eprints.untirta.ac.ideprints.untirta.ac.id/561/1/2. strategi dinas perindustrian... · strategi...
TRANSCRIPT
STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KOTA TANGERANG MENGHADAPI
PERSAINGAN GLOBAL
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh Diana
Pusvita NIM
6661110605
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Agustus 2015
ABSTRAK
Diana Pusvita. NIM. 6661110605 2015. Skripsi. Strategi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global. Program Studi Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Drs. Oman Supriyadi, M.Si.
Pembimbing II Maulana Yusuf, M.Si.
Fokus penelitian ini adalah Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi
Persaingan Global. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini
diantaranya adalah modal usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang masih rendah, kurangnya promosi produk-produk Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang, pemberdayaan yang
dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum
optimal. Penelitian ini menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen
dalam manajemen strategis 2003: Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi,
Implementasi Strategi, dan Evaluasi dan Pengendalian. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global sudah baik, namun
masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti: tidak adanya pusat oleh-oleh Kota Tangerang produksi UMKM
sebagai wadah promosi dan publikasi kepada masyarakat dan pendatang baik
nasional maupun mancanegara, kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Kata Kunci: Strategi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
iii
ABSTRACT
Diana Pusvita. NIM. 6661110605 2015. Minithesis. Strategy of the Department
of Industry, Trade and Cooperatives for Micro Businesses Small and Medium
Enterprises (UMKM) Tangerang City facing the Global competition. Public
Administration Department, Social and Politic Faculty, Sultan Ageng Tirtayasa
University. First Advisor Drs. Oman Supriyadi, M.Si. Second Advisor Maulana
Yusuf, M.Si.
The research focus is Strategy of the Department of Industry, Trade and
Cooperatives for micro businesses small and medium enterprises (UMKM)
Tangerang City facing the global competition. The problems identified by the
reseachers in this research are venture capital principals micro, small and medium
enterprises (UMKM) Tangerang City still low, the lack of promotion of the products
of micro, small and medium enterprises (UMKM) Tangerang City, empowerment
conducted Department of Industry, Trade and Cooperatives Tangerang City hasn’t
been optimal. This research uses theories of J. David Hunger and Thomas I.
Wheelen in Manajemen Strategis 2003: Environmental Observation, the
Formulation of Strategy, Implementation of the Strategy, and Evaluation and
Control. This research uses qualitative method. The result showed that the strategy
of the Department of Industry, Trade and Cooperatives for Micro Small and
Medium Enterprises (UMKM) Tangerang City Facing the Global Competition is
already good, but it still needs improvements in various aspects. This is due to
several factors, such as: the absence of a gift center in Tangerang City by the
production of UMKM as promotions and publication to the expat community and
both national and international tourists, the lack of human resources existing in the
Department of Industry, Trade and Cooperatives.
Keywords: Strategy, Micro Businesses Small and Medium Enterprises
iv
Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha
berusaha semaksimal mungkin
lampaui apa yang orang lain kira tidak mungkin dilakukan
Buat tujuan, mimpi, harapan, setinggi mungkin dan jangan
pernah berhenti hingga mendapatkannya
Skripsi ini aku persembahkan untuk
Bapak, Mama, Kakak, Adik dan seluruh keluarga tercinta
Terimakasih untuk motivasi yang selama ini diberikan
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat skripsi untuk
memperoleh gelar sarjana Strata I (satu) pada Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Adapun isi dari penelitian ini akan membahas mengenai “Strategi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.”
Diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan bagi pembaca mengenai
Bagaimana Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan
Global.
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini masih
banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik
yang membangun sebagai perbaikan dan untuk menambah wawasan dimasa datang.
Disadari penuh selama pembuatan penelitian skrisi ini peneliti mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada pihak
yang telah memberikan pengajaran, dukungan, bantuan serta bimbingan dalam
vi
upaya menyelesaikan penelitian skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan
terimakasih banyak kepada:
1. Yth. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Yth. DR. Agus Sjafari, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Yth. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga
selaku pembimbing akademik yang selalu senantiasa memberikan arahan,
bimbingan serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Yth. Mia Dwiana, M.Si. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Yth. Ismanto, S.Sos, M.Si. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Yth. Rahmawati, S.Sos, M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
7. Yth. Ipah Ema Jumiati, S.Sos, M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Yth. Drs. Oman Supriyadi, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang
senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan
skripsi.
vii
9. Yth. Maulana Yusuf, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa
memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali
penulis dengan ilmu pengetahuan dan menjadi fasilitator selama
perkuliahan.
11. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Taslim Duli dan Ibu Maruyah, yang telah
menjadi motivator terbesar selama perjalanan hidupku. Dan juga kakakku
Chandra Utama dan adikku Muhamad Arnaldo. Terimakasih atas segala
bimbingan, kasih sayang, doa serta motivasi, yang tak henti-hentinya selalu
diberikan untukku.
12. Untuk pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang yang telah menjadi informan dan memberikan banyak informasi
dan data yang saya butuhkan selama penyusunan skripsi.
13. Untuk pelaku UMKM dan masyarakat Kota Tangerang terimakasih telah
menjadi informan dan memberikan data dan informasi yang saya butuhkan
selama penyusunan skripsi.
14. Terimakasih untuk dukungan dan motivasinya, sepupu-sepupuku Alzero
Faqih Anugrah, Nandhersyah Syahputra, Syella Clarah dan Vera Oktarina.
15. Sahabat-sahabat terbaikku, Dwi Anggara, Amalia Kusumadiani, Aletta
Silviani, Sri Antika Murni, Dawami Khasanah, Ardy Nugraha Putra, Ira
Triadara, Ivan Aryo. Terimakasih atas segala doa dan dukungan, serta
motivasi yang kalian berikan untukku.
viiiviiiviii
16. Untuk senior-senior Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas setiap
bantuan, saran, kritik dan dukungan selama penyusunan skripsi.
17. Teman-teman tersayang, Yunita, Lilla Mujiani, Meliyana Agustina,
Firstyana Gusti Ayu, Indri Selianawati, Desy Hartining, Dhani Chairani,
Nita Retnasari, Naomi Laura Sinurat, Risdayanti Sinaga, Deddy Rusady,
Muhammad Rohyadi, Gema Nugraha, Ariawan Lesmana, Inge Yulistya
Dewi, Rexy Fajrin Ismail, Antoni Budi Mulya, Beny Fajar Ramadhan, Budi
Sumitra, Yudha Wiranata. Terimakasih atas semangat dan motivasinya.
18. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2011
selama menuntut ilmu. Terimakasih atas semua kenangan dan pembelajaran
selama empat tahun perkuliahan.
19. Seluruh pengurus dan anggota BEM FISIP Tahun 2012-2014 dan UKM
JURNALISTIK Untirta yang telah menjadi kawan dalam pembelajaran
berorganisasi selama di Untirta.
Dengan ini penelitian skripsi telah selesai disusun. Penulis meminta maaf
apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu
kritik dan saran saya harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi
berikut. Penulis pun berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,
mahasiswa dan peneliti sendiri.
Serang, Agustus 2015
Diana Pusvita
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
ABSTRAK ................................................................................................... iii
ABSTRACT ................................................................................................. iv
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................
LEMBAR ORISINALITAS .......................................................................
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................
KATA PENGANTAR................................................................................. v
DAFTAR ISI................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR................................................................................... xv
BAB I PENDHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.......................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................ 12
1.3 Batasan Masalah ..................................................................................... 13
1.4 Rumusan Masalah ................................................................................... 13
1.5 Tujuan Penelitian .................................................................................... 13
x
1.5.1 Tujuan Operasional .................................................................. 13
1.5.2 Tujuan Fungsional ................................................................... 14
1.5.3 Tujuan Individual ..................................................................... 14
1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................. 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori........................................................................................ 16
2.1.1 Konsep Strategi ........................................................................ 16
2.1.2 Manajemen Strategi ................................................................. 19
2.1.2.1 Proses Manajemen Strategi ........................................ 23
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .......................... 33
2.1.3.1 Konsep dan Definisi UMKM ..................................... 33
2.1.3.2 Kriteria UMKM .......................................................... 34
2.1.3.3 Daya Saing UMKM.................................................... 35
2.1.3.4 Kriteria Produk Unggulan .......................................... 36
2.1.4 Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018........................................ 36
2.1.4.1 Tujuan dan Sasaran ................................................... 36
2.1.4.2 Strategi dan Kebijakan .............................................. 38
2.1.4.3 Program dan Kegiatan............................................... 44
2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 47
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian............................................................... 48
2.4 Asumsi Dasar .......................................................................................... 51
xi
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ......................................................... 52
3.2 Fokus Penelitian ...................................................................................... 54
3.3 Lokasi Penelitian..................................................................................... 55
3.4 Instrumen Penelitian ............................................................................... 55
3.5 Informan Penelitian................................................................................. 59
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .................................................... 60
3.6.1 Sumber Pengolahan Data ............................................................. 60
3.6.1.1 Sumber Data Primer ......................................................... 61
3.6.1.2 Sumber Data Sekunder ..................................................... 63
3.6.2 Teknik Analisis Data .................................................................... 64
3.7 Uji Keabsahan Data ................................................................................ 67
3.7.1 Triangulasi .................................................................................... 68
3.7.2 Member Check ............................................................................. 70
3.8 Jadual Penelitian ..................................................................................... 70
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ..................................................................... 72
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang ............................................... 72
xii
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang ............................................................................ 76
4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang ................................................ 77
4.1.2.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang .................... 78
4.2 Deskripsi Data......................................................................................... 85
4.2.1 Deskripsi Informan Penelitian ...................................................... 85
4.2.2 Data Informan Penelitian.............................................................. 88
4.3 Deskripsi dan Data Temu Lapangan ....................................................... 90
4.3.1 Pengamatan Lingkungan................................................................ 91
4.3.1.1 Analisis Eksternal .............................................................. 91
4.3.1.1 Analisis Internal ................................................................. 104
4.3.2 Perumusan Strategi ........................................................................ 119
4.3.2.1 Misi .................................................................................... 119
4.3.2.2 Tujuan ................................................................................ 122
4.3.2.3 Strategi ............................................................................... 126
4.3.2.4 Kebijakan ........................................................................... 129
xiii
4.3.3 Implementasi Strategi .................................................................... 131
4.3.3.1 Program ..............................................................................
131
4.3.3.2 Anggaran ............................................................................
140
4.3.3.3 Prosedur .............................................................................
142
4.3.4 Evaluasi dan Pengendalian.............................................................
144
4.4 Pembahasan.............................................................................................
147
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan .............................................................................................
157
5.2 Saran .......................................................................................................
158
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN .........................................................................
xiv
DAFTAR TABEL
1.1 Human Development Index (HDI) 2012 ................................................. 2
1.2 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2008 ........................ 4
1.3 Data Jumlah Usaha Kecil Menengah Menurut UMKM Berdasarkan Kriteria
Usaha Perkecamatan di Kota Tangerang Tahun 2014 ............................ 8
1.4 Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan ............................................ 9
2.1 Matrik SWOT ......................................................................................... 31
2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Mengah................................................ 34
2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Tahun 2014 -2018 ............ 42
2.4 Indikator Sasaran dan Indikator Program Pembangunan Daerah Kota
Tangerang di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi Tahun 2014 – 2018 .............. 46
3.1 Informan Penelitian................................................................................. 59
3.2 Jadual Penelitian ..................................................................................... 71
4.1 Daftar Informan ...................................................................................... 89
4.2 Matriks SWOT Analisis.......................................................................... 156
xv
DAFTAR GAMBAR
2.1 Proses Manajemen Strategis ................................................................... 24
2.2 Model Manajemen Strategis ................................................................... 27
3.1 Proses Analisis Data ............................................................................... 65
4.1 Peta Kota Tangerang ............................................................................... 74
4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang ............................................................................................... 84
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Globalisasi terus berlangsung dengan laju yang semakin cepat didorong
oleh kemajuan teknologi khususnya dibidang transportasi dan komunikasi, serta
perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia yang semakin banyak dan
berkembang. Implementasinya terjadi dibidang ekonomi, diawali oleh perdagangan
barang, jasa dan faktor produksi dan kemudian diikuti oleh integrasi ekonomi antar
Negara. Berbicara persaingan global tidak terlepas dari kesepakatan perdagangan
bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA), China ASEAN Free Trade
Area (CAFTA) dan juga Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic
Community (AEC).
Persaingan global menjadikan semakin terbukanya pasar dan tajamnya
persaingan sehingga harus segera mungkin mempersiapkan diri, mulai dari sumber
daya manusia, memproduksi dan memasarkan produk dalam negeri yang memiliki
nilai jual dan menarik banyak konsumen agar tidak kalah saing dengan Negara-
negara lain, serta membuat inovasi-inovasi dan strategi-strategi baru. Indonesia
dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan dapat
2
tumbuhkembang bila tidak diiringi dengan sumber daya manusia berkualitas yang
dapat menciptakan produk-produk siap pakai dalam negeri yang memiliki nilai jual
lebih tinggi jika dibandingkan dengan menjual barang mentah.
Tabel 1.1
Human Development Index (HDI) 2012
No
Human Development
Index (HDI)
Rank
HDI Value
Life
ecpectacy
at birth
Mean
years of
schooling
Expected
years of
schooling
Gross
national
income
(GNI)/capita
very high human development
1 18 Singapore 0,895 81,2 10,1 14,4 52.613
2
30 Brunei Darussalam
0,855
78,1
8,6
15,0
45.69
high human development
3 64 Malaysia 0,769 74,5 9,5 12,6 13.676
medium human development
4 103 Thailand 0,690 74,3 6,6 12,3 7.722
5 114 Philippines 0,654 69,0 8,9 11,7 3.752
6 121 Indonesia 0,629 69,8 5,8 12,9 4.154
7 127 Vietnam 0,617 75,4 5,5 11,9 2.97
8 134 Timor-Leste 0,576 62,9 4,4 11,7 5.446
9 138 Cambodia 0,543 63,6 5,8 10,5 2.095
low human development
10 149 Myanmar 0,498 65,7 3,9 9,4 1.817
(Sumber: Human Development Report 2013 UNDP/ diolah Sutrisno Budiharto)
Seperti yang terlihat pada table di atas, pada persaingan ASEAN, Indonesia
berada pada urutan ke-6 pada Human Development Index (HDI) 2012 dengan
masuk kedalam kategori Medium Human Development. Padahal jika dibandingkan
dengan 9 negara ASEAN lainnya kemungkinan Indonesia untuk tumbuhkembang
sangat besar. Di lihat dari luas wilayah, Indonesia memiliki luas wilayah yang jauh
3
lebih luas dibanding ke-9 negara ASEAN lainnya. Luas wilayah berbanding lurus
dengan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia kaya akan bahan tambang, dan
hasil laut sudah seharusnya dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.
Selain itu letak geografis Indonesia yaitu dilewati garis khatulistiwa yang
menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur dan iklim yang hanya terdapat 2
musim.
Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki letak
strategis yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta
memiliki peran aktif untuk menopang kemajuan Negara. Bandara Internasional
Soekarno Hatta yang terletak di wilayah Kota Tangerang dengan berakses ke ruas
jalan tol Jakarta-Merak dan tol Serpong-dalam Kota DKI Jakarta yang memberi
akses kemudahan arus lalulintas manusia dan barang, Sesuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota Tangerang ditetapkan menjadi daerah
penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota Tangerang tumbuh-kembang secara
pesat dengan mengunggulkan perekonomian yang bertulang punggung
perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sebagai daerah penyanggah Ibu Kota
Negara DKI Jakarta gerak maju perekonomian Kota Tangerang sangat berkolerasi
dengan gerak maju perekonomian nasional.
Selain itu, sesuai dengan pernyataan walikota Tangerang Bapak H. Arief
Rachadiono Wismansyah yang mengatakan Tangerang tidak hanya menjadi pusat
4
industri tetapi juga menjadi kota bisnis, perdagangan dan jasa. Hal ini
memperlihatkan kesiapan pemerintah Kota Tangerang untuk menghadapi arus
globalisasi khususnya peningkatan dibidang perekonomian dalam menghadapi
persaingan global diantaranya perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade
Area (AFTA), China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan juga Masyarakat
Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC). Seiring dengan
tumbuh kembangnya Kota Tangerang mendapatkan julukan garda terdepan
perekonomian Provinsi Banten. Julukan ini berdasarkan hasil pendataan
Pemerintah Kota Tangerang pada oktober 2008 sebagai berikut:
Tabel 1.2
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2008
No. Tingkatan Usaha Jenis Usaha Jumlah
1. Usaha Mikro Industri 2.005
2. Perdagangan 43.376
3. Jasa 56.755
4. Usaha Kecil Industri 1.581
5. Perdagangan 9.777
6. Jasa 14.030
7. Usaha Menengah Industri 78
8. Perdagangan 130
9. Jasa 11
(Sumber: Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang 2009
(Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Kota Tangerang))
5
Melihat banyaknya usaha yang ada di Kota Tangerang, diantaranya pada
sektor jasa, perdagangan dan juga industri, maka sangat sesuai bila Kota Tangerang
mendapatkan julukan garda perekonomian Provinsi Banten. Apabila potensi
unggulan dari usaha-usaha diatas dikembangkan dan dikelola dengan komitmen
yang kuat oleh Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang maka akan memberikan manfaat yang
besar bagi Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang dalam
memajukan pendapatan dan taraf perekonomian.
Salah satu potensi unggulan UMKM yang ada di Kota Tangerang adalah
usaha kerajinan kulit hewan dan usaha kerajinan sandal. Kerajinan kulit hewan
yang dibuat oleh Bapak H. Ramli Muhasim, pengrajin kulit hewan asal Kecamatan
Pinang yang telah terkenal produksinya menjadi langganan ekspor warga Perancis,
Italy, Amerika dan Arab Saudi. Kerajinan berupa tas, sepatu, ikat pinggang dan
kantung HP terbuat dari kulit buaya, ular, biawak, sapid dan ikan pari yang
didapatkan dari Kalimantan. Usaha kerajinan sandal oleh keluarga Ny. Tio Wan
Nio, keluarga keturunan Cina yang bertempat tinggal di Neglasari setelah dilatih
dan dibina Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mendapatkan
kepercayaan mengerjakan pembuatan sandal kamar untuk konsumsi tamu-tamu
hotel berbintang di Jakarta, Bali, Surabaya dan Lampung.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang memiliki
peran yang sangat signifikan dalam mengatur permasalahan-permasalahan produk
6
dalam negeri dan kesiapan menghadapi persaingan global khususnya kesiapan
produk yang dihasilkan dan kesiapan masyarakat Kota Tangerang, sehingga sangat
diharapkan oleh masyarakat untuk bisa melalukan pendataan, memberikan
penjelasan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan, dan pengawasan yang
sesuai agar masyarakat Kota Tangerang mampu menghadapi dan bersaing nantinya,
dan juga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
melakukan pengembangan-pengembangan dan senantiasa memenuhi kebutuhan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Rumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Tangerang sama sebangun dengan rumusan sektor industri,
perdagangan dan koperasi skala nasional. Rumusan RPJPD Kota Tangerang 2010-
2025 bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, adalah (1) Memperkuat
basis industri manufaktur sehingga menjadi world class industry. (2) Memperkuat
industri penggerak pertumbuhan ekonomi. (3) Meningkatkan sumbangan Industri
Kecil Menengah (IKM) terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan industri
besar. (4) Menguatkan jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri
besar.
Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) karena ketika persaingan global mulai terbuka dengan adanya
perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA), China ASEAN
Free Trade Area (CAFTA) dan juga Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN
7
Economic Community (AEC), masyarakat atau usaha pertama yang akan
mengalami dampak langsung adalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Jumlah perusahaan sangat banyak jauh melebihi jumlah usaha besar,
terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Dengan
menggunakan modal sedikit dan sumber daya manusia minim pengetahuan akan
mudah dikalahkan oleh pesaing se-ASEAN bahkan dunia.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 2 yaitu: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a.
pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. perizinan; dan d. koordinasi dan
pengendalian. Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
untuk keberlangsungan pelaku UMKM menjalankan usahanya.
Dan diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus
pada: a. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari sisi
8
pembiayaan; b. pengembangan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dalam rangka peningkatan eligibilitas dan kapabilitas daya saing Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah; c. mendorong pemberdayaan sektor riil dan daya saing Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Tabel 1.3
Data Jumlah UMKM Berdasarkan Kriteria Usaha
Perkecamatan Di Kota Tangerang Tahun 2014
No
Kecamatan UKM
Jumlah Mikro Kecil Menengah
1 Batu Ceper 442 56 4 502
2 Benda 201 25 5 231
3 Cibodas 3.617 214 8 3.839
4 Ciledug 231 53 25 309
5 Cipondoh 175 221 32 428
6 Jatiuwung 876 257 38 1.171
7 Karang Tengah 243 73 7 323
8 Karawaci 516 30 7 553
9 Larangan 190 318 218 726
10 Neglasari 122 25 2 149
11 Periuk 452 50 45 547
12 Pinang 683 78 10 771
13 Tangerang 289 77 27 393
Total 8.037 1.477 428 9.942
(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
Tabel di atas merupakan data jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah
berdasarkan kriteria usaha perkecamatan di Kota Tangerang pada tahun 2014.
Dapat terlihat bahwa di Kota Tangerang masih banyak usaha yang berskala mikro
9
daripada skala menengah. UMKM terbanyak ada pada kecamatan Cibodas
sebanyak 3.839 UMKM dan terendah pada kecamatan Benda sebanyak 231
UMKM.
Tabel 1.4
Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Program Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
Angg. (Rp) Angg. (Rp)
Program Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Usaha Mikro
Kecil Menengah
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Produk UMKM Melalui Pameran
Rp. 220.000.000 Rp.242.000.000
Kegiatan Pembangunan Pusat
Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Rp. - Rp.25.000.000. 000
Kegiatan Sosialisasi Program KUR Rp. - Rp.175.000.000
Program Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
kegiatan sosialisasi Prinsip-Prinsip
Pemahaman Perkoperasian
Rp. 170.000.000 Rp.187.000.000
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Rp. 350.000.000 Rp. 358.000.00
Kegiatan Revitalisasi Koperasi Rp. 150.000.000 Rp.165.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
dan Program Pembangunan Koperasi
(Kegiatan Penyebaran Model-
Model Pola Pengembangan
Koperasi)
Rp. 168.000.000 Rp. -
Program Pengembangan
Kewirusahaan
dan Keunggulan
Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah
kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
Rp. 187.000.000 Rp.205.700.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan
Rp. 186.402.500 Rp.205.042.750
Kegiatan Pelatihan Manajemen
Pengelolaan Koperasi
Rp. - Rp.200.000.000
Program Penciptaan
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Rp. - Rp.200.000.000
10
Iklim Usaha
yang Kondusif Perencanaan Koordinasi dari
Penembangan UMKM
Rp. - Rp.200.000.000
Fasilitasi Pengembangan UMKM Rp. - Rp.200.000.000
Pendataan UMKM di Kota Tangerang Rp. - Rp. -
(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
Table di atas merupakan indikasi pendanaan untuk kegiatan di UMKM pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Jumlah dana yang dikeluarkan
cukup banyak sehingga sudah sepatutnya mengalami peningkatan dan
perkembangan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang signifikan.
Sesuai dengan kenaikan pendanaan dari tahun ke tahun, berarti kenaikan juga pada
hasil yang akan didapatkan.
Berdasarkan observasi awal di lapangan dengan melakukan wawancara, dan
mencari tau rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang, penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam menanyakan hal
terkait strategi Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan peneliti juga telah
melakukan observasi awal ke lapangan untuk melihat secara jelas dengan
membandingkan apa yang telah dikatakan pihak dinas. Terlihat kurang adanya
kesiapan pemerintah menghadapi persaingan global ini.
Peneliti memfokuskan pada 3 permasalahan yang didapatkan setelah
melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait.
Temuan lapangan menunjukkan, permasalahan pertama yaitu Modal usaha pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang masih rendah.
11
Pelaku UMKM masih menggunakan modal sendiri dan sulit mendapatkan modal
dari lembaga-lembaga permodalan lain karena pelaku UMKM belum dapat
melakukan managemen pembukuan dan managemen keuangan secara baik. Pelaku
UMKM Kota Tangerang masih menggunakan sistem manual dan belum rapih
dalam membuat laporan keuangan seperti pengeluaran dan pemasukkan selama
menjalankan usaha.
Kedua, kurangnya promosi produk produk Usaha Mikro Kecil dan
menengah (UMKM). Promosi merupakan salah satu cara untuk mempercepat
penjualan produk, bila tidak melakukan promosi darimana masyarakat bisa tau
produk apa saja yang dihasilkan oleh UMKM Kota Tangerang. Namun, sarana
promosi tidak disediakan oleh pihak pemerintah, seperti sentra oleh-oleh dan
kerajinan Kota Tangerang untuk menarik minta pembeli baik lokal maupun
pendatang. Padahal gagasan untuk membuat gedung promosi produk unggulan
sudah dicanangkan sejak tahun 2009 namun hingga sekarang belum terealisasikan.
Promosi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang hanya ada pada event tahunan seperti Tangerang Expo dan ulangtahun
Kota Tangerang. Website Kota Tangerang pun tidak dimanfaatkan sebagai sarana
promosi, padahal bila dimanfaatkan dengan baik akan memberikan hasil optimal
pada tahap promosi yang akan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.
Ketiga, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang belum optimal. Pemberdayaan yang dilakukan
12
disperindagkop hanya sebatas seminar dan pelatihan yang sifatnya sementara.
Seminar dan pelatihan diberikan 2-3 hari disebuah tempat yang telah ditentukan,
sehingga tidak begitu efektif. Sebuah pelatihan yang hanya 2-3 hari tanpa adanya
praktik lapangan tidak akan membuat pelaku UMKM menjadi kreatif, inovatif dan
memahami cara-cara untuk berkembang. Dana yang dianggarkan untuk
pemberdayaan UMKM cukup besar sudah seharusnya bisa membuat UMKM
tumbuh dan berkembang. Padahal bila disperindagkop membuat sebuah pelatihan
berkala akan mendapatkan hasil yang beberapa kali lebih baik dibanding hanya
pelatihan seperti itu.
Berdasarkan penjelasan dan masalah-masalah yang sudah dipaparkan di
atas maka penulis ingin mengetahui Bagaimana Strategi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.
1.2 Identifikasi Masalah
Setelah melakukan penelitian langsung ke Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Tangerang
ditemukan masalah-masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu:
1. Modal usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Tangerang masih rendah.
2. Kurangnya promosi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang.
13
3. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang belum optimal.
1.3 Batasan Masalah
Untuk mempermudah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup
permasalahan. Hal ini dikarenakan adanya fokus penelitian, maka akan
memberikan batasan studi yang akan dilakukan, agar tidak terjebak dengan
banyaknya data yang terdapat dilapangan. Maka fokus penelitian adalah Strategi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.
1.4 Rumuasan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Strategi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global?
1.5 Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan Operasional
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak
dicapai adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.
14
1.5.2 Tujuan Fungsional
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan, yaitu Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kota Tangerang dan masyarakat Kota
Tangerang.
1.5.3 Tujuan Individual
Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial
pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
1.6 Manfaat Penelitian
Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil
penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi:
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Penelitian ini bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan masukan
yang berguna untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang dan untuk meningkatkan Strategi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Tangerang menghadapi persaingan global.
15
2. Peneliti
Penelitian ini bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk
memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori dan konsep yang diperoleh
selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terutama yang berkaitan
dengan matakuliah Manajemen Strategi, Analisis Kebijakan Publik, Formulasi
Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan,
Komunikasi Administrasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah
dan lain sebagainya.
3. Pelaku UMKM dan Masyarakat Kota Tangerang
Penelitian ini akan bermanfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kota
Tangerang untuk mempersiapkan diri menghadapai persaingan global sehingga
mampu bersaing dengan baik agar tidak tertinggal dengan Negara-Negara lain.
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Konsep Strategi
Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, dalam bukunya
Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (1988:12). Strategi adalah rencana
yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategis
perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan
bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh
perusahaan. Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir
(sasaran). Tetapi, strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi ialah rencana
yang disatukan: strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi
itu mnyeluruh: strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu
terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.
Menurut Crown Dirgantoro (2001:5) sebenarnya kata strategi berasal dari
bahasa Yunani yang berarti: kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini
berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen
ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi
17
pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang
jelas, dan lain sebagainya.
Sedangkan menurut Husein Umar (2002:7) strategi adalah hal menetapkan
arah kepada “ manajemen ” dalam arti orang tentang sumberdaya di dalam bisnis
dan tentang bagaimana mengidentifikasikan kondisi yang memberikan keuntungan
terbaik untuk membantu memenangkan persaingan didalam pasar. Dengan kata
lain, definisi strategi mengandung dua komponen yaitu: Future Intention dan
competitive advantage atau keunggulan bersaing.
Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi
terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan
(George Stainer, Strategic Planning, 1979, Free Press).
Henry Mintzberg dalam bukunya The Rise and Fall of Strategic Planning
(1994) mengatakan bahwa kata strategi dapat digunakan dalam berbagai cara atau
situasi:
“(1) Strategy is a plan, a how, a means of getting from here to there; (2)
Strategy is a pattern in actions over time; (3) Strategy is position; that is;
reflects to offer particular markets; (4) Strategy is perspective, that is, vision
and direction.”
Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam
Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan
tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun
Thompson dan Stricland (2001) menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas
18
yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja
yang memuaskan (sesuai target).
Adapun kata strategik merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi
strategi. Menurut kamus Oxford edisi Learner (2003), strategic berarti menjalankan
strategi dengan perencanaan, target waktu dan tujuan yang jelas.
Stretegik adalah tindakan yang menjawab tiga pertanyaan besar, yaitu: (1)
di mana kita saat ini?; (2) ke mana kita ingin pergi?; (3) bagaimana posisi bisnis
(kinerja finansial-kinerja nonfinansial); (4) kapan dan bagaimana kita sampai ke
sana?.
Mungkin akan lebih mudah memahami konsep strategi dari pendapat
Kenichi Ohmae (1982), The Mind of The Strategist, Business Planning for
Competitive Advantage, Penquin Book. Menurut Ohmae, berfikir strategic akan
menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada
berfikir secara mekanik dan intuisi (Rachmat, 2013:2).
Selain itu ada beberapa pengertian strategi yang disadur dari beberapa pakar
strategi oleh Fredi Rangkuti (2001:3 – 4) sebagai berikut:
Learned, Chrishtensen, Andrew dan Guth (1965):
Strategi merupakan suatu alat untuk menciptakan keunggulan bersaing.
Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis
tersebut harus ada atau tidak ada.
19
Porter (1985):
Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
Chandler (1962):
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya
dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber
daya.
2.1.2 Manajemen Strategi
Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:4) dalam bukunya
yang berjudul “Manajemen Strategis”, “Strategic Management is that a set of
managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a
corporation.” Artinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan
tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.
Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi
(perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi,
dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada
pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat
kekuatan dan kelemahan perusahaan.
Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena
berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu
memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan.
20
Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang
dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu
berubah-ubah pula. Dengan kata lain strategi manajemen dimaksudkan agar
organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena
organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektifitas dan
produktivitasnya makin lama makin tinggi.
Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan
strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam
praktek. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga
macam elemen utama. Terdapat adanya analisis strategik dimana penyusun strategi
(strategis) yang bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategik organisasi
yang bersangkutan.
Terdapat pula adanya pilihan strategik yang berhubungan dengan
perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka.
Akhirnya terdapat pula implementasi strategi yang berhubungan dengan
merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan. Don Harvey dalam
bukunya yang berjudul,”Business policy and Strategic Management”, menyatakan
pandangan-pandangan berikut tentang manajemen strategik.
Manajemen strategik berhubungan dengan proses memilih strategi dan
kebijakan dalam rangka upaya memaksimasi sasaran-sasaran organisasi yang
bersangkutan. Manajemen strategik meliputi semua aktivitas yang menyebabkan
21
timbulnya perumusan sasaran-sasaran organisasi, strategi-strategi dan
pengembangan rencana-rencana, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk mencapai
sasaran-sasaran strategik tersebut untuk organisasi yang bersangkutan secara total.
Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, dalam bukunya
Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (1988:6). Manajemen strategis
(strategic management) adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah
pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu
mencapai sasaran perusahaan.
Manajemen Strategis adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola
dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana
tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka
panjang. Salah satu fokus kajian dalam manajemen strategis ingin memberikan
dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara jangka panjang atau
sustainable termasuk dari segi profit yang stabil. Profit yang stabil dipengaruhi oleh
stabilitas penjualan uang terus mengalami pertumbuhan (constant growth) (Irham
Fahmi, 2013:2).
Siagian (2000) menjelaskan bahwa manajemen strategic adalah serangkaian
keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi tersebut.
Definisi lainnya adalah sebagai berikut:
22
Manajemen strategik adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan
pengevaluasian keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu perusahaan
mencapai sasarannya. Manajemen strategik adalah proses penetapan tujuan
organisasi. Pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran
serta pengalokasian sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan
pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategik mengombinasikan aktivitas-
aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan
organisasi.
Manajemen strategik merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang
disusun oleh dewan direktur dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif
organisasi tersebut. Manajemen strategik memberikan arahan menyeluruh untuk
perusahaan terkait erta dengan bidang perilaku organisasi.
Barney (1997: 27) mengartikan manajemen strategik sebagai proses
pemilihan dan penerapan strategi, sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber
daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya.
Grant (1995: 10) memahami strategi sebagai keseluruhan rencana mengenai
penggunaan sumber daya untuk menciptakan posisi menguntungkan. Dengan kata
lain, manajemen strategik terlibat dalam pengembangan dan implementasi strategi
dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing (Rachmat, 2013:15).
23
2.1.2.1 Proses Manajemen Strategi
Proses manajemen strategis, yang dinamis hakikatnya, adalah serangkaian
penuh komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan
untuk mencapai daya saing strategis dan menghasilkan di atas rata-rata. Input
strategis relevan, berasal dari analisis lingkungan eksternal dan internal, diperlukan
untuk formulasi dan impementasi strategi yang efektif. Sebaliknya, tindakan
strategis efektif adalah prasyarat untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan bagi
daya saing strategis dan laba di atas rata-rata. Jadi, proses manajemen strategis
digunakan untuk mencocokkan kondisi pasar dan struktur persaingan yang selalu
berubah dengan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi (sumber input strategis)
perusahaan yang terus-menerus berkembang. Tindakan strategis efektif yang
dilakukan dalam konteks formulasi dan implementasi strategis yang diintegrasikan
dengan cermat akan menghasilkan output strategis (outcome strategic) yang
diinginkan.
24
Tin
dak
an S
trat
egis
O
utp
ut
Str
ateg
is
Input
Str
ateg
is
Gambar 2.1
Proses Manajemen Strategis
Lingkungan
Eksternal
Lingkungan
Internal
Perumusan Strategi
Tujuan Strategis
Misi Strategis
Penerapan Strategi
Strategi
Tingkat-
Bisnis
Strategi
Akusisi dan
Restrukturisasi
Dinamika
Persaingan
Strategis
Internasional
Strategi
Tingkat-
Perusahaan
Strategi
Kerja Sama
Penguasaan
Perusahaan
Kepemimpinan
Strategis
Struktur dan
Kontrol
Organisasi
Kewirausahaan
dan Inovasi
Perusahaan
Umpan Balik
Daya Saing Strategis Laba di
Atas Rata-Rata
(Sumber : Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson (2001:6))
25
Menurut Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson proses
manajemen strategis dimaksudkan untuk menjadi suatu pendekatan rasional, untuk
membantu perusahaan merespon dengan efektif terhadap tantangan-tantangan
lingkungan persaingan. Proses ini menuntut perusahaan untuk mempelajari
lingkungan eksternal dan internalnya agar dapat mengidentifikasikan peluang-
peluang dan ancaman pasarnya dan menentukan bagaimana menggunakan
kompetensi-kompetensi intinya dalam usaha mendapatkan hasil strategis yang
diinginkan. Dengan pengetahuan ini, perusahaan membentuk tujuan strategisnya
sehingga ia dapat mendayagunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi
intinya, dan memenangkan perang persaingan dalam ekonomi global. Mengalir dari
tujuan strategis, misi strategis menspesifikasikan, secara tertulis, produk-produk
yang ingin diproduksi oleh perusahaan tersebut dan pasar yang ingin dilayaninya
ketika mendayagunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi-kompetensinya.
Input-input strategis perusahaan memberikan dasar untuk tindakan-tindakan
strategisnya untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi.
Tindakan merumuskan dan mengimplementasikan strategis ini sangat menentukan,
kritikal, untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan laba diatas rata-rata.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.1, anak panah horizontal
mnghubungkan dua jenis tindakan strategis, formulasi dan implementasi harus
diintegrasikan secara simultan. Dalam memformulasikan strategi, harus difikirkan
juga cara mengimplementasikannya. Selama implementasi, ahli strategi yang
26
efektif akan mencari umpan balik yang memungkinkan mereka memperbaiki
strategi-strategi yang telah dipilih. Pemisahan formulasi strategi dari implementasi
strategi dalam gambar tersebut hanya untuk tujuan diskusi saja. Dalam realitanya,
kedua tindakan ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai hasil strategis yang
diinginkan hanya ketika mereka diintegrasikan dengan hati-hati. Pada formulasi
strategis, pihak saingan menghadapi, dan berusaha mengantisipasi, setiap tindakan
lawannya. Jadi dinamika persaingan merupakan input yang penting dalam
merumuskan dan menerapkan semua strategi. Selanjutnya strategi kerjasama,
strategi ini semakin meningkatkan penggunaannya dalam ekonomi global, dan
digunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dengan
membentuk relasi yang menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan ini.
Untuk mempelajari tindakan-tindakan langsung yang diambil untuk
menerapkan strategi-strategi dengan sukses. Pertama, menggunakan mekanisme
yang berbeda untuk mengurus perusahaan. Dengan tuntutan akan perbaikan-
perbaikan pengaturan perusahaan oleh berbagai stakeholders, organisasi-organisasi
ditantang untuk mengatur dengan cara yang akan memuaskan kepentingan
stakeholders dan mencapai hasil strategis yang diinginkan. Akhirnya, masalah
struktur organisasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengontrol
operasi perusahaan, pola kepemimpinan strategis yang tepat untuk perusahaan dan
lingkungan kompetitif saat ini, dan hubungan diantara kewirausahaan perusahaan
(corporate enterpreneurship), inovasi, dan daya saing strategis.
27
Gambar 2.2
Model Manajemen Strategis
Pengamatan
Lingkungan
Eksternal
Lingkungan
Sosial
Lingkungan
Perumusan Strategi Implementasi Strategi Evaluasi dan
Pengendalian Misi
Tujuan
Strategi
Tugas
Internal
Struktur
Budaya
Sumber Daya
Kebijakan
Program
Anggaran
Prosedur
Kinerja
Umpan Balik
(Sumber: J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:1))
Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9), proses
manajemen strategis meliputi empat elemen dasar: (1) pengamatan lingkungan, (2)
perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengendalian.
1. Pengamatan Lingkungan
a. Analisis eksternal
28
Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan
ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam
pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut
membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan
eksternal memiliki dua bagian: lingkungan kerja dan lingkungan sosial.
Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung
berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Lingkungan
sosial terdiri dari kekuatan umum - kekuatan itu tidak berhubungan langsung
dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering
mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.
b. Analisis internal
Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan)
yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka
pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana
dimana pekerjaan dilakukan. Variable-variabel itu meliputi struktur, budaya dan
sumber daya organisasi.
2. Perumusan Strategi
Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk
manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan
dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi
29
perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi
dan penetapan pedoman kebijakan.
a. Misi
Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi
hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar
dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain.
b. Tujuan
Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa
yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika
memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian
misi. Beberapa bidang dimana perusahaan perlu membuat sasaran dan tujuan
adalah:
a. Profitabilitas (laba bersih);
b. Efisiensi (biaya rendah);
c. Pertumbuhan (kenaikan pada aset total, penjualan);
d. Kekayaan pemegang saham;
e. Penggunaan sumber daya;
f. Reputasi;
30
g. Kontribusi untuk karyawan;
h. Kontribusi untuk lingkungan;
i. Kepemimpinan dasar (inovasi, kreativitas);
j. Kelangsungan hidup; dan atau
k. Kebutuhan pribadi manajemen puncak.
c. Strategi
Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan
memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.
d. Kebijakan
Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk
pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan
pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi.
31
Tabel 2.1
Matrik SWOT
Faktor-faktor
Internal
Faktor-faktor Eksternal
Kekuatan (S)
Daftarkan 5-10
kekuatan Internal disini
Kelemahan (W)
Daftarkan 5-10 kekuatan
Internal disini
Peluang (O) Daftarkan 5-10
kekuatan Eksternal
disini
Strategi S-O
Buat strategi disini
yang menggunakan
kekuatan untuk
memanfaatkan peluang
Strategi W-O
Buat strategi disini yang
memanfaatkan peluang
untuk mengatasi
kelemahan
Ancaman (T) Daftarkan 5-10
kekuatan Eksternal
disini
Strategi S-T
Buat strategi disini
yang menggunakan
kekuatan untuk
menghindari peluang
Strategi W-T
Buat strategi disini yang
meminimalkan
kelemahan dan
menghindari ancaman
(Sumber : Hunger and Wheelen, (2003:231))
1. S-O strategi : Mengejar peluang dengan menggunakan kekuatan yang
ada.
2. W-O strategi : Mengatasi kelemahan untuk mengejar peluang.
3. S-T strategi : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi/mengurangi
dampak dari ancaman.
4. W-T strategi : Menghilangkan atau mengurangi kelemahan agar tidak
rentan terhadap ancaman.
32
3. Implementasi Strategi
Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan
strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program,
anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara
menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara
keseluruhan.
a. Program
Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yag
diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan
restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari
suatu usaha penelitian baru.
b. Anggaran
Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang,
setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan
oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.
c. Prosedur
Prosedur, kadang-kadang disebut Standard Operating Procedures (SOP).
Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang
menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.
33
4. Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-
aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya
dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level
menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan
memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen
akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan
secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan
mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.
2.1.3 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
2.1.3.1 Konsep dan Definisi UMKM
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam BAB I (Ketentuan
Umum), Pasal 1 dari UU tersebut.
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
34
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
2.1.3.2 Kriteria UMKM
Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6 adalah
nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria seperti yang terdapat pada
table dibawah ini:
Tabel 2.2
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
No.
URAIAN
KRITERIA
ASSET OMSET
1. USAHA MIKRO Max 50 jt Max 300 jt
35
2. USAHA KECIL > 50 jt - 500 jt > 300 jt - 2,5 M
3. USAHA MENENGAH > 500 jt - 10 M > 2,5 M - 50 M
Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga
pemerintahan, seperti Kementerian Peridustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS),
selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan
skala usaha antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dna Usaha Besar.
Misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMI (atau disektor industri
manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah
pekerja tetap hingga 4 orang; UK anatara 5 hingga 19 pekerja; dan UM dari 20
sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99
orang masuk dalam kategori UB. (Dr.Tulus T.H Tambunan, 2009:16)
2.1.3.3 Daya Saing UMKM
Menurut Tambunan (2008), UMKM yang berdaya saing tinggi dicirikan
oleh: (1) kecenderungan yang meningkat dari laju pertumbahan volume produksi,
(2) pangsa pasar domestik dari atau pasar ekspor yang selalu meningkat, (3) untuk
pasar domestik, tidak hanya melayani pasar lokal saja tetapi juga nasional, dan (4)
untuk pasar ekspor, tidak hanya melayani di satu Negara tetapi juga banyak Negara.
Dalam mengukur daya saing UMKM harus dibedakan antara daya saing dan daya
saing perusahaan. Daya saing produk terkait erat dengan daya saing perusahaan
yang menghasilkan produk tersebut.
36
2.1.3.4 Kriteria Produk Unggulan
Dewasa ini hampir semua pemerintah daerah telah mengembangkan produk
atau komoditas unggulan daerah. Kriteria produk unggulan adalah (Tambunan dan
Nasution, 2006): (1) menggunakan bahan baku lokal, (2) sesuai dengan potensi dan
kondisi daerah, (3) memiliki pasar yang luas, (4) mampu menyerap tenaga kerja
yang cukup banyak, (5) merupakan sumber pendapatan masyarakat, (6) volume
produksi yang cukup besar dan kontinyu, (7) merupakan ciri khas daerah, (8)
memiliki daya saing relatif tinggi, dan (9) dapat memacu perkembangan komoditas
yang lain.
2.1.4 Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang Tahun 2014-2018
2.1.4.1 Tujuan dan Sasaran
2.1.4.1.1 Tujuan
Untuk mendukung misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kota Tangerang tahun 2014-2018 khususnya untuk misi Kota Tangerang
“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya
beli masyarakat dengan menetapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah”
maka pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
untuk mendukung misi Kota Tangerang terdapat 7 (tujuh) tujuan/misi pelayanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang yaitu:
37
1. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem manajemen
keuangan administrasi keuangan dan asset daerah secara transparan
dan akuntabel;
2. Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang cerdas, bermoral,
inovatif, dan profesional;
3. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan
dan perlengkapan keadministrasian perkantoran;
4. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah
yang layak dan memadai;
5. Pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan
koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis
sumberdaya lokal;
6. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perdagangan daerah dan peningkatan perlindungan konsumen;
7. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perindustrian daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan
menengah.
2.1.4.1.2 Sasaran
Sasaran dari pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang untuk Rencana Strategis tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
38
1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan
kegiatan dan keuangan SKPD;
2. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi dan
melaksanakan peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku;
3. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasaran teknis
dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan
kerja/kantor);
4. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan
memadai;
5. Terwujudnya pemantapan dan pengebangan keberdayaan sektor
UMKM dan koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah
berbasis sumberdaya lokal;
6. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perdagangan daerah dan peningkatan perlindungan konsumen;
7. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perindustrian daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan
menengah.
2.1.4.2 Strategi dan Kebijakan
2.1.4.2.1 Strategi
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran
39
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, maka strategi
yang akan dilakukan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:
1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme
pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD;
2. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM;
3. Pengendalian mutu dan peningkatan akses pelaku UMKM;
4. Pengembangan dan peningkatan kemandirian koperasi dan UMKM
melalui upaya penyehatan kelembangaan dan peningkatan kapasitas
manajemen;
5. Terselenggaranya pemantapan dan pengembangan sistem ketahanan
pangan daerah yang meliputi ketersediaan pangan dan distribusi;
6. Terselenggara pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan
perdagangan daerah dan peningkatan perlindungan konsumen;
7. Terselenggaranya sistem dan jaringan perindustrian daerah dan
peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah;
8. Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas,
objektif, dan konsisten;
9. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan
sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan
perlengkapan kerja/kantor);
40
10. Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan
pengembangan kebutuhn sarana dan prasarana perkantoran
pemerintahan daerah yang layak dan memadai.
