indagkop.kaltimprov.go.idindagkop.kaltimprov.go.id/download/file/renja_indagkop_2018.pdf · rencana...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Rencana Kerja adalah langkah awal penetapan kinerja instansi
pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen
pertanggung jawaban. Kesalahan dalam pembuatan rencana kerja dapat
berakibat tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja
perangkat daerah, oleh karena itu rencana kerja harus dibangun
berdasarkan kondisi yang ada, dan didukung oleh berbagai instansi dan
lembaga – lembaga yang ada dalam lingkup Pembangunan Industri,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan rencana kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan
Timur ini bersinergi dan mengacu pada program Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi &
UKM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2018 tema Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk
Pertumbuhan dan Pemerataan” Sedangkan tema RKPD Provinsi
Kalimantan Timur adalah “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju
Kesejahteraan yang Adil dan Merata”.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 2
I.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini,
antara lain :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri;
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Terakhir Perubahan dengan peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun
2007;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri
nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;
19. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 4
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/
10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster
Industri Hilir Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 Pasal 151 dan
153 tentang ketetapan Perubahan Rencana Kerja
26. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;
I.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan rencana kerja tahun 2018 dimaksudkan untuk
merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana
yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan
strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka
menengah Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan,
Koperasi dan UKM.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 5
a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian
pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur.
b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan,
koperasi dan UMKM pada level nasional, provinsi dan
Kabupaten/Kota.
c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2018 beserta
pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang
telah ditetapkan.
d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA
.SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA
SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kaltim.
I.4. Sistematika Penulisan
Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:
Bab I : Pendahuluan
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 6
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
II.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
III.3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM
III.4. Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016
Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi
dan UMKM tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Persentase pertumbuhan industri terhadap PDRB di Kalimantan Timur
adalah 5 persen pada tahun 2016 ini. Sementara pencapaian terhadap
target yang ditetapkan sebesar 100%.
Peran penting industri manufaktur termasuk industri kecil menengah
sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri, hal ini disebabkan
intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan dan jumlah investasi
yang relatif kecil. Selain itu dikarenakan sektor industri pengolahan
menempati posisi kedua dalam menyumbang kenaikan PDRB, dimana
base produk dihasilkan dari sector perkebunan dan pertanian, dimana
hanya produksi hasil perkebunan seperti kelapa sawit menjadi salah
satu contoh bagi kontribusi sektor industri.
2. Selanjutnya untuk indikator sasaran peningkatan jumlah produk
unggulan daerah yang berkualitas sebanyak 6 produk dari target yang
ditetapkan sebanyak 8 produk, sehingga capaian terhadap target yang
ditetapkan sebesar 75%. Tingkat kesadaran IKM untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produksi mealui diversifikasi produk untuk
terciptanya produk unggulan dengan salah satunya memanfaatkan
teknologi tepat guna masih belum maksimal. Untuk itu pemerintah
terus mendorong pelaku usaha mengenai pentingnya upaya untuk
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 8
meningkatkan teknologi yang dipakai mampu meningkatkan klasifikasi
produknya.
3. Sasaran ketiga ; terwujudnya sistem distribusi yang efisien dengan
indikator disparitas harga antar wilayah adalah 7 persen, sedangkan
target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 8 persen sehingga
capainnya sebesar 87,5%. Hal ini disebabkan antara lain secara
nasional pemerintah telah cukup baik dalam mengendalikan nilai tukar
rupiah, disamping pembinaan terkait yang dilaksanakan secara rutin dan
tercapainya permintaan dibanding dengan ketersediaan barang.
4. Menurunnya jumlah barang yang tidak sesuai standar per tahun
berjumlah 24 buah, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 30 buah
sehingga pencapainnya sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena
kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam
mengkonsumsi/membeli barang dengan kualitas bagus dan tumbuhnya
itikad baik para pelaku usaha dalam menyediakan/memperdagangkan
barang yang sesuai dengan ketentuan standar, label maupun Manual
Kartu Garansi (thn 2015).
5. Jumlah koperasi unggulan mengalami di Kalimantan Timur untuk tahun
2016 adalah 15 buah koperasi. Adapun target yang ditetapkan
sebanyak 30 buah koperasi, sehingga pencapaiannya sebesar 50
persen. Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas dengan omzet
lebih dari 2 miyar, anggota lebih dari 500 orang, asset diatas 1 milyar,
telah diaudit oleh auditor independen (opini WTP). Likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota minimal 1X UMR.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 9
6. Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan
UMKM pada tahun 2016 mencapai 68,8%, sedangkan target yang
ditetapkan sebesar 65%, dengan demikian pencapaian terhadap target
yang ditetapkan sebesar 105,9%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya
jumlah pelaku UMKM dan peningkatan jumlah koperasi kaltim, maka
akan diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi
di sektor koperasi dan UMKM. Hanya saja diperlukan peningkatan
kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UMKM dan SDM koperasi dalam
rangka menghadapi persaingan dalam era MEA yang dimulai tahun
2015.
7. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM pada tahun
2016 mencapai 15%. Adapun pencapaian terhadap target yang
ditetapkan sebesar 65% adalah 20% sehingga pencapaiaannya terhadap
target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa
keberadaan pelaku UMKM dan koperasi di tengah kondisi perekonomian
yang lesu masih tetap eksis. Hal ini disebabkan UMKM dan koperasi
menjadi sektor yang sebagian besar masih mengandalkan sumber daya
lokal serta semakin banyaknya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan
pemerintah untuk mendorong kinerja sektor UMKM dan koperasi.
Misalnya kemudahan dan penyederhanaan perijinan usaha mikro dan
kecil melalui IUMK, penurunan suku bunga KUR dari 12% menjadi 9%,
revitalisasi pasar tradisional, kemitraan usaha antara UMKM dengan
BUMN/swasta yang semakin optimal dan lain – lain.
8. Jumlah koperasi dan UMKM yang melakukan kontak dagang pada tahun
2016 ditargetkan sebanyak 100 UMKM, sedangkan realisasinya adalah
sebanyak 75 UMKM maka pencapaiannya terhadap target yang
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 10
ditetapkan sebesar 75%. Kondisi yang bagus ini perlu untuk terus
dikembangkan.
9. Jumlah koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan pada tahun 2016
sebanyak 20 unit usaha sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 25
unit usaha. Dengan demikian, pencapaian targetnya sebesar 80 %.
Kondisi yang sudah cukup bagus bagus dan perlu untuk terus
dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya
antara lain :
a. Bekerjasama dengan bidang industri untuk meningkatkan standar
produk koperasi dan UMKM dari sisi kualitas, kemasan dan
kuantitas untuk memenuhi standar kemitraan.
b. Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan sanksi tegas
bagi perusahaan ataupun BUMN yang tidak memberikan
kontribusi pada pengembangan sektor koperasi dan UMKM.
c. Perlu dibuat peraturan dan kebijakan yang tegas mengenai
kebijakan dan program yang terintegrasi dengan semua stake
holder mengenai kemitraan koperasi dan UMKM.
d. Pembentukan forum-forum kemitraan dengan beberapa stake
holder akan terus ditingkatkan. (thn 2015)
10. Penumbuhan jumlah Wira Usaha Baru (WUB), pada tahun 2016
sebanyak 760 WUB. Adapun target yang ditetapkan sebanyak 1.000
WUB. Dengan demikian pencapaiannya sebesar 76%. Supaya objek
UKM/WUB yang dituju tepat sasaran maka dilakukan penetapan
sasaran (pelaku usaha/calon WUB) yang teridentifikasi dengan baik
sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 11
a. Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur terus
berkoordinasi secara intensif dengan gubernur dalam rangka
mendapatkan keterbukaan informasi penerima data KUR dari Bank
Indonesia, sehingga data penerima pembiayaan dapat diperoleh
secara aktual.
b. Lembaga Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) pada tahun 2015
sudah mulai beroperasi sehingga dapat membantu koperasi dan
UMKM dalam mendapatkan bantuan pembiayaan kredit dari bank.
11. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun
2016 sebanyak 20 orang sedangkan target yang ditetapkan adalah 25
aparat. Dengan demikian maka capaiannya adalah 80%. Pencapaian
kinerja tersebut juga terkendala dengan adanya rasionalisasi anggaran,
materi diklat yang sama setiap tahun disamping juga karena aparat
yang diikutkan dalam diklat tersebut harus mendukung tugas pokok dan
fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
12. Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2016 sebanyak 10 sarana
dan pada, sedangkan target yang ditetapkan juga 10 sasaran, sehingga
pencapaian terhadap target sebesar 100%. Terdapat penambahan
sarana untuk pelayanan publik namun demikian tetap harus terus
diupayakan agar kedepan ada penambahan sarana pelayanan publik
sehingga dapat meningkatkan ataupun memperbaiki sarana yang ada.
13. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi
pada tahun 2016 sebanyak 6 dokumen dengan target juga 6 dokumen,
sehingga pencapaian terhadap targetnya mencapai 100%. Hal ini
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 12
disebabkan karena tidak adanya penambahan jenis dokumen baru yang
dibutuhkan.
Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun
anggaran 2016 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana
APBD untuk pembangunan sebanyak 20 (tiga puluh sembilan) program,
maupun dari sumber dana APBN/dana dekonsentrasi sebanyak 5 (lima)
program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2016 terdapat pada
lampiran 2.
II.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA
Evaluasi pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target pencapaian sasaran dengan pencapaian
(realisasi) kinerja, maka didapatkan hasil :
No Sasaran Indikator Pencapaian
Sasaran Satuan Target Realisasi
Pen-
capaian Target
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Meningkatnya kontribusi sector industry terhadap perekonomian daerah
Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB
persen
5
5
100
2. Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah
Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas
produk
8
6
75
3.
Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien
Disparitas harga Antar
Wilayah
persen
8
7
87,5
4. Menurunnya peredaran barang yang Tidak Sesuai
Jumlah Barang yang
buah
30
24
80
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 13
No Sasaran Indikator Pencapaian
Sasaran Satuan Target Realisasi
Pen-
capaian Target
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
Standar Tidak Sesuai Standar
5
Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM
Jumlah Koperasi Unggulan.
Koperasi
30 30 100
Presentase Penyerapan
Tenaga kerja dan Investasi
Sektor Koperasi dan
UMKM.
persen
65
68,85
105,9
Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM.
persen
20
15
75
Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.
Kop/UMKM
100
75
75
Jumlah Koperasi/UMKM
yang Melakukan
Kemitraan.
Kop/UMKM
25
20
80
6. Meningkatnya Jumlah Wira Usaha baru
Penumbuhan Jumlah
WUB
WUB 1000 760 70,82
Penumbuhan Jumlah
Inkubasi UKM/WUB
WUB 300
200
76
7. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan
1. Jumlah aparat yang
mengikuti diklat yang
berkualifikasi
orang 25
20
80
8. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik
1. Jumlah sarana
pelayanan publik
layanan publik
10
10
100
2. Jumlah dokumen
perencanaan
sebagai pendukung
kinerja organisasi
dokumen
6
6
100
TOTAL
86,08
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 14
Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2016 implementasinya
mencakup pelaksanaan 104 (seratus empat ) kegiatan dalam 20 (dua
puluh) program yang
merupakan bagian dari 6 ( enam ) sasaran selama tahun 2016,
maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :
Sasaran I : Meningkatnya kontribusi sektor industri
terhadap perekonomian daerah.
