12 Pallet untuk penirisan (Palet Kecil)
(1 unit)
Min Size : 1200 x 1200 x 150 mm Perbaiki ukuran
Material : HDPE
Type : Reversible
Min Statik : 5000 Kg
Min Dynamic : 1500 Kg
Min Racking : 1200 Kg
Accessibility : Forklift entry : 4-way
Washable
Durable & reliable
Recyclable
Max Weight : 30 Kg
13 Bahan
Kemasan (1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan
min 0,8 mm
14 Timbangan
produk (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
g) Paket Pengolah Ikan Asap dengan Oven
- 131 -
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja preparasi stainless steel (1 unit)
Material : Stainless Steel 304
Ketebalan minimal 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 180x70x85cm (
tinggi disesuaikan dengan kebiasaan pengolah)
2 Chest Freezer
(1 unit) Kapasitas : min. 194 Liter
Power consumption : maks. 168
Watt
3 Oven
(1 unit) Material : Stainless Steel
Kapasitas 25 Kg
4 Coolbox
(1 unit) Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plasic : HDPE
5 Exhause di ruang
pengolahan (2 unit)
Exhaust Dinding
Menggunakan " Metal Louver " Sebagai Filter Atau Perangkap
Minyak Goreng Dan Dilengkapi Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
Diameter 10 "
6 Tirai plastik plastic curtain (2 unit)
T=2,5m, L=2m tebal = 5 mm
7 Lampu dg acrylic cover
(2 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
8 Insect killer lamps (2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both
Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
9 Hand Sealer
(1 unit) Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
10 Keranjang Berlubang/
Trays (4 unit)
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Kapasitas : minimal 20 Kg
Dimensi : minimal 62 x 43 x 38 (cm)
Dapat disusun vertical dan
berlubang-lubang
- 132 -
11 Tempat
sampah berpenutup (2 unit)
Berbahan HDPE plastic
Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
12 Pallet untuk penirisan (Palet Kecil)
(1 unit)
Min Size : 1200 x 1200 x 150 mm Perbaiki ukuran
Material : HDPE
Type : Reversible
Min Statik : 5000 Kg
Min Dynamic : 1500 Kg
Min Racking : 1200 Kg
Accessibility : Forklift entry : 4-way
Washable
Durable & reliable
Recyclable
Max Weight : 30 Kg
13 Bahan
Kemasan (1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan
min 0,8 mm
14 Timbangan
produk (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
h) Paket Pengolah Abon Ikan (Kapasitas 5 kg)
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja preparasi stainless steel (1 unit)
Material : Stainless Steel 304
Ketebalan minimal 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 110 x 70 x 85 cm
2 Kompor Gas Mawar 1
Tungku Lengkap
(1 unit)
Kompor Gas :
1 tungku
Berpemantik otomatis
Dimensi : P (77) L (41,5) T (16,5) cm
Garansi : 5 tahun Body (Garansi Keropos) ,1 tahun Spare part, 3
tahun Servis
Jenis api : Api lilin
Terbuat dari bahan stainless steel
Bentuk api yang biru, merata dan
besar
Full Pressed Body
Tahan beban hingga 100 KG
Dilengkapi sensor panas ( bila api
mati di burner/tungku, gas tidak
keluar)
- 133 -
Dilengkapi dengan aksesoris:
Tabung Gas Elpiji 12 Kg :
Produk baru/minimal memiliki
waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018
Regulator ber-SNI
Selang ber-SNI
Dilengkapi dengan ring aluminium ber-SNI
3 Chest Freezer
(1 unit) Kapasitas : min. 194 Liter
Daya min. 168 Watt
4 Coolbox
(1 unit) Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plasic : HDPE
5 Exhause di ruang
pengolahan (2 unit)
Exhaust Dinding
Menggunakan " Metal Louver "
Sebagai Filter Atau Perangkap
Minyak Goreng Dan Dilengkapi Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
Warna Putih
25 Aufa
Diameter 10 "
Capacity 835Cmh
Power 34W, 220V, 50Hz.
