repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · partai politik dan...

PARTAI POLITIK DAN KOALISI PEMERINTAHAN

(Studi atas Dampak Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun 2014-

2016 terhadap Dukungan Pada Pemerintahan

Joko Widodo-Jusuf Kalla)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Quwatul Mudrikatiz Zakiyah

NIM: 1113112000017

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1438 H/2017 M

PARTAI POLITIK DAN KOALISI PEMERINTAHAN


2016 Terhadap Dukungan Pada Pemerintahan

Joko Widodo-Jusuf Kalla)

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:


NIM: 1113112000017

Dosen Pembimbing,

Idris Thaha, M.Si

NIP: 19660805 200112 1 001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1438 H/2017 M

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

PARTAI POLITIK DAN KOALISI PEMERINTAHAN (Studi atas Dampak

Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun 2014-2016 terhadap Dukungan pada

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 1 November 2017


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Quwatul Mudrikatiz Zakiyah

NIM : 1113112000017

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

PARTAI POLITIK DAN KOALISI PEMERINTAHAN (Studi atas Dampak

Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun 2014-2016 terhadap Dukungan Pada


dan telah diuji.

Jakarta, 17 November 2017

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Idris Thaha, M.Si

NIP: 19701013 200501 1 003 NIP: 19660805 200112 1 001

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

PARTAI POLITIK DAN PENGUATAN KOALISI (Studi atas Dampak

Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun 2014-2016 terhadap Dukungan Pada


Oleh


1113112000017

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal

17 November 2017 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.

Ketua, Sekretaris,

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si

NIP: 19701013 200501 1 003 NIP: 19770424 200710 2 003

Penguji I, Penguji II,

Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si Suryani, M.Si

NIP: 19720412 200312 1 002 NIP: 19770424 200710 2 003

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 17 November

2017

Ketua Program Studi Ilmu Politik

FISIP UIN Jakarta

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

NIP: 19701013 200501 1 003

v

ABSTRAKSI

Nama :Quwatul Mudrikatiz Zakiyah

Judul : PARTAI POLITIK DAN PENGUATAN KOALISI


2016 terhadap Dukungan Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf

Kalla)

Penelitian ini berusaha melakukan analisis pada dinamika konflik Partai

GOLKAR terhadap pandangan serta sikap yang diambil dalam koalisi

pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.Terbentuknya sebuah koalisi partai

merupakan hasil keputusan bersama para elite partai politik. Namun, dalam hal ini

pada awal mula pembentukan koalisi pendukung calon presiden 2014 terjadi

perbedaan arah dukungan pada tataran elite Partai GOLKAR. Hingga kemudian

konflik ini membawa pada perpecahan dalam Partai GOLKAR, di mana terdapat

dua kubu pemisah yakni Kubu Munas Bali yang menghasilkan keputusan

Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan Kubu Munas Ancol

yang menghasilkan keputusan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai

GOLKAR. Dalam perjalanannya upaya rekonsiliasi Partai GOLKAR untuk

mencapai titik temu konflik elite menjadi menarik, karena bagaimanapun hasil

rekonsiliasi ini akan berpengaruh pada pemerintahan Jokowi-JK kedepannya.

Untuk memahami dinamika yang terjadi serta dampak-dampak terjadiya

konflik dalam elite Partai GOLKAR maka penelitian ini menggunakan

pendekatan teori partai politik, konflik dan koalisi. Penelitian ini menjabarkan

beberapa dampak yang ditimbulkan dari konflik elite Partai GOLKAR. Antar satu

dampak dan dampak lain saling berkaitan, baik itu di internal maupun eksternal

partai, yakni pemerintahan Jokowi-JK. Konflik terlama dalam sejarah Partai

GOLKAR diselesaikan dengan berupaya membangun kembali cita-cita kekaryaan

partai dalam pemerintahan, hal ini tidak hanya menguntungkan bagi partai, namun

juga pemerintahan Jokowi-JK. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

elite Partai GOLKAR dan Pengamat Politik mengikuti pedoman wawancara yang

ada, agar nantinya wawancara yang dilakukan tidak keluar dari fokus penelitian.

Kata kunci: Partai GOLKAR, Elite, Resolusi Konflik, Dualisme Kepemimpinan,

koalisi pemerintahan.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah

SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam dicurakan kepada Nabi Muhammad

SAW, rasul yang telah membawa umatnya semua dari kegelapan pada masa yang

terang benderang hingga saat ini.

Skripsi yang berjudul “PARTAI POLITIK DAN KOALISI

PEMERINTAHAN (Studi atas Dampak Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun

2014-2016 terhadap Dukungan Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)”

disusun dalam rangka mmenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjanan Sosial

(S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari betul dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna,

dan masih banyak kekurangan. Tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai

pihak, penulis menyadari betul penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dede Rosyada, M.A, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, beserta seluruh staff dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Zulkifli, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staff dan

jajarannya.

3. Dr. Iding Rasyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas bimbingan,

kritikan dan dorongannya selama ini.

vii

4. Suryani, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas bimbingan, kritikan dan

dorongannya selama ini.

5. Idris Thaha, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini,

Terima kasih atas bimbingan, kritikan dan dorongannya selama

penelitian ini.

6. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah.

7. T.B. Ace Hasan, Firman Soebagyo dan Siti Zuhro yang telah bersedia

meluangkan waktu untu diwawancara dan memberikan masukkan pada

penelitian ini.

8. Orang tua tercinta Bustanuddin Jamal dan Sukmayeti, serta kedua

kakak (Taqiyul Mubarak dan Kasyful Qulub) yang selalu memeberikan

do'a, dukungan dan dorongan kepada penulis untuk dapat

menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

9. Muhamad Alvi Saputra, terima kasih banyak untuk waktu, do'a,

dukungan dan dorongan yang diberikan pada penulis untuk dapat

menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

10. Sahabat seperjuangan penulis sejak awal kuliah Rowdoh, Erika, Putri,

Yuni, Faizah, Ica, Uul, Ka Ifah dan Teteh Novi.

11. Sahabat sedari kecil yang selalu mendo’akan, menemani dan

mendukung, Rizny, Nabilah, Sarah, Jehan, Ami, Nanda, Ica, Dyah,

Hanana dan Amanda.

12. Teman-teman di Program Studi Ilmu Politik A 2013, Resti, Diah, Amel,

Anis, Tiara, dan banyak lainnya yang telah mewarnai kehidupan kuliah

penulis selama 4 tahun lebih.

13. KKN TEROPONG 177, Ummi, Naya, Yulia, Ica, Lia, Alvi, Satrio,

Anhar, Dandy, Ardi, terima kasih atas dukungan dan hubungan

keluarga yang tetap terjalin setelah KKN selesai.

14. Kanda, Yunda, Adinda di HMI Komfisip yang selalu menjadi motivasi

penulis agar terus menjadi insan yang lebih baik lagi.

viii

15. Yunda dan adinda-adinda di Kohati Komfisip dan Kohati Cab. Ciputat.

Lini, Ghayda, Hilda, Zahra, Tami, Azizah, dan banyak yang tidak bisa

disebutkan. Terima kasih atas waktu yang berharga selama ini.

16. Teman kerja di Akreditasi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Putri,

Ka Ara, Ka Rizka, Ka Renggi, Ka Rahmi dan Ka Ivan.

Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penelitian ini dapat selesai

dengan baik. Penulis berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT

membalas kebaikan mereka. Namun demikian, penulis bertanggungjawab penuh

atas segala kekurangan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang membangun

sangat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Depok, 1 November 2017


ix

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .......................................................... iiii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ........................................................ ivii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ...................................... iv

ABSTRAKSI .......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Pertanyaan Masalah ..................................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ............................................. 10

C.1. Tujuan ................................................................................................. 10

C.2. Manfaat Penelitian .............................................................................. 10

D. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 11

E. Metode Penelitian....................................................................................... 15

E.1. Jenis Penelitian ................................................................................... 16

E.2. Sumber dan Jenis Data ........................................................................ 17

E.3. Teknik Pengumpulan Data.................................................................. 17

E.4. Teknik Analisis ................................................................................... 19

F. Sistematika Penelitian ................................................................................ 19

BAB II KERANGKA TEORETIS .................................................................... 20

A. Teori Partai Politik ..................................................................................... 20

A.1. Pembentukan Partai Politik ................................................................. 20

A.2. Fungsi Partai Politik............................................................................ 22

B. Koalisi Pemerintahan ................................................................................. 25

B.1. Divided Govenment ................................................................................ 28

x

C. Elite Partai Politik ...................................................................................... 29

C.1. Elite Partai........................................................................................... 29

C.2. Konflik Elite ........................................................................................... 33

BAB III GAMBARAN UMUM.......................................................................... 35

A. Sejarah Partai GOLKAR dalam Pemerintahan di Indonesia ..................... 35

B. Pola Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan Partai GOLKAR ........ 38

B.1. Sejarah Kepemimpinan Partai GOLKAR ........................................... 38

B.2. Pengambilan Keputusan Partai GOLKAR ......................................... 40

C. Konflik Elite Partai GOLKAR Pasca Reformasi ....................................... 42

BAB IV KONFLIK ELITE PARTAI GOLKAR ............................................. 46

A. Dampak Konflik Elite terhadap Internal Partai GOLKAR ........................ 47

A.1. Kaderisasi Partai yang Tidak Berjalan................................................ 47

A.2. Krisis Kepemimpinan Partai GOLKAR ............................................. 50

A.3. Dualisme Kepemimpinan Partai GOLKAR ....................................... 55

A.4. Pemecatan Kader dan Pencopotan Jabatan ......................................... 60

A.5. Ketidakpastian Arah dukungan Politik Partai GOLKAR ................... 62

A.6. Kegagalan dalam Pilkada.................................................................... 64

B. Dampak Konflik Elite Partai GOLKAR terhadap Pemerintahan Joko

Widodo-Jusuf Kalla ... ............................................................................... 66

B.1. Penyelesaian Konflik Elite Partai GOLKAR ........................................ 66

B.2. Keterlibatan Pemerintah terhadap Upaya Penyelesaian Konflik

Internal Partai GOLKAR .................................................................... 75

B.3. Perubahan Arus Koalisi Partai GOLKAR pada Pemerintahan Joko

Widodo-Jusuf Kalla............ ................................................................ 79

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 93

A. Kesimpulan ................................................................................................ 93

B. Saran ........................................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 95

xi

DAFTAR TABEL

Tabel I.A.1 Perolehan Suara Partai GOLKAR dalam Pileg 2014 ……..3

Tabel III.A.1 Perolehan Suara Partai GOLKAR dalam Pemilu Legislatif

Tahun 1999-2014 ..............................................................42

Tabel IV.A.2.1 Faktor-Faktor Kegagalan ARB Memimpin Partai

GOLKAR Menurut SOKSI ..............................................53

Tabel IV.A.3.1 Kepengurusan Hasil Munas Bali dan Munas Ancol..........59

Tabel IV.A.4.1 Nama-Nama Kader Partai GOLKAR yang Dipecat pada

Munas Partai GOLKAR di Bali .......................................61

Tabel IV.A.6.1 Perbandingan Perolehan Kemenangan Partai Politik

dalam Pileg dan Pilkada Serentak 2015 ............................64

Tabel IV.B.1 Tabel Pengurus Partai GOLKAR tahun 2016-2021..........71

Tabel IV.B.3.1 Tabel Perolehan Suara Partai Politik Nasional Pemilu

2014………………………………………………………82

Tabel IV.B.3.2 Tabel Peta Koalisi Menjelang Pilpres 2014……………...87

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.B.2.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan Partai GOLKAR.....42

xiv

DAFTAR SINGKATAN

AL : Agung Laksono

ARB : Aburizal Bakrie

Capre/ cawapres : Calon presiden dan calon wakil presiden

DPD : Dewan Pimpinan Daerah

DPP : Dewan Pimpinan Pusat

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

Jokowi-JK : Joko Widodo dan Jusuf Kalla

KIH : Koalisi Indonesia Hebat

KMP : Koalisi Merah Putih

KPPP : Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah

Munas : Musyawarah Nasional

Munaslub : Musyawarah Nasional Luar Biasa

Partai GOLKAR : Partai Golongan Karya

PDI Perjuangan : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pileg : Pemilihan Umum Legislatif

Pilpres : Pemilihan Umum Presiden

PPPG : Presidium Penyelamat Partai GOLKAR

Rapimnas : Rapat Pimpinan Nasional

Sekjen : Sekretaris Jendral

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika konflik dalam perpolitikan Partai Golongan Karya (GOLKAR)1

selalu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam. Seperti ketika perbedaan

pandangan para elite Partai GOLKAR dalam bersikap dan menentukan arah

dukungan terhadap pemerintahan yang ada kemudian menghadirkan friksi dalam

tataran elite partai.

Friksi yang hadir dalam tataran elite Partai GOLKAR seringkali hadir pada

dua momentum besar partai, yakni pemilihan umum (pemilu) dan Musyawarah

Nasional (Munas) Partai GOLKAR. Menyoroti Partai GOLKAR ketika menjelang

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 friksi yang hadir dalam tataran elite ini

kemudian melebar pada konflik berkepanjangan hingga melahirkan dualisme

kepemimpinan dalam partai pada Desember 2014.

Kepemimpinan pusat Partai GOLKAR mengalami perpecahan menjadi dua

(dualisme kepemimpinan). Kedua kubu sama-sama berasal hasil dari forum

pengambilan keputusan tertinggi partai yang berbeda, yakni Musyawarah

Nasional (Munas) Partai Golkar. Kubu pertama menyelenggarakan Munas di Bali

dengan menghasilkan calon tunggal, Aburizal Bakrie (ARB) sebagai ketua. Kubu

kedua menyelenggarakan Munas di Ancol dengan menghasilkan keputuan Agung

Laksono (AL) menang sebagai ketua umum mengalahkan dua calon lainnya.

1 Penggunaan nama GOLKAR berdasarkan pada AD/ART Partai Golkar BAB I Pasal 1

yang berbunyi:

“Pasal 1 Partai ini bernama Partai Golongan Karya disingkat Partai GOLKAR.”

2

Kubu Munas Bali menilai pelaksanaan Munas Ancol oleh Agung Laksono

dan kawan-kawan tidak legitimated (sah) lantaran hanya diikuti sebagian kecil

pemilik suara dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPD II. Di sisi lain, kubu

Munas Ancol menilai Munas Bali yang dilaksanakan kubu ARB cacat karena

berjalan tidak demokratis. Saat itu, pendukung ARB dituding sengaja

mengondisikan agar tidak muncul calon ketua umum lain demi terpilihnya ARB

secara aklamasi.2

Kehadiran dua kubu yang berbeda ini kemudian membentuk lebih banyak

lagi perbedaan-perbedaan, seperti halnya pasca terselenggaranya Pilpres 2014.

Perbedaan yang hadir dari kedua kubu yakni pada keputusan kedua kubu yang

saling bertentangan, di mana Kubu Munas Bali menginginkan untuk tetap berada

dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi pemerintahan dan Kubu Munas

Ancol yang mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Melihat pada eksistensi Partai GOLKAR hingga saat ini yang tetap berada

dalam posisi tiga besar perolehan suara partai politik terbanyak pada Pemilihan

Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014, tentu menjadikan Partai GOLKAR sebagai

sebuah partai yang dianggap mapan dan dewasa dalam perpolitikan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan Partai GOLKAR mampu bertahan menjadi sebuah partai

besar dan tetap memenangkan pemilu hingga saat ini, meskipun sejak reformasi

Partai GOLKAR beberapa kali menghadapi konflik.

2 Scipto, “Beda Munas Bali dan Munas Ancol”, nasional.sindonews.com, 17 Maret 2015.

3

Tabel I.A.13

Perolehan Suara Partai GOLKAR dalam Pileg 2014

No Partai Politik Presentase

1 PDI Perjuangan 18,95%

2 Partai GOLKAR 14,75%

3 Partai Gerindra 11,81%

Jumlah presentase perolehan suara Partai GOLKAR dalam Pileg 2014

sebesar 14,75% yakni dengan menghasilkan sebanyak 18.432.312 jumlah suara

dalam pemilu,4 menjadikan Partai GOLKAR sebagai pemenang pemilu kedua

setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Menjadi sebuah

peluang besar bagi Partai GOLKAR memenangkan suara dalam Pilpres 2014.

Keputusan ARB untuk tidak mencalonkan diri dalam Pilpres 2014 menjadi

titik awal friksi dalam tataran elite semakin berkembang. Dukungan Partai

GOLKAR melalui ARB diberikan secara resmi kepada Prabowo Subianto pada

20 Mei 2014. AL dan sebagian elite menolak keputusan ARB untuk mendukung

Prabowo dan secara terang-terangan menyatakan mendukung Jokowi-JK.5

Menjelang pemilihan umum presiden dan wakil Presiden 2014 terjadi

perbedaan arah dukungan dalam Partai GOLKAR6, hal ini kemudian menjadi

awal mula dinamika konflik elite yang terjadi dalam tubuh Partai GOLKAR.

3 Diolah dari data KPU, “SK KPU Nomor 411/kpts/KPUTAHUN2014 tentang Penetapan

Hasil Pemilu Angota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional

dalam Pemilu Tahun 2014. 4 KPU, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan

Suara Sah”. 5 Rahmat Fiansyah, “Akan Ada Pertarungan Besar JK Memperebutkan Gerbong

GOLKAR”, nasional.kompas.com, 20 Mei 2014, 6 Armin, “Konflik Partai GOLKAR ”, www.kompasiana.com, 2014.

http://www.kompasiana.com/

4

Friksi-friksi yang muncul dalam internal Partai GOLKAR ini bermula ketika ARB

dinilai oleh beberapa elite tidak mampu menghadirkan kader partai untuk maju

dalam pemilu, ketika pada saat Pileg 2014 itu Partai GOLKAR mampu meraih

suara tinggi kedua. Beberapa elite ini kemudian menilai ARB telah gagal menjadi

ketua umum karena proses kaderisasi partai yang tidak berjalan dengan

semestinya.

Tidak berapa lama setelah pernyataan resmi ARB mendukung Prabowo,

friksi dalam tataran elite Partai GOLKAR semakin terlihat ketika Wakil Ketua

Umum Partai GOLKAR Agung Laksono menyatakan dukungan sebaliknya dan

malah memberikan dukungan terhadap pasangan Jokowi-JK. Dukungan yang

diberikan Agung Laksono berlandaskan pada kekecewaan pada ARB untuk tidak

maju dalam Pilpres maupun mendukung kader lain (Jusuf Kalla).

Perbedaan mengenai arah dukungan ini kemudian menyebabkan Partai

GOLKAR terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu ARB yang memberikan

dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Prabowo-Hatta, serta kubu Agung Laksono yang memberikan dukungan terhadap

Jokowi-JK sebagai calon presiden dan wakil presidan.

Setelah beralangsungnya Pemilihan Umum Presiden 2014 dan terpilihnya

Jokowi-JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, situasi ini lantas

semakin memperkeruh suasana di tataran elite Partai GOLKAR. ARB tetap

berupaya mempertahankan dukungannya terhadap KMP, dan menyatakan bahwa

Partai GOLKAR berada pada posisi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Ketidaksepahaman kemudian muncul dari Kubu AL dan beberapa kalangan elite

5

Partai GOLKAR, mereka menyatakan diri siap mendukung pemerintahan di mana

dalam pemerintahan terdapat JK yang tidak lain merupakan salah satu elite senior

Partai GOLKAR.

ARB dinilai telah gagal membawa Partai GOLKAR pada kemenangan

Pilpres 2014. Beberapa elite menilai bahwa keputusan ARB terlalu gegabah untuk

tidak masuk dalam pemerintahan Jokowi-JK. Elite-elite yang menolak kemudian

menegaskan kembali mengenai ideologi kekaryaan Partai GOLKAR yang harus

diwujudkan dalam pemerintahan dan tidak bisa berjalan maksimal jika

dilaksanakan dalam oposisi pemerintahan.

Konflik elite yang berkepanjangan di internal Partai GOLKAR berdampak

pada kehadiran dualisme kepemimpinan partai. Kedua kubu yang saling

bertentangan sama-sama melaksanakan Munas Partai GOLKAR di dua lokasi

berbeda. Kehadiran dua kubu antar munas ini semakin memperjelas bahwa dalam

tataran elite partai terjadi suatu krisis kepemimpinan, yakni setiap keputusan yang

diambil oleh ARB selalu mendapat pertentangan. Elite yang berkuasa (ARB)

berupaya mempertahankan kedudukannya dan elite yang menentang (Kubu AL)

berupaya menggantikan kedudukan elite yang berkuasa.

Upaya penyelesaian konflik dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR yang

terjadi sejak tahun 2014 berakhir dengan diselenggarakannya Musyawarah

Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai GOLKAR di Bali, 15-17 Mei 2016. Hasil

Munaslub merekomendasikan Partai GOLKAR keluar dari Koalisi Merah Putih

dan bergabung dengan koalisi pemerintahan. Hasil Musyawarah menetapkan

Setya Novanto sebagai nahkoda baru Partai GOLKAR. ARB kemudian

6

ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina yang nantinya bisa memberi

rekomendasi calon presiden yang akan dicalonkan Partai GOLKAR.7

Jika melihat pada sejarahnya, Partai GOLKAR dan pemerintahan

merupakan gambaran yang sulit untuk dipisahkan. Selama lebih dari tiga

dasawarsa, Partai GOLKAR menjadi salah satu kekuatan utama pemerintahan

rezim Orde Baru. Ketika runtuhnya rezim Orde Baru tidak lantas kemudian turut

menumbangkan Partai GOLKAR dalam perpolitikan di Indonesia.

Pasca reformasi, beberapa kali Partai GOLKAR sempat memutuskan untuk

menolak bergabung pada posisi pemerintahan dan memilih tetap mempertahankan

koalisi sebelum pemilu yakni berada pada oposisi pemerintahan setelah

kekalahannya dalam pemilu. Seperti halnya pada pemilu 2004, pada saat itu Partai

GOLKAR di bawah pimpinan Akbar Tandjung pasca kekalahan Wiranto dan

Salahuddin Wahid dalam putaran pertama dan di putaran kedua mendukung

Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi. Keputusan untuk tidak

mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan JK menghadirkan friksi dalam

tataran elite partai pada saat itu.

Hingga pada saat kekalahan Megawati-Hasyim, Partai GOLKAR di bawah

pimpinan Akbar Tandjung sepakat membentuk koalisi oposisi pemerintahan.

Namun, Keputusan untuk berada pada koalisi oposisi pemerintahan ternyata tidak

terbentuk dengan permanen. Ketika pergantian kekuasaan berlangsung, dan JK

terpilih menggantikan Akbar Tandjung, maka berubah pula arah dukungan Partai

GOLKAR menjadi partai pendukung pemerintahan.

7 Angga Sukma,“Jadi Ketum Partai GOLKAR Setya Novanto akan bela Jokowi”,

nasional.tempo.co, 19 Mei 2016.

7

Pembentukkan koalisi-koalisi partai politik dilakukan guna memenangkan

pemilu. Gabungan koalisi partai-partai besar dianggap mampu merepresentasikan

kemenangan dalam Pilpres. Hingga kemudian tarik-menarik dukungan Partai

GOLKAR menjadi penting untuk merepresentasikan koalisi mana yang

diperkirakan akan memenangkan pemilu.