Dengan Indikator : Persentase pertumbuhan industry terhadap
PDRB.
Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I ini adalah
5 pada tahun 2016. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran
terhadap indikator tersebut diperoleh angka 5 ; sehingga persentasenya
mencapai 100 persen.
Sasaran II : Meningkatnya daya saing produk unggulan
daerah.
Dengan Indikator : Peningkatan jumlah produk unggulan daerah
yang berkualitas.
Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II ini
adalah 8 pada tahun 2016. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil
pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 6 sehingga
persentasenya mencapai 75 persen.
Sasaran III : T terwujudnya sistem distribusi yang efisien
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 15
Dengan Indikator : Disparitas harga antar wilayah
Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III ini
adalah 8 pada tahun 2016. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil
pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 7, sehingga
pencapaian sasaran III ini sebesar 87,5 persen.
Sasaran IV : Menurunnya peredaran barang yang tidak
sesuai standar
Dengan Indikator : Jumlah barang yang tidak sesuai standar per
tahun
Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV ini
adalah 30 pada tahun 2016. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil
pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 24, sehingga
pencapaian sasarannya sebesar 80 persen.
Sasaran V : Meningkatnya kinerja kelembagaan dan
usaha koperasi dan UMKM
Dengan Indikator : 1. Jumlah koperasi unggulan.
2. Persentase sumbangan PDRB sektor
Koperasi dan UMKM
3. Persentase penyerapan tenaga kerja dan
investasi sektor Koperasi dan UMKM
4. Jumlah koperasi/UMKM yang
melaksanakan kontak dagang.
5. Jumlah koperasi/UMKM yang melakukan
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 16
kemitraan.
Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran V ini masing
– masing sebesar 30, 20, 65, 100, dan 25 pada tahun 2016. Dan realisasi
tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh
angka 30, 15, 68, 75, 20 sehingga pencapaian sasarannya sebesar 100
persen, 75 persen, 105,9 persen, 75 persen dan 80 persen atau rata – rata
sebesar 76 persen.
Sasaran VI : Meningkatnya jumlah wira usaha baru.
Dengan Indikator : 1. Pertumbuhan jumlah WUB
2. Penumbuhan jumlah inkubasi
UKM/WUB.
Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran VI ini
masing – masing sebesar 1000 dan 300 pada tahun 2016. Dan
realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator
tersebut diperoleh angka 70,82 persen dan 76 persen sehingga rata-
rata pencapaian sasaran ini sebesar 73,41 persen.
Sasaran VII/VIII : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
pemerintahan.
Dengan Indikator : 1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang
berkualitas.
2. Jumlah sarana pelayanan publik.
3. Jumlah dokumen perencanaan sebagai
pendukung kinerja organisasi.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 17
Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran VII/VIII ini
masing – masing sebesar 25, 10 dan 6 pada tahun 2016. Dan realisasi
tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut
diperoleh angka 20, 10, 6 , sehingga pencapaian sasarannya sebesar
80 persen, 100 persen dan 100 persen sehingga rata – rata sebesar
93,3.
Adapun sasaran dan indikator kinerja tahun 2015 dan 2016
pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM adalah
sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Pencapaian
Sasaran Satuan
Target Realisasi
Capaian (%)
2015
2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Meningkatnya kontribusi sector industry terhadap perekonomian daerah
Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB
persen 4,2 5 6,2 5 147,61 100
2. Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah
Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas
produk 0 8 0 6 0 75
3.
Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien
Disparitas harga Antar Wilayah persen 8 8 7,5 7 93,75 87,50
4. Menurunnya peredaran barang yang Tidak Sesuai Standar
Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar buah 25 30 21 24 84,00 80
5
Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM
Jumlah Koperasi Unggulan. Koperasi 0 300 0 220 0 73,33
Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM.
persen 60 65 56,77 68,85 94,61 105,9
Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM.
persen 18 20 14,82 15 82,30 75
Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.
Kop/UMKM
50 100 60 75 120,00 75
Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan
Kop/ UMKM
150 250 344 20 229,30 80
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 18
No Sasaran Indikator Pencapaian
Sasaran Satuan
Target Realisasi
Capaian (%)
2015
2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kemitraan.
6. Meningkatnya Jumlah Wira Usaha baru
Penumbuhan Jumlah WUB WUB
1.000
1.000 1.040 760 104,00 76
Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB
WUB 150 300 155 200 103,30 66,67
7. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan
1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi
orang 60 25 46 20 76,67 80
8 Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik
2. Jumlah sarana pelayanan publik
layanan publik
10 10 10 10 100,00 100
3. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung
kinerja organisasi
dokumen 6 6 6 6 100,00 100
Dari tabel tersebut di atas, secara umum indikator kinerja pada tahun
2016 tergolong berhasil meskipun ada beberapa kinerja yang
pencapaiannya rendah, hanya 50%, namun demikian kondisi tersebut
akan terus dilakukan peningkatan sehingga diharapkan akan memperbaiki
kondisi perekonomian Kalimantan Timur yang bahkan pertumbuhannya
mengalami kontraksi negatif. Disamping itu sangat penting pula untuk
terus membina pelaku usaha di wilayah Kalimantan Timur agar
mengalami peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
Beberapa indikator yang capaian kinerjanya terbilang rendah yaitu
sektor koperasi yaitu penyerapan tenaga kerja sektor koperasi dan
UMKM. Hal ini dapat dipahami karena sektor koperasi dan UMKM saat ini
menjadi tumpuan bagi pergerakan ekonomi di Kalimantan Timur, dimana
sektor tambang yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi daerah telah
mengalami penurunan yang signifikan.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 19
Selain itu capaian indikator pada tahun 2016 yang menurun, masih
sama dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu diakibatkan oleh kondisi
pasar global, khususnya pasar ekspor bahan bakar mineral (batubara)
yang mengalami gejolak persaingan harga dengan negara pengekspor
lainnya, seperti China dan Afrika dimana kondisi ini sudah berlangsung
sejak tahun 2012 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 ini.
Kondisi ini berpengaruh tidak saja terhadap turunnya jumlah permintaan
ekspor batubara tetapi juga terjadinya penutupan beberapa perusahaan
yang tidak mampu bertahan karena biaya produksi tidak imbang dengan
pendapatan. Selain itu nilai ekspor non migas lainnya seperti agro industri
seperti CPO dan udang beku dan lain-lain masih stabil seperti tahun-tahun
sebelumnya, sehingga belum bisa mendongkrak kenaikan nilai ekspor non
migas. Hal ini terjadi karena realisasi ekspor Kalimantan Timur masih
bertumpu pada produk batu bara, sehingga kelesuan sektor ini akan
membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Kalimantan
Timur secara umum. Perlu perhatian bersama di berbagai sektor agar
memikirkan kembali alternatif-alternatif baru untuk meningkatkan nilai
ekspor non migas, khususnya produk agro industri dan lain-lain. Akan
tetapi pada hakekatnya, sasaran dan indikator kinerja pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim telah
memiliki target kinerja setiap tahunnya, sehingga diharapkan sasaran dan
indikator kinerja di tahun berikutnya dapat tercapai sesuai target yang telah
ditentukan hingga tahun 2018, seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini :
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 20
No Sasaran Indikator Pencapaian Sasaran Satuan
Realisasi Tahun 2016
Target s/d Tahun 2018
1 2 3 4 5 6
1.
Meningkatnya kontribusi sector industry terhadap perekonomian daerah
Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB
persen
5 6,4
2. Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah
Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas
produk 6 4 )*
3. Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien
Disparitas harga Antar Wilayah
persen 7 4
4. Menurunnya peredaran barang yang Tidak Sesuai Standar
Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar
buah 24 10
5. Meningkatnya Kinerja
Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM
Jumlah Koperasi Unggulan. Koperasi 30 35
Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM.
persen 68,8 70
Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM.
persen 15 40
Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.
Kop/UMKM 75 150
Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.
Kop/UMKM
20 350
6.
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha baru
Penumbuhan Jumlah WUB WUB 760 5.000
Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB
WUB 200 300
7. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan
1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi
orang 20 80
8 Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik
2. Jumlah sarana pelayanan publik
layanan publik
10 11
3. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja
organisasi
dokumen
6 6
)* Adanya perubahan kewenangan sektor industri.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 21
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
a) Isu dan Masalah Mendesak Serta Solusi dan Harapan di Bidang
Industri
i. Isu dan Masalah Mendesak
Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah
dalam pengembangan struktur ekonomi di negara-negara sedang
berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa
peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak
perekonomian akibat badai Krisis yang menimpa negeri ini.
Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perlu menjadi
perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri
unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami
kemunduran akibat ketidak mampuan menghadapi persaingan
yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya
pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan.
Pemberdayaan Industri di Propinsi Kalimantan Timur juga
mengemban misi bagi pembinaan dan pengembangan industri
yang dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah
positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan
pengentasan kemiskinanan melalui upaya-upaya peningkatan
usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek
pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan
pengusaha/perajin khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur
umumnya.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai
kegiatan yang didukung oleh berbagai program telah
dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 22
maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri
masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembinaan
dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai
sasaran yang optimal , antara lain disebabkan oleh:
Daya dukung infrastruktur belum seluruhnya mendukung (jalan,
pelabuhan, bandara, Air bersih, telekomunikasi listrik dan sistem
keamanan) dan belum direkomendasikannya pembangunan
“Center Of Excellent”, sebagai salah satu usaha mendapatkan
nilai tambah dan daya saing industri.
Masih diprosesnya beberapa status lahan dan sistem
manajemen pengelola Kawasan Industri di Kabupaten/Kota
untuk pengembangan industri.
Kurangnya peran tenaga pendamping atau konsultan lapangan
yang memiliki kompetensi tinggi dalam teknologi dan mengerti
kebutuhan industri kecil menengah.
Belum direalisasikannya hasil dari tenaga desainer di bidang
produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu
membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat
design sendiri.
Sebagian besar industri kecil belum beralih menggunakan
teknologi maju, sehingga menyebabkan usaha yang
dilaksanakan tidak efisien.
Semakin selektifnya konsumen dalam memilih produk, terutama
mutu dan keamanan produk, sementara industri kecil dan
menengah belum semuanya melaksanakan pengendalian mutu,
sanitasi dan higenis perusahaan.
Perlu peningkatan skill yang dimiliki oleh sumber daya industri
kecil rendah sehingga tidak mampu untuk bersaing.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 23
Program OVOP (One Village One Product) belum maksimal
berjalan menyebabkan nilai tambah industri belum optimal.
Klaster industri belum maksimal dijalankan.
Mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam
semua pengadaan barang pemerintah.
ii. Upaya Yang Dilakukan ( Solusi )
Maka dalam rangka pengembangan industri di Kalimantan
Timur, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di
Kalimantan Timur, telah memberikan solusi yang terkait berbagai
kegiatan yang ditunjang dari dana APBN (Dekonsentrasi) dan APBD
(Desentralisasi), diantaranya adalah :
Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat
berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana
yang memadai, terutama di Kab/Kota.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil
menengah perlu terus dibarengi dengan peningkatan kemampuan
sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk
tenaga instruktur/Pembina di lapangan.
Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah
dapat tersebar keseluruh wilayah Kalimantan Timur terutama
untuk daerah pedalaman dan perbatasan, maka diperlukan upaya-
upaya dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota
untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra
struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat
menghubungkan antara daerah kota dengan Kecamatan dan
desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 24
produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efisien
dengan harga yang bersaing ke daerah perkotaan.
Guna pengembangan usaha, industri kecil menengah memerlukan
permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar
lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) terus
memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku
bunga rendah.
Agar dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil
menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan sektor
komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga
mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif.
Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk
industri kecil memang untuk lebih ditingkatkan baik melalui peran
serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.
Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap
industri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan pembinaan
industri di Provinsi Kalimantan Timur, dimana berdasarkan kondisi
nyata di lapangan dari tahun ke tahun telah mampu memberikan
nilai tambah positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu
melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui
peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat
berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap
kesejahteraan pengusaha/perajin pada khususnya dan masyarakat
Kalimantan Timur pada umumnya.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 25
iii.Harapan yang diiinginkan dengan Pusat (Kementerian Perindustrian)
Perlunya dukungan dengan Kementerian Perindustrian dalam
peningkatan utilisasi produksi: Penguasaan pasar domestik,
ekspor, dan informasi pasar; Peningkatan efisiensi bahan baku
dan energi.
Perlunya juga penguatan struktur pada semua tingkat dalam
rantai nilai (value chain): Peningkatan nilai tambah dengan
peningkatan TKDN; Penciptaan Iklim investasi dan usaha yang
kondusif melalui pemberian insentif dibidang fiskal, moneter dan
administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan
keamanan; dan Pengembangan industri yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
Perlunya kerjasama dalam dengan pusat dalam pengembangan
teknologi kedepan : Peningkatan kemampuan alih teknologi.
Pengembangan berdasarkan inovasi teknologi dalam negeri;
Aplikasi lisensi teknologi proses yang dikembangkan secara
bersama sama dengan pemilik lisensor; Sinergi dalam penelitian
teknologi proses industri petrokimia; dan Pengembangan
kemampuan SDM.
Perlunya dukungan pusat dalam pengembangan lokasi klaster:
Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur; Koordinasi
dengan Pemerintah Daerah setempat; dan Fasilitasi kolaborasi
antar stakeholder.
Perlunya bantuan dalam mendukung peningkatkan kualitas &
kuantitas prasarana yang memadai untuk kelancaran produksi &
pemasaran.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 26
Dukungan pusat untuk mempromosikan daerah dalam
mendorong investasi baru untuk kawasan industri yang
kompetitif;
Dan memberikan harmonisasi tarif produk petrokimia hulu,
antara & hilir.
Membantu mempercepat koordinasi pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung
pengembangan industri di Kaltim.
(KEK)/Kawasan Industri.
Mendukung upaya perluasan pengembangan kualitas SDM
pelaku IKM dan aparatur pembina.
b) Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di Bidang
Perdagangan.
i. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di
Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Isu dan Masalah Mendesak :
Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama
di pedalaman/perbatasan kurang lancar.
Kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih
dipasok dari luar daerah.
Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang
kebutuhan pokok yang layak.
Penataan PKL masih belum tersentuh secara optimal.
Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen).
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 27
Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota.
Lambatnya penerimaan Laporan SIUP dan TDP dari
Kabupaten/Kota.
Belum optimalnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota.
Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak
jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti
SNI dan kadaluarsa.
Tidak semua Kabupaten/Kota siap/memiliki SDM, sarana dan
prasarana Kemetrologian sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar
Keagamaan.
ii) Upaya yang Dilakukan (Solusi)
Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan barang
penting.
Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
Melakukan pemantauan harga.
Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan
Instansi teknis terkait.
Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
Melakukan misi dagang dan pameran.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 28
Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi
dan pengawasan barang beredar/jasa.
iii) Harapan yang diinginkan dengan pusat (Kementerian
Perdagangan)
Dalam upaya membantu dan mengembangkan UMKM (PKL)
agar tertata rapi maka diharapkan partisipasi dari Kementerian
Perdagangan RI untuk membantu para PKL dalam memberi
bantuan fasilitas, seperti gerobak, tenda, dan cool box.
Dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran arus barang
kebutuhan pokok dan penting serta untuk meningkatkan sarana
dan prasarana perdagangan di Kabupaten/Kota diharapkan
adanya pembangunan/revitalisasi pasar, dan pembangunan
sarana dan prasarana Kemetrologian melalui DAK atau TP
secara berkelanjutan.
Dalam upaya untuk memingkatkan kelancaran dan ketersediaan
distribusi arus barang kebutuhan pokok dan barang penting
khususnya di daerah perbatasan diharapkan adanya
pembangunan pasar dan gudang logistik serta subsidi ongkos
angkut.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 29
c. Isu dan Masalah mendesak beserta Solusi dan Harapan di
Bidang Perdagangan Luar Negeri
i) Isu dan masalah mendesak.
Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekspor non
migas Kalimantan Timur, ditemui berbagai permasalahan yang
cukup mendasar, diantaranya adalah :
Belum maksimalnya networking pasar luar negeri.
Masih rendahnya pemanfaatan informasi /akses pasar luar
negeri.
Terbatasnya kemampuan SDM UKM ekspor.
Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.
Rendahnya daya saing pelaku usaha kaltim dengan daerah
lain baik dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas.
Tidak stabilnya permintaan negera tujuan ekspor.
Tidak stabilnya harga pasar internasional.
ii) Upaya yang dilakukan ( Solusi)
Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan
yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas,
yang berbasis primer.
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya
penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur
melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam
dan luar negeri.
Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 30
Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor
kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama
dihasilkan oleh UKM.
Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar
non tradisional dan pasar alternatif.
iii) Harapan yang diinginkan dengan pusat (Kementerian
Perdagangan)
Memperbaiki formulasi dan koordinasi kebijakan
perdagangan.
Menghilangkan kendala (bottle neck) infrastruktur dan
hambatan internal lainnya, baik perdagangan dalam negeri
maupun perdagangan luar negeri.
Kebijakan Memberi peluang untuk pengembangan nilai
tambah komoditi.
Pengembangan fasilitas ekspor impor online melalui
inatrade.
Meningkatkan koordinasi kebijakan perdagangan, industri,
pertanian, perikana, perkebunan dan kehutanan agar
percepatan industri-industri berdaya saing segera terwujud.
Mendorong pemanfaatan pelabuhan internasional
Kariangau sebagai pelabuhan ekspor impor.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 31
d. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di UPTD
Metrologi
i) Isu dan Masalah Mendesak :
a) Internal :
Kurangnya tenaga penera, baik kualitas maupun kuantitas
Kurangnya daya dukung laboraturium dan instalasi Pengujian
Alat ukur takar dan Timbang
Rendahnya kesadaran masyarakat pemilik alat UTTP tentang
pentingnya tera/tera ulang
Kurangnya alat pengujian UTTP yang memenuhi standar
Luasnya cakupan wilayah pelayanan UPTD Metrologi sehingga
belum dapat terjangkau seluruhnya
b) Eksternal :
Masih rendahnya kesadaran pemilik alat UTTP melakukan
tera/tera ulang alat UTTP
ii) Upaya yang dilakukan ( solusi)
Segera menambah jumlah penera dengan mendidik pegawai
baru menjadi penera.
Memperbaiki manajemen pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.
Memperbanyak sosialisasi tentang kewajiban tera/tera ulang
kepada masyarakat.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 32
iii) Harapan yang diinginkan dengan Pusat ( Kementerian
Perdagangan )
Perlunya bantuan peralatan standar tera ulang UTTP yang
disesuaikan dengan kebutuhan.
Perlunya pemberian formasi yang cukup untuk Diklat Penera
Terampil dan Ahli.
e. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di UPTD
BPSMB
i). Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium kalibrasi :
Terbatasnya tenaga teknis laboratoris untuk melakukan kalibrasi
alat.
Terbatasnya kompetensi personal.
Terbatasnya kapasitas peralatan standar yang dimiliki jika
dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan.
Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium pengujian :
Terbatasnya tenaga teknis laboratoris untuk melakukan kalibrasi
alat.
Terbatasnya kompetensi personal.
Terbatasnya kapasitas peralatan standar yang dimiliki jika
dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan.
Belum ada tenaga analis bidang standardisasi dan akreditasi.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 33
ii) Upaya yang dilakukan ( Solusi)
Diadakannya penerimaan tenaga non PNS sesuai dengan latar
belakang pendidikan yang dibutuhkan (SMK Analis, SMA IPA, D3 Kimia,
S1 Kimia/ Biologi/ Fisika / Teknik).
Diadakan pelatihan / diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi
personal.
Diadakan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pengujian
sehingga pelayanan kepadadunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi
dan masyarakat dapat terpenuhi.
Diadakannya penerimaan tenaga non PNS sesuai dengan latar
belakang pendidikan yangdibutuhkan (SMK Mesin / Elektronika, D3
Instrumen / Teknik Elektro, S1 Fisika / Teknik Elektro).
Diadakan pelatihan / diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi
personal.
Diadakan pemenuhan kebutuhan peralatan standar laboratorium
kalibrasi sehingga pelayanan kepada dunia usaha, pemerintah,
perguruan tinggi dan masyarakat dapat terpenuhi.
Diadakannya penerimaan tenaga PNS yang bergerak di bidang
standardisasi dan akreditasi sesuai dengan latar belakang pendidikan
yang dibutuhkan Sarjana S1.
iii) Harapan yang diinginkan dengan Pusat (Kementrian
Perdagangan)
Pemberian bantuan peralatan laboratorium pengujian dan kalibrasi.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 34
Pemberian bantuan pelatihan / diklat sistem manajemen lembaga
sertifikasi.
f) Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di Bidang
Koperasi dan UMKM.
i) Isu dan Masalah Mendesak :
Isu mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembagian urusan dimana
salah satunya pembagian urusan koperasi dan UMKM yang mengatur
kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu lainnya seperti aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek
pembiayaan, aspek pemasaran dan aspek kapasitas sumber daya
manusia (SDM). Permasalahan yang dihadapi di koperasi dan UMKM
Provinsi Kalimantan Timur antara lain :
Pembagian kewenangan urusan koperasi antara pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasakan membatasi
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi karena
cakupan pembinaan koperasi dan UMKM hanya mencakup koperasi
yang anggotanya lintas kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil
saja.
Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber
pembiayaan.
Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM baik dari segi
kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang
mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 35
Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam penguasaan
teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UMKM dalam
mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.q
Pelaksanaan diklat koperasi dan UMKM dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) masih terkendala dalam kegiatan pendampingannya. Hal ini
disebabkan lokasi koperasi Peserta diklat terpencar dan terpencil
sehingga agak menyulitkan untuk dilakukan pendampingan karena
selain jaraknya yan jauh, sara transportasi dan informasi juga masih
sulit.
Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah
satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3.
Sedangkan di Kaltim, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi
menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan
pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang
dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.
Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk
mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi :
Rehabilitasi, Reorganisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan
rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan Online Data
System Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa
koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program
pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non
perbankan.
Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru yang meliputi
pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan
usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 36
waktu diklat sehingga materi yang disampakan belum dapat dikuasai
dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM UMKM
yang belum menguasai managemen usaha dengan baik, menyebabkan
usaha tidak dapat berkembang secara optimal.
Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan
pendampingan koperasi dan UMKM dalam beberapa aspek tertama
dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum
berjalan optimal.
Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi
UMKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 4
Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal
kegiatan usaha koperasi berjalan aktif.
ii) UPAYA YANG DILAKUKAN (SOLUSI)
Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di
level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan
pembinaan koperasi dan UMKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-
penyesuaian program pembinaan bagi UMKM dan koperasi yang
dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain
Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di
lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.
Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UMKM yang didukung oleh
para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi
pemasaran produk baik secara online maupun offline.
Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 37
kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain
itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusines yang diikuti oleh
para pelaku UMKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang
lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan
usaha dll.
Memfasilitasi dan mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas
produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing
produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UMKM ikut
pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin
usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek
pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam
program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan
dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam
upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan
koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar
dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum
melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan
RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti
bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif
melakukan RAT.
Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari
aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 38
Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder
dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar
dengan UMKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam
pendampingan UMKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UMKM,
Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel
dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.
iii) Harapan Yang Diinginkan Dengan Pusat
Optimalisasi dan perluasan program kemitraan dengan lebih banyak
pihak dan melibatkan lebih banyak UMKM dan koperasi.
Program insentif bagi UMKM dalam rangka memperoleh HKI, Halal, SNI
dll.
Adanya aturan yang lebih kuat dan konkrit dalam pelaksanaan
kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM.
Adanya peninjauan kembali atau sosialisasi teknis tentang UU Nomor
23 Tahun 2014 mengingat pelaksanaan beberapa program masih
menimbulkan kerancuan dalam implementasi di lapangan contohnya
pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Provinsi sedangkan lingkup
pembinaan provinsi adalah usaha kecil dan sebagaian besar sasaran
KUR adalah usaha mikro yang merupakan binaan kanupaten/kota,
pembinaan wirausaha baru yang merupakan program nasional
sedangkan wirausaha baru identik dengan usaha mikro yang
merupakan tugas kabupaten/kota untuk pembinaannya, dll.
Dukungan optimalisasi fungsi dan peran UPTD Pusat Promosi dan
Pengembangan UKM (P3UKM) sebagai Balai Latihan Koperasi
(Balatkop) dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk
mengakomodir kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi dan
UMKM.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 45
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Rancangan RKP tahun 2018 kebijakan nasional sektor
Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut:
A. Sektor Koperasi
1. Perhatian khusus pada usaha mikro kecil dengan program
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan
perlindungan usaha melalui program Fasilitasi Sertifikasi HAKI.
3. Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi
dengan program Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi
termasuk di daerah tertinggal dan Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT).
4. Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan
dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan
Teknis dan Manajerial.
Berkaitan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi
Kalimantan Timur dalam penyusunan program kegiatan tahun
2018 telah selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Program
yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan di Dinas
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 46
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi
Kalimantan Timur sesuai dengan rencana kerja yang disusun
adalah sebagai berikut program penyaluran KUR , progam ini
dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mikro kecil dalam
memperoleh akses pembiayaan.
Dalam hal mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan
perlindungan usaha telah dilaksanakan program yang membantu
pengembangan usaha KUKM. Demikian pula halnya kebijakaan
pengembangan kewirausahaan telah dilaksanakan dan
direncanakan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi,
pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus
koperasi dan pelatihan ketrampilan teknis bagi bagi pelaku
koperasi.
Kebijakan nasional penyediaan sarana prasarana pendukung
kegiatan ekonomi, dalam hal ini revitalisasi pasar dan PLUT
merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan
Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, akan tetapi menimbang
kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, kebijakan
tersebut masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan.
Berdasarkan kondisi tersebut diatas sangat diharapkan dukungan
pendanaan dari pusat melalui DAK agar kegiatan revitalisasi pasar
dan PLUT dapat diwujudkan di Kalimantan Timur.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 47
B. Sektor Industri
1. Pertumbuhan Industri :
a. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar pulau jawa
b. Penumbuhan Populasi industri dengan menambah paling
tidak sekitar 9 ribu usaha.
c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan
nilai tambah per tenaga kerja)
2. Pembangunan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa :
a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui
percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA,
Menciptakan nilai tambah,Menciptakan kesempatan kerja
baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri
maritim dan pariwisata.
b. Percepatan Pembangunan Konektivitas/Infrastruktur.
c. Pengembangan SDM dan IPTEK.
d. Pengembangan regulasi dan Kebijakan
e. Peningktan iklim investasi dan iklim usaha antara lain :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian Insentif
fiskal dan non-fiskal.
Berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional
berdasarkan arah pembangunan kebijakan nasional, jika dikaitkan
dengan Visi dan Misi Dinas perindustrian Perdagangan, Koperasi
dan UKM sudah sejalan dan selaras. Dimana pada sektor industri,
Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 ( Delapan ) Kawasan Industri
strategis diantaranya Kawasan Industri Kariangau dan
Buluminung, Kawasan Industri Perdagangan dan jasa Samarinda,
Kawasan Industri berbasis migas dan kondensat Bontang,
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 48
Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan,
Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan, Kawasan
Industri Berbasis Pertanian Paser dan PPU, Kawasan Industri
Pertanian Kukar dan Kubar, dan Kawasan Strategis Perbatasan
Mahakam Ulu.
Dengan telah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus Maloy, Batuta Trans Kalimantan ( KEK
MBTK ), hal ini tentunya sudah selaras dengan Arah Kebijakan
Pembangunan Industri Nasional yaitu Pengembangan
Perwilayahan Industri di Luar Pulau Jawa. Sampai saat ini KEK
MBTK masih dalam tahap pembangunan Infrastruktur, dan Tangki
Timbun serta telah terbentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus
Maloy Provinsi Kalimantan Timur Melalui Keputusan Presiden No.
5 Tahun 2015 Tanggal 11 Februari 2015, dimana progres
pembangunan tangki timbun saat ini masih belum berjalan lancar
karena dianggap kurangnya dokumen perencanaan dan
kelengkapan sebagai syarat pembangunan Tangki Timbun yang
meliputi sertifikat tanah dan ketersediaan Pelabuhan Laut . Oleh
karena itu dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat
diharapkan dalam merealisasikan Pembangunan Tangki Timbun,
dimana hal ini menjadi pengaruh besar terhadap awal dimulainya
Operasionalisasi KEK MBTK.
Dengan beroperasinya KEK MBTK diharapkan terjadi
penumbuhan Populasi Industri yang berskala besar maupun
Sedang, serta tumbuhnya peningkatan daya saing dan
produktivitas nilai ekpsor dan nilai tambah per tenaga kerja dimana
hal ini sangat selaras dengan arah kebijakan pembangunan
industri Nasional .
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 49
C. Sektor Perdagangan
1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah.
a. Pemantauan dan informasi harga & stok kebutuhan bahan
pokok dan barang strategis.
b. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Bahan Pokok dan
Strategis.
c. Penanganan/ pemantauan jalur distribusi bahan pokok dan
barang strategis.
d. Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim.
e. Sosialisasi Perlindungan Konsumen
f. Sosialisasi Cinta Produk Indonesia
2. Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan ekspor
yang bernilai tambah lebih tinggi.
a. Pengawasan Barang Beredar di 10 Kabupaten/Kota.
b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standardisasi Bidang
Perdagangan.
c. Peningkatan pemanfataan skema kerjasama perdagangan
internasional.
- Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu
(nation branding) melaui pengembangan tagline promosi
bersama antar kementerian dan pengembangan nation
branding.
- Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa dengan
penyediaan informasi/katalog produk buatan Indonesia
dan melakukan upaya aktif untuk menjadikan Indonesia
pemasok jaringan produksi global.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 50
d. Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para
eksportir baru.
- Pengembangan industri pengolah sumber daya alam
berorientasi ekspor.
- Peningkatan ekspor produk KUMKM melalui program
kemitraan, fasilitasi ekspor diversifikasi produk dan
standirisasi dan inovasi.
Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2018 diatas
secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan program kegiatan
yang direncanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi
Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja (Renja) 2018 melalui kegiatan
yang didanai oleh APBD dan didukung oleh pendanaan dari pemerintah
pusat (APBN).
Program – program tersebut juga sangat penting untuk dilaksanakan
berkenaan dengan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
tahun 2015 sehingga MEA yang sempat menjadi kekhawatiran kita dapat
kita hadapi serta mampu bertahan dan bersaing berhadapan dengan
produk – produk dari negara ASEAN lainnya.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 51
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan
sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan hasil yang
ingin dicapai sedangkan sasaran didefinisikan sebagai suatu keadaan
yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan suatu organisasi.
Sesuai Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan 6 (enam) Tujuan dan 15 (lima belas)
sasaran. Pada tahun 2017, melalui koordinasi dan konsultasi dengan
pihak-pihak yang kompeten seperti Kementerian PAN dan Akademisi
maka dilakukan revisi atas sasaran dan indikatornya serta program dan
kegiatan beserta indikatornya. Dari revisi tersebut maka di tahun 2018
Dinas Perindagkop dan UKM menetapkan 4 (empat) tujuan dan 6 (enam)
sasaran sebagai berikut :
Tujuan 1 . Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri, Perdagangan,
Koperasi dan UKM.
Era globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh
dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan atau
proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia.
Untuk mencegah adanya pengaruh globalisasi secara
negative, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM perlu untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing
di sektor-sektor yang menjadi tanggungjawabnya Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi
Kaltim.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan
dicapai sebagai berikut:
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 52
Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap
perekonomian daerah.
Tujuan 2. Meningkatkan peran industri pengolahan produk non
migas dan non batubara dalam perekonomian
Kalimantan Timur.
Kondisi perekonomian Kaltim yang cenderung menurun
seiring penurunan migas dan batubara, maka pemerintah
berupaya untuk terus mengembangkan industri yang
berbasis non migas dan non batubara, hal utama yang
dilakukan adalah dengan menempatkan agribisnis sabagai
salah satu potensi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan,
antara lain pengembangan produk pertanian, perkebunan,
perikanan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang
akan dicapai sebagai berikut:
Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah.
Tujuan 3. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien
Sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya
dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional, atau
merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan
kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional.
Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 53
dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan
dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Memenuhi
pasar dalam negeri lebih diuatamakan.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan
dicapai sebagai berikut:
Terwujudnya sistem distribusi yang efisien
Menurunnya peredaran barang yang tidak sesuai standar
Tujuan 4. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam
pertumbuhan perekonomian daerah
Koperasi serta usaha mikro kecil menengah memilki peran
yang penting dalam perekonomian Indonesi yaitu untuk
mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Maka dari itu perlu adanya
peningkatan peran koperasi dan UKM dalam menaikan nilai
pertumbuhan perekonomian daerah Berdasarkan tujuan
tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai
berikut:Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha
Koperasi dan UKM
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
Dalam upaya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
strategis yang telah dirumuskan maka ditetapkan indikator kinerja.
