ˇ˝˙˛˝˙˚˘ ˝ ˙ˆ˚ˆˇ - mandirisyariah.co.id pelaksanaan good... · bank syariah mandiri...
TRANSCRIPT
�������� � � � � � � � �� � � � � � � � � �
� � � �
����
TRANSPARENCY
ACCOUNTABILITY
RESPONSIBILIT
Y
PROFESSIO
NAL
FAIRNESS
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
i PT Bank Syariah Mandiri
DAFTAR ISI
Hal
I. Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………………………….. 1
II. Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan …………………………………………………… 2
III. Struktur Tata Kelola Perusahaan ………………………………………………………………………………….…… 5
IV. Mekanisme Tata kelola Perusahaan …………………………………………………………………………………. 7
V. Struktur Organisasi ………………………………………………………………………………………………………….. 10
VI. Dewan Komisaris ……………………………………………………………………………………………………………… 11
VII. Direksi …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
VIII. Dewan Pengawas Syariah ……………………………………………………………………………………………….. 29
IX. Komite-Komite Komisaris ………………………………………………………………………………………………… 37
X. Komite-Komite Direksi …………………………………………………………………………………………………….. 53
XI. Kepemilikan Saham Dalam Bank ……………………………………………………………………………….…….. 57
XII. Self Assessment Pelaksanaan GCG ………………………………………………………………………………….. 57
XIII. Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama ………………………………………………………………. 66
XIV. Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya ……………………………………………………………………. 67
XV. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana…….... 68
XVI. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya ……………………………………………………………………………………. 69
XVII. Buy Back Share dan Buy Back Obligation ………………………………………………………………………… 76
XVIII. Teknologi Informasi ………………………………………………………………………………………………………… 76
XIX. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ……………………………………………………………………………………... 79
XX. Satuan Kerja Kepatuhan …………………………………………………………………………………………………. 81
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
ii PT Bank Syariah Mandiri
XXI. Pengembangan Sumber Daya Manusia ………………………………………………………………………. 90
XXII. Penanganan Benturan Kepentingan …………………………………………………………………………… 94
XXIII. Code of Conduct ………………………………………………………………………………………………………….. 96
XXIV. Pelaksanaan Audit Internal …………………………………………………………………………………………. 99
XXV. Whistleblowing System …………………………………………………………………………………………….... 104
XXVI. Permasalahan Hukum Tahun 2018 …………………………………………………………………………..... 109
XXVII. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan Dengan Itu ……………………………... 111
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
1 PT Bank Syariah Mandiri
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, prudent dan tangguh, Bank Syariah
Mandiri (BSM) sebagai salah satu bank yang mengelola kegiatan usaha secara syariah wajib menerapkan
tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) serta memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika
yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menguatkan integritas jajaran perusahaan dan
menjaga kepercayaan stakeholder. Bank Syariah Mandiri berkomitmen secara berkesinambungan
melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan BSM sebagai perusahaan yang sehat
dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan syariah di Indonesia. BSM menyadari
perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan GCG sesuai dengan kebutuhan.
Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan BSM untuk terus berupaya menjalankan
sistem perbankan yang sehat dan berkesinambungan.
Sejak awal berdiri Bank Syariah Mandiri terus berupaya menyempurnakan dan menerapkan prinsip
Good Corporate Governance (GCG) yang selaras dengan tuntutan regulasi dan best practice yang berlaku
dibidang perbankan. Manajemen secara berkesinambungan menyampaikan pesan kepada setiap insan
Bank Syariah Mandiri agar konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadikannya sebagai
budaya kerja seiring dengan langkah dalam menegakkan prinsip keuangan syariah.
I. PENDAHULUAN
Semangat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui pengelolaan yang didasarkan
pada asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesionalitas, serta Kewajaran akan
meningkatkan kualitas perusahaan. Bank Syariah Mandiri meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang
menyeluruh di setiap jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya mewujudkan sasaran bisnis
serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Penerapan
prinsip-prinsip GCG yang tercermin di setiap kegiatan usaha akan menjadikan nilai keunggulan baik
dalam layanan dan kinerja, serta mewujudkan visi dan misi menjadi Bank Syariah Terdepan dan
Modern.
Implementasi GCG harus dilakukan secara terencana dan terarah dengan standar terbaik dalam
mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan dengan berlandaskan pada prinsip
Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility),
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
2 PT Bank Syariah Mandiri
Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness). Hal tersebut mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia
No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Implementasi Corporate Governance yang baik dapat menyelaraskan tujuan Bank dengan tujuan
stakeholder demi terciptanya iklim bisnis yang kondusif yang pada akhirnya membantu perusahaan
dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.
II. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN
Bank Syariah Mandiri menyadari bahwa penerapan GCG merupakan proses yang berkelanjutan dan
berkesinambungan, sehingga memerlukan komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen dan
pegawai Bank. Oleh karena itu BSM menginternalisasikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG kedalam
sistem dan prosedur kerja serta perilaku jajaran BSM sehingga menjadi budaya organisasi.
Implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi
persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia
sehingga berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan. Komitmen dari seluruh jajaran
Manajemen dan pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada pelaksanaan tugas
dan fungsi masing-masing sangat menentukan keberhasilan penerapan tata kelola berkelanjutan,
melalui:
1. Kebijakan Dasar GCG
Bank telah mencanangkan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melekat
tidak hanya dalam setiap kebijakan tetapi juga pada setiap jajaran bank. Setiap jajaran bank
dituntut untuk menyadari risiko yang dapat terjadi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, harus menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Keberhasilan internalisasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam
setiap kebijakan akan menjadikan pengelolaan bank dilakukan secara terbuka, jelas, dapat
dipertanggungjawabkan, adil serta independen.
Sebagai dasar pedoman, Bank telah memiliki aturan internal terkait GCG yang di tuangkan
dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-
2016 yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Tata Kelola
Perusahaan telah dilakukan kajian secara berkala dan disempurnakan tanggal 27 Desember
2017.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
3 PT Bank Syariah Mandiri
2. Sinergi Dengan Perusahaan Induk
Bank selaku Perusahaan Anak dari Bank Mandiri turut menjadi bagian dalam sinergi pelaksanaan
tata kelola terintegrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
Sebagai wujud komitmen BSM melakukan sinergi yang kuat dengan perusahaan induk termasuk
menggunakan infrastruktur perusahaan induk maupun dalam fungsi audit internal serta dalam
penerapan manajemen risiko sebagai first line, second line, dan third line of defence. BSM aktif
menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan menyampaikan kewajiban laporan
Tata Kelola Terintegrasi ke Bank Mandiri secara periodik.
3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
Menindaklanjuti Surat KPK No.B-33/01-13/01/2014 perihal himbauan kepada pihak swasta
untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna meningkatkan
kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan turut
serta secara aktif menjaga integritas pegawai, maka telah diatur hal-hal yang terkait dengan
pengendalian gratifikasi yang sejalan dengan Code Of Conduct Bank.
Bank menjalankan aktivitas bisnis perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan
nasabah, vendor, rekanan dan seluruh stakeholder yang didasarkan pada etika, rasa saling
percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan kepentingan bisnis tetap
berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi Bank. BSM sebagai institusi swasta yang
mempunyai potensi sebagai pihak pemberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri, Penyelenggara
Negara, institusi/lembaga pemerintahan, perlu dijaga oleh unit khusus yang mempunyai fungsi
pengendalian gratifikasi agar terhindar dari sanksi regulator. Untuk melindungi Bank dari
tindakan gratifikasi yang terindikasi suap, maka BSM telah membentuk suatu Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG) yang melekat pada unit kerja Compliance. BSM melakukan upaya pengendalian
gratifikasi dengan membuat Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang
berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018.
4. Pemeringkatan GCG
BSM secara rutin mengikuti rating dan survey Corporate Governance Perception Index (CGPI)
yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI
merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas
penerapan Corporate Governance suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik
(emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.
Adapun keikutsertaan BSM dalam program CGPI bertujuan untuk:
a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai
pelaksanaan GCG yang optimal.
b. Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen BSM kepada stakeholder atas
pelaksanaan GCG.
c. Menilai tindaklanjut perbaikan dan meningkatkan strategi dan kebijakan dalam mengelola
tata kelola sesuai dengan visi dan misi.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
4 PT Bank Syariah Mandiri
d. Menilai implementasi strategis dan kebijakan dalam mengelola bisnis bank
e. Sarana dalam menyusun database dan melakukan pemetaan implementasi GCG
Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah:
a. Memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan kualitas
penerapan GCG.
b. Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
c. Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan dalam
mengimplementasikan GCG
d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
e. Menetapkan indikator atau standar kualiatas penerapan GCG yang ingin dicapai oleh bank
f. Mendorong kapabilitas organisasi dan anggota perusahaan dalam menerapkan GCG
Sejak tahun 2011 sampai tahun 2017 Bank Syariah Mandiri telah mengikuti CGPI, Selama tujuh
periode (periode penilaian tahun 2011-2017) keikutsertaan BSM dalam program CGPI, BSM
mendapatkan predikat perusahaan “The Most Trusted Companies”. Dengan Pencapaian
peringkat tersebut secara berturut-turut menunjukkan komitmen BSM dalam
mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan.
Grafik Score CGPI Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2011-2017
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
5 PT Bank Syariah Mandiri
III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
BSM telah memiliki struktur tata kelola perusahaan BSM yang merujuk pada Undang-undang
Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Struktur Good Corporate Governance
PT Bank Syariah Mandiri
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan, jalannya pengurusan perseroan
oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk meningkatkan Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawasan proses jalannya perusahaan, maka telah
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
6 PT Bank Syariah Mandiri
dibentuk komite-komite untuk membantu Dewan Komisaris. Keberadaan komite-komite tersebut
telah sesuai dengan ketentuan regulasi sebagai implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG.
Adapun komite yang dibentuk terdiri dari:
a. Komite Audit
Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan
pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, internal audit, proses pelaporan
keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertangungjawaban, independensi, dan kewajaran.
Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan memberi pendapat,
rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak
memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali (PSP).
Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Selain itu anggota
Komite Audit juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta persyaratan
Independensi.
b. Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup
dibidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Komite Pemantau Risiko senantiasa
mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil
kerja kepada Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko yaitu
mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan
Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka
pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
c. Komite Remunerasi & Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada
Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bersifat independen dan
tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perseroan yang dapat mempengaruhi
kemampuan mereka untuk bertindak independen. Independensi tersebut tercermin dalam
hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham.
Sepanjang tahun 2018, ketiga komite telah menunjukkan kinerja yang baik dan telah memberikan
kontribusi besar terhadap pertumbuhan BSM. Selain melalui implementasi program kerja yang
tepat, fungsi masing-masing komite juga senantiasa ditingkatkan untuk lebih mendukung tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris. Dengan bantuan ketiga komite tersebut, Dewan Komisaris
senantiasa mendorong penerapan standar tata kelola yang baik secara menyeluruh di BSM.
Direksi sebagai pengurus Bank bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai
dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus Bank wajib memenuhi
persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas,
calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
7 PT Bank Syariah Mandiri
peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap
pengembangan operasional bank. Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di
bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang
perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan
strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. Dalam menjalankan GCG, Direksi wajib
memiliki fungsi paling kurang:
a. Internal Audit
b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
c. Kepatuhan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan
Prinsip Syariah. Hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan
Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.
DPS tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru Bank, namun DPS
juga melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan
operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam
Bank. Dengan demikian harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi,
karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank
Syariah Mandiri untuk mewujudkan “Bank Syariah Terdepan, dan Modern”.
IV. MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
Implementasi tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis,
menjaga kepercayaan para stakeholder. Bank Syariah Mandiri berkomitmen untuk senantiasa
menempatkan GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk
mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di
masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan. BSM terus melakukan penguatan Good
Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke
waktu.
Komitmen penerapan GCG terbukti memberikan dampak positif dan sejalan dengan pencapaian
kinerja perusahaan yang meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan tidak hanya para nasabah dan pemegang saham namun
juga stakeholder lainnya.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
8 PT Bank Syariah Mandiri
Tahapan Implementasi GCG
BSM mengimplementasikan GCG melalui beberapa tahapan yang dimulai melalui:
1. Komitmen GCG
Tahapan awal dalam implementasi GCG adalah membangun komitmen jajaran perusahaan
untuk menjadi bagian dalam implementasi GCG. Bentuk implementasi komitmen GCG bersama
dimulai membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi GCG
seperti; Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan, Code of Conduct, dan GCG charter.
2. Struktur GCG
BSM melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan
menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan governance process
dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Mekanisme GCG
Prinsip-prinsip GCG dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman dan prosedur kerja, dan aturan
internal lainnya guna memastikan benar terlaksana dalam governance processnya.
4. Sosialisasi dan evaluasi
Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang
telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan
sosialisasi kepada seluruh jajaran perusahan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan
jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan GCG dengan baik dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai
Komitmen
GCG
Struktur GCG
Mekanisme GCG
Sosialisasi dan Evaluasi
Keberlanjutan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
9 PT Bank Syariah Mandiri
sejauh mana implementasi GCG telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna
meningkatkan implementasi GCG kedepan secara berkelanjutan.
5. Keberlanjutan Keberhasilan implementasi GCG tidak didapatkan secara instan, konsistensi dan keberlanjutan
implementasi prinsip-prinsip GCG menjadi kunci penting dalam implementasi GCG. Evaluasi
yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki implementasi GCG yang telah
berjalan. Selain evaluasi, inovasi dalam implementasi GCG juga menjadi kunci dalam
keberlanjutan GCG.
Penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan sustainable value, sehingga
Bank mutlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan
efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga BSM mampu
beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu penerapan GCG sebagai kerangka utama dari
pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, manajemen Bank
Syariah Mandiri memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG secara konsisten dengan
melanjutkan tahapan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan terus dikembangkan seiring dengan pertumbuhan dan target yang ingin dicapai Bank guna
mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
10 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
V. STRUKTUR ORGANISASI
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
11 PT Bank Syariah Mandiri
VI. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif
untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan PT Bank
Syariah Mandiri (Bank) melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan
dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga berperan untuk memastikan implementasi Tata
Kelola Perusahaan yang Baik di dalam perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan
terlebih dahulu mengikuti tahap fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-
undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
Dalam rangka penerapan prinsip Transparansi dan Profesionalisme (termasuk independensi) dalam
pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya.
Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang
memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank,
membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara
efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.
Komposisi Dewan Komisaris harus memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi
independensi, keahlian/pendidikan, dan pengalaman kerja.
Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya
masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman tata tertib kerja yang
dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada
Pemegang Saham, pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas
pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:
a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi
nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank,
pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan atau RPUS Luar Biasa dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta
terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor
Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.
c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani
laporan tahunan tersebut;
d. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi
dan mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
12 PT Bank Syariah Mandiri
e. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
f. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang
dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
g. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank
dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
ditemukannya:
1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
2) suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
i. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan
atas pembukuan Bank.
j. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS k. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi l. Wajib membentuk Komite-komite dan memastikan bahwa Komite tersebut telah
menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. m. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang menurut peraturan perundangan yang
berlaku wajib memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
2. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang
diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga
dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan
secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan
penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi. Susunan anggota
Dewan Komisaris, sebagai berikut:
Susunan Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2018 - 12 Maret 2018)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
Ramzi A. Zuhdi Komisaris Independen 29 Juni 2010 - 12 Maret 2018
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
Dikdik Yustandi )* Komisaris 10 April 2017 – 8 Mei 2018
Susunan Dewan Komisaris (Periode 13 Maret – 8 Mei 2018)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
Dikdik Yustandi )* Komisaris 10 April 2017 – 8 Mei 2018
Dimas Oky Nugroho )** Komisaris Independen 12 Maret 2018 - Sekarang
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
13 PT Bank Syariah Mandiri
Susunan Dewan Komisaris (Periode 9 Mei – 31 Desember 2018)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
Dimas Oky Nugroho )** Komisaris Independen 12 Maret 2018 - Sekarang
)* Terdapat pembatalan pengangkatan Sdr. Dikdik Yustandi sebagai Komisaris sesuai keputusan
diluar RUPS tanggal 8 Mei 2018 dan per tanggal 15 Januari 2019 ditetapkan sebagai Komisaris
Mandiri Syariah dengan RUPS Sirkuler. Saat ini Sdr. Dikdik Yustandi telah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-212/D.03/2018 tentang hasil penilaian
fit and proper test sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri.
)** Sdr. Dimas Oky Nugroho saat ini masih dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan
pengajuan penilaian fit and proper test kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Riwayat Hidup Singkat Dewan Komisaris (Periode Per 31 Desember 2018)
Nama Riwayat Hidup Singkat
Mulya E Siregar
Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Periode Jabatan: 02 Mei 2017 – sekarang
Warga Negara Indonesia, Lahir tanggal 14 Maret 1957.
Institut Pertanian Bogor bidang Keahlian Sosial Ekonomi Pertanian tahun 1980, dan Magister of Science bidang Agricultural Economics dari The Ohio State University Tahun 1989 serta Doctor of Philosophy (PhD) bidang Consumer Economics-Human Ecology dari The Ohio State University Tahun 1998.
Pengalaman profesional beliau diawali di Bank Indonesia dengan peniliti senior tim litbang perbankan syariah (1999-2002), kemudian sebagai anggota working committee (2000-2002),Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah (2002-2006), Kepala Biro penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah (BP4S) (2006-2010), Kepala Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) (2010-2012), Direktur Eksekutif DPNP (2012-2013), Assistent Gubernur (2013), Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK (2014-2017).
Anggota Tim Pengajar Islamic Economic di Univ Muhamadiyah, Jakarta (2001-2003), Pengajar Lembaga & Regulasi Ekonomi Syariah di Univ. Indonesia (2002-2004), Member of Indonesian Goverment Delegationin Bilateral Meeting with Iranian Goverment in Tehran, Iran (2003), Chairman dari transparency and Market Discipline Working Group, IFKL Malaysia (2005-2008), Anggota Representative od Sub-Comitteof Governance IFSB (2005), Anggota Tim Pengkajian Penerbitan Surat Utang Negara berdasarkan Prinsip Syariah (2005), Anggota Postgraduateboard of Studies(PBOS) (2006-2009), Anggota Dewan Pakar BAZNAS-Dompet Dhuafa (2007-2008), Chairman of Market Conduct Working Group (2007-2009), Anggota Dewan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
14 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Riwayat Hidup Singkat
Pertimbanagan Dewan Wakaf Indonesia (2007-2010), Anggota Tim Kerja II Bid. Kajian Peraturan Perundang-undangan (2009), Anngota DSN-MUI (2010-2015),
Beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri, seperti: International Conferenceon Islamic Banking Risk management, Regulation & Supervision oleh IRTI-IDB, BI & Indonesian Ministry of Finance (2003), Islamic Finance & Invesment Conference (2003), The 6 International Conference on Islamic Economics & Finance oleh IAEI,UI(2005), Program Kepala Staff Pimpinan Bank Indonesia oleh BI-PPM (2006), Manajemen Risiko-Program Eksekutif Direksi SMR Tingkat V oleh BSMR (2007), Islamic Finance Asia oleh IQPC (2007), Finannce Regulators Forum in Islamic Finance oleh Bank Negara Malaysia (2007), Challenges in Human Resources Development, Anticipating Acceleration Growth in Islamic Finance Seminar oleh International Center for Development in Islamic Finance (2008), iB Workshop dan Leadership and Change management oleh Bank Indonesia (2009), Seminar memperkuat manajemen bank dalam rangka mewujudkan system Perbankan yang sehat oleh Bank Indonesia (2010), CambridgeExecutive Education- ASEAN Global Leadership Development Programme oleh University of Cambridge UK (2011), Risk Management Certificate Refresment Course oleh IRFA-BSMR (2014) Leadership Programme oleh Georgia Tech University (2014),Program Pemeliharaan SMR Tingkat V oleh BSMR (2016). Sharing Session Mengenai Implementasi Sustainability Finance (2018, 4th Cambridge Islamic Finance Leadership Programme (Cambridge IFLP) 2018 oleh Cambridge International Financial Advisory (IFA) (2018), BSM Knowledge Sharing Forum "How to Overcome Fraud in Islamic Banking" oleh Prof Kabir Hassan/Professor of Finance and Hibernia Professor of Economics and Finance and Bank One Professor in Business Department of Economics and Finance University of New Orleans (2018), Panel Dialogue in Global Islamic Finance Forum (GIFF) 2018 Programme oleh The Association of Islamic Banking and Financial Institutions Malaysia (AIBIM) (2018).
Bambang Widianto
Komisaris Independen
Periode Jabatan: 16 Maret 2018 – sekarang.
Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 27 November 1959.
Alumnus bidang Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 1985, Meraih Gelar Master of Art (MA) bidang Computer Science tahun 1990 di Boston University-Boston USA dan bidang Ilmu Ekonomi tahun 1993 di Northeastern University-Boston USA, serta Meraih Gelar Philosophiae Doctor (Ph.D) di bidang Ilmu Ekonomi tahun 1995 di Northeastern University-Boston USA. Selain menjadi Anggota Dewan Komisaris BSM, saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Pengajar pada program Magister Ilmu
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
15 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Riwayat Hidup Singkat
Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pengajar pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Training yang diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, Executive Distance Learning on Islamic Banking Training, Sertifikasi Syariah (2018).
Dimas Oky Nugroho
Komisaris Independen )*
Periode Jabatan: 16 Maret 2018 – sekarang.
Warna Negara Indonesia. Lahir di Pematang Siantar, 7 Februari 1978
Lulusan Universitas Airlangga bidang Ilmu Politik Tahun 2001, dan Meraih gelar Master of Philosophy in International Politics tahun 2005 di University of Glasgow, Scotland, UK, serta meraih gelar Philosophiae Doctor (Ph.D) tahun 2016 di University of New South Wales, Sydney, Australia.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau berkarir sebagai Staf Khusus Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Januari 2017 – Januari 2018. Dosen Pasca Sarjana Sosiologi Politik, FISIP Universitas Padjajaran, Bandung (2016). Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategis Consulting (ARSC), 2012-2017. Founder Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) dan Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH).
Training, seminar dan forum diskusi yang pernah diikuti antara lain terkait dengan isu ekonomi kreatif, Islam dan kewirausahaan, pengembangan komunitas dan masyarakat sipil di Singapura, Australia, India, Amerika Serikat, Rumania, RRC, & Belanda. Delegasi Indonesia dalam berbagai pertemuan Pemimpin Muda di sejumlah negara. Training Perbankan Syariah, Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR), High Level Policy Talk The Future of Finance.
)* Dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen untuk mengikuti fit and proper test
3. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris.
Komposisi anggota Dewan Komisaris BSM pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni
2018 terdiri atas 4 (empat) orang yaitu seorang sebagai Komisaris Utama dan 3 (tiga) orang
Komisaris sedangkan periode 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Jumlah anggota
Dewan Komisaris BSM berjumlah 3 (tiga) orang dimana keseluruhan anggota Dewan Komisaris
merupakan Komisaris Independen atau 100% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris
Independen.
Dewan komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank Syariah Mandiri
maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2018
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
16 PT Bank Syariah Mandiri
Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih baik
pada Bank maupun Perusahaan lainnya.
Tidak terdapat Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun
Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga hingga
derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), sesama anggota Dewan Komisaris
maupun anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham
dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Hubungan Kepemilikan Saham 5% Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2018 – 30 Juni 2018)
Nama Jabatan Saham Pada BSM Saham Pada Perusahaan Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Ramzi A Zuhdi Komisaris Independen Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dikdik Yustandi Komisaris Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
Hubungan Kepemilikan Saham 5% Dewan Komisaris (Periode 1 Juli 2018 – Desember 2018)
Nama Jabatan Saham Pada BSM Saham Pada Perusahaan Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
Hubungan Keuangan Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2018 – 30 Juni 2018)
Nama Jabatan Keuangan Pada
BSM Keuangan Pada Perusahaan
Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dikdik Yustandi Komisaris Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
17 PT Bank Syariah Mandiri
Hubungan Keuangan Dewan Komisaris (Periode 1 Juli 2018 – Desember)
Nama Jabatan Keuangan Pada
BSM Keuangan Pada Perusahaan
Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
Hubungan Keluarga Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2018 – 30 Juni 2018)
Nama Jabatan Keluarga Pada
BSM Keluarga Pada Perusahaan
Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dikdik Yustandi Komisaris Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
Hubungan Keluarga Dewan Komisaris (Periode 1 Juli 2018 – Desember)
Nama Jabatan Keluarga Pada
BSM Keluarga Pada Perusahaan
Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang di perkenankan oleh
peraturan yang berlaku. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.
Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan
Rangkap Jabatan, yaitu sebagai berikut:
a. Bp. Dimas Oky Nugroho, merangkap sebagai Staff KSP (Kantor Staff KePresidenan);
b. Bp. Bambang Widianto, merangkap sebagai Deputi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan.
5. Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan
secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas
kinerja Direksi dalam menjalankan perusahaan. Seluruh keputusan dalam rapat diambil dengan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
18 PT Bank Syariah Mandiri
musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka
keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak Dalam penyelenggaraan rapat Dewan
Komisaris, maka dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh
anggota Dewan Komisaris yang hadir. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam
melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis,
penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen
risiko, good corporate governance, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi
(Rakomdir), Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab),
dan Rapat Komite-Komite. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab,
Dewan Komisaris maka dibentuk Komite-Komite penunjang yang bertugas pemberian nasihat
kepada Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan
sebanyak 84 (delapan puluh empat) kali atau sebesar >100% jika dibandingkan kewajiban
penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI
No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah.
Adapun pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian
target RBB Tahun 2018, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi,
strategi/action plan yang akan dilakukan, dan sebagainya.
a. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP (RaKomDir)
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau Direktur Bidang, dengan agenda realisasi
pencapaian rencana bisnis bank bulanan, issue-issue terkini Bank, inisiatif strategis Bank
seperti corporate plan, pengelolaan profil risiko, digital banking dan lainnya.
b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab)
Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan agenda kinerja Bank,
issue-issue terkini Bank, inisiatif strategis Bank, kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah pada
kegiatan usaha Bank, dsb.
c. Rapat Komite-Komite
Rapat yang dilaksanakan Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan
Komite Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
guna mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi.
Selama tahun 2018, Jumlah Rapat yang telah dilakukan Dewan Komisaris sebanyak 84 (delapan
puluh empat) kali rapat. Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh anggota Dewan
Komisaris:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
19 PT Bank Syariah Mandiri
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode1 Januari – 12 Maret 2018)
No. Nama Rapat Total Rapat
Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Bambang Widianto
Ramzi A. Zuhdi
Dikdik Yustandi
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir/Ragab)
5 5 3 5 4
2 Rapat Komite Audit 3 2 3 3 2
3 Rapat Komite Pemantau Risiko
7 7 2 6 3
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
3 3 3 3 3
Total 18 17 11 17 12
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 13 Maret – 8 Mei 2018)
No. Nama Rapat Total Rapat
Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Bambang Widianto
Dimas Oky
Nugroho
Dikdik Yustandi
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir/Ragab)
4 4 2 2 3
2 Rapat Komite Audit 2 2 2 1 1
3 Rapat Komite Pemantau Risiko
5 5 4 3 4
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
1 1 1 1 0
Total 12 12 9 7 8
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
20 PT Bank Syariah Mandiri
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 9 Mei – 31 Desember 2018)
No. Nama Rapat Total Rapat
Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Dimas Oky Nugroho
Bambang Widianto
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir/Ragab)
20 20 16 17
2 Rapat Komite Audit 8 8 3 5
3 Rapat Komite Pemantau Risiko
24 24 13 13
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
2 2 2 2
Total 54 54 34 37
Catatan:
VII. DIREKSI
1. Susunan Anggota Direksi
Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Komposisi anggota Direksi
Bank Syariah Mandiri terdiri dari 6 (enam) orang yaitu seorang sebagai Direktur Utama dan 5
(lima) orang Direktur. Keseluruhan anggota Dewan Direksi diangkat berdasarkan RUPS dan
penunjukan Direksi telah melalui mekanisme RUPS dan fit and proper test oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan
moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Untuk memenuhi
persyaratan kompetensi anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang
perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan
strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
Dalam rangka melaksanakan independensinya dalam melaksanakan tugas, sampai dengan
Desember Tahun 2018, tidak ada Direksi BSM yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan
lain dan tidak memiliki hubungan Keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan Saham
Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris dan sesama
anggota direksi lainnya. Direksi secara kolektif telah memiliki keahlian untuk dapat menghadapi
permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara independen dan
mendorong peningkatan kinerja Perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menandatangani surat
pernyataan independensi sebagai salah satu dokumen persyaratan fit and proper test. Konten
surat pernayatan independensi antara lain berisi tentang tidak memiliki hubungan keluarga
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
21 PT Bank Syariah Mandiri
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan
Komisaris dan Merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap
pemilik bank atau pemegang saham pengendali bank.
Susunan Direksi (Periode 1 Januari 2018 – 12 Maret 2018)
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan
Lulus
Fit & Proper Test
1. Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-20/D.03/2018,
15 Februari 2018
2. Achmad Syafii Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018
3. Putu Rahwidhiyasa
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2014 - 2020 10 April 2017-10 April 2020 (perpanjang)
Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014
4. Choirul Anwar Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 - 2021 12 Maret 2018-12 Maret 2021 (perpanjang)
Kep-49/D-03/2015, 24 Agustus 2015
5. Edwin Dwidjajanto )*
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
18 Juli 2018 - 18 Juli 2021
Kep-50/D-03/2015, 24 Agustus 2015
6. Kusman Yandi Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 - 2021
12 Maret 2018-12
Maret 2021
(perpanjang)
Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015
7. Ade Cahyo Nugroho
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-2/D.03/2018,
4 Januari 2018
)* Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Syariah Mandiri tanggal 12 Maret 2018
memberhentikan dengan hormat Bapak Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur Perseroan.
Dengan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 terkait habisnya masa jabatan Bapak Edwin
Dwidjajanto sebagai Direktur Perseroan, kondisi tersebut mengakibatkan posisi dan pekerjaan
sebagai Direktur Distribution and Service lowong sehingga perlu menunjuk Direktur yang
menjalankan fungsi tersebut maka sesuai dengan hasil Rapat Direksi pada 13 Maret 2018
menyetujui untuk menugaskan Bapak Ade Cahyo Nugroho untuk menjalankan fungsi Direktur
Distribution and Service beserta kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Dengan
demikian susunan annggota Dewan Direksi perseroan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
22 PT Bank Syariah Mandiri
Susunan Direksi (Periode 12 Maret 2018 – 31 Juli 2018)
No
Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan
Lulus
Fit & Proper Test
1. Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-20/D.03/2018,
15 Februari 2018
2. Achmad Syafii Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018
3. Putu Rahwidhiyasa
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2014 - 2020 10 April 2017-10 April 2020 (perpanjang)
Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014
4. Choirul Anwar Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 - 2021
12 Maret 2018-12 Maret 2021 (perpanjang)
Kep-49/D-03/2015, 24 Agustus 2015
5. Kusman Yandi Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 - 2021
12 Maret 2018-12
Maret 2021
(perpanjang)
Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015
6. Ade Cahyo Nugroho
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-2/D.03/2018,
4 Januari 2018
Pada tanggal 1 Agustus 2018 telah ditandatanganinya Keputusan Di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu
mengangkat Sdr. Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur perseroan. Dengan demikian susunan
anggota anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Susunan Direksi (Periode 1 Agustus 2018- 26 November 2018)
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan
Lulus
Fit & Proper Test
1. Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-20/D.03/2018,
15 Februari 2018
2. Achmad Syafii Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018
3. Putu Rahwidhiyasa
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2014 - 2020 10 April 2017-10 April 2020 (perpanjang)
Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014
4. Choirul Anwar Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 - 2021
12 Maret 2018-12 Maret 2021 (perpanjang)
Kep-49/D-03/2015, 24 Agustus 2015
5. Kusman Yandi Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 - 2021
12 Maret 2018-12
Maret 2021
Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
23 PT Bank Syariah Mandiri
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan
Lulus
Fit & Proper Test
(perpanjang)
6. Ade Cahyo Nugroho
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-2/D.03/2018,
4 Januari 2018
7. Edwin Dwidjajanto )*
Direktur Akta No. 25, RUPS Sirkuler tanggal 16 Agustus 2018
2018 s.d. 2021 Dalam Proses fit and
proper test
)* Bapak Edwin Dwidjajanto dalam proses fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi, BSM telah mengangkat 4
(empat) pejabat SEVP yaitu:
1) Ibu Niken Andonowarih sebagai SEVP Retail and Business Banking Directorate, sesuai SK
Direksi Nomor 18/859A-KEP/DIR tanggal 21 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai
PT Bank Syariah Mandiri.
2) Ibu Rosma Handayani sebagai SEVP Human Capital Directorate, sesuai SK Direksi Nomor
20/002-KEP/DIR tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank
Syariah Mandiri.
3) Ibu Nury Sriandajani sebagai SEVP Retail Financing Risk Restructuring and Recovery
Directorate;
4) Bapak Karya Prasetya Budi sebagai SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring and
Recovery Directorate.
Pada tanggal 26 November 2018 telah ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Pemegang Saham
PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu memberhentikan
dengan hormat Sdr. Choirul Anwar sebagai anggota Direksi Perseroan. Dengan demikian
susunan anggota anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Susunan Direksi (Periode 26 November 2018 – 31 Desember 2018)
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode
Pengangkatan
Lulus
Fit & Proper Test
1. Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-20/D.03/2018,
15 Februari 2018
2. Achmad Syafii Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018
3. Putu Rahwidhiyasa
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2014 - 2020 10 April 2017-10 April 2020 (perpanjang)
Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014
4. Edwin Dwidjajanto
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
18 Juli 2018 - 18 Juli 2021
Dalam Proses fit and proper test
5. Kusman Yandi Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 - 2021
12 Maret 2018-12 Maret 2021
Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
24 PT Bank Syariah Mandiri
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode
Pengangkatan
Lulus
Fit & Proper Test
(perpanjang)
6. Ade Cahyo Nugroho
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-2/D.03/2018,
4 Januari 2018
2. Riwayat Hidup Singkat Anggota Direksi (Periode Per 31 Desember 2018)
Nama Riwayat Hidup Singkat
Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Lahir di Magetan, 31 Desember 1964. Alumnus Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor, tahun 1988.
Perjalanan karir:
Group Head Special Asset Management, PT Bank Mandiri, Tbk
CEO Regional I Medan, PT Bank Mandiri,Tbk
PJ GH Business Banking III, PT Bank Mandiri, Tbk
Executive Business Officer, PT Bank Mandiri Tbk
PKMK Comercial anf Business Banking, PT Bank Mandiri Tbk
Corporate Banking Medan Head ( Agro Based Group), PT Bank Mandir Tbk
Client Service Team manager, PT Bank Mandiri Tbk
Senior Recovery Manager, PT Bank Mandiri Tbk
Mgr Credit Recovery Officer, PT Bank Mandiri Tbk
Mgr Senior Officer, PT Bank Mandiri Tbk
Kepala Tim Cabang Madya Medan, PT Bank Mandiri Tbk
Achmad Syafii
Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir Brebes, 2 Januari 1967
Alumnus Fakultas Teknik Informatika dan Komputer, Jurusan Teknik Informatika, STEMIK Budi Luhur, tahun 2009. Meraih gelar Magister Manajemen Informatika, STEMIK Budi Luhur, tahun 2013.
Perjalanan karir:
Group Head IT Application Support, PT Bank Mandiri, Tbk
IT Business Partner 2, IT Strategic and Architecture Group, PT Bank Mandiri Tbk
Dept Head Integration & Core Banking Support, PT Bank Mandiri,Tbk
Dept Head Integration Hub & Common Aplication Service, PT Bank Mandiri, Tbk
Dept Head IT Liability & Transactional Solution, PT Bank Mandiri,Tbk
Officer Assistant Vice President of IT Reminttance and Branch Solution, PT Bank Mandiri Tbk
Staff Development Program, PT Bank Mandiri Tbk
Putu Rahwidhiyasa
Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 13 September 1964. Alumnus Fakultas Pertanian, Jurusan Agronomi, Institut Pertanian Bogor, tahun 1986, dan Meraih gelar MBA tahun 1995, dari University of Illinois, USA.
Perjalanan karir:
Direktur Risk and Compliance Bank Syariah Mandiri
Transformasi & Budaya Kerja Division Head, Bank Syariah Mandiri
Transformasi Division Head, Bank Syariah Mandiri
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
25 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Riwayat Hidup Singkat
Pengembangan Gadai Emas Division Head, Bank Syariah Mandiri
Vice President Risk Management PT Bank Mandiri Tbk
Asistant Vice President Human Capital PT Bank Mandiri Tbk
Asisstant Komisaris Utama PT Bank Mandiri Tbk
Kusman Yandi
Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir di Dumai 1 Mei 1965. Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Riau.
Perjalanan karir:
Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Mandiri
Commercial and Business Banking Directorate Executive Business Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Commercial Banking Center Manager/Vice President
Vice President Comercial Banking Center Manager, PT Bank Mandiri Tbk
Vice President Comercial Banking Center Manager Kelapa Gading, PT Bank Mandiri Tbk
Vice President Comercial Banking Center Manager Bekasi, PT Bank Mandiri Tbk
Ade Cahyo Nugroho
Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 19 Maret 1978.
Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia dan merih gelar MBA tahun 2011 dari Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland
Perjalanan karir:
Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Mandiri
Direktur Finance & Strategy, PT Mandiri Tunas Finance
SEVP/Deputy Director , PT Mandiri Tunas Finance.
Dept Head Decision Support Consumer Finance, PT Bank Mandiri,Tbk
Senior Manager Strategic and Performance Group , PT Bank Mandiri Tbk
Manager General Admin & Support Finance And Strategy Directorate, PT Bank Mandiri Tbk
Customer Service Officer Cab Balikpapan, PT Bank Mandiri Tbk
Officer Development Program, PT Bank Mandiri Tbk
Edwin Dwidjajanto
Direktur )*
Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung, 24 September 1962. Alumnus Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, tahun 1987
Perjalanan karir:
Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Mandiri
Komisaris Utama PT Wahana Optima Permai
Regional Manager VIII-Surabaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Senior Vice President Regional IX Banjarmasin, PT Bank Mandiri Tbk
Vice President Regional II Palembang, PT Bank Mandiri Tbk
Vice President Regional VI Bandung, PT Bank Mandiri Tbk
Kepala Cabang Wilyaha III Jakarta, PT Bank Mandiri Tbk
)* Bapak Edwin Dwidjajanto dalam proses fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
26 PT Bank Syariah Mandiri
3. Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
Selama tahun 2018, Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan baik
dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
Susunan Direksi (Periode 1 Januari 2018 – 12 Maret 2018)
Nama
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Pengendali
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang Saham
Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Toni Eko Boy Subari
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Achmad Syafii - √ - √ - √ - √ - √ - √
Putu Rahwidhiyasa
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Choirul Anwar - √ - √ - √ - √ - √ - √
Edwin Dwidjajanto )*
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Kusman Yandi - √ - √ - √ - √ - √ - √
Ade Cahyo Nugroho
- √ - √ - √ - √ - √ - √
)* Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Syariah Mandiri tanggal 12 Maret 2018
memberhentikan dengan hormat Bapak Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur Perseroan.
Susunan Direksi (Periode 12 Maret 2018 – 31 Juli 2018)
Nama
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Toni Eko Boy Subari
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Achmad Syafii - √ - √ - √ - √ - √ - √
Putu Rahwidhiyasa
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Choirul Anwar - √ - √ - √ - √ - √ - √
Kusman Yandi - √ - √ - √ - √ - √ - √
Ade Cahyo Nugroho
- √ - √ - √ - √ - √ - √
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
27 PT Bank Syariah Mandiri
Pada tanggal 1 Agustus 2018 telah ditandatanganinya Keputusan Di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu
mengangkat Sdr. Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur perseroan
Susunan Direksi (Periode 1 Agustus 2018 – 26 November 2018)
Nama
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Toni Eko Boy Subari
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Achmad Syafii - √ - √ - √ - √ - √ - √
Putu Rahwidhiyasa
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Choirul Anwar - √ - √ - √ - √ - √ - √
Kusman Yandi - √ - √ - √ - √ - √ - √
Ade Cahyo Nugroho
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Edwin Dwidjajanto )*
- √ - √ - √ - √ - √ - √
)* Bapak Edwin Dwidjajanto dalam proses fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
Pada tanggal 26 November 2018 telah ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Pemegang Saham
PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu memberhentikan
dengan hormat Sdr. Choirul Anwar sebagai anggota Direksi Perseroan.
Susunan Direksi (Periode 26 November 2018 – 31 Desember 2018)
Nama
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Toni Eko Boy Subari
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Achmad Syafii - √ - √ - √ - √ - √ - √
Putu Rahwidhiyasa
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Kusman Yandi - √ - √ - √ - √ - √ - √
Ade Cahyo Nugroho
- √ - √ - √ - √ - √ - √
Edwin Dwidjajanto )*
- √ - √ - √ - √ - √ - √
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
28 PT Bank Syariah Mandiri
)* Bapak Edwin Dwidjajanto dalam proses fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
4. Kepemilikan Saham
Selama tahun 2018, Direksi tidak memiliki saham di PT Bank Syariah Mandiri, di Bank Lain dan di
Perusahaan lain. Anggota berasal dari Direksi pihak yang tidak memiliki hubungan dengan
perusahaan afiliasi BSM dan atau Pemegang Saham Pengendali.
Susunan Direksi (Periode 1 Januari – 12 Maret 2018)
Nama Jabatan Saham di
BSM Saham di Bank lain
Saham di Perusahaan Lain
Toni Eko Boy Subari Direktur Utama Nihil Nihil Nihil
Achmad Syafii Direktur Nihil Nihil Nihil
Putu Rahwidhiyasa Direktur Nihil Nihil Nihil
Choirul Anwar Direktur Nihil Nihil Nihil
Edwin Dwidjajanto )* Direktur Nihil Nihil Nihil
Kusman Yandi Direktur Nihil Nihil Nihil
Ade Cahyo Nugroho Direktur Nihil Nihil Nihil
)* Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Syariah Mandiri tanggal 12 Maret 2018
memberhentikan dengan hormat Bapak Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur Perseroan.
Susunan Direksi (Periode 12 Maret 2018 – 1 Agustus 2018)
Nama Jabatan Saham di
BSM Saham di Bank lain
Saham di Perusahaan Lain
Toni Eko Boy Subari Direktur Utama Nihil Nihil Nihil
Achmad Syafii Direktur Nihil Nihil Nihil
Putu Rahwidhiyasa Direktur Nihil Nihil Nihil
Choirul Anwar )* Direktur Nihil Nihil Nihil
Kusman Yandi Direktur Nihil Nihil Nihil
Ade Cahyo Nugroho Direktur Nihil Nihil Nihil
Pada tanggal 1 Agustus 2018 telah ditandatanganinya Keputusan Di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu
mengangkat Sdr. Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur perseroan
Susunan Direksi (Periode 1 Agustus 2018 – 26 November 2018)
Nama Jabatan Saham di
BSM Saham di Bank lain
Saham di Perusahaan Lain
Toni Eko Boy Subari Direktur Utama Nihil Nihil Nihil
Achmad Syafii Direktur Nihil Nihil Nihil
Putu Rahwidhiyasa Direktur Nihil Nihil Nihil
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
29 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Jabatan Saham di
BSM Saham di Bank lain
Saham di Perusahaan Lain
Choirul Anwar Direktur Nihil Nihil Nihil
Kusman Yandi Direktur Nihil Nihil Nihil
Ade Cahyo Nugroho Direktur Nihil Nihil Nihil
Edwin Dwidjajanto )* Direktur Nihil Nihil Nihil
)* Bapak Edwin Dwidjajanto dalam proses fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
Pada tanggal 26 November 2018 telah ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Pemegang Saham
PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu memberhentikan
dengan hormat Sdr. Choirul Anwar sebagai anggota Direksi Perseroan
Susunan Direksi (Periode 26 November 2018 – 31 Desember)
Nama Jabatan Saham di
BSM Saham di Bank lain
Saham di Perusahaan Lain
Toni Eko Boy Subari Direktur Utama Nihil Nihil Nihil
Achmad Syafii Direktur Nihil Nihil Nihil
Putu Rahwidhiyasa Direktur Nihil Nihil Nihil
Kusman Yandi Direktur Nihil Nihil Nihil
Ade Cahyo Nugroho Direktur Nihil Nihil Nihil
Edwin Dwidjajanto )* Direktur Nihil Nihil Nihil
)* Bapak Edwin Dwidjajanto dalam proses fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
5. Rangkap Jabatan anggota Direksi pada perusahaan atau lembaga lain
Selama tahun 2018 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau
lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
VIII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang
berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang
ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan
implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.
Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
30 PT Bank Syariah Mandiri
dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
1. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM
No Nama Riwayat
1 DR. K.H. Ma’ruf Amin H.C. Ketua
Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, 11 Maret 1943 Pengalaman Pekerjaan Selain Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Syariah Mandiri , Beliau pernah menjabat sebagai:
a. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010 – 2014)
b. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009)
c. Ra'Is 'Aam PBNU 2015-2020 d. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MUI 2015 e. Anggota BAZIS DKI Jakarta f. Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta g. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta h. Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta i. Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama) j. Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) k. Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Pendidikan dan Pelatihan
a. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang b. Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Dasar Pengangkatan Pertama kali: Akta No. 19, tanggal 28 Juni 2011 dan SK Kom No. 13/001-KEP/KOM, tanggal 22 Desember 2011 untuk periode 22 Desember 2011 – Juni 2016 Surat persetujuan OJK: Nomor SR-6/PB.13/2017 tgl. 03 Maret 2017 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri. Periode Jabatan: 3 Maret 2017 5 Juni 2019
2 Prof. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967 Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau pernah menjabat sebagai:
a. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia,
b. Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI,
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
31 PT Bank Syariah Mandiri
No Nama Riwayat
c. Rektor Tazkia University College of Islamic Economics, d. Beliau juga pernah bertugas sebagai Global Shariah Advisor di
Dubai, e. Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank
Indonesia. f. Pada tahun 2010 diangkat Presiden RI sebagai Anggota
Komite Ekonomi Nasional, dan g. Pada tahun 2016 diamanahi menjadi Komite Ekonomi dan
Industri Nasional.
Pendidikan dan Pelatihan a. Meraih gelar PhD di bidang Micro Finance, dari University of
Melbourne Australia tahun 2004. b. Gelar Master di bidang Ekonomi International Islamic
University (IIU) Malaysia tahun 1992. c. S1 dalam Bidang Syariah dan Hukum Islam da ri University of
Jordan. d. Beliau menulis 35 buku dalam bidang keuangan, perbankan,
leadership dan manajemen.
Dasar Pengangkatan: Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2001 Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 Periode Jabatan: 5 April 2016 – 5 Juni 2019
3 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Mei 1967 Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau menjabat sebagai:
a. Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, b. Dosen S-2 Program PSTTI Universitas Indonesia, c. Dosen S-2 Program IEF Universitas Trisakti, d. Di samping itu aktif menjadi supervisor dan advisor di
beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam, e. Penulis Buku, f. Juga Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.
Pendidikan dan Pelatihan a. Lulus dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta tahun 1991, b. S-2 MBA dari IPWI Jakarta c. S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law
& Legal Management (IBLAM) Jakarta tahun 2003. d. S-3 di bidang Islamic Economic and Finance di Universitas
Trisakti, Jakarta, tahun 2014.
Dasar Pengangkatan Pertama kali: Akta No. 24, tanggal 8 September 1999 Akta No. 10 tanggal. 19 Juni 2008 Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
32 PT Bank Syariah Mandiri
No Nama Riwayat
Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 Periode Jabatan: 5 April 2016 – 5 Juni 2019
2. Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.
Setiap anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya tidak terdapat anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga perbankan lainnya. Rangkap jabatan DPS tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya conflict of interest.
No Nama Rangkap Jabatan
1 DR. K.H. Ma’ruf Amin H.C.
a. Ketua DPS BSM (perbankan) b. Ketua DPS BMI (perbankan) c. Ketua DPS BNI Syariah (perbankan) d. Ketua DPS Mega Syariah (perbankan) e. Ketua DPS BNI Life (asuransi)
2 Prof. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec
a. Pimpinan STEI Tazkia (konsultan & pendidikan)
b. Anggota DPS BSM (perbankan)
c. Anggota DPS Schroders Investment Management
3 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
a. Anggota DPS BSM (perbankan)
b. Anggota DPS PT Asuransi Manulife (asuransi)
c. Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah (asuransi)
d. Anggota DPS UUS BTN Syariah (perbankan)
3. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah
a. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN-MUI.
b. Menilai dan memastikan pemenuhan aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan
produk yang dikeluarkan bank.
c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara
keseluruhan dalam laporan publikasi bank
d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia produk baru
bank yang belum ada fatwanya.
e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6 (enam)
bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan .
g. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal.
h. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka
pelaksanaan tugas DPS.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
33 PT Bank Syariah Mandiri
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah
a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, selama tahun 2018 DPS melaksanakan 8
kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh DPS, seperti tersaji pada tabel di bawah ini:
Rapat
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dr. KH. Ma’ruf Amin Dr. H. Muhammad
Syafii Antonio, M.Ec Dr. H. Mohamad
Hidayat, MBA, MH
Jumlah Kehadiran Dalam
Rapat
8 8 8 8
Seluruh anggota DPS telah lulus fit and proper dan mendapat persetujuan OJK.
Adapun agenda yang dibahas pada beberapa kali penyelenggaraan rapat selama tahun
2018 adalah sebagai berikut:
1. POJK Nomor 59 tentang Tata Kelola Remunerasi BUS dan UUS
2. Rekomendasi hasil Uji Petik DPS Periode Januari - Desember 2017
3. Permohonan Opini DPS perihal Import General Facility
a. LC Wakalah bil Ujroh
b. LC Murabahah
c. LC Kafalah bil Ujroh
d. Penyelesaian Hutang Impor (Non LC)
4. Permohonan Opini DPS Perihal Distributor Financing
a. iB-DF Hawalah Bil Ujroh
b. iB-DF Kafalah Bil Ujroh
5. Permohonan Opini DPS perihal Skema Forfaiting dengan menggunakan Anjak Piutang
Syariah dalam Ekspor disertai Wa’d
6. Permohonan Opini perihal:
a. E-Money Syariah
b. Refinancing
7. Permohonan Opini perihal Layanan Capital Market Services (Bank Kustodian dan Wali
Amanat)
8. Permohonan Opini perihal Penggunaan Dana Sosial untuk Wakaf.
9. Permohonan Opini perihal Repo Syariah
10. Permohonan Opini perihal Repo Syariah
11. Permohonan Opini perihal Repo Syariah
12. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan
melakukan:
a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, pelaksana fungsi audit intern
dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip
Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
34 PT Bank Syariah Mandiri
Pada beberapa kali pelaksanaan uji petik, DPS BSM melakukan koordinasi dengan unit kerja
Internal Audit dan Compliance untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang
tertentu, sebelum uji petik itu sendiri dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar DPS sudah
memiliki informasi yang utuh atas suatu cabang, sehingga lebih fokus pada saat
pelaksanaan uji petik.
b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan
memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing
kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS BSM melakukan rapat internal DPS untuk
menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.
c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip
Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus
pemeriksaan DPS BSM adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia
compliance. Antara lain;
1) kesesuaian akad yang digunakan,
2) terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,
3) pemeriksaan terhadap SP3, Nota Analisa Pembiayaan (SAP), Akad dan Akta Notaris.
d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada
pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;
e. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila
terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;
f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana
serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu
persyaratan yang harus dipenuhi oleh BSM dalam rangka pemenuhan persyaratan proses
audit laporan keuangan tahunan Mandiri Syariah oleh KAP.
g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan
Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran.
Yang memuat, antara lain:
1) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan,
karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI, review
sistem dan prosedur produk baru.
2) Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran
dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil
Audit Intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap
Standar Prosedur Operasional (SOP) terkait aspek Syariah.
3) Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan
jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa: Jumlah Prosedur (Surat Edaran), Data
Pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Pada tahun 2018 DPS telah
mengeluarkan 12 Opini Syariah, adapun opini yang dikeluarkan DPS dengan rincian
sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
35 PT Bank Syariah Mandiri
No Opini Tentang
1 No.20/01?DPS/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018
Produk dan Operasional BSM Tahun 2017
2 NO.20/02/DPS/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018
Penjelasan Opini DPS No.18/07/DPS/XI/2017 tentang Pengelolaan Dana Sosial
3 No20/03/DPSV/2018 Tanggal 18 Mei 2018
Penggunaan Dana Sosial Untuk Program Beasiswa Anak Yatim Piatu Dari Pegawai atau Pensiunan BSM Yang Sudah Meninggal
4 No. 20/04/DPS/VII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018
Distributor Financing
5 No. 20/05/DPS/VII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018
Import General Facility
6 No. 20/06/DPS/VII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018
Skema Forfeiting menggunakan Anjak Piutang Syariah disertai Wa'D
7 No. 20/07/DPS/VII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018
Rekening Berkah dan Web Berkah (Berbagi Sedekah)
8 No. 20/08/DPS/IX/2018 Tanggal 24 September 2018
Layanan Capital Market Services
9 No.20/09/DPS/IX/2018 Tanggal 25 September 2018
Produk dan Operasional Bank Syariah Mandiri Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018
10 No. 20/10/DPS/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018
Penggunaan Dana Sosial untuk Waaf Link Sukuk
11 No. 20/12/DPS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018
Aktivitas Tarik Tunai Tanpa Kartu
12 No. 20/13/DPS/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018
Produk dan Operasional Bank Syariah Mandiri Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
4) Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan
Pada tahun 2018 DPS telah melakukan uji petik/pengawasan langsung sebanyak 13
(tiga belas) kali dengan rincian 6 (enam) Kantor Cabang dan 7 (tujuh) Kantor Area BSM
yaitu:
No Tanggal Unit Kerja
1 28 Januari - 31 Januari 2018 Area Jember
2 01 Februari - 02 Februari 2018 Area Surabaya II - Jemur Handayani
3 12 Maret - 14 Maret 2018 KC Tasikmalaya
4 11 April - 13 April 2018 KC Sumedang
5 17 April - 19 April 2018 KC Meulaboh
6 18 Juni - 20 Juli 2018 KC Solo
7 13 Agustus - 15 Agustus 2018 Area Palu
8 23 Agustus 2018 KC Cianjur
9 19 September - 22 September 2018 Area Palembang
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
36 PT Bank Syariah Mandiri
No Tanggal Unit Kerja
10 11 Oktober - 12 Oktober 2018 Area Denpasar
11 17 Oktober - 18 Oktober 2018 KC Tegal
12 10 Desember - 12 Desember 2018 Area Malang
13 17 Desember - 19 Desember 2018 Area Medan Ahmad Yani
Dengan konsentrasi uji petik yaitu dokumen transaksi pendanaan, pembiayaan dengan
dengan basis akad:
(1) Murabahah.
(2) Mudharabah.
(3) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah.
(4) Ijarah.
(5) Kasus Take Over
(6) Kasus Refinancing
(7) Pembiayaan kepada koperasi
Guna melengkapi proses pemeriksaan, DPS juga meminta dan mempelajari hasil temuan Internal Audit Group (IAG) dari masing-masing Kantor Cabang yang diuji petik sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah
h. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah
Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS BSM melakukan dialog
dengan pimpinan dan jajaran pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala-
kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat
dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu DPS juga memberikan arahan dan
penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada staf cabang, dengan
mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan
yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.
Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat cabang memahami dan mengenali kembali skema
produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam
produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh
dan dari aspek syariah terpenuhi.
Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban
untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat dan pegawai cabang agar
senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan
tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Keseluruhan temuan hasil uji petik
langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk
ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah
ditetapkan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
37 PT Bank Syariah Mandiri
IX. KOMITE KOMITE KOMISARIS
Untuk Memaksimalkan tugas Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank,
Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta
Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris
berpedoman pada PBI No. 11/33/PBI/2009. Keberadaan komite sebagai organ Dewan Komisaris
bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi nilai-nilai dasar yang wajib dipertahankan
tiap anggota komite agar dapat menjalan tugasnya secara efektif.
1. Komite Audit
Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah, antara lain telah pula mengatur kegiatan Komite Audit. Ketentuan-ketentuan tersebut
telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk mendukung
efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Pembentukan Komite Audit di PT Bank Syariah Mandiri dilengkapi dengan pengesahan Piagam
Komite Audit (Audit Committee Charter) PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Mei 2005
yang menjadi pedoman utama dan acuan pelaksanaan kerja bagi para anggota Komite Audit,
yang mana telah diperbaharui pada tanggal 08 Februari 2011, dan terakhir diperbaharui tanggal
4 Desember 2014 dan ditetapkan dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.17/001-
SKB/KOM.DIR tanggal 09 Maret 2015 mengenai Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri.
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank
Syariah Mandiri No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi
Pedoman dan Tata Tertib (Charter) Komite Audit, sebagai acuan Komite Audit dalam
melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank, terutama
dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi
keuangan, sistem pengendalian intern (Internal Control System), efektivitas pemeriksaan oleh
intern dan ekstern auditor, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan
Komite Pemantau Risiko), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris membentuk Komite Audit agar dapat membantu dan memfasilitasi Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berterkaitan
dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern efektifitas atas pemeriksaan auditor
eksternal dan internal, efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, efektifitas
pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Anggota
Komite Audit wajib memiliki:
1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik serta mampu berkomunikasi
dengan baik
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
38 PT Bank Syariah Mandiri
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen memiliki keahlian di bidang
keuangan atau akuntansi
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal
dan peraturan yang terkait usaha perbankan
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait usaha perbankan
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank.
Sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit, dengan ini
disampaikan Laporan Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri selama periode 1 Januari 2018
sampai dengan 31 Desember 2018.
a. Independensi Anggota Komite Audit
Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberi pendapat,
rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit yang
berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuan bertindak independen.
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan pemberian saran, seluruh anggota Komite
Audit memiliki latar belakang keuangan dan/atau akuntansi. Dengan demikian seluruh
persyaratan independensi anggota Komite Audit yang sesuai dengan peraturan dan kaidah
praktik terbaik GCG telah dipenuhi
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam
Charter Komite Audit dimaksud, selama Tahun 2018 Komite Audit telah secara proaktif
menyelenggarakan rapat-rapat Komite Audit dengan berbagai tema pembahasan terkait
kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian on site/observasi ke
lapangan untuk melihat langsung kegiatan bisnis dan/atau operasional di Cabang-Cabang,
serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite
Pemantau Risiko dan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi.
Sesuai Charter Komite Audit yang disusun dengan mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009,
Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan ekstern dalam
rangka menilai kecukupan pengendalian intern (internal control system) termasuk
kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan
tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap:
a) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/unit audit intern.
b) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau
rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan
Pengawas Syariah, Auditor intern dan/atau Auditor ekstern.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
39 PT Bank Syariah Mandiri
2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit
audit intern terhadap penerapan sistem pengendalian intern pada setiap jenjang, unit
kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai best practices dan/atau ketentuan
yang berlaku.
3) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah
dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.
4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik kepada Dewan Komisaris.
5) Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan ekstern, termasuk Kantor Akuntan
Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
6) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang
berkaitan dengan perusahaan.
7) Menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank.
c. Susunan dan Riwayat Hidup Anggota Komite Audit
Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri berjumlah 5 (lima) orang, terdiri
dari 3 (tiga) orang oleh Komisaris Independen (salah satunya menjabat sebagai Ketua), dan 2
(dua) orang anggota berasal dari pihak independen di luar bank, dengan susunan seperti
tercantum pada tabel di bawah ini:
Riwayat Hidup Singkat Dewan Komisaris (Periode Per 31 Desember 2018)
Nama Jabatan
Mulya E Siregar
Ketua, Komisaris
Utama/Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Bambang Widianto
Anggota, Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dimas Oky Nugroho
Anggota, Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Kayim Hanuri
Anggota )*
Lahir di Cirebon pada tanggal 7 Desember 1958. Menyelesaikan pendidikan
Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1982 dan
Master of Science in Agricultural Economics dari Texas A&M University, USA
pada tahun 1992. Bergabung dengan Bank Bumi Daya (BBD) sejak tahun
1983 dan ditempatkan di BBD Cabang Bandarlampung dengan berbagai
posisi s/d tahun 1989, selanjutnya pada tahun 1990 s/d 1992 memperoleh
beasiswa dari BBD untuk meneruskan pendidikan S2 tersebut di atas dan
setelah menyelesaikan S2 ditugaskan on the job training di BBD New York
Agency. Jabatan terakhir beliay adalah sebagai Department Head of
Business Process & System ReengineeringBank Mandiri pada 2013-2014.
Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain Branch Manager
Course-LPPI (1998), Bank Mandiri Advanced Leadership Course (2001),
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
40 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Jabatan
Transformation Leadership from Within, Bank Mandiri (2004), Syndicated
Loans, International Faculty of Finance (London, 2004), INSEAD Leadership
Senior Training, INSEAD France (Jakarta, 2004), SESPIBANK-LPPI (2005),
Political Risk and Insurance (Shanghai, 2007), Early Warning Signals:
Liquidity and Refinancing Challenges, Fitch Training (Hongkong, 2008),
Credit Risk Masterclass (Singapore, 2009), Enterprise Risk Management
Masterclass (Kuala Lumpur, 2011), Sertifikasi Manjemen Risiko Level III-
LSPP (2010). Sejak tanggal 29 Maret 2018 sebagai anggota Komite Audit
Bank Syariah Mandiri.
Djoko Seno Adji,
Anggota )*
Lahir di Bogor, Jawa Barat, 27 Mei 1959. Pendidikan: Akademi Akuntansi
Indonesia Jakarta (D3), Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas
Muhammadiyah Jakarta (S1), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta
(S1 - Extention). Sertifikasi yang dimiliki: Qualified Internal Auditor (QIA),
Sertifikasi Kompentensi Level I pada Bidang Manajemen Risiko Perbankan,
Sertifikasi Kompentensi Auditor (Level Senior Auditor). Pengalaman kerja:
Pegawai Bank Exim Cabang Jakarta Gambir (1981-1988), Internal Auditor
Bank Exim (1989-1999), Internal Auditor Bank Mandiri (2000-2015).
Training/ workshop yang pernah diikuti, antara lain: Technical Skill
Computer Audit, Managing Credit Administration, Training KYC – AML &
Auditing, Corporate Banking for Internal Audit, Pendidikan dan Pelatihan
Komunikasi dan Psikologi Audit, Simposium Nasional Akuntansi Tahun
2014, Fraud Investigation, dll.
Sejak tanggal Sejak tanggal 29 Maret 2018 sebagai Anggota Komite Audit
Bank Syariah Mandiri.
)* efektif terhitung mulai tanggal 29 Maret 2018
d. Rangkap Jabatan Anggota Komite
1) Tidak terdapat anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai Direksi Mandiri
Syariah.
2) Ketua Komite Audit merangkap sebagai Anggota pada Komite Pemantau Risiko dan
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3) Anggota Komite Audit dari Pihak Independen atas nama Bpk. Kayim Hanuri merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
41 PT Bank Syariah Mandiri
e. Hubungan Keluarga, Keuangan dan Kepengurusan serta Kepemilikan Saham Anggota Komite
Audit
Setiap anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan
kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.
Nama
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada
Perusahaan lain
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Mulya E Siregar
Ketua, Komisaris Utama/Independen
- - - - - - - - -
Bambang Widianto
Anggota, Komisaris Independen
- - - - - - - - -
Dimas Oky Nugroho
Anggota, Komisaris Independen
- - - - - - - - -
Kayim Hanuri
Anggota - - - - - - - - -
Djoko Seno Adji Anggota
- - - - - - - - -
f. Laporan Kerja Komite Audit
Selama Tahun 2018, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,
mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Sejak bulan Januari s/d Desember 2018 telah dilakukan 13 (tiga belas) kali Rapat Komite Audit sebagai berikut:
Periode 1 Januari – 12 Maret 2018
Nama Rapat
Total Rapat
Anggota Komite Audit
Mulya Efendi Siregar
Ramzi A Zuhdi
Bambang Widianto
Dikdik
Yustandi
Kayim Hanuri
Djoko
Seno Adji
Rapat Komite Audit
3 2 3 3 3 3 3
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
42 PT Bank Syariah Mandiri
Periode 13 Maret - 8 Mei 2018
Nama Rapat
Total Rapat
Anggota Komite Audit
Mulya Efendi Siregar
Dimas Oky
Nugroho
Bambang Widianto
Dikdik
Yustandi
Kayim Hanuri
Djoko
Seno Adji
Rapat Komite Audit
2 2 1 2 1 2 2
Periode 9 Mei – 31 Desember 2018
Nama Rapat
Total Rapat
Anggota Komite Audit
Mulya Efendi Siregar
Dimas Oky Nugroho
Bambang Widianto
Kayim Hanuri
Djoko
Seno Adji
Rapat Komite Audit
8 8 3 5 7 8
Komite Audit membuat risalah pada setiap rapat dilakukan dengan rincian agenda sebagai berikut : a) Presentasi Hasil Audit Laporan Keuangan BSM Tahun Buku 2017 oleh PwC
b) Strategi dan Progres Penyelesaian dan Pengembangan Teknologi Informasi
c) Annual Audit Plan tahun 2018
d) Progres Pengembangan Teknologi Informasi BSM s.d. Maret 2018
e) Progres Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit Group periode November 2017 -
Februari 2018
f) Progres Pengembangan Information Technology/IT (termasuk Digital Banking)
g) Realisasi Hasil Pemeriksaan IAG periode April-Juni 2018)
h) Significant Finding Hasil Audit BSM Tahun 2018 oleh OJK
i) Entrance Meeting Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Posisi 31
Desember 2018 dan Hasil Audit Interim Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri
Posisi 31 Juli 2018
j) Realisasi Hasil Pemeriksaan IAG periode Juli-Agustus 2018
k) Progress Pengembangan Information Technology/IT(termasuk Digital Banking)
l) Penyampaian Realisasi Audit dan Top Letters Hasil Audit Periode September -
Oktober 2018
m) Progres Implementasi Prosedur Pengenaan Sanksi Kasus Fraud
n) Progres Hasil Audit Mandiri Syariah oleh KAP PwC.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
43 PT Bank Syariah Mandiri
2) Rapat Dengan Dewan Komisaris dan RakomDir, Rapat Komite Pemantau Risiko
Di samping itu sejak bulan Januari s/d Desember 2018 Komite Audit juga mengikuti
berbagai macam rapat yaitu Rapat Dewan Komisaris (Rakom) sebanyak 13 (tiga belas)
kali, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP (Rakomdir) sebanyak 16 (enam
belas) kali, dan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali.
Dengan demikian jumlah rapat keseluruhan yang dihadiri Komite Audit sebanyak 78
(Tujuh Puluh Delapan) kali dengan agenda pembahasan Evaluasi kinerja PT Bank
Syariah Mandiri per bulan, Action Plan, dan isu-isu Strategis Lainnya.
3) Rapat Komite Remunerasi.
Dari total 6 agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan pada tahun 2018, Komite Audit telah mengikuti keseluruhan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan agenda, sbb.:
a) Review SKB mengenai Fasilitas Tunjangan Pengurus Bank; dan Usulan Pergantian
Anggota DPS
b) Remunerasi Direksi BSM
c) Nominasi SEVP Perseroan
d) POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian
Remunerasi bagi Bank Umum
e) Perubahan Wakil PT BSM sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BM,
dan serta Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.
f) Materi RUPS BSM
4) Pengembangan Kompetensi Komite Audit.
Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya serta meningkatkan kompetensi anggota
Komite Audit mengikuti Program Pelatihan baik secara formal maupun secara informal.
Adapun pelatihan yang dikuti oleh Komite Audit pada tahun 2018 diantaranya sebagai
berikut:
No Judul Pelatihan Penyelenggara
1 Contemporary Financial Trends and Knowledge Capacity Building
Qatar Financial Centre
2
"Meningkatkan Sinergitas dan Kontribusi MES terhadap Pembinaan Umat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia"
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
3 4th Cambridge Islamic Finance Leadership Programme (Cambridge IFLP) 2018
Cambridge International Financial Advisory (IFA)
4 Integrating Sustainability and Responsible Financing into the Financial Sector
The Association of Islamic Banking and Financial Institutions Malaysia (AIBIM)
5 High Level Policy Talk The Future of Finance Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
44 PT Bank Syariah Mandiri
2. Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan. Komite Pemantau Risiko memiliki peran dalam pemantauan dan
pengkajian atas kebijakan pengelolaan risiko dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik
secara menyeluruh. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki
kompetensi cukup dibidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional
ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota
Komisaris dan Direksi lainnya. Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan
independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada
Dewan Komisaris. Latar belakang para anggota Komite Pemantau Risiko beragam, yakni
manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksud
untuk menjamin kualitas rekomendasi serta menjadi narasumber perbaikan pelaksanaan
manajemen risiko Bank.
Bank Syariah Mandiri telah menetapkan acuan Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan
tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan
Manajemen Risiko di Bank Syariah Mandiri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPR
sebagaimana diatur dalam Charter Komite Pemantau Risiko dimaksud, selama periode 1 Januari
2018 sampai 31 Desember 2018, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah secara proaktif
menyelenggarakan rapat-rapat dengan berbagai tema pembahasan terkait kegiatan bisnis
dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian–kajian (review) secara on desk atau
secara on site (observasi) ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan bisnis dan/atau
operasional di Cabang-Cabang, serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS
(Rakomdir/Ragab), Rapat Komite Audit dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, KPR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, dalam rangka
melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif
atas penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah Mandiri, Komite Pemantau Risiko (KPR)
mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1) Secara proaktif melakukan diskusi/menyelenggarakan rapat dengan Direksi atau unit
kerja terkait, untuk mengantisipasi adanya risiko atas sesuatu hal terkait kegiatan
bisnis dan/atau operasional Bank yang menurut pertimbangan Dewan Komisaris perlu
didiskusikan/dirapatkan dalam Rapat Komite, terutama apabila ada peristiwa
penting/urgent atau peraturan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis
dan/atau operasional Bank
2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank
3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
45 PT Bank Syariah Mandiri
5) Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko
6) Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi Bank sampai dengan satu
tingkat di bawah Direksi
7) Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
8) Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi
peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lain
khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan
b. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Pemantau Risiko
Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri berjumlah 5 (lima)
orang, terdiri dari 1 orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama/Independen, 2 orang
anggota Komisaris independen, dan 2 orang anggota yang berasal dari pihak independen di
luar pengurus bank, sebagai berikut:
Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Pemantau Risiko (Periode Per 31 Desember 2018)
Nama Riwayat hidup
Mulya E Siregar
Ketua/Komisaris
Utama/Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dimas Oky Nugroho
Anggota/Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Bambang Widianto
Anggota/Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Hari Dewanto )*
Anggota, pihak
independen di luar
pengurus Bank
Lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 1958. Lulus sebagai Sarjana Peternakan
dari Institut Pertanian Bogor tahun 1981, melanjutkan pendidikan di
Australia dan memperoleh Post Graduate Diploma dibidang Ekonomi
Pertanian tahun 1987 dan memperoleh Master of Economics pada tahun
1988 dari University of New England Australia. Mulai bekerja di PT.