6 Tirai plastik plastic curtain
(2 unit)
T=2,5m, L=2m
7 Lampu dg
acrylic cover (2 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
8 Insect killer lamps
(2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2
pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
9 Hand Sealer (2 unit)
Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
- 134 -
10 Baskom
Plastik (4 unit)
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Kapasitas : minimal 10 Kg
Dimensi : minimal 62 x 43 x 38 (cm)
Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
11 Wadah Plastik berpenutup
(3 unit)
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Ukuran 5 liter
12 Tempat sampah
berpenutup (2 unit)
Berbahan HDPE plastic
Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
13 Bahan Kemasan
(1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 mm
14 Timbangan
produk (1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
15 Wajan 10 Kg
(1 unit) Bahan panci :stainless steel,
diameter wajan : 60 - 70 cm
16 Kukusan (1 unit)
Bahan : stainless steel (food grade), Diameter : 36-40 cm, tipe : susun 3
17 Spinner
(peniris minyak) (1 unit)
Kapasitas : 10 kg /proses
Listrik yang dibutuhkan : 1/4 HP atau sekitar (200-250) watt, 220 V
Silinder : Stainless Steel
Keranjang : vorporasi stainless steel
Tabung : stainless steel
Regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan)
Bahan Body stainless steel dan besi (gambar)
18 Blender (1 unit)
Bahan plastik dan stainless steel,
Kapasitas 2 liter
mata pisau stainless steel
power : 750 - 800 Watt, 220 V
i) Paket Pengolah Abon Ikan (Kapasitas 10 kg)
No. Uraian Spesifikasi
1 Meja preparasi
stainless steel (1 unit)
Material : Stainless Steel 304
Ketebalan minimal 1,2 mm
Dimensi (P x L x T) : 110 x 70 x 85
cm
- 135 -
2 Kompor Gas
Mawar 1 Tungku Lengkap
(2 unit)
Kompor Gas :
1 tungku
Berpemantik otomatis
Dimensi : P (77) L (41,5) T (16,5) cm
Garansi : 5 tahun Body (Garansi Keropos) ,1 tahun Spare part, 3
tahun Servis
Jenis api : Api lilin
Terbuat dari bahan stainless steel
Bentuk api yang biru, merata dan besar
Full Pressed Body
Tahan beban hingga 100 kg
Dilengkapi sensor panas ( bila api mati di burner/tungku, gas tidak
keluar) Dilengkapi dengan aksesoris:
Tabung Gas Elpiji 12 Kg :
Produk baru/minimal memiliki
waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018
Regulator ber-SNI
Selang ber-SNI
Dilengkapi dengan ring aluminium ber-SNI
3 Chest Freezer (1 unit)
Kapasitas : min. 194 Liter
Daya min. 168 Watt
4 Coolbox
(1 unit) Kapasitas : <200 Liter
Bahan Plasic : HDPE
5 Exhause di ruang pengolahan
(2 unit)
Exhaust Dinding
Menggunakan " Metal Louver "
Sebagai Filter Atau Perangkap Minyak Goreng Dan Dilengkapi
Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
Warna Putih
25 Aufa
Diameter 10 "
Capacity 835Cmh
Power 34W, 220V, 50Hz.
6 Tirai plastik plastic curtain
(2 unit)
T=2,5m, L=2m
7 Lampu dg
acrylic cover (4 unit)
Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt
Tutup cover acrylic bening
Panjang 120 cm
- 136 -
8 Insect killer
lamps (2 unit)
Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2
pcs
Min. Coverage Area : 70 m2
4D Entry point : Front/Back/Both
Sides
Use to Kill Flies and Mosquitos
Maks. Wattage : 40Watt
Voltage : 220-240V
9 Hand Sealer (2 unit)
Max Input Power : 300 watt
Min Lebar Seal : 2 mm
Body : Iron / Besi
Min Panjang Seal : 20 Cm
10 Baskom Plastik
(4 unit)
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Kapasitas : minimal 10 Kg
Dimensi : minimal 62 x 43 x 38 (cm)
Dapat disusun vertical dan
berlubang-lubang
11 Wadah Plastik
berpenutup (3 unit)
Bahan : plastik
Tidak mudah pecah
Ukuran 5 liter
12 Tempat sampah berpenutup
(2 unit)
Berbahan HDPE plastic
Bukaan tutup: injak
Kapasitas 30 Liter
13 Bahan Kemasan (1 unit)
Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 mm
14 Timbangan produk
(1 unit)
Display : LED
Power : Baterai/rechargeable
Kapasitas : 30 Kg
15 Wajan 10 Kg
(2 unit) Bahan panci : stainless steel,
diameter wajan : 60 - 70 cm,
16 Kukusan (2 unit)
Bahan : stainless steel (food grade),
Diameter : 36-40 cm
tipe : susun 3
17 Spinner (peniris minyak)
(1 unit)
Kapasitas : 10 kg /proses
Listrik yang dibutuhkan : 1/4 HP
atau sekitar (200-250) watt, 220 V
Silinder : Stainless Steel
Keranjang : vorporasi stainless steel
Tabung : stainless steel
Regulator pengatur kecepatan (3
level kecepatan)
Bahan Body stainless steel dan besi
18 Blender (1 unit)
Bahan plastik, dan stainless steel,
Kapasitas 2 liter
- 137 -
mata pisau stainless steel
power : 750 - 800 Watt, 220 V
D. Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat
1. Pengertian
Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat merupakan kegiatan
untuk meningkatkan meningkatkan jaringan distribusi garam
rakyat, meliputi pembuatan saluran air sekunder, perbaikan jalan
produksi, pembuatan brine tank ( penampungan air baku/air siap
pakai untuk dikristalisasi) dan geomembran.
