(*) program pengembangan sdm dengan rumusan pola pembinaan : 5 tahun pertama,

37
(*) Program pengembangan SDM dengan rumusan pola pembinaan : 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan 5 tahun kedua. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 510105* Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, Auditorium Bakosurtanal

Upload: clovis

Post on 19-Mar-2016

91 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 510105*. (*) Program pengembangan SDM dengan rumusan pola pembinaan : 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan 5 tahun kedua. Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

(*) Program pengembangan SDM dengan rumusan pola pembinaan :5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan 5 tahun kedua. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA510105*

Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal)pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, Auditorium Bakosurtanal

1

PROLOGSistem pembinaan 510105 ini akan dibangun dan dijadikan model pembinaan SDM di Bakosurtanal dengan memanfaatkan segala peluang yang ada, mulai dari peluang memberikan kesempatan pendidikan formal dan informal untuk peningkatan kemampuan serta memberikan kesempatan menjabat jabatan struktural bagi SDM yang potensial.DASAR HUKUM:PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS junto PP 11/2002 tentang Perubahan atas PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS;PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;PP 100/2000, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural junto PP 13/2002 tentang Perubahan atas PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; PP 16/1994, tentang Jabatan Fungsional PNS junto Keppres, 87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap junto PP 47/2005 tentang Perubahan atas PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap;Kepmenpan Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, tanggal 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya.Peraturan Kepala Bakosurtanal 156/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakosurtanal.

TEMA YANG DIANGKAT:

KENAIKAN PANGKATJABATAN RANGKAPIJAZAHSTRUKTUR ORGANISASI BAKOSURTANALPangkatGol. Ruang

Kenaikan Pangkat RegulerPembinaan SDMPenata MudaPenata Muda Tk IIII aIII b045 thIMempersiapkan diri, Mengikuti Pendidikan dan latihan Formal dan InformalPenataPenata Tk IIII cIII d812 S110 thIMulai memiliki arah dan pembentukan jati diri, sudah S2PembinaPembina Tk IPembina Utama MudaIV aIV bIV c16 S220- S324 10 thIIJati diri sudah terbentuk, sudah S3, Nasional recognated/ InternasionalPembina Utama MadyaPembina UtamaIV dIV e2832 5 thII/terakhirInternasional, Nasional recognated, sudah Profesor.Konsep Pembinaan SDM 5-10-10-5 Th Masa Kerja1.KENAIKAN PANGKAT

A.SISTEM KENAIKAN PANGKAT1)KENAIKAN PANGKAT REGULER-TABEL GOLONGAN/RUANG KENAIKAN PANGKAT REGULER2)KENAIKAN PANGKAT PILIHAN-JABATAN STRUKTURAL*TABEL GOLONGAN/RUANG JABATAN STRUKTURAL-JABATAN FUNGSIONAL (JABFUNG)*TABEL GOLONGAN/RUANG JABATAN FUNGSIONAL*11 JABFUNG YANG ADA DI BAKOSURTANAL*CONTOH TABEL ANGKA KREDIT (JABFUNG SURTA)B.TANGGAL PENETAPAN UNTUK KENAIKAN PANGKATC.MASA KERJA UNTUK KENAIKAN PANGKATKENAIKAN PANGKAT

KENAIKAN PANGKATKenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja danpengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 2

SISTEM KENAIKAN PANGKATDilaksanakan berdasarkan: sistem kenaikan pangkat regulersistem kenaikan pangkat pilihan

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Kesatu: Sistem Kenaikan Pangkat, Pasal 3

KENAIKAN PANGKAT REGULERKenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3

sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dansetiap unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 10 Nopember 2000, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Ketiga: Kenaikan Pangkat Reguler, Pasal 7DAPAT DIBERIKAN SETINGKAT LEBIH TINGGI APABILA:

KENAIKAN PANGKAT REGULER

Sumber:

PP 98/2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab IV Penyaringan, Pasal 11, Ayat 4, Huruf a sampai dengan h junto PP 11/2002 tentang Perubahan atas PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS Pasal 11, Ayat 4, Huruf a sampai dengan h.PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Ketiga: Kenaikan Pangkat Reguler, Pasal 8, Huruf a sampai dengan h.GOLONGAN/RUANG (REGULER)BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKANGOLONGAN/ RUANG TERENDAHGOLONGAN/ RUANG TERTINGGISDI/aII/aSLTPI/cII/cSLTAII/aIII/bD1II/aIII/bD2II/bIII/bD3II/cIII/cD4III/aIII/dS1III/aIII/dS2III/bIV/aS3III/cIV/b

KENAIKAN PANGKAT PILIHANKenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 4

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG:a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pilihan, Pasal 9

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 5

JABATAN STRUKTURAL JENJANG ESELONBERDASARKAN GOLONGAN/RUANGJENJANG ESELONGOLONGAN/ RUANG TERENDAHGOLONGAN/ RUANG TERTINGGII a IV/eIV/eI b IV/dIV/eII a IV/cIV/dII b IV/bIV/cIII a IV/aIV/bIII b III/dIV/aIV a III/cIII/dIV b III/bIII/cVIII/aIII/bSumber:PP 13/2002 tentang Perubahan atas PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 6

JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

PP 16/1994, tentang Jabatan Fungsional PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 7JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTUDI BAKOSURTANAL:No.Jabatan FungsionalInstansi Pembina1Analis KepegawaianBadan Kepegawaian Negara (BKN)2ArsiparisArsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)3AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)4Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa)Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)5PenelitiLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)6Peraturan Perundang-undanganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)7PerencanaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)8Pranata KomputerBadan Pusat Statistik (BPS)9PustakawanPerpustakaan Nasional (Perpusnas)10Surveyor PemetaanBadan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)11WidyaiswaraLembaga Administrasi Negara (LAN)

JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL NO.JENJANG FUNGSIONALGOLONGAN/ RUANGKETERANGANBESAR TUNJANGAN1Pelaksana PemulaII/aSekurang-kurangnya berijazah SLTASetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon Vb2PelaksanaII/b-II/c-II/dSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon Va3Pelaksana LanjulanIII/a-III/bSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IVa4PenyeliaIII/c - III/dSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIIaI. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPILSumber: Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Bagian Kedua: Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8

JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL NO.JENJANG FUNGSIONALGOLONGAN/ RUANGKETERANGANBESAR TUNJANGAN1Ahli PertamaIII/a-III/bSekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IVSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IVa2Ahli MudaIII/c - III/dSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIIa3Ahli MadyaIV/a-IV/b-IV/cSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IIa4Ahli UtamalV/d - IV/eSetinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon IaII. JABATAN FUNGSIONAL AHLI

Sumber: Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Bagian Kedua: Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8

NO.UNSURPERSENTASEJENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDITSURVEYOR PEMETAAN PELAKSANAPEMULASURVEYOR PEMETAAN PELAKSANASURVEYOR PEMETAAN PELAKSANA LANJUTANSURVEYOR PEMETAAN PENYELIAII/aII/bII/cII/dIII/aIII/bIII/cIII/dIUTAMAPendidikanKegiatan surveiKegiatan pemetaanPengembangan Profesi>80%2032486480120160240IIPENUNJANGPenunjang Tugas Surveyor Pemetaan80%80120160240320440560IIPENUNJANGPenunjang Tugas Surveyor Pemetaan