Mercubuana sebagai tenaga marketing pada tahun 1981, dan mulai
berkarir di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada tahun 1989
sebagai anggota Tim Pembiayaan Proyek II, Divisi Korporasi. Selanjutnya
tahun 1992-1995 sebagai anggota Tim Pembiayaan Proyek I, Divisi Bisnis
Skala Kecil dan Menengah,.Bapindo. Pada tahun 1996-1999, menjadi Kepala
Pembiayaan Kredit pada Bapindo Cabang Lampung. Dalam perjalanan
karirnya di PT. Bank Mandiri (Persero), tahun 1999-2000 mulai bergabung
di PT. Bank Mandiri (Persero), sebagai Senior Officer Risk Management,
pada Divisi Retail & Commercial Risk Management. Tahun 2000-2002
ditunjuk sebagai Grup Head Retail & Commercial Risk Management PT.
Bank Mandiri (Persero), untuk Wilayah IX (Kalimantan) dan Wilayah X
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
46 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Riwayat hidup
(Sulawesi, Maluku dan Papua). Pada tahun 2002-2005 ditunjuk sebagai
Regional Risk Manager, Commercial Risk Group, PT. Bank Mandiri (Persero)
untuk Wilayah X (Sulawesi, Maluku dan Papua). Pada tahun 2005-2006
sebagai Vice President, Regional Risk Manager Jakarta III, Commercial Risk
Group, PT. Bank Mandiri (Persero). Pada tahun 2006-2014 sebagai Vice
President, Department Head, Corporate Risk Group, PT. Bank Mandiri
(Persero). Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi
Managemen Risiko, Portofolio & Operational Risk Management, Expertise
dibidang Fertilizer, Coal, Palm Oil &Down Stream Industries. Leadership
Senior Management Training, INSEAD, Singapore. Project Finance for
Developing Countries, The Development Bank of Japan, Tokyo. Corporate
Credit Risk Analysis, Standards & Poor’s Singapore. Sejak 29Maret 2018
menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Syariah Mandiri.
Kayim Hanuri *)
Anggota, pihak
independen di luar
pengurus Bank
Lahir di Cirebon pada tanggal 7 Desember 1958. Menyelesaikan pendidikan
Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1982 dan
Master of Science in Agricultural Economics dari Texas A&M University,
USA pada tahun 1992. Bergabung dengan Bank Bumi Daya (BBD) sejak
tahun 1983 dan ditempatkan di BBD Cabang Bandarlampung dengan
berbagai posisi s/d tahun 1989, selanjutnya pada tahun 1990 s/d 1992
memperoleh beasiswa dari BBD untuk meneruskan pendidikan S2 tersebut
di atas dan setelah menyelesaikan S2 ditugaskan on the job training di BBD
New York Agency. Sejak tahun 1992 s/d 1996 ditugaskan di Kantor Pusat
Urusan Korporasi sebagai Senior Account Manager, selanjutnya sebagai
Pemimpin Bagian Kredit Sindikasi pada Urusan yang sama sejak tahun 1997
s/d 1998.Pada tahun 1998 ditugaskan sebagai anggota Team Merger
Corporate Banking PT. Bank Mandiri (Persero) mewakili BBD. Dalam
perjalana karirnya di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pernah menjabat
sebagaiDivision Head of Corporate Banking-Structured Financepada tahun
1999-2000,Division Head of Corporate Banking-Structured Finance, Trade
Service & Cash Management pada tahun 2000-2001, Department Head of
Syndication and Structured Financepada tahun 2001-2005, Regional Risk
Manager -WilayahIMedan (Aceh, Sumatera Utara, Batam) pada tahun
2006-2007,Department Head of Credit Policy and Procedurepada tahun
2007-2013, dan Department Head of Business Process & System
Reengineering pada tahun 2013-2014. Kursus dan pelatihan yang pernah
diikuti antara lainBranch Manager Course-LPPI (1998),Bank Mandiri
Advanced Leadership Course (2001),Transformation Leadership from
Within, Bank Mandiri (2004),Syndicated Loans, International Faculty of
Finance ( London, 2004),INSEAD Leadership Senior Training, INSEAD France
(Jakarta, 2004) SESPIBANK-LPPI (2005), Political Risk and Insurance
(Shanghai, 2007), Early Warning Signals: Liquidity and Refinancing
Challenges, Fitch Training (Hongkong, 2008),Credit Risk Masterclass
(Singapore, 2009),Enterprise Risk Management Masterclass (Kuala Lumpur,
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
47 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Riwayat hidup
2011), Sertifikasi Manjemen Risiko Level III-LSPP (2010). Sejak 29 Maret
2018 menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Syariah
Mandiri.
*) efektif terhitung mulai tanggal 29 Maret 2018
c. Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. Berikut tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat-rapat tersebut. Periode 1 Januari – 12 Maret 2018
Nama Rapat Total Rapat
Anggota Komite Risiko
Mulya Efendi Siregar
Ramzi A. Zuhdi
Bambang Widianto
Dikdik
Yustandi
Kayim Hanuri
Hari
Dewanto
Rapat Komite Pemantau Risiko
7 7 6 2 3 7 6
Periode 13 Maret – 8 Mei 2018
Nama Rapat Total Rapat
Anggota Komite Risiko
Mulya Efendi Siregar
Dimas Oky
Nugroho
Bambang Widianto
Dikdik
Yustandi
Kayim Hanuri
Hari Dewanto
Rapat Komite Pemantau Risiko
5 5 3 4 4 5 5
Periode 9 Mei – 31 Desember 2018
Nama Rapat Total Rapat
Anggota Komite Risiko
Mulya Efendi Siregar
Dimas Oky Nugroho
Bambang Widianto
Kayim Hanuri
Hari
Dewanto
Rapat Komite Pemantau Risiko
24 24 13 13 23 24
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
48 PT Bank Syariah Mandiri
Terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 12 Maret
2018 dan 8 Mei 2018, sebagai tindak lanjut hasil keputusan RUPS Tahunan BSM tahun buku
2017 dan Keputusan di luar RUPS Mandiri Syariah khususnya terkait persetujuan perubahan
susunan Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPR bertanggung jawab
kepada Dewan Komisaris
Selama Tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan
yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a) Laporan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri per 31 Desember 2017
b) Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Tahun 2017
c) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
Triwulan IV/2017
d) Corporate Culture Framework
e) Progres atas Rencana Pengembangan SDM Learning & Development Framework
f) Update Progres Inisiatif Strategis Corporate Plan dan Laporan Post Implementation
Review (PIR)
g) Progres Pertumbuhan dan Pengendalian Financing At Risk segmen Wholesale Banking
h) Progres Pertumbuhan dan Pengendalian Financing At Risk segmen Retail Banking
i) Progress Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Pembiayaan Segmen
Wholesale Banking s.d. 30 September 2018 dan Exposure Pembiayaan kepada Top 10
Nasabah Terbesar dan berdasarkan Sektor Industri (Concentration Risk)
j) Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat BSM
k) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2018
l) Implementasi APU dan PPT s.d. 30 September 2018
m) Progres Penerbitan Produk & Aktivitas Baru s.d. Oktober 2018
n) Manajemen Pelaporan kepada Regulator dan Pihak Ketiga Lainnya
o) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB)
p) Pembiayaan Segmen Retail Banking
q) Pembiayaan Segmen Wholesale Banking
r) Progress Realisasi Rencana Pengembangan SDM Tahun 2019
s) Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) periode 30 Juni 2018 dan Evaluasi Efektifitas Strategi
Anti Fraud
t) Laporan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I Tahun 2018
u) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFk Semester I Tahun 2018
v) Progress Perbaikan Service dan Operasional Kantor Cabang BSM
w) Progres Realisasi Corporate Plan s/d Juli 2018
x) Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Pembiayaan Segmen Retail
Banking dan Progres Implementasi Retail Business Strategy
y) Progress Pencapaian Bisnis Islamic Sector Solution
z) Progres Implementasi Corporate Culture BSM
aa) Strategi Marketing Communication dan Branding Tahun 2018-2019
bb) Progres Implementasi Islamic Sector Solution
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
49 PT Bank Syariah Mandiri
cc) Progres Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru Tahun 2018
dd) Procurement Management
ee) Pengelolaan Likuiditas BSM
ff) Peningkatan Produktivitas Distribution Channel gg) Progres dan Strategi Pencapaian Fee Based Income Tahun 2018
d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan
tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris yang memiliki
kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Seluruh
anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan
dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
e. Rangkap Jabatan Anggota Komite
1) Tidak terdapat Komite Pemantau Risiko yang merangkap jabatan sebagai Direksi Bank
Syariah Mandiri
2) Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap sebagai Anggota pada Komite Audit dan
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3) Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen a.n. Bapak Kayim Hanuri
merangkap sebagai anggota Komite Audit terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2017.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik dan diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri telah memiliki pedoman dan tata
tertib kerja dan telah dilakukan pengkinian sebagaimana dimaksud SKB Dewan Komisaris dan
Direksi No.16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman
dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri, sebagai
panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif
dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang
berkepentingan.
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen dan dapat
merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota Komite lainnya pada perusahaan yang
sama, dan/atau perusahaan lain Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
50 PT Bank Syariah Mandiri
kepada Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif serta melaksanakan tugasnya secara
independen terhadap manajemen.
Komite Remunerasi dan Nominasi juga wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan
kepada Dewan Komisaris. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
Komite Remunerasi dan Nominasi, berikut Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi
PT Bank Syariah Mandiri selama tahun 2018.
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai
berikut:
1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut;
3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi
bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai
secara keseluruhan;
4) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem
serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
Dewan Pengawas Syariah;
5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan
Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen
yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko.
7) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing - masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
8) Membantu Komisaris dalam penetapan Kebijakan Umum sumber daya manusia 9) Membantu Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota
Komisaris dan Direksi
b. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Renumerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri telah memenuhi susunan
keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diwajibkan oleh Peraturan Bank
Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris
Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahi sumber daya
manusia. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2018, sebagai berikut:
Periode 1 Januari – 12 Maret 2018
Nama Jabatan
Bambang Widianto Ketua Komite (Komisaris Independen)
Mulya E Siregar Anggota (Komisaris Utama/Independen)
Dikdik Yustandi Anggota (Komisaris)
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
51 PT Bank Syariah Mandiri
Nama Jabatan
Ramzi A Zuhdi Anggota (Komisaris Independen)
Head of Human Capital Group (Ex-Officio) Anggota
Pejabat Bank Mandiri Perwakilan Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Periode 13 Maret – 8 Mei 2018 Nama Jabatan
Bambang Widianto Ketua Komite (Komisaris Independen)
Mulya Effendi Siregar Anggota (Komisaris Utama/Independen)
Dimas Oky Nugroho Anggota (Komisaris Independen)
Dikdik Yustandi Anggota (Komisaris)
Head of Human Capital Group (Ex-Officio) Anggota
Pejabat Bank Mandiri Perwakilan Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Periode 9 Mei – 31 Desember 2018
Nama Jabatan
Bambang Widianto Ketua Komite (Komisaris Independen)
Mulya Effendi Siregar Anggota (Komisaris Utama/Independen)
Dimas Oky Nugroho Anggota (Komisaris Independen)
Head of Human Capital Group (Ex-Officio) Anggota
Pejabat Bank Mandiri Perwakilan Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal
12 Maret 2018 dan 8 Mei 2018, sebagai tindak lanjut hasil keputusan RUPS Tahunan BSM
tahun buku 2017 dan Keputusan di luar RUPS Mandiri Syariah khususnya terkait persetujuan
perubahan susunan Dewan Komisaris.
c. Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 6 (enam) kali Rapat
dengan agenda pembahasan dan kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan
Nominasi, sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
52 PT Bank Syariah Mandiri
Periode 1 Januari – 12 Maret 2018
P Periode 13 Maret – 8 Mei 2018
Periode 9 Mei – 31 Desember 2018
Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:
1) POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian
Remunerasi bagi Bank Umum
2) Perubahan Wakil PT BSM sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BM, dan
Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3) Materi RUPS BSM
4) Nominasi SEVP Perseroan
5) Remunerasi Direksi BSM
6) Review SKB mengenai Fasilitas Tunjangan Pengurus Bank dan Usulan Pergantian
Anggota DPS
d. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KRN tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas beberapa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang Sumber Daya Manusia.
Keterangan Total Rapat
Bambang Widianto
Mulya Effendi Siregar
Ramzi A. Zuhdi
Dikdik Yustandi
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
3 3 3 3 3
Keterangan Total Rapat
Bambang Widianto
Mulya Effendi Siregar
Ramzi A. Zuhdi
Dikdik Yustandi
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
1 1 1 1 0
Keterangan Total Rapat
Bambang Widianto
Mulya Effendi Siregar
Dimas Oky Nugroho
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
2 2 2 2
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
53 PT Bank Syariah Mandiri
e. Hubungan Keluarga, Keuangan, Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.
Nama
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan Kepengurusan dan
Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Bambang Widianto
- - - - - - - - -
Mulya E Siregar
- - - - - - - - -
Dimas Oky Nugroho
- - - - - - - - -
X. KOMITE KOMITE DIREKSI
Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah membentuk
komite-komite yang disebut dengan Komite Eksekutif adalah organ pendukung Direksi yang
bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi. Adapun komite-komite
tersebut antara lain:
1. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direksi, SEVP, dan Kepala Unit
Kerja terkait yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta
perubahannya termasuk strategi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko
operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan,
risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, risk appetite Bank,
dan contigency plan yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Unit Kerja yang membidangi
serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara
berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi
kecukupan permodalan dan profil risiko.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko
1) Menetapkan dan mengevaluasi risk appetite Bank termasuk penetapan price pembiayaan
Bank.
2) Memastikan bahwa price dan limit pembiayaan yang telah ditetapkan dimanfaatkan secara
optimal untuk keuntungan Bank.
3) Komite bertanggung jawab atas hasil keputusan yang telah ditetapkan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
54 PT Bank Syariah Mandiri
2. IT Streering Komite
IT Streering Committee dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT strategic plan
dan IT budgeting, penetapan proyek IT strategic dan pengamanan IT, dengan susunan
keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan
perundangan yang berlaku.
a. Anggota IT Streering Komite
i. Anggota Tetap
Direktur Utama
Direktur/SEVP yang membidangi Information Technology
Direktur/SEVP yang membidangi Finance & Strategy
Direktur/SEVP Risk Management yang tidak membawahkan fungsi compliance
ii. Anggota Tidak Tetap
Direktur/SEVP yang membidangi project owner
Direktur/SEVP yang membidangi Distribution & Services
iii. Anggota Pemberi Kontribusi
Kepala Unit Kerja Information Technology
Kepala Unit Kerja Project Owner
Kepala Unit Risk
Kepala Unit Corporate & Branch Transformation
Kepala Unit Kerja Policy and Procedure
Kepala Unit Kerja Compliance
b. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
1) Menetapkan rencana strategis IT (IT Strategic Plan) yang searah dan sesuai dengan
rencana strategis kegiatan usaha bank.
2) Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT Resources.
3) Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4) Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5) Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT,
anggaran IT dan delivery project IT.
6) Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7) Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan
penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8) Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang
lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9) Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan
melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
55 PT Bank Syariah Mandiri
3. Komite Policy dan Procedure
Komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang berwenang untuk
merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur internal yang akan diterbitkan serta
pemutahirannya di luar kebijakan manajemen.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Policy dan Prosedure
a. Memastikan bahwa seluruh ketentuan internal BSM yang diterbitkan telah memadai sesuai
ketentuan eksternal dan internal yang berlaku
b. Memberikan pedoman kerja dalam melaksanakan proses komite policy dan procedure
Anggota Komite Policy dan Prosedure
a. Unit kerja yang membuat/mengusulkan ketentuan (Project Owner)
b. Unit kerja yang membidangi Kebijakan dan Prosedur
c. Unit kerja yang membidangi Manajemen Risiko
d. Unit kerja yang membidangi Finance Risk Assessment (khusus segmentasi pembiayaan)
e. Unit kerja yang membidangi Kepatuhan
f. Unit kerja yang membidangi Legal
4. Komite Bussiness
Komite unit kerja yang mewakili fungsi Business Unit yang memiliki kemampuan, kompetensi,
dan integritas yang melaksanakan fungsi bisnis termasuk marketing, relationship management
berdasarkan target market/targeted customer yang telah ditetapkan dan melakukan analisa
serta pemutusan.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Bussiness
a. Memberikan pedoman yang bersifat umum berupa prinsip-prinsip dasar dan ketentuan
umum bisnis Bank.
b. Memberikan kesamaan pandangan terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis bank dan jasa
layanan Bank.
c. Memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan jasa layanan Bank yang
sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance.
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Komite Pembiayaan/Komite restrukturisasi adalah komite operasional yang bertugas membantu
Direksi dan SEVP dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan pembiayaan untuk
limit dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dan SEVP.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan/Komite Restrukturisasi
a. Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang/limit
yang ditetapkan oleh Direksi dan SEVP secara full consensus.
b. Melakukan koordinasi dengan Unit Treasury untuk memastikan pendanaan pembiayaan.
c. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dengan integritas tinggi,
profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
56 PT Bank Syariah Mandiri
d. Memastikan bahwa kegiatan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan,
prosedur pembiayaan, ketentuan syariah serta menghindari pemberian pembiayaan yang
berisiko tinggi yang akan merugikan posisi Bank.
e. Memastikan bahwa setiap risiko dalam pemberian pembiayaan telah dilengkapi dengan
mitigasi risiko yang optimal.
f. Meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan
tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah
6. Komite Human Capital
Komite Human Capital adalah komite yang bertugas membantu Direksi/SEVP untuk memastikan
penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan
strategi perusahaan.
Anggota Komite Human Capital
a. Direksi/SEVP Human Capital
b. Direksi/SEVP Finance and Strategy
c. Direksi/SEVP Technology and Operation
d. Kepala Unit Kerja Human Capital
e. Kepala Unit Kerja Learning Center
f. Kepala Unit Kerja Strategy and Performance Management
Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Human Capital
a. Menyusun strategi Kebijakan Human Capital termasuk budaya dan nilai perusahaan
b. Memastikan penerapan strategi dan Kebijakan Human Capital dilakukan secara konsisten
c. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan Kebijakan Human
Capital secara case by case
d. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan
pembelajaran Human Capital sesuai kebutuhan Bank
e. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran dan mereview penggunaannya
f. Mereview keputusan dan daya saing paket remunerasi Bank
7. Asset & Liability Committee (ALCO)
Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai
tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan
kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (assets and liabilities management).
Tugas, tanggung jawab dan wewenang ALCO
a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi
b. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi untuk produk- produk dana, pinjaman
c. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
57 PT Bank Syariah Mandiri
XI. KEPEMILIKAN SAHAM DALAM BANK
Pada tahun 2018 tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan saham dari tahun
sebelumnya,karena tidak adanya penambahan modal dari Entitas Utama. Komposisi kepemilikan
saham PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No Pemilik Jumlah (ribuan Rp) Jumlah lembar Persentase
1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.989.021.930,- 597.804.386 99.99999983%
2 PT Mandiri Sekuritas 5,- 1 0.00000017%
XII. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG
Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG),
Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap
penerapan GCG, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi
tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan. Penilaian
faktor Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas Manajemen Bank
atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengacu pada ketentuan
regulator yang ditetapkan.
BSM secara rutin telah melaksanakan self assessment Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan pada
akhir bulan Juni dan Desember tiap semesternya. Hasil self assessment GCG dikelompokkan dalam 5
(lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.
Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.
Pelaksanaan self assessment Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek
governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome. Penilaian
ketiga aspek governance tersebut dilakukan terhadap:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate
Governance serta pelaporan internal.
Dalam menyimpulkan faktor positif (strength) dan faktor negatif (weakness) ketiga aspek
governance, perlu diperhatikan substansi penerapan Tata Kelola dan bukan hanya pada pemenuhan
persyaratan formal prosedural (normatif). Penilaian pada governance structure, governance process,
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
58 PT Bank Syariah Mandiri
dan governance outcome merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif dan
terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian governance outcome mencerminkan sejauh mana
penerapan governance process dan dukungan yang memadai dari governance structure, yang perlu
diuji dan dibuktikan lebih lanjut.
Bank Syariah Mandiri telah menyampaikan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Pada semester I tahun
2018 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “Sangat Baik” yang mencerminkan Manajemen
Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal
ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Adapun kesimpulan umum hasil self assessment semester I 2018 adalah sebagai
berikut:
PENILAIAN FAKTOR SELF ASSESSMENT (SA) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Nama Bank: PT BANK SYARIAH MANDIRI
Posisi: Semester I 2018
SA GCG Peringkat Definisi Peringkat
Individual 1
Manajemen BSM telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BSM.
Analisa
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor Penguat Kelemahan
Dari total 3 orang Komisaris BSM, merupakan Komisaris independen (100% dari total Dewan Komisaris) dan Pada semester I 2018, telah dilaksanakan 37 kali Rapat Dewan Komisaris.
Satu orang anggota Dewan Komisaris masih proses melengkapi dokumen persyaratan fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Kekuatan Kelemahan
Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test serta telah memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah
melaksanakan rapat sebanyak 25 kali selama
Masih terdapat denda dan temuan berulang.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
59 PT Bank Syariah Mandiri
Kekuatan Kelemahan
semester I 2018
3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite
Kekuatan Kelemahan
a. Anggota Komite secara umum memiliki
kompetensi yang memadai dan relevan
dengan jabatannya untuk menjalankan
tugas dan tangung jawabnya.
b. Komite telah melaksanakan rapat sebanyak
24 kali yang terdiri dari:
1) Rapat Komite Audit sebanyak 5 (lima)
kali.
2) Rapat Komite Pemantau Risiko
sebanyak 14 (empat belas) kali.
3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
sebanyak 5(lima) kali.
-
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Kekuatan Kelemahan
DPS secara semesteran memberikan laporan hasil pengawasan kepada OJK tepat waktu.
Perlu adanya peningkatan penyediaan waktu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam peningkatan pelaksanaan jumlah rapat/ forum DPS
5. Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan
Jasa
Kekuatan Kelemahan
a. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan telah dilengkapi dengan Standard Operating Procedures yang memadai.
b. Bank telah memiliki 4 (empat) orang personil yang memiliki kompetensi (pemahaman dan/atau pemahaman) tentang operasional perbankan syariah yang melekat pada Satuan Kerja Kepatuhan
Terdapat temuan akad yang tidak sesuai dengan peruntukannya
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Kekuatan Kelemahan
a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
60 PT Bank Syariah Mandiri
Kekuatan Kelemahan
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank .
b. BSM bertindak tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Kekuatan Kelemahan
a. Sumber daya Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kompetensi individu.
b. Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan secara tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi atas keterlambatan laporan
c. Struktur SKK secara faktual SKK tidak terkait dalam proses operasional Bank
d. Tidak ada pelanggaran ketentuan yang signifikan (CAR, GWM, PDN, NPF masih dalam batas yang diperbolehkan)
e. GCG Award BSM sebagai The Most Trusted Companies 6 kali berturut-turut (CGPI 2011– 2016).
Terdapat pengulangan jenis pelanggaran berupa laporan eksternal yang menimbulkan denda
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Kekuatan Kelemahan
IAG secara rutin telah mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan (training internal maupun eksternal)/workshop/konferensi untuk peningkatan kompetensi dan Jumlah DMTL telah diselesaikan sebanyak 748 item dari total 801 item atau 93,4%. DMTL Internal telah diselesaikan sebanyak 6.586 item atau 99,1% dari total DMTL Internal.
Masih terdapat temuan berulang dan indikasi fraud
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Kekuatan Kelemahan
a. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan aturan dan perundang
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
61 PT Bank Syariah Mandiri
Kekuatan Kelemahan
undangan yang berlaku serta telah disetujui oleh RUPS.
b. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Kekuatan Kelemahan
Penerapan penyaluran dana oleh BSM masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.