2.1.4.2.2 Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwewenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta
visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014-
2018 adalah sebagai berikut:
1. Membangun sistem/tata cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
yang terpadu;
2. Menyediakan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pelaporan
kinerja dan keuangan SKPD;
3. Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur SKPD dalam
pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD:
4. Pengembangan kinerja koperasi dan UMKM;
5. Pemberdayaan pelaku koperasi dan UMKM;
6. Pemantauan ketersediaan harga Sembilan bahan pokok;
7. Pengembangan potensi perdagangan;
8. Pemberdayaan pelaku perdagangan;
41
9. Pengembangan potensi industri, pemberdayaan pelaku industri dan
pengembangan industri kompetitif dan ramah lingkungan;
10. Menyosialisasikan peraturan pemerintahan daerah secara intensif
dan menyeluruh;
11. Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang
lengkap dan memadai;
12. Menyusun dan menyosialisasikan standar pelayanan pemenuhan
sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan
perlengkapan kerja/kantor);
13. Menyediakan pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan
kerja/kantor);
14. Menyusun dan menyosialisasikan standar pemenuhan dan
pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
pemerintahan daerah yang layak dan memadai;
15. Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak
dan memadai sesuai dengan standar yang disepakati.
42
Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Tahun 2014-2018
No
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1.
Terwujudnya
pemantapan dan
pengembangan
sistem manajemen
dan pengelolaan
keuangan
administrasi
keuangan dan asset
daerah secara
transparan dan
akuntabel.
Tesedianya
berbagai jenis
pelaporan
capaian kinerja
pelaksanaan
kegiatan dan
keuangan
SKPD.
Membangun dan
mengembangkan
sistem dan
mekanisme
pengelolaan
pelaporan kinerja dan
keuangan SKPD.
1. Membangun sistem/tata
cara pelaporan kinerja
dan keuangan SKPD
yang terpadu;
2. Menyediakan sarana-
prasarana pendukung
pengelolaan pelaporan
kinerja dan keuangan
SKPD;
3. Meningkatkan
kemampuan/kompetensi
aparatur SKPD dalam
pengelolaan pelaporan
kineja dan keuangan
SKPD.
2.
Terwujudnya
aparatur
pemerintahan
daerah yang
cerdas, bermoral,
inovatif, dan
profesional.
Tersedianya
aparatur SKPD
yang mampu
mematuhi dan
melaksanakan
peraturan
kepemerintahan
daerah yang
berlaku.
Membangun dan
mengembangkan
sistem kedisiplinan
yang tegas, objektif,
dan konsisten.
1. Mensosialisasikan
peraturan
kepemerintahan daerah
secara intensif dan
menyeluruh;
2. Menyediakan sarana-
prasarana pendukung
kedisiplinan yang
lengkap dan memadai.
3.
Terwujudnya
pemantapan dan
pengembangan
pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
Tersedianya
pelayanan
terhadap
pemenuhan
sarana-prasarana
teknis dan
keadministrasian
Membangun dan
mengembangkan
sistem pelayanan
pemenuhan sarana-
prasarana dan
keadministrasian
perkantoran
1. Meyusun dan
menyosialisasikan
standar pelayanan
pemenuhan sarana-
prasarana dan
keadministrasian
perkantoran (peralatan
43
keadministrasian
perkantoran. perkantoran (peralatan dan
perlengkapan
kerja/kantor).
(peralatan dan perlengkapan
kerja/kantor).
dan perlengkapan kerja/kantor);
2. Menyediakan pelayanan
pemenuhan sarana-
prasarana dan
keadministrasian
perkantoran (peralatan
dan perlengkapan
kerja/kantor).
4.
Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan
terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
pemerintahan
daerah yang layak
dan memadai.
Tersedianya pemenuhan dan
pengembangan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
pemerintahan
daerah yang
layak dan
memadai.
Membangun dan mengembangkan
sistem pemenuhan
dan pengembangan
kebutuhan sarana dan
prasarana
perkantoran
pemerintahan daerah
yang layak dan
memadai.
1.Menyusun dan mensosialisasikan
standar pemenuhan dan
pengembangan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
pemerintahan daerah
yang layak dan memadai;
2.Menyediakan pelayanan
pemenuhan dan
pengembnagan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
pemerintahan daerah
yang layak dan memadai
sesuai dengan standar
yang disepakati.
5.
Pemantapan dan
pengembangan
keberdayaan sektor
UMKM dan
koperasi sebagai
pendukung
kegiatan ekonomi
daerah berbasis
sumberdaya lokal.
Terwujudnya
pemantapan dan
pengembangan
keberdayaan
sektor UMKM
dan koperasi
sebagai
pendukung
kegiatan
ekonomi daerah
berbasis
sumberdaya
lokal.
1.Peningkatan
kapasitas pelaku
UMKM;
2.Pengendalian
mutu dan
peningkatan akses
pelaku UMKM;
3.Pengembangan
dan peningkatan
kemandirian koperasi dan
UMKM melalui
upaya penyehatan kelembagaan dan
peningkatan
1.Pengembangan kinerja
koperasi dan UMKM;
2.Pemberdayaan pelaku
koperasi dan UMKM.
44
kapasitas
manajemen.
6.
Terwujudnya
pemantapan dan
pengembangan
sistem dan jaringan
perdagangan
daerah dan
peningkatan
perlindungan
konsumen.
Terwujudnya
pemantapan dan
pengembangan
sistem dan
jaringan
perdagangan
daerah dan
peningkatan
perlindungan
konsumen.
Terselenggara
pemantapan dan
pengembangan
sistem dan jaringan
perdagangan daerah
dan peningkatan
perlindungan
konsumen.
Pengembangan potensi
perdagangan.
7.
Terwujudnya
pemantapan dan
pengembangan
sistem dan jaringan
perindustrian
daerah dan
peningkatan
kapasitas industri
kecil dan
menengah.
Terwujudnya
pemantapan dan
pengembangan
sistem dan
jaringan
perindustrian
daerah dan
peningkatan
kapasitas
industri kecil
dan menengah.
Terselenggara sistem
dan jaringan
perindustrian daerah
dan peningkatan
kapasitas industri
kecil dan menengah.
Pengembangan potensi
industri, pemberdayaan
pelaku industri dan
pengembangan industri
yang kompetitif dan
ramah lingkungan.
2.1.4.3 Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan UMKM yang ditetapkan sebagai
pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang sesuai dengan misinya adalah sebagai berikut:
45
2.1.4.3.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Kegiatan:
1. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui
pameran.
2. Kegiatan Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
3. Kegiatan Sosialisasi Program KUR.
2.1.4.3.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan:
1. Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha
mikro kecil menengah.
2. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
3. Kegiatan pelatihan maajemen pengelolaan koperasi.
2.1.4.3.3 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Kegiatan:
1. Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah.
2. Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM.
3. Fasilitasi pengembangan UMKM.
4. Pendataan UMKM di Kota Tangerang.
46
Tabel 2.4
Indikator Sasaran dan Indikator Program Pembangunan Daerah Kota
Tangerang di Disperindakop bagi UMKM dan Koperasi Tahun 2014 – 2018
SASARAN (MISI)
KOTA/URUSAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR OUTCOME (SASARAN DAN
PROGRAM)
SKPD
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kebudayaan sektor
UMKM dan koperasi sebagai
pendukung kegiatan ekonomi daerah
berbasis sumberdaya lokal
1. Tingkat UMKM aktif
Disperindagkop
2. Tingkat koperasi aktif
3. Tingkat pertumbuhan UMKM aktif
4. Tingkat pertumbuhan koperasi aktif
Urusan Wajib
Urusan koperasi dan usaha kecil menengah
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah
Presentase UMKM yang telah mengikuti pameran
promosi produk
Program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi usaha
mikro kecil menengah
Tingkat penyelenggaraan fasilitas kerjasama
kemitraan usaha mikro
kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK)
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Presentase koperasi sehat dengan pengelolaan
keuangan yang sehat
Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro kecil
menengah
Presentase UMKM yang dibina/dilatih terhadap total
jumlah UMKM
(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
47
2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam hal ini, peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya, sebagai
perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pertama
berdasarkan penelitian terdahulu pada skripsi Universitas Sumatera Utara yang
dilakukan oleh Ulfa Anastasia Maureen Purba, mahasiswa Departemen Imu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2013 yang
berjudul “Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang
Berdagai Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah”, dengan metode
penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Koperasi sudah dapat dikatakan baik dilihat dari kinerja mereka
dalam memberikan pembinaan, pelatihan dan mengikutsertakan para pedagang
dalam setiap pameran produk UMKM baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi,
walaupun tidak sedikit juga pedagang yang tidak mau ikut berpartisipasi pada
pembinaan tersebut mengingat beberapa pedagang UMKM dodol bengkel tidak
terdaftar karena tidak memiliki izin usaha sehingga mereka tidak ikut serta karena
takut dikenakan sanksi dari perbuatan mereka.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang kedua adalah pada skripsi
Universitas Sumatera Utara yang dilakukan oleh Parlin Sotarlalo Siagian,
mahasiswa Departemen Imu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan
Menteng Kecamatan Medan Denai”, dengan metode kualitatif yaitu hasil penelitian
48
menunjukkan bahwa peranan Pemko Medan (Disperindag) dalam pemberdayaan
UKM, baik dari segi perkembangan modal usaha, perkembangan produksi usaha
industri, serta perkembangan pemasaran barang produksi dapat dikatakan kurang
aktif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan responden yang telah diterima
dilapangan. Pelaku UKM merasa Disperindag membantu mereka setengah hati,
karena walaupun Disperindag memberikan bimbingan tentang cara meningkatkan
pemasaran barang, Pemko Medan sama sekali tidak membantu.
Dalam penelitian ini membahas mengenai Strategi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Menghadapi Persaingan Global dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif yang dalam hal ini membahas tentang bagaimana Strategi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Menghadapi Persaingan Global.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Strategi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.
Berdasarkan analisis data yang didapatkan dilapangan bahwa permasalah utama
yaitu pada rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Tangerang menghadapi persaingan global, dengan penjabaran masalah sebagai
berikut: Pertama, Modal usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Kota Tangerang masih rendah. Kedua, Kurangnya promosi produk-produk Usaha
49
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang. Ketiga, Pemberdayaan
yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
belum optimal.
Permasalahan yang telah disebutkan di atas akan dianalisis dengan metode
kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan teori manajemen strategis J.
David Hunger dan Thomas L. Wheelen dalam bukunya Manajemen Strategis. Pada
proses manajemen strategis yaitu, Pengamatan lingkungan, perumusan strategi,
implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Serta akan ditambahkan
dengan konsep dan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan
untuk membantu menganalisis dengan baik setiap detail permasalahan.
Maka untuk mempermudah memahami alur berfikir peneliti
menggambarkan kerangka berfikirnya sebagai berikut:
50
Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi
Persaingan Global
1. Modal usaha pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang
masih rendah.
2. Kurangnya promosi produk-
produk Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) Kota
Tangerang.
3. Pemberdayaan yang dilakukan
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang belum optimal.
Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9), proses
manajemen strategis terdiri dari:
1. Pengamatan lingkungan,
2. Perumusan strategi
3. Implementasi strategi
4. Evaluasi dan pengendalian.
Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global
51
2.3 Asumsi Dasar
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka peneliti berasumsi bahwa
Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global belum
siap. Hal tesebut karena rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang menghadapi persaingan global.
52
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Pendekatan penelitan adalah seperangkat asumsi yang saling berkolerasi
satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian tentang data yang ditentukan dan
dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat,
misalnya kalimat wawancara antara peneliti dan informan. Hal ini sejalan dengan
pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan
“metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena
merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif
ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif
partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi,
diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata,
2006:94).
Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang
alamiah atau natural setting, Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi
53
yang wajar. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti merupakan alat utama dalam
pengumpulan data karena penelitilah yang langsung terjun ke lapangan mencari
data dengan wawancara secara mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama
dengan peneliti. Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau
kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya. Penelitian kualitatif
mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan responden
tentang bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan teknik pendekatan secara induktif. Analisis data secara induktif ini
digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat
menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Kedua,
analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi
eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat
menguraikan latar secara penuh dan dapat membuta keputusan-keputusan tentang
dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih
dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.
Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit
sebagai bagian dari struktur analitik. (Moleong, 2005:10)
Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat
kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Oleh karena itu, peneliti
harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Dengan demikian, untuk
54
mengetahui Bagaimana pada strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang
Menghadapi Persaingan Global, maka metode penelitian yang digunakan dalam
melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif induktif.
3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah pada strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang
Menghadapi Persaingan Global, mengaitkan data-data di lapangan dengan program
yang ada di UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang, yaitu pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Program Penciptaan Iklim
Usaha yang Kondusif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Dengan mengacu pada
proses manajemen strategis yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi,
implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian.
55
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang untuk mengetahui strategi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Tangerang menghadapi persaingan global. Penentuan lokasi penelitian ini karena
Kota Tangerang memiliki letak strategis dan menjadi penyanggah Ibu Kota Jakarta
sehingga Kota Tangerang memiliki kewajiban untuk gerak maju mendukung
perekonomian nasional khususnya untuk menghadapi persaingan global.
3.4 Instrumen penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus
“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen
meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan
wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek
penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Peneliti sebagai human
instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:222).
Jadi, peneliti mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas dari suatu
penelitian dengan kesiapan dalam mencari data di lapangan.
56
Nasution (1988) menyatakan:
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada
menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama.
Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai
bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian,
hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu
semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.
Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu
dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada
pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya
yang dapat mencapainya.”
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya dalah peneliti sendiri,
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan
berkembang instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi
data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan
wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grand tour question,
tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat
kesimpulan.
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:224) peneliti sebagai instrumen
penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala
stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau
tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
57
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen
berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi,
kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat
difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita
perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan
pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang
diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan
segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis
yang timbul seketika.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan
menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan,
perubahan, perbaikan atau pelakan.
7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang
bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat
dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang
menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai
instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi
perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang
58
bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan
tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.
Penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan, oleh sebab itu
untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan untuk
mewawancarai informan dan tape recorder. Tape recorder digunakan untuk
merekam wawancara informan. Data tulisan juga berasal dari program Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Koa Tangerang. Hasil rekaman kemudian
ditranskripsikan melalui peralatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan
data.
Mencari sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam
terhadap narasumber (informan) yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah data
yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman,
pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian
adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses
penelitian. Selain wawancara mendalam, sumber data dalam penelitian ini juga di
dapat dari hasil observasi, dimana sumber data dari hasil wawancara dan observasi
merupakan sumber data primer. Selain itu, sumber data yang lainnya juga didapat
dari hasil dokumentasi dan studi literatur/pustaka sebagai sumber data sekunder.
59
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Strategi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.
3.5 Informan Penelitian
Penentuan narasumber atau yang dapat disebut dengan informan peneliti
menggunakan teknik purposive. Teknik Purposive yaitu teknik pengambilan data
dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan
penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang
strategi UMKM Kota Tangerang menghadapi persaingan global, sehingga
memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Disamping itu,
beberapa data yang terkait juga digunakan secara optimal guna dapat dianalisis
sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:
Tabel 3.1
Informan Penelitian
No Jabatan Informan Kode Informan
1. Kepala Dinas Indagkop I1
2. Sekretaris Dinas Indagkop I2
3. Kabid Perindustrian I3
4. Kabid Perdagangan I4
5. Kabid Koperasi dan UKM I5
60
6. Pelaksana Perencanaan I6
7. Kasi Bina Usaha Kecil dan Menengah I7
8. Kasi Bina Koperasi I8
9. Kasi Fasilitasi dan Kemitraan I9
10. Pelaku UMKM I10-1
11. Pelaku UKM Firma Karyani I10-2
12. Sekretaris Kel. Kreo Kec. Larangan I10-3
13. Pelaku UKM Kec. Tangerang I10-4
14 Pelaku UKM Kec. Cipondoh I10-5
15. Pelaku UKM Bundaq Jahe Merah I10-6
16. Pelaku UKM Imleya Kec. Tangerang I10-7
17. Pelaku UKM Kec. Periuk I10-8
(Sumber: Peneliti 2015)
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.6.1 Teknik Pengolahan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Teknik yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini
adalah sebagai berikut:
61
3.6.1.1 Sumber data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih
bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:
a. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti (Sugiyono, 2009: 157). Jika dalam wawancara terstruktur, pewancaraannya
menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka
wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan
memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan tidak disusun
terlebih dahulu melainkan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari
informan. Dan pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-
hari.
b. Observasi (pengamatan) secara langsung dengan sumber data
Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada
sumber data, menurut Moleong observasi adalah kegiatan untuk mengoptimalkan
kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar,
kebiasaan dan sebagainya. (Moleong, 2005: 126).
62
Ada beberapa hal yang mendasar bagi peneliti untuk memanfaatkan teknik
observasi/pengamatan ini dalam penelitiannya, seperti yang dikemukakan oleh
Guba dan Lincoln diantaranya:
a. Pertama, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung;
b. Kedua, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian
mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan
sebenarnya;
c. Ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi
yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun
pengetahuan yang langsung diperoleh dari data tersebut;
d. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan
pada data yang didapatnya ada yang bias;
e. Kelima, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi
yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku
yang kompleks sekaligus;
f. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi
lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang
sangat bermanfaat. (Moleong, 2005: 126).
63
3.6.1.2 Sumber data Sekunder
Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui
kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang
diteliti.
1. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan
dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books
maupun jurnal ilmiah.
2. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari
dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang.
Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
khususnya dalam melakukan wawancara adalah:
a. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
b. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya
menggunakan buku catatan, peneliti sulit untu mendapatkan
informasi yang telah diberikan oleh informan.
64
c. Handphone camera: untuk memotret/mengambil gambar semua
kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.
Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas
data primer dan data skunder. Data primer diambil langsung dari informan
penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (interview).
Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan.
Oleh karena itu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan
dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data
tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini.
3.6.2 Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah: “Upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang paling dan apa yang dipelajari dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain ” (Moleong, 2005: 248).
Menurut Danim (2002:209) analisis data adalah proses pencandraan dan
penyusunan transkip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya
agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk
65
kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang
telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.
Dari penjelasan di atas maka proses analisis data terkait erat dengan
pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan selama proses penelitian berlangsung yaitu sejak sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, dimana beberapa
bukti yang pada awalnya tampak terpisah-pisah akhirnya dikumpulkan menjadi
satu. Sehingga peneliti membangun teori dengan cara menghubungkan aneka
fenomena yang dipelajari. Proses analisis data seperti cerobong asap yang
segalanya bersifat terbuka di awal dan semakin memfokus pada bagian akhir
(Danim, 2002:62)
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Prasetya
Irawan. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada
waktu menganalisis data penelitian kualitatif berdasarkan buku Prasetya Irawan:
Gambar 3.1
Proses Analisis Data
Pengumpulan
Data Mentah
Transkrip
Data
Pembuatan
Koding
Kategorisasi
Data
Penyimpulan
Akhir
Triangulasi Penyimpulan
Sementara
66
Dari gambar di atas maka dapat diuraikan kegiatan dalam proses analisis
data yaitu:
1. Pengumpulan Data Mentah
Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara,
observasi lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan,
seperti kamera dan tape recorder. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data
yang apa adanya (verbatim) tanpa mencampurkannya dengan pikiran, komentar,
dan sikap peneliti itu sendiri.
2. Transkrip Data
Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk tertulis. Yang
ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur adukkan dengan
pikiran peneliti.
3. Pembuatan Koding
Di tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang telah ditranskrip.
Hal-hal penting di dalam transkrip dicatat dan diambil kata kuncinya. Kemudian
kata kunci ini nanti diberi kode.
4. Kategorisasi Data
Dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat
konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.
67
a. Penyimpulan Sementara
Di tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara.
b. Triangulasi
Triangulasi adalah proses check and recheck antara sumber data dengan
sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi.
Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data
berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga,
satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain.
c. Penyimpulan Akhir
Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data
peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti
ketumpang tindihan.
3.7 Uji Keabsahan Data
Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1)
Mendemostrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat
diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang
konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-
keputusannya. (Moleong, 2006:320) isu dasar dari hubungan keabsahan data pada
dasarnya adalah sederhana. Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya
(termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat dipercaya. Untuk
68
menguji keabsahan data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan
keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan
referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (member check).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik
triangulasi dan pengecekan anggota (member check).
3.7.1 Triangulasi
Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin
(Prastowo, 2011 :269) membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu :
1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data
yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui
beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan
studi dokumentasi.
69
3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas
dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk
pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan
dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa
data temuan penelitian.
Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui
teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik Menurut Moleong (2005: 330)
hal tersebut dapat tercapai dengan cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara;
2. Membandingkan apa yan dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan
yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
70
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
3.7.2 Member Check
Selain itu peneliti pun melakukan member check, yaitu proses pengecekan
data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah
mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan
oleh pemberi data. Selain itu, member check adalah agar informasi yang diperoleh
dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud
sumber data atau informan. Setelah member check dilakukan, maka pemberi data
dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan member
check dalam Moelong (2005: 276).
3.8 Jadual Penelitian
Penelitian untuk syarat memperoleh gelar sarjana sosial ini berlangsung
pada tanggal Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2015 yang dilakukan pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Banten dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang.
71
Tabel 3.2
Jadual Penelitian
No
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
2014 2015
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
1 Pengumuman Judul
2 Observasi Awal
3 Penyusunan Proposal
4 Bimbingan dan
Perbaikan Proposal
5 Seminar Proposal
6 Perbaikan proposal
7 Proses Pencarian Data
di Lapangan
8 Pengolahan Data di
Lapangan
9
Penyusunan Laporan
Penelitian dan
Bimbingan
10 Sidang Skripsi
72
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
Kota Tangerang, gambaran umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang, gambaran umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Kota Tangerang. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini.
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang
Kota Tangerang yang memiliki luas wilayah 17.729,794 hektar dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota
Tangerang. Sebelumnya Kota Tangerang merupakan bagian dari wilayah
Kabupaten Tangerang dengan status wilayah Kota Administratif Tangerang
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981.
Secara administratif, luas Kota Tangerang sekitar 18.378 Ha (termasuk
Kawasan Bandara International Soekarno Hatta 1.969 Ha), merupakan wilayah
dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30 mdpl. Terbagi menjadi 13
Kecamatan, 104 Kelurahan yang terdiri dari 931 RW dan 4.587 RT. Jumlah
73
penduduk berdasarkan sensus BPS Provinsi Banten tahun 2010 sebanyak 1.798.601
jiwa dengan pertumbuhan 1,81%.
Kota Tangerang sebagai Kota heterogen dimana keragaman agama dan
budaya hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang. Dengan adanya
perbedaan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan masyarakat
Kota Tangerang yang bersatu dibawah bingkai akhlakul karimah. Masyarakat Kota
Tangerang secara umum bersuku betawi meskipun ada juga sunda dan china
benteng. Keberadaan masyarakat China di Tangerang dan Batavia sudah ada
setidak-tidaknya sejak 1407 NI. Dimulai sejak mendaratnya rombongan pertama
dari dataran China yang dipimpin Tjen Tjie Lung alias Halung di muara Sungai
Cisadane, yang sekarang berubah nama menjadi Teluk Naga. Sejak diakuinya etnis
tiong hoa, kebudayaan masyarakat china benteng Barong Sai menjadi kebudayaan
masyarakat Kota Tangerang. Selain itu, budaya pagelaran pada festival cisadane
juga sebagai bagian dari kultur yang tak terpisahkan dengan masyarakat Kota
Tangerang.
74
Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang
(sumber: adilampura.blogdetik.com)
Letak Kota Tangerang Secara gafis Kota Tangerang terletak pada posisi 106
36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS).
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan
Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan
Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat
berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13
kecamatan, yaitu:
1. Ciledug (8,769 km²),
2. Larangan (9,611 km²),
75
3. Karang Tengah (10,474 km²),
4. Cipondoh (17,91 km²),
5. Pinang (21,59 km²),
6. Tangerang (15,785 km²),
7. Karawaci (13,475 km²),
8. Jatiuwung (14,406 km²),
9. Cibodas (9,611 km²),
10. Periuk (9,543 km²),
11. Batuceper (11,583 km²),
12. Neglasari (16,077 km²), dan
13. Benda (5,919 km²), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun
warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).
Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara
Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor,
Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga
Ibukota Negara DKI Jakarta.
76
Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada
satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di
Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah
kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan
sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang
dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang
sebagian areanya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang.
Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi
pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Koa Tangerang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan susunan
Organisasi dinas, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Di ubah
menjadi Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang.
77
4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang
1. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang
“Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang
tangguh dan mandiri, berdaya saing tinggi serta ramah lingkungan”.
2. Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang
Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Kota Tangerang merumuskan pernyataan misi
sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan
transparan didukung dengan struktur birokrasi yang
berintegritas, kompeten, dan profesional;
2. Menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM yang Sehat,
Kuat dan Mandiri;
3. Mengembangkan Sistem dan Jaringan Perdagangan barang dan
jasa yang berdaya saing tinggi baik pasar domestik maupun
pasar luar negeri dan Peningkatan Perlindungan Konsumen;
4. Mengembangkan Industri yang berdaya saing tinggi dan ramah
lingkungan;
78
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana.
Pokok – pokok misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang terdiri dari 5 pokok misi, yaitu :
1. Tata Pemerintahan dan Tata Birokrasi;
2. Koperasi dan UMKM Sehat;
3. Perdagangan berdaya saing dan pelayanan perlindungan
konsumen;
4. Industri ramah lingkungan;
5. Kapasitas SDM
4.1.2.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang sebagai berikut:
1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian, perdagangan, serta koperasi dan usaha kecil
menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai
dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nomor
(1), Dinas mempunyai fungsi:
79
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha kecil dan
menengah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha
kecil dan menengah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi serta usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
5. Pengelolaan UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.
3. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Adapun rincian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
a) Kepala Dinas
Tupoksinya:
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas;
80
2. Penyelenggaraan penyusunan strategis usulan program, rencana
kerja, kinerja dan anggaran tahunan Dinas;
3. Penjabaran kebijakan strategis serta perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan
UKM;
4. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan operasional
Dinas;
5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua
perangkat daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan
perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
6. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi
prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Dinas;
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan
berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas;
8. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja
dan penggunaan anggaran tahunan Dinas;
9. Pelaporan.
b) Sekretariat
Tupoksinya:
1. Penatausahaan urusan umum;
2. Penatausahaan urusan keuangan;
3. Penatausahaan urusan kepegawaian;
81
4. Pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas; dan
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT-UPT
di lingkungan Dinas.
c) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tupoksinya:
1. Penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan pengendalian
kegiatan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di
bidang kelembagaan;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pemberian bimbingan, pemberian
fasilitasi, dan pengawasan dalam rangka pemasaran produk-produk
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
3. Penyelenggaraan perlindungan usaha bagi koperasi dan usaha mikro
kecil menengah;
4. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan hubungan kemitraan
antar koperasi, usaha mikro kecil menengah, pemerintah, dan
perusahaan besar;
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang fasilitasi
pembiayaan, jasa keuangan, serta penjaminan bagi koperasi dan
usaha mikro kecil menengah; dan
6. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia
koperasi dan usaha kecil menengah.
82
Susunan kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.
3. Kepala Bidang Perindustrian
a. Kepala Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
b. Kepala Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
c. Kepala Seksi Bina Industri Aneka.
4. Kepala Bidang Perdagangan
a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri;
c. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
5. Kepala Bidang Koperasi
a. Kepala Seksi Bina Koperasi;
b. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
c. Kepala Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
83
Jumlah keseluruhan pegawai berdasarkan DUK PNS pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang adalah 54 orang terdiri
dari gol IVb sebanyak 3 orang, gol IVa sebanyak 1 orang, gol IIId sebanyak 10
orang, gol IIIc sebanyak 5 orang, gol IIIb sebanyak 12 orang, gol IIIa sebanyak 12
orang, gol IId sebanyak 4 orang, gol IIc sebanyak 3 orang, gol IIb sebanyak 1 orang,
gol IIa sebanyak 2 orang.
84
Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
K E U A N G A N
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSION
AL
BIDANG
PERINDUSTRIA
N
BIDANG PERDAGANGAN
BIDANG KOPERASI DAN
UKM
SEKSI
BINA I K A H
SEKSI
PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
SEKSI BINA KOPERASI
SEKSI
BINA I L M E A
SEKSI
PERDAGANGAN
LUAR NEGERI
SEKSI
BINA U K M
SEKSI
BINA INDUSTRI ANEKA
SEKSI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
METROLOGI LEGAL
SEKSI FASILITASI DAN
KEMITRAAN
(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)
85
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi Informan Penelitian
Deskripsi data merupakan penejelasan mengenai data yang didapat dari
hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik
analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai Strategi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Tangerang Menghadapi Persaingan Global. Peneliti menggunakan teori proses
manajemen strategis menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Teori
tersebut memberikan gambaran atas proses manajemen strategis yaitu, Pengamatan
Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi dan
Pengendalian. Kemudian data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata
dan tindakan yang peneliti peroleh melaui proses wawancara dan observasi. Kata-
kata dan tindakan orang yang diwawancara meupakan sumber utama dalam
penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan
catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.
Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan
adalah berupa catatan lapangan penelitian, seperti dokumen-dokumen yang peneliti
dapatkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dan
pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang yang
merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto
lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan-kegiatan yang
86
berhubungan dengan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi
Persaingan Global.
Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka
dalam proses menganalisa data peneliti melakukan analisa secara bersamaan.
Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 (tiga) sebelumnya, bahwa dalam proses
analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisa data menurut
Prasetya Irawan, yaitu dengan menggunakan 4 tahap, diantaranya: Pengumpulan
Data Mentah, tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah wawancara, observasi
lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan.
Transkrip Data, pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke
bentuk tertulis. Yang ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur
adukkan dengan pikiran peneliti.
Pembuatan Koding, ditahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang
telah ditranskrip. Hal-hal penting didalam transkrip dicatat dan diambil kata
kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode, peneliti memberikan kode
pada aspek tertentu, yaitu:
a. Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan;
b. Kode I1-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
87
c. Kode I2-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Sekretaris Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
d. Kode I3-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kabid Perindustrian
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
e. Kode I4-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kabid Perdagangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
f. Kode I5-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kabid Koperasi dan
UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
g. Kode I6-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Pelaksana
Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang;
h. Kode I7-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Bina UKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
i. Kode I8-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Bina Koperasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;
j. Kode I9-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Fasilitasi dan
Kemitraan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang;
k. Kode I10-1,I10-2.. menunjukkan daftar urutan informan dari pelaku
UMKM Kota Tangerang;
Setelah pembuatan koding, langkah selanjutnya adalah kategorisasi data,
dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat
88
konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.
Kategorisasi data yang dilakukan dengan penyimpulan sementara, peneliti dapat
mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara. Selanjutnya dengan triangulasi
yaitu proses check dan recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya.
Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat melakukan
penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa
bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti
ketumpang tindihan.
4.2.2 Data Informan Penelitian
Pada penelitian ini, mengenai Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang
Menghadapi Persaingan Global, dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti
menggunakan cara pengambilan sumber data yang sering digunakan pada
penelitian kualitatif adalah Purposive. Purposive adalah teknik pegambilan sumber
data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut dianggap paling tahu atau paling menguasai situasi sosial yang diteliti.
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pelaksana Bidang, dan pihak lain yang
terlibat dalam Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan
89
Global. Informan penelitian ini selain pegawai Dinas sebagai key informan yaitu
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, untuk keabsahan
data dan untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka
peneliti pun mengambil informan di luar pegawai Dinas. Informan tersebut
diantaranya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang
dan masyarakat Kota Tangerang.
Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1
orang Sekretaris Dinas, 1 orang Kabid Perindustrian, 1 orang Kabid Perdagangan,
1 orang Kabid Koperasi dan UKM, 1 orang Pelaksana Perencanaan, 1 orang Kasi
Bina UKM, 1 orang Kasi Bina Koperasi, 1 orang Kasi Fasilitasi dan Kemitraan, dan
8 Pelaku UMKM Kota Tangerang
Tabel 4.1
Daftar Informan
No. Kode Informan
Nama Keterangan Jenis Kelamin
Umur
1. I1-1 Drs. H Sayuti Kepala Dinas Indagkop Laki-laki 54 Tahun
2. I2-1 Drs. H Sugeng, M.Si
Sekretaris Dinas Indagkop Laki-laki 57 Tahun
3. I3-1 Dra. Hj Dian Fardiani, MM
Kabid Perindustrian Perempuan 55 Tahun
4. I4-1 Sudadi, S.Ip Kabid Perdagangan Laki-laki 55 Tahun
5. I5-1 H Mukhamad Juweni, SH.
M.Si
Kabid Koperasi dan UKM Laki-laki 53 Tahun
6. I6-1 Julliandri Reza Sandi
Pelaksana Perencanaan Laki-laki 32 Tahun
90
7. I7-1 Sonia
Ganiawati,
SE, M.Si
Kasi Bina Usaha Kecil dan Menengah
Perempuan 50 Tahun
8. I8-1 Nenih, A.Pi Kasi Bina Koperasi Perempuan 42 Tahun
9. I9-1 Aceu Ciptaningsih,
SH
Kasi Fasilitasi dan Kemitraan
Perempuan 53 Tahun
10. I10-1 H. Hafshoh Kurniawati
Pelaku UKM Firma Karyani
Perempuan 48 Tahun
11. I10-2 Asla Fitriani Sekretaris Kel. Kreo Kec. Larangan
Perempuan 32 Tahun
12. I10-3 Elis Mulyati Shepta
Pelaku UKM Kec. Tangerang
Perempuan 50 Tahun
13. I10-4 Tiharoh Pelaku UKM Kec. Cipondoh
Perempuan 43 Tahun
14. I10-5 Titi Budihartanti
Pelaku UKM Bundaq Jahe Merah
Perempuan 63 Tahun
15. I10-6 Narti Windari Pelaku UKM Imleya Kec. Tangerang
Perempuan 40 Tahun
16. I10-7 Nanik Thowilah
Pelaku UKM Kec. Periuk Perempuan 47 Tahun
17. I10-8 Elya Murni Pelaku UKM Kec. Cibodas Perempuan 43 Tahun
(Sumber: peneliti 2015)
4.3 Deskripsi dan Data Temu Lapangan
Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta
yang peneliti dapatkan dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti
gunakan yaitu menggunakan teori proses manajemen strategis menurut J. David
Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9). Dimana dalam teori ini memberikan
tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam
melakukan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
91
4.3.1 Pengamatan Lingkungan
Tahap pengamatan lingkungan, yaitu tahapan dimana pemimpin perlu
menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan
organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan dan perubahan yang
terjadi pada lingkungannya. Dalam perubahan tersebut bisa berasal dari luar
organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam organisasi atau faktor internal.
4.3.1.1 Analisis Eksternal
Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan
ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam
pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut
membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan
eksternal memiliki dua bagian: lingkungan kerja dan lingkungan sosial.
Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung
berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Lingkungan
sosial terdiri dari kekuatan umum - kekuatan itu tidak berhubungan langsung
dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering
mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.
Faktor ekternal terdiri dari opportunities (peluang) dan threaths (ancaman).
Dalam hal ini pengamatan yang perlu dilakukan dengan melihat faktor eksternal
yaitu opportunities (peluang) yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan
92
dan Koperasi Kota Tangerang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM
Menghadapi Persaingan Global.
Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Sebelumnya Kota Tangerang
merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang dengan status wilayah Kota
Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981.
Luas Kota Tangerang seluruhnya 183,78 Km2, termasuk Bandara Internasional
Soekarno Hatta seluas 19,69 Km2. Kota Tangerang terdiri dari 13 wilayah
Kecamatan dengan 104 wilayah kelurahan. Wilayah Kota Tangerang telah
dihubungkan dengan 3 ruas jalan Negara sepanjang 16,85 Km, 7 ruas jalan provinsi
sepanjang 15,10 Km, dan 247 jalan kota dengan panjang 335,26 Km. Kota
Tangerang memiliki letak strategis yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan
Ibu Kota DKI Jakarta memiliki peran aktif untuk menopang kemajuan Negara.
Bandara Internasional Soekarno Hatta yang terletak di wilayah Kota Tangerang
dengan berakses ke ruas jalan tol Jakarta-Merak dan tol Serpong dalam Kota DKI
Jakarta yang memberi akses kemudahan arus lalu lintas manusia dan barang.
Terkait dengan proses letak dan proses terbentuknya Kota Tangerang, sebagaimana
I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Peluang UMKM di Kota Tangerang cukup banyak, karena Kota
Tangerang memiliki letak yang strategis seperti miliki bandara
internasional dan berbatasan langsung dengan ibu Kota DKI
Jakarta.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/ wawancara
tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3 )
93
Pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi peluang keberhasilan
UMKM menghadapi persaingan global adalah letak strategis yang dimiliki Kota
Tangerang seperti memiliki bandara internasional dan berbatasan langsung dengan
Ibu Kota DKI Jakarta.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I2-1 yaitu sebagai berikut:
“Banyak sekali peluang keberhasilan UMKM Kota Tangerang,
dengan kemajuan-kemajuan yang dimiliki bila dibandingkan dengan
lingkup kota se-Provinsi Banten. Kota Tangerang juga memiliki
letak strategis dekat ibu kota, memiliki bandara internasional, dan
sarana prasarana Kota Tangerang yang sudah baik.” (wawancara/ 02
April 2015/ pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa banyak peluang
keberhasilan UMKM Kota Tangerang, letak strategis dengan Ibu Kota, memiliki
bandara internasional dan sarana prasarana Kota Tangerang yang sudah baik bila
dibandingkan dengan lingkup Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten.
Sebagaimana kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa:
Pelaku UMKM Kota Tangerang memiliki peluang keberhasilan yang besar
dalam menghadapi persaingan global. Di lihat dari letak strategis Kota Tangerang
yang berada dekat dengan pusat Ibu Kota, Kota Tangerang memiliki bandara
internasional sehingga menjadi tempat singgah pertama pendatang dari berbagai
belahan dunia. Dan juga Kota Tangerang sudah memiliki sarana dan prasarana yang
memadai untuk mengembangkan usaha dan menarik minat pendatang untuk
94
berkunjung dan membeli produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang.
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota
Tangerang ditetapkan menjadi daerah penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota
Tangerang tumbuh-kembang secara pesat dengan mengunggulkan perekonomian
yang bertulang punggung perindustrian, perdagangan dan koperasi. Seperti yang
dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:
“UMKM memiliki peluang pasar yang besar dengan adanya
persaingan global AFTA dan MEA produk bisa di ekspor ke
beberapa Negara diluar. Selain itu letak kota Tangerang yang
strategis sebagai pintu gerbang Indonesia.” (wawancara/ 13 April
2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya
persaingan global AFTA dan MEA pelaku UMKM Kota Tangerang memiliki
peluang yang besar. Kota Tangerang merupakan pintu gerbang Negara Indonesia
yang dapat tumbuh dan berkembang dari berbagai sektor dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) ada di dalamnya.
Senada dengan apa yang diungkapkan di atas, pendapat dari I7-1 mengenai
peluang yang dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang, menyatakan sebagai
berikut:
“Dengan adanya persaingan global, UMKM bisa memasarkan
produk-produk secara global. Letak yang mendukung dan ada
bandara internasional ini jadi peluang besar.” (wawancara/ 22 Mei
95
2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya
persaingan global pelaku UMKM bisa memasarkan produk-produk secara global.
Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan
adanya persaingan global AFTA dan MEA pelaku UMKM Kota Tangerang
memiliki peluang yang besar. Kota Tangerang merupakan pintu gerbang Negara
Indonesia yang dapat tumbuh dan berkembang dari berbagai sektor dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada di dalamnya. Sehingga dengan adanya
persaingan global pelaku UMKM bisa memasarkan produk-produk secara global.
Media merupakan sarana yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat
untuk mempermudah semua aktivitas. Yang pada akhirnya akan mendukung
kegiatan perekonomian mulai dari jual-beli hingga proses pengiriman sebuah
barang. Seperti yang dikatakan oleh I8-1 sebagai berikut:
“Dari media informasi dan komunikasi lancar, sarana dan prasarana
yang disediakan Kota Tangerang baik, jadi saya yakin peluang ini
bisa menjadikan koperasi dan UMKM berhasil.” (wawancara/ 22
Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa peluang yang
menjadikan koperasi dan UMKM Kota Tangerang berhasil adalah media informasi
dan komunikasi dan sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Tangerang sudah
baik.
96
Senada dengan yang diungkapkan oleh I9-1 sebagai berikut:
“Peluang kita banyak, letak strategis, media komunikasi dan
informasi baik, sarana dan prasaran kota yang memadai itu semua
menjadi peluang koperasi dan UMKM berhasil menghadapi
persaingan global.” (wawancara/ 08 April 2015/ pukul 10:44 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa banyak peluang supaya
pelaku UMKM berhasil menghadapi persaingan global, diantaranya media
komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana yang memadai.
Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media
komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu
peluang yang telah dimiliki oleh Kota Tangerang dan pelaku UMKM untuk bisa
menghadapi persaingan global. Dengan adanya media komunikasi dan informasi,
sarana dan prasarana yang memadai pelaku UMKM dapat mempromosikan produk-
produk yang telah dibuat kepada konsumen baik dalam Kota Tangerang, luar kota
bahkan keseluruh dunia.
Berdasarkan keseluruhan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi peluang keberhasilan UMKM menghadapi persaingan global adalah
pertama, letak strategis Kota Tangerang yang berada dekat dengan ibu Kota DKI
Jakarta. Kedua, letak strategis Kota Tangerang sebagai pintu gerbang Indonesia
dimana Kota Tangerang memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ketiga,
media komunikasi dan informasi yang dimiliki Kota Tangerang sudah baik dan
97
mendukung tumbuh kembangnya dan mampu menghadapi persaingan global.
Keempat, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang
sudah baik sehingga untuk pengiriman produk, produksi dan hal lain dapat
diselesaikan dengan efektif dan efisien.
Dalam hal ini pengamatan yang perlu juga dilakukan dengan melihat faktor
eksternal yaitu threaths (ancaman) yang terdapat pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMKM menghadapi persaingan global. Seperti yang diungkapkan oleh I1-1 sebagai
berikut:
“Melihat adanya ancaman dari keseragaman jenis produk, Negara
ASEAN bisa memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota
Tangerang, ini menjadi ancaman dari sisi kualitas dan harga harus
bisa bersaing.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ancaman adanya dari
keseragaman jenis produk, Negara-negara ASEAN bahkan dunia bisa
memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota Tangerang. Hal ini menjadi
ancaman dari sisi kualitas dan harga bila tidak bisa bersaing.
Senada dengan yang diungkapkan di atas pendapat dari I2-1 mengenai
ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global, menyatakan sebagai
berikut:
98
“Ancaman bisa dari jenis produk yang dihasilkan, bila sejenis dan tidak dapat bersaing maka produk UMKM Kota Tangerang akan
kalah saing.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul 11:00 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ancaman bisa datang
dari jenis prosuk yang dihasilkan bila sejenis dan tidak dapat bersaing maka produk
UMKM Kota Tangerang akan kalah dalam persaingan global.
Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman
kegagalan datang dari keseragaman jenis produk, Negara-negara ASEAN bahkan
dunia bisa memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota Tangerang. Hal
ini menjadi ancaman dari sisi kualitas dan harga bila tidak bisa bersaing. Sehingga
perlu untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Kota Tangerang.
Sedangkan untuk I5-1 berpendapat lebih pada alat modern yang digunakan,
menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Yang menjadi ancaman bila UMKM tidak mempersiapkan diri,
tidak menguasai teknologi, tidak menguasai teknik produksi dengan
mesin canggih yang lebih cepat dan lebih higienis, packaging yang
tidak menarik. Maka UMKM akan tergerus dengan produk-produk
Negara lain yang sejenis. Ditambah bila produk sejenis dengan
harga jual yang lebih murah, produk UMKM akan kalah saing.”
(wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global adalah bila UMKM
tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak menguasai teknologi, tidak menguasai
99
teknik produksi dengan mesin canggih yang lebih cepat dan lebih higienis,
packaging yang tidak menarik.
Pendapat dari I7-1 lebih mengarah pada kebijakan, mengatakan sebagai
berikut:
“UMKM unik berbeda dengan perusahaan besar, yang menjadi
ancaman hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti
kenaikan BBM, mau tidak mau meningkatkan harga jual dengan
menurunkan kualitas itu yang tidak kami perbolehkan.”
(wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
ancaman hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM,
sehingga harus meningkatkan harga jual dengan menurunkan kualitas itu yang tidak
kami perbolehkan. Maka dibutuhkan kestabilan dalam hal kebijakan harga agar
para pelaku UMKM dapat stabil menjual barang dengan kualitas yang baik dan
harga yang rendah.
Menurut pendapat I8-1 lebih mengarah pada struktur perekonomian,
menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Persaingan global jadi ancaman karena struktur perekonomian
rentan terhadap pengaruh global. Persaingan harga tentunya yang
paling dirasakan.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
100100100
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Persaingan global jadi
ancaman karena struktur perekonomian rentan terhadap pengaruh global.
Sedangkan menurut I9-1 mengenai ancaman kegagalan adalah pada optimalisasi
kemitraan, menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Jadi ancaman bila UMKM tidak optimal dalam membentuk
kemitraan dengan pemilik modal dan pembeli. UMKM belum
sepenuhnya mengerti cara bermitra dan takut menanggung resiko
yang besar dalam hal permodalan” (wawancara/ 08 April 2015/
pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
ancaman bila UMKM tidak optimal dalam membentuk kemitraan dengan pemilik
modal dan pembeli. UMKM belum sepenuhnya mengerti cara bermitra dan takut
menanggung resiko yang besar dalam hal permodalan.
Berdasarkan keenam pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global adalah
pertama, keseragaman jenis produk yang dihasilkan, keseragaman ini menjadikan
persaingan harga dan kualitas produk semakin ketat. Kedua, kecanggihan
teknologi, bila alat produksi yang digunakan tidak dengan teknologi yang
mengikuti perkembangan zaman maka UMKM akan tergerus dan kalah
menghadapi persaingan global. Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak stabil
dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM, hal ini sangat berpengaruh dalam
menentukan harga jual dan standar produksi. Keempat, struktur ekonomi, dengan
101101101
adanya persiangan global struktur perekonomian tidak stabil sehingga berpengaruh
terhadap keberlangsungan persaingan dibidang ekonomi. Kelima, optimalisasi
kemitraan yang kurang, para pelaku UMKM belum sepenuhnya mengerti
bagaimana cara bermitra dan takut menanggung resiko yang besar dalam hal
permodalan menjadikan ancaman yang besar bagi UMKM itu sendiri.
Memahami lingkungan kerja, atasan perlu memonitor dan memahami
keinginan dari setiap pegawai dan kebutuhan masyarakat. Setiap stakeholder
memiliki kriteria sendiri untuk menentukan seberapa baik kinerja Dinas dan terus-
menerus menilai aktivitas pegawai dalam pengaruhnya terhadap masyarakat.
Lingkungan keja tercipta dengan sendirinya dan mengutamakan koordinasi yang
baik antar atasan dan bawahan. Seperti yang diungkapkan oleh I1-1 menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
“Kita semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan
lingkungan kerja, koordinasi antar bidang yang berkaitan yaitu
perindustrian, perdagangan dan koperasi, walau kadang ada ego-
sektor antar bidang, namun sebisa mungkin kami menciptakan
suasana yang baik dan nyaman agar terasa tenang setiap pegawai
yang bekerja, dan fokus melaksanakan pekerjaan.” (wawancara/ 28
Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa kepala Dinas berusaha
untuk semaksimal mungkin meningkatkan lingkungan kerja dengan melakukan
koordinasi antar bidang yang berkaitan yaitu perindustrian, perdagangan dan
koperasi. Walau terkadang ada ego sektor antar bidang namun sebisa mungkin
102102102
menciptakan suasana yang baik dan nyaman agar terasa tenang setiap pegawai yang
bekerja dan fokus melaksanakan pekerjaan.
