salinanbkd.jogjaprov.go.id/files/43/peraturan/122/pergub-diy-no.-48-tahun... · indonesia tahun...

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah

yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan

adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong

prestasi kerja, produktifitas dan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah

beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah

dapat memberikan tambahan penghasilan kepada

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi

kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah

diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

37.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun

2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dipandang

tidak sesuai lagi dengan perkembangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

SALINAN

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 827);


Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 58);


Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);


Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik




Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun

2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai

Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1

Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang

diberikan kepada pegawai berdasarkan bobot pegawai, disiplin dan

penilaian Sasaran Kerja Pegawai melalui penilaian kinerja instansi,

kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan kinerja

Subbid/Subbag/Seksi.

2. Kinerja Instansi, Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis

dan kinerja Subbid/Subbag/Seksi adalah unjuk kerja instansi,

Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan kinerja

Subbid/Subbag/Seksi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsinya yang penilaiannya dilaksanakan per triwulan dengan

ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan.

3. Bobot pegawai adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat

eselon untuk jabatan struktural dan golongan ruang untuk jabatan

fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total

pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan

mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan, kompleksitas

pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko, dan tanggung

jawab.

4. Bobot instansi adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan/ atau

golongan ruang pegawai di instansi terhadap bobot pegawai seluruh

instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai

konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan

maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai 1 (terendah).

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi pemerintah.

7. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Instansi tertentu adalah instansi yang dinilai khusus dengan

mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.

9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

10. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati

atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

11. Tambahan penghasilan berdasar tempat bertugas adalah tambahan

penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi

seharí-hari berada pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam

hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan hiburan, dan

daerah terpencil.

12. Tambahan penghasilan berdasar kondisi kerja adalah tambahan

penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dihadapkan dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko

bahaya baik fisik maupun mental.

13. Tambahan penghasilan berdasar kelangkaan profesi adalah tambahan

penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam

mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka,

pendidikan khusus, dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.

14. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat

dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip

profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang

pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat

lainnya.

15. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang

terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan

Kepegawaian Daerah, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

16. Tim instansi adalah tim yang ditetapkan oleh kepala instansi yang

terdiri dari unsur kepala Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana

Teknis dan Kepala Subbid/Subbag/Seksi.

17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana

kerja dan target yang akan dicapai. SKP disusun berdasarkan uraian

tugas jabatan yang dicapai per periode tahunan dan triwulanan.

18. Penilaian SKP adalah penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai

terhadap SKP.

19. Kegiatan tugas jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan

dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.

20. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap

pelaksanaan Kegiatan tugas jabatan berdasarkan uraian tugas jabatan.

21. Target Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja

atau frekuensi yang dicapai dengan mempertimbangkan analisis beban

kerja.

22. Target kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.

23. Target waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang

dicapai.

24. Target biaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap

hasil kerja.

25. Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada

hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada

dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal

tahun.

26. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu

gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi

atau negara.

27. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan

ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain

yang ditentukan.

28. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau

Pejabat lain yang ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PENENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai besarnya ditentukan dengan

mempertimbangkan hasil penilaian kinerja instansi, Bidang / Bagian /

Sekretariat /Unit Pelaksana Teknis dan Subbid/Subbag/Seksi per triwulan

berdasarkan :

a. Bobot pegawai;

b. Disiplin pegawai;

c. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

BAB IV

BOBOT

Bagian Kesatu

Bobot Pegawai

Pasal 4

(1) Penetapan bobot pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan,

kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko

dan tanggung jawab.

(2) Unsur-unsur Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. kemampuan kepemimpinan;

b. pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif);

c. pemikiran yang kompleks;

d. kemampuan manajerial;

e. pengawasan (supervisi);

f. keahlian teknis;

g. keterampilan teknis;

h. pemikiran yang sederhana;

i. pekerjaan berulang-ulang (rutin) dan administratif; dan

j. kekuatan fisik.

(3) Penetapan bobot pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I huruf A, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Bobot Instansi

Pasal 5

(1) Bobot instansi dihitung dari jumlah dan komposisi pejabat eselon

dan/atau golongan pegawai di instansi pada tanggal 5 (lima) bulan

terakhir per triwulan dikalikan dengan bobot masing-masing pegawai.

(2) Instansi tertentu diberikan bobot yang berbeda dengan

mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya.

(3) Instansi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Sekretariat Dewan dinilai memiliki beban kerja yang lebih tinggi;

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dinilai

memiliki beban kerja yang lebih tinggi;

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dinilai memiliki beban

kerja yang lebih tinggi;

d. Biro Umum dan Protokol dinilai memiliki beban kerja yang lebih

tinggi;

e. Biro Hukum dinilai memiliki beban kerja yang lebih tinggi;

f. Pelabuhan Perikanan Pantai dinilai berdasar tempat bertugas;

g. Rumah Sakit Paru Respira dinilai berdasar kondisi kerja;

h. Balai Laboratorium Kesehatan dinilai berdasar kondisi kerja;

i. Satuan Polisi Pamong Praja dinilai berdasar dengan kondisi kerja;

j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dinilai berdasar kondisi kerja;

dan

k. Inspektorat dinilai berdasar kondisi kerja.

(4) Pegawai di instansi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan tambahan bobot yang berbeda dengan pegawai pada jabatan

atau golongan yang sama, kecuali:

a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan hanya untuk Pejabat

Fungsional Tertentu Polisi Kehutanan.

b. Inspektorat untuk Pejabat Struktural (Inspektur Pembantu),

Fungsional Tertentu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) diberikan tambahan

bobot karena kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

(5) Tambahan Bobot Pegawai Pada Instansi Tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENILAIAN DISIPLIN DAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan melalui penilaian disiplin

pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot penilaian disiplin

pegawai 25% dan Sasaran Kerja Pegawai 75%.