-
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
Kekuatan Kelemahan
a. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
b. Laporan pelaksanaan GCG disusun setiap tahun memuat hal-hal yang harus disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta dapat diakses pada website.
c. Laporan Keuangan BSM telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi sebagai member (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala Internasional
Masih terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan terkait selisih data keuangan pada LSMK dengan Annual Report audited (Laporan Keuangan tahunan)
Pada semester II 2018 hasil penilaian Self Assessment GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori
“Sangat Baik”. Secara umum kesimpulan hasil Self Assessment semester II 2018 adalah sebagai
berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
62 PT Bank Syariah Mandiri
PENILAIAN FAKTOR SELF ASSESSMENT (SA) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Nama Bank: PT BANK SYARIAH MANDIRI
Posisi: Semester II 2018
SA GCG Peringkat Definisi Peringkat
Individual 1
Manajemen BSM telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BSM.
Analisa
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor Penguat Kelemahan
a. Dewan Komisaris secara rutin mengawasi proses pengelolaan perusahaan yang dilakukan Direksi dan memberikan nasihat secara intensif kepada Direksi.
b. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 47 kali
Terdapat satu orang anggota Dewan Komisaris masih dalam proses kelengkapan dokumen untuk memenuhi persyaratan fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Kekuatan Kelemahan
a. Direksi berjumlah 6 (enam) orang dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau lembaga lainnya
b. Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 28 kali
c. Seorang anggota Direksi telah mengikuti proses fit and proper test
Proses fit and proper test belum mendapatkan hasil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite
Kekuatan Kelemahan
a. Rapat Komite telah dihadiri paling kurang oleh
51% (lima puluh satu persen) dari jumlah
anggota termasuk Komisaris Independen dan
Pejabat Eksekutif.
b. Rapat Komite telah dilaksanakan sebanyak 31
(tiga puluh satu) kali, sbb:
- Komite Audit, sebanyak 9 (sembilan) kali.
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
63 PT Bank Syariah Mandiri
Kekuatan Kelemahan
- Komite Pemantau Risiko, sebanyak 20 (dua
puluh) kali.
- Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak
2 (dua) kali.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Kekuatan Kelemahan
a. DPS telah memastikan produk-produk bank tidak menyalahi prinsip serta aspek-aspek syariah
b. DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 6 kali serta keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat
Kewajiban rapat anggota DPS belum memenuhi standar minimal per periode pelaksanaan
5. Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan
Jasa
Kekuatan Kelemahan
a. Bank memiliki 1 orang Executive Assistant DPS dibawah koordinasi Compliance Group (CPG) sebagai mediasi antara DPS dengan manajemen/corporate serta men-support pelaksanaan tugas dan fungsi DPS.
b. DPS telah memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank yang didokumentasikan dengan risalah rapat.
Masih terdapat temuan ketidaksesuaian akad dan peruntukannya pada periode pelaporan
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Kekuatan Kelemahan
a. Bank telah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik
b. Bank telah menerbitkan ketentuan internal pengendalian gratifikasi berupa Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
64 PT Bank Syariah Mandiri
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Kekuatan Kelemahan
a. SKK memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan fungsi kepatuhan
b. SKK tidak ikut mengambil keputusan dalam operasional/bisnis, namun melakukan pengawasan melalui Opini Kepatuhan (Compliance Opinion) untuk pertumbuhan bisnis bank.
c. Pengukuran Pelaksanan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award BSM sebagai The Most Trusted Companies 7 kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2017).
Terdapat pengulangan jenis pelanggaran berupa laporan eksternal yang menimbulkan denda
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Kekuatan Kelemahan
a. Kebutuhan sumber daya manusia Internal Auditor relatif sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
b. Internal Audit Group (IAG) telah memberikan rekomendasi kepada seluruh unit untuk membuat perbaikan-perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mencegah terulangnya kejadian yang diakibatkan oleh kelemahan yang sama.
Masih terdapat temuan berulang dan indikasi fraud
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Kekuatan Kelemahan
a. Bank memiliki pedoman seleksi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang mengatur tentang pemenuhan aspek-aspek tersebut
b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah disetujui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
c. KAP dan Akuntan Publik yang ditunjuk memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit.
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
65 PT Bank Syariah Mandiri
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Kekuatan Kelemahan
Penerapan penyaluran dana oleh BSM masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.
-
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
Kekuatan Kelemahan
a. Bank telah melakukan kajian secara berkala terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) Perlindungan dan Pengaduan Nasabah
b. Bank telah mempublikasikan laporan kepada stakeholders berdasarkan standar akuntansi sesuai dengan ketentuan serta dapat diakses pada website.
Terdapat pengulangan jenis pelanggaran pelaporan eksternal yang berakibat denda
XIII. TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA
Bank Syariah Mandiri sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite
Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan
keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP.DIR/136/2015
tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata
Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, BSM sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai
rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab
paling sedikit :
1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri
terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank
Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara
berkesinambungan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
66 PT Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri mengirimkan Perwakilan Komite TKT berdasarkan surat No.20/286-3/DIR-CPG
tanggal 17 April 2018 adalah sebagai berikut:
1. Bpk. Mulya E Siregar sebagai anggota Komite TKT dari Komisaris Independen
2. Bpk. DR. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec sebagai anggota DPS Komite TKT.
Komite TKT telah melakukan evaluasi dengan melalui rapat yang diadakan tanggal 10 Desember
2018 dengan surat dari Bank Mandri No. TKC /002/2018 tangal 4 Desember 2018 dengan fokus
pembahasan mengenai:
1. Tindak Lanjut Hasil Komite TKT Semester I/2018
2. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2018
3. Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Tahun 2018
Hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:
1. Integrated Risk Committee (IRC)
IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai: 1) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara
terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; 2) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi; 3) Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
b. Rapat IRC
Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (Voting Member) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite. Selama tahun 2018, Komite IRC telah melaksanakan rapat) dengan agenda fokus pembahasan sbb: 1. Penilaian RBBR Konsolidasi semester I-2018 dan Risk Profile Terintegrasi Q2-2018
2. Self-assessment Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan dan Bank secara
Konsolidasi posisi Desember 2018
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi Semester II 2017 & Profil
Risiko Terintegrasi Trw IV 2017
4. Review Kebijakan MGPG-MSMPG dan Penilaian Profil Risiko Konsolidasi Q1-2018
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
67 PT Bank Syariah Mandiri
2. Board Forum
Bank Syariah Mandiri sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke
agenda board forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan
secara Triwulan dan Semesteran.
XIV. PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA
Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan
tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai
bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah
menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary
BSM dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15 November 2018. Dalam SPO
tersebut mengatur :
1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki track record baik dalam
penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan
sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial. Sebagai bentuk
pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest), maka
pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:
a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun
Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan
Pengurus Bank, Dewan pengurus Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.
2. Pendapatan non halal
Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:
a. Dana Kebajikan dari Penalty, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (penalty)
pembayaran angsuran.
b. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang
diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
c. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau
pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak
diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
68 PT Bank Syariah Mandiri
Berikut laporan peggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebajikan BSM tahun 2018
Sumber Dana 2017 2018
Sumber dana kebajikan
Denda 49.531.929.337 22.808.583.492
Sumbangan/hibah - -
Penerimaan non-halal 76.258.984 628.277.459
Dana sosial lainnya 4.617.189 535.816.541
Jumlah sumber dana kebajikan 49.612.805.511 23.972.677.492
Penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui:
LAZNAS BSM 21.349.000.000 85.893.607.944
Jumlah penggunaan dana kebajikan 21.349.000.000 85.893.607.944
Koreksi Dana Kebajikan 24.754.068.824 -
Keuntungan selisih kurs 30.795.673 868.338.101
Kenaikan / (Penurunan) dana kebajikan 28.294.601.183 (61.234.592.351)
Saldo awal dana kebajikan 136.051.352.920 139.591.885.279
Saldo akhir dana kebajikan 139.591.885.920 78.357.292.929
XV. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA
Penyaluran Dana Sosial Periode 1 Januari – 31 Desember 2018
TGL TRN TGL
VALUTA KETERANGAN MUTASI
1/22/2018 1/22/2018 099CSGBYR PRGRAM SOUVENIR HAJI 2018
22,373,730,000
4/11/2018 4/11/2018 BY OPRS PMBNTUKAN LKMS OJK 593CSG
877,000,000
4/11/2018 4/11/2018 592CSG BYR BNTUAN PRGRM SAHABATHAJI
12,869,400,000
7/2/2018 7/2/2018 1044CSG PNMPATN DANSOS SBG CAD
5,000,000,000
7/2/2018 7/2/2018 1043CSG BYR DANSOS ATAS BANTUAN
16,845,066,944
8/6/2018 8/6/2018 1337CSG BY PRGRM BSM MENGALIRKAN BERKAH
19,067,250,000
8/15/2018 8/15/2018 1412CSG BY PLAKSANAN QURBAN 1439H
6,520,950,000
9/19/2018 9/19/2018 1606CSG BY BNTUAN HEWAN KURBAN NSBH
2,333,250,000
1/12/2018 1/12/2018 2413CSG 796LPJ UM BY OPR CSR PUSPO
6,961,000
TOTAL 85.893.607.944
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
69 PT Bank Syariah Mandiri
XVI. REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN
1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya
Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
antara lain meliputi:
a. remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji,
tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi
lainnya; dan
b. fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara
lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas
telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
Prosedur penetapan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) untuk Dewan
Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Peraturan Bank Indonesia
No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola
Dalam Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan peraturan
tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan remuneration package
melaksanakan hal berikut:
a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
b. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi
Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai
secara keseluruhan.
Dalam penetapan remuneration package tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah
memperhatikan:
a. kinerja keuangan;
b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
c. kewajaran dengan peer group; dan
d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
70 PT Bank Syariah Mandiri
Pengelolaan reward pegawai terdiri dari komponen reward transaksional dan reward non-
transaksional. Reward transaksional merupakan reward tampak yang muncul dari transaksi
antara Bank dan pegawai berkenaan dengan penghasilan, baik tetap maupun tidak tetap,
dan fasilitas. Sementara reward non-transaksional adalah reward tidak tampak yang
berkenaan dengan pembelajaran dan pengembangan serta pembangunan iklim lingkungan
kerja.
BSM senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan pola guaranted
cash yang terus kompetitif di industri maupun variable income yang didasari kinerja
individu, unit kerja dan Perseroan, serta berbagai fasilitas kepegawaian lainnya.
Program reward yang bersifat transaksional dikembangkan untuk membuat posisi Total
Guaranteed Cash tetap kompetitif di industri yang sejenis. Pemberian variable income
berupa contest tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja, namun dapat membentuk
perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Program reward yang bersifat non-transaksional memiliki peran yang besar untuk
meningkatkan engagement pegawai. Sistem manajemen kinerja yang terukur baik maupun
berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan pengembangan karir
pegawai. Kualitas interaksi kerja serta teladan dari kepemimpinan turut membentuk iklim
lingkungan kerja yang kondusif.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
71 PT Bank Syariah Mandiri
2. Remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris, Direksi dan DPS
Periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018
Jenis Remunerasi dan
Fasilitas lainnya
Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun
Dewan Komisaris Direksi DPS
Orang Jutaan
Rupiah Orang
Jutaan
Rupiah Orang
Jutaan
Rupiah
Remunerasi 4 5.303 7 26.344 3 1.905
Fasilitas
lainnya*):
1. yang dapat dimiliki
2. yang tidak dapat dimiliki
1.894 4.718 15
Total 4 **) 7.197 7 ***) 31.062 3 1.920
*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
72 PT Bank Syariah Mandiri
**) Di pertengahan tahun 2018, terjadi rekomposisi Komisaris menjadi 4 orang ***) 12 Maret 2018 terjadi pergantian dan rekomposisi Direksi dimana Bapak Edwin Dwidjajanto tidak
menjabat sebagai Direktur dan pada tanggal 1 Agustus 2018 Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat kembali Bapak Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur
Perseroan
kemudian 26 November 2018 Keputusan Sirkuler Pemegang Saham menghasilkan perubahan manajemen, yaitu memberhentikan dengan hormat Bapak Choirul Anwar sebagai anggota Direksi
Perseroan
Keterangan:
1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan
(benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya;
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas
perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas
lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pegawai yang
menerima remunerasi bersifat variable dan total nominal remunerasi yang bersifat variabel
yang diterima.
Jenis Remunerasi dan
Fasilitas lainnya
Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun
Dewan Komisaris
Direksi DPS Pegawai
Orang jutaan Rupiah
Orang jutaan
Rupiah Orang
jutaan Rupiah
Orang Jutaan Rupiah
Remunerasi 4 5.303 7 26.344 3 1.905 8.656 151.587
Fasilitas lainnya*): 1. yang dapat dimiliki 2. yang tidak dapat dimiliki
1.894 4.718 15
Total 4 **) 7.197 7 ***) 31.062 3 1.920 8.656 151.587
*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah. **) Di pertengahan tahun 2018, terjadi rekomposisi Komisaris menjadi 4 orang ***) 12 Maret 2018 terjadi pergantian dan rekomposisi Direksi dimana Bapak Edwin Dwidjajanto tidak
menjabat sebagai Direktur dan pada tanggal 1 Agustus 2018 Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat kembali Bapak Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur
Perseroan
kemudian 26 November 2018 Keputusan Sirkuler Pemegang Saham menghasilkan perubahan manajemen, yaitu memberhentikan dengan hormat Bapak Choirul Anwar sebagai anggota Direksi
Perseroan Keterangan: 1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan
(benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya;
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
73 PT Bank Syariah Mandiri
4. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite remunerasi selama 1 tahun.
Periode 1 Januari 2018 - 30 Juni 2018
Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya
Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun
Komite Remunerasi
Orang Jutaan Rupiah
Remunerasi 5 4.812
Fasilitas lainnya*): 1. yang dapat dimiliki 2. yang tidak dapat dimiliki
1.599
Total 5 6.410
Periode 1 Juli 2018 - 31 Desember 2018
Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya
Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun
Komite Remunerasi
Orang Jutaan Rupiah
Remunerasi 4 1.765
Fasilitas lainnya*): 1. yang dapat dimiliki 2. yang tidak dapat dimiliki
431
Total 4 2.197
*) Di tahun 2018, terjadi rekomposisi Komisaris menjadi 4 orang
5. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal; pesangon yang
dibayarkan
6. Rincian Jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) Tahun
Periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018
Jumlah Nominal pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun
Jumlah Pegawai
Lebih dari 1 Milyar -
Lebih dari 500juta s.d. 1 milyar -
Kurang dari sama dengan 500Juta -
Remunerasi yang bersifat Tetap *)
1. Tunai Rp.29.526
2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank
Rp.0
Remunerasi yang versifat Variabel *)
Tidak Ditangguhkan Ditangguhkan
1. Tunai Rp.15.601 Rp.1.733
2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank
Rp.0 Rp.0
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
74 PT Bank Syariah Mandiri
Ket: *) hanya untuk material risk taker dan dinyatakan dalam jutaan rupiah
7. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima
remunerasi dalam satu tahun:
Periode 1 Januari 2018 – 30 Juni 2018
Jumlah Remunerasi*) per orang
dalam 1 tahun
Jumlah Dewan
Komisaris
Jumlah
Direksi
Jumlah
DPS
Diatas Rp2 miliar 7
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar 2
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar 2 1
Rp500 juta kebawah 2
*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)
Periode 1 Juli 2018 – 31 Desember 2018
Jumlah Remunerasi*) per orang
dalam 1 tahun
Jumlah Dewan
Komisaris
Jumlah
Direksi
Jumlah
DPS
Diatas Rp2 miliar
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar 1
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar 5
Rp500 juta kebawah 3 3
*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)
8. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
Pengungkapan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam sekala perbandingan yang diterima
oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan:
Keterangan Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 25,4:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,1:1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,1:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 2,4:1
Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji tersebut di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Keterangan: a) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
b) Pegawai adalah pegawai tetap BUS sampai batas pelaksana.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
75 PT Bank Syariah Mandiri
9. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima
Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018
Remunerasi yang Bersifat Variabel
Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun
Direksi *) Dewan Komisaris DPS Pegawai
Orang Jutaan
(Rp) Orang
Jutaan (Rp)
Orang Jutaan
(Rp) Orang
Jutaan (Rp)
Total 7 12.418 4 2.183 3 375 8.656 151.587
Ket: *) 12 Maret 2018 terjadi pergantian dan rekomposisi Direksi dimana Bapak Edwin Dwidjajanto tidak
menjabat sebagai Direktur dan pada tanggal 1 Agustus 2018 Keputusan Di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham mengangkat kembali Bapak Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur
Perseroan
kemudian 26 November 2018 Keputusan Sirkuler Pemegang Saham menghasilkan perubahan
manajemen, yaitu memberhentikan dengan hormat Bapak Choirul Anwar sebagai anggota Direksi
Perseroan.
10. Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif
Keterangan/Nama
Jumlah Saham yang
Dimiliki (lembar saham)
Jumlah Opsi Harga Opsi (Rp)
Jangka Waktu
Yang
Diberikan (lembar saham)
Yang Telah Dieksekusi
(lembar saham)
Direksi 1. Toni Eko Boy Subari 2. Achmad Syafii 3. Putu Rahwidhiyasa 4. Choirul Anwar *) 5. Edwin Dwidjajanto **) 6. Kusman Yandi 7. Ade Cahyo Nugroho
- - - - -
Dewan Komisaris
1. Mulya Effendi Siregar 2. Ramzi A. Zuhdi ***) 3. Bambang Widianto 4. Dikdik Yustandi ****) 5. Dimas Oky Nugroho
*****)
- - - - -
DPS 1. DR. K.H. Ma’ruf Amin H.C
2. Prof Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec
3. Prof Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
- - - - -
Pejabat Eksekutif
184 Orang -
- - - -
Total 199 Orang - - - - -
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
76 PT Bank Syariah Mandiri
Ket:
*) Pada tanggal 1 Agustus 2018 telah ditandatanganinya Keputusan RUPS Sirkuler PT Bank Syariah
Mandiri yang mengangkat Sdr. Edwin Dwidjajanto sebagai Direktur perseroan.
**) Pada tanggal 26 November 2018 telah ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT
Bank Syariah Mandiri yaitu memberhentikan dengan hormat Sdr. Choirul Anwar sebagai anggota
Direksi Perseroan
***) Pada tanggal 12 Maret 2018 Sdr. Ramzi A Zuhdi berdasarkan RUPS tidak menjabatat sebagai
Komisaris Bank Syariah Mandiri.
****) Pada Tanggal 8 Mei 2018 Terdapat Pembatalan pengangkatan Sdr. Dikdik Yustandi sebagai
Komisaris Mandiri Syariah sesuai Keputusan di luar RUPS Mandiri Syariah
*****) Sdr. Dimas Oky Nugroho, saat ini masih dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan
pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan
11. Informasi Kuantitatif
*) Hanya untuk material risk taker
XVII. BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGATION
Merujuk pada SEBI No.12/13/DPbS, perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan Buy back shares dan buy back obligasi
adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli
kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Bank Syariah Mandiri tidak melakukan buy back shares maupun buy back
obligasi selama tahun 2018.
XVIII. TEKNOLOGI INFORMASI Dengan semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas dan operasional yang diterapkan
perbankan untuk memudahkan pelayanan, maka akan semakin beragam dan kompleks pula adopsi
teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Bank Syariah Mandiri terus berinovasi dan menyesuaikan
Jenis remunerasi yang bersifat variable *)
Sisa yang Masih Ditangguhkan
Total Pengurangan Selama Periode Laporan
Disebabkan penyesuaian Eksplisit (A)
Disebabkan penyesuaian Implisit (B)
Total (A) + (B)
1. Tunai (dlm jutaan rupiah) 1.733 - -
2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank (dalam lemvar saham dan nominal jutaaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)
- - - -
Total (dalam jutaan rupiah) 1.733 - - -
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
77 PT Bank Syariah Mandiri
dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Teknologi Informasi (TI) semakin mengambil peran strategis
di industri perbankan. TI yang selama ini hanya dianggap sebagai pendukung operasional, kini mulai
berkembang dan berubah menjadi bagian yang penting dalam dunia perbankan. Untuk mendukung
kemajuan suatu sistem perbankan yang semakin berkembang dan kompleks, mutlak dibutuhkan
dukungan sistem TI yang optimal.
Produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah secara umum memiliki persamaan yakni untuk
semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia
perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat kepada
nasabah. Dengan penerapan TI yang tepat sasaran dapat mengurangi adanya kesalahan manusia,
proses internal, dan waktu penyelesaian dalam memberikan hasil dan bermanfaat untuk
memberikan data yang cukup dalam pengambilan keputusan kedepannya. Melalui implementasi
program tersebut diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi,
dan memungkinkan untuk memenuhi setiap kebutuhan nasabah di tengah kondisi perubahan
perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Selain fokus pada core banking system (CBS), Bank Syariah Mandiri juga melakukan pengembangan
teknologi informasi (TI) antara lain proyek WISE (workflow integrated system engine) guna
mendukung penyaluran pembiayaan, proyek SAFE (smart automated funding engine) khususnya
terkait pengembangan produk cash management, dan penguatan terhadap management
information system (MIS) Bank. Program kerja yang diimplementasikan pada tahun 2018 diarahkan
guna mendukung rencana kerja perusahaan dalam menyukseskan “Corplan” serta
menyempurnakan penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang meliputi program kerja rutinitas dan
strategi. Adapun untuk kegiatan yang bersifat rutinitas meliputi:
a. Melaksanakan support kepada cabang
b. Menjaga kapasitas data dengan archiving, backup dan cutting database secara berkala
c. Menjaga Performance hardware untuk mendukung operasional cabang
d. Melakukan tertib administrasi dalam penyelesaian permasalahan
e. Menjaga SLA operasional helpdesk dengan focus kepada penanganan operasional berdasaran
aplikasi Core dan Non Core
f. Melakukan supervisi dan control pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perangkat oleh pihak
ketiga
Untuk kegiatan yang bersifat strategis meliputi:
a. Melakukan pengkinian IT Strategic Plan (ITSP) periode 2018 – 2022 sebagai IT blueprint untuk menyesuaikan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
b. Melakukan enhancement /pengembangan pada aplikasi pembayaran regulator yaitu BI RTGS Gen II dan SKNBI-NG
c. Membangun aplikasi Switching dalam 1 platform yaitu SmartVista, Penyiapan Kartu Debit Visa (Chip Card) dan standard nasional NSICCS (National Standard Indonesia Chip Card Specification), dan peningkatan akses BSM Card domestik melalui NPG (National Payment Gateway) sesuai ketentuan BI.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
78 PT Bank Syariah Mandiri
d. Melakukan enhancement modul Cash Management System, Laku Pandai, Internet Banking dan Mobile Banking.
e. Membangun sistem pembayaran rumah sakit, sistem penerimaan pembayaran akademi, sistem gateway untuk pemesanan dan pembayaran BSM dengan agregator Biro Travel Umroh secara online.
f. Melakukan enhancement corebanking system iBSM dalam rangka pemenuhan regulatory dan audit, serta enhancement Management Information System (MIS).
g. Melakukan sinergi dengan Bank Mandiri melalui Layanan Syariah Banking (LSB), pencetakan kartu ATM, referal produk dan infrastruktur Datacenter.
h. Mengembangkan aplikasi fixed asset dan e-Budgeting i. Mengembangkan aplikasi digital banking Chatbot j. Penguatan infrastruktur perangkat server dan jaringan di kantor pusat dan cabang melalui
refreshment hardware CBS dan perangkat jaringan cabang serta cabling jaringan k. Penguatan security sistem melalui penerapan vulnerability manager, upgrade Arcsight Siem,
dan implementasi Advance Persistent Threat (APT).
Keberhasilan dalam mengeksekusi Inisiatif Strategis tidak lepas dari kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kolaborasi antar unit kerja. Perbaikan organisasi IT diperlukan guna mendukung project Corplan BSM 2016 -2020 dimana lebih fokus pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai IT serta melakukan kolaborasi dengan unit kerja bisnis sehingga diharapkan business requirement sudah terdefinisi dengan jelas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola IT dengan melakukan review secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur serta penyerderhanaan proses improvement yang ada.
IT Group senantiasa menerapkan strategi untuk menghadapi risiko-risiko teknologi informasi, antara lain:
a. Bank telah melakukan pengkinian standar prosedur operasional teknologi informasi mencakup
perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.
b. Bank telah melakukan pengkinian petunjuk teknis operasional terkait pengembangan,
operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.
c. Bank telah melakukan pengkinian Surat Keputusan (SK) penetapan komite pengarah teknologi
informasi (IT Steering Committee) menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Bank
khususnya organisasi TI.
d. Bank telah melakukan pengkinian profil risiko Teknologi Informasi (IT Risk Register). Proses
Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi
Informasi menggunakan metode Risk Control & Self Assesment (RCSA).
e. Mekanisme pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi diatur melalui proses
mitigasi risiko didalam IT Risk register dimana penambahan dan evaluasi jenis control pada
setiap aktivitas di masing-masing fungsi/department di Unit Kerja IT. Risiko dan control
dilakukan evaluasi dan pengkinian dengan tujuan meminimalkan dampak yang mungkin timbul
apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
79 PT Bank Syariah Mandiri
XIX.PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN
Bank Syariah Mandiri berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena
itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi,
dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga
semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya
yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat ex-ante yang sangat diperlukan
untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan
terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja
Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan terdiri dari
serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan fungsi
Kepatuhan Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada:
1. POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank
Umum
2. Kebijakan Kepatuhan KBP/01-2015 tanggal 21 September 2017 perihal Kebijakan Pengendalian
(KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU &
PPT) Bank Syariah Mandiri.
3. SPP Kepatuhan No. 05-2016 tanggal 18 Januari 2019 perihal Standar Prosedur Kepatuhan Bank
Syariah Mandiri.
Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja
Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat
waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Secara umum, penerapan
kepatuhan tahun 2018 terimplementasi dalam setiap kegiatan usaha BSM, sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:
a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan
oleh Direksi;
c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun
ketentuan dan pedoman internal;
d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
80 PT Bank Syariah Mandiri
f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi
tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah;
g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan a.l.:
1) memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada
regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
2) melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait
dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
3) Melaksanakan sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak
internal maupun ekstern
Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan
kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk
perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota
Direksi Bank. Adapun fungsi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu:
a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank. c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang
dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yangberlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank UmumSyariah dan Unit Usaha Syariah.
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Budaya Kepatuhan
Dalam rangka menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan eksternal, Satuan Kerja
Kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan baru yang terkait dengan aktivitas operasional
Bank. Seluruh Pegawai Bank Syariah Mandiri bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya
Budaya Kepatuhan (Risk Awareness). Hasil sosialisasi dimaksud untuk mencegah serta
meminimalisir adanya penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Profil Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.Penilaian profil
risiko kepatuhan secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian
terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian
Risiko (risk control system) kepatuhan.
Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertugas mengelola Risiko Kepatuhan untuk mencegah risiko
yang diakibatkan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. BSM menjalankan kegiatan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
81 PT Bank Syariah Mandiri
usaha diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik
oleh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah
Nasional-MUI (DSN-MUI).
Pengelolaan Risiko Kepatuhan terkait erat dengan profil Risiko Kepatuhan dimana BSM
memiliki risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan BSM selama tahun 2018 adalah Low to
Moderat (peringkat 2) dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Satisfactory
(memadai).
XX. SATUAN KERJA KEPATUHAN
Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan
a. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
1) Efektifitas Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enchance Due Diligence
(EDD)
Efektifitas penerapan CDD terhadap nasabah berupa:
a) Pemantauan profil nasabah melalui kelengkapan data CIF.
b) Pemantauan profil nasabah pembiayaan melalui pemenuhan Checklist APU dan
PPT Bidang Pembiayaan.
c) Pengkinian data nasabah pendanaan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
82 PT Bank Syariah Mandiri
Efektifitas penerapan EDD berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap nasabah
berisiko tinggi untuk kriteria:
a) Pekerjaan berisiko tinggi (high risk job)
b) Bidang Usaha berisiko tinggi (high risk business)
c) Negara berisiko tinggi (high risk country)
d) Produk berisiko tinggi (high risk product)
2) Efektifitas penerapan APU PPT dan profil risiko
a) Efektifitas penerapan APU PPT BSM didukung oleh peran pengawasan aktif dari
Dewan Komisaris dan Direksi yang secara berkala melakukan pemantauan
melalui Rapat Komite Pemantau Risiko yang khusus membahas implementasi
APU PPT dan progress program APU & PPT yang berjalan di BSM. Peran yang
dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sangat penting memberikan
motivasi dan semangat serta arahan untuk mewujudkan budaya kepatuhan
dalam penerapan APU PPT diseluruh jajaran organisasi.
b) Profil risiko implementasi program APU dan PPT secara periodik bulanan
dilaporkan oleh SKAP kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Profil risiko penerapan APU & PPT periode Desember 2018 yaitu “sangat
rendah” dengan total nilai sebesar 100%. Secara keseluruhan predikat
implementasi program APU dan PPT Bank “sangat baik” dengan indeks
pencapaian “satu”
c) Menguatkan fungsi APU PPT melalui pengembangan sistem SIAP yaitu Enhance
dan Update Menu Aplikasi SIAP untuk penyesuaian region dan outlet dengan
kondisi organisasi BSM eksiting
3) Efektifitas penerapan KYE
Penerapan KYE dilakukan Bank dalam berbagai bentuk kegiatan:
a) Melakukan screening penerimaan calon pegawai terhadap profil dan track
record kemungkinan terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme.
b) Melakukan screening terhadap pegawai eksisting pada proses promosi jabatan,
yang mencakup beberapa hal, diantaranya:
Tidak pernah terkait masalah hukum.
Tidak pernah menjadi tersangka/terdakwa.
Tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan tersangka/terdakwa.
Tidak pernah menerima surat pembinaan dari BSM.
4) Sosialisasi penerapan APU PPT
Pelaksanaan sosialisasi APU dan PPT yang dilakukan oleh Bank secara kontinyu
berjalan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut:
a) Pelatihan kepada PIC SKAP dalam hal ini Area Operation Service Manager
(AOSM), Branch Operation Service Manager (BOSM), Cash Outlet Manager
(COM).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
83 PT Bank Syariah Mandiri
b) Pelatihan APU dan PPT kepada Banking Staff, Priority Banking Officer, Officer
Pembiayaan Mikro, Pegawai Baru, Region bisnis control (Officer dan staff).
c) Refreshment test APU dan PPT untuk Branch Manager, Frontliner, PIC SKAP.
5) Program kerja APU & PPT
Beberapa program kerja APU & PPT yang dicanangkan pada tahun 2018 dapat
terlaksana dengan baik dalam bentuk aktivitas:
a) Penguatan skill analisis petugas SKAP Kantor Pusat dengan mengikuti pelatihan
Analisis Transaksi Keungan Mencurigakan yang diselenggarakan oleh pihak
eksternal.
b) Penguatan dan peningkatan peran, fungsi dan pengetahuan PIC SKAP melalui
pelatihan di Regional V, VI, VII.
c) Pembuatan aplikasi Manajement Informasi Sistem (MIS) untuk proses
pengkinian data nasabah.
6) Langkah-langkah penguatan penerapan APU & PPT
a) SKAP Kantor Pusat dalam menjalankan tugas telah melakukan sinergi dalam
bentuk:
(1) Melakukan koordinasi dan pemantauan implementasi unit kerja APU & PPT
di Kantor Pusat melalui Decentrailize Compliance and Operation Risk
(DCOR) dan di seluruh Regional Office melalui Regional Business Control
(RBC).
(2) Meng-update PIC SKAP di Kantor Pusat, Regional Office, Area, Branch dan
Cash Outlet.
(3) Melakukan sosialisasi, pelatihan dan training eksternal bagi petugas SKAP
dan PIC SKAP yang ada di Regional Office V, VI, VII.
(4) Melaksanakan on site ke outlet di masing-masing region berdasarkan RBA
untuk memastikan telah diterapkannya penerapan APU & PPT sesuai
ketentuan ekternal dan internal
(5) Melakukan benchmark ke Bank Mandiri khusus APU PPT
(6) Melaksanakan kunjungan ke Bank Islam Malaysia Bernhad untuk
memastikan penerapan AML sesuai best practice AML
Hal-hal informatif lain terkait penguatan fungsi kepatuhan dalam kaitannya dengan
pelaksanaan APU & PPT dilakukan melalui jalur komunikasi SKAP Kantor Pusat
dengan seluruh outlet melalui media yang dimiliki bank berupa email, lync, telepon.
Komunikasi tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan pemberian
arahan/petunjuk kepada jajaran pegawai yang terkait dengan penerapan APU & PPT
agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
b. Corporate Governance and Compliance Support
Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, diantaranya:
1) Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulanan kepada Direktur Utama
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
84 PT Bank Syariah Mandiri
2) Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan kepada OJK
3) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada Bank Mandiri
4) Laporan self assessment pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).
5) Laporan self assessment pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai
bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama (Bank Mandiri).
6) Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan kepada stakeholders.
7) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan kepada Entitas Utama.
8) Pembentukan sub-unit Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:
1) Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara continue kepada jajaran Bank melalui
(a) Email blast kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG
(b) Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas kelas training.
2) Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC
3) Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG
4) Mengikuti program Corporate Governance Perception Index sebagai bentuk evaluasi
pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan
masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
5) Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2018 dan
pemenuhan Daftar Monitoring Tindak lanjut Kepatuhan.
6) Melakukan pengawalan terhadap proses fit and proper test Direksi, Dewan Komisaris
& Dewan Pengawas Syariah; RUPS dan penyusunan Annual Report.
7) Melakukan monitoring dan mitigasi terhadap denda BSM agar jumlah denda dapat
diminimalisir tiap tahunnya.
8) Review pelaksanaan RUPS
9) Penyusunan ketentuan terkait fungsi Pengendalian Gratifikasi
c. Pengendalian Gratifikasi
Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerjasama
yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh stakeholders yang
didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Bank menyadari
bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses
bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh
karena itu, Bank Syariah Mandiri telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang
didukung dengan terbitnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) No.54/2018 tanggal 31
Desember 2018 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi.
Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan
penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan
bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan
ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
85 PT Bank Syariah Mandiri
nasabah, vendor, rekanan dan seluruh stakeholders. Dengan Implementasi pengendalian
gratifikasi maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Membangun nilai-nilai Good Corporate Governance dan menanamkan value integrity
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.
Adapun tugas dan tanggungjawab unit pengendali gratifikasi adalah:
1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor gratifikasi.
3. Melakukan review atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang
menjadi kewenangan Bank Syariah Mandiri dan jika diperlukan, UPG dapat meminta
keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Bank Mandiri dan pihak internal
yaitu DCOR dan RBC
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, secara
triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi
d. Compliance Risk Management
Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai
dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan
diantaranya:
1) Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh
Regulator (BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang
disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head;
2) Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung
kepada BSM, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya
disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan;
3) Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan
terkait Working Group Policy & Procedure (WPP);
4) Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,
ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas
ketentuan internal dalam Working Group Policy & Procedure (WPP).
5) Melaksanakan pengkinikan sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga
dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
6) Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri
terkait regulasi yang berdampak kepada Bank;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
86 PT Bank Syariah Mandiri
7) Memberikan masukan atas pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
8) Menyusun laporan Profil Risiko Kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran
kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan (Bank Mandiri), dan kepada
manajemen Bank dan laporan support lainnya ke Unit Kerja terkait.
9) Memastikan terlaksana proses pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring,
dan pengendalian) Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko.
10) Melaksanakan rapat koordinasi (prudential meeting) dengan unit kerja yang
mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan monitoringnya;
11) Menyampaikan dan memonitoring action plan atas sanksi dari regulator yang terkena
denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
12) Menyusun dan memantau action plan atas ketentuan ekternal untuk disampaikan
kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada bank.
13) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,
ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
14) Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta
koordinasi (doted line) atas Regional Business Control (RBC) dan Decentralize
Compliance & Operation Risk (DCOR).
15) Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan
kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan serta liaison officer ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa
Keuangan.
e. Syariah Compliance
Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam
kegiatan operasional Bank, melalui:
1) Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja
2) Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja
3) Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal
4) Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada
OJK secara periodik (semester)
5) Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan
level Direksi
6) Memastikan terlaksananya People Development khususnya aspek syariah
a) Memastikan pelaksanaan Uji Petik DPS berjalan dengan baik
CPG melakukan pendampingan kepada DPS dalam pelaksanaan Uji Petik, yang
telah dilaksanakan kepada Area/Cabang sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
87 PT Bank Syariah Mandiri
Uji Petik DPS Periode 1 Januari – 31 Desember 2018
No Tanggal Unit Kerja
1 28 Januari - 31 Januari 2018 Area Jember
2 01 Februari - 02 Februari 2018 Area Surabaya II - Jemur Handayani
3 12 Maret - 14 Maret 2018 KC Tasikmalaya
4 11 April - 13 April 2018 KC Sumedang
5 17 April - 19 April 2018 KC Meulaboh
6 18 Juni - 20 Juli 2018 KC Solo
7 13 Agustus - 15 Agustus 2018 Area Palu
8 23 Agustus 2018 KC Cianjur
9 19 September - 22 September 2018 Area Palembang
10 11 Oktober - 12 Oktober 2018 Area Denpasar
11 17 Oktober - 18 Oktober 2018 KC Tegal
12 10 Desember - 12 Desember 2018 Area Malang
13 17 Desember - 19 Desember 2018 Area Medan Ahmad Yani
b) Memastikan terlaksananya sharia clinic bagi unit bisnis Kantor Pusat
c) Sharing session aspek syariah dengan RO/Area/Branch seluruh Indonesia
7) Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah
a) Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2018 antara CPG
dengan Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah
dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali.
b) Cakupan pengawasan aspek syariah:
Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain:
Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan
dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS
diantaranya pembiayaan dan pendanaan dengan basis akad:
(a) Murabahah
(b) Mudharabah
(c) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah
(d) Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
(e) Pembiayaan Take Over, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional
maupun Lembaga Keuangan Syariah
(f) Pembiayaan dengan tujuan Refinancing
(g) Pembiayaan kepada Koperasi
(h) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro, dan Deposito
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
88 PT Bank Syariah Mandiri
Metode pemeriksaan dilakukan secara on desk dan on site dengan pemeriksaan
melalui dokumen serta wawancara kepada Unit Kerja (Area/Cabang) terkait.
Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level
Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level
Direksi.
c) Upaya penguatan pemenuhan aspek syariah
Dalam mengupayakan penguatan pemenuhan aspek Syariah, CPG telah melakukan
hal-hal sebagai berikut:
Sebagai tenaga fasilitator pengajar pada beberapa program academy yang
dilaksanakan oleh Mandiri Syariah University (MSU), diantaranya:
(a) Financing Retail Risk Academy
(b) Business Banking Academy
(c) Pawning Academy
(d) Retail Collection & Recovery Academy
(e) Business Control Academy
(f) Banking Staff Program
(g) BSM Micro Program
Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level
Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level
Direksi.
Memastikan tersedianya kajian Syariah compliance atas permintaan unit kerja
terkait
Memastikan tersedianya Opini Dewan Pengawas Syariah atas permintaan unit
kerja terkait
Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal
Memastikan terpenuhinya aspek Syariah baik dalam usulan manual produk baru
maupun perubahannya
Memberikan konsultasi dengan unit kerja terkait perihal aspek syariah baik
melalui rapat, email, telepon, dan sarana prasarana lainnya.
Melakukan pendampingan dengan unit kerja terkait perihal aspek syariah (jika
diperlukan).
f. Business Compliance
1) Pelaksanaan Compliance Review atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah
sebagai berikut:
(a) Melakukan pengujian kepatuhan (compliance review) terhadap usulan rencana
penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi.
Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis
(Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan tools Compliance Note
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
89 PT Bank Syariah Mandiri
Independent (CNI) yang dilakukan oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan
proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.
(b) Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan
alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar
persyaratan yang tertuang dalam compliance check list yang ditetapkan oleh
regulator.
(c) Melaksanakan Compliance on Visit (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses
penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2018, untuk memastikan proses
penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.
(d) Melakukan review proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna
memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite
level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan
prinsip GCG yang berlaku.
(e) Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan
internal Bank berupa draft Kebijakan, SE, SOP telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang
berlaku.
(f) Melakukan review penyaluran dana sosial dalam rangka kegitan Corporate Social
Responsibility (CSR) dan Sosiobisnis yang dilaksanakan oleh BSM bekerjasama
dengan Laznas-BSM.
2) Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawalan kepatuhan
unit kerja/pengembangan manajemen:
(a) Menyelenggarakan Forum Evaluasi Review Pembiayaan yang melibatkan business
unit, risk assessment unit dan support unit dalam melakukan koordinasi antar unit
kerja untuk meminimalisir/mencegah non compliance procedure dalam proses
pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.
(b) Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan
sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
(c) Melakukan koordinasi dengan Decentralized Compliance and Operasional Risk
(DCOR) dalam melaksanakan efektifitas pengawalan kepatuhan sesuai peran dan
tugas masing-masing.
g. Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2018
No Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan
Nama Penyelenggara
1 Sertifikasi Kepatuhan FKDKP-Perbanas
2 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2
UKMR
3 Pelatihan Forum Instruktur BSM Mandiri Syariah University
4 Industry Focused Mastery Hospital Mandiri Syariah University
5 Program Risk Awareness Mandiri Syariah University
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
90 PT Bank Syariah Mandiri
No Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan
Nama Penyelenggara
6 Pogram Public Training - Training Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk Sektor Perbankan Syariah
Indonesian Finance Center
7 Program Pelatihan BSM Speed Mandiri Syariah University
8 Knowledge Sharing Forum Properti Bisnis Segmen Business Banking Group
Mandiri Syariah University
9 SWIFT CSP 2018 Self Attestation SWIFT
10 Sustainability Finance Indonesian Finance Center
11 Choaching Style Leadership 101 - 103 Mandiri Syariah University
12
Program Refreshment Sertifikasi Kepatuhan dengan tema "Investigasi Cyber Crime & Mitigasi Risiko TPPU & Anti Fraud dalam Industri Perbankan"
PPATK
XXI. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Dewan Komisaris concern terhadap pengelolaan Human Capital sebagai faktor yang sangat penting
dalam mengembangkan perusahaan sesuai corporate plan Mandiri Syariah. Oleh karena itu, Dewan
Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran
pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja guna meningkatkan kapabilitas Sumber
Daya Manusia dan mempersiapkan calon leader Mandiri Syariah masa depan dari lingkungan
internal Mandiri Syariah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai, melakukan rotasi dan
mutasi, memberikan reward dan punishment yang cepat dan tepat.
Bank Syariah Mandiri menyadari sepenuhnya bahwa tantangan dan persaingan yang dihadapi
kedepannya akan semakin kompleks. Untuk mendapat SDM yang handal maka Mandiri syariah telah
melaksanakan strategi pengelolaan SDM yang dimulai dari proses rekruiment, dan pengembangan
talent untuk suksesi yang selaras dengan bisnis Bank serta program pengembangan jangka panjang
yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah University.
Program Pengembangan berkelanjutan Sumber Daya Manusia Mandiri Syariah sebagai berikut:
1. Menyediakan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang komprehensif bekerja sama
dengan unit terkait untuk mendukung strategi bisnis sesuai Corplan Bank:
a. Program Product & Business Development Workshop, Improvement Competencies Training,
Industry Focus Mastery for Business Training serta sosialiasi yang berkaitan dengan produk
dan kebijakan perusahaan.
b. Program pelatihan terstruktur (learning based competency) sesuai rumpun jabatan dan
business process yang terdiri dari bidang retail, bidang wholesale, bidang sales & service,
bidang operational & support fokus pada 5 produk utama bank.
2. Meningkatkan kapabilitas pegawai (teknis/keahlian dan kepemimpinan) serta memperluas
cakupan peserta training dengan strategi regionalisasi training.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
91 PT Bank Syariah Mandiri
a. Menyelenggarakan program pelatihan di region dan atau area dengan mengoptimalkan
infrastruktur regional dan Mandiri University.
b. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian para pegawai terbaik dan pemimpin
Bank. Bank membutuhkan para calon pimpinan Bank terbaik untuk mengisi posisi strategis
karena adanya pengembangan organisasi dan pertumbuhan bisnis. Program yang akan
diselenggarakan terdiri dari:
(1) Pendidikan pengembangan kepemimpinan (Leadership Development) berjenjang sesuai
kebutuhan bank yang mencakup:
Officer Development Program (ODP): merupakan program pelatihan bagi fresh
graduate yang akan menjadi pegawai pimpinan Bank Syariah Mandiri.
Staff Development Program (SDP): merupakan program pelatihan bagi pegawai
internal Bank Syariah Mandiri yang dipromosikan menjadi pegawai pimpinan Bank
Syariah Mandiri.
Middle Management Development Program (MMDP): merupakan program bagi
high potential middle managers, yang dipersiapkan menjadi successors untuk level
pimpinan Department Head atau Area Manager atau jabatan yang setara.
Senior Management Development Program (SMDP): merupakan program bagi
talented and potential senior managers, yang dipersiapkan menjadi successor
untuk level yang lebih tinggi dari lulusan MDP-yakni Group Head atau Regional CEO
atau jabatan lain yang setara.
Program SESPIBANK: merupakan program training untuk calon Senior Executive
atau Top Management sebagai pimpinan puncak bank.
(2) Executive Education: merupakan program training yang bersifat bagi Direksi, SEVP,
Komisaris, Group Head serta Regional CEO.
(3) Leadership Forum bagi Top dan Senior Management;
(4) Leadership Enhancement bagi para pimpinan bank, dari jenjang officer muda hingga
Direksi;
(5) Sertifikasi Profesional bagi pegawai-pegawai terbaik unit bisnis dan unit support
maupun sertifikasi yang bersifat mandatory untuk seluruh pegawai yang terkait;
(6) Beasiswa S2 untuk pegawai terbaik dan calon pimpinan Bank.
c. Menyusun learning Journey dan memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar
kompetensi kinerja pada jabatannya.
(1) Program training pegawai baru untuk level staff dan officer sesuai rumpun jabatan.
(2) Memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada
jabatannya melalui Certification Center. Certification Center berfungsi untuk mengukur
dan memastikan pegawai yang dipromosikan pada jabatan kunci di Bank memiliki
kualifikasi kompetensi teknis (technical banking) sesuai dengan jabatan yang dituju.
Certification Center terdiri dari:
Learning Certification.
- Program sertifikasi yang terstruktur sesuai dengan Learning Journey pegawai;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
92 PT Bank Syariah Mandiri
- Program profesional certification merupakan rangkaian dari pendidikan
terstruktur.
Learning Assessment.
- Program untuk mengukur dan memetakan kompetensi pegawai terhadap
jabatan yang akan dituju;
- Program akselerasi dari professional certified.
Refreshment (Pemeliharaan).
- Program secara berkala bagi pemegang sertifikat pemahaman dan professional
certified dalam rangka pemeliharaan.
d. Mengembangkan Learning Alternate Channel melalui pengembangan Learning
Management System dan mobile learning. Penyediaan layanan dan informasi pembelajaran
pegawai secara integratif yang melingkupi proses perencanaan, penyelenggaraan dan
evaluasi pembelajaran yang memudahkan bagi pegawai.
Dalam hal pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Mandiri Syariah juga
melakukan Strategi Akusisi Talent (Talent Acquisition Strategy) jangka panjang, diuraikan sebagai
berikut:
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tahun 2018
No. Nama
Program
Program Pembelajaran Tujuan
Pembelajaran
1. Certification
&
Socialization
UKMR level 1-4 Untuk meningkatkan kompetensi
pegawai sesuai dengan standar
kompetensi kinerja pada
jabatannya melalui program
Certification yang terdiri dari:
a. Learning Certification
1. Program sertifikasi yang
terstruktur sesuai dengan
Learning Journey pegawai;
2. Program profesional
certification merupakan
rangkaian dari pendidikan
terstruktur.
b. Learning Assessment.