Lingkungan kerja yang harmonis dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan
ketepatan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, seperti yang
diungkapkan I2-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Dinas Indagkop memiliki lingkungan kerja yang harmonis, antara
atasan dan bawahan terjalin baik.” (wawancara/ 02 April 2015/
pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi memiliki lingkungan kerja yang harmonis, antara atasan
dan bawahan terjalin baik.
Senada dengan yang diungkapkan diatas I3-1 menyatakan pendapatnya
sebagai berikut:
“Lingkungan kerja bagi saya nyaman-nyaman saja, sepanjang
pegawai melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.”
(wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 12:12 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa lingkungan kerja di
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi nyaman sepanjang melaksanakan
tugas pokok dan fungsi dengan baik.
Begitupun yang diungkapkan oleh I4-1 menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
103103103
“Lingkungan kerja tebentuk secara kekeluargaan, tejalin dengan baik.” (wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara
tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa lingkungan kerja yang
tercipta di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
terbentuk secara kekeluargaan dan terjalin dengan baik.
Prosedural kinerja yang sudah terbentuk di lingkungan Pemerintahan
menjadikan pegawai dituntut untuk bekerja dengan baik. Seperti yang diungkapkan
I6-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Lingkungan kerja di Indagkop berjalan sesuai prosedur dan tupoksi
secara keseluruhan baik. Dilihat dari hubungan atasan dan bawahan
berjalan baik dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja
Pegawai). Masuk kerja, istirahat dan pulang kerja baik. Apabila sakit
dan izin lain dinyatakan dalam surat dan harus adanya acc atasan.”
(wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa lingkungan kerja di
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang berjalan sesuai
prosedur dan tupoksi secara keseluruhan baik. Dilihat dari hubungan atasan dan
bawahan berjalan baik dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).
Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang tercipta di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang terjalin dengan baik dan
harmonis sesuai dengan prosedural kinerja dan tugas pokok dan fungsi yang
dimiliki masing-masing bidang. Hubungan antara atasan dan bawahan terjalin
104104104
sebagaimana mestinya yang dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja
Pegawai). Dengan lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh pada program dan
kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
4.3.1.2 Analisis Internal
Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan)
yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka
pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana
dimana pekerjaan dilakukan. Variable-variabel itu meliputi struktur, budaya dan
sumber daya organisasi. Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
“Yang menjadi kekuatan adalah kreativitas yang beragam dari
UMKM Kota Tangerang, terlihat dari jumlah UMKM Kota
Tangerang yang sangat banyak mencapai 10.000 usaha mikro, kecil
dan menengah. Ragam jenis produk mulai dari makanan, minuman,
handicraft, daur ulang barang bekas hingga sektor jasa.”
(wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
kekuatan adalah kreativitas yang beragam dari UMKM Kota Tangerang, terlihat
dari jumlah UMKM Kota Tangerang yang sangat banyak mencapai 10.000 usaha
mikro, kecil dan menengah. Ragam jenis produk mulai dari makanan, minuman,
handicraft, daur ulang barang bekas hingga sektor jasa.
105105105
Senada dengan yang dikatakan di atas I2-1, menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
“UMKM Kota Tangerang memiliki ragam jenis usaha yang kreatif dan inovatif. Dari segi pengemasan sudah baik dan menarik minat
pembeli.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul 11:00 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kekuatan UMKM
menghadapi persaingan global adalah UMKM Kota Tangerang memiliki ragam
jenis usaha yang kreatif dan inovatif.
Persaingan global menjadi sebuah tantangan bagi kemandirian yang
dimiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bila UMKM bisa tumbuh
dan berkembang dengan mandiri maka hal ini dapat menjadi sebuah kekuatan
seperti yang diungkapkan I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Kekuatan yang dimiliki UMKM Kota Tangerang adalah
kemandirian yang sudah mulai dikembangkan dengan baik, mereka
dapat berusaha sendiri untuk mengembangkan usaha mereka.
Namun tetap tidak terlepas dari pembinaan Dinas Indagkop.”
(wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa kekuatan yang
dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang adalah kemandirian yang sudah mulai
dikembangkan dengan baik, mereka dapat berusaha sendiri untuk mengembangkan
usaha mereka. Namun tetap tidak terlepas dari pembinaan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
106106106
Senada dengan I7-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“UMKM sudah cukup mandiri, mereka mengadakan sendiri acara
perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga
jaringan makin berkembang. Selain itu UMKM sudah dapat
menggait pelanggan, sehingga walaupun ada persaingan global
pembeli tetap setia membeli produk UMKM. Dan juga dari sisi
kualitas produk UMKM sudah berdayasaing walau masih dilakukan
dengan tradisional. Saya yakin UMKM Tangerang dapat bersaing di
persaingan global saat ini.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21
WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM sudah
cukup mandiri, mereka mengadakan sendiri acara perkumpulan temu usaha dan
bisnis secara swadaya sehingga jaringan makin berkembang.
Kualitas produk merupakan faktor utama konsumen memilih dan membeli
sebuah produk. Dengan kualitas yang baik kepercayaan kosumen akan meningkat
sehingga akan menguntungkan produsen. Seperti yang dikatakan I8-1 menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
“Kualitas produk UMKM dapat menjadi kekuatan UMKM, kualitas
produk dari pengemasan, rasa, kebersihan sudah dapat
dikategorikan baik dan dapat bersaing.” (wawancara/ 22 Mei 2015/
pukul 12:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
kekuatan UMKM menghadapi persaingan global adalah kualitas produk UMKM
yang terlihat dari pengemasan, rasa, dan kebersihan yang sudah dapat dikategorikan
baik dan dapat bersaing.
107107107
Senada dengan yang diungkapkan I1-1 dan I8-1, I9-1 menyatakan pendapatnya
sebagai berikut:
“Pelaku UMKM saat ini sudah mulai menumbuh kembangkan kreativitas mereka, terlihat dari hasil produk yang beragam jenis dan
rasa. Ini bisa menjadi kekuatan mereka untuk bersaing dengan
mancanegara. Seiring dengan kreativitas yang meningkat juga
kualitas produk semakin baik.” (wawancara/ 08 April 2015/ pukul
10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Pelaku UMKM saat
ini sudah mulai menumbuh kembangkan kreativitas mereka, terlihat dari hasil
produk yang beragam jenis dan rasa. Ini bisa menjadi kekuatan mereka untuk
bersaing dengan mancanegara.
Sebagaimana keseluruhan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi kekuatan UMKM menghadapi persaingan global adalah pertama,
kreativitas yang dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang sangat beragam. Ragam
jenis produk mulai dari makanan, minuman, handicraft, daur ulang barang bekas
hingga sektor jasa. Kedua, kemandirian pelaku UMKM Kota Tangerang semakin
meningkat hal ini dibuktikan dengan pelaku UMKM mengadakan sendiri acara
perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga jaringan makin
berkembang. Ketiga, kualitas produk UMKM yang terlihat dari pengemasan, rasa,
dan kebersihan yang sudah dapat dikategorikan baik dan dapat bersaing.
108108108
Menganalisa dengan baik bagaimana strategi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
menghadapi persainga global maka diperlukan mengetahui kelemahan-kelemahan
apa saja yang dimiliki oleh pelaku UMKM Kota Tangerang sebagaimana yang
diungkapkan I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Yang menjadi kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat-
pusat promosi. Selain itu dari sisi kualitas, koninuitas produksi,
setiap harinya berbeda tidak berkelanjutan. Untuk modal hanya dari
pribadi, tidak memanfaatkan modal dari luar, hal ini karena
pembukuan tidak bank-able sehingga kurang mendapatkan
kepercayaan dari bank.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43
WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat-pusat promosi. Selain itu dari sisi
kualitas, koninuitas produksi, setiap harinya berbeda tidak berkelanjutan. Untuk
modal hanya dari pribadi, tidak memanfaatkan modal dari luar, hal ini karena
pembukuan tidak bank-able sehingga kurang mendapatkan kepercayaan dari bank.
Berbeda dengan yang diungkapkan I2-1 menyatakan pendapatnya bahwa
yang menjadi kelemahan adalah kemadirian yang masih kurang, sedangkan
beberapa pendapat sebelumnya menyatakan bahwa kemadirian dapat menjadi
sebuat kekuatan dari pelaku UMKM untuk menghadapi persaingan global,
menyatakan sebagai berikut:
109109109
“Kelemahan UMKM ya dari diri pelaku UMKM sendiri, jiwa wirausaha yang dimiliki masih kurang, dari kemandirian juga masih
perlu ditumbuh-kembangkan agar kedepannya tidak selalu
mengandalkan dinas atau lembaga lainnya.” (wawancara/ 02 April
2015/ pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
kelemahan UMKM adalah jiwa wirausaha dan kemadirian yang dimiliki masih
kurang.
Berbeda dengan yang diungkapkan I5-1 menyatakan pendapatnya kelemahan
yang ada pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) lebih kepada
penguasaan teknologi sebagai berikut:
“Masih ada beberapa orang pelaku UMKM yang belum menguasai
teknologi untuk proses pemasaran.” (wawancara/ 13 April 2015/
pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa
orang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum menguasai
teknologi untuk proses pemasaran.
Seperti yang diungkapkan I7-1 bahwa manajemen yang masih lemah,
menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Manajemen pembukuan dan manajemen keuangan yang menjadi
kelemahan pelaku UMKM, kalau dari akses pemasaran sudah
berkembang di online, website.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul
10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
110110110
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
kelemahan adalah manajemen pembukuan dan manajemen keuangan.
Senada dengan pendapat dari I1-1, I8-1 menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
“Modal yang masih lemah, jadi pelaku UMKM ini masih
menggunakan modal seadanya yang dimiliki keluarga bukan
pinjaman dari bank atau lembaga permodalan lainnya. Dan
kontinuitas yang dilakukan pelaku UMKM belum stabil, kadang
mereka produksi kadang tidak.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul
12:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
kelemahan dari permodalan dan kontinuitas produksi.
Senada dengan yang diungkapkan diatas bahwa modal menjadi kelemahan
dari pelaku UMKM, I9-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Biasanya yang masih menjadi kelemahan UMKM dari sisi
permodalan, modal yang mereka miliki hanya sedikit, dan belum
memiliki mitra untuk mendapatkan modal.” (wawancara/ 08 April
2015/ pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi
kelemahan dari permodalan, modal yang mereka miliki hanya sedikit dan belum
memiliki mitra untuk mendapatkan modal.
111111111
Beragamnya jawaban yang diperoleh dari Dinas Perindustran, Perdagangan
dan Koperasi dapat disimpulkan bahwa ada lima faktor yang menjadi kelemahan
dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang. Pertama
belum memiliki pusat promosi produk UMKM. Kedua belum menguasi teknologi.
Ketiga manajemen pembukuan yang masih berantakan. Keempat manajemen
keuangan yang belum rapih. Dan terakhir modal dan kontinuitas produksi.
Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan
dengan komunikasi, wewenang dan arus kerja. Struktur sering disebut rantai
perintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi.
Sebagaimana diungkapkan oleh I1-1 sebagai berikut:
“Struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang
perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan ukm.
Tugas, fungsi dan tata kerja diatur dalam perda Walikota Tangerang
Nomor 74 Tahun 2014.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43
WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Struktur organisasi
terdiri dari kepala Dinas, sekretariat, bidang perindustrian, bidang perdagangan,
bidang koperasi dan ukm. Tugas, fungsi dan tata kerja diatur dalam perda Walikota
Tangerang Nomor 74 Tahun 2014.
Senada dengan yang diungkapkan di atas bahwa struktur organisasi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur dalam Peraturan Walikota
Tangerang Nomor 74 Tahun 2014, I2-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
112112112
“Struktur organisasi di setiap dinas ditentukan langsung oleh walikota dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Tugas
pokoknya pun jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota
Tangerang Nomor 74 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan tata
kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul 11:00 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur dalam Peraturan Walikota
Tangerang Nomor 74 Tahun 2014.
Hal senada juga diungkapkan oleh I3-1 sebagai berikut:
“Struktur organisasi masih sesuai dengan Perda, namun kemarin
bidang koperasi dan UMKM ingin dipisah kepala bidangnya agar
masing-masing memiliki kepala bidang, tapi belum terealisasi.”
(wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Struktur organisasi
masih sesuai dengan Perda. Ada pengajuan untuk bidang koperasi dan UMKM
dipisah agar masing-masing memiliki kepala bidang tetapi belum terealisasi. Jika
bidang koperasi dan UMKM dipisah kepala bidang maka urusan koperasi dan
UMKM akan lebih rapih dan fokus dalam mengimplementasikan program dan
kegiatan dari masing-masing bidang.
Hal senada juga diungkapkan oleh I4-1 sebagai berikut:
“Struktur organisasi terbentuk sesuai dengan kebutuhan,
disesuaikan dengan kebijakan yang dibentuk dari pusat.”
113113113
(wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Struktur organisasi
terbentuk sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebijakan yang dibentuk
dari pusat.
Meskipun seseorang bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya tetapi
dasar gaya kerja tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dengan menempatkan
seseorang sesuai dengan gaya kerja (the right man in the right place) maka pegawai
tesebut akan dapat memaksimalkan potensi dalam bekerja, I6-1 menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
“Penerapan struktur organisasi di Kota Tangerang masih dalam
tahapan berkembang setelah reformasi birokrasi, penerapan the right
man in the right place belum seratus persen diterapkan. Di
lingkungan pemerintahan agak sulit untuk menerapkan sesuai
dengan background pendidikan, setiap penempatan kerja
disesuaikan dengan kuota yang ada di struktur organisasi setiap
SKPD.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/ wawancara
tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Penerapan struktur
organisasi di Kota Tangerang masih dalam tahapan berkembang setelah reformasi
birokrasi, penerapan the right man in the right place belum seratus persen
diterapkan. Di lingkungan pemerintahan agak sulit untuk menerapkan sesuai
dengan background pendidikan, setiap penempatan kerja disesuaikan dengan kuota
yang ada di struktur organisasi setiap SKPD.
114114114
Sebagaimana seluruh pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa struktur
organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur dalam Peraturan
Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2014. Penerapan the right man in the right
place belum seratus persen diterapkan di lingkungan pemerintahan karena sulit
untuk menerapkan sesuai dengan background pendidikan, setiap penempatan kerja
disesuaikan dengan kuota yang ada di struktur organisasi setiap SKPD.
Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan dan nilai-nilai yang diberikan
oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan
mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak
sampai karyawan operatif. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh
anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari
anggora organisasi. Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Budaya organisasi baik, tidak ada gep antar bidang dan antar
pegawai. Semua berjalan sesuai tugas yang ditentukan.”
(wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya organisasi
yang terbentuk di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
baik. Seperti I2-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Baik, budaya setiap pegawai atasan dan bawahan dapat
menyesuaikan dengan setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak
memperlihatkan ego individual.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul
11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
115115115
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya setiap pegawai
atasan dan bawahan dapat menyesuaikan dengan setiap pelaksanaan pekerjaan,
tidak memperlihatkan ego individual. Seperti I3-1 menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
“Menurut saya baik-baik saja, aman dan nyaman.” (wawancara/ 26
Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya organisasi
yang terbentuk di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
baik, aman dan nyaman. Sebagaimana I4-1 menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
“Baik, kekeluargaan. Telihat ketika kita makan siang ada ang
membawa makan siang dari rumah dan dibagikan dengan begitu
budaya organisasi terbentuk, komunikasi terbentuk dengan baik.”
(wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya organisasi
yang terbentuk baik dan kekeluargaan. Seperti I6-1 menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
“Budaya organisasi terbentuk dengan baik, antara atasan dan
bawahan tejalin pola komunikasi yang baik dan berjalan sesuai.”
(wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
116116116
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya organisasi
terbentuk dengan baik, antara atasan dan bawahan tejalin pola komunikasi yang
baik dan berjalan sesuai.
Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi
yang terbentuk di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
baik, aman, nyaman dan kekeluargaan.
Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang
dan jasa organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan dan bakat
manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional.
I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Kualitas sumber daya di dinas indagkop sudah cukup baik, hanya
saja dari sisi kuantitas yang kurang, pegawai di indagkop hanya 50
orang dibagi menjadi 3 bidang dan 1 bagian kepegawaian, rata-rata
perbidang hanya 12 orang, dibagi lagi menjadi 3 seksi perbidang.
Dengan luas Kota Tangerang yang terdiri dari 13 kecamatan dan 104
kelurahan sehingga tidak dapat membina kelapangan secara
menyeluruh.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kualitas sumber daya
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah cukup
baik, hanya saja dari sisi kuantitas yang kurang. Sebagaimana I2-1 menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
117117117
“Jelas berkualitas, dari pendidikan sudah tidak ada yang lulusan SMA, semua minimal S1. Dan untuk masuk PNS tidak mudah
karena harus melalui berbagai macam proses tes yang sangat ketat.”
(wawancara/ 02 April 2015/ pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang berkualitas.
Hal senada juga diungkapkan oleh I3-1 sebagai berikut:
“Kalau saya sepanjang memenuhi persayaratan, kita ada finger print,
absen setelah apel pagi, ada pendataan dan monitoring untuk melihat
kualitas SDM, dan sejauh ini sumber daya manusia baik.”
(wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 12:12 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dari pendapat di atas
dapat diketahui bahwa Kualitas sumber daya di Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang sudah baik.
Hal senada juga diungkapkan oleh I4-1 sebagai berikut:
“Kualitas baik namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar
dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini
kita sedang menghadapi persaingan global. Kalau dari sisi kuantitas
kurang, karena sistem sekarang yang tidak memperbolehkan tenaga
kerja kontrak yang terlalu banyak.” (wawancara/ 16 Juni 2015/
pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kualitas sumber daya
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah baik
118118118
namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan
perkembangan zaman, apalagi saat ini kita sedang menghadapi persaingan global.
Kalau dari sisi kuantitas kurang, karena sistem sekarang yang tidak
memperbolehkan tenaga kerja kontrak yang terlalu banyak.
Hal senada juga diungkapkan oleh I6-1 sebagai berikut:
“Tidak semua PNS berkualitas, namun banyak PNS yang masih
idealis dalam menjalankan pekerjaannya tidak dapat dipukul rata.
Khusus di Indagkop banyak potensi yang masih dikategorikan baik
dari ukuran kedinasan.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54
WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kualitas sumber daya
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dikategorikan
baik.
Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas sumber
daya di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah baik
namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan
perkembangan zaman apalagi saat ini kita sedang menghadapi persaingan global.
Namun, untuk kuantitas masih kurang sehingga tidak dapat membina kelapangan
secara menyeluruh dan memaksimalkan setiap program dan kegiatan yang
dilakukan.
119119119
4.3.2 Perumusan Strategi
Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk
manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan
dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi
perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi
dan penetapan pedoman kebijakan.
4.3.2.1 Misi
Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi
hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar
dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Misi
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang
dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yag harus
dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan semua pegawai dan pihak yang
berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-
programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Seperti yang
diungkapkan I1-1 sebagai berikut:
“Misi yang ingin dicapai Indagkop yaitu ingin meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat Tangerang, UMKM dan koperasi,
meningkatkan daya saing produk UMKM dan koperasi, yang
menjadi salah satu misi walikota.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul
13:43 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
120120120
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Misi yang ingin
dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yaitu ingin meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat Tangerang, UMKM dan koperasi, meningkatkan
daya saing produk UMKM dan koperasi, yang menjadi salah satu misi walikota.
Hal senada juga diungkapkan oleh I2-1 sebagai berikut:
“Misi kami yaitu masih dalam lingkup perindustrian, perdagangan
dan koperasi, memberdayakan, memfasilitasi dan membina. Dan
selaras dengan misi walikota terpilih.” (wawancara/ 02 April 2015/
pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa misi kami yaitu masih
dalam lingkup perindustrian, perdagangan dan koperasi, memberdayakan,
memfasilitasi dan membina. Dan selaras dengan misi walikota terpilih.
Hal senada juga diungkapkan oleh I3-1 sebagai berikut:
“Menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM yang sehat, kuat
dan mandiri. Mengembangkan sistem dan jaringan perdagangan
barang dan jasa yang berdaya saing. Mengembangkan industri yang
berdayang saing tinggi dan ramah lingkungan.” (wawancara/ 26 Mei
2015/ pukul 12:12 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa misi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah menumbuhkembangkan koperasi
dan UMKM yang sehat, kuat dan mandiri. Mengembangkan sistem dan jaringan
121121121
perdagangan barang dan jasa yang berdaya saing. Mengembangkan industri yang
berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan. Sebagaimana I4-1 menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
“Misi kami sejalan dengan visi misi Walikota, kami sebagai
pelaksana visi misi Walikota.” (wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul
13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa misi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sejalan dengan visi misi Walikota.
Sebagaimana I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Ingin meningkatkan daya saing UMKM sebagai tulang punggung
perekonomian daerah dengan memberdayakan UMKM yang ada.”
(wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa misi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah meningkatkan daya saing UMKM
sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memberdayakan UMKM
yang ada.
Sedangkan yang dinyatakan oleh I6-1 mengenai misi Dinas sebagai berikut:
“Misi Indagkop tertuang dalam renstra, misi kami mensukseskan
misi walikota terpilih dalam 5 tahun ini dalam bidang perindustrian,
perdagangan dan koperasi melaui program dan kegiatan dengan
membina, IKM, UKM dan pelaku usaha lainnya, ibu-ibu rumah
tangga yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti adanya
UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), KWT
(Kelompok Wanita Tani). Yang arahnya tetap pada jalur membantu
122122122
meningkatkan perekonomian Kota Tangerang yang notabennya Kota Industri.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa misi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tertuang dalam renstra, misi kami
mensukseskan misi walikota terpilih dalam 5 tahun ini dalam bidang perindustrian,
perdagangan dan koperasi melaui program dan kegiatan yang arahnya tetap pada
jalur membantu meningkatkan perekonomian Kota Tangerang yang notabennya
Kota Industri.
Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa misi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tertuang dalam renstra, misi Dinas
mensukseskan misi walikota terpilih dalam 5 tahun. Dimana dalam Rencana
Strategis misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut:
1. Tata Pemerintahan dan Tata Birokrasi;
2. Koperasi dan UMKM Sehat;
3. Perdagangan berdaya saing & pelayanan perlindungan konsumen;
4. Industri ramah lingkungan;
5. Kapasitas SDM
4.3.2.2 Tujuan
Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa
yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika
123123123
memungkinkan. Pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil dari penyelesaian
misi. Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Yaitu menjadikan UMKM dapat tumbuh dan berkembang,
mendaptkan income yang lebih besar dan mampu bertahan dalam
arus global.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan ang ingin
dicapai adalah menjadikan UMKM dapat tumbuh dan berkembang, mendaptkan
income yang lebih besar dan mampu bertahan dalam arus global.
Hal senada juga diungkapkan oleh I2-1 yaitu sebagai berikut:
“Tujuan yang ingin dicapai selaras dengan misi, bila dari sisi
UMKM, Indagkop memiliki tujuan agar UMKM dapat berdayasaing dengan meningkatkan kualitas produk-produk sehingga mampu
menghadapi persaingan global.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul
11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin
dicapai selaras dengan misi yaitu bertujuan agar UMKM dapat berdayasaing
dengan meningkatkan kualitas produk-produk sehingga mampu menghadapi
persaingan global.