Bagian Kedua

Disiplin Pegawai

Pasal 7

(1) Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dinilai

berdasarkan Kriteria/ Subkriteria Penilaian Disiplin Pegawai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Penilaian kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan sarana pendukung mesin presensi elektronik.

(3) Pengelola Kepegawaian mengolah/menginput data ketidakhadiran

karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan

administrasi.

(4) Surat Keterangan Tidak Presensi karena tugas dinas menggunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D, yang


(5) Penilaian kedisiplinan pegawai berkaitan dengan pemberian tambahan

penghasilan pegawai pada bulan Desember diperhitungkan dengan

rata-rata presensi bulan Oktober dan November.

Bagian Ketiga

Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 8

(1) SKP memuat kegiatan tugas jabatan/uraian tugas jabatan dan target

yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian. Formulir SKP

dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

(2) SKP ini disusun dengan periode tahunan dan triwulanan.

(3) Penilaian SKP dilaksanakan per triwulan sebagai dasar penghitungan

tambahan Penghasilan pegawai perbulan.

(4) Penilaian SKP dilaksanakan dengan cara membandingkan antara

realisasi kerja dengan target pada setiap kegiatan tugas

jabatan/uraian kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan 4 (empat)

aspek yaitu kuantitas, kualitas, waktu dan untuk PA/KPA ditambah

target biaya. Formulir Penilaian SKP dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan


(5) Cara penghitungan Penilaian Prestasi kerja pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Penilaian SKP untuk triwulan IV dinilai sampai dengan bulan

Nopember.

(7) Penilaian SKP bulan Desember dipertimbangkan dalam penilaian SKP

triwulan pertama tahun berikutnya.

(8) Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP per triwulan, dan rekapitulasi

disiplin per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan

kepala instansi.

(9) Rekapitulasi Hasil Penilaian Disiplin dan SKP menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan


BAB VI

PENILAIAN KINERJA INSTANSI

Pasal 9

(1) Penilaian kinerja instansi dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri

unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian

Daerah, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(2) Kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. perencanaan, dan pengendalian program/kegiatan

dilengkapi dengan instrumen penilaian dari BAPPEDA;

b. pengawasan

dilengkapi instrumen penilaian dari inspektorat;

c. pengelolaan anggaran

dilengkapi instrumen penilaian dari DPPKA;

d. pengelolaan sumberdaya manusia

dilengkapi instrumen penilaian dari BKD;

a. pengelolaan barang

dilengkapi instrumen penilaian dari DPPKA; dan

e. pengelolaan arsip

dilengkapi instrumen penilaian dari BPAD.

(3) Kriteria kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke

dalam Subkriteria, Indikator Penilaian, Bobot dan Nilai Kinerja Instansi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan


Pasal 10

(1) Klasifikasi instansi berdasarkan anggaran yang dikelola adalah

sebagai berikut :

a. Instansi dengan jumlah anggaran lebih dari 50 milyar dengan

klasifikasi A;

b. Instansi dengan jumlah anggaran 15 sampai dengan 50 milyar

dengan klasifikasi B;

c. Instansi dengan jumlah anggaran kurang dari 15 milyar dengan

klasifikasi C.

(2) Penilaian kinerja instansi pada kriteria pengendalian pelaksanaan

program/kegiatan mempertimbangkan klasifikasi instansi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan kecukupan

jumlah sumber daya manusia serta kesesuaian pelaksanaan

program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan Rencana Operasional

Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II huruf A lembar ke-2 yang merupakan bagian tidak


Pasal 11

(1) Hasil penilaian kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

diklasifikasikan menjadi 5 peringkat kinerja sebagai berikut :

a. Peringkat 1 apabila kinerja instansi sangat baik, dengan nilai lebih

besar dari 900;

b. Peringkat 2 apabila kinerja instansi baik, dengan interval nilai 851

sampai dengan 900;

c. Peringkat 3 apabila kinerja instansi cukup, dengan interval nilai

801 sampai dengan 850;

d. Peringkat 4 apabila kinerja instansi kurang, dengan interval nilai

751 sampai dengan 800;

e. Peringkat 5 apabila kinerja instansi sangat kurang, dengan nilai

kurang dari 750.

(2) Persentase penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan penilaian

kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Peringkat 1 dengan penerimaan 100%;

b. Peringkat 2 dengan penerimaan 95%;

c. Peringkat 3 dengan penerimaan 90%.

d. Peringkat 4 dengan penerimaan 85%.

e. Peringkat 5 dengan penerimaan 80%.

(3) Instansi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1(satu) diberikan

penghargaan dari sisa penerimaan tambahan penghasilan

berdasarkan penilaian kinerja instansi peringkat 2,3,4 dan 5

maksimal 20% dari nilai tetap.

Pasal 12

(1) Penilaian kinerja instansi dilakukan secara transparan dan

akuntabel.

(2) Penilaian Kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) dilaksanakan triwulanan dengan data bulanan/triwulanan/

tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan

instansi.

(3) Kinerja instansi pada triwulan IV dinilai sampai dengan bulan

November.

(4) Penilaian kinerja instansi bulan terakhir triwulan IV dipertimbangkan

dalam penilaian kinerja triwulan pertama tahun berikutnya.

(5) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja instansi diusulkan oleh Tim

Teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas

nama Gubernur.

(6) Hasil Penilaian Kinerja Instansi secara umum menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B, dengan

penyesuaian bobot pegawai sesuai Lampiran I huruf B untuk instansi

tertentu, disampaikan kepada instansi oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA

TEKNIS

Pasal 13

(1) Penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis

dilaksanakan pada Instansi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1

dan 2.

(2) Penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis

dilaksanakan oleh tim instansi.

(3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan

kepala instansi.

(4) Tim instansi melaksanakan penilaian kinerja Bidang / Bagian /

Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis tiap triwulan berdasar kesesuaian

realisasi program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK.

(5) Hasil penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana

Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi

2 peringkat sebagai berikut:

a. peringkat 1 (satu) apabila tingkat kesesuaian realisasi

program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK 90% sampai

dengan 100% dengan tambahan penghasilan 100%;

b. peringkat 2 (dua) apabila tingkat kesesuaian realisasi

program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK dibawah

90% dengan tambahan penghasilan 90%.

(6) Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan hasil

penilaian kinerja peringkat 1 (satu) pada instansi peringkat 2, 3, 4

dan 5 diberikan tambahan berupa sisa penerimaan dari

Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis peringkat 2 (dua)

maksimal 20% dari nilai tetap dan sisanya disetor ke Kas Daerah.

(7) Penentuan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis bagi

Pejabat Fungsional Tertentu ditetapkan oleh Kepala Instansi.

(8) Apabila dalam instansi terdapat Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit

Pelaksana Teknis dengan kinerja peringkat 2 (dua) maka kinerja

Kepala Instansi merupakan rerata kinerja Bidang/Bagian/

Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis.

(9) Format penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana

Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C. yang


BAB VIII

PENILAIAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

Pasal 14

(1) Penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi dilaksanakan pada

Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan hasil

penilaian kinerja peringkat 2 dan 3.

(2) Penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi dilaksanakan oleh tim

instansi.

(3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan

oleh kepala instansi.

(4) Tim instansi melaksanakan penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi

tiap triwulan berdasar kesesuaian realisasi program/kegiatan (fisik

dan keuangan) dengan ROPK.

(5) Hasil penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 peringkat sebagai berikut:

a. peringkat 1 (satu) apabila tingkat kesesuaian realisasi

program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK 90% sampai

dengan 100% dengan tambahan penghasilan 100%.

b. peringkat 2 (dua) apabila tingkat kesesuaian realisasi

program/kegiatan (fisik dan keuangan) dengan ROPK dibawah

90% dengan tambahan penghasilan 90%.

(6) Subbid/Subbag/Seksi dengan hasil penilaian kinerja peringkat

1(satu) pada instansi peringkat 2,3,4 dan 5 diberikan tambahan

berupa sisa penerimaan dari Subbid/Subbag/Seksi peringkat 2

maksimal 20% dari nilai tetap dan didistribusikan kepada semua

pegawai secara proporsional sesuai bobot pegawai.

(7) Apabila dalam Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis

terdapat Subbid/Subbag/Seksi dengan kinerja peringkat 2 dan 3

maka kinerja Kepala Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana

Teknis dinilai sama dengan kinerja Subbid/Subbag/Seksi sesuai

dengan peringkatnya.

(8) Format penilaian kinerja Subbid/Subbag/Seksi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II huruf D, yang merupakan bagian tidak


BAB IX

PEROLEHAN

Bagian Kesatu

Perolehan Instansi

Pasal 15

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diserahkan per triwulan.

(2) Perolehan Tambahan Penghasilan Instansi Peringkat 1 (satu) dihitung

dari perkalian antara Nilai Tetap Tambahan Penghasilan dengan

Bobot Instansi dan Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Penilaian Kinerja Instansi ditambah Sisa Penerimaan TP

Berdasarkan Penilaian Kinerja Instansi Peringkat 2,3,4,dan 5 dengan

rumus :

TPI = Nilai Tetap TP X BI X Prosentase Penerimaan TP Berdasar

Penilaian Kinerja Instansi + Sisa Penerimaan TP Berdasarkan

Penilaian Kinerja Instansi Peringkat 2,3,4, dan 5

Keterangan:

TPI = Tambahan Penghasilan Instansi

TP = Tambahan Penghasilan

BI = Bobot Instansi

(3) Perolehan Tambahan Penghasilan Instansi Peringkat 2, 3, 4, dan 5

dihitung dari perkalian antara Nilai Tetap Tambahan Penghasilan

dengan Bobot Instansi dan Prosentase Penerimaan Tambahan

Penghasilan Berdasarkan Penilaian Kinerja Instansi dengan rumus :

TPI = Nilai Tetap TP X BI X Prosentase Penerimaan TP Berdasar

Penilaian Kinerja Instansi

Keterangan:

TPI = Tambahan Penghasilan Instansi


BI = Bobot Instansi

(4) Besaran perolehan tambahan penghasilan instansi ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E, yang merupakan


Bagian Kedua

Perolehan Bidang/Bagian/Sekretariat/ Unit Pelaksana Teknis/

Subbid/Subbag/Seksi

Pasal 16

(1) Nilai tetap tambahan penghasilan bagi pegawai dengan kinerja

Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis peringkat 1 (satu)

dan 2 (dua) serta kinerja Subbid/Subbag/Seksi peringkat 1 (satu) dan

2 (dua) ditetapkan oleh Kepala Instansi.

(2) Besaran perolehan tambahan penghasilan Bidang/Bagian/

Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan Subbid/Subbag/Seksi

disahkan oleh kepala instansi, dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II huruf F dan huruf G, yang merupakan bagian tidak


Bagian Ketiga

Perolehan Pegawai

Pasal 17

(1) Perolehan tambahan penghasilan pegawai bagi instansi dengan

kinerja peringkat 1 (satu) adalah nilai tetap dikalikan bobot pegawai

dikalikan prosentase nilai disiplin dan nilai prestasi kerja dengan

rumus:

TPP = Nilai Tetap TP x Bobot Pegawai x [(Nilai Disiplin+Nilai Prestasi

kerja) x 100%]

Keterangan:

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai


(2) Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi instansi dengan

kinerja peringkat 2, 3, 4, dan 5 adalah nilai tetap dikalikan bobot

pegawai dikalikan kinerja instansi dikalikan kinerja

Bidang/Bagian/Sekretariat/ Unit Pelaksana Teknis dikalikan nilai

Subbid/Subbag/Seksi dikalikan prosentase nilai disiplin dan nilai

prestasi kerja dengan rumus:

TPP = Nilai Tetap TP x Bobot Pegawai x Kinerja instansi x Kinerja

Bidang/Bagian/ Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis x Kinerja

Subbid/Subbag/Seksi x [(Nilai Disiplin+Nilai Prestasi kerja) x

100%]

Keterangan:

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai


(3) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai bagi instansi

dengan kinerja peringkat 1 (satu), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

(4) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai bagi instansi

dengan kinerja peringkat 2,3,4, dan 5 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II huruf I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari


(5) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai per triwulan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf J, yang merupakan


BAB X

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 18

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila:

a. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

b. menjalankan tugas belajar;

c. menjalani bebas tugas;

d. dibebaskan sementara dari Jabatan organik karena diangkat menjadi

Kepala Desa/ Perangkat Desa;

e. menjalani pemberhentian sementara PNS karena penahanan yang

berwajib;

f. berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta; dan

g. menjalankan diklat lebih dari 6 bulan, pemberhentian dimulai pada

bulan ke 7 (tujuh).

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Instansi wajib menyusun laporan setiap triwulan terhadap penilaian

kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan

Subbid/Subbag/Seksi serta penilaian disiplin dan SKP.

(2) Instansi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan

Tambahan Penghasilan Pegawai setiap triwulan kepada Badan

Kepegawaian Daerah selaku sekretariat tim teknis penilaian kinerja

instansi.

(3) Tim teknis wajib melaksanakan evaluasi, menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai setiap semester dan laporan tahunan

kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian

Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Fungsional Tertentu Guru, Pegawai

Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh, tidak

mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam


(2) Mutasi antar instansi dan mutasi karena promosi jabatan di

Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

tambahan penghasilan pada triwulan berjalan diberikan di instansi

lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan

mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja pegawai pada

instansi lama dan baru.

(3) PNS/CPNS Daerah yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi

luar Pemda DIY sepanjang belum menerima remunerasi diberikan

TPP dengan prosentase penerimaan sesuai kinerja instansi peringkat

terbawah.

(4) PNS/CPNS titipan dari luar instansi Pemda DIY sepanjang belum

menerima tunjangan kinerja dari instansi asal diberikan TPP dengan

prosentase penerimaan sesuai kinerja instansi peringkat terbawah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun

2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 22);

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37.1 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Nomor 37.1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH


ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG


Pekerjaan yang

lebih menuntut

kemampuan

kepemimpinan

Pekerjaan yang

lebih menuntut

pemikiran yang

luas dan

mendalam

(komprehensif)

Pekerjaan

yang lebih

menuntut

pemikiran

yang kompleks

Pekerjaan yang

lebih menuntut

kemampuan

manajerial

Pekerjaan yang

lebih menuntut

kemampuan

pengawasan

(supervisi)

Pekerjaan yang

lebih

menuntut

keahlian teknis

Pekerjaan yang

lebih menuntut

keterampilan

teknis

Pekerjaan yang

lebih menuntut

pemikiran yang

sederhana

Pekerjaan yang

berulang-ulang

(rutin) dan

administratif

Pekerjaan yang

lebih menuntut

kekuatan fisik

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

1 Eselon I.b 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 22

2 Eselon II.a (asisten) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 18

3 Eselon II.a (staf ahli) 3 3 1 2 1 0,5 1,5 5 12

4 Eselon II.a Ka. SKPD 2 1 1 2 1,5 0,5 1 1 1 6 11

5Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala

Dinas2 1 1 2 1 1 1 1 7 10

6Fungsional Tertentu Golongan

IV/d - IV/e1,5 1 1 2 1 0,5 0,5 1 8 8,5

7Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag yang

membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 8,5

8 Eselon III.a 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 9 8


Ruang IV/c1 1 1 1,5 1 0,5 0,5 1 10 7,5

10 Eselon III.b 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 11 7


Ruang IV/b1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 12 6,5

12 Eselon IV.a 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 13 6


Ruang IV/a0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,25 0,25 0,5 14 5,5

14 Fungsional Umum Golongan IV 1 1 0,5 1 1 0,25 0,25 15 5

15 Eselon IV.b 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 5


Ruang III/c - III/d0,25 0,25 0,5 1,25 1 0,5 0,25 0,25 0,25 16 4,5

17Fungsional Umum Golongan Ruang

III/c - III/d0,5 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,5 0,25 0,25 17 4,25

18 Eselon V.a 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,5 0,25 0,25 18 4


Ruang III/a - III/b0,25 0,25 0,5 0,75 1 0,5 0,25 0,25 0,25 4


III/a - III/b0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 19 3,75


Ruang II/c - II/d0,25 0,5 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 20 3,5


II/c - II/d0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,75 0,5 0,25 0,25 21 3,25

23 CPNS Golongan III 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 3,25


Ruang II/a - II/b0,25 1 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 22 3


II/a - II/b0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 23 2,75


I/c - I/d0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 24 2,25

27 CPNS Golongan II 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 2,25


I/a - I/b0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 25 1,75

30 CPNS Golongan I 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 26 1

Tanggung

jawab

I.A. PENETAPAN BOBOT PEGAWAI

NO JABATAN

ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN

Klasifikasi

JabatanBobot

UNSUR-UNSUR KLASIFIKASI JABATAN

Kompleksitas

pelaksanaan

kerja

Dampak

pelaksanaan

tugas

Resiko

Sekretariat

DewanDPPKA BAPPEDA

Biro Umum

dan

Protokol

Biro Hukum Pelabuhan

Perikanan Pantai

Rumah Sakit Paru

Respira

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Satpol PPPolisi

KehutananInspektorat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Eselon I.b 22

2 Eselon II.a (asisten) 18

3 Eselon II.a (staf ahli) 12

4 Eselon II.a Ka. SKPD 11 12,1 12,1 12,1 12,1

5 Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas 10 11 11

6 Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e 8,5 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35

10,2 Auditor dan P2UPD

Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag yang

membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD 8,5 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35