1. Program untuk mengukur dan
memetakan kompetensi
pegawai terhadap jabatan
yang akan dituju;
2.Program akselerasi dari
professional certified.
c.Refreshment (Pemeliharaan)
yakni program secara berkala
Sertifikasi PPL WAPERD
Brand Management Certification
Sertifikasi MAPPI (Mandiri)
Sertifikasi PDP 1
Sertifikasi CBIA Level Supervisor
Sertifikasi FKDP level 1-2
Certified Wealth Manager’s (CWM-LSPP)-
Associate Wealth Manger’s International
(AWMI)
Sertifikasi AAJI
Serfifikasi Coaching
Targeted Selection Interview Sertification
CHRP
Sertifikasi General Banking level 1 (SDP)
Sertifikasi General Banking level 2 (BM
Course)
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
93 PT Bank Syariah Mandiri
No. Nama
Program
Program Pembelajaran Tujuan
Pembelajaran
bagi pemegang sertifikat
pemahaman dan professional
certified dalam rangka
pemeliharaan.
Sosialisasi Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi Pegawai terkait
ketentuan/peraturan baru terkait
regulasi yang ada
2. Leadership
Programme
Employee Engagement Activities Program yang dilakukan untuk
meningkatkan engage karyawan
kepada perusahaan secara umum
Executive Development Initiative Program training yang bersifat
bagi Direksi, SEVP, Komisaris,
Group Head serta Regional CEO
Leadership Capability Development Terdiri atas Leadership
Enhancement, Leadership Forum
bagi Top dan Senior Management,
Program SESPIBANK, Senior
Management Development
Program (SMDP)
MT/ODP/SDP/MDP/GDP Untuk mengembangkan
kepemimpinan secara
berkesinambungan di jenjang
manajer menengah dan senior
Talent Development Untuk mengembangkan &
meningkatkan wawasan pegawai
terbaik pada level tertentu
3. Change &
Culture
Developmen
t (inc.
Learning
Solutions)
Knowledge Sharing Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi Pegawai pada
implementasi budaya perusahaan
sesuai dengan nilai-nilai dalam
ETHIC (Excellence, Teamwork,
Humanity, Integrity & Customer
Focus) dan 10 perilaku utama
Learning Club Pembentukan komunitas belajar di
unit kerja kantor/area mengacu
kepada kesamaan minat dan
fungsi tertentu terhadap suatu
produk tertentu (misal; Gadai,
Mikro, Griya, dsb)
4. Technical
Skill
Teknikal Skill - Retail Banking Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi
pegawai terkait segmen Small
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
94 PT Bank Syariah Mandiri
No. Nama
Program
Program Pembelajaran Tujuan
Pembelajaran
Medium Enterprise, Pawning,
Consumer, dan Mikro
Teknikal Skill - Wholesale Banking Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi pegawai terkait
segmen Wholesale Banking
(corporate dan commercial),
Government, Special Asset
Management, Treasury, &
International Banking
Teknikal Skill - Support Fokus pada pengembangan
kompetensi segmen Finance and
Accounting, Procurement, Fixed
Asset, Change Management
Office, IT, Wholesale and Retail
Risk, Risk Management
(Enterprise), Audit, Compliance
dan Legal serta bidang Teknologi
Informasi dan Support
Teknikal Skill - Operations Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi pegawai segmen
Marketing and Sales, Services,
Branch Operation, Wholesale and
Transaction Banking, dan Banking
Operation
Untuk pengurus (Direksi & Dewan Komisaris) yang baru menjabat, Mandiri Syariah melaksanakan
program Basic Syaria yang secara umum berisi tentang aktivitas, akad, produk, aktivitas &
penerapannya secara komprehensif bekerjasama dengan Karim Business Consulting.
XXII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Manajemen BSM sangat concern terhadap masalah benturan kepentingan. BSM telah memiliki
Pedoman Code of conduct (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank
Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016.
Pedoman Benturan Kepentingan mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, semua kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
95 PT Bank Syariah Mandiri
stakeholders. Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan. Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan yakni anjuran tidak menerima hadiah/parcel lebaran yang disampaikan melalui media internal secara berkala kepada seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri. Adapun media yang digunakan diantaranya melalui : a. Poster La risywah, No Kick Back dan No Special Payment
Merupakan bentuk komitmen pimpinan yang wajib diikuti jajaran Bank untuk bekerja dengan
lurus.
b. Annual Disclosure Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara
memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun
tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya
sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi
merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan
pegawai maka seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri diwajibkan untuk mengisi pernyataan
tahunan (annual disclosure) setiap tahunnya terkait bentuan kepentingan yang muncul dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Annual Disclosure berkaitan erat dengan dokumen
kepegawaian, saat ini untuk penyelenggaraan annual disclosure dikelola oleh unit kerja
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
96 PT Bank Syariah Mandiri
Human Capital, dimana pernyataan tahunan (annual disclosure) tersebut telah diintegrasikan
dengan aplikasi sistem kepegawaian bank.
c. Email blast
Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, bank melakukan sosialisasi melalui email
blast guna mereminder kepada jajaran Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan
munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
XXIII. CODE OF CONDUCT
Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik
yang merupakan pedoman perilaku bank dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Dalam
CoC menjelaskan dasar perilaku yang dilakukan oleh Jajaran Bank. Oleh sebab itu, keberadaan
CoC menjadi acuan dan tanggung jawab perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh
pegawai di seluruh jenjang Organisasi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
97 PT Bank Syariah Mandiri
kedepannya. Code of Conduct merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, sebagai dasar
perilaku dalam menjalankan aktivitas bisnis yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya
perilaku yang professional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam
melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan
sekerja maupun stakeholders lainnya.
Jajaran BSM memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan CoC ke dalam setiap perilaku, sehingga
tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena
tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan. Konten CoC BSM terdiri dari:
1. Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik
menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang
memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil
keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Ruang lingkup terdiri dari:
a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan.
b. Jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh
yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan
Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
c. Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan corporate identity Bank. Corporate identity hanya
dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.
2. Larangan Risywah
Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima
risywah kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan dan pegawai negeri sipil
atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran Bank.
3. Kerahasiaan
a. Jajaran Bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau
nasabah yang berhubungan dengan Bank dan hanya menggunakannya untuk
kepentingan Bank.
b. Penyebaran data atau informasi terkait Bank dan nasabah yang berhubungan dengan
Bank hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Penyalahgunaan Jabatan
Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan
pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi/memaksa jajaran Bank
lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dapat
menimbulkan kerugian pada Bank.
5. Perilaku Insiders
Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi
dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi
Bank.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
98 PT Bank Syariah Mandiri
6. Integritas dan Akurasi Data Bank
a. Jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama harus berupaya untuk tidak
terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem
perbankan di Indonesia.
b. Jajaran Bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya
tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya.
c. Jajaran Bank harus mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan
pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan/atau
perdagangan narkoba, atau kegiatan terorisme.
7. Pengelolaan Rekening Pegawai
Jajaran Bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak
memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.
8. Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure)
Jajaran Bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat
dipertanggung jawabkan.
9. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman Code of Conduct sebagai pedoman berperilaku, baik
di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung
jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Code of Conduct
mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.
Optimalnya penerapan CoC menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan Tata Kelola yang baik.
Komitmen dan integritas dari masing-masing jajaran Bank untuk mewujudkan pelaksanaan Tata
Kelola yang baik cerminan dari upaya dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan Bank yang
berkelanjutan.
Jenis Pelanggran 2017 2018
Praktek Risywah 1 6
Penyalahgunaan Wewenang 0 2
Manajemen BSM secara konsisten mendorong jajaran Bank untuk menghindari benturan
kepentingan. Setiap benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank sudah
ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders. Sebagai salah satu
contoh gerakan untuk meminimalisir kondisi benturan kepentingan yang didorong oleh
manajemen adalah gerakan La Risywah, No Kick Back dan No Special Payment yang merupakan
langkah untuk meningkatkan kesadaran (awareness) seluruh jajaran BSM agar senantiasa
bekerja dengan lurus dan bertanggung jawab serta obyektif secara profesional.
Selain aturan terkait CoC, BSM juga memiliki aturan terkait larangan pemberian hadiah, sovenir
atau cinderamata kepada Direksi, Dewan Komisaris maupun jajaran Bank lainnya yang sedang
melakukan perjalanan dinas atau kunjungan ke unit kerja yang di atur dalam Kebijakan Tata
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
99 PT Bank Syariah Mandiri
Kelola Perusahaan Bank Syariah Mandiri dan Standar Prosedur Operasional Human Capital
Dimana Jajaran Bank dilarang memberikan Souvenir/Cinderamata/Oleh-oleh/Hadiah Kepada
Anggota Direksi dan/atau Komisaris Bank yang Melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau
Kunjungan.
BSM memiliki Program Pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada pegawai
baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan kepentingan dan
kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab. Setiap pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
XXIV. PELAKSANAN AUDIT INTERN
Satuan Kerja Audit Intern merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan
segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai
terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tindakan manajemen
Bank. Fungsi Internal Audit di dalam organisasi berada pada level Direktorat dan bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama.
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan mitra bisnis seluruh unit kerja yang berfungsi
memberikan consulting yang independen dan obyektif dalam memberikan rekomendasi yang
bernilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi. SKAI membantu organisasi dalam
mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian intern dan proses tata kelola.
SKAI telah menetapkan kerja dan ruang lingkup tugas antara lain sebagai berikut:
1. Mengevaluasi efektifitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan
dengan pelaksanakan operasional bank
2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas penerapaan Sistem Pengendalian Intern sesuai
sasaran yang telah ditetapkan bank
3. Melaksanakan audit berbasis risiko (risk based audit) secara independen dan objektif.
Ruang lingkup pelaksanaan audit mencakup semua area operasional untuk menentukan
kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan governance process.
Dalam melaksanakan tersebut Internal Audit membuat analisa dan memberikan rekomendasi
melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Sebagai strategic partner, Internal Audit Group
(IAG) berupaya untuk dapat memberikan “adding value and improving organization’s operations”,
yang tidak hanya membantu management untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan
pengendalian internal perusahaan, namun juga ikut berperan mengawal pencapaian target-target
Bank yang sudah dituangkan dalam inisiatif strategis lima tahun ke depan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
100 PT Bank Syariah Mandiri
1. Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit
Internal Audit merupakan bagian dari struktur pengendalian internal serta memiliki tugas
untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian
Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang
berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh
manajemen bank.
Internal Audit membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi
Kepatuhan. IAG telah secara konsisten bertindak obyektif mengemukakan temuan
berdasarkan bukti-bukti atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan karena kedudukan
IAG yang independen dari Unit Kerja Operasional maupun dari Unit Kerja second line of
defense. Internal Audit dipimpin oleh seorang Group Head dan sesuai POJK
No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang fungsi Audit Intern pada Bank Umum,
organisasi Satuan Kerja Audit Intern berada pada level Direktorat dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui
Komite Audit,. Group Head IAG diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama
atas persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Struktur organisasi Internal Audit sebagai
berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
101 PT Bank Syariah Mandiri
2. Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit
Pelaksanaan audit menggunakan pendekatan Risk Based Audit (RBA), didasari dengan
pemilihan top risk untuk audit rutin maupun audit tematik. Seluruh perencanaan audit
diarahkan untuk dapat mengawal tercapainya Program Kerja dan Prioritas Utama Bank tahun
2018. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, audit terhadap unit kerja tahun 2018
difokuskan pada 4 (empat) area utama yang sejalan dengan strategi bisnis bank, yaitu:
Evaluasi Produk, Review Fungsi Pendukung Bisnis, Evaluasi Branching Strategy dan Audit
Operasional atas Business Unit. Pelaksanaan audit secara lengkap sebagai berikut:
a. Audit Rutin
Dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan regulator (mandatory audit),
direncanakan secara sistematis di awal tahun berjalan dan penetapan prioritasnya
dilakukan melalui proses risk assessment yang ditentukan melalui metodologi Risk Based
Audit (RBA).
b. Audit Tematik
Merupakan pendekatan audit yang lebih berfokus pada isu-isu yang bersifat strategis dan
berdampak secara bankwide. Audit tematik dilakukan secara menyeluruh (end to end),
yang pelaksanaannya dapat melibatkan beberapa unit kerja, baik Kantor Pusat maupun
Cabang. Realisasi audit tematik yang dilakukan pada tahun 2018 terdiri dari: Audit
Pembiayaan Multifinance, Audit Layanan Priority, Audit Outlet Kategori Khusus dan Audit
Monitoring Pengelolaan Tekhnologi Informasi.
c. Audit Khusus
Dilakukan terhadap isu-isu tertentu yang signifikan maupun tindakan penyelewengan atau
penyimpangan yang menimbulkan kerugian terealisasi dengan indikasi kecurangan
(fraudulence) dan atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap Code of
Conduct, Peraturan Perusahaan, atau Prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Aktivitas Audit Umum dan Audit Investigatif
Keterangan Rencana
Audit Realisasi
Audit Persentase Pencapaian
Kategori On Site
Audit rutin 112 118 111.36%
Audit investigatif 44 49 105.36%
Total On Site 156 167 107.05%
Hasil Audit atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern telah dipergunakan sebagai salah
satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun pengelolaan Sumber
Daya Manusia. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan atas hasil audit dimonitor
secara ketat, untuk meyakini bahwa seluruh permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah
dikendalikan. Pada tahun 2018 seluruh temuan hasil audit yang jatuh tempo sd Desember
2018, telah ditindaklanjuti 100%.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
102 PT Bank Syariah Mandiri
Bank telah memiliki ketentuan pengendalian intern yang diatur dalam:
1. Kebijakan Pengendalian Internal Audit BSM, No.KBP/02-2016, tanggal berlaku 31 Maret
2016.
2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal BSM, No.KBP/02-2018, tanggal berlaku 05 April
2018.
3. Kebijakan Anti Fraud BSM, 14/002/UMM, tanggal 22 Mei 2012, tanggal berlaku 22 Mei
2012.
4. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, No.SPP/07-2016, tanggal berlaku 30
November 2017.
5. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Management System (AMS) tahun 2017.
6. Petunjuk Teknis Operasional DMTL Online (DONE) tahun 2017.
7. Petunjuk Teknis Operasional Continuous Monitoring tahun 2018.
8. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Investigasi tahun 2018.
9. Petunjuk Teknis Pengendalian Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) tahun
2018.
Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk:
1. Memberikan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada lingkungan
Bank.
2. Membangun persepsi yang sama dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern.
3. Memberikan acuan bagi unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pihak-
pihak lain yang berkepentingan mengenai Sistem Pengendalian Intern.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan terhadap terselenggaranya Sistem
Pengendalian Intern, sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Komite Audit
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
5. Pejabat dan Pegawai Bank
6. Pihak-pihak Ekstern
3. Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Pengembangan
Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG relatif sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas
maupun kualitas. Bank berupaya sungguh-sungguh menyelenggarakan pengelolaan sumber
daya secara profesional. Pengembangan kompetensi auditor dilaksanakan antara lain melalui
program sertifikasi baik level Nasional maupun Internasional dari tingkat Group Head sampai
dengan Auditor untuk meningkatkan kompetensi, efisiensi, efektivitas dan kualitas audit. IAG
secara rutin telah mengikutsertakan pegawai dalam konferensi untuk peningkatan
kompetensi. Dalam menjalankan fungsinya IAG didukung oleh 54 personil dengan rincian
pengembangan sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
103 PT Bank Syariah Mandiri
a. Auditor bersertifikasi Bankir Nasional – USMR Level I – IV s.d. 2018 sejumlah 54 orang
b. Auditor bersertifikasi Profesi Nasional – CBIA Level Auditor sejumlah 54 orang
c. Auditor bersertifikasi Profesi Nasional – CBIA Level Supervisorr sejumlah 26 orang
d. Auditor bersertifikasi Profesi Internasional – CFE sejumlah 2 orang
e. Aktivitas Pendukung lainnya:
1) People - Internal Audit Training Plan yaitu selama tahun 2018, pelatihan/ workshop
yang diikuti oleh pegawai IAG sebanyak 22 pelatihan/workshop.
2) Technology – Early Warning System (EWS).
3) Metodology yaitu Quality Assurance and Improvement Program (QAIP), Standardized
Audit Program, Program strategi Anti Fraud, dan Integrated Assurance Second Line &
Third Line.
4) Process:
Review Ketentuan (sisdur) selama 2018 terdapat 123 ketentuan yang di-review
(Ketentuan dimaksud terdiri dari draft Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk,
Petunjuk Teknis, dan atau Memorandum Petunjuk Operasional)
Penyusunan Ketentuan selama 2018 terdiri dari PTO Continuous Monitoring, PTP
Audit Investigasi dan PTP Quality Assurance and Improvement Program (QAIP).
4. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank Syariah Mandiri
Internal fraud adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh pengurus, pegawai BSM maupun
pegawai tidak tetap (outsourcing) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi
keuangan BSM secara signifikan. Selama tahun 2018, jumlah internal fraud yang terjadi adalah
sebanyak 14 kasus, dengan progress penyelesaian sebagai berikut:
Internal Fraud
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris & Direksi
Pegawai Tetap Pegawai Tidak
Tetap
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Total Fraud - - 17 12 2 2
Telah diselesaikan - - 5 12 2 2
Dalam proses penyelesaian di internal BSM
- - 12 - - -
Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - -
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum )*
- - - 2 - -
* Kasus yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah bagian dari kasus yang telah diselesaikan
atau sedang dalam proses penyelesaian di internal BSM.
Adapun upaya penyelesaian kejadian fraud dilakukan oleh BSM dengan segera memberikan
sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk
mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk recovery. Untuk menimbulkan efek jera, BSM juga
telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah
terulangnya kejadian fraud dengan perbaikan design control dan penguatan internal control di
unit kerja tempat kejadian dilakukan agar kasus serupa tidak terulang dimasa mendatang.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
104 PT Bank Syariah Mandiri
XXV. WHISTLEBLOWING SYSTEM
Untuk meningkatkan peran serta aktif para pelapor (whistleblower) dalam mengungkapkan/
mengadukan tindakan pelanggaran yang dilakukan jajaran Bank maka dibentuk Sistem
Pengaduan Pelanggaran (whistleblowing system). Sistem pengaduan pelanggaran (WBS) bank
adalah sistem pengelolaan pengaduan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum
atau perbuatan lain yang merugikan bank yang bersifat independen dan rahasia.
Pelanggaran yang dilaporkan meliputi tindakan fraud, suap, gratifikasi yang dianggap suap,
benturan kepentingan dan pelanggaran pedoman etika perusahaan. Pelanggaran bisa dilakukan
oleh internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal, sehingga whistleblowing system
diharapkan dapat untuk mendeteksi sejak dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran yang
dapat menimbulkan kerugian financial termasuk hal – hal yang dapat merusak image Bank.
1. Landasan Whistleblowing System
Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur tentang whistleblowing system sebagai upaya
untuk mendorong pendeteksian secara dini atas setiap tindakan penyimpangan. Beberapa
ketentuan yang menjadi landasan penerapan whistle blowing di BSM adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 1/61PBI /1999 tanggal 20 September 1999 tentang
Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB);
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah;
4. POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
Bank Umum
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal
Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
6. Surat Edaran Umum No. 14/002/UMM, tanggal 22 Mei 2012 perihal Kebijakan Anti
Fraud Bank Syariah Mandiri;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017, perihal
Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum;
8. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal BSM, No.KBP/02-2018, tanggal berlaku 05 April
2018;
9. Kebijakan Pengendalian Internal Audit BSM, No.KBP/02-2016, tanggal berlaku 31 Maret
2016;
10. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, No.SPP/07-2016, tanggal berlaku 30
November 2017.
2. Mekanisme Pelaksanaan
Bank melalui Unit Internal Audit wajib menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan
dugaan pelanggaran/penyimpangan dengan mekanisme sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
105 PT Bank Syariah Mandiri
1. Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan dilakukan oleh Pelapor yang
berisi informasi dan bukti awal terjadinya penyimpangan, pihak yang terlibat, lokasi/unit
kerja terjadinya penyimpangan, perkiraan waktu terjadinya penyimpangan, perkiraan
nilai kerugian (jika ada), serta kronologis penyimpangan.
2. IAG membuka saluran pengaduan dari beberapa sumber (Surat, telepon, email
[email protected]) atau datang langsung ke IAG untuk melaporkan adanya indikasi
penyimpangan atau fraud.
3. Untuk memudahkan komunikasi dan tindak lanjut, Pelapor dapat memberikan informasi
mengenai identitas diri (nama, nomor telepon, alamat email).
4. Setiap pihak internal bank wajib melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi
dan apabila pihak internal yang mengetahui dugaan penyimpangan tidak melaporkan
atau melindungi Pelaku, maka dapat dikenakan pelanggaran kedisiplinan pegawai.
5. Bank menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan materi laporan, dan melindungi
Pelapor terhadap perlakuan yang merugikan. Bank juga dapat memberikan penghargaan
kepada Pelapor yang tidak terlibat apabila laporan dugaan penyimpangan terbukti
benar dan/atau dapat menyelamatkan bank dari potensi kerugian yang lebih besar.
6. Unit Kerja Internal Audit menerima informasi dan melakukan analisis awal atas
informasi adanya dugaan fraud serta mengumpulkan informasi tambahan berupa bukti
tertulis, keterangan tertulis saksi dan pelaku, serta bukti petunjuk lainnya.
7. Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain DCOR/RBC maka Unit
Kerja Internal Audit menginformasikan kepada DCOR/RBC sesuai lokasi dugaan kasus.
Tujuannya agar DCOR/RBC ter-update atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya
dan menentukan penanganan kasus secara lebih cepat oleh DCOR/RBC atau membantu
proses audit investigasi oleh Unit Kerja Internal Audit.
8. Unit Kerja Internal Audit menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan
fraud. Kesimpulan dapat berupa:
Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh Department Special Audit; dan
Belum layak investigasi.
9. Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada
pemberi informasi atau Bagian Non Audit Khusus di Unit Kerja Internal Audit untuk
ditindaklanjuti melalui mekanisme non-investigasi. Pemberi informasi dapat
menyampaikan kembali ke Unit Kerja Internal Audit apabila suatu ketika ada bukti
permulaan tambahan.
10. Apabila sudah layak investigasi, Department Head Special Audit menunjuk Tim Audit
untuk menyiapkan pre audit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Unit Kerja
Internal Audit atau 2 (dua) Pejabat Alternate Unit Kerja Internal Audit.
11. Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis.
12. Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis.
13. Tim Audit menguji kebenaran hipotesis dengan mengevaluasi bukti-bukti yang sudah
terkumpul.
14. Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Investigasi membuat Laporan Hasil Audit
Investigasi dan Executive Summary
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
106 PT Bank Syariah Mandiri
3. Sistem Perlindungan Pelapor
Bank Syariah Mandiri berkomitmen melindungi pelapor pengungkapan tindakan pelanggaran
yang beritikad baik menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman,
intimidasi, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, perusakan harta
benda, tindakan fisik, hukuman ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya dari
terlapor, perusahaan, atau dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus
yang diadukan kepada pihak manapun.
Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan bentuk perlindungan terhadap
Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan yang diterima. Dalam melakukan
proses tindak lanjut atas setiap pengaduan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga
tak bersalah dan profesionalisme, pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan
diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahan.
4. Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya
Selama tahun 2018, IAG menerima 6 pengaduan dari whistleblowing system, dengan
progress tindak lanjut penanganan sebagai berikut:
Jumlah Pengaduan
Status
Sudah Ditindaklanjuti
Sedang Ditindakanjuti ( On Progress)
Belum
Ditindaklanjuti Tidak Layak
Ditindaklanjuti
6 4 1 - 1
5. Pengaduan Nasabah/Perlindungan Konsumen
Untuk memenuhi setiap kebutuhan nasabah dan menciptakan Service Excellence BSM terus
melakukan improvement dalam pengelolaan dan penyelesaian pengaduan nasabah sehingga
diharapkan dapat mendukung tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah, guna meningkatkan
pertumbuhan bisnis Bank. Saat ini pengaduan nasabah yang diterima oleh BSM dikelola oleh
Unit Kerja Customer Care Management yang berada di Central Operation Group. Pencatatan
pengaduan nasabah sudah menggunakan aplikasi yang bernama Complaint Handling
Management System (CHMS, Laporan terkait perlindungan konsumen, meliputi:
a. Pusat pengaduan konsumen Pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui:
BSM Call (Lisan)
Seluruh jaringan kantor BSM
Corporate Secretary Group
Website BSM
Social Media
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
107 PT Bank Syariah Mandiri
Sesuai SPO Perlindungan dan Pengaduan Nasabah Penanganan pengaduan nasabah terdiri dari 3 mekanisme, yaitu :
1) First Level Resolution,adalah penyelesaian pengaduan nasabah oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan pada tahap pertama yang terdiri dari :
a) First Level Resolution – A Penyelesaian pengaduan nasabah secara langsung (First Contact Resolution), dimana penyelesaian pengaduan nasabah dapat dilakukan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan.
b) First Level Resolution –B Penyelesaian pengaduan nasabah secara tidak langsung, dimana penyelesaian pengaduan nasabah diteruskan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan kepada Unit Kerja Customer Care karena memerlukan investigasi lebih lanjut.
2) Next Level Resolution, adalah penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan pada level
berikutnya (banding), dalam hal penyelesaian pada First Level Resolution tidak dapat
diterima oleh nasabah.
3) Special Case Resolution, adalah kegiatan penanganan pengaduan Nasabah Khusus atau
Nasabah Reguler dengan klasifikasi : banding lanjutan, difficult customer, dispute, hard
complaint, pengaduan dengan ancaman ke pengadilan/publikasi ke media. Penanganan
pengaduan dimaksud dimonitor dan ditangani secara langsung oleh Unit Kerja Pembina
Sistem Customer Care.
Sistem pencatatan pengaduan nasabah melalui Complaint Handling Management System
(CHMS) terus dikembangkan menjadi user friendly dan data yang dihasilkan lebih akurat.
Untuk pengaduan secara lisan wajib ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Unit Kerja
penerima Pengaduan/Unit Kerja Pembina Sistem Customer Care dalam waktu maksimal 2
(dua) hari kerja sejak pengaduan diterima sedangkan untuk pengaduan secara tertulis wajib
diselesaikan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja Pembina Sistem Customer Care
dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
Pengaduan Nasabah Tahun 2018
TW I TW II TW III TW IV Total
Total Pengaduan 10.398 13.587 8.025 11.964 43.974
Dalam Proses 0 0 0 311 311
Selesai 10.398 13.587 8.025 11.653 43.663
Pengaduan Nasabah Tahun 2018 Berdasarkan SLA
TW I TW II TW III TW IV Total
Maks. 20 HK 10.225 12.297 7.580 10.543 40.645
Maks. 40 HK 101 1003 251 1.057 2.412
Maks >40 HK 72 287 194 53 606
Total 10.398 13.587 8.025 11.653
Ket: HK= Hari Kerja
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
108 PT Bank Syariah Mandiri
93,09%
5,52% 1,39%
Penyelesaian Pengaduan Nasabah Tahun 2018
Maks. 20 HK
Maks. 40 HK
Maks >40 HK
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, Bank Syariah Mandiri
membentuk unit layanan yaitu BSM Call 14040 yang dapat diakses selama 24 jam dalam 7
hari. Fungsi Unit layanan tersebut adalah untuk melayani kebutuhan nasabah akan informasi
terkait produk, fasilitas dan layanan BSM serta pengaduan nasabah yang dapat disampaikan
melalui media komunikasi antara lain: telepon, handphone, fax dan email serta social media.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, BSM telah melakukan diantaranya:
a. Mengembangkan Panduan Layanan
Panduan layanan merupakan tools utama bagi seluruh petugas di frontliners dalam
melayani nasabah. Panduan layanan ini selalu kami update secara periodik menyesuaikan
dengan kebutuhan, behavior dan life style nasabah. Dengan selalu meng-update Panduan
Layanan, seluruh petugas frontliners akan dapat melayani nasabah sesuai dengan
kebutuhan, behavior dan life style nya.
b. Peningkatan Kompetensi Pegawai
Peningkatan kompetensi Frontliners terdiri dari program motivasi, pengetahuan, dan
ketrampilan dalam melayani. Program motivasi dilaksanakan dalam bentuk reward yang
terdiri dari kuis dan kontes setiap minggu, sedangkan update pengetahuan dilaksanakan
dalam bentuk reading discussion, video layanan, forum service dan sharing session. Untuk
meningkatkan keterampilan, Frontliners melaksanakan kegiatan roleplay dan realplay
secara rutin.
c. Program Monitoring
Untuk memastikan bahwa petugas front liners memberikan layanan yang prima, secara
periodik Service Quality Management (SQM) bersama petugas Service Quality Officer (SQO)
melakukan pengukuran ke lapangan dalam bentuk On Site Assurance (OSA) dan On Call
Assurance (OCA). Metode pengukuran yang digunakan adalah mystery shopping dan
mystery calling.
1%
99%
Pengaduan Nasabah Tahun 2018
Dalam Proses
Selesai
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
109 PT Bank Syariah Mandiri
Agar pelanggan tetap setia, Mandiri Syariah selalu berusaha memenuhi apa yang menjadi
harapan dan kebutuhan pelanggan, serta membuat pengembangan program loyalitas untuk
meningkatkan konsistensi melayani sebagai berikut:
1. Perbaikan bisnis proses
Perbaikan bisnis proses yang telah dilakukan adalah implementasi percepatan proses
pembukaan rekening melalui website untuk pengisian data nasabah, sehingga CS tidak
perlu mengisi data nasabah. Proses percepatan layanan ini juga didukung dengan
penggabungan sistem pembukaan rekening untuk pendaftaran kartu ATM dan Mobile
Banking.
2. Service benchmarking
Benchmark ke industri layanan dlakukan untuk memperoleh gambaran dalam (insight)
mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih
sasaran yang diinginkan. Benchmark dilakukan ke beberapa industri jasa seperti Bank BCA,
Bank Commowealth, Universal Studio Singapore, Saung Udjo, dll.
Manfaat yang diperoleh dari kegiatan benchmarking, yaitu perbaikan terus menerus untuk
mencapai kinerja yang lebih baik, meningkatkan pengetahuan terhadap kinerja produk dan
jasa, dan membantu dalam memfokuskan sumberdaya untuk mencapai target.
XXVI. PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2018
Perkara hukum yang dihadapi untuk periode tahun 2018 meliputi perkara perdata dan perkara
pidana terhadap Bank. BSM terus berupaya secara berkesinambungan untuk terus meminimalisir
risiko hukum bagi Bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan melaksanakan program
Legal Risk Awareness sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan kualitas
pemahaman aspek hukum bagi seluruh jajaran pegawai Bank. Berikut perkara hukum perdata dan
pidana yang dihadapi BSM selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses
hukum.
Perkara hukum yang dihadapi Bank tahun 2018
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap /Inkracht) 68 5
Dalam proses penyelesaian 194 25
Total 262 30
Upaya-upaya dalam memitigasi risiko hukum terkait intensitas jumlah perkara hukum:
1) Perbaikan ketentuan dan dokumentasi: Proses Pembiayaan, Pendanaan, Supporting, akad
dan Perjanjian Kerja Sama:
Melakukan review ketentuan
Melakukan perubahan SUP, SUPR, akad pembiayaan dan dokumen terkait.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
110 PT Bank Syariah Mandiri
melakukan Legal review terhadap perjanjian kerja sama baik dalam rangka penghimpunan
dana, pemberian fasilitas pembiayaan, maupun pengadaan barang dan jasa.
2) Peningkatan kompetensi Hukum Pegawai BSM:
Melalui rangkaian program Legal Awareness.
Penyelenggaraan Improvement Skill Training Legal Banking.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
111 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
XXVII. DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIEPERSAMAKAN DENGAN ITU
1. Kantor Akuntan Publik (KAP)
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 KAP Husni, Mucharam & Rasidi
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
2 KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
3 KAP Soejatna, Mulyana & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
4 KAP Jojo Sunarjo dan Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
5 KAP Abdul Aziz Fiby Ariza
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
6 KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
7 KAP Nugroho & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
8 PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Tbk.
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
9 KAP Drs. Sanusi dan Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
10 KAP Pieter, Uways & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
112 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
2. Sumber Daya Manusia
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
11 KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
12 KAP Dra. Suhartati & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
13 KAP Hananta Budianto & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
14 KAP Yanuar & Riza
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 Willis Towers Watson Mendapatkan data posisi imbal jasa BSM terhadap pasar (salary survey)
Reward Management
2 Dayamandiri Dharmakonsolindo Aktuaria Reward Management
3 Mandiri Inhealth Asuransi Kesehatan Pegawai BSM Reward Management
4 Mandiri DPLK Lembaga pengelola Iuran Pensiun Pegawai BSM Reward Management
5 NRA Melaksanakan program umroh khusus pegawai BSM Reward Management
6 Mercer Project Insentif Reward Management
7 GML Man Power Planning Man Power Planning & Review Business Process
8 LMUI Penyusunan Technical Compotency & Kurikulum Pembelajaran Organization Development & Learning Development
9 PT ASI Asia Pacific Assessment untuk pegawai Talent Management
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 113
113 PT Bank Syariah Mandiri
3. Kantor Jasa Penilai Publik
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
10 PT Atom Reka Daya Cipta Aplikasi SIP Mobile Talent Management
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 KJPP Bambang dan Ernasapta Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
2 KJJP Benedictus Darmapuspita & Rekan Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
3 KJPP Firman Azis dan Rekan Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
4 KJPP Iskandar dan Rekan Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
5 KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
6 KJPP Karmanto & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
7 KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
8 KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 114
114 PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
9 KJPP Rizki Djunaedi & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
10 KJPP Rengganis, Hamid & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
11 PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Tbk.,
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
12 KJPP Sukardi, Israr & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
13 KJPP Febriman Siregar & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
14 KJPP Yanuar Bey & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
15 KJPP Tri, Santi dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
16 KJPP Muhammad Taufik
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
17 KJPP Ruky Safrudin & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
115 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
18 KJPP Wahyono Adi & Rekan (WNR)
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
19 KJPP yusrizal, Henry, Rusli & rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
20 KJPP Amin Nirwan Alfiantori & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
21 KJPP Toto Suharto & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
22 KJPP Sudiono Awaludin & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
23 KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
24 KJPP Aditya Iskandar & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
25 KJPP Husni, Joediono dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
26 KJPP Syarif, Endang & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 116 PT Bank Syariah Mandiri
4. Asuransi
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
27 KJPP Aksa, Nelson & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
28 KJPP Munir, Wisnu, Heru & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG - Cabang Syariah
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
2 PT A.J. Central Asia Raya - Cabang Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
3 PT Asuransi Takaful Keluarga Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
4 PTAsuransi Sinarmas Jiwa Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
5 PT BNI LIFE INSURANCE SYARIAH Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
6 PT AVRIST ASSURANCE Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
7 PT AIA Financial Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
8 PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 - Unit Syariah
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
9 PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 117 PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
10 PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Tbk., Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
11 PT Tugu Pratama Indonesia - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
12 PT Asuransi Jasindo Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
13 PT Asuransi Tri Pakarta - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
14 PT Staco Mandiri - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
15 PT Asuransi Adira Dinamika - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
16 PT Asuransi Astra Buana - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
17 PT Asuransi Ramayana, Tbk - Cabang Syariah
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
18 PT Asuransi ASEI Indonesia - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
19 PT Asuransi Sinar Mas- Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
20 PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) - Unit Syariah
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
21 PT Asuransi Bangun Askrida - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
22 PT Asuransi Tri Pakarta - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
118 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
23 PT Asuransi Wahana Tata - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
24 PT Jasaraharja Putera Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
25 PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
26 PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
27 PT Asuransi Reliance Indonesia Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
28 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) - Divisi Syariah
Memberikan jasa berupa: menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya
Asuransi Jaminan
29 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Memberikan jasa berupa: menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya
Asuransi Jaminan
30 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Memberikan jasa berupa: menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya
Asuransi Jaminan
31 PT Jamkrida Jabar Memberikan jasa berupa: menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya
Asuransi Jaminan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
119 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
5. Balai Lelang
6. Konsultan/Vendor lainnya
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 PT. Balai Lelang Merah Putih Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
2 PT. Balai Lelang Otomas Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
3 PT. Balai Mandiri Prasarana (Baleman)
Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
4 PT. Central Asia Balai Lelang Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan
bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya Balai Lelang
5 PT. Duta Balai Lelang Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
6 PT. Power Asetindo Selaras (Power Auction)
Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
7 PT. Balenus Prima Nusantara Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
8 PT. Balai Lelang Casa Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 Amelia Catering Catering Jasa Lain
2 Batik Cempaka Seragam Garment
3 CV Bina Mandiri ATK Utilitas
4 CV Bintang Nirmala Catering Jasa Lain
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
120 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
5 CV Cipta Damai Mandiri Pelaksana Interior Design
Kontraktor
6 PT Adi Data Informatika Program/Aplikasi Jasa IT
7 PT AIMS Progress Program/Aplikasi Jasa IT
8 PT Akhdani Reka Solusi Program/Aplikasi Jasa IT
9 PT Alianz Teknologi Mandiri Konsultan IT Jasa IT
10 PT Amanah Karya Indonesia Program/Aplikasi Jasa IT
11 PT Amertha Cipta Ananta (The Kubik) Jasa Lain Jasa Lain
12 PT Anabatic Technologies Tbk Program/Aplikasi Jasa IT
13 PT Andalan Terampil Multisiss Maintenance IT Jasa IT
14 PT Andayasa Dwicipta Konsultan Pengawas Kontraktor
15 PT Anekasakti Wahana Prima Perlengkapan Lain nya Utilitas
16 PT Anjungan Karya Pratama
Pelaksana Interior Design Kontraktor
17 PT Digital Animasi Asia Jasa Aplikasi Training Utilitas
18 PT Digital Mind System Program/Aplikasi Jasa IT
19 PT Diva Sukses Gemilang Pelaksana Interior Design Jasa IT
20 PT Dwijaya Anugrah Sejati
Pelaksana Interior Design
Kontraktor
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 121 PT Bank Syariah Mandiri
7. Konsultan Hukum
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
21 PT Inti Marketing Komunika Program/Aplikasi Jasa IT
22 PT IP Network Solusindo Konsultan IT Jasa IT
23 PT Jakarta Teknologi Solusindo Konsultan IT Jasa IT
24 PT Jasuindo Tiga Perkasa Percetakan Percetakan
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 Mevrizal Law Office Pelaporan Membela kepentingan hukum BSM
2 Law Office Yopi & Partners Pelaporan Membela kepentingan hukum BSM
3 Redy Firdaus & Registered IP Attorney Pelaporan Membela kepentingan hukum BSM
4 Triawan Kustia & Partners Pelaporan Membela kepentingan hukum BSM
5 Carond Law Office Pelaporan Membela kepentingan hukum BSM
6 Triawan Kustia & Partners Menangani gugatan yang diajukan oleh nasabah BSM di Pengadilan Agama Banjarmasin
Membela kepentingan hukum BSM
7 James Purba & Partners Menangani gugatan yang diajukan oleh nasabah BSM di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Membela kepentingan hukum BSM
8 Carond Law Office Menangani gugatan yang diajukan oleh penjamin terhadap jaminan pembiayaan nasabah di BSM di Pengadilan Negeri Bekasi
Membela kepentingan hukum BSM
9 Sentot, SH & Associates Law Firm Menangani upaya hukum Kasasi Membela kepentingan hukum BSM
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 122 PT Bank Syariah Mandiri
8. Pialang Asuransi
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
10 Faisal Arbi & Rekan Kantor Hukum Menangani upaya hukum Kasasi terhadap gugatan yang diajukan oleh nasabah BSM
Membela kepentingan hukum BSM
11 Dewan Syam & Partners Menangani gugatan yang diajukan oleh salah satu pegawai BSM di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Membela kepentingan hukum BSM
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 PT. Fresnel Perdana Mandiri
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
2 PT. Estika Jasatama
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
3 PT. Insco Multi Pratama
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
4 PT. Caraka Mulia
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
5 PT. Adi Antara Asia
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
6 PT. Gelora Karya Jasatama Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai polis.
Pialang Asuransi
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 123 PT Bank Syariah Mandiri
9. Konsultan IT (Information Technology)
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
7 PT. Sarana Janesia Utama
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 Aims Progrez Pengembang Aplikasi Tools Service Desk dan SDLC Pengembang Aplikasi Tools Service Desk dan SDLC
2 PT. Anabatic Technologies System Implementasi Core Banking System Solusi implementasi Software (CBS)
3 PT. Anugrah Damai Pratama Solusi Pengadaan Verisign Secure Site Pro 128 bit Solusi Verisign Secure Site Pro 128 bit
4 APJII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
5 PT. Aplikanusa Lintasarta Provider Jaringan komunikasi Solusi jaringan komunikasi data
6 PT. Artacomindotama Provider Jaringan VSAT Solusi jaringan komunikasi data
7
Arthatech Selaras Provider Jaringan komunikasi Solusi jaringan komunikasi data
8 Axarva Media Teknologi Pengadaan Jasa SSL Solusi Jasa SSL
9 Bank Mandiri (Persero) Tbk Induk Perusahaan, Pemakaian Data Center bersama Induk Perusahaan, Pemakaian Data Center bersama
10 PT. Cipta Teknologi Indonesia, Penyediaan layanan hard disk/ storage Penyediaan layanan hard disk/ storage
11 PT. Deloitte Consulting Jasa Penyusunan ITSP BSM 2018-2022 Jasa Penyusunan ITSP BSM 2018-2022
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 124 PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
12 PT. Digital Mind System Layanan transaksi dan data Consumer loan Solusi software LOS
13 PT. Dymar Jaya Indonesia Pemeliharaan Host Security Module (HSM) Solusi maintenance HSM
14 PT. Emerio Indonesia Penyedia layanan CKPN Solusi layanan CKPN
15 PT. Firstwap Layanan SMS broadcast untuk smsbanking Solusi layanan SMS
16 Hexaon Business Mitrasindo Lokal Bisnis Partner dan implementor aplikasi Switching
Lokal Bisnis Partner dan implementor aplikasi Switching
17 PT. Huawei Tech Investment Penyedia Hardware CBS Penyedia Hardware CBS
18 PT. Indodev Niaga Internet Penyedia aplikasi Human Capital Management Penyedia aplikasi Human Capital Management
19 PT. Indonesia Comnets Plus Provider Jaringan komunikasi Solusi Jaringan komunikasi data
20 PT. Indonesia Sattelitte (Indosat) Tbk Provider jaringan komunikasi Solusi jaringan komunikasi data
21 CV. Indonetmedia Corporation Penyedia Jasa SSL Penyedia Jasa SSL
22 In Motion Inovasi Teknologi Penyedia Jasa SSL Penyedia Jasa SSL
23 IP Network Indonesia Penyedia aplikasi Chatbot Penyedia aplikasi Chatbot
24 PT. IT Pro Citra Indonesia Perangkat Backup Kantor Pusat QNAP Server Perangkat Backup Kantor Pusat QNAP Server
25 PT .Jakarta Teknologi Solusindo Penyedia Security system (Vulnerability assesment) Penyedia Security system (Vulnerability assesment)
26 Kairos Utama Indonesia Penyedia layanan aplikasi Cash Management System (CMS), WISE
Penyedia layanan aplikasi Cash Management System (CMS), WISE
27 PT .Kognitif Skema Indonesia Penyedia Jasa Maintenance Aplikasi FIM Penyedia Jasa Maintenance Aplikasi FIM
28 PT. Master Web Network Penyedia aplikasi iDEB Checking Penyedia aplikasi iDEB Checking
29 PT .Microsoft Indonesia Pengadaan Paket SSL A + Wildcard Pengadaan Paket SSL A + Wildcard
30 PT. Mitra Integrasi Informatika Penyedia plaftform CBS dan PC Solusi software/ platform Microsoft
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018
125 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
31 PT. Multipolar Technology.Tbk
Manajemen layanan aplikasi maintenance infrastruktur Microsoft; Penyedia Software dan jasa maintenance antivirus Trendmicro
Solusi hardware Server dan platform Microsoft
32 PT. Murni Solusindo Nusantara Hardware Supplier Solusi penyediaan perangkat komputer
33 PT. Netwave Multimedia System data capture kliring System data capture kliring
34 PT .Packet System Indonesia Sistem layanan transaksi micro finance Sistem layanan transaksi micro finance
35 Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi) Hardware Supplier Hardware Supplier
36 PT. Prodata Sistem Teknologi Penyedia aplikasi software Penyedia aplikasi software
37 PT .Qwards Company International Pengadaan Global Sign Organization Validated SSL KM Portal Pengadaan Globalsign Organization Validated SSL KM Portal
38 Rumah web Penyedia layanan Hosting web Domain Solusi penyedia layanan webhosting dan domain
39 Sigma Solusi Integrasi
Penyedia Software dan Database Software Server Switching
Penyedia Software dan Database Software Server Switching
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 126 PT Bank Syariah Mandiri
10. Notaris/PPAT
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
40 PT Simian Solutions Layanan transaksi reksadana Layanan transaksi reksadana
41 PT Systech Global Informasi Jasa vulnerability assesment dan penetration testing e-channel dan CBS
Solusi penyedia Jasa vulnerability assesment dan penetration testing e-channel dan CBS
42 PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Provider layanan komunikasi
Provider layanan komunikasi
43 PT XL Axiata, PT Penyedia layanan internet Solusi echannel XL payment
44 PT Temenos Singapore PTE LTD Penyedia sistem core banking system Solusi penyediaan software Core Banking System
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 Ali Gunawan, S.H.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan tanah
Notaris/PPAT
2 Nurdhani, S.H., Sp.N.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 127 PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
3 Nurhabibi, S.H., M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuat
Notaris/PPAT
4 Hikmah Apriani Rezeki, SH., SP1
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
5 Asnawati Khalid SH, MKn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
6 Erick Agustian SH Mkn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
7 Sunastitingsih, SH. MH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
8 Nurlaila Assagaf, SH Mkn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
9 Susiana Mastitha Sudian, SH., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 128 PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
10 Muaz Effendi, SH, M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
11 Hikmah Apriani Rezeki, SH., SP1
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
12 Asnawati Khalid SH, MKn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
13 Erick Agustian SH Mkn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
14 Sunastitingsih, SH. MH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pertahanan
Notaris/PPAT
15 Nurlaila Assagaf, SH Mkn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
16 Susiana Mastitha Sudian, SH., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 129 PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
18 Hikmah Apriani Rezeki, SH., SP1
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
19 Asnawati Khalid SH, MKn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
20 Erick Agustian SH Mkn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
21 Sunastitingsih, SH. MH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
22 Susanti SH MKn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
23 Eti Hernawati, SH, MKn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
24 Ni Wayan Widastri, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan akta, pertahanan
Notaris/PPAT
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 130 PT Bank Syariah Mandiri
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
25 I Gusti Kade Oka, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
26 Muhammad Tahir, S.H
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
27 Bustan, S.H, M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
28 Made Linggarasih, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
29 Nidya Harun, S.H
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
30 Suprihatnowo, S.H., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
31 Suyanto, S.H., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan pertanahan
Notaris/PPAT
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2018 131 PT Bank Syariah Mandiri
No
Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu
Tujuan Ruang Lingkup Kerja
32 Winarsih, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
�������������������������������������������������������� ���������� ���������������������(�������)������� ������������������������������ ����