Senada dengan apa yang diungkapkan di atas, pendapat dari I3-1 mengenai
tujuan yang ingin dicapai, menyatakan sebagai berikut :
“Untuk mendukung misi maka tujuan dibentuk dari penjabaran misi
yang ada. Yang pada intinya ingin menumbuhkembangkan tugas
124124124
sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 12:12 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan dibentuk dari
penjabaran misi yang ada, pada intinya ingin menumbuhkembangkan tugas sektor
perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. Sebagaimana I4-1 menyatakan
pendapatnya lebih pada kesamaan dengan pemerintah daerah sebagai berikut:
“Tetap sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.” (wawancara/ 16
Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa disesuaikan dengan
tujuan pemerintah daerah.
Hal senada juga diungkapkan oleh I6-1 yaitu sebagai berikut:
“Seperti yang tertuang dalam rencana strategis dinas indagkop,
terdiri dari 7 tujuan dan untuk koperasi dan UMKM yaitu
pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan
koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis
sumber daya lokal.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan tertuang dalam
rencana strategis, terdiri dari 7 tujuan dan untuk koperasi dan UMKM yaitu
pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan koperasi sebagai
pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.
Hal senada juga diungkapkan oleh I7-1 yaitu sebagai berikut:
125125125
“Yang ingin dicapai yaitu menjadikan UMKM yang berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai produknya, mandiri dan memiliki jiwa
entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya
mengharapkan bantuan pemerintah, mereka dapat menggali potensi
yang dimiliki.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin
dicapai adalah menjadikan UMKM yang berdaya saing, memiliki kompetensi
sesuai produknya, mandiri dan memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga
mainsetnya diubah tidak hanya mengharapkan bantuan pemerintah, mereka dapat
menggali potensi yang dimiliki.
Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin
dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menghadapi
persaingan global pertama, menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dapat tumbuh dan berkembang sehingga mendapatkan income yang lebih
besar dan mampu bertahan dalam arus global. Kedua, menjadikan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) berdayasaing dengan meningkatkan kualitas
produk-produk sehingga mampu menghadapi persaingan global. Ketiga,
pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan koperasi sebagai
pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Keempat,
menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mandiri dan memiliki
126126126
jiwa entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya mengharapkan
bantuan pemerintah dan dapat menggali potensi yang dimiliki.
4.3.2.3 Strategi
Strategi organisasi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan
memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.
Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Strategi yang dilakukan yaitu melalui pendekatan pembinaan
melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasaran dan diskusi. Dan
lebih banyak pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia,
dengan menigkatkan pengetahuan dan arahan agar lebih maju dan
berkembang.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa strategi yang
dilakukan yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-
pelatihan, pemasaran dan diskusi. Dan lebih banyak pada peningkatan kualitas dan
sumber daya manusia.
I2-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Indagkop memiliki strategi-strategi yang tertuang dalam rencana
strategi atau renstra, didalamnya ada program dan kegiatan yang
dilakukan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
program dan kegiatan dengan baik.” (wawancara/ 02 April 2015/
pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
127127127
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi memiliki strategi-strategi yang tertuang dalam rencana
strategi atau renstra didalamnya ada program dan kegiatan.
I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Strategi yang kami lakukan dengan memaksimalkan setiap
kegiatan yang kami lakukan harus mencapai sasaran dan tujuan.
Selain itu dengan terus memantau perkembangan dari UMKM.”
(wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa strategi yang
dilakukan dengan memaksimalkan setiap kegiatan yang dilakukan harus mencapai
sasaran dan tujuan. Selain itu dengan terus memantau perkembangan dari UMKM.
I7-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Kami melakukan promosi produk UMKM melalui pameran
tangerang expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan yaitu
kami temukan dengan perusahaan besar untuk bermitra, bermitra
dari sisi menjual produk atau pengadaan bahan baku, dan ada
sosialisasi peraturan pemerintah terkait UMKM.” (wawancara/ 22
Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi melakukan promosi produk UMKM melalui pameran
Tangerang expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan yaitu kami temukan
dengan perusahaan besar untuk bermitra, bermitra dari sisi menjual produk atau
pengadaan bahan baku, dan ada sosialisasi peraturan pemerintah terkait UMKM.
128128128
I8-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Strategi pertama yaitu kami menjelaskan kepada pelaku UMKM
bahwa sebentar lagi akan menghadapi persaingan global sehingga
sudah terbentuk mental agar bisa bersaing. Selanjutnya menambah
kegiatan yang sifatnya lebih kepada pelatihan dan promosi produk
UMKM.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/ wawancara
tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Strategi pertama yaitu
kami menjelaskan kepada pelaku UMKM bahwa sebentar lagi akan menghadapi
persaingan global sehingga sudah terbentuk mental agar bisa bersaing. Selanjutnya
menambah kegiatan yang sifatnya lebih kepada pelatihan dan promosi produk
UMKM.
I9-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Karena saya ada pada bagian fasilitasi dan kemitraan maka strategi
yang dibentuk adalah kegiatan yang lebih mengarah pada kemitraan,
meningkatkan kemitraan dengan berbagai perusahaan baik dari
pemodalan maupun kerjasama penjualan.” (wawancara/ 08 April
2015/ pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa strategi yang dibentuk
adalah kegiatan yang lebih mengarah pada kemitraan, meningkatkan kemitraan
dengan berbagai perusahaan baik dari pemodalan maupun kerjasama penjualan.
Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang
dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menghadapi
persaingan global pertama, pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-
129129129
pelatihan, dan lebih pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia. Kedua,
terus memantau perkembangan dari pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah
(UMKM). Ketiga, melakukan promosi produk UMKM melalui pameran tangerang
expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan.
4.3.2.4 Kebijakan
Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk
pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan
pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Seperti
yang dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:
“Ada undang-undang namun peraturan daerah belum ada, ada
rencana membentuk UPTD UMKM agar lebih fokus lagi dengan
pengembangan UMKM.” (wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa sudah ada Undang-
Undang yang mengatur khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun
peraturan daerah belum ada, ada rencana membentuk UPTD UMKM agar lebih
fokus lagi dengan pengembangan UMKM.
Senada dengan yang diungkapkan oleh I7-1 sebagai berikut:
“Ada, yaitu undang-undang yang mengatur yaitu UU Nomor 20
Tahun 2008 dan PP No 17 Tahun 2013. UMKM mendapatkan
tempat yang layak di Indonesia, perannya diakui dan memberikan
peluang UMKM untuk terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-
usaha besar lainnya. PP itu memiliki taget agar usaha mikro menjadi
kecil, usaha kecil menjadi menengah dan usah menengah menjadi
130130130
besar.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa undang-undang yang
mengatur yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP No 17 Tahun 2013. UMKM
mendapatkan tempat yang layak di Indonesia, perannya diakui dan memberikan
peluang UMKM untuk terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar
lainnya. PP itu memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha kecil menjadi
menengah dan usah menengah menjadi besar.
Senada dengan yang diungkapkan oleh I8-1 sebagai berikut:
“Yang saya tau ada undang-undang nomor 20 tahun 2008 kalau
tentang UMKM.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Senada dengan yang diungkapkan oleh I9-1 sebagai berikut:
“Ya pasti ada, UU no. 20 Tahun 2008.” (wawancara/ 08 April 2015/
pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana keseluruhan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ada
kebijakan yang mengatur khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013.
Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, UMKM mendapatkan tempat yang
layak di Indonesia perannya diakui dan memberikan peluang UMKM untuk terus
bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar lainnya. Peraturan Pemerintah
131131131
tersebut memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha kecil menjadi
menengah dan usah menengah menjadi besar.
4.3.3 Implementasi Strategi
Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan
strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program,
anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara
menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara
keseluruhan.
4.3.3.1 Program
Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yag
diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan
restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari
suatu usaha penelitian baru. Sebagaimana I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai
berikut:
“Sesuai dengan yang tertera pada rencana strategis Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, bahwa pada bidang
koperasi dan UKM terdapat 3 program kegiatan yaitu pertama
program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program
penciptaan iklim usaha yang kondusif.” (wawancara/ 13 April 2015/
pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
132132132
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa program yang ada di
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang bidang UMKM
esuai dengan yang tertera pada rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi, bahwa pada bidang koperasi dan UKM terdapat 3 program kegiatan
yaitu pertama program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program penciptaan iklim usaha yang
kondusif.
Hal senada juga diungkapkan oleh I7-1 sebagai berikut:
“Ada 3 program yang ada pada bidang Koperasi dan UMKM,
pertama program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah, kedua program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
dan ketiga program penciptaan iklim usaha yang kondusif.”
(wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada 3 program yang
ada pada bidang Koperasi dan UMKM, pertama program pengembangan sistem
pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, kedua program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga
program penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Hal senada juga diungkapkan oleh I8-1 sebagai berikut:
“Ada 3 program dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi
kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi
133133133
dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi; Tangerang expo 2015; penyelenggaraan
promosi produk UMKM melalui pameran; sosialisasi dukungan
informasi penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR;
sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan,
pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi
koperasi.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/ wawancara
tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada 3 program dengan
penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah;
perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi
peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan koperasi; Tangerang
expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran; sosialisasi
dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR; sosialisasi
prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.
Hal senada juga diungkapkan oleh I9-1 sebagai berikut:
“Program di bidang koperasi dan UMKM ada 3 dengan 11 kegiatan.
Dimana kegiatan yang mengarah pada UMKM yaitu sosialisasi
kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi
dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi
peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;
Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM
melalui pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan/sosialisasi program KUR.” (wawancara/ 08 April 2015/
pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
134134134
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa program di bidang
koperasi dan UMKM ada 3 dengan 11 kegiatan. Dimana kegiatan yang mengarah
pada UMKM yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah;
perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi
peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; Tangerang expo 2015;
penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran; sosialisasi dukungan
informasi penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR.
Keempat pendapat ditas dapat disimpulkan bahwa:
Ada 3 program yang ada pada bidang Koperasi dan UMKM, pertama
program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program penciptaan iklim usaha yang
kondusif. Dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha
kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil
menengah; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi; Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui
pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi
program KUR; sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan,
pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.
135135135
Pemasaran atau sering disebut dengan promosi merupakan salah satu cara
yang digunakan untuk memperkenalkan pada konsumen secara luas bahwa Kota
Tangerang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif
dalam memproduksi semua jenis kebutuhan konsumen baik lokal maupun
mancanegara. Untuk mendukung pemasaran yang dilakukan pelaku UMKM
pemerintah membuat kebijakan di bidang koperasi dan UMKM dalam bentuk
program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pemasaran produk UMKM,
sebagaimana yang dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:
“Salah satu kegiatannya yaitu Tangerang expo 2015, merupakan
salah satu sarana kami untuk membantu memasarkan produk-
produk UMKM yang ada di Kota Tangerang. Disana ada 100
UMKM yang dilibatkan untuk menjual produk mereka. Selain itu,
kami juga sedang mengusulkan untuk membuat pusat oleh-oleh
Kota Tangerang yang berisi produk-produk UMKM, hanya masih
terkendala tempat.” (wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan
pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Tangerang
expo 2015, merupakan salah satu sarana kami untuk membantu memasarkan
produk-produk UMKM yang ada di Kota Tangerang
Senada dengan yang diungkapkan di atas, pendapat dari I7-1 mengenai
program yang mendukung pemasaran produk UMKM sebagai berikut:
“Ada Tangerang Expo dan pameran, untuk Tangerang Expo sasaran
kami 100 UMKM dan pameran 350 UMKM. Karena tidak bisa
136136136
semua langsung UMKM dalam satu kegiatan jadi harus dibagi-bagi perkegiatan disesuaikan dengan tema kegiatan yang dilakukan.
Selain kegiatan itu kami mengikuti pameran keluar daerah dan
kerjasama dengan kementrian kominfo untuk masuk kedalam
website mereka untuk promosi produk-produk UMKM kita.”
(wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan
pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Tangerang
Expo dan pameran, untuk Tangerang Expo sasaran kami 100 UMKM dan pameran
350 UMKM.
Senada dengan yang diungkapkan di atas, pendapat dari I8-1 mengenai
program yang mendukung pemasaran produk UMKM lebih mengarah kepada
penjelasan kapan diadakan kegiatan tersebut sebagai berikut:
“Pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran dilakukan
dengan 2 kegiatan besar yaitu Tangerang Expo yang berlangsung
pada bulan Februari dan kedua penyelenggaraan promosi produk
UMKM melalui pameran pada bulan april, mei, juni, juli, agustus,
oktober dan november.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00
WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Pengembangan
UMKM dalam sektor pemasaran dilakukan dengan 2 kegiatan besar yaitu
Tangerang Expo yang berlangsung pada bulan Februari dan kedua penyelenggaraan
promosi produk UMKM melalui pameran pada bulan april, mei, juni, juli, agustus,
oktober dan november.
137137137
Sama seperti yang dikemukakan di atas I9-1 menyatakan pendapatnya
sebagai berikut:
“Dalam sektor pemasaran kegiatan yang ada pada bidang koperasi dan UMKM yaitu Tangerang expo 2015, penyelenggaraan promosi
produk UMKM melalui pameran. Dari dua kegiatan tadi pemasaran
dan penjualan meningkat.” (wawancara/ 08 April 2015/ pukul 10:44
WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam sektor
pemasaran kegiatan yang ada pada bidang koperasi dan UMKM yaitu Tangerang
expo 2015, penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa program yang berguna untuk
pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran ada 2 yaitu Tangerang Expo 2015
dan kegiatan penyelenggaraan promosi produk melalui pameran. Tangerang Expo
berlangsung pada bulan Februari 2015 dengan sasaran 100 UMKM yang dilibatkan
sedangkan penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran pada bulan
april, mei, juni, juli, agustus, oktober dan november 2015 dengan sasaran 350
UMKM yang terlibat.
Kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha
menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan
berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan
menguntungkan. Sebagaimana I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
138138138
“Dalam sektor kerjasama itu ada di bagian kasi fasilitasi dan kemitraan, ada 2 kegiatan yang dilakukan diantaranya memfasilitasi
peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah dan
sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan atau
sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).” (wawancara/ 13
April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada 2 kegiatan yang
dilakukan diantaranya memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil
menengah dan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan atau
sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
I7-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Bisa ditanyakan langsung kebagian kasi fasilitasi dan kemitraan
mengenai kegiatan dalam hal kerjasama.” (wawancara/ 22 Mei
2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang mengetahui
dengan jelas adalah Kasi Kemitraan dan Failitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang.
Pendapat I5-1 diperkuat oleh pendapat I8-1 yang menyatakan pendapatnya
sebagai berikut :
“Ada 2 kegiatan, memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
usaha kecil menengah, dan sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan atau sosialisasi program Kredit Usaha
Rakyat (KUR).” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
139139139
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Ada 2 kegiatan,
memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah, dan
sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan atau sosialisasi program
Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Senada dengan yang diungkapkan di atas I9-1 menyatakan pendapatnya
sebagai berikut:
“Sangat berguna, kegiatan fasilitasi dan kemitraan yaitu pertama
memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil
menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi penyediaan
permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Dimana dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan
usaha, komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dan UMKM,
dan menambah pengetahuan mengenai peminjaman modal.”
(wawancara/ 08 April 2015/ pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan fasilitasi
dan kemitraan yaitu pertama memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha
kecil menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi penyediaan
permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dimana dengan
adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan usaha, komunikasi yang baik
antar pemerintah daerah dan UMKM, dan menambah pengetahuan mengenai
peminjaman modal.
140140140
4.3.3.2 Anggaran
Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang,
setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan
oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Sebagaimana
dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:
“Anggaran disesuaikan dengan APBD Kota Tangerang.”
(wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Anggaran disesuaikan
dengan APBD Kota Tangerang. Senada dengan ynag diungkapan oleh I6-1 sebagai
berikut:
“(1) Dinas menyusun usulan program dan kegiatan, berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota
Tangerang dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang (pola top down); (2)
Dinas mengundang para pemaku kepentingan (tokoh masyarakat,
pemuka agama, unsur kelurahan, unsur kecamatan dan unsur
kedinasan se-Kota Tangerang) dalam suatu forum yang disebut
forum SKPD. Dalam forum tersebut dituangkan semua aspirasi dari
para pemaku kepentingan tersebut (pola buttom up); (3) Dinas
membuat formulasi untuk mempertemukan pola top down dengan
pola buttom up, dengan memperhatikan RPJMD dan RENSTRA,
yang kemudian akan menjadi dokumen Rencana Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; (4) Hasil formulasi
dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang untuk dikoreksi yang kemudian akan
dikompilasikan kedalam rencana penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Tangerang; (5) Dinas melalui Sekretriat
Daerah Kota Tangerang, melakukan koordinasi dan dengar pendapat
(hearing dewan) dengan DPRD dalam menjalankan fungsi
budgeting, melalui Badan Anggaran untuk kesepakatan program,
kegiatan serta anggaran; (6) Setelah legislative (DPRD) dan
141141141
eksekutif (Walikota) sepakat, maka akan menelurkan APBD, yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang yang
disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..”
(wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/ wawancara tersebut
dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa untuk menyiapkan
anggaran setiap program dan kegiatan ada 6 tahap pertama, dinas menyusun usulan
program dan kegiatan, kedua Dinas mengundang para pemaku kepentingan dalam
suatu forum, ketiga membuat formulasi, keempat hasil formulasi dikonsultasikan
ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, kelima hearing
dewan dan keenam menghasilkan anggaran yang dapat digunakan untuk program
dan kegiatan.
Anggaran yang dikeluarga sesuai dengan kebutuhan sebagaimana
diungkapkan oleh I7-1 sebagai berikut:
“Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan yang
dilakukan. Mungkin untuk rincian bagaimana proses penganggaran
bisa ditanyakan langsung pada bagian perencanaan.” (wawancara/
22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang
digunakan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan yang dilakukan.
Berdasarkan keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
menyiapkan anggaran setiap program dan kegiatan ada 6 tahap pertama, dinas
menyusun usulan program dan kegiatan, kedua Dinas mengundang para pemaku
142142142
kepentingan dalam suatu forum, ketiga membuat formulasi, keempat hasil
formulasi dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang, kelima hearing dewan dan keenam menghasilkan anggaran yang dapat
digunakan untuk program dan kegiatan.
4.3.3.3 Prosedur
Prosedur, kadang-kadang disebut Standard Operating Procedures (SOP).
Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang
menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.
Terkait dengan prosedur yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk
mendaftarkan usahanya agar mendapatkan pembinaan dari Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, sebagaimana I5-1 menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
“UMKM bisa daftar di perkecamatan masing-masing atau datang
kesini, tidak kami persulit, asal ada kemauan untuk berusaha pasti
kami bina.” (wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedur yang harus
dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya yaitu UMKM bisa daftar
di perkecamatan masing-masing atau datang ke Dinas Indagkop.
Hal serupa juga diungkapkan I7-1 sebagai berikut:
143143143
“Prosedurnya sangat mudah, mereka hanya tinggal datang kesini, masukkan data produk apa yang sedang dijalankan, data diri, lokasi,
pendapatan. Dan langsung bisa ikut dibina dari indagkop. Mudah
asalkan mereka ada kemauan untuk berkembang.” (wawancara/ 22
Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedurnya sangat
mudah, mereka hanya tinggal datang ke Dinas Indagkop, masukkan data produk
apa yang sedang dijalankan, data diri, lokasi dan pendapatan.
Senada dengan yang diungkapkan di atas pendapat I8-1 mengenai prosedur
yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya agar
mendapatkan pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Tinggal datang ke Indagkop, lalu mengisi formulir dan
menyerahkan beberapa persyaratan. Biasanya yang mendapatkan
pembinaan adalah UMKM yang melakukan usahanya secara berkelanjutan dan konsisten terhadap usahanya.” (wawancara/ 22
Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedur yang harus
dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya yaitu UMKM tinggal
datang ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, lalu
mengisi formulir dan menyerahkan beberapa persyaratan. Biasanya yang
mendapatkan pembinaan adalah UMKM yang melakukan usahanya secara
berkelanjutan dan konsisten terhadap usahanya.
144144144
Hal senada diungkapkan I9-1 sebagai berikut:
“Ada 2 cara, bisa melalui kecamatan dan juga datang langsung ke
Dinas Indagkop. Semua UMKM yang sudah terdata akan mendapat
pembinaan, namun tetap tidak semua kegiatan dan pembinaan bisa
diikuti, karena adanya batasan kuota perkegiatan.” (wawancara/ 08
April 2015/ pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat
Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedur yang harus
dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya yaitu Ada 2 cara, bisa
melalui kecamatan dan juga datang langsung ke Dinas Indagkop. Semua UMKM
yang sudah terdata akan mendapat pembinaan, namun tetap tidak semua kegiatan
dan pembinaan bisa diikuti, karena adanya batasan kuota perkegiatan.
4.3.4 Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-
aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya
dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level
menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan
memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen
akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan
secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan
mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Untuk evaluasi dan
pengendalian yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
145145145
“Ada evaluasi dan pengendalian bulanan dan tahunan dan perlima tahun. Tapi setiap selesai apel pun terkadang kami melakukan
evaluasi, selesai kegiatan pun sama dilakukan evaluasi, jadi terlihat
kekurangan apa yang perlu diperbaiki.” (wawancara/ 28 Mei 2015/
pukul 13:43 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan
pengendalian dilakukan secara bertahap yaitu setiap bulan, setiap tahun dan perlima
tahun sekali untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi dan perlu diperbaiki.
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh I2-1 sebagai berikut:
”Evaluasi rutin bulanan dan tahunan, prosesnya sesuai dengan
aturan SKPD yang diberlakukan, setelah proses evaluasi akan
diketahui program apa yang akan dilanjutkan dan dihentikan, terlihat
juga tingkat keberhasilan dan pencapaian target.” (wawancara/ 02
April 2015/ pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di
kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)
Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan
pengendalian dilakukan rutin setiap bulan dan tahun, dari proses evaluasi akan
menghasilkan program dan kegiatan yang akan dilanjutkan atau dihentikan.
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh I3-1 sebagai berikut:
“Evaluasi dilakukan setiap awal tahun dengan membuat SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai), dan dilakukan evaluasi penilaian
tergantung SKP kita. Didalamnya ada uraian kegiatan yang tercapai
atau tidak, dan ada presentase nilai, jumlah SKP dan DP3 (disiplin
pegawai, kejujuran, prestasi kerja) dibagi dua itu sebagai penentuan
untuk kenaikan pangkat dan gaji.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul
12:12 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
146146146
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan
pengendalian dilakukan setiap awal tahun dengan membuat SKP (Sasaran Kinerja
Pegawai), dengan membuat SKP akan terlihat apa saja yang telah dikerjakan oleh
setiap pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
Seperti pendapat yang dikemukakan oleh I4-1 sebagai berikut:
“Evaluasi secara administrasi setiap tahun dilakukan, tetap kami
tetap melakukan evaluasi bulanan dan harian, agar kinerja pegawai
tetap bisa dikontrol dan diawasi.” (wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Lantai 3)
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi secara
administrasi setiap tahun dilakukan, tetapi tetap melakukan evaluasi bulanan dan
harian, agar kinerja pegawai tetap bisa dikontrol dan diawasi.
Seperti pendapat yang dikemukakan oleh I6-1 sebagai berikut:
“Evaluasi yang kami lakukan sesuai dengan peraturan PANRB dan
permendagri, dimana instansi pemerintahan segala sesuatunya ada
aturan jelas. Ada evaluasi bulanan, tiga bulan, enam bulan, tahunan
dan perlima tahun. Metodenya yaitu penjabaran realisasai dari setiap
program dan kegiatan yang terlaksana, lalu dibandingkan dengan
target kerja yang ada di Rencana kerja dan Renstra dan di
sinkronisasi dengan RPJMD, RPJPD. Pada saat target sudah sesuai
dengan realisasi maka kegiatan tergolong baik, bisa dilanjutkan atau
dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak sesuai target
maka dilihat kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih
kepada efisiensi.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/
wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai 3)
147147147
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan
pengendalian dilakukan sesuai dengan peraturan PANRB dan permendagri, dimana
instansi pemerintahan segala sesuatunya ada aturan jelas. Ada evaluasi bulanan,
tiga bulan, enam bulan, tahunan dan perlima tahun.