7 Eselon III.a 8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

9,6Eselon III.a Inspektur

Pembantu

8 Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c 7,5 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

9 Auditor dan P2UPD

9 Eselon III.b 7

10 Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b 6,5 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15


11 Eselon IV.a 6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

12 Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a 5,5 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05


13 Fungsional Umum Golongan IV 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Eselon IV.b 5

14Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c -

III/d4,5 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

6,6Auditor dan P2UPD (Ketua

tim)

15 Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d 4,25 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

I.B.TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU

KLASIFIKASI JABATAN

BOBOT PEGAWAI

KETERANGANBerlaku Umum

Sesuai Lampiran

I.A

Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya *

Sekretariat

DewanDPPKA BAPPEDA

Biro Umum

dan

Protokol

Biro Hukum Pelabuhan

Perikanan Pantai

Rumah Sakit Paru

Respira

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Satpol PPPolisi

KehutananInspektorat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KLASIFIKASI JABATAN

BOBOT PEGAWAI

KETERANGANBerlaku Umum

Sesuai Lampiran

I.A

Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya *

16 Eselon V.a 4

Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a -

III/b4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4


17 Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b 3,75 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13

18Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c -

II/d3,5 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85

19 Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d 3,25 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

CPNS Golongan III 3,25 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

20 Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b 3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

21 Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b 2,75 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

22 Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d 2,25 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

CPNS Golongan II 2,25 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

23 Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b 1,75 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

24 CPNS Golongan I 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

keterangan

* tambahan bobot 10%

GUBERNUR


HAMENGKU BUWONO X

TTD

No. Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian

Persentase

Pengurangan

Per Hari

1 2 3

Kedisiplinan

1 Frekuensi ketidakhadiran

a. Dengan surat ijin sampai dengan 2 hari 3%

b. Tanpa keterangan yang sah 5%

2

Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan pulang

mendahului sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu)

bulan dan berlaku kelipatannya

0.25%

3Tidak presensi datang (kecuali karena tugas dinas),

tetapi presensi pulang1,5 %

4Presensi datang, tetapi tidak presensi pulang (kecuali

karena tugas dinas)1,5 %

I.C. KRITERIA/SUBKRITERIA PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa hari ini : ………… Tanggal : …………… Jam : …….s/d ………WIB.

tidak dapat melakukan presensi pagi/siang karena melaksanakan tugas dinas :.........

Yogyakarta,

Mengetahui/Menyetujui (*) Hormat Kami,

NIP. NIP.

Ket.(*) : Atasan langsung pegawai yang mengajukan ijin

I.D. SURAT KETERANGAN TIDAK PRESENSI

………......................................................................................................................................................

Di ...................................................................................................................................................................

NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 0

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

Yogyakarta, Januari 2014

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

0 0

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET

KUANT/OUTPUT WAKTU

Jabatan

Unit Kerja

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Nama

I.E. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI

I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s.d. 31Maret

Nama Pegawai yang dinilai :

Kual/

MutuBiaya

Kual/M

utuBiaya

1 2 3 5 7 8 10 12 13 14

00

#REF! 0 0 0 0 0 - #### 600 0 79 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 1 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 1 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 5 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 1 0 79 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 600 0 78 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 1 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 3 0 0 0 0 - #### 3 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

2 0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 0 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0!

30

#REF! 0 0 0 0 0 - #### 0 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0!

4 0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 0 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0!

5 0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

6 0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 12 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 12 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 12 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

0 #REF! 12 0 0 0 0 - #### 12 0 80 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

7 0 #REF! 0 0 0 0 0 - #### 0 0 0 3 0 - #DIV/0! #DIV/0!

1 (tugas tambahan)

1

2 (kreatifitas)

1,00

(Buruk)Nilai Capaian SKP

Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemda DIY TA 2014

4 6 9 11

II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :

I.F PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AK

TARGET

AK

REALISASI

PENGHITUNGAN

NILAI

CAPAIAN

SKPKuant/ Output Waktu

Kuant/

OutputWaktu

40 = 93,02

43

x 100 = 80 80,00

100

3. ASPEK WAKTU

Realisasi waktu (RW)

6

6

= 100 % - 100 % = 0,00 %

1,76 x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW)

1,76 x 6 - 6 4,56 100 = 76,00

6 249,0232558

Jika efisiensi waktu > 24 % 1,76 x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu(RW)

1,76 x 3 - 2

= 3,28

3

= 76 - 109,33 - 100 = 76 - 9,33 = 66,67

1003

76 - x 100 - 100 =

-= 76 - x 100

100Target Waktu (TW)

= x 100 = x6

= 76 - x 100 -

%

Jika efisiensi waktu < 24 % = x 100Target Waktu (TW)

= #### - x 100

100 =Target Kualitas (TK)

Persentase efisiensi waktu = #### - x 100%Target waktu (TW)

2. ASPEK KUALITAS =Realisasi Kualitas (RK))

x

NILAI CAPAIAN SKP :

1. ASPEK KUANTITAS =Realisasi Output (RO)

x 100 = x 100Target Output (TO)

Pengurangan

Perolehan

(100 dikurangi

Kolom 5)

Prosentase

Nilai Berdasar

Bobot Disiplin

(Kolom 6

dikalikan 25%)

Nilai

Capaian

SKP

Nilai

Berdasar

Bobot SKP

(Kolom 8

dikalikan 75%)

jumlah ketidak

hadiran

kecuali cuti

(maksimal 30

hari)

Prosentase

Nilai

berdasarkan

bobot (30-

kolom10/30

dikalikan

kolom 9/750

dikali 75%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Yogyakarta,

Kepala Instansi

Nama

NIP

GUBERNUR


ttd

HAMENGKU BUWONO X

I.G. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN DAN SKP

NO NAMA GOLONGAN BOBOT

DISIPLIN (25%) SASARAN KERJA PEGAWAI (75%)

TOTAL

PROSENTASE NILAI

(Kolom 7 ditambah

Kolom 9)


ttd


LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


91%-100% 81-90% ≤ 80%

1 3 4

1

Keselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam

RKA/DPA, sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD 2% 20 18 16 14 12

Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS2% 20 18 16 14 12

Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan

dalam KA/ DPA 2% 20 18 16 14 12

2) Ketepatan Waktu Penyampaian

Usulan Prorgam Kegiatan

Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik

murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon

penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan1% 10 9 8 7 6

Penilaian kinerja kegiatan Instansi/ SKPD (PKKI) 4.5% 45 40.5 36 31.5 27

Penilaian Perjanjian Kinerja 4.5% 45 40.5 36 31.5 27

Penilaian Kinerja Renja SKPD 4% 40 36 32 28 24

2

A. Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan

pemeriksaan:

- Diperiksa BPK,diberikan bobot 30

- Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20

- Diperiksa Irjen Kemendagri diberikan bobot 10.

Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan:

- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30%;

- Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70%;

- Temuan bersifat Administratif, bobot 40%;

- Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan

- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100%;

- Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50%,

- Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0%;

- Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%).

II.A. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT DAN NILAI KINERJA INSTANSI

NO KRITERIA / SUBKRITERIA INDIKATOR PENILAIANTINGKAT KESESUAIAN

BOBOT NILAI SESUAI BOBOT

B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

2 4 5

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (20%)

A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Keselarasan dan konsistensi Indikator

kinerja dan target program kegiatan

Capaian pelaksanaan indikator sasaran,

program dan kegiatan

1)

14 12

PENGAWASAN (15%)

Proses pemeringkatan menjadi 5 peringkat dilakukan

melalui rumus statistik dengan memperhatikan rerata

dan standar deviasi.

2% 20 18 16

Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal)

32

Std = {(∑[i s/d n] (Xi-Xr)2)/n}½

6%

24 A = jika Xi ≥ (Xr + k Std)

B = jika (Xr + k Std) ≤ Xi < (Xr + k Std)

C = jika (Xr – k Std) ≤ Xi < (Xr + k Std)

D = jika (Xr – k Std) < Xi < (Xr – k Std)

E = Jika Xi ≤ (Xr – k Std)

Xr = (∑[i s/d n] Xi)/n

28

54 48

4% 40 36

n = Banyaknya data

Xi = Data ke i

i = 1,2,3...............n

Xr = Rerata

Std = Standar deviasi / Simpangan baku

k = Besarnya koefisien, dipengaruhi oleh perilaku

data

42 3660

91%-100% 81-90% ≤ 80%

1 3 4

NO KRITERIA / SUBKRITERIA INDIKATOR PENILAIANTINGKAT KESESUAIAN

BOBOT NILAI SESUAI BOBOT

2 4 5

B. Evaluasi SAKIP 3% 30 27 24 21 18

3

Jumlah Total Anggaran yang dikelola

- Anggaran di atas 50 M

- Anggaran 15 - 50 M

- Anggaran di bawah 15 M

Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA 4,0% 40 36 32 28 24

Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ

pendapatan dan atau belanja, laporan semesteran dan laporan akhir tahun,

serta dokumen LS

5,0% 50 45 40 35 30

Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan 4,0% 40 36 32 28 24

Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan 4,0% 40 36 32 28 24

4

Jumlah SDM yang dikelola

- Jumlah Pegawai di atas 501

- Jumlah Pegawai 401 - 500 orang



- Jumlah pegawai 1 - 200 orang

Kelengkapan pembaruan data SIMPEG 2% 20 18 16 14 12

Penyusunan formasi dan bezetting 1% 10 9 8 7 6

1) Peningkatan Kapasitas SDM

Pengadaan Barang/Jasa dengan

Sertifikasi

kelulusan diklat Barang/ Jasa

2% 20 18 16 14 12

2) Penempatan SDM Sesuai dengan

Kualifikasi dan Dukungan

Administrasi Kepegawaian yang

Sesuai.

Kesesuaian penempatan SDM dengan dukungan administrasi kepegawaian (SK

Gubernur)2% 20 18 16 14 12

3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui

Usulan SKPD kepada Gubernur

analisis kebutuhan diklat

3% 30 27 24 21 18

4) Pembinaan secara berjenjang yang

dibuktikan dengan laporan

Pembinaan aparatur PNS secara berjenjang 3% 30 27 24 21 18

5

Volume Barang / Nilai Aset

- Nilai aset di atas 50 M

- Nilai aset di bawah 50 M

Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan 4,5% 45 40.5 36 31.5 27

Keberadaan Kartu Inventaris Barang4,5% 45 40.5 36 31.5 27

Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)4,5% 45 40.5 36 31.5 27

Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang 4,5% 45 40.5 36 31.5 27

6

Pengurusan surat meliputi pencatatan, pengarahan, pengendalian dan

pendistribusian 2% 20 18 16 14 12

Penataan berkas meliputi pengklasifikasian, pengindeksan, penyusunan daftar

isi berkas, daftar berkas/arsip, pemeliharaan dan pengadaan sarana

prasarana3% 30 27 24 21 18

Penyusutan arsip meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan 3% 30 27 24 21 18

Pemanfaatan Arsip meliputi kepastian penemuan kembali dan otentisitas 1% 10 9 8 7 6

Pelaporan progres/perkembangan pengelolaan arsip 1% 10 9 8 7 6

12

1827 21

PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)

A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

PENGELOLAAN ANGGARAN (20%)

Administrasi Keuangan

3%

SAKIP

30 24

1220

PENGELOLAAN ARSIP (10%)

PENGELOLAAN BARANG (20%)

