Upload File

 · pp no 72 tahun 201 6, payung hukum pendirian holding bumn oleh pernerintah. dpr ri sedang...

  • Home
  • Documents
  •  · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal
5

Upload: lykien

Post on 02-Aug-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1:  · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal
Page 2:  · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal
Page 3:  · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal
Page 4:  · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal
Page 5:  · PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR … · Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, angka 19 dan angka 25 diubah serta

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201424.pdf · Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus sehingga berbunjd sebagai berikut: Pasal 1 Dalam

Batang Tubuh PP 66 -2010 - infokursus.net · Negara Nomor 5105), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - ppid.bawaslu.go.id No 61... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat

- bkd.sidoarjokab.go.idbkd.sidoarjokab.go.id/Doc/053-10.pdf · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Pasal 9 Hukuman

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA …€¦ · diubah dan angka 12 dihapus serta disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA … 18...Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 62) diubah sebagai berikut: 2 1. Ketentuan angka 1,angka 2,angka 3,angka 4dan angka 6 Pasal

PT ANTAM Tbk...Peraturan Menteri Negara BUMN Nor-nor PER-OI/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN Bab V Bagian Ketiga Pasal

LEMBARAN DAERAH - peraturan.bpk.go.id Daerah … · Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 18 dihapus, dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ... keadaan rusak serta

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 … · KOMISI INFORMASI Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal

PENJELASAN PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG … · NOMOR 28 TAHUN 2007 ... PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2 Ayat (1) Semua Wajib Pajak yang

UU 19 Tahun 2016 Publish...1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - dpr.go.id · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23,

PUTUSAN Nomor 28/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN … · terhadap UU Perkoperasian yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat

 · Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, huruf b angka 2 diubah, huruf c angka 7 diubah, huruf e diubah, dan huruf f diubah, sehingga

BPK RI Perwakilan Provinsi ACEH€¦ · Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka 14, angka 17, angka 31 dan angka 32 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisip 2 (dua) angka

Business Law Semester Gasal 2014 Universitas ...ADALAH PERUSAHAAN, KORPORASI, BUMN, KOPERASI, IMPORTIR, PEDAGANG, DISTRIBUSI, DAN LAIN-LAIN.” PASAL 1 ANGKA 4 “BARANG ADALAH SETIAP

IMPLEMENTASI SJSN · • UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Tranformasi ke-4 BUMN (PT. ... 2. Pasal 13 butir k Menerima tembusan laporan ... Pasal 38 ayat 2 Menerima tembusan pelaporan

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS - SMK Negeri 1 Wanareja...1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah · Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah 1. Tujuan BUMN Oleh: Dr. fr. . ... Ketatanegaraan (Pasal 33 UUD

WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH …...1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka yaitu angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga

DAFTAR ISI - pbienglish.files.wordpress.com file1 . DAFTAR ISI . Halaman . Pendahuluan 6 . Bab I Peraturan Umum Permainan . Pasal 101 Definisi Game 8 . Pasal 102 Cara Menulis Angka

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT · PDF fileKedudukan Wali Amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan didasarkan pada Pasal 1317 KUH Perdata, Pasal 1 angka 30 dan Pasal

JABATAN JENlS HUKUMAN - pn-bandaaceh.go.id filePP No 53 tahun 2012 pasal 7 ayat PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 6, pasal 9 angka 6, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008

Booklet tentang Bagaimana Posisi BUMN menurut Pasal 33 UUD

SK350MBU2013-Kebijakan Internal Kementerian BUMN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan BUMN, Restrukturisasi BUMN Dan Penataan Aset BUMN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA Rreferensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-Nomor-10-Tahun... · Pasal 41 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 42 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 45 Cukup jelas

peraturan.bpk.go.id Buton No.72... · ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b Angka

fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/perda-no18-th04-ttg-perda-no18-th20010001.pdf.pdf · Dasar hukum mengingat angka 6 dan 14 dihapus. Pasal I angka 25 dihapus.

RANPER KADES - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga Pasal

img.akademik.ugm.ac.id · Pasal 23 Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf i, Pasal 5 huruf b angka 2, Pasal 5 huruf b

 · bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. (2) ... harus melalui perubahan APBD. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas

PT SEM EN BATURAIA (PERSERO) Tbk · 2018-01-21 · Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan ... BUMN dengan Usaha Kecil dan

SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat