· pusat ri bank ind telp: 02 fax.: 021 email: p hak cipt 2012 set dan eduk onesia 1 3817321...

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

AsetPrinsip Kehatihatian dalam Aktivitas Sekuritas Aset, Transaksi Derivatif dan Prinsip Kehatihatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product

Pusat RiBank IndTelp: 02Fax.: 021email: PHak Cipt 2012

set dan Edukdonesia 1 3817321 1 3501912 [email protected] © 2012, B

Ko

APrAkTrKeMSt

kasi Bank Se

d Bank Indones

odifikas

AsetrinsipktivitransaehatMelaktruct

TRD

GanZulk

Anggay

ntral

sia

si Pera

t p Ketas Saksi tihatksanatured

Tim PenyRamlan GiDudy Iskantiah Wurykarnain Syasti Hay

turan B

ehatiSekurDeritian dakand Pro

yusun inting andar yandaniitompulyu Anindit

Bank In

hatiritisaivatifdala Kegoduct

ta

ndones

ian dasi Asf, danam giatant

sia

dalamset, n Pri

n

m

insipp

Aset Prinsip Kehati‐Hatian dalam Aset

ii

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi Hal. i – iv Rekam Jejak Regulasi Prinsip Kehati‐Hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Sekuritisasi Aset

Hal. v

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Derivatif Hal. vi Rekam Jejak Regulasi Prinsip Kehati‐Hatian Melaksanakan Kegiatan Structured Product

Hal. vii

Dasar Hukum Hal. viii Regulasi Terkait Hal. viii – ix Regulasi Bank Indonesia Hal. ix

Prinsip Kehati‐hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Sekuritisasi Bagi Bank Umum

Ketentuan Umum Pg.1 – 3 Hal. 1 – 3 Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam Sekuritisasi Aset

Pg. 4 ‐ 15 Hal. 3 – 15

Bank sebagai Kreditur Asal Pg.4 – 6 Hal. 3 – 7

Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung Pg.7 – 8 Hal. 7– 9

Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas Pg.9 – 10 Hal. 9 – 11

Bank sebagai Penyedia Jasa Pg.11 – 12 Hal.12 – 13

Bank sebagai Bank Kustodian Pg.13 Hal. 13

Bank sebagai Pemodal Pg.14 – 15 Hal. 13 – 15

Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penilaian Kualitas Aktiva dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset

Pg.16 – 18 Hal. 15 – 18

Pelaporan Pg.19 – 21 Hal. 18 – 21

Sanksi Pg.22 – 23 Hal. 21

Ketentuan Lain Pg. 24 Hal. 22 Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi

Pg.24 Hal. 22

Transaksi Derivatif

Ketentuan Umum Pg. 25 Hal. 22 – 23

Manajemen Resiko Transaksi Derivatif Pg. 26 ‐ 28 Hal. 23 – 24

Penjelasan dan Kontrak Transaksi Derivatif Pg. 28 Hal. 23 – 24

Batasan Dalam Transaksi Derivatif Pg. 29 ‐ 32 Hal. 24 – 25

Larangan Dalam Transaksi Derivatif Pg. 29 – 30 Hal. 24 – 25

Kerugian Bank Atas Transaksi Derivatif Pg. 31 – 32 Hal. 25

Sanksi Pg. 33 Hal. 25 – 26

Prinsip Kehati‐Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product

Ketentuan Umum Pg. 34 – 40 Hal. 26 – 30

Manajemen Risiko Pg. 41 – 47 Hal. 30 – 33


iii

Pengawasan Aktif Dewan komisaris dan Direksi Pg. 42 – 43 Hal. 30

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Pg. 44 – 45 Hal. 31 – 33

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pg. 46 Hal. 33

Sistem Pengendalian Intern Pg. 47 Hal. 33

Klasifikasi Nasabah Pg. 48 – 49 Hal. 33 – 36

Transparansi Informasi Produk Pg. 50 – 53 Hal. 36 – 38

Pemasaran dan Penawaran Structured Product Pg. 54 – 57 Hal. 38 – 41 Pemasaran Pg. 54 Hal. 38 – 39

Penawaran Masa Jeda (Cooling Off Period)

Pg. 55 – 57 Pg. 58

Hal. 39 – 41Hal. 42

Pernyataan Nasabah Pg. 59 Hal. 42 – 43

Perjanjian Structured Product Pg. 60 Hal. 43 Tata Cara Pengajuan Persetujuan Prinsip dan Pernyataan Efektif

Pg. 61 – 63 Hal. 43 – 45

Sanksi Pg. 64 – 68 Hal. 45 – 46 Ketentuan Lain Pg. 69 – 70 Hal. 46

Lampiran Hal. 47 – 101 Lampiran 1 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal

minimum bagi Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung

Hal. 47 – 49

Lampiran 2 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas

Hal. 50 – 51

Lampiran 3 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Pemodal

Hal. 52 – 53

Lampiran 4 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk seluruh fasilitas yang disediakan Bank

Hal. 54 – 57

Lampiran 5 Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi

Hal. 58 – 74Halaman Judul Hal. 58Bab I Pendahuluan Hal. 59 – 61

A. Latar Belakang Hal. 59B. Cakupan Pedoman Penyusunan SOP KPR Hal. 59C. Kewajiban Menyelenggarakan Administrasi KPR Hal. 60D. Dasar Hukum Pedoman Penyusunan SOP KPR Hal. 60E. Definisi Hal. 60 – 61

Bab II Manajemen Resiko Hal. 62 – 64A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Hal. 62 – 63 B. Kecukupan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Hal. 63C. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan

Pengendalian Risiko Hal. 63

D. Sistem Pengendalian Intern Hal. 64 Bab III Penyelenggaraan Administrasi KPR Hal. 65 – 73

A. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Originasi KPR

Hal. 65 – 70

B. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Bank Hal. 70 – 72


iv

C. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Pihak Ketiga

Hal. 72 – 73

Bab IV SumberDaya Manusia

Hal. 74

Lampiran 6 Format Laporan Transaksi Derivatif Bank Menurut Jenis Transaksi

Hal. 75 – 76

Lampiran 7 Format Laporan Transaksi Derivatif Bank Menurut Pihak Lawan Transaksi

Hal. 77 – 78

Lampiran 8 Petunjuk Pengisian Laporan Transaksi Derivatif Hal. 79 – 101


v

Rekam Jejak Regulasi Prinsip KehatiHatian dalam Melaksanakan Aktivitas Sekuritisasi Aset


vi

Rekam Jejak Regulasi Transaksi Derivatif

10/38/PBI/2008Transaksi Derivatif

7/31/PBI/2005Transaksi Derivatif

28/119/KEP DIR 1995Transaksi Derivatif

23/74/KEP DIR 1991Margin Trading

SE 7/45/DPD 2005

SE 12/21/DPM 2010

SE 28/15/UD 1996

‐ 11/25/PBI/2009 Perubahan 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

‐ 11/14/PBI/2009 Perubahan 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

‐ 10/15/PBI/2008 Perubahan 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

‐ 7/6/PBI/2005 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI/KEP DIR Masih Berlaku

PBI/KEP DIR Tidak Berlaku

Terkait

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Regulasi Terkait

Alamat Penyampaian Laporan

Pasal 6

Pasal 7, 11 9/2/PBI/2007Laporan Harian Bank

Pasal 10


vii

Rekam Jejak Regulasi Prinsip KehatiHatian Melaksanakan Kegiatan Structured Product

11/26/PBI/2009 Prinsip Kehati‐hatian dalam Melaksanakan

Kegiatan Structured Product

SE 11/18/DPNP 2009Pelaporan structured product

‐ Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

‐ Undang‐Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan‐ Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

‐ Undang‐Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi‐ Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal‐ Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas‐ Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian‐ Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun‐ Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian‐ Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah‐ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tentang Ekuitas‐ 21/21/PBI/2010 Perubahan 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum‐ 11/25/PBI/2009 Perubahan 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko BagiBank Umum

‐ 11/14/PBI/2009 Perubahan 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

‐ 8/13/PBI/2006 Perubahan 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit ‐ 7/6/PBI/2005 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Keterangan :

PBI/KEP DIR Masih Berlaku

Terkait

SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait

14/12/PBI/2012Laporan Kantor Pusat Bank

Umum

Dicabut

SE 14/31/DPNP 2012Laporan Kantor Pusat Bank

Umum

SE Tidak Berlaku

Pasal 31, 32,33, dan 36


viii

Dasar Hukum : ‐ Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐

Undang Nomor 10 Tahun 1998 ‐ Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan ‐ Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Undang‐Undang Nomor 3 Tahun 2004 ‐ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ‐ Undang‐Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

‐ Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ‐ Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ‐ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ‐ Undang‐Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Regulasi Terkait : ‐ Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 32 tahun 1997

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ‐ Undang‐Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan ‐ Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 1 tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas ‐ Undang‐Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ‐ Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ‐ Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ‐ Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ‐ Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ‐ Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ‐ Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ‐ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tentang Ekuitas ‐ Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP‐28/PM/2003 tentang Pedoman Kontrak

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 Perubahan Ketiga atas Nomor 7/2/PBI/2005 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Perubahan atas 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar


ix

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 5/21/DPNP/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar

Kredit ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standard

Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah dalam rangka Sekuritisasi ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPD 2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 10/48/DPD Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD 2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank

yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi bank

Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP 2011 Perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat

yang Diakui Bank Indonesia Regulasi Bank Indonesia : ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati‐hatian dalam Melaksanakan

Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati‐hatian dalam Aktivitas

Sekuritisasi Bagi Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP 2010 Perihal Pedoman Penyusunan Standard

Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah dalam rangka Sekuritisasi ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/21/DPM 2010 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 7/45/DPD/2005 tentang Transaksi Derivatif ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/51/DPNP 2005 Perihal Prinsip Kehati‐hatian dalam Aktivitas

Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/45/DPD 2005 perihal Transaksi Derivatif ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/15/UD 1996 perihal Penjelasan Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR/1995 tentang Transaksi Derivatif ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP 2012 Perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum ‐ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR 1995 tentang Transaksi Derivatif ‐ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/74/KEP/DIR 1991 tentang Margin Trading


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Perbankan Aset Prinsip Kehati‐Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi

Bank Umum BAB I Ketentuan Umum

1

Pasal 1 7/4/PBI/2005

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Sekuritisasi Aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset (EBA) kepada pemodal.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah BMPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

4. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

5. Penerbit Efek Beragun Aset selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK‐EBA) atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.

6. Kreditur Asal (Originator) adalah pihak yang mengalihkan aset keuangan kepada Penerbit.

7. Reference Entity adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (obligor) dari aset keuangan yang dialihkan (underlying reference asset), termasuk: a. penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan yang

dialihkan (underlying reference asset) berupa surat berharga; b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam hal aset

keuangan yang dialihkan (underlying reference asset) berupa kredit atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

8. Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan adalah nilai terbesar antara: a. nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value) yaitu

jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi penjualan aset keuangan yang dialihkan pada tanggal transaksi setelah dikurangi biaya‐biaya transaksi; dan

b. nilai buku aset keuangan yang dialihkan setelah diperhitungkan cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

9. Efek Beragun Aset selanjutnya disebut EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh Kreditur Asal.

10. Kredit Pendukung (Credit Enhancement) adalah fasilitas yang diberikan kepada Penerbit untuk meningkatkan kualitas aset


2

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada pemodal.

11. Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility) adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran kewajiban kepada pemodal.

12. Penyedia Jasa (Servicer) adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan‐tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada Penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan Penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada Reference Entity apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan.

13. Bank Kustodian adalah Bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Pemodal (Investor) adalah pihak yang membeli EBA. 15. Pembelian Kembali (Clean‐up Calls) adalah pembelian seluruh sisa

aset keuangan yang dialihkan sebelum jatuh tempo oleh Penyedia Jasa.

2 Pasal 2 7/4/PBI/2005

(1) Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) dan aset keuangan lain yang setara.

(2) Aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki arus kas (cash flows);

Aset keuangan/tagihan dari perjanjian yang telah jatuh tempo dan atau telah dihapusbuku tidak memenuhi kriteria memiliki arus kas.

b. dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan Termasuk dalam pengertian ini antara lain tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) seperti tagihan kartu kredit.

c. dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada Penerbit. Yang dimaksud dengan pemindahtanganan dengan bebas antara lain tidak selalu harus disertai dengan pemberitahuan kepada debitur.

3 Pasal 3

7/4/PBI/2005 Ayat 1 dan 2

(1) Dalam Sekuritisasi Aset, Bank dapat berfungsi sebagai: a. Kreditur Asal; b. Penyedia Kredit Pendukung; c. Penyedia Fasilitas Likuiditas; d. Penyedia Jasa; e. Bank Kustodian; f. Pemodal.


3

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf B No. 2 – 6

(2) Bank yang melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal

minimum Bank lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; dan b. melakukan fungsi tersebut sesuai dengan ketentuan ini serta

memperhatikan prinsip kehati‐hatian. Yang dimaksud dengan prinsip kehati‐hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, prinsip‐prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip‐prinsip penerapan manajemen risiko.

(3) Pelaksanaan fungsi dalam aktivitas sekuritisasi asset oleh bank:

a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 berlaku bagi Bank baik yang hanya melakukan 1 (satu) fungsi tertentu dalam aktivitas Sekuritisasi Aset, maupun yang melakukan beberapa fungsi dalam aktivitas Sekuritisasi Aset secara bersamaan misalnya Bank sebagai Kreditur Asal, juga menjadi Penyedia Kredit Pendukung dan Penyedia Fasilitas Likuiditas.

b. Bank wajib memastikan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 huruf a dipenuhi, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan fungsi‐fungsi tersebut.

c. Apabila Bank memperkirakan pelaksanaan fungsi‐fungsi tersebut mengakibatkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 huruf a tidak terpenuhi, maka Bank wajib membatalkan pelaksanaan fungsi‐fungsi tersebut.

d. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 huruf b Bank wajib memiliki kebijakan dan pedoman aktivitas Sekuritisasi Aset yang didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank secara umum sebagaimana diatur dalam Ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

e. Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pedoman aktivitas Sekuritisasi Aset sehingga wajib memahami cakupan, tujuan, dan risiko‐risiko yang dapat timbul dalam aktivitas Sekuritisasi Aset termasuk implikasinya terhadap kinerja Bank.

BAB II Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam Sekuritisasi Aset

Bagian Pertama Bank sebagai Kreditur Asal4 Pasal 4

7/4/PBI/2005 (1) Bank hanya dapat berfungsi sebagai Kreditur Asal apabila aset

keuangan yang dialihkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (2).

(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal hanya dapat melakukan pengalihan aset keuangan kepada Penerbit di dalam negeri.


4

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Saat ini bentuk Penerbit di dalam negeri yang telah diatur dalam peraturan perundang‐undangan di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK‐EBA) yaitu Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(3) Bank sebagai Kreditur Asal hanya dapat mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari neraca (derecognition), apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. aset keuangan yang dialihkan dari Kreditur Asal kepada Penerbit

memenuhi kondisi jual putus; dan

b. Kreditur Asal bukan merupakan pihak terkait dengan Penerbit.

Dalam hal Penerbit berbentuk KIK‐EBA, maka yang dimaksud dengan Penerbit adalah Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Yang dimaksud dengan aktiva tertimbang menurut risiko adalah aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

(4) Aset keuangan yang dialihkan Bank sebagai Kreditur Asal namun

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicatat kembali dalam neraca dan diperhitungkan dalam aktiva tertimbang menurut risiko Bank, penilaian kualitas aktiva dan perhitungan BMPK. Pencatatan kembali aset keuangan yang telah dialihkan ke dalam neraca tidak berarti membatalkan transaksi pengalihan aset keuangan yang telah dilakukan. Perhitungan kembali risiko kredit aset keuangan yang telah dialihkan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

5 Pasal 5 7/4/PBI/2005

(1) Kondisi jual putus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 ayat (3) huruf a terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari

aset keuangan telah dialihkan kepada Penerbit; Termasuk dalam pengertian manfaat adalah hak atas arus kas dari aset keuangan.


5

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 4 SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 3

Dalam hal Kreditur Asal sebagai Penyedia Jasa masih menerima arus kas dari aset keuangan yang dialihkan, maka Kreditur Asal hanya meneruskan (pass through) arus kas tersebut kepada Penerbit atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit.

b. risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit; dan Pengalihan risiko akan dinilai tidak signifikan antara lain apabila: 1. Kreditur Asal memberikan Kredit Pendukung, Fasilitas

Likuiditas dan atau bertindak sebagai Pemodal melampaui 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;

2. pembayaran yang diterima oleh Kreditur Asal atas aset keuangan yang dialihkan kepada Penerbit berasal dari fasilitas yang diberikan oleh Kreditur Asal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun

tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan. Pengendalian baik langsung maupun tidak langsung antara lain dapat dinilai dari: 1. kemampuan untuk menggunakan dan atau mengagunkan

aset keuangan yang dialihkan; 2. ada tidaknya persyaratan dan atau perjanjian yang akan

menghambat pengalihan, penggunaan dan atau pengagunan aset keuangan yang dialihkan seperti adanya call option atau kewajiban untuk membeli kembali (agreement to repurchase) aset keuangan yang dialihkan.

(2) Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen. Pendapat auditor independen adalah pendapat dari Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal. Pendapat hukum yang independen adalah pendapat dari Kantor Konsultan Hukum yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan ditemukan kondisi yang berbeda dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen dimaksud, maka Bank Indonesia dapat memberikan penilaian tersendiri atas pemenuhan persyaratan dan kondisi jual putus.

(3) Pada prinsipnya Bank sebagai Kreditur Asal wajib pula memenuhi

kondisi antara lain tidak terdapat kewajiban untuk menukar aset keuangan yang dialihkan. Oleh karena itu, Bank sebagai Kreditur Asal


6

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 5 SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 7

wajib memastikan bahwa seluruh kondisi aset keuangan yang dialihkan seperti kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang diperjanjikan. Penukaran aset keuangan yang dialihkan hanya dapat diminta oleh Penerbit atas aset keuangan yang diketahui kondisinya berbeda dengan yang diperjanjikan dan sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal diperjanjikan kemungkinan melakukan penukaran aset keuangan, maka dalam perjanjian tersebut wajib mencantumkan persyaratan antara lain: a. jangka waktu penukaran aset keuangan selambat‐lambatnya 60

(enam puluh) hari kalender sejak perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan

b. nilai aset keuangan yang dapat dipertukarkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

(4) Apabila persyaratan dan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, maka Bank sebagai Kreditur Asal dapat mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari neraca (derecognition) dengan melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari neraca Bank

dan mengakui penerimaan dari pengalihan aset dalam neraca; b. memperhitungkan seluruh penerimaan/keuntungan dan biaya‐

biaya/ kerugian yang timbul dari pengalihan aset keuangan;

(5) Pencatatan kembali aset keuangan yang dialihkan diikuti dengan pencatatan penerimaan Bank atas pengalihan aset keuangan sebagai kewajiban kepada Pemodal. Selanjutnya Bank juga melakukan pengakuan terhadap penerimaan pokok dan bunga atas aset keuangan yang dicatat kembali dan pengakuan terhadap pembayaran pokok dan bunga sebagai kewajiban kepada Pemodal.

6 Pasal 6

7/4/PBI/2005 SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 8

(1) Bank dilarang menjadi Kreditur Asal apabila pengalihan aset keuangan dalam rangka Sekuritisasi Aset mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank menurun. Penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank dihitung sebelum memperhitungkan fasilitas‐fasilitas lain yang dapat diberikan/dilakukan oleh Kreditur Asal antara lain Kredit Pendukung, Fasilitas Likuiditas dan atau Pembelian Kembali serta biaya‐biaya yang timbul dalam rangka proses pengalihan aset keuangan namun tidak termasuk diskonto (haircut) yang diberikan.

(2) Untuk menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum

pada saat pengalihan aset oleh Bank yang menjadi Kreditur Asal, maka: a. aktiva tertimbang menurut risiko akan berkurang sebesar aktiva

tertimbang menurut risiko dari aset keuangan yang dialihkan setelah dikurangi cadangan khusus yang telah dibentuk; dan


7

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan b. modal dapat meningkat atau menurun sesuai dengan

keuntungan atau kerugian akibat pengalihan aset keuangan dimaksud sebelum memperhitungkan biaya‐biaya yang timbul dalam rangka proses pengalihan aset keuangan.

Bagian kedua Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung 7 Pasal 7

7/4/PBI/2005 Ayat (1) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf D No. 1, 3 – 5

(1) Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung dapat memberikan fasilitas Kredit Pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) dan atau fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility). Yang dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) adalah Kredit Pendukung utama yang akan menanggung sebagian atau seluruh risiko kredit dari aset keuangan yang menjadi dasar penerbitan (underlying) EBA. Yang dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility) adalah Kredit Pendukung yang akan menanggung sebagian atau seluruh sisa risiko kredit yang tidak ditanggung oleh fasilitas penanggung risiko pertama Fasilitas penanggung risiko kedua diberikan setelah tersedia fasilitas penanggung risiko pertama. Kredit Pendukung dapat berupa antara lain garansi bank, cash collateral, overcollateralization, subordinasi dari kelas EBA (junior tranche) dan semua bentuk fasilitas lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset keuangan. Penyediaan Kredit Pendukung oleh Bank dalam aktivitas Sekuritisasi Aset bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dengan memberikan fasilitas untuk menanggung kerugian yang dapat dialami oleh Pemodal sebagai akibat penurunan kualitas aset keuangan. Bagi Bank yang akan bertindak sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) perlu memperhatikan antara lain: a. jenis dan kualitas aset keuangan yang dialihkan; b. perkiraan kerugian yang dapat timbul dari aset keuangan yang

dialihkan. Bagi Bank yang akan bertindak sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility) juga perlu menganalisis kredibilitas pihak yang memberikan fasilitas penanggung risiko pertama.

Penyediaan Kredit Pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama dan fasilitas penanggung risiko kedua dapat berbentuk antara lain: a. Overcollateralisation yaitu fasilitas yang diberikan oleh Kreditur


8

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Pasal 7 7/4/PBI/2005 Ayat (2) dan (3)

Asal berupa kelebihan nilai aset keuangan yang dialihkan, sebesar selisih antara nilai buku aset keuangan yang dialihkan dengan pembayaran yang diterima oleh Kreditur Asal yang berasal dari penerbitan EBA tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset keuangan.

b. Garansi yaitu fasilitas jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menanggung kerugian atas risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan sampai dengan nilai tertentu atau persentase tertentu.

c. Cash collateral yaitu jaminan kas yang dapat ditarik untuk menutup kekurangan pembayaran kewajiban kepada Pemodal. Penyediaan dana ini dapat bersumber dari Kreditur Asal atau pihak ketiga.

d. Pembelian junior tranche yaitu pembelian subordinasi kelas EBA yang dapat dilakukan oleh Kreditur Asal atau pihak ketiga. Kewajiban pembayaran kepada pemegang subordinasi EBA baru dapat dilakukan setelah pembayaran kepada pemegang EBA dengan kelas yang lebih senior dipenuhi.

(2) Setiap penyediaan Kredit Pendukung oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara

lain menetapkan: 1) jumlah fasilitas yang diberikan; dan 2) jangka waktu fasilitas;

b. diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan dalam hal Bank juga bertindak sebagai Kreditur Asal.

Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang berlaku.

(3) Jumlah fasilitas Kredit Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.

8 Pasal 8 7/4/PBI/2005

(1) Penyediaan Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (2) dan ayat (3) diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut:

Perlakuan Kredit Pendukung yang diberikan oleh Bank sebagai penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. a. apabila Kredit Pendukung merupakan fasilitas penanggung

risiko pertama, maka Kredit Pendukung akan menjadi faktor


9

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf D No. 6

pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah fasilitas penanggung risiko pertama dan jumlah beban Modal (capital charge) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; Termasuk dalam fasilitas penanggung risiko pertama adalah subordinasi dari kelas EBA (junior tranche). Yang dimaksud dengan jumlah beban Modal (capital charge) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan adalah besarnya Modal yang harus disediakan untuk mengcover risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan dengan memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar minimum 8% (delapan perseratus).

b. apabila Kredit Pendukung merupakan fasilitas penanggung risiko kedua, maka Kredit Pendukung akan menjadi komponen aktiva tertimbang menurut risiko. Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko didasarkan pada bobot risiko aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.

(2) Penyediaan Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (2) dan ayat (3) diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara

jumlah Kredit Pendukung dan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko sebesar Kredit Pendukung, dalam hal Bank penyedia Kredit Pendukung juga merupakan Kreditur Asal; atau

b. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Kredit Pendukung dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, dalam hal Bank penyedia Kredit Pendukung bukan sebagai Kreditur Asal.

(3) Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung adalah sebagaimana pada Lampiran 1.

Bagian Ketiga Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas 9 Pasal 9

7/4/PBI/2005 Ayat (1)

(1) Setiap penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara

lain menetapkan: 1) jumlah Fasilitas Likuiditas yang diberikan; dan 2) jangka waktu perjanjian;

b. jangka waktu Fasilitas Likuiditas maksimum 90 (sembilan puluh)

hari;


10

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 4 SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 6 SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 3

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. Yang dihitung sejak tanggal awal penarikan sampai dengan tanggal pelunasan seluruh Fasilitas Likuiditas yang telah ditarik.

c. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat diberikan oleh Bank yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.

d. hanya dapat ditarik apabila: 1) aset keuangan yang dialihkan berkualitas baik dan bernilai

sekurang‐kurangnya sama dengan jumlah penarikan Fasilitas Likuiditas; atau

2) telah memperoleh jaminan Kredit Pendukung atas seluruh aset keuangan yang dialihkan apabila aset keuangan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

Yang dimaksud dengan aset keuangan yang berkualitas baik adalah aset keuangan dengan tunggakan pembayaran sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Yang dimaksud dengan tunggakan pembayaran adalah tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga/kupon dari aset keuangan yang dialihkan.

e. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat ditarik oleh Penerbit

adalah jumlah terkecil antara: 1) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang berkualitas baik;

atau 2) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang tidak berkualitas

baik namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung; atau 3) jumlah yang diperjanjikan;

f. memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan dibandingkan dengan hak Pemodal;

Mengingat Fasilitas Likuiditas merupakan talangan untuk pembayaran kewajiban kepada Pemodal, maka penyedia Fasilitas Likuiditas memiliki hak menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan Pemodal atas pelunasan dari setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan.

g. hanya dapat digunakan untuk mengatasi mismatch dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemodal; dan


11

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 1 – 2 Pasal 9 7/4/PBI/2005 Ayat (2) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 7

Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank kepada Penerbit diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas talangan untuk mengatasi mismatch yang timbul karena terdapat keterlambatan sementara dalam penerimaan bunga dan atau pokok dari aset keuangan yang dialihkan yang menjadi sumber pembayaran kewajiban kepada Pemodal sehingga pembayaran kepada Pemodal dapat dilakukan tepat waktu. Penyediaan Fasilitas Likuiditas kepada Penerbit bersifat pass‐through yaitu langsung digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemodal.

h. tidak dapat ditarik setelah Kredit Pendukung digunakan seluruhnya.

(2) Jumlah penyediaan Fasilitas Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.

(3) Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum

bagi Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas adalah sebagaimana pada Lampiran 2.

10 Pasal 10

7/4/PBI/2005 (1) Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko. Perlakuan Fasilitas Likuiditas yang diberikan oleh Bank sebagai penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

(2) Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara

jumlah Fasilitas Likuiditas dan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko sebesar Fasilitas Likuiditas, dalam hal Bank penyedia Fasilitas Likuiditas juga merupakan Kreditur Asal; atau

b. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Fasilitas Likuiditas dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, dalam hal Bank penyedia Fasilitas Likuiditas bukan sebagai Kreditur Asal.


12

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Bagian Keempat Bank sebagai Penyedia Jasa

11 Pasal 11 7/4/PBI/2005 Ayat (1) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 1 Pasal 11 7/4/PBI/2005 Ayat (2) ‐ (3) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 2

(1) Bank yang berfungsi sebagai Penyedia Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset; dan b. didukung oleh sistem administrasi yang memadai.

Sistem administrasi yang memadai adalah sistem yang memiliki kemampuan antara lain untuk: 1. mengidentifikasi aset keuangan dan agunan yang dialihkan

oleh Kreditur Asal dan aset lain yang dimiliki Bank Penyedia Jasa;

2. memisahkan penerimaan arus kas dari aset keuangan yang dialihkan dengan penerimaan lain Bank Penyedia Jasa;

3. menyediakan informasi jumlah maupun jangka waktu tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga/kupon dari arus kas aset keuangan yang dialihkan.

(2) Bank sebagai Penyedia Jasa dapat melakukan Pembelian Kembali. (3) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10%

(sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;

Yang dimaksud dengan nilai sisa aset keuangan yang dialihkan adalah nilai buku sisa aset keuangan. Yang diperhitungkan sebagai nilai buku aset keuangan termasuk tunggakan bunga. Apabila aset keuangan berupa surat berharga, maka perhitungan nilai sisa aset keuangan yang dibeli kembali adalah sebesar nilai pembelian awal (acquisition cost) ditambah tunggakan bunga/kupon.

b. biaya yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan; dan

c. dalam hal Bank juga merupakan Kreditur Asal dan penyedia Kredit Pendukung, Pembelian Kembali tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Kreditur Asal sebagai penyedia Kredit Pendukung.

12 Pasal 12 7/4/PBI/2005 Ayat (1) – (2)

(1) Pembelian Kembali yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11 ayat (3) diperlakukan sebagai penyediaan Kredit Pendukung.

(2) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana fasilitas penanggung risiko pertama yang diatur dalam Paragraf 8 ayat (1) huruf a.


13

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 3 Pasal 12 7/4/PBI/2005 Ayat (3) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 4

Perlakuan sebagai fasilitas penanggung risiko pertama dalam kewajiban penyediaan modal minimum dihitung sebagai factor pengurang modal sebesar nilai terkecil antara nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali dengan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

(3) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Paragraf 8 ayat (2).

Perlakuan sebagai Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dihitung sebagai : a. faktor pengurang modal sebesar nilai terkecil antara nilai buku

sisa aset keuangan yang dibeli kembali dengan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan dan komponen Aktiva tertimbang menurut risiko sebesar nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali, bagi Bank Penyedia Jasa yang juga Kreditur Asal;

b. faktor pengurang modal sebesar nilai terkecil antara nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali dengan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, bagi Bank Penyedia Jasa yang bukan Kreditur Asal.

Bagian Kelima Bank Sebagai Bank Kustodian

13 Pasal 13 7/4/PBI/2005

(1) Bank yang berfungsi sebagai Bank Kustodian wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Bank Kustodian.

(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal dan atau Penyedia Jasa tidak dapat bertindak sebagai Bank Kustodian.

Bagian Keenam Bank Sebagai Pemodal

14 Pasal 14 7/4/PBI/2005 Ayat (1)

(1) Bank dapat memiliki EBA melalui pembelian secara tunai, atau dalam hal Bank sebagai Kreditur Asal dapat juga melalui tukar‐menukar dengan aset keuangan yang dialihkan. Pembelian secara tunai dapat dilakukan melalui pembayaran dengan uang tunai, kliring, pemindahbukuan, atau sarana pembayaran lainnya. EBA yang dibeli oleh Bank dapat berupa EBA yang diterbitkan oleh Penerbit di dalam negeri atau di luar negeri.


14

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf G No. 1 Pasal 14 7/4/PBI/2005 Ayat (2) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf G No. 3

Dalam menilai risiko‐risiko yang dapat timbul dari penanaman dana, Bank sebagai Pemodal EBA wajib mempelajari informasi yang terkait dengan aktivitas Sekuritisasi Aset dari propektus dan sumber‐sumber lainnya berupa: a. struktur aktivitas Sekuritisasi Aset; b. jenis, nilai, dan kualitas (bila EBA tidak memiliki peringkat) aset

keuangan yang dialihkan; c. informasi seluruh fasilitas yang tersedia termasuk informasi

kemungkinan terjadinya kegagalan pembayaran kepada Pemodal;

d. karakteristik, peringkat, dan jumlah EBA yang diterbitkan; dan e. informasi‐informasi penting lainnya antara lain pemenuhan

kondisi jual putus atas pengalihan aset keuangan, biaya‐biaya yang menjadi tanggungan Pemodal termasuk biaya kepada Penyedia Jasa.

(2) EBA yang dimiliki Bank diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk EBA berupa senior tranche merupakan komponen aktiva

tertimbang menurut risiko; EBA yang berupa senior tranche adalah kelas dari EBA yang memiliki hak memperoleh pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan dibandingkan EBA yang berupa subordinasi dari kelas EBA (junior tranche).

Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko EBA dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

b. untuk EBA berupa junior tranche merupakan faktor pengurang Modal sebagaimana fasilitas penanggung risiko pertama yang diatur dalam Paragraf 8 ayat (1) huruf a.

EBA berupa junior tranche merupakan salah satu bentuk fasilitas penanggung risiko pertama.

Perlakuan EBA yang dimiliki oleh Bank sebagai penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Pemodal adalah sebagaimana pada Lampiran 3.

15 Pasal 15 7/4/PBI/2005 Ayat (1) ‐ (2)

(1) Bank sebagai Pemodal yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal hanya dapat membeli EBA maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

(2) Pembelian EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum sebesar penyediaan dana sesuai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.


15

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan SE 7/51/DPNP 2005 Huruf G No. 2 Pasal 15 7/4/PBI/2005 Ayat (3)

Jumlah EBA yang dimiliki oleh Bank Pemodal yang sekaligus sebagai Kreditur Asal melalui tukar‐menukar dengan aset keuangan yang dialihkan menjadi bagian yang diperhitungkan dalam batas maksimum seluruh fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset yaitu sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

(3) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan pembelian EBA tersebut sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah pembelian EBA dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko sebesar EBA yang dibeli.

BAB III Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penilaian Kualitas

Aktiva dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset 16 Pasal 16

7/4/PBI/2005 Ayat (1) dan (2) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 2

(1) Dalam perhitungan BMPK, penyediaan dana dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada Reference Entity.

(2) Penyediaan dana kepada Reference Entity sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset keuangan yang dialihkan dari masing‐masing Reference Entity. Contoh penyediaan dana kepada Reference Entity: a. Bank “A” menyalurkan kredit kepada beberapa debitur

(Reference Entity) masing‐masing: • PT. “X” sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); • PT. “Y” sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah); dan • PT. “Z” sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah).

b. Bank “A” kemudian menjual portofolio kredit kepada Penerbit dengan memenuhi kondisi jual putus dan memberikan fasilitas Kredit Pendukung berupa overcollateralisation.

c. Berdasarkan portofolio kredit yang dialihkan tersebut, Penerbit menerbitkan EBA senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah).

d. Dari keseluruhan EBA yang diterbitkan, Bank “B” membeli EBA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

e. Pembelian EBA oleh Bank “B” ditetapkan sebagai penyediaan dana secara proporsional kepada PT. “X”, PT. “Y” dan PT “Z” dan perhitungan BMPK untuk masing‐masing perusahaan adalah:

x EBA yang dibeli

Perhitungan untuk contoh ini adalah sebagai berikut: • PT X = (Rp10 juta/Rp20 juta) x Rp 10 juta = Rp5 juta; • PT Y = (Rp6 juta/20 juta) x Rp 10 juta = Rp3 juta; dan • PT Z = (Rp4 juta/Rp20 juta) x Rp 10 juta = Rp2 juta.


16

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan 17 Pasal 17

7/4/PBI/2005 Ayat (1) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 4 Pasal 17 7/4/PBI/2005 Ayat (2) ‐ (3)

(1) Bank sebagai Kreditur Asal yang juga bertindak sebagai penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas dan atau Pemodal hanya dapat menyediakan seluruh fasilitas dalam Sekuritisasi Aset maksimum 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan. Termasuk dalam batas maksimum ini adalah Pembelian Kembali yang tidak memenuhi syarat sehingga diperlakukan sebagai penyediaan Kredit Pendukung. Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk seluruh fasilitas yang disediakan Bank dalam aktivitas Sekuritisasi Aset adalah sebagaimana pada Lampiran 4.

(2) Pemenuhan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum setiap fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7, Paragraf 9 dan Paragraf 15 serta sesuai ketentuan BMPK yang berlaku.

(3) Bank yang melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan kembali aset keuangan yang dialihkan baik dalam neraca maupun perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko serta memperhitungkan pelampauan fasilitas yang diberikan sebagai faktor pengurang Modal. Atas pelampauan batas maksimum, maka kewajiban untuk memperhitungkan setiap fasilitas sebagai penyediaan dana dan dalam kewajiban penyediaan modal minimum tidak berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap fasilitas. Yang dimaksud dengan pelampauan fasilitas adalah selisih antara jumlah seluruh fasilitas yang disediakan dengan batas maksimum yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

18 Pasal 18

7/4/PBI/2005 Ayat (1) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 6

(1) Penetapan kualitas EBA didasarkan atas: a. kualitas EBA sesuai dengan penilaian kualitas surat berharga

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia; atau

b. kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, apabila EBA tidak memiliki peringkat.

Dalam hal EBA tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak terdapat informasi nilai pasar serta tidak memiliki peringkat, maka kualitas EBA didasarkan pada kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan yang dihitung secara proporsional. Untuk mendukung penetapan kualitas EBA tersebut, Bank sebagai Pemodal mengupayakan informasi terkini


17

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Pasal 18 7/4/PBI/2005 Ayat (2) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 7

kualitas aset keuangan yang dialihkan. Contoh perhitungan: a. Bank A mengalihkan aset keuangan berupa kredit sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan kualitas masing‐masing Lancar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan Diragukan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah).

b. Kualitas setiap kredit tersebut secara proporsional terhadap total kredit yang dialihkan adalah sebagai berikut: ‐ Lancar sebesar 50% (lima puluh perseratus); ‐ Dalam Perhatian Khusus sebesar 10% (sepuluh perseratus);

dan ‐ Diragukan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

c. Bank B membeli EBA dengan underlying aset keuangan yang dialihkan oleh Bank A sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

d. Perhitungan kualitas EBA yang dimiliki Bank B ditetapkan sebagai berikut: ‐ Lancar: 50% x Rp25.000.000,00 = Rp12.500.000,00; ‐ Dalam Perhatian Khusus: 10% x Rp25.000.000,00 =

Rp2.500.000,00; dan ‐ Diragukan: 40% x Rp25.000.000,00 = Rp10.000.000,00

(2) Penetapan kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas didasarkan atas kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penilaian kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas dihitung secara proporsional sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan.

Penetapan kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas didasarkan pada kualitas aset keuangan yang dialihkan yaitu secara proporsional sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan. Contoh perhitungan: a. Bank A mengalihkan aset keuangan berupa kredit sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan kualitas masing‐masing Lancar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan Diragukan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah).

b. Kualitas setiap kredit tersebut secara proporsional terhadap total kredit yang dialihkan adalah sebagai berikut: ‐ Lancar sebesar 50% (lima puluh perseratus); ‐ Dalam Perhatian Khusus sebesar 10% (sepuluh perseratus);

dan ‐ Diragukan sebesar 40% (empat puluh perseratus).


18

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan c. Bank A memberikan fasilitas Kredit Pendukung sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) maka kualitas Kredit Pendukung ditetapkan sebagai berikut: Lancar: 50% x Rp10.000.000,00 = Rp5.000.000,00 ‐ Dalam Perhatian Khusus: 10% x Rp10.000.000,00 =

Rp1.000.000,00; dan ‐ Diragukan: 40% x Rp10.000.000,00 = Rp4.000.000,00.

d. Perhitungan yang sama berlaku juga untuk Fasilitas Likuiditas yang disediakan oleh Bank.

BAB IV Pelaporan19 Pasal 19

7/4/PBI/2005 Ayat (1) ‐ (2) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf I No. 1 – 2

(1) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal, penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4, Paragraf 7, Paragraf 9, Paragraf 11 dan Paragraf 13 wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan: a. laporan rencana pengalihan aset keuangan dalam rangka

aktivitas Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan

b. laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani.

Yang dimaksud dengan hari pada huruf a adalah hari kalender. Termasuk dalam laporan ini adalah laporan penyediaan fasilitas‐fasilitas lain oleh Kreditur Asal maupun pihak lain dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset.

(3) Laporan rencana pengalihan aset keuangan dalam aktivitas Sekuritisasi Aset oleh Bank sebagai Kreditur Asal sekurang‐kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. Umum, yaitu informasi yang mencakup :

1) tujuan pengalihan aset keuangan dalam kaitannya dengan rencana strategis bank dan rencana penggunaan dana yang diperoleh;

2) jenis dan nilai buku aset keuangan yang akan dialihkan, hasil penilaian (appraisal) serta perkiraan penerimaan dari pengalihan aset keuangan;

3) lembaga pemeringkat yang akan melakukan pemeringkatan EBA dan perkiraan hasil peringkat (jika tersedia);

4) perkiraan Nilai EBA yang akan diterbitkan; 5) draft perjanjian pengalihan aset keuangan; 6) informasi fasilitas lain yang akan disediakan oleh Kreditur

Asal dan draft perjanjian (termasuk fungsi Penyedia Jasa); dan

7) informasi pihak lain yang akan menyediakan fasilitas lain dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.


19

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

b. Informasi calon Penerbit yang sekurang‐kurangnya berupa: 1) nama dan bentuk badan hukum Penerbit; 2) struktur kepemilikan dan pengurus (termasuk

pemilik/pengurus Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam hal Penerbit berbentuk KIK‐EBA); dan

3) Anggaran Dasar atau Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam hal Penerbit berbentuk KIK‐EBA.

c. Informasi perhitungan rasio KPMM Kreditur Asal untuk beberapa kondisi yaitu: 1) sebelum aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum

tanggal laporan); 2) simulasi setelah aset keuangan dialihkan; dan 3) simulasi setelah penyediaan berbagai fasilitas dalam

aktivitas Sekuritisasi Aset (bila akan melakukan). d. Manajemen risiko, yang berisi informasi analisis dampak

pengalihan aset keuangan serta penyediaan fasilitas lainnya terhadap profil risiko Kreditur Asal.

e. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu. (4) Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan dalam rangka

aktivitas Sekuritisasi Aset oleh Bank sebagai Kreditur Asal sekurang‐kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. Penjelasan secara umum mengenai realisasi pengalihan aset

keuangan dibandingkan dengan rencana yang telah dilaporkan. b. Informasi dan dokumen baru atas perubahan dari setiap jenis

informasi yang disampaikan pada laporan rencana pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

c. Salinan dokumen yang meliputi: 1) perjanjian pengalihan aset keuangan; 2) perjanjian penyediaan fasilitas lain yang diberikan oleh Kreditur Asal; 3) perjanjian penyediaan fasilitas lain oleh pihak bukan Kreditur Asal;

d. Informasi cara pembayaran aset keuangan yang dialihkan; e. Ringkasan pendapat auditor independen dan pendapat hukum

yang independen; f. Informasi perhitungan rasio KPMM Kreditur Asal untuk beberapa

kondisi yaitu: 1) sebelum aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum

perjanjian ditandatangani); 2) setelah aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum

perjanjian ditandatangani dengan memperhitungkan perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat pengalihan aset keuangan); dan

3) setelah penyediaan berbagai fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset (posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani dengan memperhitungkan perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat pengalihan aset keuangan serta perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat penyediaan berbagai fasilitas), apabila


20

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Pasal 19 7/4/PBI/2005 Ayat (3) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf I No. 3 – 4 Pasal 19 7/4/PBI/2005 Ayat (4) dan (5)

bank melakukan penyediaan fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.

g. Laporan atau dokumen lain yang wajib disampaikan oleh Bank yang melakukan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dalam hal Kreditur Asal juga menyediakan fasilitas lain dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.

(5) Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian namun bukan sebagai Kreditur Asal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani. Termasuk dalam laporan sebagai penyedia Kredit Pendukung adalah pembelian EBA berupa junior tranche oleh Kreditur Asal di pasar sekunder. Termasuk dalam laporan sebagai Penyedia Jasa adalah pelaksanaan Pembelian Kembali.

(6) Laporan Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian sekurang‐kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. Umum, yaitu informasi yang mencakup:

1) jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas yang diberikan; 2) salinan perjanjian fasilitas; 3) informasi kesiapan sistem administrasi Bank untuk

pelaksanaan fungsi Penyedia Jasa atau Bank Kustodian; b. Rasio KPMM, yaitu Informasi perhitungan rasio KPMM Bank

setelah penyediaan fasilitas (posisi akhir bulan sebelum tanggal penandatanganan perjanjian);

c. Manajemen risiko, yaitu Informasi analisis dampak pemberian fasilitas terhadap profil risiko Bank;

d. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu. (7) Laporan Bank sebagai Penyedia Jasa yang melakukan Pembelian

Kembali sekurang‐kurangnya memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta informasi tambahan antara lain: a. Alasan melakukan Pembelian Kembali; b. Nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali dan

persentasenya terhadap Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; c. Rincian biaya dan pendapatan dari pelaksanaan fungsi Penyedia

Jasa selama 3 (tiga) bulan terakhir; d. Rincian arus kas dari sisa aset keuangan yang dibeli kembali

selama 3 (tiga) bulan terakhir; e. Sisa fasilitas Kredit Pendukung dalam hal Bank juga bertindak

sebagai penyedia fasilitas Kredit Pendukung. (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) wajib

dilengkapi dengan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas Sekuritisasi Aset.

(9) Dalam hal bank melakukan lebih dari 1 (satu) fungsi dalam satu


21

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan aktivitas Sekuritisasi Aset, bank wajib menyampaikan laporan berbagai fungsi tersebut sebagai satu kesatuan.

20 Pasal 20

7/4/PBI/2005 (1) Bank sebagai Kreditur Asal dinyatakan terlambat menyampaikan

laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf a apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melampaui batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf a sampai dengan 1 (satu) hari sebelum perjanjian ditandatangani.

(2) Bank sebagai Kreditur Asal, penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3), apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3).

21 Pasal 21

7/4/PBI/2005 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 dan Paragraf 20 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta

10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB V Sanksi

22 Pasal 22 7/4/PBI/2005

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan.

(2) Bank yang belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

23 Pasal 23

7/4/PBI/2005 Bank yang melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset namun tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan ketentuan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998.


22

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Ketentuan Lain

Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi

24 SE 12/38/DPNP/2010

Ketentuan lain mengenai Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Lampiran 5. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure merupakan acuan minimum pembakuan proses administrasi KPR yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam rangka menyusun Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi dari masing‐masing Bank. Bank yang belum memiliki SOP KPR, wajib menyusun dan memiliki SOP KPR yang paling kurang mencakup pembakuan proses administrasi KPR yang mengacu pada Pedoman Penyusunan SOP KPR ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5. Bank yang telah memiliki SOP KPR yang mencakup pembakuan proses administrasi KPR, wajib meneliti kembali kesesuaian cakupan SOP KPR yang dimiliki dengan Pedoman Penyusunan SOP KPR ini untuk selanjutnya melakukan penyesuaian.

Transaksi Derivatif Ketentuan Umum

25 Pasal 1 7/31/PBI/2005

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia.

2. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

3. Margin Trading adalah Transaksi Derivatif tanpa pergerakan dana pokok (notional amount) sehingga yang bergerak hanya margin yang merupakan hasil perhitungan notional amount dengan selisih kurs dan atau selisih suku bunga yang mempersyaratkan atau tidak mempersyaratkan adanya margin deposit untuk menjamin pelaksanaan transaksi tersebut.

4. Margin Deposit adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian‐kerugian yang mungkin timbul karena Transaksi Margin Trading selama berlakunya kontrak Transaksi Margin Trading.

5. Maintenance Margin adalah jumlah Margin Deposit minimum yang tetap harus dipelihara selama berlakunya kontrak Transaksi Margin Trading.


23

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan 6. Margin Call adalah pemberitahuan mengenai tambahan setoran

untuk memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati dalam kontrak.

7. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

8. Posisi Terbuka (Open Position) adalah posisi valuta dasar ( base currency ) Transaksi Derivatif yang masih terbuka.

9. Mark to market adalah cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.

10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

Manajemen Resiko Transaksi Derivatif 26 Pasal 2

7/31/PBI/2005 Ayat (1) ‐ (2) SE 7/45/DPD 2005 No. 1

(1) Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

(2) Dalam melakukan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan Mark to Market.

(3) Mark to Market mengacu pada praktek yang terjadi di pasar (market practice). Apabila di dalam market practice Mark to Market terdapat beberapa alternatif, maka penetapan metode Mark to Market diatur sebagai berikut : a. Mark to Market diserahkan kepada kebijakan masing‐masing

Bank; atau b. Mark to Market berdasarkan atas kesepakatan antara Bank

dengan Nasabah Bank.

Apabila Bank telah memilih salah satu dari metode sebagaimana pada butir a atau butir b di atas, maka metode yang dipilih harus tercantum dalam kontrak dan dilakukan secara konsisten sampai dengan jatuh tempo kontrak.

27 Pasal 3 7/31/PBI/2005 SE 7/45/DPD 2005 No. 2 SE 12/21/DPM 2010

(1) Dalam melakukan Transaksi Derivatif Bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.

(2) Bank wajib menyampaikan laporan kesiapan Bank melakukan Transaksi Derivatif untuk pertama kali kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, dengan Surat yang dilampiri dengan Pedoman Pelaksanaan Transaksi Derivatif yang mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penjelasan dan Kontrak Transaksi Derivatif

28 Pasal 4 7/31/PBI/2005

(1) Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan Transaksi Derivatif .

(2) Penjelasan secara lengkap kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi penjelasan atas :


24

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan a. risiko kredit (credit risk), b. risiko penyelesaian (settlement risk), dan c. risiko pasar (market risk). d. adanya kemungkinan saldo Margin Deposit dapat menjadi nihil

dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta nasabah untuk menambah Margin Deposit apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup transaksi Margin Trading.

(3) Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak.

(4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencakup paling sedikit : a. pagu transaksi derivatif: b. base currency yang digunakan; c. jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan; d. penyelesaian transaksi derivatif (settlement); e. pembukuan laba atau rugi Transaksi Derivatif yang dilakukan; f. pencatatan atas posisi laba atau rugi; g. metode atau cara transaksi derivatif; h. besarnya komisi; i. penggunaan kurs konversi; j. advis dan konfirmasi transaksi derivatif; k. kerahasiaan; dan l. domisili dan hukum yang berlaku.

(5) Khusus untuk kontrak transaksi Margin Trading, selain mencakup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib memuat hal‐hal sebagai berikut : a. jumlah Margin Deposit; b. Maintenance Margin yang ditentukan; dan c. hak dan kewajiban nasabah.

(6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca.

Batasan Dalam Transaksi Derivatif Larangan Dalam Transaksi Derivatif

29 Pasal 5 7/31/PBI/2005

(1) Bank dilarang memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank.

(2) Bank dianggap memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank apabila Bank tidak meneruskan (pass‐on) transaksi pihak terkait dengan Bank pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada Bank lain yang bukan pihak terkait.

(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pengertian Pihak Terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

30 Pasal 7

10/38/PBI/2008 (1) Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif yang merupakan

turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan


25

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan sepanjang bukan merupakan Structured Product yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Pengertian Structured Product mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Kerugian Bank Atas Transaksi Derivatif 31 Pasal 8

7/31/PBI/2005 SE 12/21/DPM 2010

(1) Kerugian Bank karena Transaksi Derivatif paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank secara kumulatif dalam tahun berjalan.

(2) Perhitungan batas kerugian Bank paling banyak 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kerugian dari Transaksi Derivatif yang belum di set‐off dengan keuntungan transaksi non derivatif yang langsung terkait dengan Transaksi Derivatif dimaksud.

(3) Dalam hal kerugian Bank mencapai lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank, Bank dilarang melakukan Transaksi Derivatif baru serta wajib melapor kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kerugian paling lambat pada hari kerja berikutnya.

32 Pasal 9

7/31/PBI/2005 (1) Bank yang melakukan Transaksi Margin Trading untuk kepentingan

nasabah tanpa diikuti pergerakan dana atau instrumen wajib meminta nasabah untuk memenuhi: a. Margin Deposit paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari

pagu Transaksi Margin Trading;dan b. Maintenance Margin paling sedikit 50% (lima puluh

perseratus) dari Margin Deposit; (2) Bank wajib melakukan Margin Call kepada nasabah dalam hal

Margin Deposit telah mencapai Maintenance Margin. (3) Bank wajib menghentikan kegiatan Transaksi Derivatif untuk

kepentingan nasabah apabila setelah dilakukan Margin Call nasabah tidak melakukan setoran tambahan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(4) Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi Transaksi Derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan, yaitu apabila Nasabah menghadapi kemungkinan kerugian, sehingga dapat mengakibatkan Margin Deposit yang tersedia tidak dapat menutup kerugian. Format laporan transaksi derivatif ada di Lampiran 6 & 7 dan petunjuk pengisian laporan transaksi derivatif ada di Lampiran 8.

Sanksi

33 Pasal 11 10/38/PBI/2008 Ayat (3)

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap: a. Paragraf 26 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban


26

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan penyediaan modal minimum Bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

b. Paragraf 27 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

c. Paragraf 28 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

d. Paragraf 29 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank umum.

e. Paragraf 30, Paragraf 31, dan/atau Paragraf 32 dikenakan sanksi sebagai berikut: 1) teguran tertulis; 2) penurunan tingkat kesehatan bank; 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu; 4) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang

saham dalam daftar orang‐orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau

5) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Prinsip Kehati‐hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum

BAB I Ketentuan Umum34 Pasal 1

11/26/PBI/2009 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang‐

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;

2. Structured Products adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan

dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan

b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (asymmetric payoff), yang antara lain ditandai dengan keberadaan: 1. optionality, seperti caps, floors, collars, step up/step down

dan/atau call/put features;


27

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan 2. leverage; 3. barriers, seperti knock in/knock out; dan/atau 4. binary atau digital ranges.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (embedded derivatives);

3. Nasabah adalah: a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima

fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa; b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau

diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan atau jasa;

4. Kegiatan Structured Product adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan Structured Product.

5. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah

dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perkoperasian;

6. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah

direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perkoperasian;

d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

35 Pasal 2

11/26/PBI/2009 Bank hanya dapat melakukan Kegiatan Structured Product setelah memperoleh: a. persetujuan prinsip untuk melakukan Kegiatan Structured Product;

dan

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Kegiatan Structured Product secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap penerbitan setiap jenis Structured Product. Oleh karena itu, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Kegiatan Structured Product.


28

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan b. pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis Structured Product,

dari Bank Indonesia. Pernyataan efektif yang diberikan oleh Bank Indonesia bersifat administratif yang didasarkan pada data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank sehingga bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko dan kerugian yang mungkin timbul diantara para pihak yang melakukan transaksi. Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dari Structured Product adalah pihak‐pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank dan Nasabah.

36 Pasal 3

11/26/PBI/2009 Pelaksanaan Kegiatan Structured Product sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 wajib berpedoman pada ketentuan ini.

37 Pasal 4 11/26/PBI/2009

(1) Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi Structured Product yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga.

(2) Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi Structured Product yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga.

38 Pasal 5

11/26/PBI/2009 (1) Bank wajib mencantumkan rencana Kegiatan Structured Product

dalam rencana bisnis Bank. Yang dimaksud dengan rencana bisnis Bank adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

(2) Rencana Kegiatan Structured Product sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi: a. penjelasan mengenai pengelompokan Structured Product;

Yang dimaksud dengan pengelompokan terdiri dari: 1. Penghimpunan dana, dalam hal Structured Product

diterbitkan dalam kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana;

2. Penyediaan dana, dalam hal Structured Product diterbitkan sebagai bagian dari fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank kepada Nasabah.

b. penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target Structured Product; dan

c. estimasi volume penerbitan Structured Product.

39 Pasal 6 11/26/PBI/2009

(1) Bank yang melakukan transaksi Structured Product dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif, wajib meminta kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa kas


29

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan dengan jumlah paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi. Yang dimaksud dengan perhitungan nilai nosional adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yang ditetapkan, maka nilai nasional yang digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar. Agunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan agunan berupa kas paling

kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah.

(3) Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling kurang 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Nasabah berupa: a. bank;

Yang dimaksud dengan bank dalam pengaturan ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

b. Pemerintah Republik Indonesia; c. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; d. bank atau lembaga pembangunan multilateral.

Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank For Reconstruction and Development, Inter‐American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).

40 Pasal 7

11/26/PBI/2009 Bank dilarang menggunakan kata ”deposit”, ”deposito”, ”terproteksi”, “giro”, “tabungan”, dan/atau kata lain yang dapat memberikan persepsi kepada Nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok Strcutured Product secara penuh, apabila Structured Product yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.


30

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Berkenaan dengan larangan dimaksud, Structured Product yang diterbitkan oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo tidak diperkenankan untuk dicatat dalam pos “giro”, “tabungan”, dan “simpanan berjangka” dalam pelaporan Bank.

BAB II Manajemen Risiko41 Pasal 8

11/26/PBI/2009 (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam

melakukan Kegiatan Structured Product. Prinsip‐prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling kurang mencakup : a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan dan prosedur; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern.

Bagian Pertama Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 42 Pasal 9

11/26/PBI/2009 Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Kegiatan

Structured Product; dan Persetujuan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product dianggap telah dilakukan apabila dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris mencakup rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product.

b. evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan Structured

Product.

Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Rencana Bisnis Bank.

43 Pasal 10

11/26/PBI/2009 Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup: a. menetapkan rencana Bank untuk Kegiatan Structured Product;

Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.

b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Kegiatan

Structured Product; dan c. memantau dan mengevaluasi Kegiatan Structured Product.


31

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Bagian Kedua Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

44 Pasal 11 11/26/PBI/2009

(1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk Kegiatan Structured Product.

(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. kebijakan penilaian tingkat risiko Structured Product (Structured

Product risk level assessment); Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendah, yang penetapannya diserahkan pada masing‐masing Bank.

b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabah (customer risk profile

assessment); Profil risiko Nasabah meliputi risk apetite Nasabah yang terdiri dari risk averse, risk neutral, dan risk taker, yang penetapannya diserahkan pada masing‐masing Bank.

c. kebijakan kesesuaian tingkat risiko Structured Product

(Structured Product risk level assessment) dengan profil risiko Nasabah (customer risk profile assessment);

d. kebijakan sumber daya manusia untuk Kegiatan Structured Product; Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk Kegiatan Structured Product.

e. kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiatan Structured

Product; Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif Bank wajib memastikan bahwa struktur insentif yang disusun dapat menciptakan keselarasan (alignment) antara kepentingan pegawai, kepentingan nasabah, dan kepentingan Bank. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank harus menghindari penetapan kebijakan struktur insentif yang semata‐mata didasarkan oleh volume penjualan tanpa diiringi oleh mekansime kontrol lainnya.

f. prosedur pelaksanaan Kegiatan Structured Product yang mencakup: Prosedur pelaksanaan Kegiatan Structured Product memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Kegiatan Structured Product yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan keterkaitan antar unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampai dengan komersialisasi.

1. pengembangan Structured Product yang mencakup;

a) studi kelayakan;


32

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan b) pengembangan fitur produk; c) analisis risiko; d) analisis aspek hukum; e) metode penilaian (valuation); f) metode pencatatan; dan g) metode uji coba.

2. pemasaran dan penawaran Structured Product; dan 3. pelaksanaan transaksi Structured Product yang mencakup:

a) inisiasi transaksi; b) eksekusi transaksi; c) penyelesaian transaksi (transaction settlement); dan d) penghentian transaksi Structured Product sebelum

jatuh tempo (early termination). g. prosedur penyelesaian sengketa dari Kegiatan Structured

Product; dan h. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran,

pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk Kegiatan Structured Product.

45 Pasal 12

11/26/PBI/2009 Dalam menetapkan penilaian profil risiko Nasabah (Customers risk profile assessment) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44 ayat (2) huruf b, Bank paling kurang wajib melakukan penilaian terhadap: a. tujuan Nasabah;

Yang dimaksud dengan tujuan Nasabah antara lain mencakup: 1. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk mendapatkan

tambahan pendapatan (yield enhancement) dalam melakukan transaksi Structured Product;

2. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk tetap menjaga keutuhan pokok dalam melakukan transaksi Structured Product;

3. Apakah Nasabah melakukan transaksi Structured Product untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang; dan

4. Apakah Nasabah bertujuan untuk memiliki alat investasi likuid dalam melakukan investasi.

b. profil keuangan Nasabah, yang meliputi:

1. karakteristik usaha; Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakup penilaian terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha, pasar beserta pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.

2. sumber dana (source of funds) dan karakteristik dari sumber

dana yang dimiliki; Yang dimaksud dengan karakteristik dari sumber dana (source of funds) mencakup kesinambungan (sustainability) dan jangka waktu sumber dana.


33

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan 3. aset/kekayaan yang dimiliki;

Termasuk dalam pengertian aset/kekayaan adalah kas, surat berharga, efek, dan aktiva tetap yang dimiliki.

4. modal yang dimiliki; dan 5. komitmen atau kewajiban keuangan Nasabah baik kepada Bank

maupun kepada pihak selain Bank; c. pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukan kegiatan

Structured Product, yang meliputi: 1. pengetahuan Nasabah mengenai Structured Product; 2. jenis Structured Product yang pernah atau sedang digunakan

Nasabah; 3. karakteristik Structured Product yang pernah atau sedang

digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2; 4. volume dari Structured Product yang pernah atau sedang

digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2; 5. frekuensi penggunaan Structured Product oleh Nasabah; dan 6. jangka waktu dari Structured Product yang pernah atau sedang

digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Bagian Ketiga

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

46 Pasal 13 11/26/PBI/2009

(1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan Structured Product.

(2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bagian Keempat Sistem Pengendalian Intern47 Pasal 14

11/26/PBI/2009 (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain

dibuktikan dengan: a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja

untuk Kegiatan Structured Product. Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan kegiatan Structured Product dituangkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur.

b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

BAB III Klasifikasi Nasabah48 Pasal 15

11/26/PBI/2009 (1) Dalam melakukan Kegiatan Structured Product, Bank wajib

menetapkan klasifikasi Nasabah. (2) Klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Nasabah profesional; b. Nasabah eligible; dan c. Nasabah retail.

(3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah profesional sebagaimana


34

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari Structured Product dan terdiri dari: Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Structured Product dapat dilakukan melalui: 1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis;

dan/atau 2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing‐masing

Bank, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah (customer risk profile assessment) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44.

a. perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang terdiri dari:

1. Bank; 2. perusahaan efek;

Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang‐undang tentang Pasar Modal.

3. perusahaan pembiayaan; atau

Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang‐undang tentang Lembaga Pembiayaan.

4. pedagang kontrak berjangka,

Yang dimaksud dengan pedagang kontrak berjangka adalah Pedagang Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang‐undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku.

b. perusahaan selain perusahan sebagaimana dimaksud pada huruf

a yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memiliki modal paling kurang lebih besar dari

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

2. telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh

enam) bulan berturut‐turut.

c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;


35

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; e. bank atau lembaga pembangunan multilateral;

Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank For Reconstruction and Development, Inter‐American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).

(4) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah eligible sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari Structured Product dan terdiri dari: Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Structured Product dapat dilakukan melalui: 1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentuk

tertulis; dan/atau 2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing‐masing

bank, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah (customer risk profile assessment) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44.

a. perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berupa:

1. dana pensiun; atau Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang‐undang tentang Dana Pensiun.

2. perusahaan perasuransian,

Yang dimaksud dengan perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang‐undang tentang Usaha Perasuransian.

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku.

b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki modal paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan


36

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

(2) telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 (dua

belas) bulan berturut‐turut; dan

c. Nasabah perorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.

(5) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah profesional dan Nasabah eligible.

49 Pasal 16

11/26/PBI/2009 Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48 apabila terdapat hal‐hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah dimaksud.

BAB IV Transparansi Informasi Produk50 Pasal 17

11/26/PBI/2009 (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan

pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi Structured Product. Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai produk sebelum mengambil keputusan.

(2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bank wajib: a. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak

menyesatkan kepada Nasabah; b. memastikan pemberian informasi yang berimbang antara

potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari transaksi Structured Product; dan

c. memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal‐hal yang penting terkait dengan risiko‐risiko yang mungkin timbul dari transaksi Structured Product.