Indikator kinerja yang ditetapkan beserta target pencapaian dalam
rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
tahun 2018, sebagai berikut :
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 54
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Target Tahun 2018
1 Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah
Persentase pertumbuhan industri terhadap PDRB
6,4%
2 Meningkatkan peran industri pengolahan produk non migas dan non batubara dalam perekonomian Kaltim
2 Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah Peningkatan jumlah produk
unggulan daerah yang berkualitas
6 produk
Nilai ekspor non migas 13,2 M
3 Meningkatkan daya saing perdagangan secara efesien
3 Terwujudnya sistem distribusi yang efesien
Disparitas harga antar wilayah
4%
4 Menurunnya peredaran barang yang tidak sesuai standar
Jumlah barang yang tidak sesuai standar pertahun
10%
4 Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah
5 Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM Jumlah koperasi unggulan
35 koperasi
Persentase sumbangan PDRB sektor koperasi dan UKM
40%
Persentase penyerapan tenaga kerja
70%
Jumlah koperasi yang melakukan kontak dagang
150 koperasi
Jumlah koperasi yang melakukan kemitraan
350 koperasi
6 Meningkatnya jumlah wirausaha baru
Penumbuhan jumlah Wira Usaha Baru
1000 koperasi
Penumbuhan inkubasi Wira Usaha Baru
300 koperasi
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 55
III.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM
Berkenaan dengan telah diberlakukanya undang undang 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, Maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut
:
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG INDUSTRI BIDANG PERDAGANGAN
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAWASAN BARANG BEREDAR
BIDANG KOPERASI DAN UKM
SEKSI PERENCANAAN INDUSTRI
SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSI BINA LEMBAGA KOPERASI DAN UKM
SEKSI PEMBINAAN USAHA INDUSTRI
SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR
SEKSI PRODUKSI, PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN
SEKSI INFORMASI INDUSTRI SEKSI KERJASAMA PERDAGANGAN
SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN
SEKSI PENGAWASAN KOPERASI
UPTD
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 56
A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
a. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan,
membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas
Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim;
c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk
memperlancar pelaksanaan tugasnya.
B. Sekretaris Dinas
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketata laksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program
dan pelaporan;
b. Melakukan penyiapan bahan urusan umum dan kehumasan,
administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan ;
c. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang
perlengkapan.
d. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.
1. Sub Bagian Perencanaan Program
a. Tugas Pokok :
Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 57
b. Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi : 1. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan
rencana dan program di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah;
2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang Industri,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Menyusun pelaporan kegiatan Industri, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro dan Kecil Menengah.
2. Sub Bagian Umum
a. Tugas Pokok :
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
b. Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
1. Melakukan penyiapan bahan urusan surat-menyurat, kearsipan,
urusan rumah tangga dan perlengkapan.
2. Melakukan penyiapan bahan kehumasan.
3. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian.
3. Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok :
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan.
b. Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 1. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi
keuangan.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 58
2. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pembukuan dan
pertanggung jawaban serta laporan keuangan.
3. Verifikasi administrasi keuangan.
Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur rencananya akan dibentuk menjadi 4 ( empat ) Bidang yaitu :
1. Bidang Industri
Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan kebijakan, perencanaan pembangunan industri, pengembangan usaha industri dan penyediaan informasi industri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang industri mempunyai fungsi : a) Menyusun Rencana Pembangunan Industri dan Pengembangan
Perwilayahan Industri di Provinsi.
b) Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di
wilayah provinsi serta mengkoordinasikan penjaminan ketersediaan dan
penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) untuk industri dalam negeri di
wilayah provinsi.
c) Melaksanakan pengembangan peningkatan penguasaan dan
pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dan pemanfaatan
kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.
d) Koordinasi penyediaan pembiayaan kompetitif dalam rangka
pembangunan industry di wilayah provinsi serta ketersediaan
infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri.
e) Mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan
industri menengah.
1. Kepala Bidang Industri
Kepala Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Usaha Industri , Pembangunan dan Pengembangan Industri dan Infomasi Industri . Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Industri mempunyai fungsi : 1. Menyusun, merumuskan dan Mengkoordinasikan kebijakan
pembinaan dan pengembangan sarana prasarana usaha, produksi,
evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan kerjasama antara
industri kecil menengah, industri besar serta sektor ekonomi lainya.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 59
2. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan
mengkoordinasikan Usaha Industri , Pembangunan dan
Pengembangan Industri dan Infomasi Industri
3. Memberikan bimbingan tehnis dan evaluasi terhadap industri
4. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui
pola kemitraan usaha lintas kab/kota di bidang industri
5. Mengkoordinasikan dan menyusun Penetapan rencana
pembangunan industri provinsi, Penerbitan Ijin Usaha Industri dan
Penyampaian laporan informasi industri
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan
A. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi
Perencanaan Pembangunan Industri berdasarkan peraturan yang
berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan
baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan
Pembangunan Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi
tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyusunan dan
pelaksanaan rencana pembangunan industri,
6. Melakukan pengawasan pengembangan perwilayahan industri
dan pengembangan sumber daya industri,
7. Melakukan Kegiatan pemanfaatan teknologi industri,
pemanfaatan kreatifitas/inovasi industri, penyediaan pembiayaan
pembangunan industri, dan penjamin ketersediaan infrastruktur
industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah .
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 60
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
9. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan
perencanaan pembangunan industri sebagai bahan evaluasi
kegiatan selanjutnya.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
B. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Industri
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi
Pembinaan Usaha Industri berdasarkan peraturan yang berlaku
sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan
baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan
Usaha Industri berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan memberikan layanan analisis dan
konsultasi Ijin Usaha Industri Besar, Ijin Perluasan Usaha Industri
Besar, Ijin Usaha Kawasan Industri dan Ijin Perluasan Kawasan
Industri .
6. Melakukan Pelaksanaan pengembangan dalam rangka SDM
Pembinaan Usaha Industri
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan
pembinaan usaha industri sebagai bahan evaluasi kegiatan
selanjutnya.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 61
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
c. Kepala Seksi Informasi Industri
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi
Informasi Industri berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai
bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat
waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan
jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan
baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Informasi Industri
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan penyediaan
data/informasi industri penyampaian pelaporan data/informasi
industri kepada pemerintah pusat dan pengelolaan data
perusahaan industri kecil yang belum memiliki Ijin Usaha Industri,
6. Melakukan Pemantauan kepatuhan perusahaan
industri/kawasan industri dan penyediaan layanan/fasilitas
konsultasi input data Sistem Informasi Industri Nasional untuk
perusahaan industri/kawasan industri.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan
informasi industri sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 62
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan
melaporkannya kepada pimpinan.
2. Bidang Perdagangan
Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi
terhadap pembinaan pasar dan distribusi, usaha perdagangan dan
pendaftaran perusahaan serta memberikan bimbingan teknis terhadap
pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor,
penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), serta penerbitan Angka
Pengenal Importir (API).
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan
mempunyai fungsi:
1. Merencanakan kegiatan Bidang Perdagangan sebagai acuan
pelaksanaan tugas.
2. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
3. Menyelesaikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang
Perdagangan.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Bidang Perdagangan guna
pemecahan masalah dan tindak lanjutnya.
5. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan
prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar,
penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
6. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan di
bidang pembinaan iklim usaha, pemanfaatan keterkaitan antar dunia
usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha
pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri, dan distribusi
7. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar,
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
8. Koordinasi Pengendalian Inflasi.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 63
9. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan
pengembangan ekspor.
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
teknis perdagangan luar negeri.
11. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi
dan pemasaran di luar negeri.
12. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
13. Melaksanakan penerbitan Angka Pengenal Impor (API).
14. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor
termasuk pengawasan mutu barang impor.
15. Mengkoordinasikan persiapan pemantauan dan evaluasi pemberian
API.
16. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan
laporan, serta penyajian informasi.
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai Tugas Pokok dan
Fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar,
informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan
distribusi.
2. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan
prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar,
penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
3. Bimbingan teknis untuk pengembangan pasar, informasi pasar,
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar,
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi.
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan
program, evaluasi serta pelaporan.
6. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan
laporan, serta penyajian informasi.
7. Melakukan Koordinasi dengan para pihak, terkait kecukupan stok
dalam rangka Pengendalian Inflasi.
8. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha
perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan,
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 64
pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan
perusahaan.
9. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di
bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdaganan jasa, usaha
dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan
keuangan tahunan perusahaan.
10. Bimbingan teknis di bidang kelembagaan, usaha perdagangan,
perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran
perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
11. Evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan,
perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran
perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
12. Monitoring dan Evaluasi Perdagangan antar pulau.
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi
sebagai berikut :
1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan
perumusan kebijakan di bidang ekspor.
2. Koordinasi dan sosialisasi kebiajakan bidang ekspor skala provinsi.
3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor .
4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan
SKA dan penelusuran asal barang.
5. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA, penelusuran
asal barang di tingkat provinsi.
6. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi
pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi
ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
7. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.
8. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.
9. Rekomendasi penerbitan Eksportir Terdaftar Produsen Industri
Kehutanan (ETPIK).
10. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang
impor.
11. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan
perumusan kebijakan bidang impor.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 65
12. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.
13. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API).
14. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
15. Pengambilan contoh dan monitoring barang-barang impor.
16. Rekomendasi pelaksanaan importasi barang, rekomendasi
penerbitan/penggantian API.
c. Seksi Kerjasama Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi
sebagai berikut:
1. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan
luar negeri dalam rangka pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha
dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha.
2. Menyebarluaskan informasi perdagangan luar negeri baik melalui
Asosiasi/ Perindag/ Dunia Usaha/ Media.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan promosi dan
misi dagang luar negeri.
4. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional,
bilateral maupun multilateral.
5. Pengembangan pasar dalam negeri melalui pasar lelang , misi
dagang dan promosi.
6. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional,
bilateral maupun multilateral.
7. Menyusun bahan informasi, promosi dan misi dagang, dalam rangka
perintisan dan pengembangan pasar luar negeri.
3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
Melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan
evaluasi terhadap perlindungan konsumen dan pengawasan barang.
Fungsi :
1. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur
bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan
pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen.
2. Bimbingan teknis di bidang bimbingan lembaga konsumen dan pelaku
usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan
konsumen.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 66
3. Evaluasi pelaksanaan di bidang bimbingan lembaga konsumen dan
pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama
perlindungan konsumen.
4. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang dan
jasa.
5. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang dan
jasa.
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengawasan barang dan jasa.
7. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengawasan barang dan jasa.
8. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang dan
jasa.
9. Melakukan supervisi di bidang kemetrologian.
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kemetrologian.
a. Seksi Perlindungan Konsumen ( Pemberdayaan Konsumen ) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen. 2. Melaksanakan Penyebaran Informasi, bimbingan konsumen dan
pelaku usaha. 3. Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Konsumen. 4. Mengelola operasionalisasi Siswas-PK. 5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan konsumen. 6. Melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada atasan. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan kebijakan pengawasan barang Beredar dan Jasa. 2. Melaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. 3. Mengentri data hasil pengawasan. 4. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan jasa. 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 67
c. Seksi Hubungan Kelembagaan (Kerjasama Perlindungan Konsumen ) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan kerjasama dan penegakan hukum perlindungan konsumen. 2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan perlindungan konsumen. 3. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga perlindungan
konsumen terkait. 4. Melakukan supervisi dibidang kemetrologian. 5. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang kemetrologian. 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi
pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan
pemasaran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menengah serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanan kebijakan tehnis di bidang koperasi
dan UMKM.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : 1. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan
kelembagaan, permodalan dan perkreditan Pengembangan sumber
daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran
koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dasar
pelaksanaan tugas;
2. Menyusun pola, pengembangan sumber daya manusia serta
pengembangan produksi, usaha dan pemasaran pembinaan dan
pengembangan kelembagaan, permodalan, dan perkreditan koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja di dalam dan
diluar lingkungan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas;
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 68
4. Menganalisa pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan
kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber
daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran
koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan,
permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia
serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
a. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM
a) Tugas Pokok
Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan
kelembagaan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
koperasi dan usaha, kecil, peningkatan kerja sama dengan dunia
usaha di bidang lembaga UMKM dan melaksanakan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis.
b) Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Lembaga
Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan
peleburan serta pembubaran koperasi.
2. Pengesahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta
penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten /kota.
3. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta
pendirian koperasi lintas kabupaten /kota.
4. Pengesahan dan perubahan anggaran Dasar yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi
lintas kabupaten /kota.
5. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan
KUMKM.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 69
b. Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran
a) Tugas Pokok
Seksi Produksi Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, penciptaan,
pengawasan dan evaluasi pembiayaan dan permodalan koperasi &
Usaha Mikro Kecil dan Menengah. serta pengembangan produksi,
usaha dan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil dan
melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta
peningkatan kerjasama dengan pihak terkait di bidang pengembangan
usaha koperasi.
b) Fungsi :
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
1. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan unit
simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi.
2. Penciptaan usahan simpan pinjam yang sehat ditingkat provinsi
sesuai dengan kebijakan pemerintah.
3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan
tahunan KSP/USP- Kop lintas Kabupaten / Kota.
4. Bimbingan Pembinaan KSP/USP-kop lintas Kabupaten /Kota.
5. Bimbingan Pemberian sanksi administratif kepada KSP/USP-kop
lintas Kabupaten / Kota yang tidak melaksanakan kawajiban.
6. Fasilitas akses pembiayaan bagi KUMKM lintas Kabupaten / Kota
7. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan
dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Provinsi.
8. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas Kabupaten /
Kota.
9. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.
10. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM lintas
Kabupaten / Kota.
11. Penetapan dan pengembangan UMKM lintas Kabupaten / Kota.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 70
c. Seksi Pengawasan Koperasi
a) Tugas Pokok
Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melakukan
pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, melakukan pengawasan
usaha dan penilaian kesehatan usaha, serta penanganan kasus
perkoperasian.
b) Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengawasan
Koperasi mempunyai fungsi :
1. Pengawasan kepatuhan dan kelembagaan.
2. Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi.
3. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
Selain itu , Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim rencananya akan hanya
memiliki 2 ( dua ) Unit UPTD mengingat kewenangan UPTD Metrologi akan
dilimpahkan ke Kabupaten /Kota, UPTD. Rencana Struktur Organisasi UPTD
Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Pasca UU Nomor 23
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
KEPALA UPTD
P2UKM
SUBBAG TATA
USAHA
SEKSI
PERENCANAAN
DAN EVALUASI
SEKSI
PELAYANAN
PELATIHAN
KELOMPOK
FUNGSIONAL
PENYULUH
INDUSTRI
KEPALA DINAS
KEPALA UPTD
PSMB
SUBBAG TATA
USAHA
SEKSI
PENGUJIAN DAN
KALIBRASI
SEKSI
JAMINAN MUTU
KELOMPOK
FUNGSIONAL
PENGUJI
MUTU
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 71
1. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
memiliki tugas pokok dan Fungsi : 1. Penyusunan rencana teknis operasional kalibrasi, pengujian dan
sertifikasi mutu barang.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kalibrasi, pengujian dan
sertifikasi mutu barang.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kalibrasi, pengujian dan
sertifikasi mutu barang.
4. Pengelola urusan ketatausahaan.
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang didukung oleh Kepala UPTD, satu bagian dan dua Seksi dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut. a. Kepala UPTD PSMB, memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Merencanakan Operasional Program Kerja UPTD Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang ( UPTD PSMB ) berdasarkan tugas Permasalah
dan Kebijakakan sesuai dengan renstra Dinas Perindagkop dan UKM
Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam pelaksaaan tugas;
2. Membagi Tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana
kegiatan dari masing – masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan
penyusunan Rencana Kerja;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sebagai langkah
pembinaan;
4. Melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas
bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
5. Menyusun perencanaan program kerja UPTD PSMB dengan
mengkoordinasikan kepada semua Sub Bagian dan Seksi berdasarkan
peraturan yang berlaku sesuai dengan Renstra Dinas;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
umum dan kepegawaian serta administrasi perlengkapan berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas;
7. Menyelenggarakan program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan dalam rangka penerapan standar;
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 72
8. Menyelenggarakan program peningkatan kerjasama perdagangan
internasional dalam rangka pengawasan dan penjaminan mutu barang;
9. Menyelenggarakan program peningkatan dan pengembangan ekspor
dalam rangka peningkatan daya saing dan pengawasan mutu barang;
10. Menyelenggarakan pembinaan pejabat fungsional penguji mutu barang
dalam rangka peningkatan kompetensi;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian dan Seksi
berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
b. Kepala Bagian Tata Usaha, memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan tugas
dan permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas
Perindagkop dan UMKM Prov. Katim sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan bahan
rencana kegiatan dari masing - masing Sub Bagian dan Seksi sebagai
bahan penyusunan rencana kerja;
3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan
sebagai langkah pembinaan;
4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka kinerja
bawahan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas-tugas;
6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran keuangan;
7. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian
berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi
kepegawaian;
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 73
8. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perlengkapan
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbag Tata Usaha
berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan
11. Pertanggung jawaban kepada atasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
c. Kasi Pengujian dan Kalibrasi, memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengujian dan Kalibrasi berdasarkan
tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas
Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan
rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana
kerja;
3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk
dan arahan sebagai langkah pembinaan;
4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka
menilai kinerja bawahan;
5. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi pengujian dan sertifikasi
mutu barang, koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan
lembaga perlindungan konsumen dalam rangka penerapan
standar;
6. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan isu - isu perdagangan
internasional dalam rangka pengawasan mutu barang;
7. Menyelenggarakan kerjasama standardisasi mutu produk
baik nasional, bilateral, regional dan internasional, koordinasi
program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi /
pengusaha dalam rangka peningkatan daya saing;
8. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas lab penguji mutu
barang ekspor dan impor dalam rangka peningkatan daya
saing dan pengawasan mutu barang;
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 74
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian dan
Kalibrasi berdasarkan rencana kena dan reansasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik
secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Kasi Jaminan Mutu, memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Mutu berdasarkan tugas
permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas
Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana
kegiatan dari Seksi Jaminan Mutu sebagai bahan penyusunan
rencana kerja;
3. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan
arahan sebagai langkah pembinaan;
4. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai
kinerja bawahan;
5. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan
permasalahan pengaduan konsumen dalam rangka peningkatan
pelayanan kepuasan pelanggan;
6. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan isu - isu perdagangan
internasional dalam rangka penjaminan mutu barang;
7. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang
ekspor dan impor dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Mutu berdasarkan
rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahuitingkat pencapaian
program;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 75
2. UPTD Pelatihan dan Pengembangan UKM ( P2UKM )
Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi : 1. Menyelenggarakan pelatihan tenaga UKM serta kewirausahaan yang
berbasis kompetensi.
2. Mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan UKM.
3. Memberikan layanan pelatihan UKM yang terbaik didukung oleh
sarana dan pra sarana sesuai kemajuan teknologi.
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengelola,
instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan UKM serta
kewirausahaan.
5. Meningkatkan sinergitas peran praktisi, akademisi dan birokrasi dan
komunitas dalam penyelenggaraan pelatihan UKM serta
kewirausahaan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Pelatihan dan Pengembangan
Usaha Kecil Menengah ( P2UKM ), didukung oleh satu Subbag dan dua
Seksi yaitu :
a. Kepala UPTD P2UKM, memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan
tenaga UKM.
2. Penyelenggaraan dan koordinasi pelatihan pelaku usaha / UKM.
3. Penyelenggaraan telaah staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.
6. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
b. Kepala Subbag Tata Usaha, memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Melaksanakan penyiapan program, evaluasi dan pelaporan. 2. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi. 3. Melaksanakan urusan keuangan. 4. Melakukan urusan perlengkapan, ketatausahaan & rumah tangga. 5. Melaksanakan urusan carakan, kehumasan dan kepegawaian. 6. Melakukan urusan perawatan/pemeliharaan dan kebersihan. 7. Melaksanakan urusan keamanan security ( satpam ). 8. Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 76
c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi , memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi perencanaan dan
evaluasi pelatihan tenaga UKM.
2. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan
evaluasi pelatihan tenaga UKM.
3. Melaksanakan perencanaan pelatihan tenaga UKM.
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
5. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
d. Seksi Pelayanan dan Pelatihan, memiliki tugas pokok dan fungsi :
1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Pelayanan Pelatihan.
2. Melaksanakan bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga UKM.
3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tenaga UKM.
4. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga UKM.
5. Melaksanakan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
7. Melaksanakan perintah lain sesuai perintah atasan.
III.4. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumens kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang di koordinasikan Pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah
sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 77
(SDM) , barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi
dari beberapa sumber daya untuk menghasilkan keluar atau output dalam
bentuk barang atau jasa.
Penetapan program biasanya didasarkan pada strategi terbaik yang
dapat dirumuskan dalam pencapaian sasaran. Sedangkan pemilihan
kegiatan biasanya didasarkan pada arah kebijakan yang berhubungan
langsung dan mempunyai hubungan paling erat dengan pencapaian
program. Adapun program prioritas Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM. Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 telah selaras
dengan program prioritas yang ditetapkan pada RKPD 2018. Berikut
adalah Program Prioritas :
Prioritas RKPD tahun
2018
Program Prioritas Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2018
Peningkatan dan
Perluasan Kesempatan
Kerja
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengendalian inflasi dan
Pemberdayaan ekonomi
Masyarakat
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Percepatan Transformasi
Ekonomi
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
Program Penataan Struktur Industri
Selain program prioritas yang telah selaras dengan RKPD , berikut ini
disampaikan seluruh program dan kegiatan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2018.
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 89
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018 60
BAB IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Provinsi Kaltim Tahun 2018 ini disusun untuk dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan
pembangunan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat
terealisasi sebagaimana mestinya.
II.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat Rancangan Akhir
1 2 4 5 6 7 16
3.07.32Pertumbuhan investasi industri 15% Program
Prioritas
3.07.32.02 Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir Samarinda Pelaku Industri Jumlah dokumen rencana pengembangan industri daerah 1 Dokumen
3.07.32.03 Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah Samarinda Pelaku Industri Persentase ketersediaan layanan data dan informasi yang di upload 75%
3.07.33 Pertumbuhan industri olahan 1%
3.07.33.01 Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri Samarinda Pelaku Industri Jumlah Koordinasi Penumbuhan Industri 15 kali
3.07.33.02 Peningkatan pelayanan ijin usaha industri Samarinda Pelaku Industri Jumlah hari terbitnya ijin rekomendasi usaha industri 8 hari
3.06.17
Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara 140 Juta US$ Program
Prioritas
3.06.17.02 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Samarinda Pelaku Usaha Jumlah Eksportir yang mendapatkan informasi pasar produk ekspor Kaltim 80 Perushaan
3.06.18 Rasio Ketersediaan Stok Komoditi pokok dan barang strategis 150% Program
Prioritas
3.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Samarinda Jumlah Pasar murah/bazar yang dilaksanakan 0 pedagang
3.06.18.06 peningkatan sistem dan jaringan Informasi perdagangan Samarinda Distributor Jumlah informasi harga harian komoditi pokok dan barang strategis yang di
tindak lanjuti serta jumlah informasi di penerbitan SIUP dan TDP yang dimonitor
64 jenis
komoditias
PERDAGANGAN
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Program peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
INDUSTRI
Program Penataan Struktur Industri
Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
CATATAN
PENTINGKODE NAMA
3
Sumber Anggaran : APBD
N
O
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
CAPAIAN
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
CATATAN
PENTINGKODE NAMA
N
O
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
CAPAIAN
3.06.32 Jumlah Pelaku usaha dan nilai transkasi dalam kerjasama pemasaran 11 UKM
3.06.32.01 Koordinasi pengolalaan Isu Isu Perdagangan Samarinda Pelaku Usaha Jumlah UKM yang melakukan Promosi 6 UKM
3.06.33 Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani 15%
3.06.33.01 penerapan dan pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang Samarinda Pelaku Usaha Ruang lingkup Akreditasi Laboratorium yang dipelihara dan dipertahankan 2 ruang
3.06.33.02 Pelayanan jasa teknis Pengujian,Kalibrasi dan Sertifikasi Samarinda Pelaku Usaha Jumlah Sertifikat Pengujian yang diterbitkan 1100 Sertifikat
3.06.15 Jumlah Pelanggaran oleh Pelaku Usaha bidang Perdagangan 50
3.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaraan Barang dan Jasa Samarinda Pelaku usaha Jumlah Jenis barang yang diawasi 0
2.11.16 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) 5000 Program
Prioritas
2.11.16.06 Penyelenggaraan Pelatihaan Kewirausahaan Samarinda WUB Jumlah WUB yang dilatih 100 WUB
2.11.16.09 Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah Samarinda UKM Jumlah UKM yang mendapatkan Akses Permodalaan 30 UKM
2.11.18
2.11.18.03 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Samarinda, Balikpapan Koperasi Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan/perkoperasian 10 Koperasi
KOPERASI & UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
UPTD PSMB
Progam Penerapan Standarisasi Mutu Barang
PERLINDUNGAN KONSUMEN & PENGAWASAN BARANG BEREDAR
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program peningkatan kerjasama perdagangan
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
CATATAN
PENTINGKODE NAMA
N
O
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
CAPAIAN
2.11.15. Jumlah Wirausaha yang produknya masuk pasar modern
2.11.15.09 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pelatihan Samarinda Wirausaha Jumlah wirausaha dan UKM yang dilatih 120 Wirausaha
SEKRETARIAT
2.11.10 Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah 80%
2.11.10.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Samarinda Aparat Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran 6 Dokumen
2.11.10.01 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Samarinda Aparat Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4 Dokumen
2.11.07 terlayaninya Administrasi perkantoran 100%
2.11.07.01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Samarinda Aparat Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran 12 bulan
2.11.08 Program peningkatan sarana dan Prasarana Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur 100%
2.11.08.02 Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana Samarinda Aparat Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor 12 bulan
2.11.09 meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah 100%
2.11.09.01 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Samarinda Aparat jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 kegiatan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
UPTD P2KUKM
Program Penciptaan Iklim Usaha kecil Menengah yang kondusif
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi Penyelenggaran Pemerintah
Program Administrasi Perkantoran
Samarinda, April 2017
Ir. Fuad Assadin, M.SiPembina Utama Madya
NIP. 19600715 198908 1 001
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
II.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2018
1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
350,000,000 1,179,250,000
3.07.32
Pertumbuhan
investasi
industri
15% 50,000,000 3.07.32 Pertumbuhan
investasi industri
15% 614,250,000 Program
Prioritas
3.07.32.02 Pembinaan Keterkaitan
produksi industri Hulu hingga
ke hilir
Samarinda Pelaku Industri Jumlah dokumen
rencana
pengembangan
industri daerah
1 Dokumen 25,000,000 3.07.32.02 Pembinaan Keterkaitan
produksi industri Hulu hingga
ke hilir
Samarinda Pelaku
Industri
Jumlah dokumen
rencana
pengembangan
industri daerah
1 Dokumen 383,750,000
3.07.32.03 Pengembangan sistem data
dan informasi industri daerah
Samarinda Pelaku Industri Persentase
ketersediaan
layanan data dan
informasi yang di
upload
75% 25,000,000 3.07.32.03 Pengembangan sistem data
dan informasi industri daerah
Samarinda Pelaku
Industri
Persentase
ketersediaan layanan
data dan informasi
yang di upload
75% 230,500,000
3.07.33 Pertumbuhan
industri olahan
1% 300,000,000 3.07.33 Pertumbuhan
industri olahan
1% 565,000,000
3.07.33.01 Koordinasi peningkatan dan
pengembangan industri
Samarinda Pelaku Industri Jumlah Koordinasi
Penumbuhan
Industri
15 kali 300,000,000 3.07.33.01 Koordinasi peningkatan dan
pengembangan industri
Samarinda Pelaku
Industri
Jumlah Koordinasi
Penumbuhan Industri
15 kali 455,000,000 Dekranasda
3.07.33.02 Peningkatan pelayanan ijin
usaha industri
Samarinda Pelaku Industri Jumlah hari
terbitnya ijin
rekomendasi
usaha industri
8 hari 0 3.07.33.02 Peningkatan pelayanan ijin
usaha industri
Samarinda Pelaku
Industri
Jumlah hari terbitnya
ijin rekomendasi
usaha industri
8 hari 110,000,000
100,000,000 673,250,000 673,250,000
3.06.17
Nilai ekspor
produk olahan
non migas dan
non batubara
140 Juta US$
0
3.06.17 Nilai ekspor produk
olahan non migas
dan non batubara
140 Juta US$
149,500,000 149,500,000
Program
Prioritas
3.06.17.02 Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan
luar negeri
Samarinda Pelaku Usaha
Jumlah Eksportir
yang
mendapatkan
informasi pasar
produk ekspor
Kaltim
80 Perushaan
0
3.06.17.02 Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan
luar negeri
Samarinda
Pelaku
Usaha
Jumlah Eksportir
yang mendapatkan
informasi pasar
produk ekspor Kaltim
80 Perushaan
149500000 149,500,000.00
3.06.18 Rasio
Ketersediaan
Stok Komoditi
pokok dan
barang strategis
150%
50,000,000
3.06.18 Rasio Ketersediaan
Stok Komoditi
pokok dan barang
strategis
150%
382,750,000 382,750,000
Program
Prioritas
3.06.18.03 Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Samarinda Jumlah Pasar
murah/bazar yang
dilaksanakan
0 pedagang 25,000,000 3.06.18.03 Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Samarinda Jumlah Pasar
murah/bazar yang
dilaksanakan
0 pedagang 98,500,000 98,500,000
3.06.18.06 peningkatan sistem dan
jaringan Informasi
perdagangan
Samarinda Distributor Jumlah informasi
harga harian
komoditi pokok
dan barang
strategis yang di
tindak lanjuti serta
jumlah informasi
di penerbitan
SIUP dan TDP
yang dimonitor
64 jenis
komoditias
25,000,000 3.06.18.06 peningkatan sistem dan
jaringan Informasi
perdagangan
Samarinda Distributor Jumlah informasi
harga harian
komoditi pokok dan
barang strategis
yang di tindak lanjuti
serta jumlah
informasi di
penerbitan SIUP dan
TDP yang dimonitor
64 jenis
komoditias
284,250,000 284,250,000
INDUSTRI
PERDAGANGAN
Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Program peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan dan
Pengembangan Industri
Program Penataan Struktur
Industri
Program Peningkatan dan
Pengembangan Industri
Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
Program peningkatan
Efesiensi Perdagangan Dalam
Negeri
CATATAN
PENTINGKODE NAMA KODE NAMA
TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI SASARANINDIKATOR
KINERJA kak
3
Sumber Anggaran : APBD
RANCANGAN AKHIR RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
N
O
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASISASARA
N
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp)
10
Program Penataan Struktur
Industri
41 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
CATATAN
PENTINGKODE NAMA KODE NAMA
TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI SASARANINDIKATOR
KINERJA kakN
O
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASISASARA
N
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp)
3.06.32 Jumlah Pelaku
usaha dan nilai
transkasi dalam
kerjasama
pemasaran
11 UKM 50,000,000 3.06.32 Jumlah Pelaku
usaha dan nilai
transkasi dalam
kerjasama
pemasaran
11 UKM 141,000,000 141,000,000
3.06.32.01 Koordinasi pengolalaan Isu Isu
Perdagangan
Samarinda Pelaku
Usaha
Jumlah UKM yang
melakukan
Promosi
6 UKM 50,000,000 3.06.32.01 Koordinasi pengolalaan Isu Isu
Perdagangan
Samarinda Pelaku
Usaha
Jumlah UKM yang
melakukan Promosi
6 UKM 141,000,000 141,000,000
330,000,000 340,000,000
3.06.33
Presentasi
peningkatan
jumlah customer
yang dilayani
15%
330,000,000
3.06.33 Presentasi
peningkatan
jumlah customer
yang dilayani
15%
340,000,000
3.06.33.01 penerapan dan pengamanan
Standarisasi Jaminan Mutu
Barang
Samarinda Pelaku Usaha
Ruang lingkup
Akreditasi
Laboratorium
yang dipelihara
dan
dipertahankan
2 ruang
25,000,000
3.06.33.01 penerapan dan pengamanan
Standarisasi Jaminan Mutu
Barang
Samarinda
Pelaku
Usaha
Ruang lingkup
Akreditasi
Laboratorium yang
dipelihara dan
dipertahankan
2 ruang
60,000,000
3.06.33.02
Pelayanan jasa teknis
Pengujian,Kalibrasi dan
Sertifikasi Samarinda Pelaku Usaha
Jumlah Sertifikat
Pengujian yang
diterbitkan
1100 Sertifikat
305,000,000
3.06.33.02 Pelayanan jasa teknis
Pengujian,Kalibrasi dan
Sertifikasi Samarinda
Pelaku
Usaha
Jumlah Sertifikat
Pengujian yang
diterbitkan
1100 Sertifikat
280,000,000
40,000,000 200,000,000
3.06.15 Jumlah
Pelanggaran
oleh Pelaku
Usaha bidang
Perdagangan
50
40,000,000
3.06.15 Jumlah
Pelanggaran oleh
