pnbp

189
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1366 - 1 NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara 2 IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagian Pemerintah. 3 TUJUAN JABATAN : Tercapainya penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah secara optimal. 4 URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1 Menyusun konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.1 Menugaskan para Kepala Seksi untuk merumuskan konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.2 Meneliti konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.3 Membahas konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama instansi terkait. 4.1.4 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sesuai hasil pembahasan. 4.1.5 Meneliti dan mengoreksi konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi tersebut serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP. 4.2 Menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1 Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.2 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.3 Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP. 4.3 Menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1 Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Upload: duongnhu

Post on 27-Jun-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1366 -

1 NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik

Negara

2 IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagian Pemerintah.

3 TUJUAN JABATAN : Tercapainya penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah secara optimal.

4 URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1 Menyusun konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.1 Menugaskan para Kepala Seksi untuk merumuskan konsep

perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.1.2 Meneliti konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.1.3 Membahas konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama instansi terkait.

4.1.4 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sesuai hasil pembahasan.

4.1.5 Meneliti dan mengoreksi konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi tersebut serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

4.2 Menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1 Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.3 Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

4.3 Menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1 Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 2: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1367 -

4.3.2 Menugaskan kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dan

menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.3 Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.4 Menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada bagian Pemerintah. 4.4.1 Menugaskan kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dan

menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2 Meneliti dan mengoreksi konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.5 Menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.1 Mempelajari permohonan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.2 Menugaskan kepada para Kepala Seksi untuk menyiapkan konsep

usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.5.3 Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.6 Menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep permintaan

pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2 Meneliti dan mengoreksi konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.7 Melaksanakan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.7.1 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menatausahakan, verifikasi data

dan menyusun konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.7.2 Meneliti, menganalisis, dan mengoreksi laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

Page 3: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1368 -

4.8 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.8.1 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dalam

rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.8.2 Mempelajari dan mengevaluasi bahan dan data tersebut. 4.8.3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.8.4 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep laporan hasil

monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.8.5 Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.9 Menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya yang menyangkut bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.1 Memberikan pengarahan kepada para Kepala Seksi dalam menyusun

konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya yang menyangkut bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.9.2 Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10 Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 4.10.1 Mempelajari permintaan tanggapan dan pendapat mengenai

permasalahan yang terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.10.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyiapkan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud.

4.10.3 Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.11 Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.11.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu

dan tahun berjalan. 4.11.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk

menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

Page 4: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1369 -

4.11.3 Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,

PK, RKA-K/L, dan LAKIP bersama para Kepala Seksi. 4.11.4 Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan

Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasill pembahasan.

4.11.5 Meneliti dan mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP serta menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Kepala Subdrektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

4.12 Menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1 Mempelajari disposisi Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk

memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.12.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya

memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.12.3 Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi dan

menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.12.4 Meneliti dan mengoreksi bahan masukan sebagai tindak lanjut atas

LHP tersebut dan menyampaikan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5 BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Disposisi Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5.2 Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 5.3 Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN. 5.4 Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5.5 Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan.

5.6 Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah.

5.7 Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada yang bersangkutan.

5.8 Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah.

5.9 Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10 LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.11 Konsep surat/nota dinas.

Page 5: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1370 -

6 ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1 Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2 Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7 HASIL KERJA : 7.1 Konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2 Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN

bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 7.3 Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba BUMN bagian

Pemerintah. 7.4 Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba BUMN bagian

Pemerintah. 7.5 Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.6 Konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan

keterlambatan dan penundaan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 7.7 Laporan di bidang PNBP dari laba BUMN 7.8 Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 7.9 Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya. 7.10 Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan

bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 7.11 Konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, LAKIP Direktorat

Penerimaan Negara Bukan Pajak. 7.12 Bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat.

8 WEWENANG : 8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Penerimaan Negara

Bukan Pajak. 8.2 Memaraf/menandatangani surat dan laporan. 8.3 Menetapkan konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.4 Menetapkan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

8.5 Menetapkan konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

8.6 Menetapkan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.7 Menetapkan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

8.8 Menetapkan konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan dan penundaan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

Page 6: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1371 -

8.9 Menetapkan laporan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 8.10 Menetapkan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 8.11 Menetapkan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya. 8.12 Menetapkan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait

dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 8.13 Menetapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, LAKIP

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 8.14 Menetapkan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.15 Meminta/mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan bidang

tugas Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

9 TANGGUNG JAWAB : 9.1 Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Atas kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. 9.3 Atas kebenaran konsep perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.4 Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

9.5 Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

9.6 Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.7 Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

9.8 Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan dan penundaan pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

9.9 Atas kebenaran laporan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 9.10 Atas kebenaran konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah. 9.11 Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya. 9.12 Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang

terkait dengan bidang tugas Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 9.13 Atas kebenaran konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L,

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 9.14 Atas kebenaran bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.15 Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

10 DIMENSI JABATAN : 10.1 Dimensi Keuangan

Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

Page 7: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1372 -

- Badan Usaha Milik Negara sebanyak 161 BUMN (termasuk BUMN

minoritas). - Target penerimaan PNBP dari laba BUMN pada RAPBN 2008 adalah

sebesar Rp 31,244 triliun. 10.2 Dimensi Non Keuangan

- Jumlah bawahan langsung : 3 orang - Total staff yang ada : 9 orang

11 HUBUNGAN KERJA : 11.1 Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal mempelajari disposisi,

pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.2 Para Kepala Subdirektorat lain di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11.3 Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal pelaksanaan tugas.

11.4 Direktorat-direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.

11.5 Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12 MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

13 RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : tidak ada − Risiko Mental : tidak ada

14 SYARAT JABATAN : 14.1 Pangkat/golongan : Pembina / IV a 14.2 Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3 Diklat/ Kursus : Diklatpim Tk. III 14.4 Syarat Lainnya :

− Visioning (2) − In-Depth Prob Solv & Analysis (3) − Business Acumen (2) − Planning and Organizing (3) − Driving for Results (2) − Quality Focus (3) − Continuous Improvement (3) − Stakeholder Focus (2) − Integrity (3) − Teamwork and Collaboration (2)

Page 8: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1373 -

− Managing Others (3) − Relationship Management (2) − Meeting Leadership (3)

15 KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI :

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kasubdit Penerimaan Panas

Bumi dan Hilir Migas

Kasubdit Penerimaan Non

Kementerian

Kasubdit Penerimaan

Kementerian dan SDA Non Migas

Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik

Negara

Kasubdit Data dan

Dukungan Teknis PNBP

Kasubdit Penerimaan

Minyak Bumi dan Gas Alam

Kepala Seksi Penerimaan

BUMN I

Kepala Seksi Penerimaan

BUMN II

Kepala Seksi Verifikasi

Page 9: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1374 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN I 2. IKHTISAR JABATAN :

Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina.

3. TUJUAN JABATAN : Tercapainya PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menyusun konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Mempelajari data dan meneliti konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.1.3. Membahas konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut bersama Direktur, para Kasubdit, para Kasi di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN dan unit/instansi terkait.

4.1.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut sesuai hasil pembahasan.

4.1.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

4.2. Menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 10: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1375 -

4.2.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan melakukan

perhitungan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.2.3. Membahas konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Direktur, para Kasubdit, Kepala Seksi Verifikasi dan unit/instansi terkait.

4.2.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sesuai hasil pembahasan.

4.2.5. Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara, setelah berkoordinasi dengan Kepala seksi Verifikasi.

4.3. Menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina

4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.4. Menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 11: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1376 -

4.4.2. Meneliti dan mengoreksi konsep pengenaan denda atas keterlambatan

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.5. Menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina . 4.5.1. Mempelajari permohonan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

4.6. Menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan,

jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP, terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Meneliti dan mengoreksi konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyiapkan

bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 12: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1377 -

4.7.2. Mempelajari data dan bahan dalam ramngka monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.3. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dan unit/instansi terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.5. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.8. Menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan Instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina.

4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.9. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai

penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 13: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1378 -

4.9.1. Mempelajari permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan

mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud.

4.9.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan tersebut serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Verifikasi.

4.10. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana

Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu

dan tahun berjalan. 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan

konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.10.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP bersama Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dan para Kepala Seksi.

4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.10.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasil pembahasan.

4.10.6. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.11. Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik

Negara untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP. 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut

atas LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.3. Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 14: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1379 -

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi,

pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum, Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN I.

5.5. Data kewajiban Laba BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.11. Konsep surat/nota dinas

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 15: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1380 -

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

8.2. Memaraf/menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria

pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.4. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.5. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.6. Mengajukan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.7. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.8. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, telekomunikasi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.9. Mengajukan usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 16: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1381 -

8.10. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.11. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.13. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.14. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. 9.3. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman

dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.4. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.5. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina

9.7. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.8. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.9. Atas kebenaran konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 17: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1382 -

9.10. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.11. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.13. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

9.14. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

10. DIMENSI JABATAN :

10.1. Dimensi Keuangan

Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

- Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebanyak 85 BUMN (termasuk BUMN minoritas)

- Target penerimaan PNBP dari laba BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina pada APBN-P 2008 adalah sebesar Rp 24.145 Milyar.

10.2. Dimensi Non Keuangan - Jumlah bawahan langsung : 2 orang - Total staff yang ada : 2 orang

11. HUBUNGAN KERJA :

11.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.2. Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat Eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para pelaksana pada Seksi Penerimaan Laba BUMN I.

Page 18: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1383 -

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

13. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

14. SYARAT JABATAN :

14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya :

− In-Depth Prob Solv & Analysis (2) − Planning and Organizing (1) − Continuous Improvement (2) − Policies, Processes & Procedures (2) − Stakeholder Service (2) − Integrity (2) − Teamwork and Collaboration (2) − Written Communication (2)

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Kasubdit Penerimaan Laba Badan

Usaha Milik Negara

Kepala Seksi Penerimaan Laba

BUMN I

Kepala Seksi Penerimaan

Laba BUMN II

Kepala Seksi Verifikasi

Perumus

Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I

Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II

Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I

Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II

Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I

Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II

Page 19: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1384 -

1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mengidentifikasi permasalahan bahan perumusan norma, standar,

kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Membahas hasil identifikasi bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum+66 dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan rencana dan realisasi penerimaan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 20: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1385 -

4.2.2. Membahas hasil identifikasi bahan penyusunan rencana dan realisasi

4.2.3. k.

4.2.4. konsep telaahan bahan penyusunan

4.3. Membantu

ohonan penetapan jatuh tempo

4.3.2. pan jatuh tempo

4.3.3. han Telaahan Tk.

4.3.4. jatuh

4.4. emba laahan pengenaan denda atas

4.4.2. as keterlambatan

penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan TI) bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyampaikan rancanganrencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

menyiapkan konsep telaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan perm

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas hasil identifikasi permohonan penetapembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah BaI) permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyampaikan rancangan konsep telaahan usulan penetapan tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

ntu menyiapkan konsep teMketerlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan pengenaan denda atas keterlambatan

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas hasil identifikasi pengenaan denda atpembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 21: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1386 -

4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5. Membantu menyiapkan konsep usulan penyelesaian tunggakan

kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.2. Membahas hasil identifikasi penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.3. Membahas konsep usulan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN

sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor

jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Membahas hasil identifikasi permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 22: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1387 -

4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.2. Membahas hasil identifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep

jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR

dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Membahas hasil identifikasi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 23: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1388 -

4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep

tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep tanggapan dan pendapat atas

permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.2. Membahas hasil identifikasi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan Renstra,

Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak

lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Page 24: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1389 -

4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 25: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1390 -

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba

BUMN I. 8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria,

pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 26: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1391 -

8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 27: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1392 -

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Perumus di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III /c - IVa 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan

Page 28: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1393 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2. Melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 29: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1394 -

4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3. Melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4. Melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 30: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1395 -

kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5. PNBP djasa keperusa4.5.1.