Administrasi Barang Inventaris

2%

Pengurusan Surat, Penataan Berkas,

Penyusutan dan Pemanfaatan Arsip sesuai

ketentuan yang berlaku

18 16 14

14

B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

2% 20 18 16

LEMBAR 2

Klasifikasi InstansiKecukupan Jumlah

SDM

Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan

pada ROPK (Fisik dan Keuangan)Nilai

Nilai Sesuai

Bobot

1 2 3 4 5

Lebih dari 95% 96-100 48-50

90% s/d 95% 91-95 46-47

Kurang dari 90% ≤90 ≤45

Lebih dari 90% 96-100 48-50

85% s/d 90% 91-95 46-47


Lebih dari 85% 96-100 48-50

80% s/d 85% 91-95 46-47


Lebih dari 95 % 96-100 48-50

90% s/d 95% 91-95 46-47


Lebih dari 90% 96-100 48-50

85% s/d 90% 91-95 46-47

85% Kebawah ≤90 ≤45

Lebih dari 85% 96-100 48-50

80% s/d 85% 91-95 46-47


Lebih dari 95% 96-100 48-50

90% s/d 95% 91-95 46-47


Lebih dari 90% 96-100 48-50

85% s/d 90% 91-95 46-47


Lebih dari 85% 96-10048-50

80% s/d 85% 91-95 46-47


(Anggaran kurang dari 15

Milyar dan Toleransi Deviasi

SDM 10%)90% kebawah

B

91% s/d 100%

86% s/d 90%

(Anggaran 15 sampai

dengan 50 Milyar dan

Toleransi Deviasi SDM 15%) 85% kebawah

C

96 % s/d 100 %

91% s/d 95%

B.PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN

Kesesuaian Pelaksanaan Program/Kegiatan (Fisik dan Keuangan) dengan Rencana Operasional Pelaksanaan

Kegiatan (ROPK) dengan Bobot 5%

A

91% s/d 100%

81% s/d 90%

(Anggaran lebih dari 50

Milyar dan Toleransi Deviasi

SDM 20%)

80% kebawah

BOBOT DAN KINERJA INSTANSI JUMLAH PEGAWAI BOBOT

JUMLAH

BOBOT/ NILAI/

RUPIAH

2 3 4 5

I

1 Eselon I.b 22

2 Eselon II.a (asisten) 18

3 Eselon II.a (staf ahli) 12

4 Eselon II.a Ka SKPD 11

5 Eselon II.b Ka Biro/Wakil Kepala Dinas 10

6 Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e 8,5Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha) / Ka.

UPTD8,5

7 Eselon III.a 8

8 Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c 7,5

9 Eselon III.b 7

10 Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b 6,5

11 Eselon IV.a 6

12 Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a 5,5

13 Fungsional Umum Golongan IV 5

Eselon IV.b 5

14 Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d 4,5

15 Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d 4,25

16 Eselon V.a 4

Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b 4

17 Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b 3,75

18 Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d 3,5

19 Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d 3,25

CPNS Golongan III 3,25

20 Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b 3

21 Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b 2,75

22 Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d 2,25

CPNS Golongan II 2,25

23 Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b 1,75

24 CPNS Golongan I 1

NILAI TETAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PROVINSI

TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL INSTANSI

II KINERJA INSTANSI

1

A

1) 100

2) 100

B

2

A

B SAKIP

3

100

4

A

B

1)

2)

3)

4)

5

100

6

100

NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI 500

PERINGKAT KINERJA INSTANSI 2

PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI

90%

NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI

Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program/Kegiatan

II.B. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI :

KLASIFIKAS

I

1

BOBOT INSTANSI

BOBOT INSTANSI

(Dana TPP dibagi Bobot Pegawai Provinsi)

(Bobot Instansi dikalikan Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai Provinsi)

Perencanaan dan Pengendalian Program/Kegiatan

Perencanaan Program/Kegiatan

Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program kegiatan

Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa dengan Sertifikasi

Pengendalian Program/Kegiatan

Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan

Pengawasan

Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal)

Pengelolaan Anggaran

Administrasi Keuangan

Pengelolaan SDM Instansi

Pengelolaan Data Kepegawaian

Peningkatan Kapasitas SDM

Pengurusan Surat, Penataan Berkas dan Penyusutan dan Pemanfaatan Arsip sesuai ketentuan yang berlaku

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI

(Tambahan Penghasilan Maksimal Instansi dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan

Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi)

(Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi dibagi Bobot Instansi)

Penempatan SDM Sesuai dengan Kualifikasi dan Dukungan Administrasi Kepegawaian yang Sesuai

Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Usulan SKPD kepada Gubernur

Pembinaan Secara Berjenjang yang Dibuktikan dengan Laporan

Pengelolaan Barang

Administrasi Barang Inventaris

Pengelolaan Arsip

BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS:

JUMLAH PEGAWAI BOBOT

JUMLAH

BOBOT/

NILAI/

RUPIAH

3 4 5

I


5 Eselon II.b Ka Biro/Wakil Kepala Dinas 10

6 Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e 8,5

Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha)/ Ka.

UPTD8,5

7 Eselon III.a 8


9 Eselon III.b 7


11 Eselon IV.a 6



Eselon IV.b 5



16 Eselon V.a 4












a.

b. NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI

(Sesuai Lampiran II.B)

c. TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

II

a.

b. PERINGKAT KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT 2

c. PERSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BDG/BAG/SEKT/UPT

d. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT

e. NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT

II.C. HASIL PENILAIAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

INSTANSI :

KLASIFIKAS

I

BOBOT DAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1 2

(Tambahan Maksimal Bid/Bag/Sekt/UPT dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan

Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT)

(Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT dibagi Bobot Bid/Bag/Sekt/UPT )

BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

JUMLAH

BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

(Bobot Bidang/Bagian/Sekretariat/UPT dikalikan Nilai Tetap Berdasar Kinerja Instansi)

KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

KESESUAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DENGAN RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN

KEGIATAN (ROPK)

SUBBID/SUBBAG/SEKSI

JUMLAH PEGAWAI BOBOT

JUMLAH

BOBOT/ NILAI/

RUPIAH

3 4 5

I


5 Eselon II.b Ka Biro/ Wakil Kepala Dinas 10

6 Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e 8,5

Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha) / Ka.