Upaya-upaya penguatan koalisi kemudian tidak hanya dilakukan pada saat

proses menuju pemilihan umum akan berlangsung, namun juga tatkala

pemerintahan sudah terbentuk dan sudah berjalan. Pada saat proses pembentukan

dukungan calon presiden dan wakil presiden, koalisi dibentuk untuk menguatkan

dan memperbesar kemungkinan menang pasangan calon presiden dan wakil

presiden. Pasca berlangsungnya pemilihan, bentuk koalisi partai politik ini yang

menentukan mana koalisi yang akan menjadi pendukung pemerintah dan berada

di pihak oposisi. Semakin besar dukungan partai terhadap pemerintah terpilih,

semakin besar kemungkinan keberlangsungan jalannya pemerintahan tanpa

hambatan.

Perubahan arah dukungan Partai GOLKAR sebelum dan sesudah terjadinya

konflik ellite menjadi sorotan panjang di Indonesia selama beberapa tahun, sejak

2014 hingga 2016. Sebelum terjadi konflik Partai GOLKAR, di bawah

kepemimpinan ARB, Partai GOLKAR menyatakan dukungan terhadap KMP

yang merupakan koalisi pendukung Prabowo-Hatta. Namun, perubahan arah

koalisi Partai GOLKAR berubah setelah dilaksanakannya Munaslub Partai

GOLKAR dan menghasilkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum

Partai GOLKAR. Partai GOLKAR di bawah kepemimpinan Setya Novanto

8

menyatakan perubahan sikap partai dengan memberikan dukungan terhadap

pemerintah Jokowi-JK.

Setelah terpilihnya Setya Novanto, dan pernyataan dukungan Partai

GOLKAR terhadap pemerintah Jokowi-JK. Dukungan yang diberikan Partai

GOLKAR terhadap pemerintah semakin jelas pada perombakan kabinet jilid 2.

Pada perombakan kabinet jilid 2, Presiden Jokowi memasukkan sejumlah nama

tokoh yang berasal dari partai-partai yang baru bergabung dalam koalisi

pemerintahan, seperti Erlangga Hartanto dari Partai GOLKAR dan Asman Abnur

dari PAN.8 Masuknya Erlangga Hartanto yang berasal dari Partai GOLKAR

sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husein yang berasal dari

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam jajaran Kabinet Kerja Joko Widodo

dan Jusuf Kalla merupakan indikasi kuat bergabungnya Partai GOLKAR dalam

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang saat ini menjadi koalisi pendukung

pemerintahan.

Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia dan telah banyak mengalami

pasang-surut dalam perpolitikan di Indonesia, Partai GOLKAR dianggap lebih

matang dalam menghadapi konflik dibanding dengan partai-partai lainya yang

sebagian besar lahir pasca reformasi. Pada dasarnya konflik bukanlah sesuatu

yang dapat dihindari oleh tiap-tiap individu maupun organisasi manapun,

termasuk Partai GOLKAR.

Konflik berkepanjangan dalam tataran elite Partai GOLKAR beberapa

waktu lalu berdampak besar bagi kehidupan partai hingga dampak terbesar yang

8 NN, “Perombakan Kabinet Figure Goklkar dan PAN Jadi Menteri ”, www.bbc.com, 27

Juli 2016.

http://www.bbc.com/

9

terjadi adalah dualisme kepemimpinan selama satu tahun lebih. Dampak lainnya

akibat konflik elite Partai GOLKAR yang berkepanjangan adalah ketidakpastian

mengenai arah dukungan Partai GOLKAR terhadap Pemerintahan Jokowi-JK

yang baru berjalan pada saat itu.

Hal ini merupakan titik fokus peneliti, bagaimana dinamika konflik yang

terjadi di dalam tubuh Partai GOLKAR serta perbedaan pandangan para elite

Partai GOLKAR menempatkan partai dalam posisi pemerintahan atau dalam

oposisi pemerintahan. Oleh karenanya penelitian ini berjudul Partai GOLKAR

dan Penguatan Koalisi Pemerintahan (Studi atas Dampak Konflik Elite

Partai GOLKAR terhadap Dukungan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf

Kalla).

B. Pertanyaan Masalah

Fokus penelitian ini adalah berupaya melihat dinamika konflik yang terjadi

serta mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari konflik berkepanjangan

internal Partai GOLKAR tahun 2014-2016, adapun pertanyaan penelitiannya

adalah

1. Apa dampak yang dihadirkan dari konflik elite Partai GOLKAR terhadap

internal partai?

2. Apa pengaruh konflik elite Partai GOLKAR terhadap pemerintahan

Jokowi-JK?

10

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas konflik elite Partai Golkar tahun

2014-2016 merupakan konflik terlama yang terjadi dalam internal Partai

GOLKAR. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah melihat secara

jelas apa saja dampak yang ditimbulkan akibat konflik elite Partai GOLKAR, baik

itu di internal partai maupun eksternal partai. Bagaimana Partai GOLKAR tetap

mempertahankan posisinya di perpolitikan Indonesia dan tetap mengupayakan

agar selalu berada dalam pemerintahan. Meskipun sempat beberapa kali Partai

GOLKAR menyatakan berada pada oposisi pemerintah, namun tidak berapa lama

Partai GOLKAR menyatakan diri berada pada barisan pendukung pemerintah.

Perubahan sikap dan pandangan Partai GOLKAR sebelum dan sesudah terjadinya

konflik dualisme kepemimpinan dalam menyikapi posisi di pemerintahan ini

kemudian menjadi fokus utama peneliti lebih lanjut dalam penulisan.

C.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis, diharapkan memberikan gambaran untuk memahami

bagaimana dinamika yang terjadi dalam Partai GOLKAR, dan mengetahui

faktor-faktor penyebab konflik pada suatu partai yang di kemudian hari hal

ini bisa diantisipasi.

2. Manfaat Praktis, untuk memenuhi tugas akademik sebagai syarat dan

kewajiban untuk mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) Program Studi

ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiniversitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

11

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat banyak sekali

penelitian yang membahas mengenai Partai GOLKAR dan kiprah

perpolitikannya. Dari sekian banyak penelitian tersebut, beberapa penelitian yang

berfokus pada sistem kepartaian dan dinamika konflik dirasa sesuai dengan

bahasan dalam penelitian ini dan dapat jadikan sebagai tinjauan pustaka,

diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riska Zakiah.9 Penelitian ini ingin

melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan Partai GOLKAR

dalam mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada bursa Pemilihan

Umum tahun 2014 lalu. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana eksistensi

Partai GOLKAR dalam perpolitikan di Indonesia.

Penelitian tersebut menggunakan teori behavioralisme, teori kepemimpinan,

dan teori konflik elite. Metode penelitian yang digunakan dalam metode

penelitian kualitatif, yang didasari pada hasil wawancara, dokumentasi,

penelusuran literatur-literatur yang sesuai. Dalam menguatkan data, penelitian

tersebut melakukan wawancara dengan dua tokoh Partai GOLKAR yaitu Indra J.

Piliang dan Sabil Rachman.

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan kegagalan Partai GOLKAR dalam mengusung Aburizal Bakrie

sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden tahun 2014,

dibatasi ke dalam sebab yang berlandaskan pada faktor internal dan faktor

9 Riska Zakiah, “Kegagalan Partai GOLKAR dalam Mengusung Aburizal Bakrie sebagai

Calon Presiden RI dalam Pilpres Tahun 2014”, (Program Sarjana Ilmu Politik, Universitas Islam

Negeri Jakarta, 2015).

12

eksternal. Faktor internal pertama yang menjadi penyebab ialah gaya

kepemimpinan Aburizal Bakrie yang tergolong otokrat, sehingga dalam

pengambilan kebijakan Partai GOLKAR dirasa banyak yang tidak sesuai. Faktor

internal kedua, konflik internal Partai GOLKAR sebelum dan sesudah Pemilihan

Umum Presiden tahun 2014. Faktor eksternal pertama, lemahnya strategi

marketing (pemasaran) politik terlihat pada lemahnya dua aspek utama yaitu

produk dan promosi dengan tidak mempertimbangkan elektabilitas produk dan

keinginan pasar. Faktor eksternal kedua, kurangnya pengaruh Partai GOLKAR

dalam Koalisi Merah Putih.

Sedikit banyak penelitian ini memiliki benang merah dengan penelitian

yang dilakukan Riska Zakiah. Penelitian ini berusaha menjelaskan lebih dalam

mengenai salah satu faktor yang menjadi penyebab gagalnya Aburizal Bakrie

sebagai presiden, dan akhirnya menjadi salah satu faktor mengapa sempat terjadi

perpecahan di dalam Partai GOLKAR. Peneliti berupaya mengembangkan

penelitian ini dan menggali lebih jauh faktor apa yang menyebabkan terjadinya

perpecahan dalam menentukan dukungan pada pemerintah Jokowi-JK.

Kedua, Penelitian Iswarizona Purba yang menyoroti signifikansi

kepemimpinan Akbar Tandjung sehingga Partai GOLKAR mengalami kemajuan

yang cukup pesat.10

Banyak kalangan yang percaya pada kinerja Akbar Tandjung

sehingga Partai GOLKAR mengalami kemajuan dan menjadi partai yang begitu

10

Iswarizona Purba, 2009, “Kiprah Partai GOLKAR dalam Pentas Politik Nasional di

bawah Kepemimpinan Akbar Tandjung”, Program Sarjana Universitas Sumatra Utara, Jurusan

Ilmu Politik.

13

diperhitungkan pada masanya. Dalam tulisan ini objek yang menjadi fokus

penelitian adalah Partai GOLKAR secara nasional.

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kepemimpinan Akbar

Tandjung dalam Partai GOLKAR mampu membawa perubahan internal dan

konsolidasi organisasi dengan baik. Meskipun jika melihat pada proses pemilihan

Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum mengalami konflik internal di dalam tubuh

Partai GOLKAR, hingga mengakibatkan hengkangnya beberpa elite partai.

Namun, pada saat itu Akbar Tandjung dianggap mampu membawa Partai

GOLKAR melalui masa transisi yang sulit pasca reformasi. Partai GOLKAR di

bawah kepemimpinan Akbar Tandjung juga dianggap mampu mempertahankan

eksistensinya dalam Pemilu 1999 dan 2004.

Menelaah dari penelitian ini, dapat disimpulkan bagaimana peran elite

memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan dalam diri partai. Partai

GOLKAR yang di masa awal kepemimpinan Akbar Tandjung sedang mangalami

masa transisi menuju partai yang lebih demokratis. Konflik internal juga sempat

menghampiri tataran elite Partai GOLKAR pada waktu itu, di mana perebutan

kekuasaan tetap tidak bisa dihindari hingga mengakibatkan hengkangnya

beberapa elite Partai GOLKAR dan membentuk partai baru.

Berbeda dengan penelitian ini, peneliti berusaha lebih dalam mengkaji dan

menelisik siapa-siapa saja elite yang berperan dalam upaya penyelesaian konflik

dualisme kepemimipinan Partai GOLKAR beberapa waktu lalu. Lebih dalam,

peneliti berusaha mengaitkan peran ganda yang dijalani Jusuf Kalla sebagai elite

14

Partai GOLKAR dan juga sebagai pemerintah, dalam upaya penyelesaian konflik

dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Hendra Sunandar.11

Penelitian ini

merupakan hasil analisis terjadinya divided government pada pemerintahan

Jokowi-JK yang dipandang sebagai sebuah dampak dari perpaduan sistem

presidensialisme-mulitpartai di Indonesia yang menurut beberapa ilmuan dinilai

sebagai sebuah wujud kombinasi sistem pemerintahan yang menyulitkan bagi

efektivitas pemerintahan. Terlebih, jika kombinasi tersebut menghasilkan

pemerintahan yang terbelah (divided government) yang diasumsikan akan memicu

kebuntuan dan kesulitan antara eksekutif dengan legislatif untuk mencapai

keputusan bersama. Penelitian ini kemudian dilakukan sebagai bentuk uji asumsi

teoritik divided government pada pemerintahan Jokowi-JK.

Hasil penelitian ini kemudian menemukan bahwa divided government yang

terjadi dalam pemerintahan Jokowi-JK disebabkan oleh faktor ketidakmampuan

eksekutif dalam membangun koalisi presidensial yang mencapai perolehan

mayoritas dalam legislatif. Diungkapkan bahwa situasi divided government yang

terjadi di Indonesia hanya terjadi dalam ranah struktural dan bukan sebagai

sebuah fenomena yang akan menghambat eksekutif untuk dapat membangun

kesepakatan dengan legislatif. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa

dinamika dalam partai yang berubah-ubah dapat berpengaruh pada situasi divided

government yang tidak kuat. Dalam artian, konflik internal partai seringkali

11

Hendra Sunandar, “Analisis Ssitem Presidensialisme-Multipartai di Indonesia (Studi atas

Divided Government dalam Relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)”,,

(Program Sarjana Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

15

menjadi faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan arah koalisi partai

politik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menjadi argumen kuat peneliti untuk lebih

jauh peneliti kembangkan bagaimana keterkaitan konflik internal Partai GOLKAR

hingga kemudian melahirkan dualisme kepemimpinan berdampak pada efektivitas

dan keberlangsungan sistem pemerintahan Jokowi-JK. Bahwa perubahan-

peruahan arah koalisi partai akibat konflik elite dapat mempengaruhi apakah

sistem pemerintahan akan mengalami divided government secara terus menerus

atau tidak.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kata 'metode' dan

'metodologi' sering dicampuradukkan dan disamakan. Padahal keduanya memiliki

arti yang berbeda. Kata 'metodologi' berasal dari kata Yunani 'methodologia' yang

berarti 'teknik' atau 'prosedur'. Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran

umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis (theoretic

perspectives) suatu penelitian. Sedangkan kata 'metode' menunjuk pada teknik

yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara dan obeservasi.12

Dalam sebuah penelitian, sebaiknya dapat memadupadankan antara teknik

yang digunakan dan alur pemikiran umum serta gagasan teoretis yang baik.

Penulis yakin bahwa baik metode maupun metodologi, dalam konteks penelitian

kualitatif, saling mengandalkan satu sama lain. Seperti misalnya dalam uraian-

uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif

12

J.R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteritis dan Keunggulannya).

(Jakarta: PT. Grasindo, 2010). hal, 1-2.

16

adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.

Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti

menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di

permukaan saja. Kedalaman ini mencirikan metode kualitatif, sekaligus sebagai

faktor unggulan. Seperti fenomena gunung es di mana yang nampak di permukaan

hanya kecil, tetapi yang berada di bawahnya justru yang besar dan kuat.13

Menurut Lexy J. Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian

ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial

secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 14

E.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif

dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan kajian

pustaka (Library Research) yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian kualitaif

merupakan sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis dalam penelitiannya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif jauh

lebih subjektif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Kajian pustaka

merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Kajian pustaka

merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan

informasi melalui dekumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar,

maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

13

Ibid. 14

Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. (Jakarta:

Salemba Humanika, 2010), hal.9.

17

Adapun teknik penulisan penelitian ini penulis berpedoman pada aturan

aturan penulisan yang ditetapkan oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

E.2. Sumber dan Jenis Data

E.2.1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti berasal

dari sumbernya. Data Primer ini dapat berupa bentuk verbal atau kata-kata yang

dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adanya informan yang

berkenaan dengan variabel yang diteliti.15

Data ini diperoleh langsung oleh pihak-

pihak yang mempunyai informasi lengkap sesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu

seperti mendapatkan informasi langsung dari pihak pemerintah dan para elite yang

terlibat dalam pengambilan keputusan koalisi antar Partai GOLKAR dan

pemerintahan Jokowi-JK.

E.2.2. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa keterangan maupun data yang diperoleh dari

pihak kedua, baik berupa dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat),

foto-foto, film, rekaman video dan lain-lain yang dapat memperkaya data

primer.16

E.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori,

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan,

oleh karena itu “analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-

15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta:

Rineka Cipta, 2010) hal. 22. 16

Ibid, hal. 22.

18

fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau

teori.”

E.3.1. Wawancara

Wawancara merupakan upaya pengumpulan data yang dilakukan kepada

narasumber terkait objek yang diteliti melalui tanya jawab. Informan yang

menjadi narasumber ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Yaitu,

sumber yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang diinginkan.17

Dalam

penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa elite Partai

GOLKAR yang menjabat di internal partai dan pemerintahan seperti Firman

Soebagyo dan T.B Ace Hasan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan

pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro untuk

lebih mendalami fakta-fakta di lapangan.

E.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil studi kepustakaan melalui buku, jurnal,

surat kabar serta internet. Hal ini ditempuh guna memperoleh panduan serta

informasi lebih mengenai objek yang sedang diteliti. Dokumentasi sendiri

merupakan upaya pelengkap dari wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti

mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.18

Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku

yang ditulis oleh elite partai dan kader Partai GOLKAR.

17

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2012),

hal.68. 18

Ibid, hal. 240.

19

E.4. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum peneliti

terjun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah peneliti terjun lapangan.

Dalam penelitian ini analisa data lebih difokuskan pada proses di lapangan dan

pada proses pengumpulan data. Sehingga pada kenyataannya, analisa data

kualitatif sudah berlangsung sejak pengumpulan data dimulai hingga selesai.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab, berikut adalah

sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini:

Pada BAB I, penulis memaparkan pernyataan masalah dan pertanyaan

masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya

yang dirasa memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian serta

sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini.

Pada BAB II, penulis lebih mengkaji lebih dalam mengenai kerangka teori

yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini.

Pada BAB III, penulis berfokus pada sejarah Partai GOLKAR dan

Pemerintahan serta beberapa konflik yang sempat terjadi dalam Partai GOLKAR.

Hal ini penulis lakukan guna memahami latar belakang pandangan dan sikap

Partai GOLKAR terhadap Koalisi di dalam pemerintahan.

Pada BAB IV, penulis melakukan sebuah analisa terhadap dampak yang

timbul dari konflik elite internal Partai GOLKAR yang berkepanjangan dan

20

berdampak pada seluruh lini kehidupan partai baik itu yang berkaitan dengan

fungsi partai politik sebagai sarana kaderisasi dan juga berdampak pada aspek

eksternal yakni penentuan sikap koalisi partai yang tidak pasti selama masa

konflik berlangsung.

Pada BAB V, penulis memaparkan kembali hasil temuan dalam bab IV

untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, serta

memberikan pemaparan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

20

BAB II

KERANGKA TEORETIS

Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa teori pendukung yang digunakan

dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori partai politik, konflik elite

dan koalisi pemerintahan. Beberapa teori ini digunakan sebagai bahan dasar

penguat argumentasi dan menganalisis lebih jauh mengenai dinamika politik

Partai GOLKAR dan melihat bagaimana pola dukungan Partai GOLKAR

terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

A. Teori Partai Politik

A.1. Pembentukan Partai Politik

Gagasan tentang GOLKAR muncul pertama kali pada perkiraan tahun

1956-1957 oleh Soekarno. Pada waktu itu Soekarno merasa tidak terkesan dengan

sistem kepartaian politik gaya Barat. Soekarno kemudian mengembangkan

gagasan untuk “mengubur partai-partai” dan menggantikan partai-partai tersebut

dengan GOLKAR, atau yang pada waktu itu Soekarno sebut dengan “golongan

fungsionil”.1

Terbentuknya suatu partai politik secara sederhana dapat dilihat pada tiga

teori dasar yang diungkapkan oleh Yoseph Lapalombara dan Myron Weiner

dalam buku mereka yang berjudul Political Parties and Political Development.2

Teori pertama berusaha melihat bahwa partai politik dibentuk pemerintah

(eksekutif dan legislatif), agar dapat menjadi media penghubung pemerintah pada

1 David Reeve, GOLKAR Sejarah yang Hilang (Akar Pemikiran & Dinamika), (Jakarta:

Komunitas Bambu, 2013), hal. xviii-xix. 2 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politiki (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hal. 113.

21

masyarakat. Setelah terjadinya pembentukan partai awal ini, barulah disusul

dengan terbentuknya partai-partai lain yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Teori kedua berupaya melihat pembentukan partai politik hadir pada saat

terjadinya krisis sistem politik dalam masyarakat transisi tradisional menuju

modern. Pada masa transisi ini terjadi pertambahan penduduk yang memunculkan

gerakan-gerakan populis, hingga kemudian memunculkan sebuah krisis

legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Untuk mengatasi tiga krisis yang dialami

pada masa transisi, maka dibentuklah partai politik. Kehadiran partai politik

diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat dari berbagai etnis, agama, daerah

dan sosial ekonomi. Selanjutnya, kehadiran partai politik juga dijadikan sebagai

saluran partisipasi politik oleh masyarakat. 3

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi sebagai pendorong utama

lahirnya partai politik. Ketika sebuah negara mengalami modernisasi dan

perubahan yang signifikan, maka negara akan menuntut hadirnya sebuah

organisasi yang dapat memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi yang

hadir dalam masyarakat. Terdapat kesamaan antara teori kedua dan teori ketiga, di

mana perubahan menjadi faktor pendorong hadirnya partai politik di masyarakat.

Namun, menjadi pembeda di mana pada teori kedua menjelaskan bahwa

perubahan menghadirkan krisis-krisis di dalam masyarakat, maka dibentuklah

partai politik. Sedangkan, pada teori ketiga menjelaskan bahwa perubahan itu

3 Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal.113-114.

22

sendirilah yang menghadirkan kesadaran dalam masyarakat akan perlunya sebuah

organisasi yang mengakomodir kepentingan dan aspirasi mereka. 4

A.2. Fungsi Partai Politik

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena

memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun telah banyak merumuskan fungsi-

fungsi dari partai politik. Partai politik memiliki fungsi utama mencari dan

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program partai yang

direncanakan berdasarkan ideologi partai. Cara partai politik untuk memperoleh

kekuasaan tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut (memperoleh kekuasaan) partai politik

melakukan tiga hal yang umum dilakukan oleh partai politik yaitu

menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya

ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon

terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai

politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif maupun

eksekutif).5

Ramlan Surbakti menyebutkan beberapa fungsi partai politik.6 Pertama,

partai politik sebagai sosialisasi politik, partai politik berupaya membentuk sikap

dan orientasi politik masyarakat. Melalui beberapa cara, partai politik memberikan

pengenalan serta pemahaman akan politik yang ada di lingkungan masyarakat.

Kedua sebagai rekrutmen politik. Dalam hal ini partai politik berperan

melahirkan para kader muda yang kelak akan menggantikan estafet pemerintahan

selanjutnya. Tanpa adanya rekrutmen politik, keberlangsungan suatu sistem

politik akan terancam. Hal tersebut dapat terjadi karena tanpa adanya rekrutmen

4 Ibid, hal. 114.

5 Mumadam Labolo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori,

Konsep dan Isu Strategis) (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 15. 6 Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal. 117-121.

23

yang baik makan tidak akan ada elite politik yang melaksanakan tugas dalam

memimpin.

Gabriel Almond mengungkapkan bahwa proses rekrutmen merupakan

kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan

pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota

organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan pelatihan.7

Sistem rekrutmen partai politik menjadi penting karena pada tahap inilah

merupakan tahap awal untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan

berpotensi. Melalui sistem rekrutmen yang baik, nantinya akan dapat diseleksi

kesesuaian antara karakteristik orang-orang yang memiliki sistem nilai dan

ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan. 8

Ketiga sebagai partisipasi politik, partai politik menjembatani pemerintah

dan masyarakat dalam suatu sistem politik. Melalui partai politik, masyarakat

turut terlibat dalam mempengaruhi suatu kebijakan umum dan ikut menentukan

pemimpin dalam pemerintahan. Fungsi partisipasi ini lebih tinggi jika

ditempatkan pada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini

dikarenakan melalui partai politik, suara dan aspirasi masyarakat dapat sampai ke

pemerintah.