n tunggakan kewajiban PNBP dari laba

4.5.3. kewajiban PNBP

ala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6. keuangperusaketerlamNegara bagian Pemerintah.

embayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian

4.6.4.

la Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.4. Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan

Melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban ari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor uangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, haan umum dan Pertamina. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.2. Menelaah usulan penyelesaiaBadan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakandari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kep

Melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa an, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, haan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan

batan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik

4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pPemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepa

Page 31: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1396 -

4.7. Melaku

bidangpada sstrateg4.7.1. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada

ntah pada

4.7.3. Pemerintah pada

4.7.4. asi pelaksanaan

4.8. Melaku

pertanyBadan jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

4.8.3. konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

4.8.4. onsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan

kan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah ektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri is, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mempelajari monitoring dan

sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.2. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerisektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evalukebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

kan penelaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas aan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan,

Mempelajari konsep instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Menelaah konseplainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun kinstansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 32: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1397 -

4.9. pendapMilik Nkonstrudan Pe4.9.1. onsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan

mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian

an laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada

4.9.3.

keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri

4.9.4. ik Negara bagian

4.10. Rencan(PK), RLaporaPenerim4.10.1. jari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

N I.

ara Bukan Pajak

4.11.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat penga

4.11.2.

ba BUMN I.

syarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan at atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha egara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa ksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum

rtamina. Mempelajari k

Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.2. Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimasektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasastrategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha MilPemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), a Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja encana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan

n Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat aan Negara Bukan Pajak.

Mempela

4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUM

4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negbersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

Melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas wasan fungsional dan

pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan la

4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan ma

Page 33: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1398 -

5. BAHA5.1. Pengara5.2.

Negarapertamb erusahaan umum dan Pertamina.

5.3. dan Rea

5.4. Surat-su i, tamina dan

enerimaan laba

5.5. ra

5.6. Negara Bukan Pajak, tata cara

5.7. , jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi,

5.8. bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi,

5.9. 5.10. aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. A 6.1.

6.2.

si

energi, perusahaan umum dan

7.4. rlambatan pembayaran laba Badan Usaha

7.5. Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa

N YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : han/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, angan, industri strategis, energi, p

Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, lisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. rat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruks

pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Perinstansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi PBUMN I. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian NegaBUMN. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuanganperusahaan umum dan Pertamina. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. LHP dari

LAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisadan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di

bidang pnbp dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa onstruksi, pertambangan, industri strategis, k

Pertamina. 7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Konsep pengenaan denda atas keteMilik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milikkonstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 34: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1399 -

ba

7.7.

umum dan Pertamina.

rtambangan, industri strategis, energi,

7.10.

Instansi

7.11.

8. 8.1.

8.2. ndar, kriteria,

struksi, pertambangan, tegis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.4.

haan umum dan

8.5.

8.6.

8.7.

oleh BPKP terkait dengan keterlambatan

8.8. euangan, jasa konstruksi, pertambangan,

industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laBadan Usaha Milik Negara bagian pemerintah. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, peperusahaan umum dan Pertamina. Konsep bahan masukan rencana strategik, rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) direktorat penerimaan negara bukan pajak. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

WEWENANG : Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, stapedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konindustri stra

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusaPertamina. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa k

Page 35: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1400 -

8.10. usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan

8.13.

9. TANG

9.3. ran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi,

umum dan Pertamina.

k Negara bagian Pemerintah.

9.9. dan instansi-instansi

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

GUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenalaba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa perusahaan umum dan Pertamina.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Mili

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 36: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1401 -

bangan, industri strategis,

9.13.

10. 10.1. enerima tugas,

10.2.

NGAN JABATAN : n Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi,

tidbe

fu dangan terkait dan perkembangan teknologi, optimal sesuai dengan ketentuan yang

12. RISI− −

13. SYA

13.113.2

: : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

ba BUMN

- Menguasai analisa laporan keuangan.

9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertamenergi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

HUBUNGAN KERJA :

Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal mpengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTA- Masih terdapat Bada

pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang ak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang rlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan ngsi, peraturan perundang-un

sehingga dapat dihasilkan output yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

KO JABATAN : Risiko Fisik : Tidak Ada Risiko Me ntal : Tidak Ada

RAT JABATAN : . Pangkat/Golongan : III /b – III/d . Pendidikan Formal : Strata 1

13.3. Kursus/Diklat 13.4. Syarat lainnya

sektor la

Page 37: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1402 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN.

4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 38: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1403 -

4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.2.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3. Membantu melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.4. Membantu melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 39: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1404 -

n kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.5. MembatunggaPemeriindustr4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban

BP dari laba

4.5.3. kewajiban PNBP

ala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6. ajasa keperusaketerlamNegara bagian Pemerintah.

embayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian

4.6.4.

la Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4.4. Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaika

ntu melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian kan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian ntah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, i strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.2. Menelaah usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBadan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakandari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kep

Memb ntu melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor uangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, haan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan

batan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik

4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pPemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepa

Page 40: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1405 -

4.7. Memba

kebijakPemeriindustr4.7.1. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada

erintah pada

4.7.3. Pemerintah pada

4.7.4. asi pelaksanaan

4.8. Memba

jawabapenerimsektor energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

yaan DPR dan instansi-instansi

4.8.3. konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

4.8.4. onsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan

ntu melakukan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan an di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian ntah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, i strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mempelajari monitoring dan

sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.2. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemsektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evalukebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

ntu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep n atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai aan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada

jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis,

Mempelajari konsep instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanlainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun kinstansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 41: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1406 -

4.9. tanggaBadan jasa koumum 4.9.1. onsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan

mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada

4.9.3.

keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri

4.9.4. ik Negara bagian

4.10.

rPeneta(RKA-KDirekto4.10.1.

ara Bukan Pajak

4.11.

atas L

4.11.2. akat.

syarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep pan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, nstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan

dan Pertamina. Mempelajari k

Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.2. Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan labasektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasastrategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha MilPemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renst a), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT),

pan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga /L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) rat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negbersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Membantu melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut aporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyar

4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan ma

Page 42: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1407 -

5. BAHAN YANG N :

5.1. 5.2. Data re

Negara or jasa keuangan, jasa konstruksi,

5.3. Risalahdan Rea

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, tamina dan

enerimaan laba

5.5. ra

5.6. Negara Bukan Pajak, tata cara

5.7. , jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi,

5.8. bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi,

5.9. 5.10. aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT

6.1.

