NAMUN demikian, oposisi rupanya dibutuhkan bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan. Oposisi diperlukan juga karena apa yang baik dan benar dalam politik haruslah diperjuangkan melalui kontes politik dan diuji dalam wacana politik yang terbuka dan publik. Adalah naif sekali sekarang ini untuk masih percaya bahwa pemerintah bersama semua pembantu dan penasihatnya dapat merumuskan sendiri apa yang perlu dan tepat untuk segera dilakukan dalam politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan kebudayaan pada saat ini.

Di sanalah oposisi dibutuhkan sebagai semacam advocatus diaboli atau devil's advocate yang memainkan peranan setan yang menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus-menerus. Dalam peran tersebut oposisi berkewajiban mengemukakan titik-titik lemah dari suatu kebijaksanaan, sehingga apabila kebijaksanaan itu diterapkan, segala hal yang dapat merupakan efek sampingan yang merugikan sudah lebih dahulu ditekan sampai minimal. Tragedi-komedi dalam politik Orde Baru adalah bahwa oposisi hanya dipandang sebagai devil (setan) dan tidak pernah diakui sebagai advocate (pembela).

Manfaat lainnya adalah bahwa dengan kehadiran oposisi masalah accountability atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan pemerintah. Tidak segala sesuatu akan diterima begitu saja, seakan-akan dengan sendirinya jelas, atau beres dalam pelaksanaannya. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa suatu kebijaksanaan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, dan dengan cara bagaimana kebijaksanaan itu akan diterapkan.

Socrates, filsuf Yunani kuno yang konon suka mengajar filsafat dari pasar ke pasar pernah mengemukakan tiga kriteria untuk menguji perlu-tidaknya sebuah tindakan. Pertanyaan pertama: apakah sebuah tindakan adalah benar dan dapat dibenarkan? Kalau tindakan itu terbukti benar, maka menyusul pertanyaan kedua: apakah tindakan yang benar tersebut perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Kalau tindakan itu ternyata benar dan perlu, maka pertanyaan ketiga adalah: apakah hal tersebut baik atau tidak untuk dilaksanakan?

Korupsi misalnya mutlak tak dapat dibenarkan, dan jelas tidak baik, sekalipun mungkin perlu (misalnya karena harus menolong sanak keluarga yang sedang menderita sakit payah dan memerlukan ongkos besar untuk perawatan di rumah sakit). Seterusnya mengangkat saudara sendiri untuk jabatan-jabatan dalam birokrasi mungkin dapat dibenarkan (kalau sanak saudara itu terbukti kompeten untuk kedudukan bersangkutan) tetapi tidak perlu (karena akan mengurangi integritas dari orang yang mengangkat sanak-saudaranya sendiri). Demikian pun bekerja sama dalam birokrasi dan jabatan politik dengan seorang pengusaha untuk menambah dana birokrasi, mungkin dapat dibenarkan dan dibuktikan keperluannya, tetapi jelas tidak baik, karena akan menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat bersangkutan dan mengurangi independensinya dalam berhadapan dengan orang luar.

Oposisi tidak saja bertugas memperingatkan pemerintah terhadap kemungkinan salah-kebijaksanaan atau salah-tindakan (sin of commission), tetapi juga menunjukkan apa yang harus dilakukannya tetapi justru tidak dilakukannya (sin of omission). Adalah kewajiban oposisi untuk melakukan kualifikasi apakah sesuatu harus dilakukan, atau tidak harus dilakukan, atau malahan harus tidak dilakukan sama sekali.

Kekuatan oposisi itu penting, sehingga pemerintah tidak bisa lagi seenaknya mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan dan kepentingan rakyat banyak," kata Nurcholis Madjid dalam dialog bertajuk "Membangun Poros Oposisi Setelah pemilu 2004" di Jakarta, Rabu.

Rektor Universitas Paramadina itu juga mengecam pandangan yang dilontarkan HM Soeharto sewaktu menjabat presiden, yang selalu menyebutkan bahwa Indonesia tidak mengenal oposisi.

Dalam pandangan Nurcholis, parpol yang menjadi oposisi perlu diciptakan setalah Pemilu 2004, karena oposisi tidak memiliki kepentingan selain menjadi kontrol terhadap pemerintah yang berluasa.

Namun ketika ditanya wartawan soal adanya parpol yang akan muncul sebagai oposisi, Cak Nur menyadari bahwa sekarang ini belum bisa membangun budaya politik oposisi, karena parpol sebetulnya tidak tertarik untuk menjadi pihak yang bersebrangan dengan pemerintahan yang berkuasa.

"Jadi parpol sekarang masih takut-takut untuk menjadi oposisi," tanya wartawan.

"Bukanya takut, tetapi tidak tertarik. Kalau mau tahu akar penyebabnya memang snagat panjang, yaitu akibat feodalisme dan budaya paternalistik di Indonesia," ujarnya.

Dalam pandangan mantan peserta konvensi Partai Golkar namun mengundurkan diri itu, dalam kondisi yang memberikan kebebasan pers seperti sekarang sebetulnya memungkinkan, parpol setelah Pemilu untuk tampil, dibandingkan masa sebelumnya karena tidak adanya kebebasan.

Ketika ditanya Parpol mana yang kemungkinana besar berani muncul sebagai partai oposisi, Cak Nur mengatakan, kalau sekarang ini belum terbayang. Semuanya masih dikuasai oleh semangat feodalisme dan paternalisitik.

"Salah satu cirinya adalah pejabatisme. Masih banyak yang ingin menjadi pejabat dan tidak yang bersedia secara sukarela menjadi oposisi," katanya.,

Menurutnya, sekarang terpaksa memang harus dari ekstra partai, misalnya seperti mendorong gerakan mahasiswa untuk terus menyuarakan kepentingan publik dan membuat gerakannya meluas.

"Mahasiswa sebagai ujung tombaknya agar di masa depan bisa mengkristal dan akhirnya membuat parpol yang beroposisi," ujarnya.

Ketika ditanya siap menjadi pemimpin oposisi, Cak Nur merasa dirinya tidak cukup layak dan terlalau senior untuk meminpin oposisi.

sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah. Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, maka metode komunikasi pun mengalami perkembangan yang pesat pula. Namun semua itu, mempunyai aksentuasi sama yakni komunikator menyampaikan pesan, ide, dan gagasan, kepada pihak lain (komunikan). Hanya model yang digunakannya berbeda-beda. Bila dirinci secara lebih kongkrit, metode komunikasi dalam dunia kontemporer saat ini yang merupakan pengembangan dari komunikasi verbal dan non-verbal meliputi banyak bidang, antara lain jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, pameran/eksposisi, propaganda, dan publikasi. Berdasarkan metode dalam komunikasi seperti tersebut tadi, semakin jelas kiranya, bahwa propaganda menjadi salah satu metode dalam komunikasi. Tentunya, karena propaganda menjadi bagian dari kegiatan komunikasi, maka metode, media, karakteristik unsur komunikasi (komunikator, pesan, media, komunikan) dan pola yang digunakan, sama dengan model-model komunikasi lain. Oleh karena itu, unsur komunikasi secara umum juga berlaku bagi propaganda. Menghadapi pemilu 2004, media massa memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Sebagai langkah awal perbaikan politik untuk mencapai keberhasilan pemerintahan yang demokratis, sangat ditentukan peran media massa dalam mempropagandakan pesan-pesan yang penuh harapan kepada masyarakat sebagai upaya pemulihan krisis multidimensional. Apabila pelaksanaan pemilu 2004 mendapat dukungan dari sebagian masyarakat maka akan berdampak pada jalannya pemerintahan selanjutnya.

II. PERAN MEDIA MASSA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Media massa dapat merubah gaya hidup atau budaya lokal setempat, dengan cara mempengaruhi (persuade) cara berfikir suatu kelompok atau kalangan masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti suatu hal yang baru atau asing bagi mereka. Pengaruh dari media massa tersebut dapat berdampak positif maupun negatif dan dapat berwujud dalam suatu proses modernisasi ataupun westernisasi.Menurut McQuail (2000: 102) bahwa, “the mass media are largely responsible for what we call either mass culture or popular culture, and they have ‘colonized’ other cultural forms in the process” (media massa bertanggung jawab atau mempunyai peran besar terhadap apa yang disebut kebudayaan massa atau budaya populer, dan dalam prosesnya media massa telah ‘menjajah’ bentuk budaya lain). Dengan demikian media massa dapat mensosialisasikan dan menanamkan budaya populer negara Barat di negara Asia, contohnya: berbagai produk ataupun gaya hidup Barat dengan mudahnya diterima oleh masyarakat Asia seperti minuman kaleng Coca Cola, makanan cepat saji (seperti: McDonald’s, KFC, Pizza Hut), celana jeans, musik dan para penyanyi Barat (seperti: Madonna, Justin Timberlake, atau Rihanna). Melalui televisi dan majalah, penyebarluasan budaya atau gaya hidup yang berlaku di negara Barat dilakukan dengan cara yang sangat menarik di negara-negara Asia. Ditayangkannya berbagai film barat yang mengangkat gaya hidup Barat yang bebas dan individualis mampu merubah kelakuan (attitude) dan perilaku (behavior) masyarakat timur di negara-negara Asia, khususnya para remaja.Bisa dikatakan, sebagian besar remaja Asia juga menganggap bahwa kebudayaan asing seperti mengkonsumsi produk Barat atau mengikuti gaya hidup masyarakat barat adalah sesuatu yang modern dan dapat menambah wawasan mereka. Saat ini, gaya hidup masyarakat di Indonesia pun menunjukkan suatu transisi, karena kebudayaan Timur yang berlaku telah “terjajah” oleh

kebudayaan asing yang dianggap lebih modern, praktis dan bebas. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi perkembangan budaya lokal setempat (budaya timur) yang seharusnya dilestarikan dan diterapkan oleh remaja Indonesia pada umumnya. Dari cara berpakai, ragamnya restoran franchise asing, selera musik hingga cara berbahasa di Indonesia sudah banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Sangatlah jelas bahwa proses ini termasuk dalam unsur westernisasi.Di lain hal, media massa pun mempunyai dampak yang positif apabila arahnya menuju proses modernisasi, misalnya: sosialisasi gaya hidup yang positif dan modern yang tidak menimbulkan pengikisan budaya lokal setempat. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh kongkritnya ialah fungsi media dalam menginformasikan ilmu pengetahuan, inovasi pendidikan maupun teknologi terbaru. Perusahaan asing dunia yang bergerak pada bidang teknologi (misalnya: komputer, peralatan rumah tangga dan kendaraan) menggunakan media massa untuk memperkenalkan inovasi terbaru dari produk mereka, baik berbentuk iklan komersil ataupun liputan berita. Secara tidak langsung, informasi yang ditayangkan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat luas dan mampu membuat masyarakat luas untuk segera menggunakan barang-barang tersebut. Masyarakat yang dulunya membersihkan lantai rumah dengan cara menyapu, sekarang sudah dapat menggunakan vacuum cleaner. Teknologi komunikasi pun semakin marak dengan adanya iklan-iklan televisi maupun majalah yang menampilkan perkembangan inovasi yang dimiliki produk-produk telepon genggam ataupun internet. Dengan mudahnya masyarakat terpengaruh oleh media massa untuk menggunakan produk-produk terbaru demi untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin cepat.

III. MEDIA MASSA SEBAGAI SUBSISTEM DARI SISTEM POLITIK

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa begitu besarnya peran media massa dalam kehidupan masyarakat, yang mampu mempengaruhi dan merubah cara berpikir suatu kelompok masyarakat. Kekuatan media massa ini juga digunakan oleh pemerintah maupun suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu pemerintahan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam dunia politik pun media massa digunakan sebagai alat penyampaian informasi dan pesan yang sangat efektif dan efisien. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Lasswell (1972), bahwa “the study of politics is the study of influence and the influential” (ilmu tentang politk adalah ilmu tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh).Tampilan media massa akan mengemban beberapa fungsi yang menggambarkan kedemokrasian dalam pemberitaannya. Fungsi-fungsi tersebut merupakan subsistem dari sistem politik yang ada.

Menurut Gurevitch dan Blumer (1990:270) fungsi-fungsi media massa adalah:1. Sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada.Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat. Contoh penyimpangan-penyimpangan seperti praktik KKN oleh pemerintah, penjualan pasir ke Singapura yang mengakibatkan tujuh pulau hilang dan tenggelam (suatu kerugian yang lebih besar dari sekadar perebutan pulau Sipadan dan Ligitan), perilaku masyarakat yang tidak tertib hukum/anarkis, polemik Susno-Polri, dan lain-lain. Berbagai permasalahan sosial tersebut akan membuka mata kita bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.2. Sebagai pembentuk agenda (agenda setting) yang penting dalam isi pemberitaannya.

Pembentukan opini dengan cara pembentukan agenda atau pengkondisian politik sehingga masyarakat terpengaruh untuk mengikuti dan mendukung rencana-rencana pemerintah. Contohnya: wacana pembatasan subsidi BBM untuk sepeda motor, SKPP Bibit-Candra, dan lain-lain.3. Media massa merupakan platform (batasan) dari mereka yang punya advokasi dengan bukti-bukti yang jelas bagi para politisi, jurubicara, dan kelompok kepentingan.Ada pembagian lain dari komunikator politik, yaitu yang disebut dengan komunikator profesional (Carey, 1969). Pembagian ini muncul karena kemajuan-kemajuan dalam dunia teknologi komunikasi. Sehingga ada batasan/pembagian tugas dan peranan penyampaian pesan politik.4. Media massa mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau diantara pemegang kekuasaan (yang sekarang maupun yang akan datang).Media massa sebagai sarana untuk menampung berbagai pendapat, pandangan, dan paradigma dari masyarakat yang ingin ikut andil dalam membangun sistem politik yang lebih baik.5. Media massa merupakan bagian dari mekanisme penguasa untuk mempertahankan kedudukannya melalui keterangan-keterangan yang diungkapkan dalam media massa.Hal ini kerap terjadi pada masa Orba, ketika masa Presiden Soeharto berkuasa yang selalu menyampaikan keberhasilan-keberhasilan dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintahan tersebut harus dipertahankan apabila ingin mengalami kemajuan yang berkesinambungan.6. Media massa bisa merupakan insentif untuk publik tentang bagaimana belajar, memilih, dan menjadi terlibat daripada ikut campur dalam proses politik.Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan arah kebijakan para politisi.Seperti hasil poling akhir-akhir ini dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat pemilih pada pemilu 2009, mengharapkan pemerintah hasil Pemilu dapat memprioritaskan perbaikan ekonomi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memilih untuk prioritas pemberantasan korupsi. Hal ini yang menjadi kekhawatiran para aktivis anti korupsi bahwa hasil itu akan mempengatuhi arah kebijakan pemerintah sebagai kecenderungan sebagian besar kelompok masyarakat.7. Media massa bisa menjadi penentang utama terhadap semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar media massa dan menyusup ke dalam kebebasannya,integritasnya, dan kemampuannya di dalam melayani masyarakat.Fakta-fakta kebenaran yang diungkapkan oleh media massa dapat menyadarkan masyarakat tentang adanya kekuatan-kekuatan berupa terorisme atau premanisme, maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mengkaburkan suatu permasalahan. 8. Media massa punya rasa hormat kepada anggota khalayak masyarakat, sebagai kelompok yang punya potensi untuk peduli dan membuat sesuatu menjadi masuk akal dari lingkungan politiknya.Adanya kecenderungan dalam menilai para politisi, komunikator politik, aktivis adalah sebagai pihak yang selalu bicara dengan publik. Oleh karena itu Bryce (1900) menyatakan bahwa khalayak komunikasi (khususnya dalam komunikasi politik) pada umumnya akan terpusat pada masalah opini publik.Dari gambaran di atas mengenai fungsi media massa dalam kaitannya sebagai alat politik, maka semakin jelas bahwa peran media massa sangat besar dalam kekuasaan pemerintahan. Pendapat

ini juga dipertegas dengan pernyataan Harold Lasswell, bahwa Politik tidak bisa dipisahkan dari pengertian kekuasaan dan manipulasi yang dilakukan oleh para elit penguasa atau counter elite.

IV. FUNGSI MEDIA MASSA KOMUNIKASI DI INDONESIA

Pelaksanaan komunikasi politik di Indonesia tentu tidak terlepas dari kebebasan pers. Di era keterbukaan yang dikenal dengan istilah masa global, peranan pers sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia sangat penting untuk menyalurkan berbagai kebijakan kepada masyarakat, baik yang datang dari atas maupun bawah.Setelah berakhirnya Rezim Soeharto, pada tanggal 21 Mei 1998, akibat gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi, maka semasa pemerintahan Presiden B.J Habibie cengkeraman pemerintah terhadap pers dihapuskan. Namun kebebasan pers digunakan secara berlebihan sehingga orang mulai bicara tentang kebablasan pers. Meskipun dari pihak penguasa berkurang intervensinya, kelompok-kelompok penekan timbul dalam masyarakat yang bertindak anarkis terhadap pers.Selama kebebasan pers dapat dipertahankan, kemungkinan lebih besar dalam abad informasi ini bagi pesatnya perkembangan pers Indonesia dan menjelma sebagai the fourth estate di samping eksekutif, legislatif dan yudikatif.Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai frekuensi tidak hanya terhadap dinamika politik, melainkan juga terhadap dinamika sistem lainnya yang menunjang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, dan makin memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut. Namun peran media massa bagi kepentinagan sosialisasi pemilu 2004 belum maksimal. Hal ini terungkap dalam hasil pelaksanaan simulasi pemilihan umum yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Centro, bahwa 40% hasil suara dari masyarakat yang melakukan pemilihan simulasi tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan demikian tata cara pemilu 2004 yang akan datang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Permasalahan ini mungkin akibat para elite politik masih terkonsentrasi dengan penyusunan caleg dan perekrutan masa.Pemerintah seharusnya dapat melakukan pensosialisasian ini. Demikian juga pemilu 2004 belum disosialisasikan bagi kalangan tuna netra. Padahal kalangan ini tetap memiliki hak untuk menentukan proses politik.

Peranan pers dalam masyarakat demokrasi, Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara

untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara

demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam

masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang

demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki

pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Sedangkan, Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat

(individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan.Dalam Demokrasi juga diperlukan partisipasi

rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem

pemerintahan.Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak

untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu Negara.

pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. pers sebagai

kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk dapat

melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik

secara jujur dan berimbang. disamping itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga

harus bebas dari kapitalisme dan politik. pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan

pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan

masyarakat yang lebih besar.

kemungkinan kebebasan lembaga pers yang terkapitasi oleh kepentingan kapitalisme dan politik

tersebut, mendorong semangat lahirnya citizen journalism. istilah citizen journalism untuk

menjelaskan kegiatan pemrosesan dan penyajian berita oleh warga masyarakat bukan jurnalis

profesional. aktivitas jurnalisme yang dilakukan oleh warga sebagai wujud aspirasi dan

penyampaian pendapat rakyat inilah yang menjadi latar belakang bahwa citizen journalism

sebagai bagian dari pers merupakan sarana untuk mencapai suatu demokrasi.

Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan

sehari-hari, kedua, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media informasi. Di satu sisi ada

citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya sangat mungkin terjadi pembauran, atau malah

keterputusan hubungan. Ironisnya yang terjadi sekarang justru terputusnya hubungan antara citra

dan realitas demokrasi itu sendiri. Istilah yang tepat digunakan adalah simulakrum demokrasi,

yaitu kondisi yang seolah-olah demokrasi padahal sebagai citra ia telah mengalami deviasi,

distorsi, dan bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya. Distorsi ini biasanya terjadi

melalui citraan-citraan sistematis oleh media massa. Demokrasi bukan lagi realitas yang

sebenarnya, ia adalah kuasa dari pemilik informasi dan penguasa opini publik.

Proses demokratisasi disebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga ada media

massa, yang mana merupakan sarana komunikasi baik pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat

dengan rakyat. Keberadaan media massa ini, baik dalam kategori cetak maupun elektronik

memiliki cakupan yang bermacam-macam, baik dalam hal isu maupun daya jangkau sirkulasi

ataupun siaran.

Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, dimana adanya

tranformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara yang menganut paham

demokrasi, sehingga ada persebaran informasi yang merata. Namun, pada pelaksanaannya,

banyak faktor yang menghambat proses komunikasi ini, terutama disebabkan oleh keterbatasan

media massa dalam menjangkau lokasi-lokasi pedalaman.

Keberadaan radio komunitas adalah salah satu jawaban dari pencarian solusi akan permasalahan

penyebaran akses dan sarana komunikasi yang menjadi perkerjaan media massa umum. Pada

perkembangannya radio komunitas telah banyak membuktikan peran pentingnya di tengah

persoalan pelik akan akses informasi dan komunikasi juga dalam peran sebagai kontrol sosial

dan menjalankan empat fungsi pers lainnya.

Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 10 tahun sejak tahun 1999, dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR-RI,DPRD Provinsi,& DPRD Kab/Kota telah dilalui sebanyak 3 kali dengan 4 Presiden yang berbeda pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam periode 10 tahu ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945,kebebasan pers,pemisahan yang jelas antara militer dan sipil,kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Salah satu perubahan yang sangat penting sejak Reformasi adalah munculnya berbagai partai politik sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat,dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama negara yang menjalankan sistem demokrasi.

Sejak Pemilihan Umum pasca reformasi sejak tahun 1999 sampai dengan Pemilihan Umum tahun 2009 telah banyak dinamika yang dihadapi dalam melaksanakan amanat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satu yang paling berbeda dibandingkan dengan penerapan sistem demokrasi otoriter pada masa rezim orde baru adalah dengan munculnya berbagai macam partai politik peserta pemilu yang setiap saat jumlahnya selalu bertambah. Pada pemilu tahun 2009, partai politik peserta pemilu mencapai jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu sebanyak 38 parpol ditambah 6 partai politik lokal di Nangroe Aceh Darussalam.

Di satu sisi, banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia merupakan suatu bentuk konsenkuensi logis dari penerapan sistem demokrasi secara konsisten, namun di sisi lain banyaknya jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas pelaksanaan sistem demokrasi menjadi lebih baik, bahkan cenderung menjadi semakin buruk.Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka,semua partai politik akan berusaha untuk memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam suatu pemilihan umum untuk mempengaruhi arah kebijakan negara. Tinggal dengan cara apa partai politik akan menarik simpati rakyat untuk memperoleh dukungan rakyat pada periode pemilihan umum berikutnya di tahun 2014, apakah akan tetap menggunakan pola-pola pendekatan lama atau akan menggunakan pola-pola pendekatan yang baru dengan konsekuensi akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Pandangan a priori masyarakat terhadap partai politik yang dibuktikan dengan semakin berkurangnya partisipasi pemilih dalam pemilu 2009 bukan tanpa alasan, karena memang sampai hari ini belum nampak hasil kerja nyata partai poltik yang benar-benar berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya setelah pelaksanaan Pemilihan Umum.Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah kongkret yang harus dimulai dari hari ini sampai dengan pemilihan umum periode selanjutnya di tahun 2014.Berikut ini adalah beberapa gagasan penulis bagi partai politik untuk memperoleh simpati masyarakat/rakyat pada pemilu tahun 2014 :

I. PERBAIKAN FUNGSI STRUKTURAL INTERNAL PARTAI

Pengelolaan organisasi Partai Politik tidak jauh berbeda dengan oranisasi lainnya, namun yang paling membedakan partai politik dengan organisasi lainnya adalah bahwa parpol memiliki kekuatan POLITIK yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam tataran publik. Dengan karakteristik parpol yang memiliki kekuatan politik maka sudah tentu jajaran struktural partai harus memiliki pemahaman yg kuat mengenai tugas dan fungsi parpol dalam tingkatan administratif strukturalnya masing-masing dalam rangka menjalankan visi dan misi masing-masing parpol.

Dalam konteks pelaksanaan Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting dari partai politik menjadi semakin terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah (pelaksana kekuasaan eksekutif) dan parlemen (pemegang kekuasaan legislatif). Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politik dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi tidak langsung adalah karena ruang geografis yang semakin luas dan populasi penduduk yang semakin besar dalam wilayah suatu negara, sehingga dalam situasi tersebut masyarakat tidak mungkin menyalurkan aspirasinya secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, maka secara sederhana partai politik memiliki tugas untuk menjadi ”jembatan” antara rakyat dan pemerintah, sehingga dengan demikian maka partai politik merupakan salah satu pilar utama dan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam rangka membangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab.

Keberadaban dan kualitas kehidupan politik yang dimaksud adalah bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern seperti saat ini. Dengan demikian maka

keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif.

Peranan partai politik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai representation of idea, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate.

Dalam konteks parpol sebagai “jembatan” komunikasi antara rakyat dan pemerintah (yang berkuasa), maka partai politik melalui jajaran struktural partai pada berbagai tingkatan administratif harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu.

Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik harus dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai representation of idea. Partai politik, bersama-sama dengan institusi demokrasi lainnya seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, harus secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa persiapan pemilihan umum (pre election) maupun pada masa setelah pemilihan umum (post election).

Pada masa sebelum pemilihan umum sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum partai politik bertugas untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk memperoleh jumlah kursi yang banyak di lembaga legislatif pada semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pada masa pasca pemilihan umum sampai dengan pelaksanaannya di periode selanjutnya, partai politik idealnya tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada tujuan organisasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum di periode selanjutnya.

Berikut adalah salah satu gambaran mengenai tindakan/hal-hal yang harus dilakukan jajaran struktural partai terhadap suatu fakta/kejadian/issue di masyarakat:

Di Desa A, Kecamatan B, yang menjadi wilayah Kabupaten C pada Provinsi D ditemukan salah satu warga masyarakat yang mengalami GIZI BURUK. Terhadap situasi demikian, maka jajaran struktural di tingkat DESA harus mengadakan komunikasi dengan jajaran pengurus Desa yang bersangkutan melalui Kepala Desa (karena Desa merupakan walah satu wilayah yang otonom) untuk membicarakan solusi mengenai permasalahan yang terjadi di tingkat Desa tersebut. Jika di tingkat Desa tidak menemukan solusi berarti, maka jajaran struktural parpol di tingkat Desa/Kelurahan langsung memberikan laporan resmi atas situasi yang terjadi di desa tersebut kepada jajaran struktural di tingkat Kecamatan, atau lazim disebut Pengurus Anak Cabang. Di tingkat Kecamatan, pengurus PAC partai melakukan komunikasi dengan jajaran pimpinan Kecamatan melalui Camat untuk mencari solusi atas situasi GIZI BURUK yang dialami oleh warga Desa A yang menjadi bagian wilayah Kecamatan B. Jika di tingkat Kecamatan dicapai suatu penyelesaian, maka penyelesaian tidak dilanjutkan pada tingkat Kota/Kabupaten, namun proses penyelesaian tetap dilaporkan kepada jajaran pengurus di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi. Namun jika pada tingkat Kecamatan tidak ditemukan solusi atas permasalahan tersebut,

maka penyelesaian dilanjutkan ke tingkat Kota/Kabupaten melalui Walikota/Bupati beserta jajaran instansi yang terkait di tingkat administrasi pemerintahan Kota/Kabupaten, dan seterusnya sampai tingkat Provinsi atau bahkan sampai tingkat nasional.

Kegiatan-kegiatan parpol di atas harus dilakukan oleh :1. Seluruh jajaran struktural partai politik pemenang pemilu legislatif dan/atau pemilihan presiden (beserta koalisi parpol pendukungnya);dan bahkan2. Seluruh jajaran struktural Partai politik yang kalah dalam pemilu legislatif dan pilpres sehingga menempatkan diri menjadi OPOSISI.

Bagi parpol yang menang, maka seluruh jajaran struktural partai menjadi pendukung utama dari Pelaksana Fungsi Eksekutif (pemerintah) yang berasal dari parpolnya, dengan kata lain menjadi pengawas dan pendorong pelaksanaan program-program pemerintah yang notabene berasal dari kader-kader partainya.

Sedangkan bagi parpol yang berkedudukan sebagai OPOSISI, maka jajaran struktural partai di berbagai tingkatan menjadi lembaga penyeimbang dan bahkan menjadi kelompok penekan yang mengawasi kinerja pemerintah (eksekutif) yang berkuasa dalam suatu periode tertentu. Menjadi OPOSISI bukan hanya terdapat di dalam Lembaga Legislatif saja, namun juga dilakukan dalam konteks pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Sebagai suatu unsur utama dalam kehidupan demokrasi,maka OPOSISI merupakan TUGAS bagi parpol yang berbeda haluan dan pandangan dengan parpol pemenang pemilu. Karena merupakan suatu tugas,maka OPOSISI harus secara LOYAL dan AKTIF melakukan PENGAWASAN dan dalam situasi yang memang memungkinkan harus menjadi pendukung utama dari program pemerintah berkuasa bila suatu program atau kebijakan publik tersebut memang layak atau harus untuk didukung.

Dalam konteks ini sebenarnya PARTAI POLITIK memiliki fungsi yang sangat luas dan seharusnya mempengaruhi kehidupan sosial politik di suatu negara demokrasi. Partai politik dengan kekuatan warga partai/konstituen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (pemerintah dalam arti sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, salah satu fungsi dalam trias poilitica yang dikemukakan Rosseau), dan bahkan kebijakan lembaga legislatif melalui kader-kader partai yang duduk di dalamnya, selama hal tersebut didasarkan pada KEMASLAHATAN SELURUH RAKYAT atau didasarkan pada KEPENTINGAN RAKYAT.

Dari uraian singkat di atas, maka nampak bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Karena fungsi yang sangat strategis tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bagi satiap partai politk untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi, salah satu diantaranya adalah perbaikan dari aspek struktural partai agar setiap jajaran struktural partai menempatkan dirinya secara aktif sebagai bagian utuh dari sistem politik dan sistem kemasyarakatan secara holistik, sehingga di masa yang akan datang partai politik akan menjadi suatu lembaga;saluran;sarana;wadah;tempat bagi rakyat untuk berkeluh kesah mengenai segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan dapat menjadi saluran komunikasi dengan berbagai pihak dalam kehidupan nyata.

Salah satu hal penting dalam perbaikan fungsi struktural internal partai adalah dengan mewajibkan seluruh PIMPINAN PARPOL pada berbagai tingkatan struktural untuk selalu TURUN kepada masyarakat dan selalu berhubungan dengan masyarakat, tanpa terkecuali. Dari mulai tingkat yang paling atas sampai jajaran struktural parpol yang paling bawah, tentunya berdasarkan jenjang kepengurusan yang ada, struktur yang berada di tingkat yang paling bawah akan selalu berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Hal itu berkaitan dengan WILAYAH/TERITORIAL yang luasnya tidak terlalu besar dengan jumlah masyarakat yang tidak terlalu banyak juga. Namun jajaran struktural parpol yang di level atas pun harus secara aktif terjun di tengah-tengah masyarakat untuk memperkuat kerja jajaran struktural di level bawah. Reward and punishment dari parpol menjadi sangat penting dalam hal ini.

Harus disadari bahwa dalam konteks TERITORIAL/WILAYAH administrasi struktural partai, jajaran struktural yang lebih tinggi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola konstituen partai secara langsung, kemampuan tersebut dimiliki oleh jajaran struktural yang paling bawah. Kemampuan jajaran sruktural yang paling bawah dalam melakukan pengelolaan TERITORIAL dan PERSONEL (konstituen) menjadi sangat penting dibandingkan jajaran struktural di tingkat Kota / Kabupaten dan level di atasnya, karena mereka bersinggungan langsung dengan konstituen orang-per orang.

