· sesuai ketentuan pasal 7 pmk nomor 235/pmk.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data...

3

Upload: duongdung

Post on 09-Mar-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

Page 2: · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

Page 3: · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

PMK 139/PMK.02/2015

Download PMK No. 102/PMK.02/2018 - jdih.kemenkeu.go.idPMK.02~2018Per.pdf · Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3

MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA …PMK.02...Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (3) Untuk penggunaan anggaran BA 999.08 Jen1s belanja pegawai dan belanja lain-lain pos cadangan

· 92/PMK.07 / 2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

TENTANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK .INDONESIA,jabar.kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/pmk-224-2011.pdf · pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan

oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di

PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA …

PMK 48~PMK.07~2016

p2m.stainkepri.ac.id...Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No ... pemotongan 60 menit Terselesainya daftar perubahan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT …PMK.05~2018Per.pdf · Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAhukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 42 ttg Penyelenggaraan... · imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang

galihendradita.files.wordpress.com · 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran ... Belanja Negara (APBN) Kernenterian Kesehatan melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

PMK NOMOR 176/PMK.04/2013 (PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)

MODUL SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN …PMK.05~2012Perlamp.pdf · pengelolaan keuangan negara. ... Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari ... yang disusun menurut

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.010~2018Per.pdfDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk ... Amino

PMK 238/PMK.04/2009

PMK 62/PMK 02/2016

kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan KESATU

Peraturan meneteri keuangan nomor 33/pmk.02/2016 tentangbiotifor.or.id/2013/lb.file/gambar/File/Berita 2017/SBM 2017.pdf · 521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA Digunakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIP …PMK.05~2018Per.pdfpedoman pelaksanaan anggaran belanja negara yang pragmatis, sederhana, dan akomodatif; c. bahwa Peraturan Bersama

intama14.files.wordpress.com · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 ... 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam

jdih.lipi.go.id · 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011

SOSIALISASI PMK 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK 160/PMK.04 ... PMK 34_2016_stakeholders_… · PMK 160/PMK.04/2010 PMK 34/PMK.04/2016 Mengakomodir importir AEO atau lainnya

PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN · PDF filePERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM RAPBN-P TA 2010 KOMISI I No Kementerian ... 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September ... Rp2.812

Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id KEUANGAN... · Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK .05/2007 ... Negara Tahun 2010 ... anggarannya dan belanja pinjaman luar

PMK 226 PMK.06 2011

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 50 ttg Anggaran Belanja... · pegawai pada satuan kerja terkait pembayaran belanja

PMK 85 - Purbalingga · BUD wajib memotong/memungut Pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari anggaran Belanja Daerah - Bendahara Pengeluaran SKPD menghitung dan memotong

BUPATI KENDAL · Web viewbelanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan

Scanned by CamScanner · 2020. 5. 5. · Belanja air Betanya listrtk Belanja surat kabar/maplah Belanja Jasa Non Pegawal Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Dekorast Belanja

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …pamsimas.org/konten/pustaka/surat/PMK-173_pmk5...Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Peraturan Menteri Keuangan No 177/PMK.05/2015 Pedoman ......Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III 1. LRA Belanja – Triwulanan 2. LRA Pengembalian