6.2.

si

ba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada

an Pertamina.

h pada sektor jasa keuangan, jasa onstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan

7.4. rlambatan pembayaran laba Badan Usaha

7.5. Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa

DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAPengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

ncana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik bagian Pemerintah pada sekt

pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, lisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Perinstansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi PBUMN I. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian NegaBUMN. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuanganperusahaan umum dan Pertamina. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. LHP dari

YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisadan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di

bidang pnbp dari lasektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum d

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian PemerintakPertamina.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Konsep pengenaan denda atas keteMilik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milikkonstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 43: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1408 -

ba

7.7.

umum dan Pertamina.

rtambangan, industri strategis, energi,

7.10.

Instansi

7.11.

8.

8.1.

8.2. dar, kriteria,

struksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

n usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi,

8.4.

haan umum dan

8.5.

rtambangan, industri strategis, energi,

8.6.

jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi,

8.7.

oleh BPKP terkait dengan keterlambatan

8.8. euangan, jasa konstruksi, pertambangan,

industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laBadan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, peperusahaan umum dan Pertamina. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

WEWENANG : Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, stanpedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa kon

8.3. Mengajukadari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuanganperusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusaPertamina. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, peperusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa k

Page 44: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1409 -

8.10. usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan

ukan Pajak.

8.13. pada sektor jasa keuangan, jasa

9. TANG

9.3. Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa

konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi,

umum dan Pertamina.

k Negara bagian Pemerintah.

9.9. dan instansi-instansi

9.10. ermasalahan

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Mengajukan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara B

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

GUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha keuangan, jasa perusahaan umum dan Pertamina.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Mili

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas pmengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 45: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1410 -

ukan Pajak.

9.13. tah pada sektor jasa keuangan, jasa

10. HUBU

11. MASA NTANGAN JABATAN :

n Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi,

be

sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang gku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. ISI- -

13. A13.113.2

: - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari tor laba BUMN nguasai analisa laporan keuangan

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara B

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerinkonstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

NGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas.

LAH DAN TA- Masih terdapat Bada

pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang

rlaku. - Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan

fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi,

berlaku, bebas dari pengaruh para peman R KO JABATAN :

Risiko Fisik : Tidak Ada Risiko Mental : Tidak Ada

SY RAT JABATAN :

. Pangkat/Golongan : III /a – III/c

. Pendidikan Formal : Strata 1 : 13.3. Kursus/Diklat

13.4. Syarat lainnya sek - Me

Page 46: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1411 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN.

4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 47: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1412 -

4.2.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penetapan jatuh

tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan denda atas

keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penyelesaian

tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.2. Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 48: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1413 -

4.5.3. Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan pemeriksaan

BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa

keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun

konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 49: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1414 -

4.8.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun

konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan

pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara`.

4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.11. Melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 50: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1415 -

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 51: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1416 -

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 52: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1417 -

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.10. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

Page 53: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1418 -

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan

Page 54: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1419 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi

Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 55: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1420 -

4.2.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan

penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan

denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan

penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 56: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1421 -

4.5.2. Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.3. Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan

pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa

keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 57: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1422 -

4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas

pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan

pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 58: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1423 -

4.11. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut

atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 59: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1424 -

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara .

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 60: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1425 -

8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 61: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1426 -

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN - Menguasai analisa laporan keuangan

Page 62: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1427 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 63: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1428 -

4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 64: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1429 -

4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 65: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1430 -

4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.11. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

bahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN I.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Page 66: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1431 -

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dari BUMN bagian Pemerintah.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 67: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1432 -

7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba

BUMN.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas,

pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : DI 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN

Page 68: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1433 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara I

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

Page 69: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1434 -

4.3. Membantu membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 70: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1435 -

4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 71: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1436 -

4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Page 72: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1437 -

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina.

Page 73: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1438 -

7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I.

8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba

BUMN.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal menerima tugas,

pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN I dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan Pertamina yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : DI 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN

Page 74: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1439 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II 2. IKHTISAR JABATAN :

Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

3. TUJUAN JABATAN : Tercapainya PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menyusun konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Mempelajari data dan meneliti konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.1.3. Membahas konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut bersama Direktur, para Kasubdit, para Kasi di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN dan unit/instansi terkait.

4.1.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut sesuai hasil pembahasan.

4.1.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan tersebut serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

4.2. Menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan melakukan perhitungan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 75: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1440 -

4.2.3. Membahas konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Direktur, para Kasubdit, Kepala Seksi Verifikasi dan unit/instansi terkait.

4.2.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sesuai hasil pembahasan.

4.2.5. Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bagian Pemerintah. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi

4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.4. Menyusun konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bagian Pemerintah. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Meneliti dan mengoreksi konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

Page 76: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1441 -

4.5. Menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.5.1. Mempelajari permohonan penyelesaian tunggakan kewajiban pnbp dari

laba badan usaha milik negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.3. Meneliti dan mengoreksi konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.6. Menyusun konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik,

pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Meneliti dan mengoreksi konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyiapkan

bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Mempelajari data dan konsep bahan tersebut; 4.7.3. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dan unit/instansi terkait dalam

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 77: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1442 -

4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.5. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.8. Menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun

konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Berkoordinasi dengan seksi verifikasi dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan Instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina.

4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.9. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai

penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mempelajari permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan

mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dan menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud.

4.9.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan tersebut serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

Page 78: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1443 -

4.10. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu

dan tahun berjalan. 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan

konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.10.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP bersama Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dan para Kepala Seksi.

4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.10.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasil pembahasan.

4.10.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.11. Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik

Negara untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP. 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP. 4.11.3. Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dan

menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.3. Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi serta instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5.5. Data kewajiban Laba BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah.

Page 79: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1444 -

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.11. Konsep surat/nota dinas

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 80: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1445 -

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

8.2. Memaraf/menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan

di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.4. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.5. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.6. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.7. Mengajukan usulan Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.8. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.9. Mengajukan usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.10. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.11. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 81: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1446 -

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.13. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.14. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. 9.3. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.4. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.5. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.6. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.7. Atas kebenaran Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.8. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.9. Atas kebenaran konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.10. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.11. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 82: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1447 -

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.13. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

9.14. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

10. DIMENSI JABATAN :

10.1. Dimensi Keuangan

Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

- Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebanyak 76 BUMN (termasuk BUMN minoritas)

- Target penerimaan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi pada APBNP 2008 adalah sebesar Rp 7.099 miliar.

10.2. Dimensi Non Keuangan - Jumlah bawahan langsung : 2 orang - Total staff yang ada : 2 orang

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal menerima tugas,

pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.2. Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat Eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para pelaksana pada Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

Page 83: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1448 -

13. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya :

− In-Depth Prob Solv & Analysis (2) − Planning and Organizing (1) − Continuous Improvement (2) − Policies, Processes & Procedures (2) − Stakeholder Service (2) − Integrity (2) − Teamwork and Collaboration (2) − Written Communication (2)

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Kasubdit Penerimaan Laba Badan

Usaha Milik Negara

Kepala Seksi Penerimaan

Laba BUMN I

Kepala Seksi Penerimaan

Laba BUMN II

Kepala Seksi Verifikasi

Perumus

Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I

Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II

Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I

Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II

Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I

Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II

Page 84: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1449 -

1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mengidentifikasi permasalahan bahan perumusan norma, standar,

kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Membahas hasil identifikasi bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan

realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan rencana dan realisasi penerimaan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 85: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1450 -

4.2.2. Membahas hasil identifikasi bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan usulan penetapan jatuh tempo

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan permohonan penetapan jatuh tempo

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.2. Membahas hasil identifikasi permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan pengenaan denda atas

keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan pengenaan denda atas keterlambatan

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Membahas hasil identifikasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 86: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1451 -

4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.5. Membantu menyiapkan konsep usulan penyelesaian tunggakan

kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Membahas hasil identifikasi penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.3. Membahas konsep usulan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN

sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor

logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Membahas hasil identifikasi permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 87: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1452 -

4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Membahas hasil identifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep

jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR

dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Membahas hasil identifikasi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 88: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1453 -

4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep

tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan konsep tanggapan dan pendapat atas

permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.2. Membahas hasil identifikasi konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan Renstra,

Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak

lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan penyusunan bahan masukan sebagai

tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Page 89: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1454 -

4.11.2. Membahas hasil identifikasi bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 90: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1455 -

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 91: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1456 -

8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 92: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1457 -

9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Perumus di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III /c - IVa 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah.

- Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 93: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1458 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.2. Melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 94: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1459 -

4.2.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3. Melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4. Melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4.4. Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 95: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1460 -

4.5. Melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Menelaah usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.3. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6. Melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik,

pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata,

agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.6.4. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7. Melakukan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 96: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1461 -

4.7.1. Mempelajari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.3. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7.4. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8. Melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas

pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mempelajari konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9. Melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan

pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mempelajari konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan

mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 97: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1462 -

4.9.2. Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.3. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9.4. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.10. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK,

RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11. Melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 98: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1463 -

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di

bidang pnbp dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 99: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1464 -

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.10. Konsep bahan masukan rencana strategik, rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) direktorat penerimaan negara bukan pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.7. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.8. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.9. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.10. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.11. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 100: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1465 -

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.13. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.14. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

Page 101: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1466 -

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III /b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah.

- Menguasai analisa laporan keuangan

Page 102: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1467 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Menelaah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.3. Membahas bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN.

4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 103: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1468 -

4.2.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3. Membantu melakukan penelaahan usulan penetapan jatuh tempo

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.2. Menelaah permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.3. Membahas permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.3.4. Menyusun konsep telaahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.4. Membantu melakukan penelaahan pengenaan denda atas keterlambatan

pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Menelaah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.3. Membahas pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 104: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1469 -

4.4.4. Menyusun konsep telaahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.5. Membantu melakukan penelaahan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Menelaah usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.3. Membahas konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.5.4. Menyusun konsep telaahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6. Membantu melakukan penelaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor

logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata,

agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Menelaah permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.6.4. Menyusun konsep telaahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 105: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1470 -

4.7. Membantu melakukan penelaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mempelajari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Menelaah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.3. Membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7.4. Menyusun konsep telaahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep

jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mempelajari konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka menyusun konsep

tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 106: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1471 -

4.9.1. Mempelajari konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.2. Menelaah konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.3. Membahas konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9.4. Menyusun konsep telaahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK,

RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut

atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Menelaah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Membahas bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 107: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1472 -

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di

bidang pnbp dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 108: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1473 -

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 109: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1474 -

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

Page 110: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1475 -

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III /a – III/c 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 111: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1476 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria,

pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN.

4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

Page 112: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1477 -

4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan denda atas

keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba

Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penyelesaian

tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.3. Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

Page 113: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1478 -

4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik,

pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun

konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas

pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 114: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1479 -

4.8.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun

konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan

pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara`.

4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11. Melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5. B N YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : AHA

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

Page 115: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1480 -

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 116: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1481 -

8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.6. Mengajukan usulan konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 117: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1482 -

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.10. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 118: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1483 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi

Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Mempelajari bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Meneliti bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.3. Mengolah bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

Page 119: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1484 -

4.2.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan

penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Mempelajari data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.2. Meneliti data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.3. Mengolah/mentabulasi data permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengenaan

denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Mempelajari data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Meneliti data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.3. Mengolah/mentabulasi data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Mempelajari permasalahan usulan penyelesaian tunggakan kewajiban

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Meneliti data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 120: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1485 -

4.5.3. Mengolah dan mentabulasi data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data permintaan

pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.6.1. Mempelajari data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik,

pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Meneliti data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.3. Mengolah/mentabulasi data permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Mempelajari data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Meneliti data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.3. Mengolah/mentabulasi data monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 121: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1486 -

4.8.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Mempelajari data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan

pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.2. Meneliti data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.9.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut

atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Page 122: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1487 -

4.11.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.4. Konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 123: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1488 -

7.5. Konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.8. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara .

7.9. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.10. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

8.2. Mengajukan usulan konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.3. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.4. Mengajukan usulan konsep penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.5. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.6. Mengajukan usulan konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.7. Mengajukan usulan konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.8. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 124: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1489 -

8.9. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.10. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

8.11. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.12. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

8.13. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep bahan perumusan norma, pedoman dan peraturan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.3. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.4. Atas kebenaran konsep usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.5. Atas kebenaran konsep pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.6. Atas kebenaran konsep usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.7. Atas kebenaran konsep permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.8. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.9. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

9.10. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 125: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1490 -

9.11. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.12. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

9.13. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II /d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 126: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1491 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 127: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1492 -

4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan laba BUMN II.

4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 128: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1493 -

4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 129: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1494 -

4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

bahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dari BUMN bagian Pemerintah.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Page 130: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1495 -

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN.

Page 131: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1496 -

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba

BUMN.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas,

pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik : Tidak Ada

− Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : DI 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah.

Page 132: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1497 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

Page 133: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1498 -

4.3. Membantu membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 134: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1499 -

4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

Page 135: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1500 -

4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN, dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang tugas Seksi Penerimaan laba BUMN.

5.5. Data kewajiban laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Page 136: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1501 -

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan perumusan norma, pedoman dan

peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.5. Bahan atau data usulan penyelesaian tunggakan kewajiban PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.6. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.7. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.8. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.9. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.11. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II.

8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba BUMN.

9. TANGGUNG JAWAB :

Page 137: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1502 -

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba

BUMN.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Penerimaan laba BUMN II dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : DI 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah.

Page 138: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1503 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Verifikasi

2. IKHTISAR JABATAN :

Melakukan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Mengkoordinasi penyusunan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba BUMN bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dari seksi teknis dan unit/instansi terkait serta menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah

4.1.3. Membahas konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah bersama Direktur, Kasubdit, Kepala Seksi Teknis dan unit/instansi terkait.

4.1.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sesuai hasil pembahasan.

4.1.5. Meneliti dan mengoreksi konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba BUMN bagian Pemerintah sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.2. Melaksanakan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penatausahaan, verifikasi

data dan menyusun konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.2.2. Meneliti, menganalisis, dan mengoreksi konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Teknis.

Page 139: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1504 -

4.3. Mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dari Seksi Teknis dan menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Mempelajari data dan konsep bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.3. Berkoordinasi dengan seksi teknis dan unit/instansi terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.5. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penyusunan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.4. Mengkoordinasi penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan

instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data dari seksi teknis dan unit/instansi terkait serta menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2. Berkoordinasi dengan seksi teknis terkait dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah serta menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

Page 140: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1505 -

4.5. Mengkoordinasi penyusunan konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.5.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.

4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dari Seksi Teknis dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.5.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP bersama Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dan para Kepala Seksi.

4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP.

4.5.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP sesuai hasil pembahasan.

4.5.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

4.6. Mengkoordinasi penyusunan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut

atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik

Negara untuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP.

4.6.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP.

4.6.3. Berkoordinasi dengan seksi teknis terkait dalam menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.4. Menyusun konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Disposisi Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

5.3. Risalah RUPS dan Laporan Keuangan BUMN.

5.4. Surat-surat masuk dari BUMN yang terkait dengan bidang tugas Seksi Verifikasi.

Page 141: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1506 -

5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN, nota kredit Bank Indonesia dari Ditjen Perbendaharaan.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN bagian Pemerintah.

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.

5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

5.11. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara.

7.2. Konsep laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.3. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah pada.

7.4. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara.

8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara.

Page 142: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1507 -

8.3. Mengajukan usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara.

8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8.7. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan.

9.2. Atas kebenaran usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.3. Atas kebenaran usulan konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.4. Atas kebenaran usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5. Atas kebenaran usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.6. Atas kebenaran usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9.7. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah..

10. DIMENSI JABATAN :

10.1. Dimensi Keuangan

Dalam melaksanakan tugas di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah, dimensi jabatan pada tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

- Badan Usaha Milik Negara sebanyak 161 BUMN (termasuk BUMN minoritas)

- Target penerimaan PNBP dari laba BUMN dalam APBNP 2008 sebesar Rp 31,244 Triliun

Page 143: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1508 -

10.2. Dimensi Non Keuangan

- Jumlah bawahan langsung : 2 orang

- Total staff yang ada : 2 orang

11. HUBUNGAN KERJA :

11.1. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.2. Kasubdit Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas.

11.4. Pejabat Eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas.

11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal pelaksanaan tugas.

11.6. Para pelaksana pada Seksi Verifikasi.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, agar dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

13. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya :

− In-Depth Prob Solv & Analysis (2) − Planning and Organizing (1) − Quality Focus (1) − Continuous Improvement (2) − Policies, Processes & Procedures (2) − Stakeholder Service (2) − Integrity (2) − Teamwork and Collaboration (2) − Written Communication (2)

Page 144: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1509 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Kasubdit Penerimaan Laba Badan

Usaha Milik Negara

Kepala Seksi Penerimaan

Laba BUMN I

Kepala Seksi Penerimaan

Laba BUMN II

Kepala Seksi Verifikasi

Perumus

Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I

Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II

Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I

Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II

Verifikator Tingkat I

Verifikator Tingkat II

Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I

Penata Usaha Tingkat I

Penata Usaha Tingkat II

Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II

Page 145: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1510 -

1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan rencana dan realisasi

penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan data/ bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) data/ bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan mengenai penatausahaan,

verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan penatausahaan, verifikasi dan

menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.2.2. Membahas hasil identifikasi penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Page 146: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1511 -

4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Membahas hasil identifikasi mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi

4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR

dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan konsep jawaban atas

pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2. Membahas hasil identifikasi konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana

Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan dalam rangka

penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.5.2. Membahas hasil identifikasi dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Page 147: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1512 -

4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan dan data/ bahan dalam rangka

menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.2. Membahas hasil identifikasi dalam rangka penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan (dari Penelaah Bahan Telaahan Tk. I) dalam rangka penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan dalam rangka penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara . 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai

penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 148: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1513 -

7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan

Usaha Milik Negara. 8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.7. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8.8. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha

Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

9.6. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.7. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9.8. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Perumus di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Page 149: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1514 -

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada

− Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III /c - IVa 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 150: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1515 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Melakukan penelaahan konsep telaahan mengenai penatausahaan,

verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Menelaah penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Membahas penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.2.4. Menyusun konsep telaahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Melakukan penelaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Menelaah data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

Page 151: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1516 -

4.3.3. Membahas data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.4. Menyusun konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4. Melakukan penelaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan

instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mempelajari data/ bahan mengenai konsep jawaban atas pertanyaan

DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.4.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.4.4. Menyusun konsep telaahan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK,

RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan

sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.2. Menelaah data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.3. Membahas data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Verifikasi.

Page 152: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1517 -

4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai

penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat .

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan

Usaha Milik Negara.

Page 153: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1518 -

8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.7. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8.8. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha

Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.6. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.7. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9.8. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

Page 154: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1519 -

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III /b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 155: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1520 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Menelaah bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.3. Membahas bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Membantu melakukan penelaahan konsep telaahan mengenai

penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Menelaah penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Membahas penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi

4.2.4. Menyusun konsep telaahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi

4.3. Membantu melakukan penelaahan mengenai laporan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Menelaah data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 156: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1521 -

4.3.3. Membahas data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.3.4. Menyusun konsep telaahan mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4. Membantu melakukan penelaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR

dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mempelajari data/ bahan mengenai konsep jawaban atas pertanyaan

DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2. Menelaah konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.4.3. Membahas konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.4.4. Menyusun konsep telaahan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Menelaah hasil identifikasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK,

RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Verifikasi.

4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut

atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan

sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.2. Menelaah data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.6.3. Membahas data/ bahan dalam rangka menyusun bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Verifikasi.

Page 157: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1522 -

4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai

penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan

Usaha Milik Negara. 8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 158: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1523 -

8.5. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.7. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8.8. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha

Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.6. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.7. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9.8. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

Page 159: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1524 -

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III /a – III/c 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 160: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1525 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi

4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penatausahaan, verifikasi

dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Meneliti data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data penatausahaan, verifikasi dan menyusun

laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.3.2. Meneliti data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.3.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Page 161: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1526 -

4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban

atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.4.2. Meneliti data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.4.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5. Melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik (Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.

Page 162: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1527 -

5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara

bagian Pemerintah. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai

penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan

Usaha Milik Negara. 8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.7. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8.8. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha

Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 163: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1528 -

9.6. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.7. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9.8. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 164: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1529 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Meneliti bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.3. Mengolah/mentabulasi data rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data

penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mempelajari data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.2. Meneliti data penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di

bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data penatausahaan, verifikasi dan menyusun

laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.3.1. Mempelajari data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.3.2. Meneliti data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.3.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Page 165: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1530 -

4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.4.1. Mempelajari data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban

atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.4.2. Meneliti data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.4.3. Mengolah/mentabulasi data/ bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan Rencana Strategik

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.3. Mengolah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan

LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Membantu melakukan pengolahan bahan masukan sebagai tindak lanjut

atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Meneliti bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.3. Mengolah bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN .

Page 166: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1531 -

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan

Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.2. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara. 7.3. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai

penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.4. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 7.5. Konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan usulan konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP

dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 8.3. Mengajukan usulan Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan

Usaha Milik Negara. 8.4. Mengajukan usulan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-

instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5. Mengajukan usulan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.6. Mengajukan usulan konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.7. Mengajukan usulan konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8.8. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari

laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 9.3. Atas kebenaran Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha

Milik Negara. 9.4. Atas kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi

lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 167: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1532 -

9.5. Atas kebenaran konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.6. Atas kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.7. Atas kebenaran konsep bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9.8. Atas permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

− Risiko Fisik : Tidak Ada

− Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 168: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1533 -

1. NAMA JABATAN : Verifikator Tk. I pada Seksi Verifikasi

2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan penyusunan rencana dan

realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mengkompilasi data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Memverfikasi data/bahan dan membukukan data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan data penatausahaan,

verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mengkompilasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun

laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.2.2. Memverfikasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mengkompilasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Memverfikasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4. Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan dalam rangka menyusun

konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mengkompilasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban

atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 169: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1534 -

4.4.2. Memverfikasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5. Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan bahan masukan Rencana

Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mengkompilasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-

K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Memverfikasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L,

dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan masukan sebagai tindak

lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mengkompilasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP

dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Memverfikasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Page 170: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1535 -

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi

penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

7.2. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.3. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.4. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.5. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana

dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

8.3. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.4. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.6. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.7. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana

dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

9.3. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.4. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 171: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1536 -

9.6. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.7. Atas kebenaran Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

10.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

- Risiko fisik : tidak ada - Risiko mental : tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Menguasai analisa laporan keuangan.