Dalam situasi seperti itu maka jajaran struktural berdasarkan kewenangan yang dimilikinya melalui AD/ART Partai dan/atau Peraturan Organisasinya wajib melakukan pembinaan-pembinaan TERITORIAL & PERSONEL (Konstituen) terhadap jajaran struktural di tingkat bawah. Secara kongkret adalah bahwa jajaran struktural di tingkat PROVINSI harus melakukan PEMBINAAN-PEMBINAAN secara terus menerus kepada jajaran struktural di tingkat KOTA/KABUPATEN, dan diteruskan kepada tingkat KECAMATAN,DESA/KELURAHAN,serta RT/RW. Begitu pula sebaliknya, dari tingkat RT/RW secara berjenjang melakukan pelaporan-pelaporan kegiatan kepada tingkat DESA/KELURAHAN,KECAMATAN,KOTA/KAB, dan PROVINSI.

Tentunya hal-hal yang disebutkan di atas akan sulit untuk terwujud jika tidak diikuti dengan proses rekrutmen kader-kader pimpinan partai yang obyektif. Untuk itu, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan untuk memperbaiki fungsi-fungsi struktural internal partai adalah dengan melakukan mekanisme rekrutmen yang obyektif dalam rangka memilih dan menetapkan kader-kader pimpinan partai yang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan, khususnya di tingkat jajaran struktural RT/RW,DESA/KELURAHAN, dan KECAMATAN karena mereka lah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Intinya, SEMUA PENGURUS HARUS TURUN KE MASYARAKAT MULAI SAAT INI SAMPAI 5 TAHUN KE DEPAN, menginventarisasi segala potensi dan kendala yang ada di masyarakat, dan harus ditetapkan sanksi organisasi bagi pengurus yang melanggarnya di berbagai tingkatan struktural.

Hal tersebut berlaku pula bagi anggota Legislatif terpilih di tingkat DPR RI, DPRD PROVINSI, & DPRD KAB/KOTA, mereka pun wajib untuk kembali membangun daerah yang menjadi DAERAH PEMILIHANNYA (wilayah penghitungan suara) ketika melakukan kampanye pada masa pemilu. Kewajiban tersebut diwujudkan dengan intensitas kehadiran anggota legsilatif di

daerah pemilihannya, dan mereka harus selalu berkoordinasi dengan jajaran struktural di tiap tingkatan wilayah.

Untuk mengawasi kinerja anggota legislatif yang bersangkutan, maka tugas dan wewenang lebih luas diberikan kepada jajaran struktural di tingkat Kecamatan untuk mengawasi apakah anggota legislatif yang berasal dari dapil tersebut melakukan kegiatan/kunjungan rutin di daerah tersebut atau tidak. Namun kewajiban untuk turun ke daerah harus ditetapkan oleh organisasi karena jika hal tersebut dilanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sebagai contoh: untuk anggota legislatif di tingkat Kab/Kota, maka tugas organisasi dikeluarkan oleh jajaran struktural partai di tingkat Kab/Kota, begitu pula untuk tingkat Provinsi, dan di tingkat Pusat.

Dengan melaksanakan hal di atas, diharapkan semua kader partai melakukan kampanye setiap saat melalui kegiatan langsung kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang dimaksud dapat berupa apa pun, yang penting adalah wujud kehadiran mereka di tengah masyarakat dan kehadiran tersebut menjadi TUGAS yang diwajibkan oleh organisasi. Jika hal ini dilakukan secara simultan dan terus menerus, maka dapat dipastikan pada 5 tahun mendatang partai yang bersangkutan dapat memperoleh simpati dari rakyat. SETIAP HARI ADALAH KAMPANYE, TIDAK TERBATAS PADA KEGIATAN 5 TAHUNAN MENJELANG PEMILU SAJA….

Yang menjadi kunci keberhasilan program/kegiatan ini adalah unsur PERSONIL dalam hal ini kader partai, khususnya di jajaran pengurus struktural, apakah yang bersangkutan mau untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang dibutuhkan adalah kemauan dari jajaran pimpinan parpol untuk TURUN kepada masyarakat, untuk itu maka proses rekrutmen jajaran pimpinan parpol menjadi salah satu UNSUR PENTING dalam upaya pembesaran dan penguatan partai.

Organisasi (Internasional) Nonpemerintah

Organisasi nonpemerintah[1] merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik (Lewis, 2009). Tujuan dari NGOs didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik, dengan berbagai variasi fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki perhatian kepada pemerintah terutama dalam hal advokasi dan monitor kebijakan, serta menggerakkan partisipasi politik melalui informasi yang tersedia (Definition of NGOs, t.t.).

NGOs dapat dilihat sebagai sarana progresif untuk perubahan, selain juga untuk pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada (Morris-Suzuki, 2000:68 dalam Lewis, 2009). Intinya, NGOs merupakan solusi berbasis pasar untuk permasalahan politik. Khusus dalam pembahasan kali ini, NGOs dikerangkakan sebagai organisasi internasional sehingga menjadi INGOs. Salah satu INGOs yang bekerja dalam isu spesifik lingkungan hidup adalah Greenpeace. INGOs layaknya Greenpeace menyediakan analisis dan ekspertisi, mekanisme peringatan dini, dan membantu mengontrol dan mengimplementasikan perjanjian internasional (Definition of NGOs, t.t.).

