· web viewkeempat adalah adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan...
TRANSCRIPT
BAB 6PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BAB 6
PERLUASAN LAPANGAN KERJA
I . PENDAHULUAN
Dalam Repelita V ekonomi Indonesia diperkirakan akan
terus berkembang baik dari segi kemampuan menghasilkan pro-
duksi barang dan jasa maupun dari kemampuannya menciptakan
lapangan kerja baru. Namun bersamaan dengan itu masalah per-
luasan lapangan kerja tetap merupakan masalah yang cukup men-
desak dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Hal ini di-
sebabkan walaupun pertumbuhan penduduk sudah mengalami penu-
runan tetapi pertumbuhan angkatan kerja masih relatif tinggi.
Jumlah angkatan kerja baru yang memerlukan pekerjaan mening-
kat dengan cukup besar.
Selain itu aspirasi bagi lapangan kerja yang lebih ber-
mutu meningkat berhubung semakin besarnya proporsi angkatan
kerja terdidik dalam komposisi angkatan kerja. Hal ini adalah
disebabkan semakin meratanya fasilitas pendidikan. Di samping
itu secara demografis angkatan kerja Indonesia tergolong muda.
Selain itu perpindahan angkatan kerja dari desa ke kota sema-
kin deras sehingga menimbulkan permasalahan sosial di perko-
taan. Tambahan pula meningkatnya peran wanita dalam kehidupan
315
sosial ekonomi masyarakat Indonesia antara lain mengakibatkan
meningkatnya pula proporsi wanita dalam angkatan kerja Indo-
nesia.
Perubahan dalam orientasi perkembangan ekonomi Indonesia
dari ekonomi yang terutama mengandalkan minyak dan gas bumi
sebagai sumber pembiayaan dan sumber pertumbuhan kepada non
minyak dan gas bumi menghendaki penyesuaian dalam penyediaan
tenaga terdidik dan terampil. Di bidang pendidikan dan latih-
an perlu diusahakan pemenuhan kebutuhan kualifikasi yang
lebih disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Sistem pen-
didikan maupun latihan perlu lebih berorientasi kepada
kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin ketat dan menuntut
bukan saja keterampilan dan keahlian tetapi juga sikap dan
motivasi. Hal-hal ini juga membutuhkan penyesuaian dan pe-
ningkatan mutu dari sistem pendidikan dan latihan.
Secara singkat dapatlah dikemukakan bahwa masalah ke-
kurangan lapangan kerja secara umum mempunyai dimensi dan
kaitan erat dengan masalah-masalah lainnya di bidang ekonomi
dan sosial budaya. Oleh karena itu langkah-langkah yang di-
tempuh perlu bersifat menyeluruh dan terpadu. Dalam hubungan
ini Garis-garis Besar Haluan Negara memberikan petunjuk me-
ngenai lapangan kerja sebagai berikut.
"Penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jum-
lahnya makin besar merupakan tantangan utama pembangunan.
Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan dan dimantapkan
langkah-langkah pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
bagi penciptaan lapangan kerja seluas mungkin, baik
langkah-langkah yang bersifat umum, sektoral, regional
maupun khusus. Langkah-langkah yang bersifat umum me-
liputi antara lain kebijaksanaan produksi, investasi,
316
fiskal, moneter, perdagangan, harga, upah serta berbagai
kegiatan di bidang pendidikan dan latihan, ilmu pengeta-
huan dan teknologi. Langkah-langkah yang bersifat sek-
toral meliputi antara lain kebijaksanaan pembangunan di
sektor-sektor pertanian, industri dan jasa yang ber-
orientasi kepada perluasan lapangan kerja sebesar mung-
kin. Langkah-langkah yang bersifat regional meliputi
upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan
kerja di setiap daerah serta pengembangan jumlah dan
kualitas angkatan kerja yang tersedia setempat, agar
dapat lebih memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di
masing-masing daerah. Langkah-langkah yang bersifat khu-
sus meliputi berbagai kegiatan bantuan pembangunan serta
kegiatan padat karya dan lain-lain. Kebijaksanaan per-
luasan dan pemerataan kesempatan kerja perlu menjangkau
setiap warga negara dan benar-benar diarahkan pada pe-
ngembangan sumber daya manusia dan terciptanya angkatan
kerja Indonesia yang tangguh, mampu dan siap bekerja
sehingga dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan
kerja dalam pembangunan nasional.
Dalam rangka pemerataan lapangan kerja dan kesem-
patan kerja perlu ditingkatkan berbagai langkah yang me-
liputi antara lain pendayagunaan angkatan kerja dari
daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang ke-
kurangan tenaga kerja, dan juga ke negara-negara yang
membutuhkan tenaga kerja, pengembangan usaha kecil dan
tradisional, serta sektor informal pada umumnya yang
dapat menyerap banyak tenaga kerja. Perhatian khusus
perlu diberikan kepada penanganan angkatan kerja usia
muda".
317
II. KEADAAN DAN MASALAH
Masalah lapangan kerja di Indonesia ditandai oleh be-
berapa ketidakseimbangan yang dasar. Pertama adalah ketidak-
seimbangan secara umum antara penyediaan lapangan kerja dan
kebutuhan lapangan kerja. Jumlah yang dibutuhkan melebihi
jumlah yang dapat disediakan. Kedua adalah kekurangseimbangan
struktur dalam lapangan kerja. Ketiga adalah kekurangseim-
bangan antara kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik
dengan penyediaan tenaga terdidik. Keempat adalah adanya ke-
cenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan
kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indone-
sia. Kelima adalah adanya kekurangseimbangan antar daerah
dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia.
1. Kekurangseimbangan Secara Umum
Dalam Repelita V ekonomi Indonesia masih akan menghadapi
tantangan mengurangi kekurangseimbangan secara umum yang di-
hadapi pada penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan akan la-
pangan kerja. Walaupun pertumbuhan penduduk sudah cenderung
mulai menurun menjadi rata-rata 1,9% dalam Repelita V tetapi
perkiraan pertumbuhan angkatan kerja masih tetap tinggi yaitu
berada sekitar 3% per tahun.
Dengan demikian dalam Repelita V dihadapi masalah umum
penciptaan lapangan kerja baru kurang lebih 11,9 juta dan pe-
nyerapan kelebihan penyediaan tenaga yang masih tersisa dari
pertambahan angkatan kerja di masa lalu, baik dalam bentuk
lapangan kerja dengan produktifitas rendah maupun dalam ben-
tuk pengangguran terbuka.
318
2. Kekurangseimbangan Struktural
Masalah lapangan kerja secara umum berhubungan dengan
perkembangan struktural ekonomi Indonesia umumnya dan lapang-
an kerja khususnya. Pada tahun 1988 umpamanya, dari sejumlah
72,3 juta angkatan kerja yang bekerja 54% bekerja di sektor
pertanian. Selebihnya bekerja di sektor non pertanian. Seba-
gian besar yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu ter-
dapat di sektor pertanian. Selanjutnya upah tenaga kerja tidak
terdidik di sektor pertanian cenderung lebih rendah dari upah
tenaga kerja yang sama di luar sektor pertanian.
Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa salah satu
masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan selama Repe-
lita V adalah perbedaan mutu lapangan kerja di sektor perta-
nian dan lapangan kerja di luar sektor pertanian. Dalam hu-
bungan ini maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan ada-
lah meningkatkan daya tampung produktif di luar sektor perta-
nian sehingga lapangan kerja sektor ini merupakan bagian yang
semakin besar dari seluruh lapangan kerja yang ada.
3. Pendidikan, Latihan dan Lapangan Kerja
Salah satu dimensi pokok kesenjangan di bidang lapangan
kerja menyangkut pendidikan dan latihan. Tingkat pendidikan
dari angkatan kerja Indonesia meningkat, sesuai dengan sema-
kin meningkatnya tingkat pendidikan pada umumnya. Pada tahun
1986 umpamanya, angkatan kerja yang berpendidikan SD atau SD
ke bawah adalah 83,0%. Hal ini merupakan suatu penurunan jika
dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu yang mencapai 91,3%.
Ini berarti bahwa angkatan kerja dengan pendidikan SMTP ke
319
atas meningkat dengan cukup pesat. Secara kuantitatif terda-
pat petunjuk kuat akan besarnya pengangguran dikalangan tena-
ga kerja dengan tingkat pendidikan SMTA ke atas. Pada tahun
1986 dari pencari kerja yang tercatat sejumlah 1,8 juta orang
49,4% dari mereka berpendidikan SMTA ke atas.
Kesenjangan ini menggambarkan kekurangan lapangan kerja
secara umum. Di pihak lain terdapat pula kesenjangan di
antara distribusi tenaga terdidik dengan tersedianya lapangan
kerja dalam masyarakat. Kesenjangan ini bersifat vertikal
maupun horizontal. Kesenjangan vertikal ialah bahwa mening-
katnya tenaga kerja terdidik ternyata lebih pesat dari mening-
katnya jumlah lapangan kerja yang dianggap sesuai dengan
tenaga kerja berpendidikan demikian. Secara jumlah kesen-
jangan vertikal ini terutama menyangkut angkatan kerja yang
berpendidikan SMTA. Sebagian besar lapangan kerja yang
tersedia adalah bersifat bekerja sendiri atau pekerja ke-
luarga di sektor pertanian dan hanya sebagian kecil yang
bersifat buruh/karyawan diluar sektor pertanian sebagaimana
yang biasanya dikehendaki. Di kalangan lulusan perguruan
tinggi keadaannya adalah demikian juga bahwa jumlah angkatan
kerja dengan pendidikan perguruan tinggi lebih pesat pertum-
buhannya dari pada pertumbuhan lapangan kerja yang biasanya
dilakukan oleh angkatan kerja dengan pendidikan tinggi.
Selama Repelita V diperkirakan jumlah angkatan kerja dengan
pendidikan perguruan tinggi bertambah dengan cukup pesat. Di
lain pihak jumlah lapangan kerja bagi tenaga kerja yang
berpendidikan perguruan tinggi bertambah dengan lebih lambat.
Kesenjangan selanjutnya yang menyangkut dunia pendidik-
an dan lapangan kerja adalah yang bersifat horizontal. Dengan
kesenjangan horizontal dimaksudkan sebagai perbedaan antara
320
jumlah lulusan menurut cabang ilmu pengetahuan dan profesi
disatu pihak dibandingkan dengan perkiraan jenis kebutuhan
secara profesi oleh pasar kerja di lain pihak. Seperti telah
dikemukakan terdapat kelebihan tenaga kerja dengan pendidikan
tinggi dibandingkan dengan tersedianya lapangan kerja yang
biasanya dilakukan oleh para lulusan perguruan tinggi. Ke-
lebihan ini terutama menyangkut bidang ilmu sosial seperti
filsafat, hukum, sastra dan budaya, dan bidang sosial politik.
Demikian juga terdapat kelebihan yang menyangkut bidang-bidang
lain. Tingkat kelebihan tidak sama pada semua cabang ilmu.
Adanya kelebihan jumlah tenaga sarjana berbagai bidang
dibandingkan dengan jumlah pekerjaan-pekerjaan yang biasanya
dilaksanakan tidaklah berarti bahwa tenaga sarjana tidak ter-
manfaatkan. Bilamana sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5%
dapat tercapai dan bilamana pertumbuhan berbagai sektor adalah
sebagaimana yang direncanakan maka tenaga lulusan perguruan
tinggi akan dibutuhkan untuk mengisi lapangan pekerjaan yang
terbuka. Lapangan pekerjaan ini seperti telah dikemukakan
adalah lapangan kerja yang biasanya dilaksanakan tidak oleh
tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Dalam kaitan ini se-
sungguhnya terbuka suatu kesempatan untuk memanfaatkan tenaga
terdidik ini untuk meningkatkan produktifitas lapangan kerja
yang tersedia dan dengan demikian meningkatkan daya saing
ekonomi Indonesia. Bilamana pertumbuhan ekonomi dapat diusa-
hakan lebih dari 5% maka penyerapan tenaga sarjana juga akan
meningkat.
Masalah kesenjangan baik horizontal maupun vertikal bu-
kanlah hanya masalah jumlah, karena kesenjangan ini juga ber-
kaitan dengan permintaan akan pendidikan dari masyarakat di
321
satu pihak yang meningkat dengan pesat dan kemampuan sistem
pendidikan untuk memberikan keluaran yang bermutu di lain
pihak. Untuk memperkecil kesenjangan ini perlu ditingkatkan
efisiensi mekanisme yang mengaitkan dunia kerja dengan dunia
pendidikan.
Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa salah satu
sasaran pembangunan dalam Repelita V di bidang pendidikan dan
latihan dalam kaitannya dengan lapangan kerja adalah mengusa-
hakan perbaikan di dalam berbagai segi sistem pendidikan dan
latihan antara lain proses belajar mengajar, organisasi sis-
tem pendidikan, peningkatan mutu tenaga pengajar, dan kuriku-
lum, sehingga hasil lulusan lebih bermutu dan lebih memenuhi
kebutuhan pembangunan baik dari segi keterampilan yang dibu-
tuhkan maupun dari dimensi aspirasi dan motivasi. Sementara
itu sasaran yang cukup mendesak lainnya adalah mengupayakan
agar para lulusan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dalam dunia kerja dalam Repelita V.
4. Wanita dan Lapangan Kerja
Salah satu dimensi masalah lapangan kerja dalam Repe-
lita V adalah semakin besarnya proporsi tenaga kerja wanita
dalam keseluruhan struktur angkatan kerja Indonesia. Dari
seluruh pertambahan angkatan kerja sejumlah 11.862 ribu sela-
ma Repelita V diperkirakan 5.630 ribu adalah wanita atau
47,5%. Pada akhir Repelita V wanita diperkirakan akan merupa-
kan 41,8% dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Prosentase
ini merupakan peningkatan dari keadaan pada tahun 1986. Pada
waktu itu wanita merupakan 39,4% dari seluruh angkatan kerja.
Peningkatan peranan wanita dalam dunia kerja Indonesia
merupakan manifestasi dari hasrat kaum wanita Indonesia untuk
322
berpartisipasi lebih besar dalam pembangunan. Peningkatan
hasrat berpartisipasi ini bukan saja didorong oleh semakin
tingginya tingkat pendidikan kaum wanita Indonesia tetapi
juga tertarik dengan adanya kesempatan bagi berpartisipasi.
Berhasilnya keluarga berencana telah memberi waktu luang yang
lebih besar bagi kaum ibu untuk berpartisipasi dalam dunia
kerja. Di lain pihak dapat dikemukakan bahwa hasrat untuk me-
ningkatkan pendapatan keluarga juga cukup kuat.
Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa salah satu
tantangan dalam Repelita V ialah mengusahakan agar angkatan
kerja wanita tidak mengalami perbedaan-perbedaan yang tidak
wajar dalam dunia kerja khususnya yang menyangkut upah,
syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. Tenaga kerja wanita
perlu mendapat perlakuan yang sama dengan tenaga kerja pria.
5. Lapangan Kerja Daerah
Masalah lapangan kerja secara umum tercermin pada masa-
lah lapangan kerja di berbagai daerah. Masalah pengangguran
terbuka, umpamanya, adalah terutama masalah di perkotaan dan
tidak begitu menjadi masalah di daerah pedesaan. Selain itu
terdapat perbedaan pada tingkat produk domestik bruto rata-
rata per angkatan kerja yang bekerja di berbagai propinsi.
Sebagian propinsi memiliki angkatan kerja dengan produk do-
mestik bruto rata-rata di bawah rata-rata nasional, sebagian
lagi di atas rata-rata nasional.
Perbedaan produk domestik bruto per tenaga kerja yang
bekerja antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan pertum-
buhan sektor-sektor di berbagai daerah, dan juga karena per-
bedaan struktur ekonomi antar daerah. Perbedaan struktur
ekonomi tersebut selain disebabkan adanya perbedaan pertum-
323
buhan penduduk dan angkatan kerja, juga disebabkan perbedaan
keadaan dan sumber alam yang tersedia.
Jumlah angkatan kerja secara nasional diperkirakan akan
bertambah hampir 2,4 juta atau 3,0% pertumbuhannya setiap
tahun. Beberapa propinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat,
D I Yogyakarta dan Jawa Timur yang pertumbuhan angkatan ker-
janya diperkirakan di bawah 3,0% per tahun. Sedangkan pada
beberapa propinsi lainnya pertumbuhannya lebih tinggi dari
rata-rata nasional.
Dapatlah dikemukakan bahwa pemecahan masalah perluasan
lapangan kerja di dalam Repelita V di berbagai daerah membu-
tuhkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sama pada semua
daerah di Indonesia. Tetapi jelas adanya kebutuhan yang men-
desak yaitu pengintegrasian perencanaan tenaga kerja dan
sumber daya manusia dan perencanaan pertumbuhan ekonomi dalam
keseluruhan perencanaan pembangunan di daerah.
I I I . KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH
Sebagaimana yang dikemukakan dalam GBHN 1988, pencipta-
an lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya makin
besar merupakan tantangan utama pembangunan. Oleh karena itu
perlu lebih ditingkatkan dan dimantapkan langkah-langkah pem-
bangunan yang menyeluruh dan terpadu bagi penciptaan lapangan
kerja seluas mungkin. Peningkatan dan pemantapan ini amat
penting oleh karena Repelita V merupakan tahapan akhir pem-
bangunan jangka panjang pertama sebelum memasuki Repelita VI
sebagai tahapan awal pembangunan jangka panjang ke dua. Dalam
Repelita V perlu diletakkan kebijaksanaan-kebijaksanaan per-
luasan lapangan kerja produktif agar landasan pembangunan
324
dapat diperkokoh dalam rangka memasuki proses tinggal landas
dalam Repelita VI. Dalam hubungan ini kebijaksanaan perluasan
lapangan kerja dalam Repelita V diarahkan agar sebagian besar
pertumbuhan angkatan kerja dapat ditampung dengan produktivi-
tas yang meningkat di berbagai sektor pembangunan dan di ber-
bagai daerah. Selain itu kebijaksanaan lapangan kerja juga
diarahkan agar terdapat pergeseran yang lebih cepat dari la-
pangan kerja sektor pertanian kepada lapangan kerja sektor
non pertanian, khususnya sektor industri pengolahan.
Sehubungan dengan sasaran-sasaran pokok di atas maka
dalam Repelita V diharapkan dapat diciptakan pertambahan la-
pangan kerja baru sebesar 3% per tahun. Pertumbuhan ekonomi
diharapkan dapat diusahakan sebesar 5% per tahun. Dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar itu maka jumlah lapangan
kerja produktif yang dapat diciptakan diperkirakan berjumlah
sekitar 11,5 juta. Dengan demikian sebagian besar tambahan
angkatan kerja sejumlah 11,86 juta akan dapat ditampung seca-
ra produktif.
Selanjutnya lapangan kerja sektor pertanian direncana-
kan meningkat dengan 2% sedangkan lapangan kerja di luar
sektor pertanian meningkat lebih pesat yaitu 4,1%. Pertumbuh-
an produksi di sektor pertanian adalah 3,6% dan di luar sektor
pertanian 5,9%. Dengan demikian perubahan struktur lapangan
kerja produktif ke arah sektor-sektor lainnya diharapkan ber-
langsung lebih pesat dibanding masa lalu. Dari seluruh tam-
bahan lapangan kerja selama Repelita V sejumlah 11,5 juta
sekitar 4 juta diharapkan bersumber dari sektor pertanian dan
7,5 juta dari sektor-sektor lain. Sejumlah 2,3 juta diharap-
kan dapat diciptakan pada sektor industri. Dengan tambahan
lapangan kerja baru sebagaimana yang dikemukakan maka angkat-
an kerja yang bekerja di sektor pertanian diperkirakan me-
325
ningkat dari 39 juta pada tahun 1988 menjadi 43,0 juta pada
tahun 1993 dan di sektor-sektor lain angkatan kerja yang be-
kerja meningkat dari 33,2 juta pada tahun 1988 menjadi 40,7
juta. Secara keseluruhan angkatan kerja yang bekerja diper-
kirakan meningkat dari 72,2 juta pada tahun 1988 menjadi 83,7
juta pada tahun 1993.
Sebagaimana telah dikemukakan lapangan kerja sektor
industri pengolahan diharapkan akan dapat menyumbang sejumlah
2,3 juta lapangan kerja baru. Sebagian terbesar dari tambahan
lapangan kerja baru ini diharapkan bersumber dari sektor in-
dustri non migas. Angkatan kerja sektor industri diharapkan
meningkat dari 6,0 juta pada tahun 1988 menjadi 8,3 juta pada
tahun 1993 atau meningkat dengan 6,7% per tahun. Lapangan
kerja sektor industri merupakan bagian yang bertambah besar
dari seluruh lapangan kerja non pertanian selama Repelita V.
Sektor perdagangan, bangunan dan pengangkutan dan komu-
nikasi diharapkan dapat menyumbang dengan masing-masing 2,6
juta, 0,6 juta dan 0,5 juta lapangan kerja baru produktif
selama Repelita V. Pertumbuhan lapangan kerja pada sektor-
sektor ini masing-masing adalah 4,5%, 4,4% dan 4,0%.
Sejalan dengan usaha pencapaian sasaran-sasaran kuanti-
tatif adalah pencapaian sasaran-sasaran kualitatif lapangan
kerja Indonesia. Penting untuk dikemukakan bahwa sebagian la-
pangan kerja yang dapat diciptakan dalam Repelita V adalah
lapangan kerja pada usaha kecil, tradisional dan sektor in-
formal. Sasaran kualitatif yang ingin diusahakan adalah di-
hapuskannya citra negatif lapangan kerja yang biasanya diaso-
siasikan dengan lapangan kerja sektor tersebut. Untuk itu
maka selama Repelita V diusahakan pemberian status atau ja-
minan hukum bagi sebanyak mungkin lapangan kerja penjaminan
326
akses kepada fasilitas-fasilitas Pemerintah bagi sebanyak
mungkin lapangan kerja, peningkatan kepastian usaha dan pe-
ngurangan risiko bagi sebanyak mungkin lapangan kerja atau
sumber pendapatan, penyediaan lokasi berusaha baik di kota
maupun di desa, dan peningkatan mutu produksi barang-barang
hasil usaha kecil, tradisional dan sektor informal.
Dengan usaha-usaha ini diharapkan citra yang kurang
baik yang menyangkut sumber pendapatan sebagian angkatan
kerja Indonesia dapat dikurangi. Dengan demikian dapat di-
harapkan bahwa mutu lapangan kerja dapat ditingkatkan.
Untuk mengusahakan tercapainya sasaran-sasaran pokok di
bidang lapangan kerja baik jumlah maupun mutu sebagaimana
yang dikemukakan di atas maka perlu dilaksanakan langkah-
langkah yang bersifat umum, sektoral regional dan khusus.
1. Kebijaksanaan Umum Perluasan Lapangan Kerja
a. Sasaran Kebijaksanaan Umum
Untuk mewujudkan pemanfaatan tenaga kerja bagi pening-
katan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka
dilaksanakan kebijaksanaan umum perluasan lapangan kerja pro-
duktif. Sasaran utama kebijaksanaan umum ialah menciptakan
kondisi dan suasana yang bukan saja memberi ruang gerak ini-
siatif yang sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi tetapi
juga mendorong serta membantu pengembangan usaha kecil, tra-
disional dan sektor informal.
Dalam rangka menciptakan kondisi dan suasana yang demi-
kian, maka ditingkatkan stabilitas yang dinamis di semua bi-
dang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini
327
maka berbagai kebijaksanaan yang selama ini telah terbukti
efektif mempertahankan stabilitas yang dinamis akan terus di-
lanjutkan dalam Repelita V. Kebijaksanaan ini antara lain
adalah langkah-langkah bagi terciptanya keseimbangan moneter
dan neraca pembayaran, langkah-langkah bagi tersedianya ke-
butuhan pokok rakyat banyak serta terciptanya anggaran belan-
ja yang berimbang. Adanya stabilitas di bidang ekonomi dalam
bentuk rendahnya serta terkendalinya kenaikan harga barang-
barang kebutuhan pokok memungkinkan para pelaku ekonomi mem-
buat perhitungan-perhitungan yang lebih rasional dan dengan
tingkat kepastian yang lebih tinggi. Hal-hal ini meningkat-
kan kegiatan ekonomi umumnya dan perluasan lapangan kerja
khususnya.
Kepastian yang dibutuhkan dalam meningkatkan kegiatan
ekonomi dan perluasan lapangan kerja produktif bukan saja di
bidang ekonomi tetapi juga di bidang hukum, peraturan dan ke-
bijaksanaan, terutama yang menyangkut usaha kecil, tradisional
dan sektor informal. Dalam kaitan ini derajat kepastian hukum,
stabilitas peraturan dan kebijaksanaan yang menyangkut berba-
gai segi kegiatan usaha kecil, tradisional dan sektor informal
ditingkatkan dalam Repelita V.
Sejalan dengan peningkatan kepastian berusaha adalah
peningkatan persamaan pelayanan dan pemberian kesempatan riil
kepada semua pengusaha, khususnya kepada pengusaha kecil,
tradisional dan sektor informal. Dalam hubungan dengan pe-
ningkatan pemberian pelayanan dan kesempatan nyata dan efek-
tif ini maka kepada para pengusaha kecil, tradisional dan
sektor informal diberi bantuan agar dapat memanfaatkan fasi-
litas dan kesempatan yang ada. Dengan demikian sektor informal
yang merupakan sumber penting lapangan kerja Indonesia akan
328
dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi perluasan lapangan
kerja produktif.
b. Alokasi Sumber Daya yang Efisien
Salah satu usaha untuk mendorong perluasan lapangan
kerja produktif secara berkelanjutan adalah adanya alokasi
sumber daya secara efisien di berbagai bidang usaha. Dalam
kaitan ini maka harga faktor-faktor produksi akan diusahakan
sedemikian rupa sehingga mereka menggambarkan kelangkaan atau
kelebihan faktor-faktor bersangkutan dalam masyarakat. Dalam
hubungan ini nilai tukar uang rupiah terhadap berbagai mata
uang asing dijaga agar tetap realistis. Nilai tukar yang
realistis akan memberi dorongan bagi ekspor. Selanjutnya nilai
tukar realistis akan cenderung mengurangi impor baik barang-
barang modal maupun barang-barang konsumsi. Dengan demikian,
nilai tukar rupiah yang realistis mendorong terciptanya la-
pangan kerja yang lebih luas baik melalui dorongan bagi pe-
ningkatan ekspor maupun melalui efeknya bagi pembatasan impor.
Bunga pinjaman merupakan harga bagi dana kredit. Oleh
karena itu bunga yang realitis akan membantu tersedianya
kredit secara efisien kepada dunia usaha. Dalam rangka men-
dorong terciptanya bunga uang yang lebih realistis tersebut
maka ditingkatkan langkah-langkah bagi peningkatan akses
kredit untuk para pengusaha termasuk pengusaha kecil, tradi-
sional dan sektor informal.
Dalam hubungan ini akan didorong terciptanya pasar modal
yang efektif. Sejalan dengan itu dibantu dan diusahakan per-
luasan jangkauan sistem perbankan nasional sehingga dapat
menjangkau seluruh lapisan pengusaha khususnya usaha kecil,
tradisional dan sektor informal. Selanjutnya ditingkatkan
329
langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mengurangi biaya ope-
rasi sistem perbankan nasional.
Dalam Repelita V debirokratisasi dan deregulasi terus di-
tingkatkan di semua sektor kegiatan ekonomi. Adanya deregulasi
dan debirokratisasi pada semua bidang kehidupan ekonomi akan
mendorong peningkatan kegiatan dan efisiensi secara tersebar
dan dengan demikian memperluas penciptaan lapangan kerja pro-
duktif secara lebih merata dan secara berkesinambungan.
Deregulasi dan debirokratisasi di bidang perbankan telah
membantu meningkatkan mobilisasi serta efisiensi pengerahan
dana masyarakat. Hal ini berarti meningkatnya keterjangkauan
dana kredit bagi berbagai cabang produksi di seluruh wilayah
Indonesia dan dengan demikian menopang usaha perluasan la-
pangan kerja produktif. Di samping itu adanya tingkat bunga
uang yang realistis yaitu tingkat bunga uang yang menggambar-
kan tersedianya dana dan kebutuhan dana dalam pasar uang yang
efisien akan menghindarkan kegiatan pembangunan yang terlalu
padat modal serta mendorong kegiatan yang bersifat padat
karya.
Deregulasi dan debirokratisasi di bidang tenaga kerja
akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja baik antar daerah
geografi maupun antar jabatan dan pekerjaan. Hal ini cende-
rung untuk mengurangi perbedaan upah dan dengan demikian me-
ningkatkan pemerataan lapangan kerja produktif.
Aspek penting yang berkaitan dengan tenaga kerja ialah
perlindungan tenaga kerja. Dalam kaitan ini perluasan per-
lindungan tenaga kerja diarahkan untuk meningkatkan produkti-
vitas secara keseluruhan. Usaha perlindungan tenaga kerja di-
kaitkan dengan usaha meningkatkan derajat kepastian berusaha,
dan pembinaan hubungan kerja yang serasi dan sating menghar-
330
gai, kondisi dan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi
dan kebijaksanaan upah dan syarat-syarat kerja yang memadai.
Dengan demikian diharapkan dapat tercipta ketenangan kerja
dan produktivitas yang semakin meningkat. Dalam hubungan ini
pendidikan dan latihan P4, penerapan gugus pengendalian mutu,
latihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan pengga-
lakan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek-aspek
kebijaksanaan yang akan ditingkatkan selama Repelita V.
c. Investasi
Salah satu persyaratan agar lapangan kerja produktif
dapat tercipta adalah adanya investasi yang memadai baik dari
segi jumlah maupun pemerataannya. Oleh karena dana investasi
selalu akan terbatas maka kegiatan investasi akan diarahkan
pada kegiatan yang akan menambah lapangan kerja secara ber-
arti. Pengarahan ini akan dilaksanakan antara lain melalui
kebijaksanaan moneter dan fiskal.
Kebijaksanaan investasi Pemerintah terutama diarahkan
pada sektor-sektor yang padat karya serta menunjang secara
langsung pencapaian sasaran lapangan kerja produktif dalam
Repelita V. Pengeluaran investasi pada kegiatan-kegiatan yang
padat modal akan memperhitungkan dengan seksama keuntungan-
keuntungan yang dapat diraih dalam perluasan lapangan kerja
produktif serta keseimbangan dalam struktur ekonomi baik dari
segi nilai tambah maupun tenaga kerja.
Dalam rangka meningkatkan perluasan lapangan usaha ber-
bagai kemudahan dan perlindungan yang wajar akan terus diusa-
hakan bagi pengusahaan golongan ekonomi lemah. Jenis, tingkat
dan cara-cara penyampaian berbagai fasilitas akan disesuaikan
dengan kebutuhan yang dirasakan oleh para pengusaha dan dapat
331
mengambil bentuk latihan, jasa informasi pasar dan teknologi
dan bantuan bagi pengadaan modal dan investasi. Dalam membe-
rikan bantuan dan perlindungan dihindari pemberian subsidi
yang tidak wajar dan berkelebihan dan juga dihindari campur
tangan Pemerintah yang bersifat mengurangi efisiensi dunia
usaha.
d. Teknologi
Teknologi memegang peranan penting dalam usaha perluasan
lapangan kerja produktif. Dalam kaitan ini maka pengembangan
dan aplikasi teknologi disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang dihadapi dalam dunia kerja. Dalam Repelita V dari selu-
ruh lapangan kerja baru yang diharapkan dapat tercipta, seki-
tar 10% adalah jabatan profesional, 20% jabatan berketeram-
pilan tinggi dan menengah dan 70% jabatan berketerampilan
rendah. Adapun jabatan-jabatan profesional, antara lain
adalah peneliti ilmu pengetahuan alam, ahli teknik, peneliti
ilmu pengetahuan hayat, dokter, dokter gigi, dokter hewan,
dan lain-lain, ahli statistika matematika dan aktuaris, ahli
analisa sistem, ahli ekonomi, pejabat pemerintah dan pejabat
lembaga legislatif. Adapun jabatan-jabatan berketerampilan
tinggi dan menengah antara lain adalah teknisi, penerbang
pesawat udara dan perwira kapal, asisten dokter, asisten
apoteker, bidan ahli, notaris, manager produksi, juru steno,
juru telex, operator komputer dan mesin pengolah data, mana-
jer usaha penyediaan makanan dan penginapan, tenaga pengolah-
an logam, dan tenaga pembuat barang karet dan plastik.
Adapun jabatan yang berketerampilan rendah antara lain
adalah tenaga perjalanan angkutan darat, juru distribusi
332
barang kiriman, pedagang kaki lima, pedagang keliling dan te-
naga penjualan, juru masak dan pelayan restoran, petani dan
peternak, tenaga usaha perikanan dan perburuan, tenaga peng-
olah tembakau, tenaga pengecatan, tukang batu, tukang kayu,
tenaga bangunan, dan sebagainya.
Bagi jabatan-jabatan yang berketerampilan rendah akan
terus diusahakan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat
guna yaitu teknologi yang padat karya, yang mudah diserap dan
dipelihara dan yang sejauh mungkin menggunakan bahan baku
dalam negeri.
Bagi jabatan-jabatan profesional dan yang berketerampilan
tinggi dan menengah dapat dimanfaatkan teknologi maju dengan
penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Dalam kaitan ini
maka pemilihan dan penilaian teknologi dilaksanakan secara
lebih seksama agar teknologi yang dimanfaatkan dapat menun-
jang perluasan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan nilai
tambah secara seimbang dan berkelanjutan. Selain unsur biaya
maka pertimbangan-pertimbangan kemudahan merawat dan kemung-
kinan teknologi yang bersangkutan dihasilkan di dalam negeri
merupakan beberapa sasaran yang perlu diusahakan dalam peng-
adaan teknologi.
e. Pendidikan dan latihan
Pendidikan dan latihan memegang peranan penting dalam
rangka mempersiapkan angkatan kerja baru dalam memasuki pasar
kerja maupun bagi angkatan kerja yang telah berada di pasar
kerja. Dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki pasar
kerja maka mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan akan
ditingkatkan selama Repelita V. Dalam kaitan ini maka mutu guru
dan tenaga pengajar memegang peranan yang sangat penting
333
bagi peningkatan mutu pendidikan. Hal ini disebabkan mutu
proses belajar mengajar banyak ditentukan oleh mutu guru.
Oleh karena itu kualifikasi profesional guru dan dosen akan
terus ditingkatkan selama Repelita V.
Salah satu ciri dari pasar kerja dalam negara yang sedang
membangun seperti Indonesia ialah pesatnya perubahan-perubahan
yang terjadi sebagai akibat dari perubahan teknologi dan per-
ubahan ekonomi pada umumnya. Oleh karena itu anak didik perlu
dibekali dengan nilai-nilai Pancasila serta sikap dan keteram-
pilan agar mereka dapat mengikuti menyerap dengan tepat serta
memanfaatkan perkembangan yang terjadi di pasar kerja. Dalam
kaitan ini maka salah satu aspek peningkatan mutu adalah pe-
ningkatan kemampuan belajar anak didik pada tingkat SD.
Kurikulum dan proses belajar mengajar diarahkan kepada pe-
ningkatan kemampuan belajar ini. Pada tingkat SLTP dan SLTA
peningkatan kemampuan belajar ini terutama mengambil bentuk
pada penguasaan dan pengertian anak didik akan prinsip-prinsip
pokok ilmu pengetahuan dan metoda berfikir analitis. Dalam
hubungan ini maka peningkatan kemampuan guru di bidang mate-
matika, ilmu pengetahuan, teknologi dan Bahasa ditingkatkan
selama Repelita V.
Pendidikan teknis dan kejuruan penting peranannya dalam
usaha perluasan lapangan kerja. Di samping perluasan pendidik-
an teknis dan kejuruan ini, maka peningkatan mutu pendidikan
dan latihan kejuruan merupakan masalah yang cukup mendesak.
Dalam kaitan ini maka untuk menampung perubahan-perubahan
teknologi yang cepat berlangsung, kurikulum bagi pendidikan
teknik dan kejuruan akan menghindarkan diri dari susunan yang
sempit. Sebaliknya kurikulum akan terisi dari spektrum ilmu
yang cukup luas sehingga pengetahuan anak didik dapat tetap
relevan walaupun berlangsung perubahan teknologi yang pesat.
334
Dua unsur penting lainnya dalam mempersiapkan anak didik
memasuki pasar kerja pada tahun-tahun mendatang adalah sikap
dan keterampilan yang berkaitan dengan kewiraswastaan dan
etika kerja yang positif. Sikap kewiraswastaan adalah sikap
yang ditandai oleh kesediaan bekerja di luar sektor Peme-
rintah serta sikap-sikap lain yang dibutuhkan bagi keber-
hasilan di sektor luar Pemerintah tersebut. Sikap kewira-
swastaan penting untuk dipupuk dan dikembangkan selama masa
pendidikan, termasuk pendidikan teknik oleh karena sebagian
besar lapangan kerja yang tersedia diperkirakan bersumber
dari sektor non Pemerintah. Sejalan dengan itu sikap positif
terhadap kerja perlu dikembangkan oleh karena sikap positif
ini amat penting bagi pengisian serta pengembangan lebih
lanjut lapangan kerja yang tersedia dalam masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kesesuaian hasil lulusan per-
guruan tinggi dengan kebutuhan nyata dalam dunia kerja maka
dalam Repelita V diusahakan agar jumlah lulusan di bidang
ilmu-ilmu sosial dibatasi dan dikurangi dari kecenderungan
jumlah lulusan masa lalu. Pembatasan jumlah lulusan juga di-
perlukan di bidang teknik, pendidikan, pertanian, serta mate-
matika dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya latihan-latihan
jangka pendek untuk meningkatkan profesionalisme dan keteram-
pilan diintensifkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan. Latihan-
latihan jangka pendek dapat dilaksanakan di dalam maupun di
luar negeri.
Dalam rangka meningkatkan kesesuaian hasil pendidikan
tinggi dengan kebutuhan masyarakat maka setiap perguruan atau
lembaga pendidikan tinggi perlu memonitor sejauh mana hasil
lulusan dapat diserap dan memang dibutuhkan di masyarakat.
Untuk itu lembaga pendidikan tinggi bersangkutan secara aktif
335
melaksanakan monitoring dan komunikasi dengan dunia usaha.
Masukan-masukan dari pihak masyarakat dijadikan bahan bagi
perubahan dan penyempurnaan berbagai segi kebijaksanaan
pengajaran pada universitas/pendidikan tinggi bersangkutan.
Fleksibilitas bertindak serta tanggung jawab masing-
masing perguruan tinggi akan lebih mudah diwujudkan bilamana
masing-masing universitas/perguruan tinggi memiliki otonomi
yang luas dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dalam rangka
menyesuaikan hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat
maka dalam Repelita V kepada perguruan tinggi akan diberikan
otonomi yang lebih luas.
Diperkirakan lebih dari 500 ribu lulusan perguruan tinggi
tingkat sarjana dan sarjana muda akan bekerja pada lapangan
yang biasanya tidak dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi.
Dalam kaitan ini maka para lulusan perguruan tinggi akan di-
manfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan produktivitas dan
efisiensi lapangan kerja yang ada. Untuk itu maka latihan-
latihan jangka pendek bagi mereka dan bagi golongan angkatan
kerja lainnya akan terus ditingkatkan dalam Repelita V. La-
tihan jangka pendek berfungsi untuk menyesuaikan keterampilan
yang dimiliki oleh angkatan kerja kepada kebutuhan-kebutuhan
yang berubah pada teknologi produksi baik keterampilan tingkat
rendah, tingkat menengah maupun tingkat tinggi dan profesio-
nal. Khusus bagi angkatan kerja yang baru pertama kali me-
masuki pasar kerja, dimanfaatkan sepenuhnya kesempatan magang
yang ada di perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri dan ber-
hasil, sebagai bagian dari upaya nasional latihan jangka pendek.
336
2. Pokok-Pokok Kebijaksanaan Lapangan Kerja Sektoral
Kebijaksanaan lapangan kerja sektoral adalah kebijaksa-
naan dan langkah-langkah yang ditempuh di masing-masing sektor
dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu lapangan kerja.
Jumlah dan mutu lapangan kerja yang perlu diciptakan pada
masing-masing sektor merupakan bagian dari usaha pemanfaatan
sumber daya manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasio-
nal. Jumlah dan mutu lapangan kerja yang berhasil diciptakan
oleh masing-masing sektor sekaligus merupakan sumbangan sektor
bersangkutan kepada peningkatan efisiensi nasional serta ke-
pada struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh dan seimbang.
Adapun yang diartikan dengan mutu lapangan kerja adalah
bukan saja tingkat nilai tambah yang dapat diusahakan para
anggota angkatan kerja yang bekerja di sektor bersangkutan
tetapi juga pemerataan antara berbagai subsektor atau bagian
di dalam sektor bersangkutan. Adanya pemerataan nilai tambah
per anggota angkatan kerja yang bekerja di berbagai subsektor
dalam satu sektor akan menyumbang secara langsung kepada pe-
merataan lapangan kerja produktif dan pemerataan pendapatan
secara nasional. Pada gilirannya pemerataan ini akan mening-
katkan serta memperkokoh sumber daya manusia sebagai sumber
pertumbuhan dan dengan demikian menyumbang secara langsung
bagi terwujudnya trilogi pembangunan.
Pada masing-masing sektor terdapat lapangan kerja formal
dan lapangan kerja informal. Maka dengan peningkatan mutu
juga diartikan menghilangkan unsur-unsur negatif lapangan
kerja informal di berbagai sektor seperti ketiadaan kepastian
usaha, rendahnya keterampilan, kurang terjangkaunya lapangan
kerja informal oleh fasilitas pendukung Pemerintah, dan lain-
lain ciri sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Dengan
337
demikian kebijaksanaan lapangan kerja sektoral juga mencakup
usaha peningkatan mutu lapangan kerja yang tergolong informal
di berbagai sektor.
a. Pertanian
Sektor pertanian dalam Repelita V diharapkan dapat me-
nyumbang sekitar empat juta lapangan kerja produktif baru
sehingga lapangan kerja di sektor ini akan meningkat jumlah-
nya dari 39 juta pada tahun 1988 menjadi 43,1 juta pada tahun
1993. Pertumbuhan lapangan kerja sektor pertanian diperkira-
kan 2% per tahun.
Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian perlu
semakin terampil bilamana peningkatan hasil per hektar ingin
diusahakan dengan tambahan angkatan kerja yang semakin rendah.
Hal ini berarti di sektor pertanian perlu diusahakan agar
komposisi tenaga kerja yang bekerja semakin terdiri dari te-
naga kerja berketerampilan menengah dan tinggi serta tenaga-
tenaga profesional.
Adapun kebijaksanaan pokok yang ditempuh dalam mengusa-
hakan perluasan lapangan kerja dan peningkatan produksi di
sektor pertanian adalah melalui intensifikasi, ekstensifikasi,
diversifikasi dan rehabilitasi baik pada subsektor tanaman
bahan makanan, perkebunan rakyat, perkebunan besar, peter-
nakan, kehutanan, maupun perikanan. Dengan intensifikasi
dimaksudkan usaha-usaha yang dilaksanakan agar para petani
dapat meningkatkan luas panen mereka dengan luas tanah yang
tetap dan sekaligus dapat meningkatkan hasil per satuan luas
yang dipanen. Dengan demikian maka hasil yang diperoleh per
satuan luas akan meningkat. Dalam hubungan ini maka di bidang
tanaman pangan, operasi dan pemeliharaan maupun rehabilitasi
338
jaringan irigasi yang ada akan ditingkatkan selama Repelita
V. Selain itu perluasan jaringan irigasi baru diutamakan pada
pembangunan bendungan-bendungan kecil dan sedang. Dengan
usaha demikian maka jumlah produktivitas lapangan kerja dapat
ditingkatkan.
Usaha intensifikasi juga ditingkatkan melalui aplikasi
berbagai jenis teknologi bagi peningkatan hasil panen per
satuan luas. Dalam hubungan ini penelitian untuk mendapatkan
berbagai jenis bibit unggul serta pemanfaatan bibit unggul,
cara pemberantasan hama yang lebih efektif dan lain-lain usaha
aplikasi teknologi biologi serta kimiawi akan terus ditingkat-
kan dalam Repelita V.
Dalam rangka memberi dorongan positif bagi peningkatan
produksi pangan dan meningkatkan pendapatan petani, maka ke-
bijaksanaan pokok harga dasar akan terus dilanjutkan dalam
Repelita V. Di samping itu, harga input pertanian seperti
pupuk akan tetap dijaga agar berada pada tingkat yang wajar.
Di lain pihak barang-barang kebutuhan petani, khususnya kebu-
tuhan barang pokok diusahakan agar tetap terjangkau dengan
harga yang relatif stabil. Dengan demikian nilai tukar petani
tetap berada pada tingkat yang menguntungkan.
Semakin meluasnya fasilitas pendidikan dan kuatnya hasrat
generasi muda untuk melanjutkan pendidikan dapat mengakibat-
kan kecenderungan kekurangan tenaga kerja pada sektor perta-
nian bukan saja pada musim-musim sibuk tetapi sepanjang tahun.
Di lain pihak disadari bahwa untuk dapat meningkatkan daya
saing sektor pertanian dan dalam rangka memperluas lapangan
kerja bagi tenaga terdidik, maka berbagai langkah khusus di-
tempuh untuk melatih dan membantu para pemuda tani untuk men-
jadi petani yang mandiri bukan saja di bidang komoditi tradi-
339
sional tetapi juga di bidang komoditi-komoditi non tradisional
baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Pening-
katan latihan ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengubah
komposisi tenaga kerja sektor pertanian dari yang terutama
berketerampilan rendah menjadi yang berketerampilan tinggi/
menegah dan profesional.
Dalam kaitan ini maka salah satu unsur kebijaksanaan
perluasan lapangan kerja produktif sektor pertanian ialah me-
ningkatkan persebaran informasi harga yaitu harga produksi
hasil-hasil pertanian maupun harga kebutuhan pokok dan kebu-
tuhan input petani sehingga para petani dapat mengambil kepu-
tusan yang tepat bagi peningkatan hasil dari penjualan hasil
pertaniannya.
b. Industri
Kebijaksanaan perluasan lapangan kerja produktif di sek-
tor industri diarahkan dalam rangka mewujudkan struktur eko-
nomi yang lebih seimbang baik dari segi nilai tambah maupun
dari segi tenaga kerja. Dalam kaitan ini maka secara keselu-
ruhan sektor industri diharapkan dapat meningkatkan rata-rata
8,5% per tahun dari segi nilai tambah selama Repelita V dan
6,7% dari segi penyerapan tenaga kerja. Lapangan kerja sektor
industri diperkirakan meningkat dari 6,0 juta pada tahun 1988
menjadi 8,3 juta pada tahun 1993.
Dalam rangka membantu terwujudnya struktur ekonomi yang
seimbang serta memanfaatkan sumber daya manusia sebagai
sumber pertumbuhan yang berkelanjutan, maka sasaran penting
lainnya di sektor industri ialah pertumbuhan yang memadai
dari nilai tambah dan lapangan kerja produktif di antara
340
berbagai subsektor dari sektor industri. Dalam hubungan ini
maka industri non migas diusahakan agar dapat berkembang
lebih pesat dari pada industri migas. Dengan demikian nilai
tambah dan lapangan kerja produktif subsektor non migas
merupakan bagian yang semakin besar dalam keseluruhan
struktur industri.
Pada subsektor industri non migas terdapat perbedaan
yang besar dalam jumlah lapangan kerja yang diciptakan per
satuan nilai tambah antara industri besar, industri sedang,
industri kecil dan industri rumah tangga. Dalam rangka me-
ningkatkan keseimbangan antara berbagai subsektor dalam
sektor industri maupun antara sektor industri dan sektor-
sektor di luar industri, maka industri rumah tangga, industri
kecil dan industri menengah secara bersama-sama perlu diting-
katkan pertumbuhannya. Karena sifat padat karya industri ter-
sebut pertumbuhannya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja
yang cukup banyak. Untuk itu akan ditempuh berbagai langkah
dan kebijaksanaan yang bersifat deregulasi dan debirokratisasi
maupun langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan pe-
ranan sektor industri rumah tangga, industri kecil dan me-
nengah dan koperasi.
Di samping kebijaksanaan yang menyangkut nilai tukar
rupiah dan bunga pinjaman serta deregulasi dan debirokratisasi
di berbagai bidang, maka langkah-langkah kebijaksanaan lain-
nya adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh
para pengusaha golongan industri menengah, kecil, rumah tang-
ga dan koperasi dalam pengembangan usaha mereka.
Di samping itu industri kecil, rumah tangga dan koperasi
menghadapi masalah dalam memenuhi berbagai persyaratan dan
perizinan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan berbagai kesempatan
yang ada bagi pengembangan usaha. Biaya per satuan nilai
341
produksi bagi industri rumah tangga dan industri kecil dan
koperasi untuk mengurus berbagai izin dan persyaratan juga
relatif tinggi oleh karena volume penjualan mereka yang rela-
tif kecil. Dalam hubungan ini para pengusaha rumah tangga,
pengusaha kecil termasuk koperasi akan diberi bantuan dan
fasilitas untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ada. Dalam
hubungan ini program bimbingan dan penyuluhan industri akan
ditingkatkan. Salah satu bantuan yang dibutuhkan adalah ban-
tuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan kredit dari per-
bankan. Perusahaan kecil/rumah tangga/koperasi yang memper-
lihatkan kemungkinan menjadi besar, yang relatif padat karya
dan yang mengolah hasil-hasil pertanian akan mendapat priori-
tas. Di samping itu bimbingan dan penyuluhan juga diberikan
agar perusahaan kecil/rumah tangga/koperasi semakin dapat
berpartisipasi dalam pengembangan ekspor non migas.
Salah satu persyaratan penting bagi sektor industri untuk
berkembang adalah tersedianya tenaga terlatih dan terdidik.
Dalam hubungan ini maka sektor industri dalam Repelita V akan
dapat memanfaatkan tersedianya tenaga terdidik lulusan SMTA
dan SMTA ke atas. Pemanfaatan tenaga kerja lulusan SMTA dan
SMTA ke atas ini bagi pengembangan sektor industri dilaksana-
kan dengan membantu para lulusan mendapatkan latihan dan
pengalaman yang dibutuhkan agar dapat lebih berhasil memasuki
pasar kerja untuk pertama kali.
Tenaga kerja ini akan termanfaatkan dalam status yang
berbeda-beda. Sebagian besar akan berkerja sebagai karyawan/
buruh pada perusahaan-perusahaan industri yang ada. Sebagian
lagi akan bekerja secara mandiri. Dan sebagian akan membantu
perusahaan-perusahaan rumah tangga sebagai pekerja keluarga.
Melihat jumlah-jumlah yang terlibat cukup besar maka semua
342
potensi fasilitas latihan sektor industri perlu dimanfaatkan
bagi peningkatan lapangan kerja khususnya tenaga lulusan SMTA
dan SMTA ke atas. Termasuk dalam fasilitas ini adalah perusa-
haan besar dan menengah yang ada dan relatif berhasil yang
dapat dimobilisir bagi kepentingan latihan dan pemberian
pengalaman.
Di samping modal dan tenaga terdidik maka perkembangan
sektor industri khususnya industri sedang/kecil dan rumah
tangga dan koperasi amat tergantung kepada tersedianya infor-
masi pasar dan inforrnasi teknologi. Dalam kaitan ini maka da-
lam Repelita V penyediaan inforrnasi pasar secara lebih sis-
timatis akan ditingkatkan. Khusus untuk pasar ekspor, maka
inforrnasi mengenai berbagai kecenderungan permintaan terhadap
hasil-hasil produksi padat karya di berbagai negara akan di-
himpun dan disebarluaskan kepada para pengusaha. Sejalan
dengan itu informasi teknis bagi peningkatan efisiensi pro-
duksi barang-barang yang ada khususnya untuk ekspor akan di-
himpun.
Dalam rangka memanfaatkan potensi permintaan dalam negeri
bagi pengembangan industri, maka dilaksanakan berbagai survai
permintaan berbagai jenis komoditi industri. Survai-survai
terutama diarahkan pada jenis-jenis komoditi yang bersifat
padat karya, kebutuhan alat-alat modal dalam negeri dan hasil-
hasil industri lainnya yang permintaannya diperkirakan me-
ningkat.
Dalam semua kegiatan dan usaha-usaha pengembangan indus-
tri, partisipasi para pengusaha dan asosiasi pengusaha terus
ditingkatkan.
343
c. Prasarana dan Konstruksi
I)alam Repelita V kegiatan pembangunan di bidang prasara-
na dan konstruksi akan tetap merupakan kegiatan yang penting
oleh karena kebutuhan akan prasarana yang masih cukup besar
bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Sasaran prasa-
rana fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran iri-
gasi dan prasarana fisik sosial seperti pembangunan gedung
sekolah, Puskesmas dan sebagainya akan didukung oleh anggaran
pembangunan yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut,
kebijaksanaan pembangunan di bidang prasarana dan konstruksi
diarahkan agar dapat menyumbang secara maksimal kepada pen-
ciptaan lapangan kerja produktif baik langsung maupun tidak
langsung. Selanjutnya kebijaksanaan pembinaan tenaga kerja
ini sekaligus diarahkan agar dapat menyumbang kepada pening-
katan efisiensi dan produktivitas khususnya bagi pembangunan
sektor konstruksi dan prasarana.
Dalam rangka perluasan lapangan kerja produktif serta
meningkatkan efisiensi pemanfaatan prasarana fisik yang ada
maka kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan, pelabuhan,
gedung-gedung, rumah sakit dan gedung sekolah, saluran peng-
airan, dan lain-lain akan mendapat prioritas dalam Repe-
lita V. Kegiatan operasi dan pemeliharaan membutuhkan biaya
relatif sedikit tetapi memberi manfaat yang besar baik dari
segi penyerapan tenaga kerja maupun dari segi penciptaan
nilai tambah baru.
Selanjutnya kegiatan pembangunan prasarana dan konstruksi
selama Repelita V diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pro-
ses pembangunan. Di bidang jalan kegiatan rehabilitasi dan
pemeliharaan serta kegiatan peningkatan jalan akan mengutama-
kan jalan-jalan Kabupaten/Kotamadya. Jalan-jalan Kabupaten/
344
Kotamadya memperlancar arus barang dari daerah produksi ke
daerah pemasaran. Demikian juga pengadaan telepon, telex,
kantor pos dan kantor tambahan, dan lain-lain diharapkan akan
dapat memberi penunjangan kepada kelancaran kegiatan masyara-
kat dan dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pe-
nyerapan tenaga kerja.
Kegiatan pembangunan di bidang prasarana dan konstruksi
diharapkan juga dapat menyumbang kepada penciptaan lapangan
kerja melalui pemilihan teknologi yang tepat. Dalam hubungan
ini dilaksanakan analisa kerja dan teknologi secara lebih
seksama sehingga pola kerja sama antara manusia dan mesin da-
pat lebih optimal. Sejalan dengan itu dihindarkan pemakaian
alat-alat mesin untuk melaksanakan pekerjaan yang dapat di-
kerjakan oleh tenaga manusia secara lebih efisien.
d. Perdagangan dan Jasa
Berbagai unsur kegiatan tergolong ke dalam perdagangan
dan jasa yaitu perdagangan besar dan eceran, hotel dan res-
toran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuang-
an, pemerintah dan jasa-jasa sosial kemasyarakatan. Lapangan
kerja baru pada bidang-bidang kegiatan ini diperkirakan 4.495
ribu dalam Repelita V atau 39% dari seluruh lapangan kerja
baru. Jumlah lapangan kerja meningkat dari 24.080 ribu pada
tahun 1988 menjadi 28.575 ribu pada tahun 1993 atau meningkat
dengan rata-rata 3,5% per tahun selama Repelita V.
Sebagian dari penyerapan tenaga kerja di sektor perda-
gangan dan jasa merupakan akibat langsung pertumbuhan ekonomi.
Penyerapan tenaga kerja pada perdagangan besar, hotel yang
berbintang serta rumah makan relatif besar, dan pada bank dan
lembaga keuangan, pemerintahan dan jasa-jasa terutama adalah
sebagai buruh/karyawan.345
Dalam kaitan ini kegiatan persiapan tenaga kerja yang
dibutuhkan terutama adalah berupa latihan dan pemberian peng-
alaman khususnya bagi angkatan kerja yang baru memasuki pasar
kerja. Dalam kaitan ini berbagai kegiatan di bidang perda-
gangan dan jasa akan dapat diisi oleh lulusan SMTA.
Di samping itu sektor perdagangan dan jasa yang terdiri
dari perusahaan kecil/menengah seperti pedagang eceran, wa-
rung, bengkel mempunyai daya serap tenaga kerja yang lebih
besar. Bagian dari sektor perdagangan dan jasa ini memiliki
ciri-ciri antara lain tidak memerlukan jumlah investasi besar
per tenaga kerja, persyaratan hasil produksi tidak seketat
produksi sektor formal, dan lain-lain ciri yang kesemuanya
memudahkan bagi angkatan kerja memasukinya.