Page 172: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1537 -

1. NAMA JABATAN : Verifikator Tk. II pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu menyiapkan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan penyusunan

rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.1.1. Mengkompilasi data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang

PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.1.2. Memverfikasi data/bahan dan membukukan data/bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan data

penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.2.1. Mengkompilasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun

laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.2.2. Memverfikasi data/bahan penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Mengkompilasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Memverfikasi data/bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4. Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Mengkompilasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban

atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2. Memverfikasi data/bahan dalam rangka menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Page 173: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1538 -

4.5. Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan bahan

masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.1. Mengkompilasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-

K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.5.2. Memverfikasi data/bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L,

dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Membantu melakukan kompilasi dan verifikasi data/bahan masukan

sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mengkompilasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP

dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.2. Memverfikasi data/bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Verifikasi;. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

7.2. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 174: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1539 -

7.3. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.4. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.5. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.6. Bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana

dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

8.3. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.4. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.5. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

8.6. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8.7. Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai perkiraan rencana

dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

9.3. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai penatausahaan, verifikasi dan menyusun laporan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.4. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.5. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

9.6. Atas kebenaran bahan/data yang telah diverifikasi mengenai masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

9.7. Atas kebenaran Mengajukan bahan/data yang telah diverifikasi mengenai bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Page 175: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1540 -

10. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan

mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Pemroses Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal

pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan

fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

12. RISIKO JABATAN :

- Risiko fisik : tidak ada - Risiko mental : tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D3 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN. - Memahami laporan keuangan.

Page 176: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1541 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian pemerintah .

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dari Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Page 177: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1542 -

4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

Page 178: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1543 -

4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.10. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

bahan penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Verifikasi.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Verifikasi. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah dari BUMN bagian Pemerintah.

5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba BUMN .

5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 179: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1544 -

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan atau data penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.5. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.6. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara .

7.7. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

7.8. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

7.9. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba BUMN.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba

BUMN bagian Pemerintah.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan

mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan

tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan

fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

Page 180: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1545 -

12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II /b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : DI 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN.

Page 181: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1546 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah bagian pemerintah

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung tercapainya target PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dari Badan Usaha Milik Negara bagian pemerintah berdasarkan target APBN dan ketentuan perundang-undangan.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan pertimbangan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P.

4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN, APBN dan APBN-P kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.3. Membantu membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang

diperlukan dalam memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

Page 182: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1547 -

4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan data pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

memproses permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah . 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

Page 183: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1548 -

4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L, dan LAKIP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Verifikasi

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan/disposisi Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Data rencana dan realisasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik

Negara bagian Pemerintah . 5.3. Risalah RUPS, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Evaluasi Kinerja BUMN,

dan Realisasi dan Proyeksi Arus Kas BUMN. 5.4. Surat-surat masuk dari BUMN dan instansi lainnya yang terkait dengan bidang

tugas Seksi Penerimaan Laba BUMN. 5.5. Data kewajiban Laba BUMN bagian Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan

Risalah RUPS sesuai dengan ketentuan yang ada dari Kementerian Negara BUMN.

5.6. Peraturan-peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, tata cara penyetoran laba BUMN bagian Pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

5.7. Bukti setor pembayaran laba BUMN bagian Pemerintah. 5.8. Pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya terkait dengan penerimaan laba

BUMN . 5.9. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan–peraturan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

6.2. Buku-buku literatur mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

Page 184: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1549 -

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan atau data penyusunan bahan pertimbangan perumusan norma,

pedoman dan peraturan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.2. Bahan atau data penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

7.3. Bahan atau data untuk memproses usulan penetapan jatuh tempo pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.4. Bahan atau data yang diperlukan dalam pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.5. Bahan atau data penyusunan permintaan pemeriksaan BUMN oleh BPKP terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah.

7.6. Bahan atau data penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara .

7.7. Bahan atau data penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR dan instansi-instansi lainnya mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

7.8. Bahan atau data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan mengenai penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara bagian Pemerintah .

7.9. Bahan atau data penyusunan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7.10. Bahan atau data penyusunan bahan masukan sebagai tindak lanjut atas LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi. 8.2. Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba BUMN.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran data dan informasi yang berkaitan dengan Penerimaan Laba

BUMN bagian Pemerintah.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan

mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Penyaji Bahan Telaahan di lingkungan Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan

tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Masih terdapat Badan Usaha Milik Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan

fungsi, peraturan perundang-undangan terkait, dan perkembangan teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bebas dari pengaruh para pemangku jabatan dan pihak-pihak lain.

Page 185: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1550 -

12. RISIKO JABATAN : − Risiko Fisik : Tidak Ada − Risiko Mental : Tidak Ada

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II /a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : DI 13.3. Kursus/Diklat : 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari sektor laba BUMN.

Page 186: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1551 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat I pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat

Penerimaan Laba BUMN. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat

Penerimaan Laba BUMN. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya. 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi

Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk dan menyampaikan kepada Kasubdit Penerimaan Laba BUMN untuk mendapatkan disposisi.

4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi sesuai disposisi Kasubdit Penerimaan Laba BUMN.

4.2 Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan

Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan

Laba BUMN. 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan

proses e-filing. 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan

Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.3 Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Mempelajari disposisi dari Kepala Seksi Verifikasi. 4.3.2 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan

rapat, dan permintaan konsumsi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4 Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada

Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat

keluar. 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain.

Page 187: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1552 -

5.5. Map dan amplop. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi

rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas;

8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi

Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat PNBP.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

sektor laba BUMN.

Page 188: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1553 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat II pada Seksi Verifikasi 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat

Penerimaan Laba BUMN. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat

Penerimaan Laba BUMN. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai

dengan disposisi Kepala Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN serta mengecek kelengkapan berkasnya;

4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan

Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat

Penerimaan Laba BUMN. 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan

Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN. 4.3. Membantu menyiapkan sarana untuk rapat.

4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi rapat;

4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat, peralatan rapat, dan konsumsi rapat;

4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat kepada Kepala Seksi Verifikasi.

4.4. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar.

4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja

yang dituju di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN.

4.5. Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi Verifikasi. 4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat

keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Verifikasi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop;

Page 189: PNBP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1554 -

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat; 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar; 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas;

8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Verifikasi dalam hal pelaksanaan tugas.

9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Verifikasi dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN dalam

hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat PNBP.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Juru - Pengatur Muda / I/c – II/a 13.2. Pendidikan formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Mengetahui dan memahami peraturan PNBP dari

sektor laba BUMN.