51 Pasal 18 11/26/PBI/2009

Dalam mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50 ayat (2), Bank paling kurang wajib mengungkapkan informasi mengenai Structured Product yang meliputi hal‐hal sebagai berikut: a. nama Structured Product dan penerbit Structured Product; b. karakteristik dan fitur dari Structured Product;

1. Untuk Structured Product yang merupakan kombinasi instrumen


37

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur Structured Product meliputi: a. Jenis instrumen non derivatif; b. Jenis derivatif; dan c. Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan

dasar (underlying variable) untuk Structured Product. 2. Untuk Structured Product yang merupakan kombinasi dari

derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur Structured Product meliputi: a. Jenis‐jenis derivatif; dan b. Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan

dasar (underlying variable) untuk Structured Product. c. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin

keuntungan yang dapat diperoleh Nasabah dari Structured Product; Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh, Bank paling kurang mengungkapkan: 1. metode perhitungan bunga atau pendapatan atau margin

keuntungan; 2. asumsi‐asumsi yang digunakan; dan 3. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin

keuntungan Structured Product dalam beberapa skenario. d. ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung

Nasabah dari Structured Product; Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung, Bank paling kurang mengungkapkan: 1. risiko yang mungkin dihadapi; 2. metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi; 3. komponen leverage; 4. asumsi‐asumsi yang digunakan; dan 5. ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skenario yang

mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkin terjadi (worst case scenario).

e. biaya yang melekat dari Structured Product;

Biaya yang melekat dari Structured Product antara lain biaya administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau penalti. Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang melekat, Bank harus mengungkapkan metode penentuan perhitungan biaya dimaksud.

f. syarat dan kondisi Structured Product yang meliputi antara lain:

1. jangka waktu; 2. tanggal efektif;


38

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan 3. penyelesaian transaksi (settlement); 4. penghentian transaksi sebelum jatuh tempo (early termination)

yang paling kurang meliputi: a) kondisi yang dapat menyebabkan penghentian sebelum

jatuh tempo; b) prosedur untuk melakukan penghentian sebelum jatuh

tempo; dan c) mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputi

perhitungan dan pembebanan biaya dan kerugian. 5. penyelesaian sengketa.

g. pernyataan bahwa Structured Product tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku;

h. informasi mengenai kejelasan cakupan program penjaminan atas Structured Product dalam hal Structured Product dimaksud terkait dengan kegiatan penghimpunan dana; dan

i. informasi lain yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait dengan Structured Product.

52 Pasal 19

11/26/PBI/2009 Dalam hal Bank menggunakan variabel‐variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan/atau nilai tukar dalam memberikan ilustrasi terkait dengan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 51, Bank wajib: a. memastikan ilustrasi didasarkan pada asumsi yang didukung oleh

data‐data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. memastikan data‐data pendukung sebagaimana yang dimaksud

pada huruf a disajikan paling kurang berdasarkan data historis 3 (tiga) tahun berturut‐turut secara bulanan.

53 Pasal 20

11/26/PBI/2009 Bank wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Nasabah mengenai informasi perkembangan dan kinerja Structured Product maupun informasi material lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja Structured Product. Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas Structured Product yang ditawarkan.

BAB V Pemasaran dan Penawaran Structured Product Bagian Pertama Pemasaran

54 Pasal 21 11/26/PBI/2009

(1) Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran Structured Product. Yang dimaksud dengan media pemasaran antara lain berupa iklan, brosur, leaflet, atau media pemasaran elektronis. Yang dimaksud dengan pemasaran adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tidak selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.

(2) Dalam memasarkan Structured Product sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan


39

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip‐prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50 ayat (2), Paragraf 51, dan Paragraf 52.

(3) Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.

(4) Informasi yang disampaikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia

Bagian Kedua Penawaran

55 Pasal 22 11/26/PBI/2009

(1) Bank wajib memperhatikan kesesuaian antara tingkat risiko Structured Product (Structured Product risk level assessment) dengan profil risiko Nasabah (customer risk profile assessment) dalam menawarkan dan melakukan transaksi Structured Product dengan Nasabah. Pelaksanaan pengaturan dalam ayat ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44.

(2) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi Structured Product dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48 ayat (5).

(3) Larangan menawarkan dan melakukan transaksi Structured Product dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Structured Product yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

(4) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi Structured Product dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah eligible sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48 ayat (4) apabila Structured Product tersebut memenuhi paling kurang 1 (satu) dari persyaratan sebagai berikut: a. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang

ditanamkan Nasabah;

Kondisi dimana potensi kerugian dapat melebihi nilai pokok yang ditanamkan umumnya terjadi apabila Structured Product tersebut mengandung unsur leverage.

b. Structured Product yang merupakan penggabungan antara derivatif dan derivatif.

(5) Bank dilarang menggunakan Bank lain untuk bertindak sebagai agen penjual Structured Product yang diterbitkan Bank. Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agen penjual mencakup: 1. Mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Nasabah

untuk Structured Product; dan/atau 2. Menjadi referral agent.


40


11/26/PBI/2009 (1) Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan Nasabah dalam

melakukan penawaran Structured Product. (2) Bank wajib menetapkan secara khusus pegawai yang dapat

bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan dan/atau komunikasi dengan Nasabah dalam melakukan kegiatan penawaran Structured Product sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan pegawai tetap Bank; dan b. telah diberikan pelatihan/training yang memadai mengenai

Structured Product. Tujuan pemberian pelatihan/training mengenai Structured Product adalah agar pegawai memiliki pemahanan yang memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah dengan baik mengenai karakteristik, fitur, dan risiko atas Structured Product yang ditawarkan. Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan, frekuensi, dan materi yang diberikan dalam pelatihan/ training dapat mencapai tujuan pelatihan/training tersebut diatas, antara lain dengan mempertimbangkan kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompetensi pegawai.

57 Pasal 24

11/26/PBI/2009 (1) Dalam melakukan penawaran Structured Product sebagaimana

dimaksud dalam Paragraf 56 Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam penawaran telah memenuhi prinsip‐prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50 ayat (2), Paragraf 51, dan Paragraf 54.

(2) Dalam melakukan penawaran Structured Product Bank wajib menyampaikan kepada Nasabah dokumen tertulis yang paling kurang mencakup: a. prospektus atau term sheet; dan

Yang dimaksud dengan prospektus atau term sheet adalah dokumen resmi yang memberikan seluruh informasi material yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait dengan Structured Product yang ditawarkan.

b. product highlight sheet,

Product highlight sheet adalah dokumen yang bertujuan membantu Nasabah untuk memahami informasi utama (key information) mengenai Structured Product yang tercantum dalam prospektus atau term sheet. Berkenaan dengan hal tersebut, product highlight sheet disajikan dalam bentuk yang jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Nasabah. Oleh karena itu, product highlight sheet dapat disusun dalam


41

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan bentuk ”tanya‐jawab” dan paling kurang dapat menjawab pertanyaan tentang Structured Product sebagai berikut: 1. Produk apa yang akan dibeli/diinvestasikan oleh Nasabah; 2. Apa manfaat dari produk yang akan dibeli/diinvestasikan

oleh Nasabah; 3. Dengan siapa Nasabah akan membeli atau berinvenstasi; 4. Apa perbedaan produk yang akan dibeli atau diinvestasikan

oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito konvensional;

5. Risiko utama apa saja yang berpengaruh terhadap produk; 6. Keuntungan atau kerugian apa yang diperoleh atau

dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario termasuk kerugian terburuk (worst case);

7. Apakah produk dimaksud sesuai untuk: a. Nasabah yang tidak ingin mengalami kerugian pokok; b. Nasabah yang mungkin memerlukan likuiditas dalam

jangka pendek; c. Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan atau

pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif. 8. Berapa biaya yang harus dibayar Nasabah dalam membeli

produk; 9. Seberapa sering penilaian terhadap produk dilakukan dan

dinformasikan kepada Nasabah; 10. Bagaimana Nasabah dapat keluar atau menghentikan

transaksi dan risiko dan/atau biaya apa yang harus diketahui oleh Nasabah terkait dengan penghentian transaksi tersebut;

11. Dengan siapa di Bank Nasabah harus bertanya untuk memperoleh informasi, bertanya, dan/atau mengadukan permasalahan/komplain/ perselisihan; dan

12. Apakah produk termasuk dalam cakupan penjaminan LPS. Product highlight sheet disajikan dengan font paling kurang 10 (sepuluh) serta tidak melebihi 4 (empat) halaman.

dari Structured Product yang ditawarkan. (3) Kewajiban penyampaian dokumen berupa product highlight sheet

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk Nasabah berupa bank.

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 33 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun dalam

bahasa Indonesia. (5) Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan yang disampaikan

Bank kepada Nasabah dalam melakukan penawaran Structured Product beserta tanggapan yang diberikan Nasabah.

Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk rekaman suara.


42

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan BAB VI Masa Jeda (Cooling Off Period)

58 Pasal 25 11/26/PBI/2009

(1) Bank wajib memberikan waktu kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57.

(2) Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian masa jeda (cooling off period) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi Structured Product Bank. Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atas setiap jenis produk.

(3) Jangka waktu masa jeda (cooling off period) yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang: a. 3 (tiga) hari kerja setelah Nasabah perorangan menerima

dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2); Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

b. 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah perusahaan menerima

dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2). Jangka waktu 2 (dua) kerja hari dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

(4) Ketentuan mengenai kewajiban masa jeda (cooling off period) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk: a. penawaran Structured Product yang diterbitkan oleh Bank

disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo;

b. penawaran Structured Product kepada Nasabah berupa bank.

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 33 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

BAB VII Pernyataan Nasabah

59 Pasal 26 11/26/PBI/2009

(1) Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan transanksi Structured Product, maka Bank wajib memastikan bahwa Nasabah telah menerima dan memahami informasi yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2).

(2) Pemahaman Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam


43

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh Nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.

(3) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum. Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

BAB VIIII Perjanjian Structured Product

60 Pasal 27 11/26/PBI/2009

(1) Kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam melakukan transaksi Structured Product wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.

(2) Dalam hal Bank dan Nasabah sepakat mengenai kemungkinan penghentian transaksi Structured Product sebelum jatuh tempo (early termination), maka klausula penghentian transaksi Structured Product tersebut wajib dicantumkan dalam perjanjian Structured Product.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan basah.

(4) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum. Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2) dan

Paragraf 59 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX Tata Cara Pengajuan Persetujuan Prinsip dan Pernyataan Efektif

61 Pasal 28 11/26/PBI/2009

(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 huruf a, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.

(2) Pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dilampiri dokumen pendukung berupa: a. dokumen kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf 44; dan b. dokumen persyaratan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud dalam Paragraf 56 ayat (2) dan ayat (3).


44

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

62 Pasal 29

11/26/PBI/2009 (1) Untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimana dimaksud

dalam Paragraf 35 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.

(2) Permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila Bank telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 huruf a.

(3) Pengajuan permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dilampiri dokumen pendukung berupa: a. dokumen pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 54,

apabila ada; b. dokumen penawaran berupa prospektus atau term sheet dan

product highlight sheet sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2);

c. dokumen terkait dengan hasil kajian unit kerja terkait sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44 ayat (2) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf f, berupa: 1. penilaian tingkat risiko Structured Product (Structured

Product Risk Level Assessment); 2. profil risiko Nasabah (customers risk profile assessment); 3. kesesuaian tingkat risiko Structured Product (Structured

Product Risk Level Assessment) dengan profil risiko Nasabah (customers risk profile assessment); dan

4. pelaksanaan Kegiatan Structured Product. d. dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh

persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang dalam hal 1 (satu) atau lebih dari instrumen yang mendasari Structured Product merupakan instrumen yang memerlukan persetujuan/izin dari otoritas tersebut.

(4) Pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

63 Pasal 30

11/26/PBI/2009 (1) Ketentuan mengenai kewajiban pernyataan efektif sebagaimana

dimaksud dalam Paragraf 35 huruf b dan Paragraf 62 dikecualikan untuk Structured Product yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

(2) Penerbitan Structured Product oleh Bank yang disertai dengan


45

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata cara pelaporan untuk produk dan aktivitas baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

BAB XII Sanksi

64 Pasal 34 11/26/PBI/2009

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35, Paragraf 36, Paragraf 37, Paragraf 38, Paragraf 39 ayat (1) dan ayat (2), Paragraf 40, Paragraf 41, Paragraf 42, Paragraf 43, Paragraf 44, Paragraf 45, Paragraf 46, Paragraf 47, Paragraf 48, Paragraf 49, Paragraf 50, Paragraf 51, Paragraf 52, Paragraf 53, Paragraf 54 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Paragraf 55 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Paragraf 56, Paragraf 57 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Paragraf 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Paragraf 59, dan Paragraf 60, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa: 1. teguran tertulis; 2. penurunan tingkat kesehatan Bank; 3. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 4. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha

tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;

5. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau

6. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

65 Pasal 35

11/26/PBI/2009 Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 63 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

66 Pasal 37 11/26/PBI/2009

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 64 Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 1% dari nilai transaksi yang dilakukan dan paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar).

67 Pasal 38 11/26/PBI/2009

Selain disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 64, Bank Indonesia dapat mencabut persetujuan prinsip dan/atau pernyataan efektif yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 ayat (2) dan Paragraf 62 ayat (4), apabila menurut penilaian Bank Indonesia: a. penerapan prinsip manajemen risiko untuk Kegiatan Structured

Product yang dilakukan Bank tidak memadai; dan/atau b. risiko yang timbul dari Kegiatan Structured Product yang dilakukan

Bank dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.


46


11/26/PBI/2009 Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 70, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

BAB XIII Ketentuan Lain69 Pasal 41

11/26/PBI/2009 Selain mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, pengaturan mengenai transaksi Structured Product yang didalamnya mengandung unsur transaksi atau potensi transaksi valuta asing terhadap rupiah mengacu pula pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

70 Pasal 42 11/26/PBI/2009

(1) Permohonan persetujuan prinsip, permohonan pernyataan efektif, dan penyampaian laporan Structured Product sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 ayat (2) dan Paragraf 62 ayat (3) disampaikan kepada: a. Direktorat Pengawasan Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro,

Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Selain disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 ayat (3) dan laporan Structured Product sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34 ditembuskan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350.

47

Lampiran 1 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank

sebagai Penyedia Kredit Pendukung Bank memiliki modal sebesar Rp1.250.000,00 dan ATMR sebesar

Rp15.350.000,00. Bank tersebut hendak melakukan pengalihan aset senilai

Rp4.500.000,00, dengan asumsi sebagai berikut: � Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. � Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak

terdapat keuntungan atau kerugian). � Penerbitan EBA sebesar nilai aset keuangan yang dialihkan. � Pembayaran atas pengalihan aset keuangan dilakukan secara tunai. � Underlying EBA berupa tagihan kepada pihak ketiga dengan bobot risiko

100%.

Sebelum Setelah Sekuritisasi Aset Sekuritisasi AsetModal 1.250.000 (c) 1.250.000ATMR 15.350.000 (d) 10.850.000 (15.350.000 – 4.500.000)

KPMM 8,14% 11,52%Nilai Aset Keuangan Yang Dialihkan (NAKYD) (a) 4.500.000 ATMR atas NAKYD [ 4.500.000 x 100%] 4.500.000 Beban Modal [8% x NAKYD] (b) 360.000

1. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai

Kreditur Asal yang menyediakan Kredit Pendukung berupa fasilitas

penanggung risiko pertama dan fasilitas penanggung risiko kedua yang

memenuhi persyaratan:

Jumlah Formula Fasilitas penanggung (e) 350.000 (7,78% dari NAKYD) [{(e) ⎟ (a)} x 100%]risiko pertama Fasilitas penanggung (f) 100.000 (2,22% dari NAKYD) [{(f) ⎟ (a)} x 100%]risiko kedua

48

Jumlah

Faktor pengurang (g) 350.000modal atas Fasilitas penanggung risiko

pertama ATMR atas Fasilitas (h) 100.000penanggung risiko

kedua Modal setelah 900.000Sekuritisasi Aset dan

Fasilitas ATMR setelah 10.950.000Sekuritisasi Aset dan

Fasilitas KPMM Bank setelah 8,22%Sekuritisasi Aset dan

Fasilitas

Formula (nilai terkecil antara beban [(b) >< (e)] modal dengan fasilitas)

[(f) x 100%]

[(c) - (g)]

[(d) + (h)]


Kreditur Asal yang menyediakan Kredit Pendukung berupa fasilitas

penanggung risiko pertama yang tidak memenuhi persyaratan karena

melebihi 10% dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

Jumlah Formula

Fasilitas penanggung (i) 500.000 (11,11% dari NAKYD) [{(i) ⎟ (a)} x 100%]

risiko pertama

Faktor pengurang (j) 360.000 (nilai terkecil antara beban [(b) >< (i)]

modal atas Fasilitas modal dengan fasilitas)

penanggung risiko

pertama

ATMR atas Fasilitas (k) 500.000 [(i) x 100%]

penanggung risiko

pertama

Modal setelah Sekuritisasi 890.000 [(c) - (j)]

Aset dan Fasilitas

ATMR setelah Sekuritisasi 11.350.000 [(d) + (k)]

Aset dan Fasilitas

KPMM Bank setelah 7,84%

Sekuritisasi Aset dan

Fasilitas

49

3. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank bukan

sebagai Kreditur Asal yang menyediakan Kredit Pendukung:

Jumlah Formula

Sebelum penyediaan

Fasilitas

Modal (l) 1.800.000

ATMR (m) 15.000.000

KPMM 12,00%

Kredit Pendukung (n) 500.000 (11,11% dari NAKYD) [{(n) : (a)}x100%]

Faktor pengurang modal (o) 360.000 (Nilai terkecil [(b) >< (n)]

antara beban

atas Kredit Pendukung

modal dengan

kredit pendukung)

Setelah penyediaan Fasilitas

Modal 1.440.000 [(l) - (o)]

ATMR 15.000.000 [(m)]

KPMM 9,60%

50


sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas Bank memiliki modal sebesar Rp1.250.000,00 dan ATMR sebesar


Rp4.500.000,00, dengan asumsi sebagai berikut: � Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. � Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak


100%.