Peranan Organisasi Internasional Nonpemerintah

Matthews (2007) mendeskripsikan secara umum mengenai peranan organisasi nonpemerintah dalam level internasional. Peranan ini di antaranya adalah:

Meningkatkan kapasitas delegasi negara berkembang dalam negosiasi Memunculkan kewaspadaan, dalam aspek lingkungan terkait dengan kewaspadaan akan

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan secara fatal

Menempatkan diri sebagai fasilitator

Menyediakan informasi dan dukungan terkait

Menyediakan saran dan ekpertisi teknis terkait

Para ahli, dalam INGOs tertentu, menyediakan saran, analisis, dan rencana kebijakan strategis sesuai dengan preferensinya

Greenpeace dan Globalisme Politik

Greenpeace merupakan salah satu organisasi internasional nonpemerintah. Aspek internasional dikarenakan Greenpeace mengampanyekan nilai-nilainya ke seluruh dunia, tidak terbatas pada lingkungan lokal ataupun regional. Greenpeace berkecimpung dalam isu spesifik lingkungan hidup, terutama reaksi terhadap nuklir dan perubahan iklim. Greenpeace mengategorikan

permasalahan global lingkungan hidup menjadi substansi racun, energi dan atmosfer, isu nuklir, dan laut dan ekologi bumi (Wapner, 2000:387). Struktur dalam organisasi ini terdiri dari Greenpeace Council, jajaran eksekutif, dan pendukung regional (Wapner, 2000:387). Ketiga bagian ini memiliki fungsi masing-masing demi tersedianya informasi dan tersebarnya kampanye bagi seluruh masyarakat dunia, bahwa bumi perlu dilindungi oleh seluruh manusia dan karenanya tiap-tiap manusia harus memperlakukan bumi dengan baik.

Nilai utama yang dibawa oleh Greenpeace adalah perilaku manusia yang tidak merusak ekosistem namun tidak semua manusia dapat menangkap maksud ini. Manusia merespon situasi melalui kategori penafsiran yang merefleksikan pemahaman tertentu terhadap keadaan sehari-hari (Wapner, 2000:389). Greenpeace kemudian memusatkan upaya penyelamatan bumi dalam praktik “bearing witness”, yakni aksi politik yang menghubungkan sensitivitas moral dengan tanggung jawab politik. Artinya, harus ada yang mau melakukan aksi untuk mencegah ketidakadilan yang lebih lanjut terhadap masalah lingkungan. Dari sini, Greenpeace melakukan aksi secara langsung, nonviolent, dan pengajakan melalui media yang tersebar di dunia. Strategi yang dilakukan Greenpeace di antaranya adalah melobi pemerintah, mengumpulkan informasi, mengorganisasi protes dan boikot, memproduksi rekaman album dan cinderamata edukasional lainnya, serta menjabarkan penelitian ilmiah (Wapner, 2000:391).

Kekuatan utama yang dimiliki Greenpeace terletak pada pengampanyean nilai-nilainya yang sangat humanis. Kampanye seringkali dilakukan melalui iklan yang disebarkan dalam media elektronik terutama via internet. Boettger (2001:12 dalam Doyle, 2007:131) mengungkapkan bahwa, “Greenpeace can be regarded as an organisation with photography as its vital medium...” dan BBC (1990 dalam Doyle, 2007:131) mengungkapkan bahwa, “environment stories really need good pictures; global warming is very difficult because you can’t actually see global warming”. Menanggapi hal ini, Greenpeace mampu menyediakan gambar-gambar menarik yang meletakkan fenomena dampak pemanasan global dan perubahan iklim ke dalam bentuk dua dimensi. Strategi komunikasi melalui penggunaan gambar yang indah dan menakjubkan dikerangkakan secara visual sebagai aksi langsung dan nonviolent dari Greenpeace. Upaya Greenpeace membuahkan hasil melalui dukungan 2.8 juta orang di seluruh dunia, dengan 27 kantor nasional dan regional, serta kehadirannya di 41 negara (Greenpeace International, 2006 dalam Doyle, 2007:132).

Simpulan dan Opini

Tulisan Paul Wapner yang didukung oleh tulisan Julie Doyle mengungkapkan bahwa organisasi nonpemerintah, khususnya yang berskala internasional, memiliki peranan yang cukup signifikan, terutama dalam isu lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan oleh Greenpeace yang mampu menyebarkan nilai-nilai humanis untuk tidak merusak lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui aksi-aksi langsung yang tidak menggunakan kekerasan. Informasi yang disajikan melalui kampanye, sesuai dengan tulisan Matthews, berdampak pada sebagian besar masyarakat yang kemudian memiliki pandangan yang terbuka terhadap permasalahan lingkungan, bahwa sudah saatnya bumi harus dilindungi dari segala macam kegiatan perusakan lingkungan. Penulis kemudian beranggapan bahwa jika sebagian besar masyarakat memiliki visi dan interpretasi yang sama terhadap permasalahan lingkungan, pemerintah mau tidak mau mengakomodasi kepentingan rakyatnya untuk selalu melandaskan kegiatan publik (profit dan

nonprofit) yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan jika pemerintah tidak mau mengakomodasi nilai ramah lingkungan, legitimasi terhadap pemerintah akan langsung menurun. Oleh karenanya, secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui lobi pemerintah maupun kampanye kepada masyarakat luas, nilai-nilai yang diusung Greenpeace akan merasuk ke dalam pemikiran masyarakat dan kemudian berdampak pada perubahan kebijakan pemerintah menjadi semakin ramah lingkungan. Kebijakan pemerintah kemudian dapat memengaruhi kebijakan pemerintah negara lainnya sehingga pada akhirnya, seluruh manusia di bumi akan memiliki perilaku yang ramah lingkungan. Semua upaya ini demi membawa perubahan yang lebih baik bagi bumi melalui perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan yang hidup berdampingan dengan manusia.