Keempat, sebagai pemandu kepentingan. Pada kenyataannya di dalam

masyarakat terdapat berbagai bentuk kepentingan yang berbeda antar individu

maupun kelompok yang saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk menampung

7 Almond, Studi Perbandingan Sistem Politik, dalam Mochtar Mas’ud dan Colin Mac

Andrews (Eds.), Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978),

hal. 29. 8 Labolo, Partai Politik dan Sisrem Pemilihan, hal. 18.

24

dan memadukan berbagai kepentingan yang ada, dibutuhkanlah sebuah partai

politik. Partai politik ini dibentuk untuk menampung, menganalisis dan

memadukan kepentingan yang berbeda menjadi berbagai alternatif kebijakan

umum.9

Kelima, sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan

sebuah proses penyampaian pesan dan informasi politik dari pemerintah kepada

masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam proses penyampaian

yang berlangsung, partai politik tidak lantas menerima dan menyampaikan pesan

yang ada, melainkan harus melalui beberapa tahap seleksi dan penyaringan agar

sesuai dan mudah diterima oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. 10

Keenam, sebagai sarana pengendalian konflik. Partai politik sebagai salah

satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara

berdialog engan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan

berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan

membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk

mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik bersama. 11

Ketujuh, sebagai kontrol politik. Kontrol politik di sini dimaknai sebagai

kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan kelemahan, penyimpangan dalam isi

suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh

pemerintah. Dalam upaya kontrol politik ini diperlukan sebuah tolak ukur yang

9 Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal. 119.

10 Ibid, hal. 119-120.

11 Ibid, hal. 120.

25

jelas agar kegiatan kontrol politik dapat dilaksanakan secara objektif tanpa adanya

campur tangan kepentingan dari berbagai pihak.12

Partai GOLKAR sebagai salah satu partai yang menempati kursi legislatif

terbanyak kedua tentu saja memiliki pengaruh yang besar dalam upaya kontrol

politik terhadap pemerintahan. Ketika Partai GOLKAR menyatakan tidak

mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan tetap memilih berada dalam Koalisi

Merah Putih (KMP) sebagai koalisi oposisi, menjadi sebuah kekhawatiran

tersendiri bagi kelancaran pemerintahan Jokowi-JK.

B. Koalisi Pemerintahan

Fenomena koalisi antarpartai politik tidak hanya terjadi di DPR dan Kabinet

Pemerintahan, tetapi juga pada masa menjelang pemilihan presiden akan

berlangsung. Namun, selama ini koalisi yang terjadi menjelang pemilu bukanlah

sebuah bentuk koalisi yang permanen melainkan hanya sementara dan dapat

berubah.

Andrew Heywood menjelaskan bahwa koalisi merupakan bentuk

pengelompokan aktor-aktor politik yang terbentuk baik itu atas kesamaan persepsi

tentang musuh bersama (common threat), atau atas dasar keyakinan bahwa tujuan

mereka tidak dapat tercapai jika berjalan sendiri-sendiri. Maka pemerintahan

koalisi (coalition government) merupakan kesepakatan formal antara dua atau

12

Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal. 121.

26

lebih partai politik yang mencakup distribusi kursi kementerian lintas partai di

kabinet pemerintahan.13

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara Eropa

khususnya pada negara-negara dengan sistem parlementer. Dalam sistem

pemerintahan presidensial yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan

untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk

membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan

lama (durable).14

Dalam sistem politik yang bersifat multipartai, koalisi merupakan suatu

bentuk keniscayaan. Michael Laver melihat perspektif teori pilihan-rasional

melalui dua pendekatan umum yang menjelaskan mengapa partai-partai politik

melakukan koalisi, yaitu office-seeking dan policy-seeking. Lalu, Karee Storm

menambahkan satu perspektif lagi yaitu vote-seeking. Sedangkan William Riker

berasumsi bahwa koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapat

kekuasaan baik dari ranah eksekutif maupun legislatif (office seeking). 15

Pada dasarnya pembentukan sebuah koalisi politik akan lebih banyak

memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi dan terhadap efektivitas

kebijakan. Substansi politik adalah sarana bagi pencapaian tujuan bersama, yang

berarti semakin kita dapat mengagregasikan dukungan, antara lain dalam suatu

bentuk koalisi “permanen” (tetap) yang tidak oportunistis akan semakin besar

13

Salvatore Simarmata, Media dan Politik (Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di

Indonesia) (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesie, 2014), hal. 12. 14

Ibid, hal. 22. 15

R. Widya S. Sumadinata, “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang

dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014”, Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No.2,Oktober 2016,

hal. 183.

27

kemungkinan untuk mencapai tujuan bersama itu serta menjalankan roda

pemerintahan yang kuat, guna memajukan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Setelah Kekalahan Prabowo-Hatta dalam pemilihan presiden 2014, koalisi

pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP)

yang sejak awal bertekad akan menjadi koalisi oposisi penyeimbang pemerintah

pada saat ini tidak lagi bisa mempertahankan komitmennya. Satu persatu partai

yang tergabung dalam KMP mulai memisahkan diri dan turut bergabung dalam

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau yang sekarang disebut Koalisi Partai Politik

Pendukung Pemerintahan (KPPP) Jokowi-JK.

Bambang Cipto mengungkapkan hingga detik ini, rasanya koalisi antara

partai politik tidak ada yang ideal. Tidak satu pun koalisi yang digalang para elit

yang menghasilkan paduan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan

lama (durable). Namun seringkali koalisi yang dibangun membingungkan.

Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang

menyulitkan. Secara teoretis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun di

atas landasan pemikiran yang realistis dan layak. 16

Koalisi yang banyak terbangun di Indonesia merupakan koalisi yang cair

dan rapuh (dapat berubah-ubah). Koalisi yang kuat seharusnya terbangun adalah

koalisi yang permanen, di mana koalisi permanen yaitu koalisi yang terbentuk dari

adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya konsensus

16

Bambang Cipto, Partai, Kekuasaan dan militerisme, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta,

2000), hal.22.

28

dan kontrak politik untuk mepertahankan koalisi. Bukanlah koalisi pragmatis yang

hanya berdasarkan kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan.

Ketika pada awal pembentukannya KMP dipimpin oleh Partai GOLKAR,

dengan ARB sebagai ketua KMP. Pada akhir konflik dualisme kepemimpinan,

dan bergulirnya kekuasaan Partai GOLKAR di tangan Setya Novanto yang

kemudian menyatakan bahwa Partai GOLKAR siap mendukung pemerintahan

Jokowi-JK. Namun kembali lagi, bisa dikatakan koalisi yang ada di Indonesia

merupakan koalisi yang rapuh dan cair, sehingga bentuk formasi dan keanggotaan

dari koalisi yang ada dapat dengan mudah berubah.

B.1. Divided Govenment

Banyak ahli menyampaikan perpaduan sistem presidensial dengan sistem

multipartai merupakan perpaduan yang tidak baik, hal ini dinilai karena kedua

kekuasaan tersebut akan saling mengalami benturan hingga mengakibatkan

pemerintahan terbelah (devided government). Efektivitas kinerja pemerintah

menjadi terhambat akibat terjadinya divided government, tidak sedikit nantinya

program-program pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen

mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan mungkin mengalami penolakan. Hal ini

kemudian mengakibatkan program-program yang direncanakan oleh pemerintah

tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Elgie17

mendefinisikan divided government secara aritmatika

menjadi tiga bentuk. Pertama, menurutnya, divided govenrment dalam sistem

presidensial yang dwi atau multipartai yaitu ketika kondisi partai oposisi menjadi

17

Elgie, R. Divided Government ini Comparative Perspective, (New York: Oxford

University Press, 2001), hal. 105.

29

mayoritas dalam parlemen. Dalam kondisi ini menjelaskan tidak adanya dukungan

mayoritas partai di parlemen.

Kedua, dalam sistem parlementer menurut Elgie yaitu partai pemerintahan

baik itu single maupun koalisi yang telah gagal meraih dukungan mayoritas.

Ketiga, Elgie mengungkapkan gabungan sistem parlementer dan sistem

presidensial merupakan divided governement.

C. Elite Partai Politik

C.1. Elite Partai

Dalam struktur kepengurusan Partai GOLKAR, kelompok elite partai ini

terdapat pada tataran kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten,

kecamatan, kelurahan/desa.18

Elite ini yang kemudian mejadi penentu arah tujuan

partai. Pasca turunnya Soeharto sebagai presiden dan pimpinan Partai GOLKAR,

partai ini sudah mengalami beberapa kali sirkulasi elite melalui Musyawarah

Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai GOLKAR.

Teori elite politik percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh

sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi kehadiran

mereka pada kekuasaan sosial yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada

kekuasaan sosial politik yang penuh. Elite politik adalah mereka yang mampu

18

Berdasarkan sumber (AD/ART Partai GOLKAR , di akses dari situs

https://partaiGOLKAR .or.id/ad-art/ pada tanggal 17 Januari 2017) Anggaran Dasar Rumah

Tangga (AD/ART) Partai GOLKAR BAB VIII tentang Struktur Organisasi Serta Wewenang dan

Kewajuban Pimpinan Pasal 17 yaitu:

Struktur Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat

Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang

masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah

Provinsi, Dewan Pinpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan

Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

30

menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah

yang disebut sebagai elite. Elite sendiri merupakan orang-orang berhasil yang

mampu menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam masyarakat. Teori ini lahir dari

para ilmuan sosial Amerika Serikat diantaranya Vilvredo Paretto (1848-1923),

Gaetano Mosca (1858-1941), Robert Michels (1876-1936) dan Joseph Ortega Y.

Gasset. 19

Para elite ini merupakan segelintir kelompok minoritas superior yang

memiliki posisi dalam mengendalikan perekonomian, politik, dan tatanan sosial di

masyarakat. Maka dari itu, kelompok minoritas yang menempati strata atas ini

biasanya memiliki posisi yang dihormati dalam masyarakat atau kelompok.

Mereka dipercaya dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam masyarakat.

Pandangan Mills mengenai elite adalah mereka yang menempati posisi-

posisi amat penting dalam institusi-institusi tertinggi dalam bidang ekonomi dan

politik. Dalam karyanya The Power Elite, Mills menghubungkan kekuatan

ekonomi, politik dan militer sebagai kekuatan yang saling berhubungan. Dalam

suatu negara jika ketiga kekuatan ini sudah tergabung dalam tataran elite

pemerintahan, negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang kokoh.20

Dalam bukunya Ramlan Surbakti mengutip pernyataan Gaentano Mosca

yang menggambarkan bahwa terdapat dua bentuk distribusi kekuasaan dalam

masyarakat. Pertama, kelas yang memerintah, yang terdiri dari sedikit orang,

melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-

keuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan. Kedua, kelas yang diperintah,

19

P.Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 82. 20

C. Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 2000), hal.269.

31

yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan

cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan.21

Elite digolongkan berdasarkan perspektif: posisi, reputasi, dan pembuatan

keputusan.22

Perbedaan ketiga perspektif antara lain sebagai berikut: Analisa

posisi mengandaikan bahwa : pertama, orang yang berkuasa di antara sekelompok

elite adalah orang yang menduduki posisi puncak dari organisasi formal tersebut.

Kedua, kekuasaan berkorelasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan. Ketiga

analisa posisi merupakan teknik analisa yang mudah dan paling umum

dipergunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di

lembaga tersebut. Keempat, asumsi analisis ini beranggapan sudah diketahui

lembaga-lembaga mana yang secara politis penting dan lembaga-lembaga mana

yang mempunyai pengaruh semu. Kelima, analisa posisi hanya efektif diterapkan

dalam kondisi masyarakat/organisasi yang memiliki distribusi kekuasaan yang

timpang, sementara dalam masyarakat dan organisasi yang distribusi

kekuasaannya merata analisis ini tidak efektif. Singkatnya analisa ini berasumsi:

“siapa menduduki posisi puncak di suatu organisasi, orang itulah yang memiliki

peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi”.23

Analisis reputasi berasumsi bahwa: pertama, individu yang oleh sesama

warga dianggap memiliki pengaruh, memang yang bersangkutan benar-benar

memiliki pengaruh. Kedua, individu yang oleh orang dianggap memiliki

kekuasaan, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki kekuasaan. Ketiga,

21

Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hal. 75. 22

Haryanto, Kekuasaan Elite : Suatu Bahasan Pengantar, (PLOD UGM, Yogyakarta,

2005), hal. 45-134. 23

Jainuri, Orang Kuat Partai di Aras Politik Lokal, (Malang: Citra Mentari Press, 2012),

hal. 21-38.

32

analisa reputasi dilakukan dengan tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga

formal tetapi mendasarkan kepada reputasi kekuasaan secara informal yang

dimiliki elite.

Analisis pembuatan keputusan menekankan bahwa: pertama, dalam

mengetahui siapa yang berkuasa di antara para elite dengan cara mempelajari

proses pembuatan keputusan, perhatian utama dari analisa ini adalah siapa yang

banyak berinisiatif dan memberi kontribusi terhadap pembuatan keputusan

organisasi. Kedua, dari proses ini juga diketahui siapa saja yang menjadi

penentang dari proses pembuatan keputusan tersebut, analisa ini menurut

sementara kalangan lebih efektif dibanding analisa posisi dan reputasi. Singkatnya

perhatian analisa ini mencari individu-individu yang memainkan peran kunci atau

elite penentu menurut Keller dalam pembuatan keputusan.24

Menurut Mosca hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu oligarki. Mosca

menolak klasifikasi pemerintahan ke dalam bentuk-bentuk monarki, demokrasi,

dan Aristokrasi. Menurutnya, selalu muncul kelas yang pertama, yang biasanya

jumlahnya sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan

menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara

kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, lebih legal, terwakili, serta

mensuplai kebutuhan kelas yang pertama, paling tidak pada saat kemunculannya,

dengan instrumen-instrumen yang penting bagi vitalis organisme politik. 25

24

Ibid, hal. 38. 25

P.Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 202

33

C.2. Konflik Elite

Terjadinya perbedaan arah dukungan terhadap calon presiden 2014 lalu di

dalam tubuh elite Partai GOLKAR menimbulkan konflik elite yang

berkepanjangan hingga kemudian memunculkan dualisme kepemimpinan Partai

GOLKAR pada 2014-2016. Konflik elite yang terjadi ini tidak hanya

menghambat pergerakan Partai GOLKAR dalam pemilihan umum presiden 2014,

namun juga pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

Di dalam sebuah negara yang demokratis, munculnya konflik merupakan

suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Hal ini disebabkan karena semakin

majemuknya masyarakat dan meningkatnya daya kritis dari setiap individu untuk

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan. Konflik yang tidak bisa dikendalikan

dan diakomodasi dengan benar maka akan menimbulkan chaos yang mengarah

kepada aksi-aksi fisik antar individu atau kelompok.26

Jika melihat pada ungkapan Lewis Coser bahwasanya pasca terjadinya

sebuah konflik dapat menghadirkan ikatan yang semakin kuat.27

Dalam penelitian

ini mencoba menggambarkan bagaimana upaya intervensi pemerintah dalam

menyelesaikan konflik yang terjadi dalam tubuh Partai GOLKAR sebagai upaya

penguatan hubungan para elite partai serta penguatan dukungan terhadap

pemerintahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik diartikan sebagai sebuah

perselisihan, percekcokan, dan pertentangan.28

Kartini Kartono mengutip

26

Labolo, Partai Politik dan Sisrem Pemilihan , hal. 24. 27

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, kbbi.kemdikbud.go.id, 25 Januari 2017. 28

Bernard Roho, Teori Sosiologi Modern. (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007) hal.

82-83.

34

pengertian konflik menurut Clinton F. Fink, bahwasanya konflik merupakan

relasi-relasi psikologis yang antagonistis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang

tidak bisa disesuaikan, ketertarikan-ketertarikan ekslusif dan tidak bisa

dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai

yang berbeda.29

Carsten K.W De Drew dan Laurie R. Weingart yang menjelaskan konflik

sebagai proses yang timbul sebagai akibat dari ketegangan anggota kelompok

karena adanya perbedaan-perbedaan yang nyata atau dipersepsikan.30

Perbedaan-

perbedaan yang hadir ini bisa hadir dikarenakan perbedaan-perbedaan yang

memang sudah ada di dalam masyarakat atau perbedaan yang ada disebabkan

persepsi.

Menurut Andrew Heywood konflik tidak dapat dipisahkan dari politik, oleh

karena politik berkaitan dengan aktivitas-aktivitas sosial.31

Hal ini

menggambarkan bahwa konflik akan selalu hadir di dalam aktifitas sosial

kehidupan di masyarakat. Maswadi Rauf menyatakan bahwa konflik dan

konsensus (kesepakatan) akan selalu hadir di dalam masyarakat. Kehadiran

konflik tidak dapat dihapuskan dan juga sebaliknya kehadiran konsensus tidak

selamanya dapat dipertahankan.32

29

Kartono, k., Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2001) , hal. 213.

30 Carsten K.W. De Drew and Laurie R. Weingart, “Task versus Relationship Conflict,

Team Performance, and Team Member Satisfaction: A Meta-Analysis,” (Journal of Applied

Psychology, 2003, Vol. 88 No. 4), hal. 741-749. 31

Andrew Heywood, Politic Theory: An Introduction, (New York: Palgrave, 2004) , hal.

52. 32

Maswadi Rauf, Konsensus Politik: Sebuah Panjajagan teoritis, (Jakarta: Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hal. 1.

35

Konflik politik merupakan konflik yang bersifat lebih spesifik, sehingga

dapat dengan mudah dibedakan dari konflik-konflik sosial lainnya. Konflik politik

memiliki kaitan dengan pemerintahan, kebijakan, atau isu-isu publik lainnya.

Konflik politik ini bisa terjadi antar individu hingga antar kelompok kepentingan.

Seperti halnya yang terjadi pada konflik Partai GOLKAR beberapa waktu lalu,

konflik ini berpusat pada tataran elite partai yang kemudian terpecah menjadi dua

kubu.

Pada tataran elite, konflik yang sering terjadi dikarenakan perebutan

kekuasaan dan pengaruh. Dalam bukunya Robert Michels mengungkapkan bahwa

pertarungan yang timbul antara para pemimpin, serta kecemburuan yang terdapat

sesama mereka mendorong mereka untuk mengambil tindakan aktif dan sering

harus berusaha melumpuhkan lawan-lawan mereka di dalam partai.33

Seperti yang diungkapkan oleh Carsten K.W De Drew dan Laurie R.

Weingart, bahwasannya konflik tidak akan selamanya dan konsensus tidak selalu

menjadi jalan keluar. Dalam konflik dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR

pada tahun 2014-2016 lalu, tergambar bahwa ketika konflik terjadi antar dua

kubu, dua kubu tersebut sebenarnya tidak menginginkan konflik yang

berkepanjangan terus terjadi dalam tubuh partai. Meskipun terjadi pertentangan-

pertentangan antar dua kubu, pada akhirnya dua kubu tersebut saling berusaha

menemukan jalan tengah dan solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Jika melihat pada kenyataannya saat ini bahwa Ketua Umum Partai GOLKAR

Setya Novanto merupakan perwakilan dari salah satu kubu, namun kubu yang

33

Robert Michels, Partai Politik (Kecendrungan Oligarki dalam Birokrasi), (Jakarta:

Rajawali, 1984), hal.185.

36

kalah kemudian memutuskan untuk menerima dan turut serta bergabung dalam

kepemimpinan Setya Novanto.

Konflik yang terjadi seringkali dianggap sebagai suatu hal yang

menyimpang dan merusak tatanan sistem yang telah ada, baik konflik yang terjadi

antar individu, antar kelompok, maupun antar institusi. Namun, konflik juga

memiliki sisi positif jika dapat dikelola dengan baik. Seperti halnya teori

sosiologis konflik yang dikemukakan Lewis Coser yang lebih menitikberatkan

pada fungsi konflik. Lewis Coser menjelaskan bahwasanya konflik juga memiliki

sisi atau fungsi positif seperti: konflik dapat lebih mempererat hubungan dalam

suatu kelompok ketika kelompok tersebut mengalami konflik dengan kelompok

lain, konflik dapat menghasilkan solidaritas antar anggota kelompok, dan lain-

lain.34

C.2.1. Resolusi Konflik

Yulius Hermawan mengutip pemikiran Johan Galtung yang membagi tiga

cara dalam penyelesaian konflik. Pertama, Peacekeeping, Cara ini adalah upaya

menghentikan atau mengurangi kekerasan melalui intervensi militer yang

menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Kedua, Peacemaking.

Merupakan proses yang memiliki tujuan mempertemukan atau merekonsiliasi

sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi,

arbitrasi terutama pada level elite atau pimpinan. Ketiga, Peacebuilding.

34

Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern. (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007) hal. 82-

83

37

Merupakan suatu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik

dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.35

Hendri Bakri36

dalam jurnal berjudul “Resolusi Konflik melalui

Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon” mengutip pemikiran

Ralf Dahrendrof yakni, penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada

tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik

diantara mereka. Kedua, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir

sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua

pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi

diantara mereka

35

Yulius Hermawan, Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan

Metodologi (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007), hal. 93. 36

Hendri Bakri, “Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di

Kota Ambon”, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu POlitik Universitas Hasanuddin, Volume 1,

No. 1, Januari 2015, hal. 52.

35

BAB III

GAMBARAN UMUM

PARTAI GOLKAR DAN PEMERINTAHAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai sejarah, pola kepemimpinan

dan pengambilan keputusan Partai GOLKAR. Sejarah Partai GOLKAR sejak

berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR) hingga

perubahan menjadi sebuah Partai Politik. Melalui pembahasan singkat, peneliti

akan menggali lebih dalam sejauhmana keterikatan Partai GOLKAR dengan

pemerintahan semenjak Orde Lama hingga pasca Reformasi saat ini. Peneliti

berupaya menggambarkan pola kepemimpinan elite di Partai GOLKAR dan

menjelaskan bagaimana sistematika pengambilan keputusan yang terjadi di

internal partai.

A. Sejarah Partai GOLKAR dalam Pemerintahan di Indonesia

Partai GOLKAR dengan dinamikanya selalu memiliki posisi tersendiri

dalam perpolitikan di Indonesia. Partai GOLKAR yang hingga saat penelitian ini

dilakukan merupakan partai besar dan masih menempati posisi teratas partai

politik di Indonesia. Partai GOLKAR sendiri bukanlah satu-satunya partai yang

bertahan sejak masa Orde Baru, melainkan juga terdapat Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI

Perjuangan). Namun, untuk tetap bisa berada di jajaran partai teratas merupakan

prestasi tersendiri yang dimiliki Partai GOLKAR.

Keberhasilan GOLKAR selama 32 tahun sebagai partai dengan suara

mayoritas dalam pemilu, menjadikan GOLKAR sebagai raksasa politik pada masa

36

Orde Baru. Pada saat itu Soeharto dan GOLKAR merupakan satu kesatuan pilar

utama kekuatan Orde Baru, ditambah birokrasi dan ABRI, terbukti dalam

kemenangan GOLKAR yang selalu tampil menjadi mayoritas tunggal dalam

pemilu dan dalam parlemen pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 1

Pencapaian keberhasilan GOLKAR terus berlanjut selama masa Orde Baru

berlangsung, hingga pada akhirnya terjadi krisis ekonomi yang meruntuhkan

kejayaan Orde Baru dan menuntut diturunkannya Soeharto beserta jajarannya.

Runtuhnya Orde Baru berdampak besar terhadap keberlangsungan eksistensi

GOLKAR pada waktu itu. Terjadi sebuah gejolak yang berasal dari luar dan

dalam tubuh GOLKAR. Tuntutan dari luar agar GOLKAR dibubarkan pun marak

disuarakan pada pemerintah, hingga gejolak elite dalam tubuh partai pun tak dapat

dihindari.

Untuk tetap eksis dalam pentas politik, GOLKAR mau tidak mau harus

menyesuaikan diri dengan agenda reformasi nasional. Maka dari itu menjelang

Pemilu 1999 GOLKAR yang selama Orde Baru tidak mau disebut partai politik

(UU No. 3 Tahun 1975 tentang GOLKAR dan Partai Politik) mereposisi diri

menjadi partai politik melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

GOLKAR Juli 1998. Melalui Munaslub GOLKAR memasuki paradigma baru

dengan misi, visi, dan platform perjuangan yang baru pula.2

Pengembangan orientasi paradigma baru diawali pertama, Munaslub. Pada

saat pemilihan ketua umum baru dilakukan dengan pemilihan secara langsung.

1 Femi Adi Soempeno, Mereka Mengkhianati Saya (Jakarta: GalangPress Group,

2008), Hal. 27. 2 Ibnu Ahmad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical

Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 99.

37

Kedua, GOLKAR menyatakan diri tidak lagi berkaitan dengan sistem kekuasaan

lama yang berhubungan dengan segelintir orang yang berkuasa pada Orde Baru.

Ketiga, GOLKAR melakukan penghapusan Lembaga Dewan Pembina, Dewan

Pertimbangan dan Dewan Penasehat. Penghapusan ini dilakukan karena

GOLKAR ingin tampil lebih mandiri dan demokratis tanpa adanya intervensi dari

berbagai pihak.3

Dalam Munaslub Juli 1998, terpilihlah Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua

Umum yang mengalahkan Edi Sudradjat pada pemungutan suara Ketua Umum

Partai GOLKAR. Sejak terpilihnya Akbar Tandjung, Partai GOLKAR berusaha

tampil dengan wajah baru sebagai partai yang terbukam non diskriminasi,

berwawasan kebangsaan dan sadar penuh terhadap realitas kemajemukan bangsa.

GOLKAR juga berusaha tampil sebagai partai mandiri, demokratis, moderat, serta

solid dan mengakar. 4

Dinamika yang terjadi dalam tubuh Partai GOLKAR sendiri mulai

bermunculan pasca reformasi di Indonesia, dan setelah Partai GOLKAR

mengalami perubahan-perubahan mengikuti tuntutan reformasi, yakni demokrasi.

Di masa awal transisi perubahan partai, banyak sekali pihak yang memperkirakan

GOLKAR tidak akan bertahan dan akan turut tenggelam bersamaan dengan

jatuhnya Rezim Orde Baru dan Soeharto. Hal tersebut kemudian tidak terjadi

pada Partai GOLKAR, terbukti jika melihat eksistensi Partai GOLKAR dalam

pemilihan umum di Indonesia yang selalu memasuki posisi tiga besar teratas

3 Ibnu Ahmad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, hal. 99-100.

4 Ibid, hal. 100.

38

semenjak pemilu 1999. Seperti yang tergambar pada tabel perolehan Partai

GOLKAR di bawah ini:

Tabel III.A.1

Perolehan suara Partai GOLKAR dalam Pemilu Legislatif

Tahun 1999-20145

Tahun Perloehan

Suara

Presentase Jumlah

Kursi

Peringkat

1999 23.741.749 22,44% 120 2

2004 24.480.757 21,58% 128 1

2009 15.037.757 14,45% 107 2

2014 18.432.312 14,75% 91 2

Di antara peserta Pemilu 1999, GOLKAR merupakan partai yang paling

banyak mendapat serangan dari hampir semua lapisan masyarakat Indonesia.

Wajar saja jika hal ini terjadi jika melihat sejarah GOLKAR yang merupakan the

rulling party dan selalu tampil sebagai mayoritas sejak pemilu 1971 hingga 1997.

Tuntutan untuk membubarkan GOLKAR ramai terdengar setelah runtuhnya rezim

Orde Baru. Namun, GOLKAR mampu bangkit dan melakukan perubahan dalam

internal partai mengikuti tuntutan reformasi yang lebih demokratis.

B. Pola Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan Partai GOLKAR

B.1. Sejarah Kepemimpinan Partai GOLKAR

Sejak berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR)

hingga saat penelitian ini dilakukan, Partai GOLKAR telah mengalami sebanyak

sepuluh kali pergantian kepemimpinan. Jika melihat Partai GOLKAR dalam

5 Diolah dari data KPU, “SK KPU Nomor 411/kpts/KPUTAHUN2014 tentang

Penetapan Hasil Pemilu Angota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota secara

Nasional dalam Pemilu Tahun 2014”.

39

wujud perpolitikan di Indonesia, yakni ketika Sekber GOLKAR beralih menjadi

GOLKAR dan pertama kali mengikuti pemilu di tahun 1971.

Pada saat itu peralihan Sekber GOLKAR menjadi GOLKAR dibarengi

dengan reorganisasi. Terjadi perubahan struktur dan komposisi GOLKAR, terjadi

perubahan pada susunan organisasi yang pada awalnya terdiri dari sebuah Dewan

Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang merupakan pada eksekutifnya,

dan Mayjen Sokowati merupakan ketua umum. Pada Musyawaran Nasional

(Munas) 1973, struktur GOLKAR mengalami perubahan, yang mana Dewan

Pimpinan sebagai badan eksekutifnya. Dewan Pimpinan ini kemudian terdiri dari

Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat (DATI) I (DPD

tingkat 1), dan Dewan Pimpinan Dati II, dan ketua umumnya pada saat itu masih

di ketuai oleh Mayjen Sokowati.6 Kepemimpinan GOLKAR setelah Mayjen

Sokowati kemudian pada masa Orde Baru dilanjutkan oleh Amir Moetono (1973-

1983), Sudarmono (1083-1988), Wahono (1988-1993), dan Harmoko (1993-

1998).

Terjadinya friksi pada saat pengambilan keputusan partai dalam tataran elite

seringkali berujung pada konflik dan perpecahan Partai GOLKAR. Melihat ke

belakang sebelum terjadinya konflik elite Partai yang mengakibatkan hadirnya

dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR tahun 2014-2016, telah terjadi berbagai

bentuk konflik dalam Partai GOLKAR. Konflik-konflik yang terjadi dalam

internal partai seringkali ditemui pada saat pergantian kepemimpinan

berlangsung. Pergantian kepemimpinan Partai GOLKAR sendiri telah melewati

6 Leo Suryadinata, GOLKAR dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik, (Jakarta: PT

Pustaka LP3ES, 1992), hal. 51-56.

40

tiga masa (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi) tidak mengikis eksistensi Partai

GOLKAR dalam perpolitikan di Indonesia.

B.2. Pengambilan Keputusan Partai GOLKAR

Perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dalam tubuh Partai tentu

menuntut segera diambilnya keputusan partai, agar nantinya perbedaan-perbedaan

tersebut tidak berujung pada konflik dan kemudian menghambat

keberlangsungan partai di kancah perpolitikan kemudian hari. Mekanisme

pengambilan keputusan dalam Partai GOLKAR pasca-Munaslub 1998 merupakan

hasil perubahan-perubahan ke arah yang lebih demokratis mengikuti perombakan

struktur organisasi.

Perubahan struktur organisasi partai yang dilakukan juga merupakan respon

atas situasi politik yang berubah pada saat itu. GOLKAR kermudian

bertransformasi menjadi Partai GOLKAR, setelah reformasi tidak lagi

mendapatkan dukungan politik dari kalangan militer dan birokrasi, karena kedua

lembaga tersebut telah menetapkan prinsip netralitas dalam politik.7 Transformasi

ini dibarengi dengan reorganisasi dan perubahan struktur kepengurusan.

Perubahan struktur kepengurusan GOLKAR pasca-Munaslub 1998

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam mekanisme pengambilan keputusan

yakni bersifat lebih demokratis, di mana Musyawarah Nasional (Munas)

merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Sementara itu,

dihilangkannya struktur Dewan Pembina yang memiliki kewenangan amat

istimewa membuat pola pengambilan keputusan internal partai menjadi

7 Akbar Tandjung, The GOLKARWay (Survival Partai GOLKAR di Tengah Turbulensi

Politik Era Transisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 93.

41

demokratis. Pola ini dilakukan melalui forum-forum pengambilan keputusan yang

partisipatif dengan mengakomodasi berbagai masukan dari pengurus partai. 8

Mengikuti arus tuntutan reformasi, mekanisme pengambilan keputusan

dalam Partai GOLKAR dilakukan secara demokratis. Mekanisme yang dilakukan

pasca reformasi ini berbeda dengan masa Orde Baru, di mana pada saat itu proses

pemilihan Ketua Umum Partai GOLKAR ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina,

sedangkan dalam Munaslub 1998 hak suara untuk memilih ketua umum diberikan

pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (Provinsi) GOLKAR. Dalam

perkembangan selanjutnya, pada Munas ke-VII 2004 Partai GOLKAR ingin lebih

melibatkan struktur partai yang lebih rendah dalam proses penentuan ketua umum

partai. Untuk itulah pada Munas ke-VII tersebut hak suara diberikan juga pada

DPD II (Kabupaten/Kota) Partai GOLKAR. 9

8 Akbar Tandjung, The GOLKAR Way, hal 118

9 Ibid, hal 118-119.

42

Gambar III.B.2.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan Partai GOLKAR10

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa forum Munas merupakan

forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Partai GOLKAR. Sedangkan

struktur Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang yakni menentukan kebijakan

Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART), Keputusan Munas/Munaslub dan Rapat Pimpinan Nasional serta

peraturan Partai GOLKAR.11

C. Konflik Elite Partai GOLKAR Pasca Reformasi

Melihat pada sejara konflik-konflik yang pernah terjadi dalam tubuh Partai

GOLKAR pasca reformasi, jika diamati dengan lebih seksama persamaan yang

10

Rekonstruksi berdasarkan AD/ART Partai GOLKAR oleh Akbar Tandjung. 11

AD/ART Partai GOLKAR.

43

terjadi adalah konflik-konflik yang terjadi selalu bermula pada saat menjelang

Munas Partai GOLKAR. Pasca turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik

Indonesia dan semenjak saat itu resmilah GOLKAR bukan lagi menjadi satu-

satunya kekuatan penopang pemerintahan. Pasca reformasi Partai Golkar telah

mengalami beberapa kali pergantian pemimpin dan perombakan sistem

organisasi. Sejak reformasi, GOLKAR telah empat kali melakukan Munas, yakni

1998, 2004, 2009, dan 2014. Hampir pada setiap Munas dilaksanakan terjadi

perpecahan yang pada akhirnya melahirkan partai-partai baru di Indonesia.

Jika melihat pada proses pemilihan Akbar Tandjung sebagai ketua umum,

Partai GOLKAR pada saat itu mengalami goncangan dari eksternal. Di mana

Partai GOLKAR mendapat banyak tuntutan untuk dibubarkan, serta mengalami

pergolakkan dari internal tubuh partai, yakni terjadi konflik elite. Ketika terjadi

friksi pada saat pencalonan Akbar Tandjung yang berasal dari golongan sipil dan

Jenderal Edi Sudrajat yang berasal dari golongan militer. Setelah hasil pemilihan

ketua umum, Akbar Tandjung dinyatakan sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR,

perpecahan semakin tidak dapat dihindari. Edi Sudrajat dan beberapa elite lainnya

menyatakan diri keluar dari Partai GOLKAR dan mendirikan partai baru yang

bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di tahun 1999.

Konflik elite juga terjadi ketika pemilihan presiden putaran pertama tahun

2004. Pada saat itu Partai GOLKAR mengusung pasangan Wiranto-Salahuddin

Wahid untuk dicalonkan, sementara disaat yang bersamaan Jusuf Kalla (JK) maju

sebagai pasangan calon dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Situasi ini

kemudian memunculkan perpecahan elite dalam tubuh partai GOLKAR. Selang

44

beberapa waktu, JK dan sembilan pengurus Partai GOLKAR yang mendukung

penjalonannya dipecat dengan alasan tidak mematuhi keputusan rapat pimpinan

partai.

Setelah hasil Pilpres 2004 menyatakan kemenangan pasangan SBY-JK,

terlihat perubahan arus politik Partai GOLKAR. Pada saat Munas ke-VII Partai

GOLKAR di Bali, 16-19 Desember 2004 menyatakkan kemenangan JK sebagai

Ketua Umum Partai GOLKAR periode 2004-2009 mengalahkan Akbar Tandjung.

Perubahan arah dukungan ini tidak lain didasari atas kemenangan JK sebagai

Wakil Presiden.

Pada Munas VIII Partai GOLKAR di Riau, Oktober 2009, Aburizal Bakrie

(ARB) terpilih sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR periode 2009-2014

mengalahkan Surya Paloh. Kekalahan Surya Paloh mengakibatkan dirinya dan

beberapa elite hengkang dari Partai GOLKAR dan tak lama setelahnya

menyatakan diri dengan partai baru, yakni Nasiona Demokrat (Nasdem).

Gejolak-gejolak dalam tubuh Partai GOLKAR terjadi ketika pelolehan suara

hasil pemilu legislatif kian tahun kian menurun. Tingkat rasa kepercayaan para

elite terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie semakin menurun. Penurunan

jumlah perolehan suara terus terjadi setelah kepemimpinan Jusuf Kalla.

Perpecahan dalam tubuh Partai GOLKAR kembali tidak dapat terelakan

ketika menjelang pemlihan presiden. Partai GOLKAR yang semenjak reformasi

seakan tidak lagi memiliki figur ketokohan dan setelah gagal mencalonkan

Wiranto-Salahuddin Wahid, tidak pernah lagi maju dalam pencalonan. Pada

Pilpres 2014, lalu rendahnya elektabilitas masyarakat terhadap ARB juga menjadi

45

pemicu terjadinya konflik elite partai dan tidak majunya Partai GOLKAR dalam

pencalonan presiden.

Menjelang pemilihan presiden 2014 lalu, terjadi kembali perbedaan arah

dukungan dalam tubuh elite Partai GOLKAR. Pada saat itu ARB sebagai Ketua

Umum Partai GOLKAR telah menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-

Hatta, namun sebagaian para elite mneyatakan dukungannya terhadap pasangan

Jokowi-JK. Kejadian ini serupa seperti pada saat Pilpres 2004, di mana JK

dicalonkan bukan berdasarkan hasil musyawarah partai.

46

BAB IV

KONFLIK ELITE PARTAI GOLKAR

DAN KOALISI PARTAI POLITIK PENDUKUNG

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA

Bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian terhadap upaya

penyelesaian konflik elite Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang menghadirkan

dualisme kepemimpinan partai. Konflik yang berkepanjangan tidak saja

berdampak pada internal partai seperti kaderisasi, namun juga berdampak pada

eksternal yakni keputusan untuk ikut serta melakukan pembangunan di dalam

posisi pemerintahan atau berada pada oposisi pemerintahan.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf kalla (Jokowi-JK) sendiri pada mulanya

bukanlah hasil perolehan kemenangan yang didukung oleh Partai GOLKAR,

karena pada saat menjelang pemilihan akan berlangsung, Partai GOLKAR yang

pada saat itu masih diketuai oleh Aburizal Bakrie menyatakan dukungan terhadap

pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dampak konflik elite Partai

GOLKAR terhadap perubahan arus koalisi Partai GOLKAR pasca konflik

menjadi fokus yang peneliti lakukan melalui sebuah pengamatan mendalam.

Upaya resolusi konflik elite internal Partai GOLKAR yang terjadi dari tahun

2014 hingga 2016 berakhir ditandai dengan dilaksakannya Musyawarah Nasional

Luar Biasa (Munaslub) Partai GOLKAR dan terpilihnya Setya Novanto sebagai

Ketua Umum. Selesainya konflik elite ini diperkuat denganmeleburnya kedua

kubu dalam satu susunan kepengurusan.

47

A. Dampak Konflik Elite terhadap Internal Partai GOLKAR

Setiap konflik yang terjadi pada elite partai politik pasti akan berdampak

pada setiap lini kehidupan partai politik itu sendiri. Seperti halnya apa yang terjadi

pada konflik elite Partai GOLKAR tahun 2014-2016. Konflik ini merupakan

konflik terlama dalam sejarah Partai GOLKAR sejak reformasi. Tidak hanya

berdampak bagi internal partai, konflik ini juga berdampak bagi eksternal Partai

GOLKAR.

Dalam segi internal dampak terbesar dari konflik elite Partai GOLKAR

adalah kehadiran dualisme kepemimpinan di dalam partai. Kedua kubu dalam

beberapa sisi saling memperebutkan kekuasaan namun banyak sisi yang kemudian

terabaikan dan berdampak buruk bagi partai. Di segi eksternal dampak konflik

elite Partai GOLKAR ini mengakibatkan banyak kader elite partai yang tidak

dapat turut serta dalam pemerintahan, baik itu berupa dukungan maupun dalam

pemilu. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan oleh konflik internal Partai

GOLKAR tahun 2014-2016:

A.1. Kaderisasi Partai yang Tidak Berjalan

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai rekrutmen politik, dalam hal

ini partai politik berperan melahirkan para kader muda yang kelak akan

menggantikan estafet pemerintahan selanjutnya. Tanpa adanya rekrutmen politik,

keberlangsungan suatu partai politik akan terancam. Dalam hal ini kemudian

partai politik yang melakukan rekrutmen haruslah melakukan kaderisasi guna

menjalankan sistem dan membentuk karakteristik pemimpin-pemimpin

selanjutnya.

48

Sistem rekrutmen partai politik menjadi penting karena pada tahap inilah

merupakan tahap awal untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan

berpotensi. Melalui sistem rekrutmen yang baik, nantinya akan dapat diseleksi

kesesuaian antara karakteristik orang-orang yang memiliki sistem nilai dan

ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan. 1 Berjalannya

sistem rekrutmen yang baik tentu akan berdampak pada berjalannya fungsi

kaderisasi yang baik pula.

Dalam konflik berkepanjangan Partai GOLKAR berdampak besar bagi

berlangsungnya fungsi kaderisasi partai. Indikasi utama tidak berjalannya fungsi

kaderisasi partai politik adalah, kegagalan Partai GOLKAR mengusung calon

dalam Pilpres 2014 dan terjadinya dualisme kepemimpinan partai. Berdasarkan

pada hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai GOLKAR. Rapimnas

yang diselenggarakan pada 18 Mei 2014 di Jakarta menetapkan beberapa hasil

keputusan terkait Pilpres 2014. Dalam agenda Rapimnas yang berlangsung

tertutup itu diadakan satu pembicaraan dan pandangan umum dari seluruh peserta

Rapimnas yaitu 33 DPD Partai GOLKAR provinsi dan 8 ormas yang mendirikan

dan didirikan Partai GOLKAR serta 2 organisasi sayap Partai GOLKAR. 2

Rapimnas VI Partai GOLKAR menghasilkan tiga keputusan yang berisikan,

pertama, adalah menetapkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden

(capres) sekaligus calon wakil presiden (cawapres) dari Partai GOLKAR. Kedua,

memberikan mandat sepenuhnya kepada ARB untuk mengambil kebijakan

1 Labolo, Partai Politik dan Sisrem Pemilihan, hal. 18.

2 Hasanudin Aco, “Keputusan Rapimnas Partai GOLKAR , Ical Boleh Capres Maupun

Cawapres” , http://www.tribunnews.com/, 18 Mei 2014.

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/18/ini-keputusan-rapimnas-golkar-soal-koalisi

49

politik. Ketiga, keputusan Rapimnas VI sebagai penganti hasil keputusan

Rapimnas sebelumnya.3

ARB menegaskan bahwa hanya dirinya yang dapat maju dalam Pilpres 2014

dari Partai GOLKAR, dan jika ada yang ingin mengajukan dan diminta partai lain,

maka mereka tidak bisa menggunakan organisasi ataupun atribut Partai

GOLKAR, serta harus menangalkan semua jabatannya di legislatif maupun dalam

struktural Partai GOLKAR. Keputusan yang diambil ARB menurutnya sudah

diambil secara demokratis dan berpijak pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Hasil keputusan ini ternyata tidak sepenuhnya didukung oleh elite Partai

GOLKAR mengingat beberapa faktor personal terkait ARB. Pertama, terkait

dengan perusahaan dan bisnisnya yaitu kasus mengenai lumpur Lapindo di

Sidoardjo, Jawa Timur dan pajak-pajak anak perusahaan PT. Bakrie yang belum

melakukan pembayaran. 4 Kedua, tersebarnya video plesiran ARB dengan seorang

artis. Ketiga, Hasil survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) memperlihatkan

rendahnya elektabilitas ARB yang berada pada angka 9,2%,5 lebih rendah

dibanding dengan dengan Jokowi dan Prabowo Subianto. Berdasarkan beberapa

pertimbangan di atas, menjadi faktor kuat mengapa ARB kemudian tidak ikut

bertarung dalam pilpres 2014.

3 AL Amin, “Rapimnas Golkar Menetapkan Ical Capres atau Cawapres”,

https://www.merdeka.com/, 18 Mei 2014. 4 Riska Zakiah, “Kegagalan Partai GOLKAR dalam Mengusung Aburizal Bakrie sebagai

Calon Presiden RI dalam Pilpres Tahun 2014”, (Program Sarjana Ilmu Politik, Universitas Islam

Negeri Jakarta, 2015), hal. 4. 5 Rakhmatullah, “Fraksi Partai GOLKAR Keukeuh usung ARB dalam Pilpres 2014”,

https://nasional.sindonews.com/, 28 September 2013.

https://www.merdeka.com/

https://nasional.sindonews.com/read/788506/12/fraksi-golkar-keukeuh-usung-arb-dalam-pilpres-2014-1380365754

50

Sehari setelah dilaksanakannya Rapimnas VI Partai GOLKAR tahun 2014,

melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai GOLKAR, Idrus Marham

mengungkapan bahwa Partai GOLKAR mantap mendukung pasangan Prabowo

Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Dukungan ini bersasal dari arahan

ARB selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR dalam

Rapimnas VI Partai GOLKAR. 6 Alasan yang diungkapkan ARB mengapa Partai

GOLKAR mendukung Prabowo-Hatta adalah:

Kalah dan menang di dalam pemilu bukan soal, apapun hasilnya yang harus

menang adalah seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya pribadi, saya memberikan

dukungan kepada saudara Prabowo. Beliau bisa memimpin Indonesia ke depan.

Orang muda tentu mengharapkan Indonesia yang lebih baik, orang muda

membutuhkan Indonesia yang sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia,

itulah yang bisa diberikan oleh prabowo. Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia

yang lebih mandiri, serta Indonesia yang lebih bermartabat, sehingga Indonesia

akan dihormati oleh seluruh bangsa di Dunia. 7

Pernyataan yang diungkapkan ARB di atas menegaskan bahwa kalah dan

menang Partai Golkar dalam Pileg tidak lantas menjadikan Partai Golkar dapat

maju dalam Pilpres. Dalam hal ini faktor kemenangan tidak lagi ditentukan oleh

partai, melainkan berdasarkan faktor penokohan. Jelas dirinya tidak dapat maju

jika melihat pada faktor-faktor di atas. Namun, sangat disayangkan jika ternyata

keputusan untuk mendukung calon dari partai lain harus diambil, sedangkan

pasangan calon lain mengusung kader partai, yakni JK.