KPMM 8,14% 11,52%Nilai Aset Keuangan Yang Dialihkan (NAKYD) (a) 4.500.000 ATMR atas NAKYD [ 4.500.000 x 100% ] 4.500.000 Beban Modal [8% x NAKYD] (b) 360.000


Kreditur Asal yang juga sebagai penyedia Fasilitas Likuiditas yang memenuhi

persyaratan:

Jumlah Formula Fasilitas Likuiditas (e) 450.000 (10,00% dari NAKYD) [{(e):(a)} x 100%]ATMR atas Fasilitas (f) 450.000 [(e) x 100%]Likuiditas Modal setelah Sekuritisasi Aset 1.250.000 [(c)]dan Fasilitas ATMR setelah Sekuritisasi 11.300.000 [(d) + (f)]

51

Jumlah Formula Aset dan Fasilitas KPMM Bank setelah 11,06% Sekuritisasi Aset dan Fasilitas


Kreditur Asal yang juga menyediakan Fasilitas Likuiditas yang tidak

memenuhi persyaratan karena melebihi 10% dari Nilai Aset Keuangan yang

Dialihkan:

Jumlah Formula

Fasilitas Likuiditas (g) 500.000 (11,11% dari NAKYD)

[{(g) ⎟ (a)} x 100%]

Faktor pengurang modal (h) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (g)]

beban modal dengan

atas Fasilitas Likuiditas

fasilitas)

ATMR atas Fasilitas (i) 500.000 [(g) x 100%]

Likuiditas

Modal setelah Sekuritisasi 890.000 [(c) - (h)]

Aset dan Fasilitas

ATMR setelah Sekuritisasi 11.350.000 [(d) + (i)]

Aset dan Fasilitas


Sekuritisasi Aset dan Fasilitas

3. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank bukan

sebagai Kreditur Asal yang memberikan Fasilitas Likuiditas yang tidak

memenuhi persyaratan:

Sebelum penyediaan Fasilitas Jumlah Formula

Modal (j) 1.800.000

ATMR (k) 15.000.000

KPMM 12,00%

Fasilitas Likuiditas (l) 450.000

Faktor pengurang modal atas Fasilitas (m) 360.000 [(b) >< (l)]

Likuiditas

Setelah penyediaan Fasilitas

Modal 1.440.000 [(j) -(m)]

ATMR 15.000.000 [(k)]

KPMM 9,60%

52


sebagai Pemodal Bank memiliki modal sebesar Rp1.250.000,00 dan ATMR sebesar


Rp4.500.000,00 dengan asumsi sebagai berikut: � Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. � Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak


100%.




Kreditur Asal yang juga sebagai Pemodal yang memenuhi persyaratan:

Jumlah Formula Investasi EBA – senior (e) 350.000 (7,78% dari NAKYD) [{(e) ⎟ (a)} x 100%]tranche Investasi EBA – junior (f) 100.000 (2,22% dari NAKYD) [{(f) ⎟ (a)} x 100%]tranche

53

Jumlah Formula

Faktor pengurang modal (g) 100.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (f)]

atas Investasi EBA – beban modal dengan

investasi EBA –

junior

junior)

ATMR atas investasi EBA (h) 350.000 [(e) x 100%]

– senior

Modal setelah Sekuritisasi 1.150.000 [(c) - (g)]

Aset

dan Investasi EBA – junior

ATMR setelah Sekuritisasi 11.200.000 [(d) + (h)]

Aset

dan Investasi EBA - senior


Sekuritisasi Aset dan Investasi

EBA


Kreditur Asal yang juga sebagai Pemodal yang membeli EBA (senior

tranche) dan memiliki EBA (junior tranche) melalui tukar-menukar dengan

aset keuangan yang dialihkan yang tidak memenuhi persyaratan:

Jumlah Formula

Investasi EBA – senior (i) 300.000 (6,67% dari NAKYD) [{(i) ⎟ (a)} x 100%]

tranche

Investasi EBA – junior (j) 250.000 (5,56% dari NAKYD) [{(j) ⎟ (a)} x 100%]

tranche

Total EBA yang (k) 550.000 (12,22% dari NAKYD) [{(k) ⎟ (a)} x 100%]

dimiliki

Faktor pengurang (l) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (k)]

modal atas investasi beban modal dengan

investasi EBA)

EBA

ATMR atas investasi (m) 550.000 [(k) x 100%]

EBA

Modal setelah Sekuritisasi 890.000 [(c) -(l)]

Aset dan Investasi EBA

ATMR setelah Sekuritisasi 11.400.000 [(d) + (m)]

Aset dan Investasi EBA



Investasi EBA

54

Lampiran 4 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk

seluruh fasilitas yang disediakan Bank Bank memiliki modal sebesar Rp1.500.000,00 dan ATMR sebesar


Rp4.500.000,00 dengan asumsi: � Nilai aset keuangan yang dialihkan (NAKYD) adalah sebesar nilai buku. � Perolehan dari pengalihan aset keuangan adalah sebesar nilai buku (tidak


100%.

Sebelum Setelah Sekuritisasi Aset Sekuritisasi Aset Modal 1.500.000 (c) 1.500.000ATMR 15.000.000 (d) 10.500.000 (15.000.000-4.500.000)



Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung dan Pemodal

EBA yang keduanya memenuhi persyaratan dengan total fasilitas tidak

melampaui batas maksimum 20% dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

55

Jumlah Formula

Fasilitas penanggung (e) 450.000 (10,00% dari NAKYD) [{(e) ⎟ (a)} x 100%]

risiko pertama

Investasi EBA - (f) 250.000 (5,56% dari NAKYD) [{(f) ⎟ (a)} x 100%]

senior tranche

Total fasilitas 700.000 (15,56% dari NAKYD) [{(e)+ (f)} ⎟ (a) x 100%]

Faktor pengurang (g) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (e)]

modal atas Fasilitas beban modal dengan

fasilitas)

penanggung risiko

pertama

ATMR atas investasi (h) 250.000 [(f) x 100%]

EBA

Modal setelah 1.140.000 [(c) - (g)]


Fasilitas penanggung

risiko pertama

ATMR setelah 10.750.000 [(d) + (h)]


Investasi EBA



Fasilitas penanggung risiko pertama serta Investasi EBA


Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung yang jumlah

fasilitasnya melampaui batas maksimum 10% dan sebagai Pemodal EBA

yang tidak melampaui batas maksimum 10% dengan total fasilitas tidak

melampaui batas maksimum 20%, dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

Jumlah Formula

Fasilitas penanggung (i) 500.000 (11,11% dari NAKYD) [{(i) ⎟ (a)} x 100%]

risiko pertama

Investasi EBA - senior (j) 250.000 (5,56% dari NAKYD) [{(j) ⎟ (a)} x 100%]

tranche

Total fasilitas 750.000 (16,67% dari NAKYD) [{(i)+ (j)} ⎟ (a) x 100%]

Faktor pengurang (k) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (i)]


fasilitas)

penanggung risiko

pertama

ATMR atas Fasilitas (l) 500.000 [(i) x 100%]

penanggung risiko

56

Jumlah Formula pertama ATMR atas investasi (m) 250.000 [(j) x 100%]EBA Modal setelah Sekuritisasi 1.140.000 [(c) - (k)]Aset dan Fasilitas

penanggung risiko pertama

ATMR setelah Sekuritisasi 11.250.000 [(d) + (l) + (m)]Aset dan Fasilitas penanggung risiko pertama

serta Investasi EBA KPMM Bank setelah 10,13% Sekuritisasi Aset dan Fasilitas penanggung risiko

pertama serta Investasi EBA 3. Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai

Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia

Fasilitas Likuiditas dan Pemodal EBA masing-masing tidak melampaui batas

maksimum 10% dengan total fasilitas melampaui batas maksimum 20% dari

Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.

Jumlah Formula

Fasilitas penanggung (n) 300.000 (6,67% dari NAKYD) [(n) ⎟ (a) x 100%]

risiko pertama

Fasilitas Likuiditas (o) 400.000 (8,89% dari NAKYD) [(o) ⎟ (a) x 100%]

Investasi EBA - senior (p) 250.000 (5,56% dari NAKYD) [(p) ⎟ (a) x 100%]

tranche

Total fasilitas 950.000(21,11% dari NAKYD)

[{(n)+ (o) + (p)} ⎟ (a) x 100%]

Jumlah maksimum (q) 900.000 (20% dari NAKYD)

fasilitas

Kelebihan fasilitas (r) 50.000 [{(n)+ (o) + (p)} - (q)]

Faktor pengurang (s) 300.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (n)]


fasilitas)

penanggung risiko

pertama

ATMR atas Fasilitas (t) 400.000 [(o) x 100%]

Likuiditas

ATMR atas Investasi (u) 250.000 [(p) x 100%]

EBA

Modal setelah Sekuritisasi 1.150.000 [(c) - (r) - (s)]

Aset dan kelebihan

maksimum seluruh Fasilitas

serta Fasilitas penanggung

risiko pertama

57

Jumlah Formula ATMR setelah Sekuritisasi 15.650.000 [(d) +(t)+ (u) + (a)]Aset, Fasilitas Likuiditas, Investasi EBA serta ATMR atas Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan karena melampaui batas maksimum

Fasilitas KPMM Bank setelah 7,35% Sekuritisasi Aset dan

Fasilitas


Kreditur Asal sekaligus sebagai Penyedia Kredit Pendukung melampaui batas

maksimum 10% dan Pemodal EBA tidak melampaui batas maksimum 10%,

tetapi total fasilitas melampaui batas maksimum 20% dari Nilai Aset

Keuangan yang Dialihkan.

Jumlah Formula

Fasilitas penanggung (v) 500.000 (11,11% dari NAKYD) [(v) ⎟ (a) x 100%]

risiko pertama

Investasi EBA - senior (w) 450.000 (10,00% dari NAKYD) [(w) ⎟ (a) x 100%]

tranche

Total fasilitas 950.000 (21,11% dari NAKYD) [{(v)+ (w)} ⎟ (a)x 100%]

Jumlah maksimum (x) 900.000 (20,00% dari NAKYD)

fasilitas

Kelebihan fasilitas (y) 50.000 [{(v)+ (w)} - (x)]

Faktor pengurang modal (z) 360.000 (nilai terkecil antara [(b) >< (v)]

atas Fasilitas penanggung beban modal dengan

risiko pertama fasilitas)

ATMR atas Fasilitas (aa) 500.000 [(v) x 100%]

penanggung risiko

pertama

ATMR atas Investasi EBA (bb) 450.000Modal setelah Sekuritisasi Aset 1.090.000dan Fasilitas penanggung risiko pertama serta kelebihan maksimum

seluruh Fasilitas ATMR setelah Sekuritisasi Aset 15.950.000dan Fasilitas penanggung risiko pertama, Investasi EBA serta ATMR atas Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan karena melampaui batas maksimum Fasilitas KPMM Bank setelah Sekuritisasi 6,83%Aset dan Fasilitas

[(w) x 100%]

[(c) - (y) - (z)] [(d) + (aa) + (bb) + (a)]

Lampiran 5

PEDOMAN PENYUSUNAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE

ADMINISTRASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH

DALAM RANGKA SEKURITISASI

THI_fariza

TextBox

Lampiran 5

59

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari

2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank

Umum disebutkan bahwa kelangsungan usaha bank tergantung pada kemampuan dan

efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit. Sekuritisasi aset merupakan alternatif

cara mitigasi risiko kredit. Penyelenggaraan sekuritisasi aset kredit bank di samping

perlu memperhatikan dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam rangka menghindari

bank dari kemungkinan menghadapi risiko yang lebih besar juga perlu didukung

dengan administrasi kredit yang baik. Kebutuhan masyarakat akan perumahan yang

terus meningkat perlu didukung pasokan pembiayaan yang sustainable. Sehubungan

dengan hal tersebut, sekuritisasi kredit pemilikan rumah merupakan alternatif dalam

rangka mendukung kesinambungan pasokan pembiayaan perumahan. Dalam rangka

mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sekuritisasi kredit pemilikan

rumah sekaligus mendukung pengembangan pasar sekunder kredit pemilikan rumah

yang sehat serta tetap memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan nasabah

debitur kredit pemilikan rumah, perlu dilakukan pembakuan proses administrasi kredit

pemilikan rumah yang dicakup pada Standard Operating Procedure Administrasi

Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi (SOP KPR).

B. Cakupan Pedoman Penyusunan SOP KPR

Pedoman Penyusunan SOP KPR merupakan acuan minimum bagi bank dalam

rangka membakukan proses administrasi KPR yang ditujukan untuk mendukung

kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR bank. Pedoman Penyusunan SOP

KPR mencakup pembakuan proses administrasi penyelenggaraan KPR sejak dari

tahap originasi, yaitu bank sebagai originator KPR sampai dengan KPR disekuritisasi

yaitu bank sebagai servicer KPR

60

C. Kewajiban Menyelenggarakan Administrasi KPR

Dalam rangka menyelenggarakan administrasi KPR yang baik serta

memperhatikan aspek transparansi informasi dan aspek perlindungan debitur KPR,

setiap bank wajib memiliki SOP KPR tertulis yang paling kurang mencakup

pembakuan proses administrasi KPR yang sesuai dengan Pedoman Penyusunan SOP

KPR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

D. Dasar Hukum Pedoman Penyusunan SOP KPR

Bank Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap aktivitas perbankan

dalam menyalurkan KPR. Penyaluran KPR penting untuk senantiasa memperhatikan

prinsip kehati-hatian dalam rangka mendukung mitigasi risiko kredit melalui

sekuritisasi. Penyelenggaraan administrasi KPR yang baik akan membantu bank untuk

melakukan sekuritisasi KPR dengan lebih efisien. Dengan demikian, dasar hukum

Pedoman Penyusunan SOP KPR adalah :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang

Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

E. Definisi

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit konsumi untuk kepemilikan

rumah tinggal berupa rumah tapak atau rumah susun atau apartemen (tidak

termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan agunan berupa rumah tinggal

yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum

pinjaman yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.

2. Loan to Value Ratio (LTVR) adalah angka rasio antara jumlah pinjaman yang

dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan.

3. Sekuritisasi KPR adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun

aset berupa KPR yang didasarkan pada pengalihan aset berupa KPR dari

Kreditur Asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan

efek beragun aset berupa KPR kepada investor.

61

4. Efek Beragun Aset Kredit Pemilikan Rumah (EBA KPR) adalah surat

berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset berupa KPR yang

dialihkan oleh Kreditur Asal.

5. Penerbit EBA KPR adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek

Beragun Aset (KIK EBA) atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang

mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas sekuritisasi aset berupa KPR.

6. Kreditur Asal (Originator) KPR adalah pihak yang mengalihkan aset berupa

KPR kepada Penerbit.

7. Penyedia Jasa (Servicer) KPR adalah pihak yang menatausahakan, memproses,

mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka

mengupayakan kelancaran dari arus kas aset berupa KPR yang dialihkan kepada

Penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan Penerbit, termasuk

memberikan peringatan kepada Reference Entity apabila terjadi keterlambatan

pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan.

8. Reference Entity adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban

membayar dari aset berupa KPR yang dialihkan.