UPTD8,5

7 Eselon III.a 8


9 Eselon III.b 7


11 Eselon IV.a 6



Eselon IV.b 5



16 Eselon V.a 4












a.

b. NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

(Sesuai Lampiran II.C)

c. TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL SUBBID/SUBBAG/SEKSI

II

a.

b. PERINGKAT KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI 2

c. PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

d. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

e.NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

KESESUAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DENGAN RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN

KEGIATAN (ROPK)

II.D. HASIL PENILAIAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

INSTANSI :

KLASIFIKAS

IBOBOT DAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

1 2

BOBOT SUBBID/SUBBAG/SEKSI

JUMLAH

BOBOT SUBBID/SUBBAG/SEKSI

(Bobot Subbid/Subbag/Seksi dikalikan Nilai Tetap Berdasar Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT)

KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI

(Tambahan Penghasilan Maksimal Subbid/Subbag/Seksi x Prosentase Penerimaan Tambahan

Penghasilan Berdasarkan Kinerja Subbid/Subbag/Seksi)

(Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Subbid/Subbag/Seksi dibagi Bobot Subbid/Subbag/Seksi)

BULAN TRIWULAN

1 Sekretariat Daerah

2 Biro Tata Pemerintahan

3 Biro Hukum

4 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

5 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

6 Biro Administrasi Pembangunan

7 Biro Organisasi

8 Biro Umum

9 Sekretariat DPRD

10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

11 Inspektorat

12 Satuan Polisi Pamong Praja

13 Dinas Kebudayaan

14 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

15 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

16 Dinas Kesehatan

17 Dinas Sosial

18 Dinas Perhubungan

19Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber

Daya Mineral

20 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

21 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

22 Dinas Pariwisata

23 Dinas Pertanian

24 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

25 Dinas Kelautan dan Perikanan

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

27 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

28 Dinas Komunikasi dan Informatika

29 Badan Kepegawaian Daerah

30 Badan Pendidikan dan Pelatihan

31 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

32 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

33 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

34 Badan Lingkungan Hidup

35 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

37 Rumah Sakit Paru Respira

38 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

39 Sekretariat Parampara Praja

40 Kantor Perwakilan Daerah

41 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

JUMLAH TOTAL

II.E. PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN INSTANSI

NO NAMA INSTANSIJUMLAH

PEGAWAI

BOBOT

INSTANSI

PERINGKAT

INSTANSI

NILAI

TETAP

PENERIMAAN

BULAN TRIWULAN

JUMLAH

JUMLAH TOTAL

II.F. PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS

NONAMA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT

PELAKSANA TEKNIS

JUMLAH

PEGAWAI

BOBOT BIDANG/

BAG/SEKT/UPT

PERINGKAT

BIDANG/

BAG/SEKT/UPT

NILAI TETAP

PENERIMAAN

BULAN TRIWULAN

JUMLAH

JUMLAH TOTAL

II.G. PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN SUBBID/SUBBAG/SEKSI

NO NAMA SUBBID/SUBBAG/SEKSIJUMLAH

PEGAWAI

BOBOT

SUBBID/SUBBAG

/SEKSI

PERINGKAT

SUBBID/SUBBAG

/SEKSI

NILAI TETAP

PENERIMAAN

NAMA INSTANSI :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan:

* Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sudah termasuk penghargaan dari sisa penerimaan tambahan penghasilan berdasar penilaian kinerja instansi peringkat 2 (dua) dan 3 (tiga).

PPH TERIMA BERSIH

II.H. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER BULAN

UNTUK KINERJA INSTANSI PERINGKAT 1*

NO NAMA GOLONGAN BOBOT PEGAWAI NILAI TETAP BERDASAR

KINERJA INSTANSI

PEROLEHAN TPP

BERDASAR KINERJA

INSTANSI

PROSENTASE NILAI DISIPLIN

DAN SKPPENERIMAAN TPP

NAMA INSTANSI :

NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Keterangan:

* Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi bidang/bagian/sekretariat/UPT peringkat 1 sudah termasuk penghargaan dari sisa penerimaan tambahan penghasilan berdasar penilaian kinerja bidang/bagian/sekretariat/

UPT peringkat 2 (dua).

* Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi subbid/subbag/seksi peringkat 1 sudah termasuk penghargaan dari sisa penerimaan tambahan penghasilan berdasar penilaian kinerja subbid/subbag/seksi peringkat 2 (dua).

PPHTERIMA

BERSIH

PENERIMAAN

TPP

II.I. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER BULAN

UNTUK KINERJA INSTANSI PERINGKAT 2,3,4 DAN 5*

NO NAMA GOLONGANBOBOT

PEGAWAI

PERINGKAT

BIDANG/

BAG/SEKT/UPT

PROSENTASE

PENERIMAAN TP

BERDASAR

KINERJA BID/

BAG/SEKT/UPT

NILAI TETAP

BERDASAR KINERJA

BID/ BAG/SEKT/UPT

PEROLEHAN TPP

BERDASAR

KINERJA BID/

BAG/SEKT/UPT

PERINGKAT

SUBBID/SUBBAG/

SEKSI

PROSENTASE

PENERIMAAN TP

BERDASAR

KINERJA BID/

BAG/SEKT/UPT

NILAI TETAP

BERDASAR

KINERJA

SUBBID/SUBBAG/

SEKSI

PEROLEHAN TPP

BERDASAR

KINERJA

SUBBID/SUBBAG/

SEKSI

PROSENTASE

NILAI DISIPLIN

DAN SKP

NAMA INSTANSI :

BULAN PERTAMA BULAN KEDUA BULAN KETIGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GUBERNUR


ttd

HAMENGKU BUWONO X

II.J. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PER TRIWULAN

NO NAMA GOLONGANBOBOT

PEGAWAI

PENERIMAAN TPP

JUMLAH PPH TERIMA BERSIH


ttd


salinanbkd.jogjaprov.go.id/files/43/peraturan/122/pergub-diy-no.-48-tahun... · indonesia tahun...

Documents