A.2. Krisis Kepemimpinan Partai GOLKAR

Partai politik memiliki fungsi pemandu kepentingan, di mana dalam

masyarakat terdapat berbagai bentuk kepentingan yang berbeda antar individu

6 Mansyur Faqih, “Alasan Partai GOLKAR Dukung Prabowo-Hatta”,

http://www.republika.co.id/, 19 Mei 2014. 7 Aburizal Bakrie, “Dukungan ARB Untuk Prabowo”, https://www.youtube.com/. 25 Juli

2014.

http://www.republika.co.id/

https://www.youtube.com/watch?v=3Ed7XGxZld8

51

maupun kelompok yang saling bertentangan. Maka dari itu, untuk menampung

dan memadukan berbagai kepentingan yang ada, dibutuhkan sebuah partai

politik.8 Melalui partai politik, kepentingan-kepentingan yang yang berasal dari

individu maupun kelompok-kelompok digabungkan menjadi suatu alternatif-

alternatif kebijakan.

Kebijakan-kebijakan alternatif snediri merupakan hasil pertimbangan-

pertimbangan para elite. Tidak jarang keputusan elite politik dalam memutuskan

suatu kebijakan seringkali menghadirkan friksi dan penolakan. Meskipun

demikian, elite yang berkuasa dapat menggunakan posisinya untuk tetap

menetapkan suatu kebijakan dan mempengaruhi orang-orang agar dapat

mengikuti keputusannya. Seperti halnya yang terjadi dalam Partai GOLKAR

pasca pemilu 2014.

Dinamika konflik yang terjadi dalam Partai GOLKAR kemudian

berkembang pasca kekalahan Prabowo-Hatta. Kekecewaan beberapa elite dan

kader partai ketika ARB memutuskan untuk mendukung Prabowo-Hatta semakin

bertambah ketika hasil pemilu menyatakan bahwa Jokowi-JK merupakan

pemenang. Elite senior Partai GOLKAR yang turut terlibat dalam

penyelenggaraan Munas Riau tahun 2009 kemudian mengingatkan mengenai

perbedaan yang terdapat dalam rekomendasi pelaksanaan Munas yang tidak sesuai

dengan AD/ART Partai GOLKAR, yakni pelaksanaan munas yang dilakukan

8 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politiki (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hal. 119.

52

setiap lima tahun sekali. 9 Seperti yang disampaikan oleh Zainal Bintang, politisi

senior Partai GOLKAR:

Banyak kader Partai GOLKAR di daerah mempertanyakan mengapa Aburizal

tampak lebih sibuk dibandingkan dengan Hatta Rajasa yang menjadi cawapres

Prabowo. Saat Prabowo memutuskan untuk menarik diri dari tahapan pilpres, Hatta

Rajasa tak mendampingi Prabowo. Banyak Kader Partai GOLKAR di daerah

menyatakan kekecewaannya dengan langkah politik ical. Langkah terbaik yang

harus ditunjukkan ical saat ini adalah menerima masukan untuk menggelar munas

atau memilih untuk mengundurkan diri sebagai Pimpinan Partai GOLKAR.10

Tuntutan untuk mempercepat penyelenggaraan Munas kemudian muncul

dari beberapa kalangan karena melihat ARB yang terlalu sibuk mengurus KMP

ketimbang menyelenggarakan Munas. Tuntutan ini juga dilayangkan oleh Sentral

Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).11

Hal ini juga berkaitan dengan beberapa

kegagalan ARB sebagai Ketua Umum yang dinilai oleh SOKSI sebagai berikut:

9 Dalam AD/ART Partai Partai GOLKAR Pasal 30 Ayat (2) poin (a) berbunyi

Musyawarah Nasonal adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5

(lima) tahun. 10

Metro TV. “Wawancara dengan Zainal Bintang”, https://www.youtube.com/, 24 Juli

2014. 11

SOKSI adalah organisasi yang merupakan cikal bakal Partai GOLKAR . SOKSI sendiri

merupakan organisasi buruh atau pekerja seluruh Indonesia yang awal mulanya didirikan oleh

militer untuk mengimbangi keberadaan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang

dainggap radikal dan kekiri-kirian.

https://www.youtube.com/

53

Tabel VI.A.2.1

Faktor-Faktor Kegagalan ARB Memimpin Partai GOLKAR

Menurut SOKSI12

No Faktor Kegagalan

1 ARB gagal membawa Partai GOLKAR mencapai target perolehan pileh sebesar

30% dan hanya memperoleh suara sebesar 14,4%.

2 ARB gagal mempertahankan dominasi kursi di DPR RI dengan berkurangnya

perolehan kursi dari 106 menjadi 91 kursi.

3 ARB gagal menjadi capres karena rendahnya elektabilitasnya dibanding dengan

calon lainnya.

4 ARB gagal menjadi cawapres karena tidak berhasil melakukan koalisi dengan

capres kuat dari partai lain.

5 Kebijakan ARB sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR berkoalisi dengan

pasangan Prabowo-Hatta telah gagal memenangkan pemilu.

6 Usul Ketua Dewan Pertimbangan Patai Partai GOLKAR Akbar Tandjung

kepada Prabowo-Hatta untuk mengundurkan diri pada proses pilpres merupakan

usulan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang

Pemilu Presiden dan dianggap telah menciderai demokrasi.

7 ARB dinilai telah gagal dalam mengelola partai, dan di bawah kepemimpinan

ARB, Partai GOLKAR dinilai telah dijadikan alat untuk memperjuangkan dan

mempertahankan kepentingan pribadi, korporasi dan kroni-kroninya.

8 ARB dinilai telah berbohong lantaran tidak menepati jajinya saat Munas ke-VIII

Partai GOLKAR di Pekanbaru, Riau, yakni janji akan membangun gedung DPP

Partai GOLKAR sebanyak 25 tingkat dan menyediakan dana abadi sebesar satu

triliun rupiah untuk Partai GOLKAR

9 Keputusan ARB dan beberapa partai untuk mejadikan Partai GOLKAR sebagai

partai oposisi dinilai telah naif dan tidak sesuai dengan ideologi kekaryaan

partai.

10 Keputusan ARB untuk berada pada oposisi pemerintahan dainggap sangat

merugikan kader partai yang duduk dalam pemerintahan.

11 Pemecatan kader partai yang bukan didasari pada pertimbangan prestasi,

dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

12 Kebijakan Ketua Umum Partai GOLKAR yang memecat kader-kader Partai

GOLKAR karena mendukung pasangan Jokowi-JK dainggap merupakan suatu

upaya untuk memecah belah kader-kader Partai GOLKAR, mengingat bahwa

Jusuf Kalla merupakan kader partai dan Mantan Ketua Umum Partai.

Partai GOLKAR di bawah kepemimpinan ARB dinilai oligarki dan tidak

demokratis. Setiap keputusan yang diambil dinilai berdasarkan kepentingan

pribadi dan segelintir elite saja. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Mosca

bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu oligarki. Mosca menolak

12

Robinson, “Tuntutan SOKSI atas Kegagalan ARB Pimpin GOLKAR”, ,

www.rmolsumsel.com, 3 Agustus 2014.

http://www.rmolsumsel.com/

54

klasifikasi pemerintahan ke dalam bentuk-bentuk monarki, demokrasi, dan

aristokrasi. Menurutnya, selalu muncul kelas yang pertama, yang biasanya

jumlahnya sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan

menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara

kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, lebih legal, terwakili, serta

mensuplai kebutuhan kelas yang pertama, paling tidak pada saat kemunculannya,

dengan instrumen-instrumen yang penting bagi vitalis organisme politik. 13

Jika melihat ke belakang konflik internal yang terjadi pada Partai GOLKAR

berakar pada melembaganya oligarki dalam kepemimpinan dan tidak berjalannya

fungsi partai yakni menghasilkan kader yang berintegritas. Fenomena konflik ini

mulai tampak dalam kepengurusan Partai GOLKAR hasil Munas Riau 2009 yang

kurang mengakomodasi para lawan politik Aburizal Bakrie, ketua umum terpilih.

Salah seorang di antaranya adalah Surya Paloh yang pada akhirnya memutuskan

untuk keluar dari Partai GOLKAR dan mendirikan Partai Nasdem, mengikuti

jejak beberapa elite partai, seperti Edi Sudrajat yang mendirikan Partai Keadilan

dan Persatuan Indonesia (PKPI), Wiranto yang mendirkan Partai Hati Nurani

Rakyat (Hanura), dan Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra).

Pengelolaan sistem partai yang tidak demokratis terus melembaga dan

mewarnai kepemimpinan ARB dalam setiap kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan seringkali menghadirkan perbedaan dan kekecewaan bagi para elite

dan kader partai. Persoalan ini terus berlanjut hingga pada proses penyelenggaraan

13

P.Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 202

55

Munas Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Para calon ketua umum

yang ingin berkompetisi dalam Munas Bali tidak memperoleh akses yang setara,

fair, dan terbuka. Realitas inilah yang kemudian menimbulkan kekecewan

sebagain jajaran elite Partai GOLKAR sehingga mendorong berlangsungnya

Munas Partai GOLKAR di Jakarta yang berselang seminggu kemudian, yakni

pada 6 hingga 8 Desember 2014. 14

A.3. Dualisme Kepemimpinan Partai GOLKAR

Dualisme kepemimpinan dalam Partai GOLKAR merupakan salah satu

dampak yang hadir setelah konflik berkepanjangan dalam tataran elite Partai

GOLKAR. Konflik elite internal Partai GOLKAR bukanlah sebuah bentuk

fenomena baru yang terjadi pada Partai GOLKAR pasca reformasi. Jika melihat

ke belakang, konflik-konflik yang hadir seringkali dikaitkan dengan dua

momentum besar bagi partai, yakni Musyawarah Nasional Partai GOLKAR dan

pemilihan umum. Jika pada konflik internal Partai GOLKAR menghadirkan

wujud fragmentasi partai dengan keluarnya beberapa elite dan membentuk Partai-

partai “replika” dari Partai GOLKAR.15

Pada awalnya berdasarkan hasil rapat pleno disepakati bahwa Munas

Partai GOLKAR akan diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2015. Namun,

tidak berapa lama keputusan ini mengalami perubahan dan menghasilkan

keputusan bahwa Munas Partai GOLKAR dipercepat di bulan November 2014.

Berdasarkan Hasil Rapimnas Partai GOLKAR pada tanggal 17-19 November,

14

Syamsuddin Haris, Tantangan Munaslub Partai GOLKAR , Harian Kompas tanggal 18

Februari 2016, hal. 6. 15

M. Toto Suryaningtyas, “Dinamika Partai Politik (Merunut Sejarah Konflik Partai Partai

GOLKAR)”, http://kompas.com/, 13 September 2017.

http://kompas.com/

56

diumumkan bahwa Munas Partai GOLKAR akan dipercepat mengingat bahwa di

bulan Januari akan ada agenda penting di DPR RI dan APBN-P (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan) yang harus segera dibahas, hingga

kemudian keputusan mempercepat munas dilakukan untuk mempercepat status

Fraksi Partai GOLKAR di bulan Januari 2015.16

Beberapa elite menolak hasil Rapimnas Partai GOLKAR yang

mempercepat penyelenggaraan Munas Partai GOLKAR, dikarenakan

pertimbangan singkatnya jeda waktu yang membuat bakal calon ketua umum akan

kesulitan untuk mempersiapkan persyaratan hingga pendapat yang menilai bahwa

mempercepat munas merupakan strategi ARB agar dirinya dapat maju kembali

sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dengan cara aklamasi.17

Dalam rapat pleno yang diselenggarakan 25 November Tahun 2014

membicarakan mengenai Munas Partai GOLKAR berakhir ricuh dan tidak

menemukan titik kesepakatan mengenai penyelenggaraan Munas. ARB dan

beberapa elite tetap bersikukuh untuk menyenggarakan munas pada tanggal 30

November, di lain sisi Agung Laksono dan beberapa elite tetap menolak

penyelenggaraan munas dipercepat. Rapat Pleno Partai GOLKAR yang dipimpin

oleh Agung Laksono tersebut kemudian menghadirkan keputusan pembentukan

Presidium Penyelamat Partai GOLKAR (PPPG) yang dipimpin oleh Agung

Laksono.

16

Aisyahani Tiara Puspita, “Lahirnya Kembali Partai Baru Pasca Munas?”, ,

http://www.kompasiana.com/, 27 November 2014. 17

Githa Farahdina, “Munas Partai GOLKAR dipercepat, Agun: Ini Desain Lama”,

http://news.metrotvnews.com/, 20 November 2014.


http://news.metrotvnews.com/

57

Agung Laksono mengungkapkan, tujuannya membentuk PPPG adalah

sebagai perwujudan upaya mempertahankan eksistensi Partai GOLKAR dan

melakukan perubahan di dalam internal partai.18

Pembentukkan PPPG dibarengi

dengan tugas PPPG untuk menyelenggarakan munas paling lambat bulan Januari

tahun 2015. Jika melihat lebih jauh pembentukkan PPPG sendiri merupakan

sebuah bentuk kesinambungan dari dampak krisis kepemimpinan yang terjadi di

dalam Partai GOLKAR. Krisis yang terjadi kemudian mengakibatkan terjadinya

friksi-friksi pada setiap pengambilan keputusan partai yang terus berkembang di

dalam tataran elite Partai GOLKAR.

Munas Partai GOLKAR di Bali kemudian tetap diselenggarakan pada 30

November 2014. Hasil Munas Partai GOLKAR di Bali ini menyatakan ARB

terpiliha secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR periode 2014-

2019. Manuver politik tetap dilakukan oleh PPPG yang diketuai oleh Agung

Laksono. Pada 4 Desember PPG mengajukan gugatan ke pengadilan guna

melaporkan keabsahan hasil munas di Bali. PPPG, melalui Lauren Siburian

mengungkapkan:

Munas di Bali itu tidak sah, karena kalau bukan dilaksanakan pada tanggal 8

Oktober sesuai dengan Anggaran Dasar Partai GOLKAR atau pada Januari 2015

sesuai dengan rekomndasi Munas Riau dan Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR

tanggal 13 November 2014. Itu munas yang sah, kalau tidak 8 Oktober ya Januari

2015. Sikap PPPG menanggapi Munas Bali adalah dengan menyelenggarakan

munas sendiri.

Selang beberapa hari dari penyelenggaraan Munas Bali, diadakan pula

Munas tandingan oleh PPPG di Ancol pada tanggal 6-8 Desember 2014. Dalam

munas ini menghadirkan tiga nama bakal calon Ketua Umum Partai GOLKAR

18

Mandra Pradipta, “Agung Laksono bentuk Presidium Penyelamat Partai Partai

GOLKAR ”, http://www.teropongsenayan.com/, 20 November 2014.

http://www.teropongsenayan.com/

58

yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoo, dan Agung Gumiwang Kartosasmita.

Beberapa hari sebelumnya, Agung Laksono dan Agung Gumiwang menemui

Jusuf Kalla untuk meminta restu menyelenggarakan munas. Munas Ancol

kemudian mengeluarkan hasil voting yang menyatakan kemenangan Agung

Laksono sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR periode 2014-2019.

Kedua kubu pun sama-sama saling mendeklarasikan kemenangannya dan

saling mengumumkan kepengurusan versi munas masing-masing. Pada tanggal 8

Desember kedua kubu kemudian mendaftarkan kepengurusan versi munas

masing-masing ke Kementerian Hukum dan HAM. Berikut merupakan susunan

kepengurusan hasil Munas Partai GOLKAR di Bali dan Munas Partai GOLKAR

di Ancol:

59

Tabel VI.A.3.1

Kepengurusan Hasil Munas Bali dan Munas Ancol1

Munas Bali Munas Ancol

Jabatan Nama Jabatan Nama

Ketua Dewan

Pertimbangan

Akbar Tandjung Ketua Dewan

Pertimbangan

Siswono Yudho Husodo

Ketua Umum Aburizal Bakrie

Ketua Umum Agung Laksono

Wakil Ketua

Umum

Nurdin Halid

Theo L Sambuaga

Setya Novanto

Syarif Cicip

Sutaradjo

Fadel Muhammad

Siti Hediadi (Titiek

Soeharto)

Ahmadi Nur Supit

Ade Komarudin

Aziz Syamsuddin

Wakil Ketua

Umum

Pariyo Budi

Santoso

Agus Gumiwang

Kartasasmita

Yorrys Raweyai

Sekretaris

Jenderal

Idrus Marham Sekretaris

Jenderal

Zainuddin Amali

Bendahara

Umum

Bambang Soesatyo Bendahara

Umum

Sari Yuliati

Jika melihat pada fenomena kehadiran dualisme kepemimpinan Partai

GOLKAR, pada hakikatnya konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses

terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi dari aktor-aktor yang

berkepentingan.2 Kubu ARB berupaya mempertahankan posisi dalam Partai

GOLKAR dan Kubu Agung Laksono berupaya agar ARB tidak lagi berkuasa dan

mengininkan terjadinya perubahan dalam internal partai.

Perebutan kekuasaan antar kedua kubu merupakan suatu upaya untuk

memperoleh kedudukan dan pengakuan. Seperti yang diungkapkan Lasswell dan

1 Diolah dari media berita www.detiknews.com, www.kompas.com dan www.repulika.com.

2 Syamsul Hadi, Disintegrasi pasa Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika

Internasional, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 272.

http://www.detiknews.com/

http://www.kompas.com/

60

Kaplan mengenai kekuasaan yakni “a relationship in wich one person or grup is

able to determie the actions of another in the direction of the former’s own ends”

3 (sebuah hubungan di mana satu orang atau kelompok dapat menentukan

tindakan orang lain ke arah tujuan awal sendiri). Maka tidak heran jika friksi

berkepanjangan dalam tataran elite berupaya untuk saling mempengaruhi elite-

elite serta kader-kader lainnya agar mengikuti keinginan segelintir orang dalam

partai.

Konflik yang terjadi dalam Partai GOLKAR sejak tahun 2014 ini menarik,

karena berbeda dari konflik-konflik elite sebelumnya. Jika sebelumnya konflik-

konflik yang terjadi pasca Orde Baru selalu melahirkan partai-partai baru, dalam

konflik ini kedua kubu sama-sama memepertahankan posisinya dalam internal

partai. Konflik kedua kubu kemudian menghadirkan dualisme kepemimpinan di

dalam partai.

A.4. Pemecatan Kader dan Pencopotan Jabatan

Perpecahan Partai GOLKAR semakin meruncing karena Munas Partai

GOLKAR di Bali melakukan pemecatan terhadap kader Partai GOLKAR yang

dianggap tidak patuh pada keputusan partai. Pemecatan tersebut bahkan diikuti

dengan pencabutan hak kepengurusan periode 2014-2015 dan penarikan

keanggotaan mereka dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

3 Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, A Framework for Political Inquiry (New

Haven: Yale University Press, 1950), hal. 74.

61

(DPR RI).4 Berikut adalah nama-nama kader partai yang dipecat pada Munas

Bali:

Tabel. VI.A.4.1

Nama-Nama Kader Partai GOLKAR yang Dipecat pada Munas Partai

GOLKAR di Bali5

No Nama No Nama

1 T.B. Ace Hasan Syadzily 9 Leo Nababan

2 Lamhot Sinaga 10 Agung Laksono

3 Melchias Markus Mekeng 11 Priyo Budi Santoso

4 Andi Sinulingga 12 Yorrys Raweyai

5 Djasri Marin 13 Ibnu Munzier

6 Laurens Siburian 14 Ricky Rahmadi

7 Zainuddin Amali 15 Agun Gunandjar

8 Justin Nasution

Beberapa elite partai yang berseberangan dengan keputusan Partai

GOLKAR untuk mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus mengalami

pemecatan keanggotannya sebagai kader Partai GOLKAR. Seperti yang dialami

Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah.

Mereka adalah kader partai yang terpilih menjadi anggota DPR fraksi Partai

GOLKAR. Selain harus menerima putusan pemecatan, mereka juga harus

menanggalkan jabatan mereka sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Pemecatan yang dilakukan berdasarkan pada pernyataan ARB tentang

keputusan hasil Rapimnas ke-VI yang mengatakan “jika ada kader partai yang

ingin mengajukan dan diminta partai lain maka mereka tidak dapat menggunakan

organisasi ataupun atribut Partai GOLKAR, dan harus menanggalkan semua

jabatannya di legislatif maupun dalam struktural Partai GOLKAR.” Namun,

4 Debora Sanur L, “Dinamika Internal Partai Partai GOLKAR dan Dampaknya terhadap

Kinerja DPR RI”, Jurnal Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri: Kajian Singkat terhadap Isu-

Isu Terkini Vol. VI, No.23/I/P3DI/Desember 2014, hal. 18-19. 5 Diolah dari media berita www.detiknews.com, www.kompas.com dan www.repulika.com

.


http://www.kompas.com/

http://www.repulika.com/

62

keputusan pemecatan dan pencopotan jabatan dinilai tidak berdasarkan hasil

musyawarah kesepakatan bersama.

A.5. Ketidakpastian Arah dukungan Politik Partai GOLKAR

Ketidakjelasan kekuasaan Partai GOLKAR mengakibatkan keputusan-

keputusan politik partai menjadi tidak jelas dan seringkali berhenti di tengah jalan.

Kegamangan ini sempat terjadi tatkala pengambilan keputusan untuk penempatan

Partai GOLKAR yang berada pada oposisi pemerintahan atau dalam posisi

pemerintahan menjadi tidak tentu.

Keputusan Partai GOLKAR untuk mendukung Prabowo diambil oleh ARB

selaku Ketua Umum Partai GOLKAR setelah melakukan serangkaian pendekatan

dengan beberapa partai politik. Sebelum memutuskan untuk mendukung Prabowo,

ARB sempat mendatangi Partai Demokrat melalui Susilo Bambang Yudhoyono

dan PDI Perjuangan melalui Megawati, namun dirasa tidak memiliki titik temu

dengan dua partai tersebut.

Setelah sebelumnya melihat tidak ada lagi kesempatan untuk dirinya

menjadi cawapres, ARB kemudian melakukan upaya-upaya konsolidasi politik

dengan partai yang sekiranya kemudian hari jika menang dapat memberikan ruang

bagi Partai GOLKAR di pemerintahan. Upaya yang dilakukan ARB ini

merupakan suatu cara mencari kubu mana yang sekiranya lebih menguntungkan.

Upaya pragmatis yang dilakukan ARB dengan menjatuhkan pilihan pada

Prabowo, didasari pada hasil kesepakatan dengan Prabowo yang akan menjadikan

ARB sebagai salah satu menteri utama di dalam kabinetnya jika terpilih dalam

63

Pilpres 2014 .6 Seperti halnya yang diungkapkan oleh Peneliti Ilmu Politik LIPI,

Siti Zuhro:

Ya kita sudah terbiasa dengan Partai GOLKAR, dia itu bermain di banyak kaki,

dan setiap pemilu seperti itu. Dia akan hadir di detik-detik terakhir, dan detik-detik

terakhir itu dia ingin menghadirkan dengan jumlah suara yang dia miliki. Jadi

adalah dengan jumlah suara yang mereka miliki yang adalah pemenang pemilu

kedua. Karen pemilu itu selalu berkaitan dengan dukungan, tapi kita lupa juga yang

dipilih di pilpres itu bukan partai tapi sosok calon, itu yang harus ditekankan.7

Sikap penolakan kemudian hadir dari berbagai elite serta kader Partai

GOLKAR tatkala Partai GOLKAR melalui ARB menyatakan dukungannya

terhadap pasangan Prabowo-Hatta pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014.