2. Persyaratan Umum
a. Sarana prasarana usaha garam rakyat dilaksanakan di
wilayah pesisir yang memiliki lahan/tambak garam rakyat
minimal seluas 15 Ha
b. Usaha garam rakyat telah dilaksanakan minimal 2 tahun
terakhir
3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
Sarana Prasaranan Usaha Garam Rakyat meliputi pembuatan
saluran air sekunder, perbaikan jalan produksi, pembuatan brine
tank dan geomembran.
a. Pembuatan saluran air Sekunder
Saluran air sekunder merupakan saluran yang digunakan
untuk mendistribusikan air baku dari saluran primer ke dalam
hamparan lahan garam.
Spesifikasi teknis saluran air sebagai berikut :
(1) Lebar saluran sebesar 70 cm; kedalaman saluran sebesar
70 cm;
(2) Konstruksi saluran sebagaimana tergambar berikut :
Saluran Sekunder
Jalan Inspeksi
Saluran
hamparan lahan
garam
Jalan Produksi 70 cm
30 cm 70 cm
- 138 -
Konstruksi dinding saluran cor-an batu kali, jalan inspeksi
saluran berupa beton ber-cor.
(3) Panjang saluran disesuaikan panjang jalan produksi
b. Perbaikan jalan produksi
Jalan produksi adalah merupakan prasarana transportasi pada
hamparan/ areal lahan usaha garam rakyat yang terhubung
dengan jalan desa. Jalan akses untuk transportasi
pengangkutan sarana produksi menuju hamparan lahan
tambak garam dan mengangkut hasil dari lahan menuju
pemukiman, tempat penampungan sementara/ pengumpulan
atau tempat lainnya.
Spesifikasi teknis jalan produksi sebagai berikut:
(1) Panjang jalan produksi disesuaikan dengan kebutuhan dan
ketersediaan anggaran.
(2) Jalan produksi lebar minimal 3 m
(3) Konstruksi jalan produksi beton cor /precast dengan
ketebalan 0,50-0,70 cm.
c. Pembuatan brine tank
Brine tank atau kolam penampungan air baku merupakan
kolam penampungan air siap pakai untuk kristalisasi.
Spesifikasi teknis brine tank sebagai berikut :
(1) Panjang brine tank 10 meter, lebar 10 meter dengan
ketinggian 1 meter dari lantai.
(2) Konstruksi lantai beton cor / precast dengan ketebalan 5
cm, penopang dinding terbuat dari tulangan beton besi
diameter 10 mm, dengan lebar coran 15 x 15 cm, dengan
jarak tiap penopang adalah 3,25 ( tiga koma dua puluh
lima ) meter.
- 139 -
Gambar konstruksi sebagai berikut :
(3) Rangka tiang penopang dinding dari besi dengan diameter
10 mm.
(4) Permukaan brine tank dilapisi dengan geomembran;
(5) Bagian atas brine tank diberikan penutup plastik berwarna
putih bening, dengan penopang berupa bambu berbentuk
prisma.
(6) Tinggi sumbu prisma 3 meter dari permukaan lantai.
d. Geomembran
Geomembran adalah membran untuk melapisi lahan garam
yang terbuat dari bahan plastik kedap air untuk meningkatkan
produktivitas dan kualitas garam.