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan
pengendalian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dilakukan secara
bertahap yaitu setiap bulan, setiap tahun dan perlima tahun. Untuk mengetahui hasil
kerja setiap pegawai harus membuat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang
kemudian diserahkan kepada atasan atau kepala Dinas. Untuk kemudian diberikan
penilaian yang akan menentukan kenaikan pangkat dan gaji yang diberikan. Dan
untuk setiap bidang menjabarkan realisasi dari setiap program dan kegiatan yang
terlaksana, setelah itu dibandingkan dengan target yang pada rencana kerja dan
rencana strategis dengan mensinkronisasikan pada RPJMD, RPJPD. Pada saat
target sudah sesuai dengan realisasi maka kegiatan tergolong baik, bisa dilanjutkan
atau dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak sesuai target maka dilihat
kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih kepada efisiensi.
4.4 Pembahasan
Pembahasan merupakan isi dari analisis data dan fakta yang peneliti
dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti
dalam penelitiannya ini menggunakan teori dari beberapa ilmuan mengenai proses
manajemen strategis. Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
148148148
Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Sebelumnya Kota
Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang dengan status
wilayah Kota Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 1981.
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota
Tangerang ditetapkan menjadi daerah penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota
Tangerang tumbuh-kembang secara pesat dengan mengunggulkan perekonomian
yang bertulang punggung perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sebagai daerah
penyanggah Ibu Kota Negara DKI Jakarta gerak maju perekonomian Kota
Tangerang sangat berkolerasi dengan gerak maju perekonomian nasional. Sehingga
membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 2 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan proses manajemen strategis
menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi empat elemen
dasar sebagai berikut: 1) Pengamatan Lingkungan, 2) Perumusan Strategi, 3)
Implementasi Strategi, 4) Evaluasi dan Pengendalian.
149149149
1) Pengamatan Lingkungan
Peluang keberhasilan UMKM menghadapi persaingan global adalah
pertama, letak strategis Kota Tangerang yang berada dekat dengan ibu Kota DKI
Jakarta. Kedua, letak strategis Kota Tangerang sebagai pintu gerbang Indonesia
dimana Kota Tangerang memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ketiga,
media komunikasi dan informasi yang dimiliki Kota Tangerang sudah baik dan
mendukung tumbuh kembangnya dan mampu menghadapi persaingan global.
Keempat, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang
sudah baik sehingga untuk pengiriman produk, produksi dan hal lain dapat
diselesaikan dengan efektif dan efisien.
Ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global adalah
pertama, keseragaman jenis produk yang dihasilkan, keseragaman ini menjadikan
persaingan harga dan kualitas produk semakin ketat. Kedua, kecanggihan
teknologi, bila alat produksi yang digunakan tidak dengan teknologi yang
mengikuti perkembangan zaman maka UMKM akan tergerus dan kalah
menghadapi persaingan global. Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak stabil
dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM, hal ini sangat berpengaruh dalam
menentukan harga jual dan standar produksi. Keempat, struktur ekonomi, dengan
adanya persiangan global struktur perekonomian tidak stabil sehingga berpengaruh
terhadap keberlangsungan persaingan dibidang ekonomi. Kelima, optimalisasi
kemitraan yang kurang, para pelaku UMKM belum sepenuhnya mengerti
150150150
bagaimana cara bermitra dan takut menanggung resiko yang besar dalam hal
permodalan menjadikan ancaman yang besar bagi UMKM itu sendiri.
Lingkungan kerja yang tercipta di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang terjalin dengan baik dan harmonis sesuai dengan
prosedural kinerja dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing bidang.
Hubungan antara atasan dan bawahan terjalin sebagaimana mestinya yang dapat
dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Dengan lingkungan kerja yang
baik akan berpengaruh pada program dan kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditentukan.
Kekuatan UMKM menghadapi persaingan global adalah pertama,
kreativitas yang dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang sangat beragam. Ragam
jenis produk mulai dari makanan, minuman, handicraft, daur ulang barang bekas
hingga sektor jasa. Kedua, kemandirian pelaku UMKM Kota Tangerang semakin
meningkat hal ini dibuktikan dengan pelaku UMKM mengadakan sendiri acara
perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga jaringan makin
berkembang. Ketiga, kualitas produk UMKM yang terlihat dari pengemasan, rasa,
dan kebersihan yang sudah dapat dikategorikan baik dan dapat bersaing.
Lima faktor yang menjadi kelemahan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Kota Tangerang. Pertama belum memiliki pusat promosi
produk UMKM. Kedua belum menguasi teknologi. Ketiga manajemen pembukuan
151151151
yang masih berantakan. Keempat manajemen keuangan yang belum rapih. Dan
terakhir modal dan kontinuitas produksi.
Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur
dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2014. Penerapan the right
man in the right place belum seratus persen diterapkan di lingkungan pemerintahan
karena sulit untuk menerapkan sesuai dengan background pendidikan, setiap
penempatan kerja disesuaikan dengan kuota yang ada di struktur organisasi setiap
SKPD.
Budaya organisasi yang terbentuk di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang baik, aman, nyaman dan kekeluargaan.
Kualitas sumber daya di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Tangerang sudah baik namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat
menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini kita sedang
menghadapi persaingan global. Namun, untuk kuantitas masih kurang sehingga
tidak dapat membina kelapangan secara menyeluruh dan memaksimalkan setiap
program dan kegiatan yang dilakukan.
2) Perumusan Strategi
Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tertuang dalam
renstra, misi Dinas mensukseskan misi walikota terpilih dalam 5 tahun. Dimana
152152152
dalam Rencana Strategis misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
sebagai berikut:
1. Tata Pemerintahan dan Tata Birokrasi;
2. Koperasi dan UMKM Sehat;
3. Perdagangan berdaya saing & pelayanan perlindungan konsumen;
4. Industri ramah lingkungan;
5. Kapasitas SDM
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
dalam menghadapi persaingan global pertama, menjadikan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dapat tumbuh dan berkembang sehingga mendapatkan income
yang lebih besar dan mampu bertahan dalam arus global. Kedua, menjadikan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdayasaing dengan meningkatkan kualitas
produk-produk sehingga mampu menghadapi persaingan global. Ketiga,
pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan koperasi sebagai
pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Keempat,
menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mandiri dan memiliki
jiwa entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya mengharapkan
bantuan pemerintah dan dapat menggali potensi yang dimiliki.
Strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
dalam menghadapi persaingan global pertama, pendekatan pembinaan melalui
sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan lebih pada peningkatan kualitas dan sumber
153153153
daya manusia. Kedua, terus memantau perkembangan dari pelaku Usaha Mikro
kecil dan Menengah (UMKM). Ketiga, melakukan promosi produk UMKM melalui
pameran tangerang expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan.
Kebijakan yang mengatur khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun
2013. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, UMKM mendapatkan tempat
yang layak di Indonesia perannya diakui dan memberikan peluang UMKM untuk
terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar lainnya. Peraturan
Pemerintah tersebut memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha kecil
menjadi menengah dan usah menengah menjadi besar.
3.) Implementasi Strategi
Ada 3 program yang ada pada bidang Koperasi dan UMKM, pertama
program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program penciptaan iklim usaha yang
kondusif. Dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha
kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil
menengah; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi; Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui
pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi
154154154
program KUR; sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan,
pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.
Program yang berguna untuk pengembangan UMKM dalam sektor
pemasaran ada 2 yaitu Tangerang Expo 2015 dan kegiatan penyelenggaraan
promosi produk melalui pameran. Tangerang Expo berlangsung pada bulan
Februari 2015 dengan sasaran 100 UMKM yang dilibatkan sedangkan
penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran pada bulan april, mei,
juni, juli, agustus, oktober dan november 2015 dengan sasaran 350 UMKM yang
terlibat.
Kegiatan fasilitasi dan kemitraan yaitu pertama memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi
penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dimana
dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan usaha, komunikasi yang
baik antar pemerintah daerah dan UMKM, dan menambah pengetahuan mengenai
peminjaman modal.
Anggaran setiap program dan kegiatan ada 6 tahap pertama, dinas
menyusun usulan program dan kegiatan, kedua Dinas mengundang para pemaku
kepentingan dalam suatu forum, ketiga membuat formulasi, keempat hasil
formulasi dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang, kelima hearing dewan dan keenam menghasilkan anggaran yang dapat
digunakan untuk program dan kegiatan.
155155155
Prosedur yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan
usahanya yaitu Ada 2 cara, bisa melalui kecamatan dan juga datang langsung ke
Dinas Indagkop. Semua UMKM yang sudah terdata akan mendapat pembinaan,
namun tetap tidak semua kegiatan dan pembinaan bisa diikuti, karena adanya
batasan kuota perkegiatan.
4.) Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan pengendalian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi dilakukan secara bertahap yaitu setiap bulan, setiap tahun dan perlima
tahun. Untuk mengetahui hasil kerja setiap pegawai harus membuat SKP (Sasaran
Kinerja Pegawai) yang kemudian diserahkan kepada atasan atau kepala Dinas.
Untuk kemudian diberikan penilaian yang akan menentukan kenaikan pangkat dan
gaji yang diberikan. Dan untuk setiap bidang menjabarkan realisasi dari setiap
program dan kegiatan yang terlaksana, setelah itu dibandingkan dengan target yang
pada rencana kerja dan rencana strategis dengan mensinkronisasikan pada RPJMD,
RPJPD. Pada saat target sudah sesuai dengan realisasi maka kegiatan tergolong
baik, bisa dilanjutkan atau dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak
sesuai target maka dilihat kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih
kepada efisiensi.
156156156
Tabel 4.2
Matriks SWOT Analisis
FAKTOR INTERNAL
FAKTOR
EKSTERNAL
STRENGTH (S) WEAKNESS (W)
1. Kreativitas Beragam.
2. Pelaku UMKM mandiri.
3. Kualitas Produk baik.
1. Belum memiliki pusat
promosi.
2. Belum menguasai
tekhnologi. 3. Belum menguasai
manajemen
pembukuan. 4. Belum menguasai
manajemen keuangan.
5. Modal rendah
6. Koninuits produksi
belum satbil.
OPPORTUNITY (O) STATEGI SO STRATEGI WO 1. Letak strategis dekat
dengan ibu kota.
2. Letak strategis pintu
gerbang Indonesia (memiliki Bandara
Internasional).
3. Media Komunikasi
dan informasi baik.
4. Sarana dan prasarana
baik.
Dengan adanya kekuatan dan
peluang yang dimiliki, UMKM
dapat berkembang dan berdaya
saing menghadapi persaingan global dengan meningkatkan
penjualan ke berbagai daerah dan meningkatkan kreativitas untuk
membuat produk-produk baru dan
menarik minat banyak pembeli,
baik dalam dan luar negeri.
Dengan adanya letak
strategis dekat dengan
ibu kota dan memiliki
Bandara Internasional
sudah seharusnya Dinas
membuat sebuah tempat
sebagai pusat oleh-oleh
Kota Tangerang yang
diproduksi dari pelaku
UMKM. THREATH (T) STRATEGI ST STRATEGI WT 1. Keseragaman jenis
produk.
2. Kecanggihan
tekhnologi. 3. Kebijakan tidak
stabil.
4. Struktur ekonomi (stabilitas harga).
5. UMKM belum dapat
membentuk
kemitraan.
1. Membuat produk yang kreatif
sehingga berbeda dengan
produk yang dihasilkan pesaing.
2. Pemerintah harus membuat
kebijakan yang tepat untuk
meningkatkan daya saing UMKM Kota Tangerang.
1. Meningkatkan
pengetahuan dalam hal
tekhnologi produksi.
2. Memberi pelatihan
yang lebih khusus
untuk membentuk
kemitraan dari sisi
permodalan dan
pemasaran produk.
(Sumber: Peneliti 2015)
157157157
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global
sudah baik, namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hasil analisis
Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global. Strategi
yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan,
pemasaran dan diskusi. Dan lebih banyak pada peningkatan kualitas dan sumber
daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan arahan agar lebih maju dan
berkembang.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dengan
melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada, Dinas dikategorikan
sudah berperan aktif dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) sehingga dikategorikan UMKM mampu bersaing dalam
persaingan global.
158158158
5.2 Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa
rekomendasi yaitu:
1. Pemerintahan terkait (Pemerintahan Kota Tangerang dan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang) harus lebih
memberikan perhatian terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Tangerang dan segera mendirikan pusat oleh-oleh Kota
Tangerang produksi UMKM sebagai wadah promosi dan publikasi kepada
masyarakat dan pendatang baik nasional maupun mancanegara.
2. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
pada bidang koperasi dan UMKM segera menambah jumlah pegawai dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan-pelatihan pegawai tentang pengembangan UMKM untuk
menghadapi persaingan global.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagian Usaha Mikro Kecil
dan Menengah membuat regulasi berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya
lebih pada teknis untuk mendekatkan kepada Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang masih kurang aktif sehingga dapat bersaing dan menumbuh
kembangkan UMKM untuk menghadapi persaingan global.
159159159
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membuat forum Usaha
Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang usahnya sejenis agar dapat
menciptakan kemandirian dan kerjasama yang baik antar UMKM.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
David, Hunger J dan Wheelen Thomas L. 2003. Manajemen Strategis, Yogyakarta:
ANDI
Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta
Hitt, A. Michael, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson. 2001. Manajemen
Strategi: Daya Saing dan Globalisasi; Konsep, Jakarta: Perbit Salemba
Empat
Jauch, Lawrence R. dan Glueck, William F. 1988. Manajemen Strategis dan
Kebijakan Perusahaan, Jakarta: Erlangga
Moleong, L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Rachmat. 2013. Manajemen Strategik, Bandung: CV Pustaka Setia
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung:
Alfabeta
. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian pendidikan, Bandung: Rosdakarya
Pangestu, Sjahrir, Ari A. Perdana. 2003. 75 Tahun Suhadi Mangkusuwondo:
Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global, Jakarta: Centre for Strategic and
Internastional Studies (CSIS)
Tambunan, Tulus T.H. 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor:
Ghalia Indonesia
. 2009. UMKM Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia
Dokumen:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Sumber Lain:
Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Tahun 2009
(Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Kota Tangerang)
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Tahun 2014-2018 Tahun Anggaran 2014
Pedoman Pengembangan UMKM Kota Tangerang Tahun 2012
(http://www.tangerangkota.go.id)
(http://disindagkop.tangerangkota.go.id/)
HASIL WAWANCARA
1. Pengamatan Lingkungan
Q1 Apa saja yang menjadi peluang keberhasilan UMKM menghadapi
persaingan global?
I1-1 Peluang UMKM di Kota Tangerang cukup banyak, karena Kota
Tangerang memiliki letak yang strategis seperti miliki bandara
internasional dan berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta.
I2-1 Banyak sekali peluang keberhasilan UMKM Kota Tangerang, dengan
kemajuan-kemajuan yang dimiliki bila dibandingkan dengan lingkup
kota se-Provinsi Banten. Kota Tangerang juga memiliki letak strategis
dekat ibu kota, memiliki bandara internasional, dan sarana prasarana
kota Tangerang yang sudah baik.
I5-1 UMKM memiliki peluang pasar yang besar dengan adanya persaingan
global AFTA dan MEA produk bisa di ekspor ke beberapa Negara
diluar. Selain itu letak kota Tangerang yang strategis sebagai pintu
gerbang Indonesia.
I7-1 Dengan adanya persaingan global, UMKM bisa memasarkan produk-
produk secara global. Letak yang mendukung dan ada bandara
internasional ini jadi peluang besar.
I8-1 Dari media informasi dan komunikasi lancar, sarana dan prasarana
yang disediakan Kota Tangerang baik, jadi saya yakin peluang ini bisa
menjadikan koperasi dan UMKM berhasil.
I9-1 Peluang kita banyak, letak strategis, media komunikasi dan informasi
baik, sarana dan prasaran kota yang memadai itu semua menjadi
peluang koperasi dan UMKM berhasil menghadapi persaingan global.
Q2 Apa saja yang menjadi ancaman kegagalan UMKM menghadapi
persaingan global?
I1-1 Melihat adanya ancaman dari keseragaman jenis produk, Negara
ASEAN bisa memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota
Tangerang, ini menjadi ancaman dari sisi kualitas dan harga harus bisa
bersaing.
I2-1 Ancaman bisa dari jenis produk yang dihasilkan, bila sejenis dan tidak
dapat bersaing maka produk UMKM Kota Tangerang akan kalah
saing.
I5-1 Yang menjadi ancaman bila UMKM tidak mempersiapkan diri, tidak
menguasai teknologi, tidak menguasai teknik produksi dengan mesin
canggih yang lebih cepat dan lebih higienis, packaging yang tidak
menarik. Maka UMKM akan tergerus dengan produk-produk Negara
lain yang sejenis. Ditambah bila produk sejenis dengan harga jual
yang lebih murah, produk UMKM akan kalah saing.
I7-1 UMKM unik berbeda dengan perusahaan besar, yang menjadi
ancaman hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti
kenaikan BBM, mau tidak mau meningkatkan harga jual dengan
menurunkan kualitas itu yang tidak kami perbolehkan.
I8-1 Persaingan global jadi ancaman karena struktur perekonomian rentan
terhadap pengaruh global. Persaingan harga tentunya yang paling
dirasakan.
I9-1 Jadi ancaman bila UMKM tidak optimal dalam membentuk kemitraan
dengan pemilik modal dan pembeli. UMKM belum sepenuhnya
mengerti cara bermitra dan takut menanggung resiko yang besar
dalam hal permodalan.
Q3 Bagaimana lingkungan kerja yang tercipta di Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?
I1-1 Kita semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan lingkungan
kerja, koordinasi antar bidang yang berkaitan yaitu perindustrian,
perdagangan dan koperasi, walau kadang ada ego-sektor antar bidang,
namun sebisa mungkin kami menciptakan suasana yang baik dan
nyaman agar terasa tenang setiap pegawai yang bekerja, dan fokus
melaksanakan pekerjaan.
I2-1 Dinas Indagkop memiliki lingkungan kerja yang harmonis, antara
atasan dan bawahan terjalin baik.
I3-1 Lingkungan kerja bagi saya nyaman-nyaman saja, sepanjang pegawai
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.
I4-1 Lingkungan kerja tebentuk secara kekeluargaan, tejalin dengan baik.
I6-1 Lingkungan kerja di Indagkop berjalan sesuai prosedur dan tupoksi
secara keseluruhan baik. Dilihat dari hubungan atasan dan bawahan
berjalan baik dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja
Pegawai). Masuk kerja, istirahat dan pulang kerja baik. Apabila sakit
dan izin lain dinyatakan dalam surat dan harus adanya acc atasan.
Q4 Apa saja yang menjadi kekuatan UMKM menghadapi persaingan
global?
I1-1 Yang menjadi kekuatan adalah kreativitas yang beragam dari UMKM
Kota Tangerang, terlihat dari jumlah UMKM Kota Tangerang yang
sangat banyak mencapai 10.000 usaha mikro, kecil dan menengah.
I2-1 UMKM Kota Tangerang memiliki ragam jenis usaha yang kreatif dan
inovatif. Dari segi pengemasan sudah baik dan menarik minat
pembeli.
I5-1 Kekuatan yang dimiliki UMKM Kota Tangerang adalah kemandirian
yang sudah mulai dikembangkan dengan baik, mereka dapat berusaha
sendiri untuk mengembangkan usaha mereka. Namun tetap tidak
terlepas dari pembinaan Dinas Indagkop.
I7-1 UMKM sudah cukup mandiri, mereka mengadakan sendiri acara
perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga jaringan
makin berkembang. Selain itu UMKM sudah dapat menggait
pelanggan, sehingga walaupun ada persaingan global pembeli tetap
setia membeli produk UMKM. Dan juga dari sisi kualitas produk
UMKM sudah berdayasaing walau masih dilakukan dengan
tradisional. Saya yakin UMKM Tangerang dapat bersaing di
persaingan global saat ini.
I8-1 Kualitas produk UMKM dapat menjadi kekuatan UMKM, kualitas
produk dari pengemasan, rasa, kebersihan sudah dapat dikategorikan
baik dan dapat bersaing.
I9-1 Pelaku UMKM saat ini sudah mulai menumbuh kembangkan
kreativitas mereka, terlihat dari hasil produk yang beragam jenis dan
rasa. Ini bisa menjadi kekuatan mereka untuk bersaing dengan
mancanegara. Seiring dengan kreativitas yang meningkat juga kualitas
produk semakin baik.
Q5 Apa saja yang menjadi kelemahan UMKM menghadapi persaingan
global?
I1-1 Yang menjadi kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat-pusat
promosi. Selain itu dari sisi kualitas, koninuitas produksi, setiap
harinya berbeda tidak berkelanjutan. Untuk modal hanya dari pribadi,
tidak memanfaatkan modal dari luar, hal ini karena pembukuan tidak
bank-able sehingga kurang mendapatkan kepercayaan dari bank.
I2-1 Kelemahan UMKM ya dari diri pelaku UMKM sendiri, jiwa
wirausaha yang dimiliki masih kurang, dari kemandirian juga masih
perlu ditumbuh-kembangkan agar kedepannya tidak selalu
mengandalkan dinas atau lembaga lainnya.
I5-1 Masih ada beberapa orang pelaku UMKM yang belum menguasai
teknologi untuk proses pemasaran.
I7-1 Manajemen pembukuan dan manajemen keuangan yang menjadi
kelemahan pelaku UMKM, kalau dari akses pemasaran sudah
berkembang di online, website.
I8-1 Modal yang masih lemah, jadi pelaku UMKM ini masih menggunakan
modal seadanya yang dimiliki keluarga bukan pinjaman dari bank atau
lembaga permodalan lainnya. Dan kontinuitas yang dilakukan pelaku
UMKM belum stabil, kadang mereka produksi kadang tidak.
I9-1 Biasanya yang masih menjadi kelemahan UMKM dari sisi
permodalan, modal yang mereka miliki hanya sedikit, dan belum
memiliki mitra untuk mendaapatkan modal.
Q6 Bagaimana struktur organisasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang?
I1-1 Struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang
perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan ukm. Tugas,
fungsi dan tata kerja diatur dalam perda Walikota Tangerang Nomor
74 Tahun 2014.
I2-1 Struktur organisasi di setiap dinas ditentukan langsung oleh walikota
dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Tugas pokoknya pun
jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 74 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
I3-1 Struktur organisasi masih sesuai dengan Perda, namun kemarin
bidang koperasi dan UMKM ingin dipisah kepala bidangnya agar
masing-masing memiliki kepala bidang, tapi belum terealisasi.
I4-1 Struktur organisasi terbentuk sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan
dengan kebijakan yang dibentuk dari pusat.
I6-1 Penerapan struktur organisasi di Kota Tangerang masih dalam tahapan
berkembang setelah reformasi birokrasi, penerapan the right man in
the right place belum seratus persen diterapkan. Di lingkungan
pemerintahan agak sulit untuk menerapkan sesuai dengan background
pendidikan, setiap penempatan kerja disesuaikan dengan kuota yang
ada di struktur organisasi setiap SKPD.
Q7 Bagaimana budaya organisasi yang terbentuk pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?
I1-1 Budaya organisasi baik, tidak ada gep antar bidang dan antar pegawai.
Semua berjalan sesuai tugas yang ditentukan.
I2-1 Baik, budaya setiap pegawai atasan dan bawahan dapat menyesuaikan
dengan setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak memperlihatkan ego
individual.
I3-1 Menurut saya baik-baik saja, aman dan nyaman.
I4-1 Baik, kekeluargaan. Telihat ketika kita makan siang ada ang
membawa makan siang dari rumah dan dibagikan dengan begitu
budaya organisasi terbentuk, komunikasi terbentuk dengan baik.
I6-1 Budaya organisasi terbentuk dengan baik, antara atasan dan bawahan
tejalin pola komunikasi yang baik dan berjalan sesuai.
Q8 Bagaimana kualitas sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?
I1-1 Kualitas sumber daya di dinas indagkop sudah cukup baik, hanya saja
dari sisi kuantitas yang kurang, pegawai di indagkop hanya 50 orang
dibagi menjadi 3 bidang dan 1 bagian kepegawaian, rata-rata
perbidang hanya 12 orang, dibagi lagi menjadi 3 seksi perbidang.
Dengan luas Kota Tangerang yang terdiri dari 13 kecamatan dan 104
kelurahan sehingga tidak dapat membina kelapangan secara
menyeluruh.
I2-1 Jelas berkualitas, dari pendidikan sudah tidak ada yang lulusan SMA,
semua minimal S1. Dan untuk masuk PNS tidak mudah karena harus
melalui berbagai macam proses tes yang sangat ketat.
I3-1 Kalau saya sepanjang memenuhi persayaratan, kita ada finger print,
absen setelah apel pagi, ada pendataan dan monitoring untuk melihat
kualitas SDM, dan sejauh ini sumber daya manusia baik.
I4-1 Kualitas baik namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat
menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini kita
sedang menghadapi persaingan global. Kalau dari sisi kuantitas
kurang, karena system sekarang yang tidak memperbolehkan tenaga
kerja kontrak yang terlalu banyak.
I6-1 Tidak semua PNS berkualitas, namun banyak PNS yang masih idealis
dalam menjalankan pekerjaannya tidak dapat dipukul rata. Khusus di
Indagkop banyak potensi yang masih dikategorikan baik dari ukuran
kedinasan.
2. Perumusan Strategi
Q9 Apa misi yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang bagi UMKM menghadapi persaingan
global?
I1-1 Misi yang ingin dicapai Indagkop yaitu ingin meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat Tangerang, UMKM dan koperasi,
meningkatkan daya saing produk UMKM dan koperasi, yang menjadi
salah satu misi walikota.
I2-1 Misi kami yaitu masih dalam lingkup perindustrian, perdagangan dan
koperasi, memberdayakan, memfasilitasi dan membina. Dan selaras
dengan misi walikota terpilih.
I3-1 Menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM yang sehat, kuat dan
mandiri. Mengembangkan system dan jaringan perdagangan barang
dan jasa yang berdaya saing. Mengembangkan industri yang
berdayang saing tinggi dan ramah lingkungan.
I4-1 Misi kami sejalan dengan visi misi Walikota, kami sebagai pelaksana
visi misi Walikota.
I5-1 Ingin meningkatkan daya saing UMKM sebagai tulang punggung
perekonomian daerah dengan memberdayakan UMKM yang ada.
I6-1 Misi Indagkop tertuang dalam renstra, misi kami mensukseskan misi
walikota terpilih dalam 5 tahun ini dalam bidang perindustrian,
perdagangan dan koperasi melaui program dan kegiatan dengan
membina, IKM, UKM dan pelaku usaha lainnya, ibu-ibu rumah
tangga yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti adanya
UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), KWT (Kelompok
Wanita Tani). Yang arahnya tetap pada jalur membantu meningkatkan
perekonomian Kota Tangerang yang notabennya Kota Industri.
Q10 Apa saja tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang bagi UMKM dalam menghadapai
persaingan global?
I1-1 Yaitu menjadikan UMKM dapat tumbuh dan berkembang,
mendaptkan income yang lebih besar dan mampu bertahan dalam arus
global.
I2-1 Tujuan yang ingin dicapai selaras dengan misi, bila dari sisi UMKM,
Indagkop memiliki tujuan agar UMKM dapat berdayasaing dengan
meningkatkan kualitas produk-produk sehingga mampu menghadapi
persaingan global.
I3-1 Untuk mendukung misi maka tujuan dibentuk dari penjabaran misi
yang ada. Yang pada intinya ingin menumbuhkembangkan tugas
sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
I4-1 Tetap sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.
I6-1 Seperti yang tertuang dalam rencana strategis dinas indagkop, terdiri
dari 7 tujuan dan untuk koperasi dan UMKM yaitu pemantapan dan
pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan koperasi sebagai
pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.
I7-1 Yang ingin dicapai yaitu menjadikan UMKM yang berdaya saing,
memiliki kompetensi sesuai produknya, mandiri dan memiliki jiwa
entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya
mengharapkan bantuan pemerintah, mereka dapat menggali potensi
yang dimiliki.
Q11 Strategi apa yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang untuk mempersiapkan UMKM menghadapi
persaingan global?
I1-1 Strategi yang dilakukan yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui
sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasaran dan diskusi. Dan lebih
banyak pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia, dengan
meningkatkan pengetahuan dan arahan agar lebih maju dan
berkembang.
I2-1 Indagkop memiliki strategi-strategi yang tertuang dalam rencana
strategi atau renstra, didalamnya ada program dan kegiatan yang
dilakukan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
program dan kegiatan dengan baik.
I5-1 Strategi yang kami lakukan dengan memaksimalkan setiap kegiatan
yang kami lakukan harus mencapai sasaran dan tujuan. Selain itu
dengan terus memantau perkembangan dari UMKM.
I7-1 Kami melakukan promosi produk UMKM melalui pameran tangerang
expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan yaitu kami
temukan dengan perusahaan besar untuk bermitra, bermitra dari sisi
menjual produk atau pengadaan bahan baku, dan ada sosialisasi
peraturan pemerintah terkait UMKM.
I8-1 Strategi pertama yaitu kami menjelaskan kepada pelaku UMKM
bahwa sebentar lagi akan menghadapi persaingan global sehingga
sudah terbentuk mental agar bisa bersaing. Selanjutnya menambah
kegiatan yang sifatnya lebih kepada pelatihan dan promosi produk
UMKM.
I9-1 Karena saya ada pada bagian fasilitasi dan kemitraan maka strategi
yang dibentuk adalah kegiatan yang lebih mengarah pada kemitraan,
meningkatkan kemitraan dengan berbagai perusahaan baik dari
pemodalan maupun kerjasama penjualan.
Q12 Apakah ada kebijakan atau Undang-Undang atau Peraturan
pemerintah yang mengatur UMKM?
I5-1 Ada undang-undang namun peraturan daerah belum ada, ada rencana
membentuk UPTD UMKM agar lebih fokus lagi dengan
pengembangan UMKM.
I7-1 Ada, yaitu undang-undang yang mengatur yaitu UU Nomor 20 Tahun
2008 dan PP No 17 Tahun 2013. UMKM mendapatkan tempat yang
layak di Indonesia, perannya diakui dan memberikan peluang UMKM
untuk terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar
lainnya. PP itu memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha
kecil menjadi menengah dan usah menengah menjadi besar.
I8-1 Yang saya tau ada undang-undang nomor 20 tahun 2008 kalau tentang
UMKM.
I9-1 Ya pasti ada, UU no. 20 Tahun 2008.
3. Implementasi Strategi
Q13 Apa saja program yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang bidang UMKM?
I5-1 Sesuai dengan yang tertera pada rencana strategis Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi, bahwa pada bidang koperasi dan UKM
terdapat 3 program kegiatan yaitu pertama program pengembangan
sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, kedua
program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah dan ketiga program penciptaan iklim usaha
yang kondusif.
I7-1
Ada 3 program yang ada pada bidang Koperasi dan UMKM, pertama
program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program
penciptaan iklim usaha yang kondusif.
I8-1
Ada 3 program dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi
kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan
pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan koperasi;
Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM
melalui pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan/sosialisasi program KUR; sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian; pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.
I9-1 Program di bidang koperasi dan UMKM ada 3 dengan 11 kegiatan.
Dimana kegiatan yang mengarah pada UMKM yaitu sosialisasi
kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan
pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; Tangerang expo 2015;
penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran;
sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi
program KUR.
Q14 Apakah program yang dilakukan tersebut berguna untuk
pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran?
I5-1 Salah satu kegiatannya yaitu Tangerang expo 2015, merupakan salah
satu sarana kami untuk membantu memasarkan produk-produk
UMKM yang ada di Kota Tangerang. Disana ada 100 UMKM yang
dilibatkan untuk menjual produk mereka. Selain itu, kami juga sedang
mengusulkan untuk membuat pusat oleh-oleh Kota Tangerang yang
berisi produk-produk UMKM, hanya masih terkendala tempat.
I7-1 Ada Tangerang Expo dan pameran, untuk Tangerang Expo sasaran
kami 100 UMKM dan pameran 350 UMKM. Karena tidak bisa semua
langsung UMKM dalam satu kegiatan jadi harus dibagi-bagi
perkegiatan disesuaikan dengan tema kegiatan yang dilakukan. Selain
kegiatan itu kami mengikuti pameran keluar daerah dan kerjasama
dengan kementrian kominfo untuk masuk kedalam website mereka
untuk promosi produk-produk UMKM kita.
I8-1 Pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran dilakukan dengan 2
kegiatan besar yaitu Tangerang Expo yang berlangsung pada bulan
Februari dan kedua penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui
pameran pada bulan april, mei, juni, juli, agustus, oktober dan
november.
I9-1 Dalam sektor pemasaran kegiatan yang ada pada bidang koperasi dan
UMKM yaitu Tangerang expo 2015, penyelenggaraan promosi
produk UMKM melalui pameran. Dari dua kegiatan tadi pemasaran
dan penjualan meningkat.
Q15 Apakah program yang dilakukan tersebut berguna untuk
pengembangan UMKM dalam sektor kerjasama?
I5-1 Dalam sektor kerjasama itu ada di bagian kasi fasilitasi dan kemitraan,
ada 2 kegiatan yang dilakukan diantaranya memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah, dan sosialisasi dukungan
informasi penyediaan permodalan atau sosialisasi program Kredit
Usaha Rakyat (KUR).
I7-1 Bisa ditanyakan langsung kebagian kasi fasilitasi dan kemitraan
mengenai kegiatan dalam hal kerjasama.
I8-1 Ada 2 kegiatan, memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
usaha kecil menengah dan sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan atau sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
I9-1 Sangat berguna, kegiatan fasilitasi dan kemitraan yaitu pertama
memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil
menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi penyediaan
permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dimana
dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan usaha,
komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dan UMKM, dan
menambah pengetahuan mengenai peminjaman modal.
Q16 Bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang menyiapkan anggaran untuk setiap program yang
direncanakan?
I5-1 Anggaran disesuaikan dengan APBD Kota Tangerang.
I6-1 1. Dinas menyusun usulan program dan kegiatan, berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota
Tangerang dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
(pola top down).
2. Dinas mengundang para pemaku kepentingan (tokoh
masyarakat, pemuka agama, unsur kelurahan, unsur
kecamatan dan unsur kedinasan se-Kota Tangerang) dalam
suatu forum yang disebut forum SKPD. Dalam forum tersebut
dituangkan semua aspirasi dari para pemaku kepentingan
tersebut (pola buttom up).
3. Dinas membuat formulasi untuk mempertemukan pola top
down dengan pola buttom up, dengan memperhatikan RPJMD
dan RENSTRA, yang kemudian akan menjadi dokumen
Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi.
4. Hasil formulasi dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang untuk dikoreksi yang
kemudian akan dikompilasikan kedalam rencana penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas melalui Sekretriat Daerah Kota Tangerang, melakukan
koordinasi dan dengar pendapat (hearing dewan) dengan
DPRD dalam menjalankan fungsi budgeting, melalui Badan
Anggaran untuk kesepakatan program, kegiatan serta
anggaran.
6. Setelah legislative (DPRD) dan eksekutif (Walikota) sepakat,
maka akan menelurkan APBD, yang selanjutnya menjadi
dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang yang disebut
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
I7-1 Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan yang
dilakukan. Mungkin untuk rincian bagaimana proses penganggaran
bisa ditanyakan langsung pada bagian perencanaan.
Q17 Bagaimana prosedur yang harus pelaku UMKM buat untuk
mendaftarkan usahanya agar mendapatkan pembinaan dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?
I5-1 UMKM bisa daftar di perkecamatan masing-masing atau datang
kesini, tidak kami persulit, asal ada kemauan untuk berusaha pasti
kami bina.
I7-1 Prosedurnya sangat mudah, mereka hanya tinggal datang kesini,
masukkan data produk apa yang sedang dijalankan, data diri, lokasi,
pendapatan. Dan langsung bisa ikut dibina dari indagkop. Mudah
asalkan mereka ada kemauan untuk berkembang.
I8-1 Tinggal datang ke Indagkop, lalu mengisi formulir dan menyerahkan
beberapa persyaratan. Biasanya yang mendapatkan pembinaan adalah
UMKM yang melakukan usahanya secara berkelanjutan dan konsisten
terhadap usahanya.
I9-1 Ada 2 cara, bisa melalui kecamatan dan juga datang langsung ke Dinas
Indagkop. Semua UMKM yang sudah terdata akan mendapat
pembinaan, namun tetap tidak semua kegiatan dan pembinaan bisa
diikuti, karena adanya batasan kuota perkegiatan.
4. Evaluasi dan Pengendalian
Q18 Bagaimana proses evaluasi dan pengendalian yang dilakukan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?
I1-1 Ada evaluasi dan pengendalian bulanan dan tahunan dan perlima
tahun. Tapi setiap selesai apel pun terkadang kami melakukan
evaluasi, selesai kegiatan pun sama dilakukan evaluasi, jadi terlihat
kekurangan apa yang perlu diperbaiki.
I2-1 Evaluasi rutin bulanan dan tahunan, prosesnya sesuai dengan aturan
SKPD yang diberlakukan, setelah proses evaluasi akan diketahui
program apa yang akan dilanjutkan dan dihentikan, terlihat juga
tingkat keberhasilan dan pencapaian target.
I3-1 Evaluasi dilakukan setiap awal tahun dengan membuat SKP (Sasaran
Kinerja Pegawai), dan dilakukan evaluasi penilaian tergantung SKP
kita. Didalamnya ada uraian kegiatan yang tercapai atau tidak, dan ada
presentase nilai, jumlah SKP dan DP3 (disiplin pegawai, kejujuran,
prestasi kerja) dibagi dua itu sebagai penentuan untuk kenaikan
pangkat dan gaji.
I4-1 Evaluasi secara administrasi setiap tahun dilakukan, tetap kami tetap
melakukan evaluasi bulanan dan harian, agar kinerja pegawai tetap
bisa dikontrol dan diawasi.
I6-1 Evaluasi yang kami lakukan sesuai dengan peraturan PANRB dan
permendagri, dimana instansi pemerintahan segala sesuatunya ada
aturan jelas. Ada evaluasi bulanan, tiga bulan, enam bulan, tahunan
dan perlima tahun. Metodenya yaitu penjabaran realisasai dari setiap
program dan kegiatan yang terlaksana, lalu dibandingkan dengan
target kerja yang ada di Rencana kerja dan Renstra dan di sinkronisasi
dengan RPJMD, RPJPD. Pada saat target sudah sesuai dengan
realisasi maka kegiatan tergolong baik, bisa dilanjutkan atau
dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak sesuai target maka
dilihat kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih kepada
efisiensi.
PEDOMAN WAWANCARA
No Proses
Manajemen
Strategis
Aspek Pertanyaan
Pengamatan
Lingkungan
Analisis
Eksternal
a. Apa saja yang menjadi peluang
keberhasilan UMKM menghadapi
persaingan global?
b. Apa saja yang menjadi ancaman
kegagalan UMKM menghadapi
persaingan global?
c. Bagaimana lingkungan kerja yang
tercipta di Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang?
Analisis
Internal
a. Apa saja yang menjadi kekuatan
UMKM menghadapi persaingan
global?
b. Apa saja yang menjadi kelemahan
UMKM menghadapi persaingan
global?
c. Bagaimana struktur organisasi di
Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang?
d. Bagaimana budaya organisasi yang
terbentuk pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang?
e. Bagaimana kualitas sumber daya
yang dimiliki Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang?
Perumusan
Strategi
Misi a. Apa misi yang ingin dicapai Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang bagi
UMKM menghadapi persaingan
global?
Tujuan a. Apa saja tujuan yang ingin dicapai
Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kota Tangerang bagi
UMKM dalam menghadapai
persaingan global?
Strategi a. Strategi apa yang dilakukan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang untuk
mempersiapkan UMKM
menghadapi persaingan global?
Kebijakan a. Apakah ada Kebijakan atau
Undang-Undang atau Peraturan
pemerintah yang mengatur
UMKM?
Implementasi
Strategi
Program a. Apa saja program yang ada di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang bidang
UMKM?
b. Apakah program yang dilakukan
tersebut berguna untuk
pengembangan UMKM dalam
sektor pemasaran?
c. Apakah program yang dilakukan
tersebut berguna untuk
pengembangan UMKM dalam
sektor kerjasama?
Anggaran a. Bagaimana Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota
Tangerang menyiapkan anggaran
untuk setiap program yang
direncanakan?
Prosedur a. Bagaimana prosedur yang harus
pelaku UMKM buat untuk
mendaftarkan usahanya agar
mendapatkan pembinaan dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang?
Evaluasi dan
Pengendalian
a. Bagaimana proses evaluasi dan
pengendalian yang dilakukan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Tangerang?
(Sumber: Peneliti, 2015)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1. Ilmu Administrasi NePgroargaram Studi: 2. Ilmu komunikasi
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: [email protected]
Nomor : /UN.43.6.1/PG/2015 20 April 2015
Lampiran : -
Perihal P: ermohonan Ijin Mencari Data
Kepada Yth. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
di Tempat
Dengan Hormat, Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,
Nama : Diana Pusvita
NIM : 6661110605
Semester : 8
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi Persaingan Global
Data diperlukan
: 1. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2014 - 2019. 2. Wawancara dengan Kepala Dinas, Semua Kabid, Kasi Koperasi dan UMKM, dan pelaksana teknis UMKM. 3. Data terkait Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Rahmawati, S.Sos, M.Si NIP. 197905252005012001
MEMBER CHECK
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Usia/Umur :
No telp/hp :
Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang
dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Diana Pusvita
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661110605
Dan saya tidak berkeberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan guna
keperluan keabsahan dalam penelitian ini.
Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan
penelitian.
Tangerang, 2015
( )
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH.
1
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak
langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah. 15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 3
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan
Pasal 4
Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan
kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
3
Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan
Pasal 5
Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan
berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan
daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
BAB IV
KRITERIA
Pasal 6
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a,
huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB V PENUMBUHAN IKLIM
USAHA
Pasal 7
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan
Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4
Pasal 8
Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
Pasal 9
Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan
pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 10
Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan,
komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.
Pasal 11
Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan
transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan
transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah; f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha
yang sehat dan melindungi konsumen; dan g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan
atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pasal 12
(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan
terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan
biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5
Pasal 13
(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk: a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar,
ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan
Kecil melalui pengadaan secara langsung;
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal 14
(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g,
ditujukan untuk: a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di
luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di dalam dan di luar negeri; c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal 15
Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
BAB VI PENGEMBANGAN
USAHA
Pasal 16
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi.
6
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan
jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17
Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan
pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha
Menengah.
Pasal 18
Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
Pasal 19
Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
Pasal 20
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk
mengembangkan desain dan teknologi baru; d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas
kekayaan intelektual.
7
BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 21 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro
dan Kecil. (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian
laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan
kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah,
mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk
kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 22
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank; b. pengembangan lembaga modal ventura; c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan
pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan
bukan bank; b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga
penjamin kredit; dan c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk
memperoleh pembiayaan.
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.
8
Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah
Pasal 24
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi
melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.
BAB VIII KEMITRAAN
Pasal 25
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi,
mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi.
(3) Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang
melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Pasal 26
Kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha
patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).
Pasal 27
Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam: a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; f. pemasaran; g. penjaminan; h. pemberian informasi; dan i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas
dan wawasan usaha.
9
Pasal 28
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa: a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan
dengan jumlah dan harga yang wajar; c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu
pihak; dan f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.
Pasal 29
(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang
dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan
operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
Pasal 30
(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan
dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
Pasal 31
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.
Pasal 32
Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10
Pasal 34
(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
(4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.
Pasal 35
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau
Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau
Usaha Kecil mitra usahanya.
Pasal 36
(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk
dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Pasal 38
(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu Sanksi Administratif
Pasal 39
(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Ketentuan Pidana
Pasal 40
Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
BAB XI KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 bulan (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
12
Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93
13
DOKUMENTASI
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang
Bapak H. Sayuti sebagai Kepala Dinas
(Kamis, 28 Mei 2015 pukul 13.43)
Bapak Drs. H. Sugeng, M.Si sebagai
Sekretaris Dinas
(Kamis, 02 April 2015 pukul 11.00)
Ibu Hj. Dian Fardiani sebagai Kabid
Perindustrian
(Selasa, 26 Mei 2015 pukul 12.12)
Bapak Sudadi sebagai Kabid
Perdagangan
(Selasa, 16 Juni 2015 pukul 13.00)
Bapak H. Juweni sebagai Kepala
Bidang Koperasi dan UMKM
(Senin, 13 April 2015 pukul 10.51)
Bapak Julliandri Reza sebagai
Pelaksana Bagian Perencanaan
(Selasa, 26 Mei 2015 pukul 10.54)
Ibu Sonia Ganiawati sebagai Kasi Bina
UMKM
(Jumat, 22 Mei 2015 pukul 10.21)
Ibu Nenih sebagai Kasi Bina Koperasi
(Jumat, 22 Mei 2015 pukul 12.00)
Ibu Aceu Ciptaningsih sebagai Kasi
Fasilitasi dan Kemitraan
(Rabu, 08 April 2015 Pukul 11.44)
DOKUMENTASI
Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM)
Ibu Hj. Hafsoh sebagai Pelaku UKM
Firma Karyani
(Sabtu, 28 Februari 2015 pukul 13.39)
Ibu Asla Fitriani sebagai Sekertaris
Kel. Kreo Kec. Larangan
(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 10.46)
Ibu Elis Mulyati Shepta sebagai
Pelaku UKM Kec. Tangerang
(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 10.06)
Ibu Tiharoh sebagai Pelaku UKM Kec.
Cipondoh
(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 11.42)
Ibu Titi Budihartanti sebagai Pelaku
UKM Bundaq Jahe Merah
(Sabtu, 28 Februari 2015 pukul 15.25)
Ibu Narti Windari sebagai Pelaku
UKM Imelya Kec. Tangerang
(Jumat, 10 April 2015 pukul 18.00)
Ibu Nanik sebagai Pelaku UKM Kec.
Periuk
(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 10.54)
Ibu Elya Murni sebagai Pelaku UKM
Kec. Cibodas
(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 11.10)
Foto 3x4
Background
Merah
Pake Baju
Hitam Putih
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Diana Pusvita
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal, lahir : Tangerang, 28 Oktober 1993
Alamat : Jl. Empu Barada IV Kp. Bencongan Rt 06 Rw 01 No 125
Tangerang, Banten
Latar Belakang Pendidikan:
1. SD Negeri Perumnas 12 Tangerang
2. SMP Negeri 6 Tangerang
3. SMA Negeri 8 Tangerang
4. S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pengalaman Organisasi
1. PASKIBRAKA Kota Tangerang Tahun 2009
2. UKM JURNALISTIK UNTIRTA
3. BEM FISIP UNTIRTA
4. HMI
5. KREATIVE MOVIE PICTURES