Pelaku Usaha
bidang
Perdagangan
50
200,000,000
3.06.15.03 Peningkatan Pengawasan
Peredaraan Barang dan Jasa Samarinda Pelaku
usaha
Jumlah Jenis
barang yang
diawasi
0
40,000,000.00
3.06.15.03 Peningkatan Pengawasan
Peredaraan Barang dan Jasa Samarinda Pelaku
usaha
Jumlah Jenis barang
yang diawasi 0
200,000,000.00
61,000,000 363,900,000
2.11.16 Jumlah
Wirausaha Baru
(WUB)
5000 2.11.16 Jumlah Wirausaha
Baru (WUB)5000
255,250,000
Program
Prioritas
2.11.16.06 Penyelenggaraan Pelatihaan
Kewirausahaan Samarinda
WUB Jumlah WUB
yang dilatih
100 WUB 25,000,000 2.11.16.06 Penyelenggaraan Pelatihaan
Kewirausahaan Samarinda
WUB Jumlah WUB yang
dilatih
100 WUB 129,500,000
2.11.16.09 Pengembangan Produksi dan
Akses Usaha Kecil MenengahSamarinda
UKM Jumlah UKM
yang
mendapatkan
Akses
Permodalaan
30 UKM 25,000,000 2.11.16.09 Pengembangan Produksi dan
Akses Usaha Kecil MenengahSamarinda
UKM Jumlah UKM yang
mendapatkan Akses
Permodalaan
30 UKM 125,750,000
2.11.18 - 2.11.18 108,650,000
2.11.18.03 Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi
Berprestasi
Samarinda,
Balikpapan
Koperasi Jumlah Koperasi
yang
mendapatkan
pembinaan/perkop
erasian
10 Koperasi
11,000,000
2.11.18.03 Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi
Berprestasi
Samarinda,
Balikpapan
Koperasi Jumlah Koperasi
yang mendapatkan
pembinaan/perkoper
asian
10 Koperasi
108,650,000
PERLINDUNGAN KONSUMEN & PENGAWASAN
BARANG BEREDAR
UPTD PSMB
Program peningkatan
kerjasama perdagangan
Program peningkatan
kerjasama perdagangan
Progam Penerapan
Standarisasi Mutu Barang
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Progam Penerapan
Standarisasi Mutu Barang
KOPERASI & UKM
41 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
CATATAN
PENTINGKODE NAMA KODE NAMA
TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI SASARANINDIKATOR
KINERJA kakN
O
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASISASARA
N
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp)
225,000,000 225,000,000 2.11.15. Jumlah
Wirausaha yang
produknya
masuk pasar
modern
225,000,000.00 2.11.15. Jumlah Wirausaha
yang produknya
masuk pasar
modern
225,000,000.00
2.11.15.09 Perencanaan, Pengembangan,
dan Evaluasi Pelatihan Samarinda Wirausaha
Jumlah wirausaha
dan UKM yang
dilatih
120 Wirausaha
225,000,000.00
2.11.15.09 Perencanaan, Pengembangan,
dan Evaluasi Pelatihan Samarinda Wirausaha
Jumlah wirausaha
dan UKM yang dilatih 120 Wirausaha
225,000,000.00
2,689,000,000 2,942,850,000
2.11.10 Meningkatnya
kinerja Instansi
Pemerintah
80% 55,500,000.00 2.11.10 Meningkatnya
kinerja Instansi
Pemerintah
80% 230,058,000
2.11.10.01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
Samarinda Aparat Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran
6 Dokumen 55,500,000.00 2.11.10.01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
Samarinda Aparat Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran
6 Dokumen 230,058,000
2.11.10.01 Penyusunan Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Samarinda Aparat Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
4 Dokumen 2.11.10.01 Penyusunan Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Samarinda Aparat Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
4 Dokumen 0
2.11.07 terlayaninya
Administrasi
perkantoran
100% 2,274,000,000.00 2.11.07 terlayaninya
Administrasi
perkantoran
100% 2,286,792,000
2.11.07.01 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Samarinda Aparat Jumlah Bulan
Pelaksanaan
administrasi
Perkantoran
12 bulan 2,274,000,000.00 2.11.07.01 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Samarinda Aparat Jumlah Bulan
Pelaksanaan
administrasi
Perkantoran
12 bulan 2,286,792,000 Penambahan
Anggaran
Belanja Alat
Tulis Kantor
Rp 12.792.000
2.11.08 Program peningkatan
sarana dan Prasarana
Terpenuhnya
sarana dan
prasarana
aparatur
100% 139,500,000.00 2.11.08 Program peningkatan
sarana dan Prasarana
Terpenuhnya
sarana dan
prasarana aparatur
100% 206,000,000
2.11.08.02 Pemeliharaan peralatan dan
kelengkapan sarana
prasarana
Samarinda Aparat Jumlah
Pemeliharaan
peralatan dan
kelengkapan
kantor
12 bulan 139,500,000.00 2.11.08.02 Pemeliharaan peralatan dan
kelengkapan sarana
prasarana
Samarinda Aparat Jumlah Pemeliharaan
peralatan dan
kelengkapan kantor
12 bulan 206,000,000
2.11.09 meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
pemerintah
100% 220,000,000.00 2.11.09 meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
pemerintah
100% 220,000,000
2.11.09.01 Koordinasi dan konsultasi
kelembagaan pemerintah
daerah
Samarinda Aparat jumlah kegiatan
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
0 kegiatan 220,000,000.00 2.11.09.01 Koordinasi dan konsultasi
kelembagaan pemerintah
daerah
Samarinda Aparat jumlah kegiatan rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
0 kegiatan 220,000,000
3,795,000,000 5,924,250,000
SEKRETARIAT
UPTD P2KUKM
TOTAL
Program Penyusunan
Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan evaluasi
Program Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi Penyelenggaran
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah
Program Administrasi
Perkantoran
Program Administrasi
Perkantoran
Program Penciptaan Iklim
Usaha kecil Menengah yang
kondusif
Program Penciptaan Iklim
Usaha kecil Menengah yang
kondusif
41 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
Lokasi Target Pagu Indikatif Target
3,795,000,000.00
3,795,000,000.00
Terlayaninya administrasi
perkantoran
100 % 2,274,000,000.00 1 %
Jumlah bulan pelaksanaan
administrasi perkantoran
samarinda 12 bulan 2,274,000,000.00 12 bulan
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 % 139,500,000.00 0 %
Jumlah Pemeliharan peralatan dan
kelengkapan kantor
samarinda 12 bulan 139,500,000.00 12 bulan
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah Daerah
100 % 220,000,000.00 100 %
Jumlah kegiatan rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
0 Kegiatan 0 Kegiatan
Jumlah kegiatan rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
0 Kegiatan 0 Kegiatan
Meningkatnya Kinerja Instansi
Pemerintah
80 % 0 %
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Anggaran
samarinda 6 Dokumen 55,500,000.00 6 Dokumen
Jumlah Wirausaha yang
produknya Masuk Pasar Modern
10 unit Usaha 225,000,000.00 10 unit Usaha
Jumlah Wirausaha dan UKM
dilatih
samarinda 120 Wirausaha 225,000,000.00 120 Wirausaha
jumlah wirausaha baru (WUB) 5000 WUB 6000 WUB
Jumlah Wirausaha Yang Dilatih 100 WUB 1000 WUB
Jumlah UKM yang mendapat akses
permodalan
balikpapan, bontang,
kukar
30 UKM 25,000,000.00 50 UKM
Jumlah koperasi unggulan 50 Koperasi 50 Koperasi
Jumlah Koperasi yang mendapatkan
Pembinaan/Perkoperasian
balikpapan, samarinda 10 Koperasi 11,000,000.00 10 Koperasi
Jumlah pelanggaran oleh pelaku
usaha di bidang perdagangan
50 Pelanggaran 40,000,000.00 50 Pelanggaran
Jumlah jenis barang yang diawasi samarinda 0 Unit Usaha 40,000,000.00 250 Unit Usaha3.06.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 510,000,000.00
2.11.18.03 Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi
Berprestrasi
147,250,022.00
3.06.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
510,000,000.00
2.11.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
11,000,000.00 147,250,022.00
2.11.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan balikpapan, bontang,
kukar
25,000,000.00 0.00
2.11.16.09 Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil
Menengah
90,349,978.00
2.11.15.09 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan 406,000,000.00
2.11.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
50,000,000.00 90,349,978.00
2.11.10.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 276,940,000.00
2.11.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah
yang kondusif
406,000,000.00
12 bulan
2.11.10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
55,500,000.00 276,940,000.00
2.11.09 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
922,800,000.00
2.11.09.01 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah
Daerah
samarinda 220,000,000.00 922,800,000.00
Jumlah Bulan Penyediaan makanan
dan minuman
12 bulan
2.11.08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1,424,300,000.00
2.11.08.02 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
1,424,300,000.00
2.11.07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,767,550,000.00
2.11.07.01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 5,767,550,000.00
2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10,861,890,000.00
2.11.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10,861,890,000.00
PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN
TAHUN 2018
PD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Program / Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Tahun 2019
Pagu Indikatif
Lokasi Target Pagu Indikatif TargetKode Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Tahun 2019
Pagu Indikatif
Rasio Ketersediaan Stok
Komoditi Pokok dan Barang
Strategis
150 % 50,000,000.00 150 %
Jumlah pasar murah/ bazar yang
dilaksanakan
samarinda 0 Pedagang 25,000,000.00 40 Pedagang
Jumlah informasi harga harian
komoditi pokok dan barang strategis
yang ditindak lanjuti serta jumlah
informasi penerbitan SIUP dan TDP
yang dimonitor
samarinda 64 Jenis Komoditas 25,000,000.00 64 Jenis Komoditas
Jumlah pelaku usaha dalam
kerjasama pemasaran
20 Unit Usaha 20 Unit Usaha
Nilai transaksi kerjasama
pemasaran
100 Milyar 100 Milyar
Jumlah UKM yang melakukan
promosi
samarinda 6 UKM 50,000,000.00 6 UKM
Persentase peningkatan jumlah
customer yang dilayani
15 persen 330,000,000.00 15 persen
Jumlah Sertifikat Pengujian yang
diterbitkan
samarinda 1100 sertifikat 305,000,000.00 1100 sertifikat
Pertumbuhan investasi industri 20 persentase 50,000,000.00 20 persentase
Jumlah dokumen rencana
pengembangan industri daerah
samarinda 1 dokumen 25,000,000.00 2 dokumen
Persentase ketersediaan layanan
data dan informasi yang di upload
samarinda 75 % 25,000,000.00 2 %
Pertumbuhan industri olahan 1 % 300,000,000.00 1.5 %
Jumlah Koordinasi Penumbuhan
Industri
samarinda 15 kali 300,000,000.00 2 kali
3.07.33 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri 455,550,000.00
3.07.33.01 Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri 455,550,000.00
3.07.32.02 Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga
ke hilir
111,200,000.00
3.07.32.03 Pengembangan sistem data dan informasi industri
daerah
90,000,000.00
213,300,000.00
3.06.33.02 Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan
Sertifikasi
179,900,000.00
3.07.32 Program Penataan Struktur Industri 201,200,000.00
3.06.33 Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang 393,200,000.00
3.06.33.01 Penerapan dan Pengamanan Standararisasi Jaminan
Mutu Barang
Ruang Lingkup Akreditasi
Laboratorium Yang Dipelihara dan
Dipertahankan
samarinda 2 Ruang 25,000,000.00 2 Ruang
3.06.32 Program peningkatan kerjasama perdagangan 50,000,000.00 116,750,000.00
3.06.32.01 Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan 116,750,000.00
3.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 48,430,000.00
3.06.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
101,570,000.00
3.06.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri
150,000,000.00