Keputusan Partai GOLKAR untuk tidak mencalonkan kadernya dan lebih

memilih bergabung mendukung pasangan Prabowo-Hatta menghadirkan friksi di

dalam internal partai. Kritik yang hadir juga muncul dari politikus muda Partai

GOLKAR Tubagus Ace Hasan Syadzily selaku kader Partai GOLKAR, dirinya

mengungkapkan:

Sebagai partai pemenangan pemilu legislatif tahun 2014 dengan menempati posisi

kedua, rasanya tidak pantas jika Partai GOLKAR justru mendukung capres dan

cawapres yang diusung dari partai lain, bukan dari Partai GOLKAR. Pada saat itu

saya pribadi berharap Partai GOLKAR dapat mempersilahkan kader untuk

mendukung Jokowi-JK, tentu karena di sana terdapat kader Partai GOLKAR yakni

JK.8

Konflik yang terjadi tidak hanya menghadirkan dilema dalam tata para elite

partai, namun juga dalam tataran kader. Di mana para kader mengalami

kegamangan kubu mana yang kebijakannya harus mereka patuhi. Di satu sisi,

6 Van, “Jabatan Kunci yang diberikan Prabowo ke Ical: Menteri Utama”,

http://news.detik.com/, 19 Mei 2014. 7 Wawancara dengan Siti Zuhro, Peneliti Ilmu Politik LIPI dan Pengamat Politik, di

Gedung Widya Graha LIPI lantai 3 pada 5 September 2017 pukul 13.00 WIB. 8 Wawancara dengan T.B Ace Hasan Syadzily, Anggota DPR RI dari Partai GOLKAR

dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR, di Gedung DPR RI pada 12 Mei 2017 Pukul

13.30 WIB.

http://news.detik.com/

64

posisi kedudukan ARB masih menjadi dominasi di tataran kader bawah. Namun,

di satu sisi tidak sedikit para kader yang masih menghormati dan mengagumi

sosok JK yang juga notabennya adalah mantan ketua umum.

A.6. Kegagalan dalam Pilkada

Akibat hadirnya dualisme kepemimpinan partai, dan tidak ada kepengurusan

yang benar-benar disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

mengakibatkan banyak kader potensial yang tidak bisa mengikuti Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, bahkan ada beberapa kader yang

akhirnya menyebrang ke partai lain agar dapat ikut serta dalam Pilkada 2015.

Prestasi yang diperoleh Partai Golkar dalam Pileg 2014 merosot jauh jika melihat

pada hasil Pilkada Serentak 2015 sebagai berikut:

Tabel. VI.A.6.1

Perbandingan Perolehan Kemenangan Partai Politik

dalam Pileg dan Pilkada Serentak 20159

No Partai

Perolehan

Pileg 2014 No Partai

Perolehan

Pilkada

2015

1 PDI Perjuangan 23.681.471 1 PDI Perjuangan 105 Daerah

2 Partai GOLKAR 18.432.312 2 Partai Gerindra 87 Daerah

3 Partai Gerindra 14.760.371 3 Parta Nasdem 85 Daerah

4 Partai Demokrat 12.728.913 4 PAN 80 Daerah

5 PKB 11.198.957 5 PKS 75 Daerah

6 PAN 9.481.621 6 Partai Demokrat 68 Daerah

7 PKS 8.480.104 7 PKB 65 Daerah

8 Partai Nasdem 8.402.812 8 Partai Hanura 63 Daerah

9 Diolah dari data KPU, “SK KPU Nomor 411/kpts/KPUTAHUN2014 tentang Penetapan


dalam Pemilu Tahun 2014”.

65

9 PPP 8.157.488 9 Partai GOLKAR 49 Daerah

10 Partai Hanura 8.157.488 10 PBB 32 Daerah

11 PBB 1.825.750 11 PKPI 31 Daerah

12 PPP 1.143.094 12 PPP 28 Daerah

Perolehan kursi pemerintahan yang diperoleh Partai GOLKAR dalam

Pilkada 49 daerah merupakan sebuah keterpurukan bagi Partai GOLKAR. Jika

melihat posisi Partai GOLKAR dalam Pemilu 2014 yang menempati posisi teratas

kedua setelah PDI Perjuangan, dan dalam Pilkada Serentak 2015 Partai GOLKAR

merosot berada pada posisi sembilan setelah Hanura.

Situasi posisi partai Partai GOLKAR yang sempat tidak mendapatkan

legalisasi kepengurusan menjadi faktor utama kegagalan dalam Pilkada Serentah

2015. Hingga pada akhirnya Partai GOLKAR dapat ikut serta dalam Pilkada 2015

merupakan hasil keputusan PTUN kepengurusan partai dikembalikan kepada hasil

Munas Riau tahun 2009.10

Keputusan tersebut membuat Partai GOLKAR dapat

mengikuti Pilkada Serentak 2015 meskipun dalam situasi internal partai yang

masih terpecah dua kubu. Meskipun dapat mengikuti Pilkada Serentak 2015,

namun hasil yang diperoleh Partai GOLKAR dalam pilkada tidak dapat menutupi

situasi konflik internal yang sedang terjadi dalam partai.

Kegagalan Partai GOLKAR dalam Pilkada Serentak 2015 merupakan buah

dari konflik elite partai yang berkepanjangan. Partai yang seharusnya menjalankan

fungsinya sebagai pengendali konflik bahkan tidak mampu menyelesaikan konflik

internal partainya sendiri dengan segera. Dualisme kepemimpinan yang berakibat

10

M. Iqbal, “Putusan PTUN: Kepengurusan Golkar Kembali ke Hasil Munas Riau”,

www.detik.com, 18 Mei 2015.

http://www.detik.com/

66

pada tidak adanya kubu yang sah secara hukum juga sempat terancam membuat

Partai GOLKAR tidak dapat ikut serta dalam Pilkada Serentak 2015.

B. Dampak Konflik Elite Partai GOLKAR terhadap Pemerintahan Joko

Widodo-Jusuf Kalla

B.1. Penyelesaian Konflik Elite Partai GOLKAR

Upaya penyelesaian konflik dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR

antara Kubu Munas Bali dan Munas Ancol dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu

berasal dari kedua kubu yang berkonflik maupun melalui pihak ketiga. Kedua

kubu yang saling memperebutkan kekuasaan berupaya mengesahkan

kepengurusan masing-masing dengan melakukan berbagai cara, dari mulai

mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkumham hingga mengajukan tuntutan ke

pengadilan.

Dalam menganalisis peran elite partai dalam konflik dualisme Partai

GOLKAR dan upaya penyelesaian konflik itu sendiri, melihat konflik ini perlu

dipahami bahwa terdapat dua elemen yang tidak bisa dipisahkan, yakni elite dan

kekuasaan. Kedua hal ini merupakan suatu bentuk keterikatan, karena elite sendiri

merupakan segelintir orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan

kekuasaan merupakan salah satu faktor terbentuknya elite.

Seperti yang diungkapkan oleh Gaetano Mosca, bahwa dalam masyarakat

terdapat dua kelas manusia, yakni kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai.11

Elite merupakan orang-orang yang mampu menduduki jabatan dan meraih

kekuasaan di dalam masyarakat. Elite Partai GOLKAR sendiri merupakan orang-

11

S.P. Varma, Teori Politik Modern. Penyunting Tohir Efendi, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1999), hal. 200.

67

orang yang menduduki jabatan dalam internal partai dan pemerintahan. seperti

yang dikemukakan Wakil Badan Legislasi Firman Soebagyo yang juga

merupakan kader Partai GOLKAR, yaitu elite merupakan orang-orang yang

berada di pemerintahan dan di dalam struktural organisasi (Partai GOLKAR).12

Konflik bersifat omnipresent, kejadian setiap relasi sosial di manapun dalam

dunia hidup masyarakat manusia. Konflik merupakan proses perbedaan,

pertentangan, dan atau perbenturan di antara berbagai aktor kepentingan sumber

daya material maupun nonmaterial pada konteks sosial tertentu.13

Tidak terkecuali

konflik yang terjadi dalam tataran elite khususnya Partai GOLKAR, di mana para

elite saling berusaha mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan demi

kepentingan pribadi maupun kelompok masing-masing.

Dalam upaya penyelesaian konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi

dalam Partai GOLKAR dilakukan pertemuan-pertemuan agar diupayakan untuk

dapat mencapai rekonsiliasi atau perdamaian, pemecahan perselisihan, dan

penyelesaian bersama. Pada kesempatan tersebut dapat pula dilakukan proses-

proses lain seperti mediasi, fasilitasi, dan negosiasi. 14

Keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaiakn konflik diperlukan sebagai

pihak penengah. Dalam hal ini pihak ketiga yang berperan sebagai penengah

haruslah memiliki empati, kemauan untuk mendengarkan, mengikuti proses

12

Wawancara dengan Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Elite

Partai GOLKAR, di gedung Nusantara 1 DPR RI pukul 13.00 WIB. 13

Anis Farida, “Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo”, JSP:

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 17, No. 2, November 2013, hal. 148. 14

Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2014), hal. 2013.

68

pembicaraan, melihat sesuatu secara jernih, tidak langsung secara gegabah

menentukan keputusan.

Upaya penyelesaian konflik menurut Jhon Galtung Peacemaking.

Merupakan proses yang memiliki tujuan mempertemukan atau merekonsiliasi

sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi,

arbitrasi terutama pada level elite atau pimpinan. Di mana dalam hal ini elite yang

berkonflik terlebih dahulu menyelesaikan konflik melalui upaya-upaya mediasi

dalam tataran elite itu sendiri.

Setelah kedua kubu mendaftarkan kepengurusan masing-masing ke

Kemenkumham tanggal 16 Desember 2014. Menteri Hukum dan HAM Yasonna

Laoly menolak untuk mengesahkan kepengurusan dari kedua kubu, baik itu Kubu

Munas Bali maupun Kubu Munas Ancol. Keputusan ini mengarah pada UU No. 2

Tahun 2011 Pasal 32 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik.15

Menurut Yasonna Laoly kedua kubu sama-sama sah karena

berkas dan persyaratan kedua kubu sudah lengkap.

Pada saat yang bersamaan Kubu Munas Ancol yang diketuai Agung

Laksono langsung membentuk tim islah (musyawarah antara kedua belah pihak)

yang akan menjadi juru runding antara Kubu Munas Bali dan Kubu Munas Ancol.

Kedua Kubu sama-sama sudah memiliki mahkamah partai. Kubu Munas Bali

terdapat Andi dan Muladi dan di Kubu Munas Ancol mahkamah partai diketuai

15

UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 32 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang

Partai Politik Berbunyi “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1) dilakukan oleh suatu mahkama Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

Politik. dst

69

oleh Andi Mattalatta.16

Sementara di Kubu Munas Bali lebih memilih untuk

melayangkan gugatan ke pengadilan. ARB menyampaikan, “Secara singkat, saya

mengatakan tentang Partai GOLKAR, bahwa perundingan jalan terus. Tetapi

kemarin kami telah menyampaikan kepada pengadilan Jakarta Barat untuk tetap

menyelesaikan persmasalahan sehingga ada keputusan”.17

Pada islah 11 Januari 2014 Mahkamah Kubu Munas Bali tidak menghadiri

islah tersebut dan lebih memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Jalan hukum ditempuh dengan alasan agar mempercepat kepastian hukum dan

pertimbangan bahwa upaya perundingan islah hanya akan memperkeruh keadaan.

Sebelumnya pada 5 Desember Kubu Agung Agung Laksono yang pada waktu itu

melalui Presidium Penyelamat Partai GOLKAR telah melayangkan guagatan ke

Pengadilan Jakarta Pusat.18

Agenda islah kemudian kembali dilaksanakan pada 3 Maret 2015. Putusan

Mahkamah Partai GOLKAR yang dibacakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat

(DPP) Partai GOLKAR, Slipi, condong memenangkan kepengurusan hasil

Musyawarah Nasional Ancol yang diketuai Agung Laksono. Alasannya, dalam

sidang yang dipimpin Muladi itu, dua anggota Mahkamah Partai GOLKAR

memenangkan kubu Agung, sedang dua lainnya memilih tak menyimpulkan

keabsahan salah satu kubu. Dua anggota mahkamah lainnya, Andi Mattalata dan

Djasri Marin dengan tegas memenangkan kubu Agung Laksono. Dalam

16

Muhyidin, “Kubu Agung Bentuk Tim Negosiasi untuk Islah”,

https://nasional.tempo.co/, 16 Desember 2014. 17

Sabrina Asril, “Bertemu Jokowi, Aburizal Bakrie Nyatakan Islah Partai GOLKAR

Bergantung Pengadilan”, http://nasional.kompas.com/, 13 Januari 2014. 18 Van, “Gugat Agung Cs, Kubu Ical: Tak Perlu Lagi Islah Basa-Basi!”,

https://news.detik.com/, 13 Januari 201.

https://nasional.tempo.co/

http://nasional.kompas.com/

https://news.detik.com/

70

pertimbangannya Djasri dan Andi mengatakan pelaksanaan Munas Bali yang

memenangkan ARB tidak berjalan demokratis.19

Berdasarkan hasil islah, rekomendasi yang diberikan Hakim Muladi dan

Natabaya adalah sebagai berikut:20

1. Menghindari the winner takes all.

2. Rehabilitasi kader yang dipecat.

3. Apresiasi pihak yang kalah dalam kepengurusan.

4. Pihak yang kalah berjanji tidak akan membentuk partai baru.

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan terlihat bahwa terdapat upaya

mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dilakukan ARB selama memimpin. Seperti

ketika di masa awal kepemimpinannya, ARB dinilai tidak memberikan ruang bagi

kubu lawan ketika dirinya menang. Rekomendasi tersebut juga berusaha

memperbaiki situasi ketika ARB memecat kader partai secara sepihak karena

tidak mengikuti keputusannya untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Bisa dikatakan konflik elite Partai GOLKAR pada saat itu merupakan

konflik terpanjang dan terparah dalam sejarah politik Partai GOLKAR. Melihat

pada lamanya kurun waktu dan alotnya upaya-upaya menyelesaikan konflik

membuat Partai GOLKAR dalam kurun waktu 2014-2016 awal merupakan masa

terkelam partai.

Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR

merupakan titik akhir konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam internal

partai sejak tahun 2014. Dalam kepungurusannya sebagai bentuk mempersatukan

kedua pengurusan yang saling berkonflik, Setya Novanto berusaha menyatukan

19

Ira Guslina Sufa, “Kisruh Partai GOLKAR, Mahkamah Partai Condong Menangkan

Kubu Agung”, https://nasional.tempo.co/, 3 Maret 2015. 20

Bpn, “Ini Isi Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar”, https://m.detik.com/, 10 April

2015.


https://m.detik.com/

71

kedua kubu dengan menempatkan kepengurusan masing-masing kubu berada

dalam satu kepengurusan di bawah pimpinannya. Kepengurusan yang dibentuk

oleh Setya Novanto memang terlihat gembung, hal ini terjadi karena banyaknya

bidang-bidang baru yang dibentuk guna menyatukan kedua kubu yang

sebelumnya saling menjabat di masing-masing kepengurusan. Berikut adalah

struktur kepengurusan gembung yang berada di bawah kepemimpinan Setya

Novanto:

Tabel. VI.B.1

Tabel Pengurus Partai GOLKARTahun 2016-202121

Struktur Jabatan Nama Kubu

Dewan

Pembina

Ketua Aburizal Bakrie Munas Bali

Wakil Ketua Theo L Sambuga

Sharif Cicip Soetardjo

Ade Komarudin

Munas Bali

Munas Bali

Munas Bali

Sekretaris Fadel Muhammad Munas Bali

Anggota - Priyo Budi Santoso

- Rully Hasrul Azwar

- Hutomo Mandala

Putra (Tommy

Soeharto)

- Marzuki Darusman

- Hafiz Zawawi

- Paskah Suzeta

- Iris Indra Mukti

Munas Ancol

Munas Bali

-

-

-

-

Munas Bali

Dewan

Kehormatan

Partai

GOLKAR

Ketua BJ Habibie -

Wakil Ketua - Akbar Tandjung

- Luhut Pandjaitan

Munas Bali

-

Anggota - Ginandjar

Kartasasmita

- Abdul Latief

- HM Hatta

- Ihsan Soelistyo

- Otce Junjunan

- Muhsin Rida

- Tjunjum Irawan

-

-

-

-

-

-

-

Dewan Pakar Ketua Agung Laksono Munas Ancol

Wakil Ketua -Pontjo Sutowo,

-Hajriyanto Y Thohari,

-Siti Hediati Hariyadi

(Titiek Soeharto),

-Mahyuddin

-

-

Munas Bali

-

21

Diolah dari berberapa sumber media berita nasional.kompas.com, www.detiknews.com

dan www.republika.com.


72

Sekretaris Firman Soebagyo Munas Bali

Anggota - Nasir

- Indra J Piliang

- M Osa

- Haerudin Simatupang

- Farida

- Yulianti Habibi

- Dede Sumarjaya

- Chester Sinaga

- Lili Asudiredja

- Wati Amir

Munas Bali

Munas Ancol

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengurus

Harian Partai

GOLKAR

Ketua Setya Novanto Munas Bali

Sekretaris Jenderal Idrus Marham Munas Bali

Wakil Sekjen - Emanuel I Beligur,

- Bowo Sidik Pangarso

- Adies Kadir

- Maman Abdurrahman

- Jerry Sambuaga

- Dave Laksono

- Andi Nurson

- Muhtarudin

- Ace Hasan Syadzily

- Sudirman Almun

Munas Bali

-

-

-

-

-

-

-

Munas Ancol

-

Bendahara Umum Robert J. Kardinal Munas Bali

Wakil Bendahara - Eka Sastra

- Arman Amir

- Dewi Yunus

- Andika Hasruni

- Tety Kadi

- Reza Herwindo

Munas Bali

-

Munas Bali

-

-

-

Ketua Harian Nurdin Halid Munas Bali

Kahar Muzakir Munas Bali

Korbid Polhukam: Yorrys Raweyai Munas Ancol

Korbid kajian Strategis dan

SDM:

Letjen Purn Lodewijk

Freidrich Paulus

-

-

Korbid Pemenangan Pemilu

(PP) Indonesia I (Jawa dan

Sumatera):

Nusron Wahid Munas Ancol

Korbid Pemenangan Pemilu

Indonesia II (Bali, Nusa

Tenggara, Kalimantan,

Sulawesi dan Papua):

Ahmad Hidayat Mus Munas Bali

Korbid Kesra: Roem Kono Munas Bali

Korbid Perekonomian: Airlangga Hartarto Munas Bali

Ketua Bidang Organisasi

keanggotaan dan daerah:

Freddy Latumahina Munas Bali

Ketua Bidang Organisasi: Ibnu Munzir Munas Ancol

Ketua Bidang Kerjasama

Ormas dan Lembaga

Kepartaian:

Rambe Kamarul Zaman Munas Bali

Ketua Bidang Ideologi dan

Kebijakan Publik:

Happy Bone Zulkarnain Munas Bali

Ketua Bidang Pertahanan dan

Keamanan:

Indra Bambang Utoyo Munas Bali

Ketua Bidang Luar Negeri: Meutya Hafid Munas Bali

73

Ketua Bidang Pengembangan

SDM:

Syamsul Bahri -

Ketua Bidang Pengabdian

Masyarakat:

Agus Gumiwang Munas Ancol

Ketua Bidang Kesra: Mujib Rahmat -

Ketua Bidang

Ketenagakerjaan:

Ali Wongso Sinaga Munas Ancol

Ketua Bidang Koperasi,

Wirausaha, dan UKM:

Idris Laena -

Ketua Bidang Pelayanan

Sosial:

Edi Kuntadi -

Ketua Bidang Energi dan

Energi Terbarukan:

Eni Maulani Saragih Munas Bali

Ketua Bidang SDA dan

Lingkungan Hidup

Satya Widya Yudha Munas Bali

Ketua Bidang Perdagangan dan

Industri:

Erwin Aksa Munas Bali

Ketua Bidang Jasa Keuangan

Perbankan:

Taufan Rotorasiko -

Ketua Bidang Infrastruktur

Transportasi:

Muhidin M Said Munas Bali

Ketua Bidang Kemaritiman: Kapten Anton

Sihombing

Munas Bali

Ketua Bidang Ekonomi

Kreatif:

Bambang R Sudomo -

Ketua Bidang Desentralisasi

dan Otonomi Daerah

Aziz Syamsudin Munas Bali

Ketua Bidang Otonomi Khusus Klemen Pinal -

Ketua Bidang Pembangunan

Daerah dan Desa:

Zainudin Amali Munas Ancol

Ketua Bidang Pendidikan dan

Cendekiawan:

Ferdiansyah Munas Bali

Ketua Bidang Pemberdayaan

Perempuan:

Ulla Nurachwaty Munas Bali

Ketua Bidang Pemuda dan

Olahraga:

Fahd Arafiq Munas Bali

Ketua Bidang Kebudayaan: Tantowi Yahya Munas Bali

Ketua Bidang Kerohanian: M Ali Yahya Munas Bali

Ketua Bidang Tani dan

Nelayan:

Andi Ahmad Dara -

Ketua Bidang Hukum dan

HAM:

Rudi Alfonso Munas Bali

Ketua Bidang Media dan

Penggalangan Opini:

Nurul Arifin Munas Bali

Ketua Bidang Pemenangan

Pemilu Sumatera I (Aceh dan

Sumut):

Andi Sinulingga Munas Ancol


Pemilu Sumatera II (Sumbar,

Jambi, Riau Kepri):

Darul Siska Munas Bali


Pemilu Sumatera III (Sumsel,

Bandar Lampung, Bengkulu):

Dody Alex Noerdin -

74


Pemilu Jawa I (Jakarta dan

Jabar)

Agun Gunandjar Munas Ancol


Pemilu Jawa II (Jateng dan

DIY):

Bambang Soesatyo Munas Bali


Pemilu Jawa III (Jatim)

Sigit -


Pemilu Kalimantan:

Andi Sofyan Hasan -


Pemilu Bali, Nusa Tenggara:

AA Bagus Adi

Mahendra

-


Pemilu Sulawesi:

Hamka Munas Bali


Pemilu Timur (Maluku, Papua,

Papua Barat):

Aziz Samuel -

Berdasarkan susunan kepengurusan Munaslub Partai GOLKAR di Bali,

upaya Setya Novanto menyatukan kedua kubu yang berkonflik dalam satu

pengurusan bisa dikatakan berhasil. Meskipun jika dilihat dengan seksama,

beberapa posisi penting dalam kepengurusan lebih banyak diperuntukan bagi

orang-orang yang sebelumnya memihak pada Munas Bali. Terlihat dengan jelas

bahwa soliditas yang dibangun oleh Setya Novanto merupakan soliditas semu,

guna tetap mempertahankan posisi Partai GOLKAR dalam perpolitikan di

Indonesia dan memperoleh posisi dalam pemerintahan. Seperti yang disampaikan

oleh Peneliti Ilmu Politik LIPI Siti Zuhro:22

GOLKAR kembali bersatu tapi ada tanda petik, namun hanya sebuah “soliditas

semu”. Soliditas semu ini terjadi hanya karena GOLKAR mendukung pemerintah,

tapi ini soliditas semu yang suatu hari nanti kalau sudah tidak berada dalam

kekuasaan akan kembali tercabik-cabik kembali. Konfik internal membuat

tentunya, institusi GOLKAR lemah, dan dalam kondisi seperti itu membuat

GOLKAR mudah tertarik ke mana saja. Dalam hal ini arikan-tarikan itu hanya

mengarah pada kepentingan sesaat, dan ini justru tidak membesarkan institusi

GOLKAR selain hanya untuk memberikan relief (bantuan) sesaat, itu saja dan

bagaimana nasib GOLKAR ke depannya.

22

Wawancara dengan Siti Zuhro Penliti Ilmu Politik LIPI.

75

Banyaknya kepentingan-kepentingan dalam tataran elite partai yang

menimbulkan friksi berkepanjangan kemudian dipersatukan dengan kepentingan

bersama, yakni mempertahankan eksistensi partai di perpolitikan dan

pemerintahan. Meskipun perlu digarisbawahi bahwa soliditas yang terbentuk

merupakan “soliditas semu”.