9. Refinancing KPR adalah aktivitas penyediaan dana kembali oleh Bank melalui

penggantian pinjaman KPR debitur.

10. Repurchase Agreement (Repo) KPR adalah transaksi jual beli aset berupa KPR

yang mewajibkan penjual untuk membeli kembali aset berupa KPR yang

bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

62

B A B II

MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi KPR yang baik

sehingga memperlancar dan mempermudah proses sekuritisasi yang merupakan

bagian dari mitigasi risiko kredit, diperlukan perhatian dari Dewan Komisaris dan

Direksi Bank. SOP KPR wajib mencakup mengenai tanggung jawab Direksi dan

pengawasan aktif Dewan Komisaris terkait dengan penyelenggaraan administrasi

KPR yang paling kurang terdiri dari :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Kecukupan kebijakan, sistem dan prosedur;

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian

risiko; dan

4. Sistem pengendalian intern.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup :

a. memberikan persetujuan atas SOP KPR Bank dalam rangka pembakuan

proses administrasi KPR; dan

b. mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap implementasi

SOP KPR.

2. Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup :

a. menetapkan SOP KPR Bank yang mencakup pembakuan proses

administrasi KPR dan merupakan bagian dari kebijakan penyaluran KPR

oleh Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;

b. memastikan bahwa pelaksanaan administrasi KPR di Kantor Pusat dan

Kantor Cabang Bank telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di

dalam SOP KPR;

63

c. melakukan evaluasi SOP KPR Bank secara berkala, termasuk melakukan

penyesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

d. memastikan bahwa SOP KPR Bank telah disebar luaskan dan

disosialisasikan kepada seluruh pegawai unit KPR.

B. Kecukupan Kebijakan, Sistem dan Prosedur

Bank wajib memiliki kebijakan, sistem dan prosedur dalam menyelenggarakan

administrasi KPR yang paling kurang mencakup :

1. kebijakan yang mengatur mengenai penetapan unit organisasi dan pegawai Bank

dalam rangka penyelenggaraan proses administrasi KPR sejak dari tahap

originasi sampai dengan KPR disekuritisasi;

2. kebijakan dan prosedur penata usahaan dokumen KPR;

3. kebijakan dalam rangka pengembangan sistem aplikasi untuk pemrosesan data

dan/atau informasi berbasis teknologi; dan

4. kebijakan dalam rangka pengembangan sistem aplikasi untuk pelaporan kinerja

debitur KPR.

C. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko

penyelenggaraan adminsitrasi KPR, Bank wajib memastikan bahwa :

1. calon debitur KPR telah memahami hak dan kewajibannya yang terkait dengan

pengadministrasian data dan informasi KPR debitur sebagaimana tercakup di

dalam perjanjian KPR;

2. pegawai Bank pada unit kerja penyelenggaraan administrasi KPR telah melakukan

verifikasi dalam rangka meyakini bahwa penatausahaan dokumen telah

dijalankan sesuai prosedur yang berlaku; dan

3. penatausahaan dokumen KPR untuk setiap debitur dilakukan secara terpisah

dengan memisahkan antara penatausahaan dokumen KPR yang merupakan aset

bank dan KPR yang sudah disekuritisasi.

64

D. Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian

intern di dalam penyelenggaraan administrasi KPR, maka Bank wajib :

1. melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap kesesuaian penyelenggaraan

administrasi KPR dengan SOP KPR bank; dan

2. menindak lanjuti dan menata usahakan dokumen hasil temuan audit terhadap

penyelenggaraan administrasi KPR yang mencakup tanggapan Pengurus Bank

atas hasil audit tersebut termasuk batas waktu perbaikannya.

65

B A B III

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KPR

Dalam rangka menyelenggarakan proses administrasi KPR sehingga mampu

mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR serta memperhatikan

aspek transparansi dan perlindungan debitur KPR, penyelenggaraan KPR oleh

perbankan perlu didukung oleh pembakuan proses administrasi KPR sejak tahap

originasi KPR sampai dengan KPR disekuritisasi.

A. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Originasi KPR

Dalam rangka originasi KPR oleh Unit KPR, Bank wajib paling kurang

memisahkan pelaksanaan 5 proses sebagai berikut :

1. Penawaran KPR

Dalam rangka penawaran KPR, Bank wajib menyediakan dokumen penawaran

KPR tersendiri yang merupakan dokumen yang disampaikan kepada nasabah

dalam rangka penawaran KPR yang paling kurang mencakup informasi sebagai

berikut :

a. Persyaratan calon debitur KPR yang paling kurang mencakup

persyaratan kewarga negaraan dan persyaratan penghasilan.

b. Persyaratan KPR yang paling kurang mencakup :

1) Persyaratan agunan KPR yaitu :

a) Hak Tanggungan (HT) atas Tanah dan Bangunan;

b) Akta Jaminan Fidusia atas :

(1) semua tagihan, hak, wewenang dan klaim uang ganti rugi

asuransi yang timbul berdasarkan polis asuransi kerugian

dan asuransi jiwa debitur; dan

(2) tagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang timbul karena terdapatnya pemutusan hak debitur atas

tanah sebelum jatuh waktu berakhirnya hak tersebut.

66

2) Persyaratan minimum uang muka KPR sebagai berikut :

a) paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari nilai harga jual

tanah dan bangunan; atau

b) apabila uang muka KPR kurang dari 20% (dua puluh per seratus)

dari nilai harga jual tanah dan bangunan, maka KPR wajib

dijamin oleh lembaga penjamin dengan besarnya penjaminan

yang ditetapkan berdasarkan rasio antara jumlah maskimum

pemberian KPR oleh Bank dibandingkan dengan nilai agunan.

3) Persyaratan asuransi yang mencakup kewajiban untuk :

a) asuransi jiwa untuk masing-masing debitur KPR dengan nilai

pertanggungan yang paling kurang sama dengan nilai KPR yang

diberikan Bank;

b) asuransi umum yang paling kurang mencakup proteksi terhadap

kebakaran dengan nilai pertanggungan paling kurang sama

dengan hasil penilaian bangunan rumah pada saat pemberian

KPR; dan

c) asuransi wajib dilengkapi dengan suatu bankers clause untuk

kepentingan Bank sebagai originator.

4) Biaya KPR yang akan menjadi beban debitur KPR dan rinciannya.

5) Penalti yang dikenakan untuk pelunasan KPR yang dipercepat

(prepayment penalty) dan pinalti atas keterlambatan debitur dalam

pemenuhan kewajibannya.

6) Kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi debitur untuk bisa

melakukan refinancing KPR.

7) Persyaratan dokumen untuk pengajuan permohonan KPR.

c. Porsi pemberian KPR oleh Bank diatur sebagai berikut :

1) porsi pemberian KPR oleh Bank paling tinggi sebesar 80%

(delapan puluh per seratus) dari harga jual tanah dan bangunan,

sehingga angka rasio antara jumlah maksimum KPR yang bisa

67

diberikan bank terhadap nilai agunan (Loan to Value Ratio) paling

tinggi adalah 80% (delapan puluh per seratus);

2) formula untuk penetapan jumlah maksimum KPR sebagai berikut :

Jumlah Maksimum KPR yang bisa diberikan bank =

80% x nilai taksasi terhadap harga jual tanah dan bangunan yang

terendah antara penilaian bank dan penilaian independent

appraisal

d. Sistem perhitungan angsuran KPR dan metode pembayaran angsuran

KPR.

e. Kebijakan bunga KPR dan sistem perhitungan bunga KPR yang

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) tingkat bunga KPR;

2) bunga KPR tetap atau bunga KPR yang bisa disesuaikan;

3) formula perhitungan bunga KPR; dan

4) kondisi yang menyebabkan terjadinya penyesuaian bunga KPR.

2. Analisis Permohonan KPR

Dalam rangka memelihara konsistensi di dalam melakukan analisis

permohonan KPR, Bank wajib paling kurang membakukan hal-hal sebagai

berikut :

a. metode dan formula dalam rangka melakukan penilaian atas kemampuan

membayar calon debitur;

b. metode dan formula dalam rangka melakukan penilaian atas agunan;

c. kriteria independent appraisal dalam rangka melakukan penilaian agunan;

d. format Laporan Analisis Permohonan KPR; dan

e. format Laporan Penilaian Agunan.

3. Pengambilan Keputusan KPR

Dalam rangka pengambilan keputusan KPR, Bank wajib menetapkan

prosedur baku paling kurang dalam rangka :

68

a. menyampaikan keputusan secara tertulis tentang penerimaan atau penolakan

permohonan KPR calon debitur termasuk alasan apabila dilakukan

penolakan;

b. mengevaluasi hasil pengambilan keputusan kredit dalam rangka memastikan

tidak terdapatnya penyimpangan di dalam proses pengambilan keputusan

KPR serta menetapkan kebijakan perbaikan yang diperlukan; dan

c. menatausahakan dokumen keputusan kredit dari masing-masing pemohon

KPR.

4. Pelaksanaan Akad Kredit

Dalam rangka pelaksanaan akad kredit, Bank wajib menetapkan prosedur

baku paling kurang dalam rangka memastikan :

a. Kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan untuk akad

kredit.

b. Terdapatnya surat keterangan resmi (cover note) dari Notaris yang

menyatakan bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih

digunakan dalam proses administrasi di instansi Pemerintah yang

berwenang dan akan diserahkan kepada Bank pada waktu yang sudah

disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan.

c. Perjanjian Kredit paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Perjanjian KPR harus memuat :

a) pernyataan debitur bahwa agunan yang diserahkan kepada Bank

tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain; dan

b) pernyataan debitur untuk tidak menjaminkan kembali agunan

yang telah diserahkan kepada Bank.

2) Perjanjian KPR didukung oleh dokumen yang :

a) memadai dan masih berlaku;

b) dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia; dan

c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia.

69

3) Perjanjian KPR memuat klausula yang menentukan bahwa hubungan

antara kreditur dan debitur serta pernyataan jaminan antara kreditur

awal dan debitur terkait dinyatakan berakhir, dalam hal terdapat

pelunasan penuh atas jumlah yang wajib dibayar oleh debitur

berdasarkan perjanjian KPR.

4) Perjanjian KPR memuat mekanisme penagihan angsuran KPR dan

kemungkinan penggunaan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan

penagihan angsuran KPR secara kolektif.

5) Perjanjian KPR memuat sistem perhitungan suku bunga KPR, termasuk

kemungkinan perubahan suku bunga KPR dan kondisi yang

mendasari terjadinya perubahan suku bunga KPR serta waktu

pemberlakukan perubahan suku bunga KPR.

6) Perjanjian KPR memuat persetujuan debitur kepada bank yang

memungkinan bank untuk melakukan penjualan putus dalam rangka

sekuritisasi atau kemungkinan untuk melakukan Repo terhadap KPR

debitur.

7) Perjanjian KPR memuat hak dan tanggung jawab Bank dan debitur

KPR dalam rangka pelaksanaan eksekusi agunan.

8) Perjanjian KPR memuat persetujuan debitur kepada Bank untuk

menggunakan data/informasi terkait debitur dan/atau agunan KPR

dalam rangka melakukan sekuritisasi KPR.

5. Pencairan Kredit

Dalam rangka pencairan kredit, Bank wajib menetapkan prosedur baku paling

kurang dalam rangka :

a. Memastikan telah dipenuhinya kewajiban calon debitur KPR yaitu paling

kurang sebagai berikut :

1) menyerahkan dokumen pendukung permohonan KPR yang sah yang

antara lain terdiri dari sertifikat hak atas tanah, Perjanjian Pengikatan

Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan lampirannya, Sertifikat Hak Tanggungan atas

tanah dan bangunan yang telah ditanda tangani oleh calon debitur

70

KPR, dan polis asuransi jiwa dan polis asuransi kerugian atas

bangunan;

2) menanda tangani perjanjian-perjanjian yang terkait dengan pengikatan agunan;

3) memberikan kuasa kepada Notaris atau PPAT untuk menyerahkan

secara langsung kepada Bank dokumen-dokumen yang terkait dengan

agunan seperti sertifikat hak atas tanah dan bangunan, Sertifikat Hak

Tanggungan atas tanah dan bangunan dan/atau Sertifikat Fidusia yang

disampaikan oleh penjual tanah dan bangunan;

4) membuka rekening pada Bank sebagai Kreditur Asal KPR dan

memberikan kuasa pendebetan rekening tersebut kepada Bank dalam

rangka pembayaran angsuran KPR; dan

5) melunasi biaya KPR.

b. Menata usahakan dokumen pencairan kredit dari masing-masing debitur

KPR.

B. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Bank

Dalam menjalankan fungsi sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR, Bank wajib

melakukan hal-hal yang paling kurang sebagai berikut :

1. membangun komunikasi dengan debitur KPR melalui unit Customer Loan Service

(CLS);

Unit Customer Loan Service Bank paling kurang mencakup fungsi-fungsi

sebagai berikut :

a. melayani kebutuhan informasi debitur KPR;

b. memastikan penyelenggaraan penagihan angsuran KPR yang sesuai dengan

kebijakan Bank; dan

c. memastikan terselesaikannya permasalahan pinjaman KPR dari debitur.

2. menatausahakan dokumen KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah

disekuritisasi;

71

Dalam rangka penatausahaan dokumen KPR yang merupakan aset bank dan

dokumen KPR yang sudah disekuritisasi, Bank wajib memiliki prosedur baku

paling kurang dalam rangka :

a. penerimaan, penatausahaan, peminjaman dan penyerahan kembali dokumen

KPR;

b. pemeliharaan dokumen KPR; dan

c. pengamanan dokumen KPR.

3. mengelola data dan informasi KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang

sudah disekuritisasi;

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi KPR yang merupakan aset

bank dan KPR yang sudah disekuritisasi, Bank wajib paling kurang memiliki

sistem informasi untuk :

a. mendukung pemantauan dan penyusunan laporan rutin kinerja debitur

KPR; dan

b. menyampaikan informasi kinerja debitur KPR dalam rangka memenuhi

kewajiban transparansi kepada investor EBA KPR, bagi Bank yang telah

melakukan sekuritisasi KPR.

4. memantau secara perodik kinerja debitur KPR yang menjadi aset Bank dan

kinerja debitur KPR yang sudah disekuritisasi;

Dalam rangka pemantauan secara periodik kinerja debitur KPR yang

menjadi aset Bank dan KPR yang sudah disekuritisasi, Bank wajib paling kurang

:

a. memiliki format baku laporan kinerja debitur KPR yang paling kurang

mencakup informasi tentang pembayaran angsuran KPR, tunggakan KPR,

perubahan status debitur KPR, terjadinya pelunasan KPR yang dipercepat

(prepayment) dan terjadinya refinancing; dan

b. memiliki informasi mengenai kinerja debitur yang bersangkutan atas

fasilitas kredit dari Bank selain KPR termasuk kartu kredit.

5. mendukung proses penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection);

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelesaian pembayaran angsuran

KPR (collection), Bank wajib paling kurang menyusun sistem dan prosedur

72

operasional mengenai collection baik yang dilakukan oleh unit kerja Bank

dengan menggunakan tenaga collector yang merupakan pegawai Bank maupun

dengan menggunakan jasa pihak ketiga termasuk alternatif tindak lanjut

penanganan permasalahan collection.

6. melaksanakan eksekusi agunan;

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan, Bank

wajib paling kurang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. menetapkan prosedur baku dalam rangka eksekusi agunan;

b. memastikan proses dan tahapan eksekusi agunan berjalan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku; dan

c. menetapkan jangka waktu penyelesaian eksekusi agunan.

C. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Pihak Ketiga

Dalam menjalankan fungsi sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR, Bank dapat

menunjuk pihak ketiga untuk dan atas nama Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa

(Servicer) KPR terbatas pada :

1. penyelenggaraan penatausahaan dokumen KPR;

Dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan dokumen KPR oleh pihak

ketiga, Bank wajib paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. terdapatnya kriteria yang paling kurang memperhatikan aspek keamanan

dan kerahasiaan dokumen KPR debitur dalam rangka seleksi pihak ketiga

yang menjadi mitra Bank sebagai penyelenggara penatausahaan dokumen

KPR; dan

b. terdapatnya perjanjian kerjasama secara tertulis antara Bank dengan pihak

penyelenggara penatausahaan dokumen KPR yang paling kurang memuat :

1) wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak;

2) mekanisme penyelesaian permasalahan; dan

3) hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama.

2. penyelenggaraan penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection) atau

penyelenggaraan eksekusi agunan;

73

Dalam rangka penyelenggaraan penyelesaian pembayaran angsuran KPR

(collection) atau penyelenggaraan eksekusi agunan oleh pihak ketiga, Bank

wajib paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. terdapatnya kriteria dalam rangka seleksi pihak ketiga yang akan menjadi

mitra Bank sebagai penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi

agunan;

b. terdapatnya pedoman tertulis yang ditetapkan oleh Bank sebagai acuan

penyelenggaraan collection atau penyelenggaran eksekusi agunan oleh

pihak ketiga; dan

c. terdapatnya perjanjian kerjasama secara tertulis antara Bank dengan pihak

penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi agunan yang paling

kurang memuat :

1) wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak;

2) mekanisme penyelesaian permasalahan; dan

3) hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama.

74

B A B IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan administrasi KPR perlu didukung oleh sumber daya manusia

(SDM) yang kompeten dan memahami peranan dari administrasi KPR yang baik di

dalam mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR. Bank

penyelenggara KPR wajib memiliki kebijakan SDM untuk menetapkan petugas

administrasi KPR. Kebijakan SDM Bank dalam rangka mendukung penyelenggaraan

administrais KPR paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan pegawai Bank yang ditunjuk sebagai petugas administrasi KPR.

2. Penetapan kriteria kompetensi sebagai dasar penunjukan SDM Bank sebagai

petugas administrasi KPR yang paling kurang mencakup :

a. pengetahuan di bidang pembiayaan perumahan; dan

b. pengalaman bekerja di unit KPR Bank.

3. Penyusunan Pedoman Kerja tertulis bagi petugas administrasi KPR yang

memuat tugas pokok dan tanggung jawab petugas administrasi KPR pada saat

bertindak sebagai Kreditur Asal (Originator) KPR dan sebagai Penyedia Jasa

(Servicer) KPR.

4. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala dalam rangka meningkatkan

kompetensi petugas administrasi KPR dan/atau mengikut sertakan petugas

administrasi KPR di dalam pelatihan yang terkait dengan pengetahuan di bidang

pembiayaan perumahan.

75

Lampiran 6

Format Laporan Transaksi Derivatif Bank

Bank ………..

REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF

Periode tanggal :*) Dalam Jutaan Rupiah

TRANSAKSI

POSISI VALUTA ASAL KEUNTUNGAN/(KERUGIAN)

(dalam Rupiah) Keuntungan Kerugian Total

(menurut jenis transaksi) Long Short Kumulatif Neto

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5)

I. Dengan Pergerakan Dana

1. Nilai Tukar 0 0 0 0 0

2. Suku Bunga 0 0 0 0 0

3. Kombinasi 1 dan 2 0 0 0 0 0

II. Tanpa Pergerakan Dana


2. Suku Bunga 0 0 0 0 0


Jumlah 0 0 0 0 0

Modal bank: 0

Margin deposit nasabah pihak terkait : 0

Margin deposit nasabah bukan pihak terkait : 0

Persentase Kerugian = Jumlah Total Kumulatif Neto x 100%

Modal Bank

76

*) Diisi sesuai dengan periode : a. Minggu I setiap tanggal 1 s/d 7 b. Minggu II setiap tanggal 8 s/d 15 c. Minggu III setiap tanggal 16 s/d 23 d. Minggu IV setiap tanggal 24 s/d akhir bulan

77

Lampiran 7 Format Laporan Transaksi Derivatif Bank

Bank ……..


Periode tanggal :*) Dalam Jutaan Rupiah

TRANSAKSI POSISI VALUTA ASAL KEUNTUNGAN/(KERUGIAN)

(dalam Rupiah) Keuntungan Kerugian Total

(menurut pihak lawan transaksi) Long Short Kumulatif Neto

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5)


1. Transaksi dengan Nasabah Pihak Terkait

a. Bank 0 0 0 0 0

b. Non-Bank 0 0 0 0 0

2. Transaksi dengan Nasabah Bukan Pihak Terkait

a. Bank 0 0 0 0 0

b. Non-Bank 0 0 0 0 0


1. Transaksi dengan Nasabah Pihak Terkait 0 0 0 0 0

a. Bank

b. Non-Bank

2. Transaksi dengan Nasabah Bukan Pihak Terkait 0 0 0 0 0

a. Bank

b. Non-Bank

Jumlah 0 0 0 0 0

Modal bank: 0

Margin deposit nasabah pihak terkait : 0

Margin deposit nasabah bukan pihak terkait : 0

THI_fariza

TextBox

Lampiran 7

78

Persentase Kerugian = Jumlah Total Kumulatif Neto x 100%

Modal Bank *) Diisi sesuai dengan periode :

a. Minggu I setiap tanggal 1 s/d 7 b. Minggu II setiap tanggal 8 s/d 15 c. Minggu III setiap tanggal 16 s/d 23 d. Minggu IV setiap tanggal 24 s/d akhir bulan

79

Lampiran 8

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI DERIVATIF Laporan Transaksi Derivatif yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia

adalah Laporan Rekapitulasi Transaksi Derivatif seperti contoh format pada

lampiran 1 dan 2 pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tanggal

15 September 2005 atau pada Tabel 1 dan 2 pada Petunjuk Pengisian Laporan

Transaksi Derivatif ini. Untuk keperluan pengisian format laporan tersebut,

dapat digunakan format kertas kerja seperti pada Tabel 1a s/d 8b sebagai acuan.

Kertas kerja tersebut tidak perlu disampaikan kepada Bank Indonesia. I. Rekapitulasi Transaksi Derivatif (Tabel 1 dan 2) 1. Kolom 2

Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi

long untuk masing-masing kelompok Transaksi Derivatif dalam valuta asal

yang pengisiannya dalam kolom ini dikonversikan ke dalam valuta Rupiah.

Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan

2. 2. Kolom 3

Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi

short untuk masing-masing kelompok transaksi derivatif dalam valuta asal

dikonversikan ke dalam valuta Rupiah.

Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan

2. 3. Kolom 4

Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan keuntungan dalam

equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok

80

Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari

s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan

sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 4. Kolom 5

Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan kerugian dalam

equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok

Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1

Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud

dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. 5. Kolom 6

Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif)

keuntungan dan kerugian dalam Rupiah dan tercatat dalam perkiraan

rugi/laba untuk masing-masing kelompok selama tahun berjalan terhitung

sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan

dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2. II. Kertas Kerja Tabel 1a s/d 8b 1. Kolom 2 & 3

Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) dari masing-masing posisi

baik long maupun short dalam valuta asal untuk setiap jenis pihak lawan

transaksi dan setiap jenis Transaksi Derivatif yang pengelompokannya

didasarkan kepada adanya pergerakan dana (Tabel 1a s/d 4b) dan tanpa

pergerakan dana (Tabel 5a s/d 8b).

Pengisian masing–masing posisi tersebut, baik long maupun short, tidak

dikompensasikan (set-off).

Pencatatan posisi long maupun short dalam valuta asal yang

ditatausahakan oleh masing-masing bank dilakukan berdasarkan

kelaziman yang berlaku dalam praktek di pasar internasional, antara lain:

81

1.1 Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan nilai tukar (Foreign

Exchange) posisi dimaksud adalah dilihat dari posisi reference currency-

nya.

Contoh :

a) Untuk transaksi currency forward USD/IDR maka pencatatan posisi

beli (long) maupun jualnya (short) adalah dengan melihat posisi USD-

nya sebagai reference currency sebesar nilai nominalnya.

b) Untuk transaksi forex swap (transaksi spot dan forward yang

dilakukan secara simultan ) dan forward – forward, maka pencatatan

posisi long maupun short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long)

maupun posisi jual (short) dari reference currency yang tanggal jatuh

waktu/penyelesaiannya lebih panjang (far date atau forward date).

Dengan demikian apabila bank memiliki posisi beli swap USD/IDR

sebesar USD 5,000,000.00 dengan jangka waktu 6 bulan pada tingkat

premi swap Rp. 130.00 atau dengan kata lain bank sebenarnya

memiliki posisi jual spot sebesar USD 5,000,000.00 dan beli forward

sebesar USD 5,000,000.00 maka bank mencatat posisi forex swap

tersebut sebagai long swap USD/IDR sebesar USD 5,000,000.00.

c) Untuk transaksi currency option, pencatatan posisi long maupun

short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun posisi jual

(short) dari reference currency-nya.

Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual option call

USD/beli put JPY maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short

call option USD/JPY sebesar nominal USD yang ditransaksikan.

d) Untuk transaksi currency futures, pencatatan posisinya adalah dilihat

dari posisi beli (long) maupun jual (short) dari indeks currency futures

yang dimiliki. Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual

JPY futures maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short JPY

82

futures sebesar nominal JPY yang ditransaksikan 1.2 Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan suku bunga (interest

rate) maka pencatatan posisi dimaksud dilihat dari suku bunga yang

fixed sebesar nilai nominalnya yang biasanya nilai nominal dana

pokok tersebut tidak bergerak (no movement of fund) atau lazim

disebut sebagai notional amount.

Contoh :

a. Untuk Transaksi Derivatif interest rate swap/IRS maka yang dicatat

sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat posisi beli

(long) maupun melihat posisi jual (short) dari suku bunga yang

fixed sebesar nilai nominal notional amount yang ditransaksikan.

b. Untuk Transaksi Derivatif interest rate option (cap atau floor),

maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan

melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short ) dari cap dan

floor suku bunga yang ditransaksikan.

c. Untuk Transaksi Derivatif forward rate agreement (FRA), maka

yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan

melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari interest

rate currency yang ditransaksikan dalam FRAs tersebut sebesar

nilai notional amount-nya. 1.3 Untuk Transaksi Derivatif yang merupakan kombinasi dari nilai tukar

dan suku bunga maka pencatatan posisi long maupun short-nya

mengacu pada kelaziman yang berlaku dalam praktek di pasar

international.

83

2. Kolom 4 dan 5

Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) keuntungan dalam valuta asing

dan rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short,

untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market. 3. Kolom 6 dan 7

Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) kerugian dalam valuta asing dan

rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short,

untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market. 4. Kolom 8

Kolom ini adalah kumulatif netto keuntungan dan kerugian dalam equivalen

Rupiah.

Konversi dari valuta asing dalam valuta Rupiah dilakukan dengan

menggunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada

tanggal akhir masa laporan.

84

Format Laporan Transaksi Tabel 1

Derivatif Bank-Bank

BANK ABC


Periode tanggal s/d

Dalam jutaan rupiah **)

TRANSAKSI POSISI VALUTA ASAL KEUNTUNGAN/KERUGIAN

(menurut jenis transaksi) Keuntungan (Kerugian) Total

Long Short Kumulatif Neto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5)



2. Suku Bunga 0 0 0 0 0




2. Suku Bunga 0 0 0 0 0


Jumlah 0 0 0 0 0

Modal bank *) : 0Margin Deposit nasabah pihak terkait : 0Margin Deposit nasabah bukan pihak terkait: 0

Persentase keuntungan/(kerugian)= Jumlah Total Kumulatif Neto x 100%

Modal Bank

*) Modal yang digunakan untuk laporan masa I, II, dan III adalah modal per tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan masa IV menggunakan modal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan.

**)Untuk mengkonversikan nilai valuta asal ke dalam valuta rupiah dipergunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.

85

Format Laporan Transaksi Tabel 2

Derivatif Bank-Bank

BANK ABC


Periode tanggal s/d

Dalam jutaan rupiah

TRANSAKSI POSISI VALUTA ASAL KEUNTUNGAN/KERUGIAN

(menurut pihak lawan transaksi) Keuntungan (Kerugian) Total

Long Short Kumulatif Neto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5)


1. Transaksi dengan Pihak Terkait

a. Bank 0 0 0 0 0

b. Non Bank 0 0 0 0 0

2. Transaksi dengan Bukan Pihak Terkait

a. Bank 0 0 0 0 0

b. Non Bank 0 0 0 0 0


1. Transaksi dengan Pihak Terkait

a. Bank 0 0 0 0 0

b. Non Bank 0 0 0 0 0

2. Transaksi dengan Bukan Pihak Terkait

a. Bank 0 0 0 0 0

b. Non Bank 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 0 0 0

Modal bank *) : 0

Margin Deposit nasabah group bank : 0

Margin Deposit nasabah non group bank : 0

Persentase keuntungan/(kerugian)= JJumlah Total Kumulatif Neto x 100% Modal Bank

*) Modal yang digunakan untuk laporan masa I, II, dan III adalah modal per

tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan masa IV menggunakan modal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan.

**)Untuk mengkonversikan nilai valuta asal ke dalam valuta rupiah dipergunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada tanggal akhir masa laporan.

86

KERTAS KERJA

Tabel 1a

BANK ABC

RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF DENGAN PERGERAKAN DANA

Periode tanggal s/d (Dalam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)

TRANSAKSI/JENIS PRODUK POSISI (dalam valuta asal)

Keuntungan/ (Kerugian)

Keuntungan (Kerugian) Total

Kumulatif Neto

Long Short Dalam Valas Dalam Rp Dalam Valas Dalam Rp Dalam Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

1.1 Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank A. Nilai Tukar

1. Currency Forward - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb

2. Forex SWAP - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb

3. Currency Option - Put Option

- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb

- Call Option - USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb

4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb

5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)

87

KERTAS KERJA

Tabel 1b

BANK ABC






Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

B. Suku Bunga 1. Interest Rate Swap

- Rp - USD - EUR - ............ dsb

2. Interest Rate Option - Rp - USD - EUR - ............ dsb

3. FRAS - Rp - USD - EUR - ............ dsb

4. Interest Rate Futures - USD - EUR - ............ dsb


C. Lain-lain (produk-produk lainnya selain A&B atau kombinasi A&B

Jumlah

88

KERTAS KERJA

Tabel 2a

BANK ABC






Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

1.2 Transaksi Dengan Pihak Terkait –Non Bank A. Nilai Tukar




- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb




89

KERTAS KERJA

Tabel 2b

BANK ABC






Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)


- Rp - USD - EUR - ............ dsb






Jumlah

90

KERTAS KERJA

Tabel 3a

BANK ABC






Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

1.3 Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-Bank A. Nilai Tukar




- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb




91

KERTAS KERJA

Tabel 3b

BANK ABC






Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)


- Rp - USD - EUR - ............ dsb






Jumlah

92

KERTAS KERJA

Tabel 4a

BANK ABC






Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

1.4 Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-BukanBank A. Nilai Tukar




- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb




93

KERTAS KERJA

Tabel 4b

BANK ABC



TRANSAKSI/JENIS PRODUK POSISI (dalam valuta asal) Keuntungan/ (Kerugian)


Kumulatif Neto

Long Short DalamValas Dalam Rp Dalam Valas Dalam Rp Dalam Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)


- Rp - USD - EUR - ............ dsb






Jumlah

94

KERTAS KERJA

Tabel 5a

BANK ABC

RINCIAN TRANSAKSI DERIVATIF TANPA PERGERAKAN DANA




Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

2.1.Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank

A. Nilai Tukar 1. Currency Forward

- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb



- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb


4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali Valas/IDR


95

KERTAS KERJA

Tabel 5b

BANK ABC





Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)


- Rp - USD - EUR - ............ dsb






Jumlah

96

KERTAS KERJA

Tabel 6a

BANK ABC






Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

2.2.Transaksi Dengan Pihak Terkait –Bukan Bank A. Nilai Tukar




- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb


4. Currency Futures - USD/SGD - USD/JPY - ............ dsb kecuali IDR


97

KERTAS KERJA

Tabel 6b

BANK ABC





Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)


- Rp - USD - EUR - ............ dsb






Jumlah

98

KERTAS KERJA

Tabel 7a

BANK ABC





Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

2.3.Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-Bank A. Nilai Tukar




- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb




99

KERTAS KERJA

Tabel 7b

BANK ABC





Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)


- Rp - USD - EUR - ............ dsb






Jumlah

100

KERTAS KERJA

Tabel 8a

BANK ABC





Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)

2.4.Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-Bukan Bank A. Nilai Tukar




- USD/Rp - USD/JPY - ............ dsb




101

KERTAS KERJA

Tabel 8b

BANK ABC





Kumulatif Neto


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (7)


- Rp - USD - EUR - ............ dsb






Jumlah

· pusat ri bank ind telp: 02 fax.: 021 email: p hak cipt 2012 set dan eduk onesia 1 3817321...

Documents