Spesifikasi geomembran sebagai berikut :
Jenis : LDPE (Low Density Poly Ethylene)
Densitas : Minimum 0,900 g/cm3 – Maksimum
0,940 g/cm3
Kandungan
Karbon Hitam
: 2- 3 %
Warna : Hitam pada kedua sisi
50 cm
1 m
lantai
15 x 15 cm
- 140 -
Tebal : Minimal 0,25 mm
Lebar Bentang /
roll
: Minimal 4,4 m
Panjang Bentang
/ roll
: 42 m
Strenght at Break : minimum 6 kN/m
Elongation at
Break
: minimum 160 %
Tear resistence : minimum 20 N
Puncture
resistance
: minimum 60 N
Bahan Baku : tidak menggunakan bahan daur
ulang.
Catatan
: Harus ada identitas barang yang
bersifat Permanen pada geomembran,
sehingga
memudahkan dalam inventarisasi
barang
E. Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) dan Sarana
Penunjangnya
1. Pengertian
Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) dan Sarana
Penunjangnya merupakan kegiatan fasilitasi pembangunan
gudang SRG dan sarana penunjangnya yang berfungsi menyimpan
stok garam rakyat dengan menerapkan sistem resi gudang.
Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan
penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi.
2. Persyaratan Umum
a) Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang dan Sarana
Penunjangnya dilaksanakan di wilayah pesisir yang memiliki
lahan/tambak garam rakyat minimal 15 Ha.
b) Usaha garam rakyat telah dilaksanakan minimal 2 tahun
terakhir
3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang dan Sarana
Penunjangnya meliputi pembangunan gudang garam, pos jaga,
- 141 -
jembatan timbang, kantor, gudang peralatan, gerbang, jalan
makadam, parkir/conblock, dan taman.
Spesifikasi Gudang SRG terlampir.
Adapun Spesifikasi Alat Penunjang sebagai berikut :
No Peralatan Spesifikasi
1 Excavator Mini Tail Swing Type - Zero Tail More than 10 attachment for any aplication : breaker, Auger, Ripper, Bucket, Trencher, etc Optional cabin with AC Engine Type: Diesel
Engine Power minimm: 40 HP Operating Weight minimum : 4500 Kg
2 Gravity Conveyor include portable hoverboard
Frame: Alumunium anti korosif Conveyor: Rubber Belt Food Grade Motor: electro motor Tinggi Minimum: 7 m, panjang min 15 m, Sudut ± 30 derajat Protable (dapat dipindah pindah sesuai kebutuhan) *Spesifikasi teknis mengikuti kebutuhan masing – masing gudang
3 NaCl meter Autoranging, Manual Ranging And Range Lock Automatic, Manual And No Temperature Compensation Auto Endpoint; Automatically Freezes Stable Readings On The LCd Display Glp Features Beps; (Battery Error Prevention System) Alerts The User In The Event That Low Battery Power Could Adversely Affect Readings On-Screen User Guides Backlit Display
4 Hygrometer Measuring Temperature Range : -50 C ~ 70 C ( -58 F ~ +158 F ) Temperature Accuracy : +/- 1 C (+/- 2 F) Selectable C or F display Measuring Humidity Range : 10% Rh ~ 99% Rh Humidity Accuracy : +/- 5% Operating Voltage 1.5 V
5 Timbangan Timbangan Duduk Digital Kapasitas : 500 kg Flatform : 500 mm x 500 mm atau 450 mm x 650 mm Sistem : Digital Flatform Minimal: 2500 MM 2
- 142 -
6 Mesin Jahit Karung
Newlong Np7a Made In Japan Keterangan : Revolusi (R.P.M.) 1.700 +200 JahitanPanjang (Mm) 8.5 (3 Per Inch)Tetap Jarum DN X 1 - # 25 Berat (Kg) 6 (13 Lbs) DenganBenangMenggerakkan Motor 65W 50/60Hz, 1-Ph. 12V, 24V, 110V, 220V Atau 240V
7 Pompa Air Jet Pump
DayaListrik = 300 Watt DayaHisap = minimal 24 meter ( Optimal di 15 meter) DayaDorong = min 10 meter Total Head = min 34 meter KapasitasMaks = min 67 liter/menit ( 9 liter/menitpada total head 34m) Garansi = min 1 tahun
8 Genset listrik 3-phase dengandaya 15 Kva Power Output : 15.000 Watt . Voltage : 220 / 380 Volt . Starter Type : Key starter and Manual starter ( Both are available ) . Cooling System : Water Radiator .
- 143 -
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2017
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Target PDRB 2017 :
APBD bidang KP 2017 :
(non belanja pegawai dan operasional)
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
I Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas pokok dan fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)
A. Fasilitas Pokok a) Penahan gelombang (breakwater),
turap (reveretment), dan groin b) Dermaga
c) Jetty d) Kolam Pelabuhan e) Alur pelayaran
f) Drainase B. Fasilitas Fungsional
a) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) b) Instalasi air bersih c) Instalasi BBM
d) Instalasi listrik e) Instalasi Pengolah Limbah (IPAL)
1. Jumlah produksi perikanan tangkap
...(volume produksi –ton) 2. Nilai produksi perikanan
tangkap... (Rp. Juta) 3. Jumlah pelabuhan
perikanan yang
memenuhi standar operasional... (lokasi)
II Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD Provinsi)
A. Pembangunan kolam B. Peralatan Perbenihan C. Peralatan Perkolaman
D. Peralatan Panen
1. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)
2. Jumlah produksi induk unggul budidaya... (juta ton-non komulatif)
III Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dna perikanan
A. Pengembangan sarana dan 1. Jumlah pemenuhan
- 144 -
prasarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
a) Pengadaan speedboat pengawasan SDKP (12m dan 16m)
b) Pengadaan garasi speedboat c) Bangunan pengawasan
d) Perlengkapan POKMASWAS
sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel
dan tepat waktu... (unit)
IV Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dan konservasi perairan
A. Bangunan pengelolaan kawasan
konservasi B. Tambatan perahu/jetty di pulau-
pulau kecil
1. Jumlah luas kawasan
konservasi (juta Ha) 2. Jumlah kawasan pesisir...
(kawasan) dan pulau-pulau kecil... (pulau) yang mandiri
V Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan mutu hasil perikanan
A. Peralatan laboratorium
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
I Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan di luar Pelabuhan Perikanan (milik UPTD kab/kota)
A. Pembuatan/rehabilitasi lantai B. Drainase
C. Instalasi listrik dan penerangan D. Lahan parkir E. Air bersih
1. Jumlah produksi perikanan tangkap...
(volume produksi-ton) 2. Nilai produksi perikanan
tangkap... (Rp.juta)
3. Nilai tukar nelayan (NTN)
II Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD Kab/Kota)
A. Pembangunan kolam B. Peralatan perbenihan C. Peralatan perkolaman
D. Peralatan panen
1. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)
2. Jumlah produksi induk unggul di UPTD ... (juta
ekor-non komulatif) 3. Nilai tukar pembudidaya
(NTPi)
III Pengadaan sarama dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisiee (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan
Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam)
A. Kapal penangkapan <3GT beserta
mesin dan alat tangkapnya (laut dan perairan umum daratan)
B. Percontohan budidaya (air tawar,
air payau dan air laut)
1. Kapal perikanan yang
terbangun... (unit) 2. Jumlah alat penangkap
ikan yang terbangun dan
dioperasionalkan... (unit)
- 145 -
C. Pembangunan/Rehabilitasi bedah UKM pengolahan
D. Sarana dan prasarana tambak
garam (saluran air, tandon air tua, bak pencucian dan geomembran serta gudang garam)
3. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)
4. Volume produk hasil olahan perikanan... (juta ton)
5. Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp.triliun)
6. Nila tukar pengolah 7. Volume produksi garam ...
(juta ton)
8. Nilai tukar petambak garam
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017
OUTCOME KEGIATAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2016-2017
NO INDIKATOR OUTCOME 2016 2017
1. Jumlah produksi perikanan
2. Meningkatnya pendapatan nelayan,
pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan (Rp./orang/bulan)
3. Tingkat konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)
4. Volume dan nilai produk hasil perikanan (ton/Rp.juta)
5. Jumlah produksi jenis ikan
6. Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola
(pulau)
7.
8.
9.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI
- 146 -
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2017
LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN .../...
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
No Jenis
Kegiatan
Perencanaan Kegiatan Realisasi
Kesesuaian
Sasaran dan Lokasi
dengan RK
Kesesuaian
antara DPA dengan
Juknis
Kodefikasi Masalah
Sa
t
Vo
l
Jumlah Penerima
Manfaat
Jumlah
Fisik Keuangan Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak DAK (Rp.
juta)
Pendamping
(Rp.juta)
Total (Rp.
juta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kodefikasi Masalah :
No Masalah ... , ... ... ... ,2016 1 Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Kepala Dinas KP 2 Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis Prov/Kab/Kota
3 Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran 4 Permasalahan Terkait dengan DPA 5 Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK
6 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak NIP. ... ... ... ... 7 Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D
9 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSI PUDJIASTUTI