B.2. Keterlibatan Pemerintah terhadap Upaya Penyelesaian Konflik

Internal Partai GOLKAR

Keterlibatan pihak eksternal terhadap penyelesaian konflik internal Partai

GOLKAR di satu sisi merupakan sebuah alternatif dalam menyelesaikan konflik,

namun di sisi lain juga dinilai terdapat unsur kepentingan dalam keterlibatannya.

Alternatif ini diambil tatkala konflik yang terjadi tidak kunjung dapat diselesaikan

oleh internal yang berkonflik. Pihak eksternal dalam hal ini menjadi pihak ketiga

sebagai penengah dari dua kubu yang berkonflik. Seperti yang diungkapkan

Peneliti Ilmu Politik LIPI Firmaan Noor mengungkapkan:

Peran mediasi pihak eksternal dalam penyelesaian konflik kerap kali dibutuhkan

dalam rangka segera menghentikan konflik baik yang bersifat sementara ataupun

permanen. Dalam beberapa kasus politik peran pihak eksternal itu terbukti mampu

dapat menghentikan atau menyelesaikan konflik-konflik yang sulit bahkan telah

dianggap tidak mungkin dihentikan.23

Dalam hal ini keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik partai

politik terlebih dahulu dapat dilakukan oleh Mahkamah Partai seperti yang

disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU N. 2 Tahun

2008 tentang partai politik pasal 32 ayat 1 “Perselisihan Partai Politik diselesaikan

oleh interna Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.” Mengarah

23

Firman Noor, “Peran Eksternal Terhadap Konflik Internal Partai”,

https://nasional.sindonews.com/, 14 April 2015.

https://nasional.sindonews.com/

76

pada undang-undang ini Partai GOLKAR kemudian sudah membentuk

Mahkamah Partai GOLKAR yang diwakili dari kedua kubu untuk kemudian

melakukan islah. Namun, upaya Mahkamah Partai kedua kubu dalam islah dirasa

tidak maksimal menjalankan perannya. Hasil islah tersebut adalah dua mahkamah

menyatakan keabsahan Agung Laksono, serta dua lagi meyatakan abstain.

Setelah islah pertama Mahkamah Partai GOLKAR dan berdasarkan hasil

islah tersebut Kubu Munas Ancol mendaftarkan kepengurusannya ke

Kemenkumham, dan selang beberapa waktu Kemenkumham mengeluarkan SK

yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol. Sejak saat itulah

Pemerintah Jokowi-JK melalui Kemenkumham dirasa telah turut terlibat

mengintervensi konflik internal Partai GOLKAR, seperti yang diungkapkan

Peneliti Ilmu Politik LIPI, Siti Zuhro24

:

Hingga pada upaya penyelesaian sempat Pemerintahan Jokowi-Jk dikatakan turut

terlibat mengintervensi konflik melalui Menteri Menkopolhukam, Mahkamah

Partai GOLKAR yang bagi salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan

perselisihan, namun bagi pihak satunya hasil Mahkamah Partai sudah cukup baik.

Jika kita mengarah pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU

No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Ayat (2) dan (5) mengenai sejauh mana

batasan keterlibatan pemerintah sendiri dalam perselisihan internal partai politik

disebutkan bahwa:

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementrian.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat

secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.25

24

Wawancara dengan Siti Zuhro Peneliti Ilmu Politik LIPI. 25

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

77

Keterlibatan pemerintah yang dituduhkan beberapa pihak hanya mengarah

pada hasil mahkamah partai yang disahkan Kemenkumham, hal ini dikarenakan

hasil keputusan mahkamah partai bersifat final. Maka ketika pemerintah melalui

Menteri Hukum dan HAM Yasonna laoly mengeluarkan Surat Keputusan (SK)

yang mengesahkan kepengurusan versi Munas Ancol, hal itu tidak melanggar

konstitusi dan sudah sesuai. Namun, Pihak ARB kemudian menggugat SK yang

dikeluarkan oleh Menkumham Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Jakarta.

Beberapa pihak melihat Kegagalan Mahkamah Partai GOLKAR yang tidak

dapat menyelesaikan perselisihan partai menjadikan Partai GOLKAR rentan

terhadap intervensi dari luar yang tidak terkecuali pemerintah. Pemerintah

memiliki kepentingan untuk terlibat dalam konflik Partai GOLKAR, hal ini

berkaitan langsung dengan efektivitas kinerja pemerintahan. Seperti yang

diungkapkan Peneliti LIPI Firman Noor:

Pada era Jokowi, situasi yang terjadi pada Orde Baru muncul kembali. Pemerintah

tampak berkepentingan membela dan mempertahankan kelompok-kelompok yang

"ramah rezim". Dengan memanfaatkan momentum konflik internal, uluran tangan

pemerintah melalui Menteri Yasonna, yang katanya membantu keutuhan partai,

sejatinya sia-sia karena ada kepentingan terselubung untuk menyingkirkan pihak

yang berpotensi menyulitkan pemerintahan di kemudian hari.26

Meskipun secara langsung pemerintah tidak pernah benar-benar menyatakan

bahwa konflik internal Partai GOLKAR secara langsung berdampak pada

keberlangsungan dan kelanggengan pemerintahan Jokowi-JK. Namun, jauh

sebelum terjadinya dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR, keterlibatan

pemerintah sudah mulai dirasakan ketika:

26

Firman Noor, “Peran Eksternal Terhadap Konflik Internal Partai”,



78

1. Meminta pimpinan Partai GOLKAR untuk tetap meyelenggarakan Munas ke-IX

pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta.

2. Larangan penyelenggaraan Munas Partai GOLKAR ke-IX di Bali, dengan

beberapa pertimbangan:

(a) Akhir Tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

(b) Dengan Kader seluruh Indonesia, maka potensi konflik akan hasil Munas

pun lebih besar sehingga dapat merusak citra bangsa Indonesia di mata

dunia.

(c) Akibat konflik dapat membuat negara lain mengeluarkan travel warning

untuk berlibur ke Bali. Sehingga merugikan sektor kepariwisataan di

Indonesia.

3. Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke-IX

Partai GOLKAR tanggal 30 November-3 Desember 2014 di Bali.27

Jika melihat pada upaya intervensi pemerintah sejak sebelum hadirnya

konflik dualisme kepemimpinan partai, di mana pada saat sebelum terbentuknya

peta politik, di mana posisi Partai GOLKAR saat itu berada pada posisi pada

oposisi pemerintahan. Sejak awal keterlibatan pemerintah terlihat condong pada

kubu Agung Laksono, karena mereka merupakan pendukung Jokowi-JK dan

kontra terhadap kebijakan ARB yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Konflik yang hadir dalam internal partai berawal ketika keputusan ARB untuk

tidak mencalonkan diri dan memutuskan mendukung calon dan partai lain menuai

pertentangan dalam tataran elite partai. Seperti yang disampaikan Pengamat

Politik LIPI Siti Zuhro:

Jika kita kembali melihat pada awal mula perpecahan terjadi, kita bisa melihat

starting point nya sejak pemilu 2014 lalu, Bagimana standing Partai GOLKAR

sebagai partai politik pemenang pemilu atau sebagai partai besar yang mendukung

Prabowo-Hatta yang adalah Koalisi Merah Putih. Nah itu mulai dipetakan, starting

pointnya mulai ke sana. Baru kemudian masuk ke friksi, di mana ada kubu Agung

dan ada kubu ARB, nah bagaimana meletakkan itu dengan memetakan,

menonjolkan aktor-aktor yang berperan penting, sampai ujung-ujungnya Partai

GOLKAR kembali “bersatu” tapi ada tanda petik, namun hanya sebuah “soliditas

semu”. Soliditas semu ini terjadi hanya karena Partai GOLKAR mendukung

27

Indo News, “Pemerintah Lewat Menkopolhukam Intervensi Partai Partai GOLKAR”,

https://www.youtube.com/, 26 November 2014.


79

pemerintah, tapi ini soliditas semu yang suatu hari nanti kalau sudah tidak berada

dalam kekuasaan akan kembali tercabik-cabik kembali.28

Posisi Partai GOLKAR kubu ARB yang tidak strategis pasca pemilihan

umum presiden selesai dan memenangkan pasangan Jokowi-JK, melahirkan

friksi-friksi yang lebih dalam tatkala Kubu Agung Laksono menginginkan Partai

GOLKAR keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dalam koalisi partai

politik pendukung pemerintahan. Kegamangan yang dialami para kader terkait

arah dukungan Partai GOLKAR juga merupakan suatu celah yang kemudian

menjadi situasi ini yang dimanfaatkan pemerintah untuk memenangkan kubu yang

mendukung pemerintahan dalam SK kepengurusan kubu mana yang sah.

B.3. Perubahan Arus Koalisi Partai GOLKAR pada Pemerintahan Joko

Widodo-Jusuf Kalla

Dinamika yang terjadi pada setiap Munas Partai GOLKAR selalu membawa

perubahan-peruabahan yang signifikan dalam partai maupun pemerintahan di

Indonesia. Baik itu perubahan dalam sistem kepartaian seperti halnya menjelang

Pilpres dan munas Partai Golkar tahun 1999. Tidak sedikit dinamika-dinamika

yang terjadi dalam munas memunculkan friksi pada tataran elite hingga akhirnya

mengakibatkan beberapa elite memutuskan untuk keluar dari Partai GOLKAR

dan membentuk partai baru seperti yang dilakukan Edi Sudrajat dengan Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Wiranto dengan Hati Nurani Rakyat

(Hanura), Prabowo dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Surya

Paloh dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

28

Wawancara dengan Siti Zuhro Penliti Ilmu Politik LIPI.

80

Dinamika mengenai arah koalisi dalam tataran elite Partai GOLKAR juga

seringkali membawa pada perpecahan, hingga pada Munas IX Partai GOLKAR

yang dilaksanakan di dua tempat dan menghasilkan dua kempimpinan juga

berujung pada dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR pada tahun 2014-2016.

Perbedaan arah dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK kemudian menjadi

salah satu dampak yang terjadi akibat friksi antar elite partai.

Jika melihat pada fenomena koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia

sendiri seringkali dikaitkan pada dampak sistem politik yang dianut oleh

Indonesia, yakni sistem presidensial multipartai. Koalisi pendukung pemerintah

yang tidak tetap dan berubah-ubah, seringkali berdampak pada kestabilan dan

efektivitas jalannya pemerintahan. Dalam pemaparan politik klasik dijelaskan

bahwa sistem presidensial lebih cocok disandingkan dengan sistem kepartaian dua

partai. Ketika satu partai memenangkan pemilu, maka partai tersebut akan

mendominasi pemerintahan. Begitu pula dengan sistem multipartai yang

seringkali disandingkan dengan sistem parlementer.

Menurut Scott Mainwaring, ketika sistem presidensial digabungkan dengan

sistem multipartai akan terjadi pemerintahan terbelah (devided government) atau

pemerintahan yang terbagi.29

Hal ini dapat terjadi karena di satu sisi presiden

sebagai pemimpin eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan DPR

sebagai suatu lembaga legislatif yang juga dipilih oleh rakyat. Kesamaan

eksekutif dan legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini membuat

29

Scott Mainwaring dan Matthew Shugart, "Juan Linz, Presidentialism and Democracy: A

Critical Appraisal," The Hellen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre

Dame, Working Paper No. 2000, Juli 1993, hal. 26.

81

pemerintahan eksekutif maupun legislatif merasa sama-sama memiliki

kewenangan dan tanggung jawab secara langsung pada rakyat.

Jika melihat pada efek dari sistem politik presidensial multipartai di

Indonesia hal ini mengakibatkan tidak ada satu partai mana pun yang mampu

memenangkan kursi pemerintahan (Eksekutif) dan menjalankan pemerintahan

seorang diri tanpa mendapat dukungan mayoritas dari DPR (Legislatif). Pada

tahun 1999, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada saat itu dipimpin oleh

Presiden Abdurrahman Wahid hanya meraih 51 kursi di DPR (11,03 %). Tahun

2001, PDI Perjuangan yang dipimpin Presiden Megawati hanya meraih 153 kursi

di DPR (33,12 %). Tahun 2004, Partai Demokrat yang juga dipimpin Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono hanya meraih 55 kursi di DPR (10 %), dan pada

2010 meraih 150 kursi di DPR (26,79 %). Sementara itu pada 2014 PDI

Perjuangan yang masih dipimpin oleh Megawati dan kemudian mengusung Joko

Widodo sebagai presiden hanya meraih 109 kursi di DPR (19,5 %). 30

Berdasarkan data di atas, pasca Orde Baru tidak ada partai pemerintah yang

menjadi dominan, bahkan bisa dikatakan partai pemerintah terpilih tersebut

memperoleh suara minoritas di DPR. Maka untuk memperkuat kedudukannya

dalam pemerintahan, partai atau pemerintahan terpilih berupaya membuka ruang

koalisi sebesar mungkin bagi partai lainnya. Pembentukan koalisi pendukung

pemerintah diharapkan dapat mengamankan kebijakan pemerintah di DPR,

dengan melalui kesepakatan bersama kemudian pemerintah terpilih dengan partai

koalisi akan berbagi kursi menteri.

30

Andi Harianto Sinulingga, Pecah Belah Partai Partai GOLKAR (Dinamika Konflik

Partai GOLKARPasca Orde Baru),(Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati, 2015), hal. 72

82

Koalisi menjelang Pilpres 2014 sendiri mulai dibentuk sejak KPU

mengumumkan partai-partai mana saja yang memenangkan pemilu. Dari 12 partai

politik yang mengikuti pemilu, hanya 10 partai yang dinyatakan lolos memenuhi

ambang batas Parlementary Threshold (PT) yakni 3,5 persen. Sedangkan partai

PBB dan PKPI dinyatakan tidak memenuhi ambang batas PT. Berikut adalah

partai-partai yang lolos ambang batas PT:

Tabel VI.B.3.1

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Nasional

Pemilu 201431

Partai Jumlah

Suara Presentase

Partai Nasdem 8.402.812 6,7%

PKB 11.298.957 9,04%

PKS 8.480.204 6,7%

PDIP Perjuangan 23.618.471 18,95%

Partai GOLKAR 18.432.312 14,75%

Partai Gerindra 14.760.371 11,81%

Partai Demokrat 12.728.913 19,19%

PAN 9.481.621 7,59%

PPP 8.157.488 6,53%

Partai Hanura 6.579.498 5,26%

Partai-partai pemenang dalam pemilu kemudian mulai melakukan

konsolidasi politik guna memenangkan Pilpres 2014. Dalam suatu negara dengan

sistem politik yang demokratis, partai politik memainkan peranan penting dalam

proses konsolidasi demokrasi. Partai GOLKAR sebagai salah satu partai yang

memainkan peran penting pada masa Rezim Orde Baru dan setelah runtuhnya

Rezim Orde Baru, masih tetap berusaha mempertahankan eksistensinya dalam

pemerintahan di Indonesia. Pada tahapan transisi menuju konsolidasi demokrasi

31

Diolah dari data KPU, “SK KPU Nomor 411/kpts/KPUTAHUN2014 tentang Penetapan



83

Indonesia, Partai GOLKAR yang pada saat itu melakukan perubahan besar-

besaran dalam diri, yakni melakukan perombakan struktur kepengurusan,

perubahan mekanisme pengambilan keputusan dan termasuk perubahan Partai

GOLKAR menjadi Partai GOLKAR32

pada Munaslub tahun 1998.33

Pasca runtuhnya Rezim Orde Baru, Partai GOLKAR tidak lagi menjadi

sebuah raksasa politik di Indonesia. Dalam hal ini PDI Perjuangan dan Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) juga masih menjadi salah satu partai kuat, namun

dengan dibukanya kran demokrasi melahirkan banyak partai baru dari berbagai

kelompok masyarakat. Menjadi tugas berat bagi Partai GOLKAR untuk tetap

mempertahankan posisi dalam pemerintahan di Indonesia pasca runtuhnya Rezim

Orde Baru. Hingga kemudian, Partai GOLKAR sebagai salah satu kekuatan besar

di Indonesia yang sudah kehilangan patron politiknya (Soeharto) tidak lagi bisa

berdiri sendiri dalam mempertahankan kedudukannya di pemerintahan. Partai

GOLKAR haruslah berupaya melakukan sebuah koalisi dengan beberapa partai

politik di Indonesia guna mempertahankan posisinya di kursi pemerintahan. Tak

jarang Partai GOLKAR harus melakukan perubahan sikap koalisi untuk tetap

mempertahankan posisinya di pemerintahan.

Menjelang berlangsungnya Pilpres 2014, beberapa lembaga survei

memprediksi akan adanya tiga poros koalisi partai politik. Ketiga poros yang

32

Perubahan Partai GOLKAR menjadi Partai Partai GOLKAR merupakan wujud adaptasi

transisi Partai GOLKAR terhadap tantangan reformasi yang dihadapi Partai GOLKAR pada saat

itu. Diharapkan kedepannya Partai Partai GOLKAR akan diberjalan sesuai dengan nilai-nilai baru

yang sejalan dengan reformasi, yakni menjadikan Partai GOLKAR sebagai suatu partai politik

yang terbuka, mandiri, demokratis, dan dekat dengan masyarakat, serta dapat menjalankan fungsi-

fungsi partai politik dengan baik, bukan lagi menjadi hanya menjadi sebuah mesin politik. 33

Akbar Tandjung, The Partai GOLKAR Way (Survival Partai Partai GOLKAR di Tengah

Turbulensi Politik Era Transisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 103.

84

diprediksi adalah Partai GOLKAR dengan ARB sebagai calon presiden, PDI

Perjuagan dengan Megawati sebagai calon presiden, dan poros ketiga Partai

Demokrat dengan calon hasil konvensi beberapa partai yang berkoalisi. Bentuk

poros ini kemudian dapat berubah ketika PDI Perjuangan tidak mengusung

Megawati sebagai calon, dan ternyata Partai Demokrat memutuskan untuk tidak

terjun dalam Pilpres 2014.

Perkiraan awal ini berdasarkan pada aturan presidential threshold yang

sama dengan pada saat Pilpres 2009 di mana partai atau koalisi partai haruslah

memenuhi 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi di parlemen maka

pola Pilpres 2014 berpotensi sama dengan pola Pilpres 2009, di mana pada saat itu

terdapat tiga pasangan capres dan cawapres.34

Peraturan presidential treshold

kemudian memperkuat keharusan dilakukannya koalisi menjelang pemilu.

Jika melihat pada bentuk koalisi yang ada di Indonesia merupakan hasil

reformasi yang menuntut terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia

yang lebih demokratis. Lahirnya partai-partai politik sendiri juga merupakan buah

terbukanya kran demokrasi di Indonesia, sehingga menghasilkan sistem politik

Presidensial Multipartai di Indoensia.

Pasca Reformasi tidak ada partai politik yang benar-benar menduduki

kekuasaan dengan suara mayoritas. Untuk itu diperlukan upaya koalisi agar

keberlangsungan jalannya sistem pemerintahan tidak menjadi penghambat oleh

partai-partai yang menentang pemerintahan terpilih. Faktanya, koalisi-koalisi

34

Robertus Wardi, “LSI: Ada Tiga Poros Koalisi Pemilu 2014”, http://sp.beritasatu.com/,

4 November 2014.

http://sp.beritasatu.com/

85

yang terbentuk di Indonesia cenderung berubah-ubah dan semu, seperti yang

dikemukakan Peneliti Ilmu Politi LIPI, Siti Zuhro35

:

Karena dalam setiap pemilu itu yang dimenangkan itu tidak pernah permanen

partai yang pernah menang dalam 99’ kalah dalam 2004, partai yang menang 2004

kalah dalam pemilu 2009, dan partai yang menang dalam 2009 kalah dalam pemilu

2014, demikian juga partai yang menang dalam 2014 tidak ada jaminan ia akan

memenangkan pemilu di 2019. Justru kecenderungan partai yang berada dalam luar

kekuasaan yang dia dapat memenangkan pemilu. Kenapa? Karena dia tidak

belepotan di dalam (internal partai), nah kasusnya konflik internal Partai GOLKAR

ini, apalagi ditambah dengan kejadian-kejadian yang menimpa pemimpin Partai

GOLKAR, karena apa hal ini menambah memori buruk ini mempengaruhi

terhadap referensi pilihan pemilih nanti terhadap partai, dan biasanya parta-partai

yang dirasa tidak mumpuni akan mendapatkan penalti, seperti halnya demokrat

yang mendapatkan penalti pada pemilu 2014. Dari sebuah partai besar yang

memperoleh 20% ke atas, menjadi turun 9%.

Bentuk koalisi besar dalam partai politik bukanlah menjadi penentu

kemenangan, tetapi berdasarkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, sosok

penokohan yang di percaya rakyatlah yang menjadi penentu kemenangan partai

politik atau suatu koalisi partai. “Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik di

Indonesia masih belum dipercaya sepenuhnya oleh rakyat.”36

Partai politik di

Indonesia dinilai belum mampu mengakomodasi kepentingan rakyat. Para elite

partai terkesan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya,

dibanding dengan kepentingan rakyat.

Rendahnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik terbukti pada

pilpres, di mana partai pemenang dalam pemilu legislatif belum tentu mampu

memenangkan pemilu presiden. Seperti yang terjadi pada pilpres 2004, ketika

pada saat itu Partai Demokrat bukanlah pemenang Pileg 2004 namun kemudian

35

Wawancara dengan Siti Zuhro Peneliti Ilmu Politik LIPI. 36

Ibid.

86

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu membawa Partai Demokrat pada

kemenangan Pilpres 2009.

Melihat pada keberhasilan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif dengan

menduduki posisi tiga besar mengalahkan Partai GOLKAR dan Partai Demokrat.

Kemudian kesempatan besar ini tidak dapat disia-siakan begitu saja oleh PDI

Perjuangan untuk terus melenggang memenangkan pilpres. Jika melihat pada peta

koalisi dan sejarah konflik yang pernah terjadi, selama PDI Perjuangan masih

dipimpin oleh Megawati koalisi yang terbentuk tidak akan terjadi antara PDI

Perjuangan dan Partai Demokrat, serta Partai Gerindra.

Belajar pada kekalahan dua periode yang dialami oleh PDI Perjuangan, dan

bagaimana sosok penokohan dapat memenangkan pemilu, hal ini yang mendasari

Megawati mengalah untuk tidak kembali mencalonkan dirinya dalam bursa

pencalonan. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei yang menyatakan

bahwa tingginya tingkat elektabilitas Joko Widodo merupakan salah satu faktor

yang menjadi pertimbangan Megawati untuk memajukan nama Joko Widodo

dalam pencalonan presiden.

Ketika mulai terbentuk dua pusaran dalam Pilpres 2014 dan melahirkan dua

nama yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mulai terlihatlah bentuk-bentuk

koalisi partai politik. Pada umumnya koalisi ditentukan dengan rencana pemetaan

bagi-bagi kursi di pemerintahan. Semakin besar suara yang dibawa suatu partai,

semakin banyak pula pembagian kursi di pemerintahan. Bagaimana kemudian

kesepakatan antar partai yang berkoalisi dapat menemukan titik temu kesamaan

87

dan kesepakatan pembagian jatah kursi. Hal ini sudah menjadi kesepakatan yang

saling di ketahui partai politik semenjak era reformasi.

Ketika dua pusaran koalisi mulai terlihat, Partai Nasdem merupakan partai

pertama yang menyatakan diri mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden.

Bersamaan dengan deklarasi Jokowi-JK diumumkan pula Koalisi Indonesia Hebat

(KIH) di mana Koalisi tersebut terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem,

Partai Hanura, PKPI. Pada sisi pendukung Prabowo, terdapat beberapa partai

politik yang juga tergabung dalam satu koalisi pendukung dan dinamakan Koalisi

Merah Putih (KMP). Koalisi ini merupakan koalisi yang terdiri dari Partai

Gerindra, Partai GOLKAR, PKS, PAN, PBB.

Tabel VI.B.3.2

Tabel Peta Koalisi Menjelang Pilpres 201437

Koalisi Merah Putih

(Prabowo-Hatta)

Koalisi Indonesia Hebat

(Jokowi-JK)

Partai Presentase Partai Presentase

Partai Gerindra 11,81% PDIP 18,95%

Partai GOLKAR 14,75% NASDEM 6,7%

PKS 6,7% PKB 9,04%

PAN 7,59% HANURA 5,29%

PBB 1,46% PKPI 0,91%

Jumlah 42,31% Jumlah 40.89%

Jika melihat pada jumlah koalisi partai politik tentu sudah dapat dinyatakan

bahwa KMP unggul dibandingkan dengan KIH. Namun, kembali lagi pada

kenyataan yang ada di lapangan bahwa tingkat kepercayaan rakyat Indonesia

terhadap partai politik sangat rendah. Berdasarkan hasil survei Political

Communication Institute (Polcomm Institute) mayoritas publik tidak

37

Hasil olahan peneliti dari beberapa media berita www.bbc.com, www.republika.com,

nasional.kompas.com dan www.detiknews.com.

http://www.bbc.com/

http://www.republika.com/

88

mempercayai partai politik (parpol). Publik yang tidak percaya parpol yaitu

sebesar 58,2 persen. Kemudian yang menyatakan percaya 26,3 persen, dan

menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen. Tingkat kepercayaan publik ini

dipengaruhi oleh krisis yang dialami sejumlah partai politik.38

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, kemenangan Pilpres 2014 tidak bisa

diperkirakan dengan bentuk koalisi gembung yang telah dibentuk. Begitu pula

yang terjadi pada kemenangan Jokowi-JK, meskipun secara angka koalisi

pendukung mereka dinyatakan kalah jumlah dibandingkan dengan pasangan

Prabowo-Hatta, namun pasangan Jokowi-JK mampu memenangkan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian, hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti

penokohan dan solidnya koalisi pendukung menjadi penentu. Kembali lagi jika

melihat pada konflik internal yang terjadi pada Partai GOLKAR yang

menghadirkan friksi dalam tataran elite pusat hingga daerah. Konflik elite Partai

GOLKARyang mengakibatkan terbelahnya partai pada dua kubu juga menjadi

penentu suatu koalisi tersebut solid atau rapuh.

Banyak ahli menyampaikan perpaduan sistem presidensial dengan sistem

multipartai merupakan perpaduan yang tidak baik, hal ini dinilai karena kedua

kekuasaan tersebut akan saling mengalami benturan hingga mengakibatkan

pemerintahan terbelah (devided government). Efektivitas kinerja pemerintah

menjadi terhambat akibat terjadinya divided government, tidak sedikit nantinya

program-program pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen

mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan mungkin mengalami penolakan. Hal ini

38

Dian Maharani, “Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Partai politik”,.

http://nasional.kompas.com/, 9 Februari 2014.


89

kemudian mengakibatkan program-program yang direncanakan oleh pemerintah

tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 kembali menjawab bahwa

koalisi besar menjelang pemilu tidak lantas menentukan kemenangan dalam

pilpres. Namun demikian, kemenangan Jokowi-JK yang bukan berasal dari

dukungan mayoritas partai politik di Indonesia menjadi suatu kekhawatiran akan

terjadinya divided government.

Melihat pada kenyataan yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-Jk

nantinya jika tidak mendapatkan dukungan mayoritas partai politik di DPR,

membuat pemerintah berupaya melakukan konsolidasi politik dengan berbagai

partai yang sebelumnya berada pada koalisi lawan, termasuk di dalamnya Partai

GOLKAR yang merupakan pemenang pemilu legilatif kedua setelah PDI

Perjuangan. Dukungan yang diberikan Partai GOLKAR tentu sangat

mempengaruhi posisi pemerintahan Jokowi-JK.

Pada awal kepemimpinan Jokowi-JK melalui ARB, Partai GOLKAR

menyatakan diri tetap berada pada KMP, dalam hal ini Partai GOLKAR berada

pada oposisi pemerintahan. Namun, friksi-friksi yang hadir dalam tataran elite

internal partai membuat keputusan ini menjadi tidak bulat dan rapuh. Tidak

sedikit elite yang menginginkan Partai GOLKAR berada pada posisi pendukung

pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam sebuah sistem presidensial mulitpartai membangun koalisi partai

politik untuk kemudian memenangkan pemilu merupakan sesuatu yang wajar.

Namun, pembentukan koalisi partai politik yang terjadi karena untuk

90

mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu yang sangat

sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan koalisi yang terbentuk tidak bersifat

mengikat dan permanen. Partai politik yang tergabung di dalam sebuah koalisi

mendukung pemerintah bisa saja menarik dukungannya. Tidak adanya jaminan

suatu partai akan konsisten mendukung pemerintah secara terus menerus hingga

akhir kepemimpinan.

Partai-partai politik yang tergabung di dalam koalisi cenderung mengambil

keuntungan dari pemerintah, baik itu mengenai pembagian kursi di dalam kabinet

maupun yang berkaitan dengan kepentingan partai pribadi. Dalam parlemen juga

demikian, jika kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah sejalan

dengan kepentingan partai, pemerintah akan mendapatkan dukungan, namun jika

kebijakan tersebut dirasa tidak populer partai cenderung akan melakukan

oposisi.39

Hal ini seperti yang diungkapakn Firman Soebagyo:

Kita ini tidak pernah oposisi, GOLKAR itu adalah partai yang realistis. Walaupun

saat ini posisinya kita pada pendukung pemerintahan, kita tetap kritis, objektif,

konstruktif, dan proposional. Jadi kita tidak selalu menjadi partai yang “yes man”

kalau memang kebijakan pemerintah itu benar dan pada kebenaran rakyat, kita

mendukung. Tapi kalau pemerintah itu tidak bener kita tegur, kita salahkan, dan

kemudian kita kasih jalan keluar yang benar.40

Ketidakpastian akan dukungan penuh partai politik terhadap pemerintahan

Jokowi-JK di parlemen tentu membuat pemerintah melakukan kesepakatan-

kesepakatan politik dengan partai politik, dalam hal ini adalah pembagian jatah

kursi pada partai-partai yang telah menyatakan diri mendukung pemerintahan.

Seperti yang diungkapkan Syamsuddin Haris pembagian kuris kabinet

39

Jumadi, “Pengaruh Sistem Multipartai dalam Pemerintahan di Indonesia”, al-Daulah

Vol.4/No.1/Juni 2015, hal. 147. 40

Wawancara dengan Firman Soebagyo Wakil Ketua Badan Legislasi dari Partai

GOLKAR .

91

pemerintahan Jokowi-JK didasari sebagai bentuk kompensasi partai atas

dukungannya hal ini menurut syamsuddin Haris dikarenakan:

Kursi kabinet diberikan lebih sebagai penghargaan Jokowi terhadap partai-partai

yang mendukungnya secara tulus, dalam arti mau bekerja bergotong-royong

membangun negeri kita menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Karena

itu saya menduga, bagi Presiden Jokowi, jumlah kursi kabinet yang diperoleh

parpol pendukung tidak ditentukan oleh proposi besar-kecilnya parpol hasil pemilu

legislatif, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas kontribusi setiap partai dalam

mewujudkan visi misi pemerintah khususnya memajukan kehidupan kolektif

bangsa kita pada umumnya.41

Maka kemudian ketika Partai GOLKAR pasca terpilihnya Setya Novanto

secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan

selang beberapa waktu presiden melakukan perombakkan kabinet jilid II. Dalam

susunun perombakan kabinet jilid II ini terdapat nama kader Partai GOLKAR

Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Upaya mempertahankan posisi Partai GOLKAR dalam pemerintahan

diartikan sebagai suatu tujuan partai dalam mewujudkan ideologi kekaryaan Partai

GOLKAR dan turut serta terlibat melaksanakan pembangunan. Hal ini juga terkait

dengan sejarah terbentuknya GOLKAR, di mana pada saat itu Sekretariat

Bersama GOLKAR merupakan perhimpunan kelompok-kelompok profesional

yang di gagas oleh Soekarno (pemerintah pada saat itu). Para elite partai

kemudian sependapat bahwa untuk mewujudkan hal tersebut Partai Golkar

haruslah ikut serta dalam pemerintahan yang ada. Seperti yang dikemukakan

Politisi Partai Golkar T.B. Ace:42

Apapun yang terjadi dan siapapun yang memenangkan pemilu, Partai Golkar harus

turut andil berperan dalam pemerintahan yang ada untuk mewujudkan ideologi

kekaryaan Partai Golkar. Meskipun Partai GOLKAR bukanlah pemenang, namun

41

Syamsuddin Haris, “Arah Perombakkan Kabinet Jilid 2”, Harian Kompas., 27 Januari

2016. 42

Wawancara dengan T.B Ace Politisi Partai Golkar.

92

untuk turut andil melaksanakan pembangunan GOLKAR harus terlibat dalam

pemerintahan.

Meskipun terkesan pragmatis, namun bisa dikatakan itulah cara yang

dilakukan Partai Golkar untuk tetap bertahan hingga hari ini. Upaya panjang yang

dilakukan untuk menemui titik terang konflik elite Partai Golkar tahun 2014-2016

menemui jalannya pada tujuan bersama, yakni melaksanakan ideologi kekaryaan

dan pembangunan. Kedua kubu yang terpecah dapat bersatu kembali dengan

kembali membangun “soliditas semu” (ikut serta dalam pemerintahan). Meskipun

upaya ini terlihat rentan untuk kembali terbelah, setidaknya kedua kubu sama-

sama menanggalkan ego masing-masing guna mencapai tujuan partai bersama.

Dalam hal ini perubahan arus koalisi Partai Golkar merupakan gambaran

hubungan simbiosis mutualisme antara Partai GOLKAR dan pemerintahan

Jokowi-JK. Seperti yang diungkapkan Peneliti Ilmu Politik Siti Zuhro seperti

“Lalu apakah dengan ditarik Golkar ke pemerintah itu menguntungkan luar biasa

bagi Golkar, kalau menurut saya ini adalah mutually political symbiotic, jadi saling

menguntungkan antara yang dirasakan Golkar dan yang dirasakan oleh

pemerintah.Jadi kalau menurut saya kata kuncinya adalah mutually political

symbiotic”

Pemerintahan Jokowi-JK membutuhkan dukungan Partai GOLKAR agar

tetap menjaga kestabilan situasi politik dan efektivitas kinerja peremerintah. Di

satu sisi Partai GOLKAR sendiri menginginkan untuk berada pada barisan partai

politik pendukung pemerintahan agar dapat menjalankan cita-cita kekaryaan

partai dan pembangunan.

93

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dampak konflik elite Partai

GOLKAR terhadap internal partai dan eksternal yakni koalisi partai politik

pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dalam bab ini juga berisikan saran dan

rekomendasi bagi partai lain dalam upaya penyelesaian konflik internal partai

politik.

A. Kesimpulan

Dampak yang ditimbulkan akibat konflik elite Partai GOLKAR memiliki

kesinambunagn satu dan lainnya, baik itu di internal maupun eksternal partai.

Konflik berkepanjangan Partai GOLKAR tidak hanya mengancam eksistensi

partai di perpolitikan, tapi juga mengancam efektivitas kinerja pemerintahan

Jokowi-JK. Maka dari itu, upaya penyelesaian konflik memiliki hubungan

simbiosis mutualsime antara Partai GOLKAR dan pemerintah.

Konflik elite Partai GOLKAR tahun 2014-2016 membuat posisi

pemerintahan Jokowi-JK menjadi tidak stabil, baik itu dalam eksekutif maupun

legislatif. Kemungkinan tejadinya divided govenrment yang dapat hadir akibat

ketidakpastian arah dukungan Partai GOLKAR pada pemeritnah membuat

efektivitas kinerja pemerintah menjadi terancam. Untuk itu keterlibatan

pemerintah dalam konflik di satu sisi untuk menghentikan pertikanan

berkepanjangan Partai GOLKAR juga merupakan suatu upaya mendapatkan

dukungan Partai GOLKAR terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

94

B. Saran

Perlu diperhatikan bagi Partai GOLKAR dan partai-partai lainnya bahwa

friksi antar elite tidak dapat dihindarkan, namun friksi-friksi tersebut hanya perlu

diredam dan di cari jalan keluar bersama bagi partai. Jika friksi yang hadir tetap

dibiarkan dikkhawatirkan akan memupuk pada persoalan yang lebih besar lagi

bagi partai politik

Dalam hal ini mempertahankan eksistensi partai dalam perpolitikan di

Indonesia bisa menjadi suatu alasan mengapa friksi-friksi antar elite perlu di

redam. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap partai politik

disebabkan beberapa kasus yang menimpa partai politik dan konflik elite partai.

Melihat pada dampak-dampak yang saling berhubungan dalam konflik elite

Partai GOLKAR, konflik berkepanjangan ini hadir dikarenakan kehadiran friksi

yang hadir akibat keputusan sepihak ARB. Partai GOLKAR seakan lupa bahwa

meskipun dirinya berada pada posisi atas dalam Pemilu 2014, namun dengan

kehadiran konflik berkepanjangan tentu berdampak pada eksistensi partai nanti

kedepannya.

Meskipun dengan dilaksanakannya Musyawarah Luar Biasa Partai

GOLKAR tahun 2016 di Bali dapat membangun kembali “soliditas semu” elite

partai, namun hal itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh

partai yang juga mengalami konflik elite seperti Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) dalam menangani konflik elite berkepanjangan.

95

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

Ahmad, Ibnu. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi

Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik. Jakarta: Granit,

2004.

Almond. Studi Perbandingan Sistem Politik, dalam Mochtar Mas’ud dan Colin

Mac Andrews (Eds.), Perbandingan Sistem Politik Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 1978.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta:

Rineka Cipta, 2010.

Cipto, Bambang. Partai, Kekuasaan dan militerisme. Pustaka Pelajar:

Yogyakarta, 2000.

Elgie, R. Divided Government ini Comparative Perspective. New York: Oxford

University Press, 2001.

Hadi, Syamsul. Disintegrasi pasa Orde Baru: Negara, Konflik Loka, dan

Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Haryanto. Kekuasaan Elit; Suatu Bahasa Pengantar. Yogyakarta: Program

Pascasarjana PLOD Daerah Universitas Gadjah Mada, 2005.

Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.

Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hermawan, Yulius. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor,

Isu, dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Heywood, Andrew. Politic Theory: An Introduction. New York: Palgrave, 2004.

Hoogerwerf. Politikologi. Jakarta: Erlangga, 2000.

Jainuri. Orang Kuat Partai di Aras Politik Lokal. Malang: Citra Mentari Press,

2012.

Kartono, k. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2001.

Labolo, Mumadam. Partai Politik dan Sisrem Pemilihan Umum di Indonesia

(Teori, Konsep dan Isu Strategis) Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

96

Lasswel, Harold D. dan Abraham Kaplan. A Framework for Political Inquiry.

New Haven: Yale University Press, 1950.

Michels, Robert. Partai Politik (Kecendrungan Oligarki dalam Birokrasi),

Jakarta: Rajawali, 1984.

Mills, C. Wright. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 2000.

Nasdian, Fredian Tonny. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka

Obor Indonesia, 2014.

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteritis dan Keunggulannya).

Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Raho, Bernard. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.

Rauf, Maswadi. Konsensus Politik: Sebuah Panjajagan teoritis, Jakarta:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,

2000.

Reeve, David. GOLKAR Sejarah yang Hilang (Akar Pemikiran & Dinamika).

Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

Simarmata, Salvatore. Media dan Politik (Sikap Pers terhadap Pemerintahan

Koalisi di Indonesia). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Sinulingga, Andi Harianto. Pecah Belah Partai Partai GOLKAR (Dinamika

Konflik Partai GOLKAR Pasca Orde Baru). Bekasi: PT Penjuru Ilmu

Sejati, 2015.

Sitepu, P.Anthonius. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Soempeno, Femi Adi. Mereka Mengkhianati Saya . Jakarta: GalangPress Group,

2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif R&D. Bandung: Alfabeta,

2012.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 1992.

Suryadinata, Leo. GOLKAR dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik. Jakarta:

PT Pustaka LP3ES, 1992.

Tandjung, Akbar. The GOLKAR Way (Survival Partai GOLKAR di Tengah

Turbulensi Politik Era Transisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Varma, S.P. Teori Politik Modern. Penyunting Tohir Efendi. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1999.

97

Skripsi

Purba, Iswarizona. “Kiprah Partai GOLKARdalam pentas Politik Nasional di

bawah Kepemimpinan Akbar Tandjung”, (Program Sarjana Universitas

Sumatra Utara , Jurusan Ilmu Politik, 2009).

Sunandar, Hendra. “Analisis Ssitem Presidensialisme-Multipartai di Indonesia

(Studi atas Divided Government dalam Relasi Eksekutif-Legislatif

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)”,, (Program Sarjana Ilmu Politik,

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

Zakiah, Riska. “Kegagalan Partai GOLKARdalam Mengusung Aburizal Bakrie

sebagai Calon Presiden RI dalam Pilpres Tahun 2014”, (Program Sarjana

Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

Jurnal

Bakri, Hendri. “Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela

Gandong di Kota Ambon”. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu POlitik

Universitas Hasanuddin, Volume 1, No. 1, Januari 2015.

Carsten K.W. De Drew and Laurie R. Weingart, “Task versus Relationship

Conflict, Team Performance, and Team Member Satisfaction: A Meta-

Analysis,” Journal of Applied Psychology, Vol. 88 No. 4, 2003.

Farida, Anis. “Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo”, JSP:

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 17, No. 2, 2013.

Jumadi, “Pengaruh Sistem Multipartai dalam Pemerintahan di Indonesia”, Jurnal

al-Daulah Vol.4/No.1/Juni 2015.

Sanur, Debora L. “Dinamika Internal Partai Partai GOLKAR dan Dampaknya

terhadap Kinerja DPR RI”, Jurnal Info Singkat Pemerintahan dalam

Negeri: Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini Vol. VI,

No.23/I/P3DI/Desember/2014.

Scott Mainwaring dan Matthew Shugart, "Juan Linz, Presidentialism and

Democracy: A Critical Appraisal," The Hellen Kellogg Institute for

International Studies, University of Notre Dame, Working Paper No. 2000,

Juli 1993.

Sumadinata, R. Widya S. “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia

Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014”, Jurnal Wacana

Politik, Vol. 1, No.2, 2016.

Berita

Aco, Hasanudin. “Keputusan Rapimnas Partai GOLKAR , Ical Boleh Capres

Maupun Cawapres”, http://www.tribunnews.com/. 18 Mei 2014.

98

AL Amin. “Rapimnas Glkar Menetapkan Ical Capres atau Cawapres”.

https://www.merdeka.com/. 18 Mei 2014.

Armin. “Konflik Partai Golkar”. Kompasiana. www.kompasiana.com, 2014.

Asril, Sabrina. “Bertemu Jokowi, Aburizal Bakrie Nyatakan Islah Partai

GOLKAR Bergantung Pengadilan”. http://nasional.kompas.com/, 13

Januari 2014.

Bakrie, Aburizal. “Dukungan ARB Untuk Prabowo”, https://www.youtube.com/.

Faqih, Mansyur. “Alasan Partai GOLKAR Dukung Prabowo-Hatta”, 19 Mei

2014. http://www.republika.co.id/, 25 Juli 2014.

Fiansyah, Rahmat. “Akan Ada Pertarungan Besar JK Memperebutkan Gerbong

Golkar”. Kompas. nasional.kompas.com, 2014.

Haris, Syamsuddin. “Tantangan Munaslub Partai GOLKAR” , Harian Kompas, 18

Februari 2016.

Haris, Syamsuddin. “Arah Perombakkan Kabinet Jilid 2”. Harian Kompas, 27

Januari 2016.

M. Iqbal. “Putusan PTUN: Kepengurusan Golkar Kembali ke Hasil Munas Riau”.

www.detik.com, 18 Mei 2015.

Maharani, Dian. “Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Partai politik”.

http://nasional.kompas.com/, 9 Februari 2014.

Metro TV. “Wawancara dengan Zainal Bintang”. https://www.youtube.com/, 24

Juli 2014.

Muhyidin, “Kubu Agung Bentuk Tim Negosiasi untuk Islah”.

https://nasional.tempo.co/, 16 Desember 2014.

News, Indo. “Pemerintah Lewat Menkopolhukam Intervensi Partai Partai

GOLKAR”. https://www.youtube.com/, 26 November 2014.

NN. “Perombakan Kabinet Figure Goklkar dan PAN Jadi Menteri ”. BBC.

www.bbc.com, 2016.

Noor, Firman. “Peran Eksternal Terhadap Konflik Internal Partai”.


Rakhmatullah.“Fraksi Partai GOLKARKeukeuh usung ARB dalam Pilpres 2014”.

https://nasional.sindonews.com/, 28 September 2013.



http://www.republika.co.id/

http://www.detik.com/





http://www.bbc.com/



99

Robinson. “Tuntutan SOKSI atas Kegagalan ARB Pimpin GOLKAR”.

www.rmolsumsel.com, 3 Agustus 2014.

Scipto. “Beda Munas Bali dan Munas Ancol”. Sindonews

nasional.sindonews.com, 2015.

Sufa, Ira Guslina. “Kisruh Partai GOLKAR , Mahkamah Partai Condong

Menangkan Kubu Agung”, https://nasional.tempo.co/, 3 Maret 2015.

Sukma, Angga. “Jadi Ketum Partai GOLKARSetya Novanto akan bela Jokowi”.

Tempo. nasional.tempo.co, 2016.

Suryaningtyas, M. Toto. “Dinamika Partai Politik (Merunut Sejarah Konflik

Partai Partai GOLKAR )”, http://kompas.com/, 2016.

Van. “Gugat Agung Cs, Kubu Ical: Tak Perlu Lagi Islah Basa-Basi!”.

https://news.detik.com/, 13 Januari 2014.

Van. “Jabatan Kunci yang diberikan Prabowo ke Ical: Menteri Utama”.

http://news.detik.com/, 19 Mei 2014.

Wardi, Robertus. “LSI: Ada Tiga Poros Koalisi Pemilu 2014”. https:/

http://sp.beritasatu.com/, 4 November 2014.

Dokumen resmi

AD/ART Partai GOLKAR Tahun 2016.

KPU. “Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak

Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah”.

KPU. “SK KPU Nomor 411/kpts/KPUTAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu

Angota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional


UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 32 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik .

Wawancara

Wawancara dengan T.B Ace Hasan Syadzily, Anggota DPR RI dari Partai

GOLKAR dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR, di Gedung DPR

RI pada 12 Mei 2017 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Siti Zuhro, Peneliti Ilmu Politik LIPI dan Pengamat Politik, di

Gedung Widya Graha LIPI lantai 3 pada 5 September 2017 pukul 13.00

WIB.

http://www.rmolsumsel.com/


http://kompas.com/

https://news.detik.com/

http://news.detik.com/

http://sp.beritasatu.com/

100

Wawancara dengan Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dan

Elite Partai GOLKAR, di gedung Nusantara 1 DPR RI pukul 13.00 WIB.

repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · partai politik dan...

Documents