Besarnya unsur usaha kecil, tradisional dan sektor in-
formal di sektor perdagangan dan jasa berarti bahwa sektor
perdagangan dan jasa memiliki peranan yang amat penting dalam
proses pembangunan, yaitu sebagai sektor penyerapan tenaga
yang keluar dari sektor pertanian tetapi tidak bisa diserap
di sektor lain khususnya industri pengolahan. Di samping itu
sektor ini dapat berfungsi sebagai tempat latihan kewira-
swataan bagi tenaga kerja muda yang ingin mengembangkan
profesi dalam status berusaha sendiri. Selain itu sektor ini
juga menghasilkan pendapatan serta barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
Oleh karena hal-hal di atas maka sektor ini akan men-
dapat perhatian sepenuhnya dalam Repelita V. Dalam kaitan ini
berbagai fasilitas yang terbuka bagi sektor lain akan diusa-
hakan agar dapat terjangkau sebanyak mungkin pengusaha kecil,
tradisional dan sektor informal. Kepastian status hukum,
keterjangkauan kredit, peningkatan fasilitas pelayanan
346
pendidikan dan latihan, pelayanan informasi teknis dan lain-lain ditingkatkan bagi para pengusaha sektor informal di
bidang perdagangan dan jasa.
e. Pasar Kerja
Dalam rangka menyempurnakan sistem informasi ketenaga-
kerjaan, maka pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, pela-
poran dan penyebarluasan yang menyangkut persediaan, permin-
taan dan penyerapan tenaga kerja akan ditingkatkan dalam Re-
pelita V. Usaha tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi
masalah lapangan kerja yang dihadapi dari waktu ke waktu dan
mengidentifikasi unsur-unsur langkah yang dibutuhkan dalam
rangka perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
Persebaran informasi tentang tersedianya lapangan kerja akan
memberi manfaat bagi pencari kerja, pejabat pemerintah, peng-
usaha, dan lain-lain. Informasi yang dikumpulkan menyangkut
jenis jabatan, jenis pekerjaan, jenis kemahiran/keahlian/ke-
terampilan, tingkat pendidikan, lokasi, baik di dalam maupun di
luar negeri dan sebagainya. Selain dari itu informasi pasar
kerja mengenai jenis tenaga kerja yang tersedia juga disebar-
luaskan melalui media massa.
Sejalan dengan usaha penyempurnaan sistem informasi pasar
kerja, maka survai Angkatan Kerja Nasional dan survai-survai
lainnya yang erat kaitannya dengan ketenagakerjaan seperti
survai upah/pendapatan, penerimaan dan pemberhentian pekerja
perlu dikaji dan disempurnakan dalam Repelita V. Mengingat
bahwa masalah lapangan kerja merupakan masalah utama pemba-
ngunan, maka dalam Repelita V dilaksanakan Sensus Tenaga Kerja
sebagai kelanjutan dari sensus penduduk. Dengan suatu sensus
tenaga kerja yang komprehensif maka akan dapat ditingkatkan
347
mutu data mengenai permasalahan lapangan kerja, khususnya da-
lam kaitannya dengan masalah-masalah penting lainnya dalam
pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan umumnya
dan tenaga kerja khususnya akan dapat lebih efektif diarahkan
pada usaha perluasan lapangan kerja produktif.
Dalam rangka meningkatkan hubungan dan perlindungan te-
naga kerja, maka peranan lembaga ketenagakerjaan sebagai forum
komunikasi dimantapkan dan dikembangkan. Adanya saling penger-
tian di antara semua unsur pelaksana produksi akan meningkat-
kan produktivitas secara keseluruhan yang pada gilirannya akan
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk itu
dalam Repelita V usaha Pembentukan Kesepakatan Kerja Bersama
(PKB) di perusahaan-perusahaan ditingkatkan.
3. Perluasan Lapangan Kerja dan Pembangunan Daerah
Peranan daerah dalam perluasan lapangan kerja sangat
penting oleh karena kegiatan pelaksanaan pembangunan sesung-
guhnya berada di daerah. Dalam hubungan ini langkah-langkah
dan kebijaksanaan perluasan lapangan kerja produktif dise-
suaikan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi di masing-
masing daerah.
Bagi daerah-daerah yang padat penduduknya, kebijaksanaan
perluasan lapangan kerja diutamakan pada efisiensi penggunaan
tanah sehingga hasil per satuan luas dapat mencapai tingkat
yang setinggi mungkin. Untuk itu maka di daerah-daerah padat
penduduk kegiatan di sektor pertanian diarahkan pada diversi-
fikasi budi daya tanaman yang dikerjakan secara padat karya
dan nilai jual yang tinggi. Selanjutnya dilaksanakan pemba-
ngunan dan perbaikan prasarana khususnya saluran irigasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan diversifikasi tanaman.
348
Bagi daerah-daerah yang jarang penduduknya dikembangkan
ekstensifikasi tanaman pangan dan tanaman keras dan jenis ta-
naman lainnya. Bilamana ternyata ada kekurangan tenaga kerja
maka hal ini akan ditunjang melalui program transmigrasi, me-
kanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal
(AKL).
Dalam rangka mengurangi kesenjangan pertumbuhan kesem-
patan kerja di antara kota-kota besar dan kota-kota sedang
dan kecil, serta daerah perkotaan dan pedesaan, maka dalam
Repelita V akan diusahakan langkah-langkah penyebaran tenaga
kerja terdidik ke kota-kota sedang, kecil dan daerah pedesaan.
Dalam Repelita V pengintegrasian perencanaan sumber daya
manusia ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai daerah
akan dituntaskan. Dalam hubungan ini, maka latihan-latihan
perencanaan tenaga kerja bagi para perencana badan-badan pe-
rencanaan pembangunan daerah (Bappeda), pejabat-pejabat daerah
lainnya yang selama ini telah dirintis akan terus dilanjutkan.
Di samping latihan-latihan maka langkah-langkah lain juga
akan ditempuh antara lain, peningkatan koordinasi dan meka-
nisme koordinasi di daerah dan pemantapan kelembagaan fungsi
pe- rencanaan sumber daya manusia.
4. Kebijaksanaan Lapangan Kerja Khusus
Kebijaksanaan kesempatan kerja khusus ditujukan bagi ke-
lompok-kelompok angkatan kerja tertentu antara lain angkatan
kerja usia muda, wanita, angkatan kerja yang berlokasi pada
lokasi-lokasi yang berbahaya atau mengganggu kelestarian
sumber alam dan lingkungan hidup, dan lain-lain.
Langkah-langkah kebijaksanaan khusus dimaksud ditujukan
bagi peningkatan keterampilan dan mutu tenaga kerja atau pe-
349
ningkatan penyerapan tenaga kerja bersangkutan. Dalam rangka
peningkatan mutu dan keterampilan dilaksanakan berbagai la-
tihan dan peningkatan keterampilan. Dalam usaha meningkatkan
daya serap tenaga yang ada dilaksanakan antara lain penyebaran
tenaga kerja sukarela terdidik, antar kerja antar daerah dan
transmigrasi. Di bidang perluasan kesempatan kerja juga di-
lanjutkan dan disempurnakan pelaksanaan program bantuan Daerah
Tingkat II, dan proyek Padat Karya Gaya Baru (PPKGB).
Transmigrasi merupakan langkah khusus dalam rangka per-
luasan lapangan kerja bagi para kelompok masyarakat berpenda-
patan rendah dari daerah-daerah yang dilanda bencana alam,
daerah yang terkena proyek pembangunan, daerah kritis dan
tandus yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup, daerah yang penduduknya bertani/berladang
berpindah-pindah.
Pemindahan penduduk dalam rangka transmigrasi ditujukan
ke proyek-proyek Perkebunan Intl Rakyat (PIR), ke daerah-daerah
tertentu untuk memanfaatkan prasarana irigasi yang
telah dibangun dan daerah pengembangan kawasan terpadu yang
masih kekurangan tenaga kerja. Dalam Repelita V akan diting-
katkan usaha yang mendorong arus transmigrasi swakarsa dari
daerah padat penduduk ke daerah-daerah lain yang masih keku-
rangan tenaga kerja namun mempunyai potensi untuk terciptanya
kesempatan kerja. Sejalan dengan itu koordinasi dan kemudahan-
kemudahan pelayanan akan makin ditingkatkan, agar pemindahan
sekitar 550.000 KK transmigran akan dapat dicapai selama Re-
pelita V.
Meningkatnya lulusan pendidikan SMTA dan perguruan tinggi
di satu fihak dan terbatasnya lapangan kerja di lain pihak,
mengakibatkan pengangguran tenaga terdidik tetap akan masih
dihadapi dalam Repelita V. Gejala pengangguran tersebut anta-
350
ra lain disebabkan tidak sesuainya kualifikasi dan keteram-
pilan yang dimiliki pencari kerja, masih rendahnya mobilitas
angkatan kerja baik antar daerah maupun antar jabatan, serta
belum berfungsi sepenuhnya pasar kerja yang mempertemukan pe-
nyediaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan.
Bagi tenaga kerja terdidik yang belum mendapatkan la-
pangan kerja direncanakan akan dibina dalam kegiatan tenaga
kerja sukarela (TKS). Setelah melalui latihan dan bimbingan,
TKS disalurkan menjadi pemandu usaha mandiri bagi angkatan
kerja usia muda, baik dalam kegiatan produksi ataupun pela-
yanan jasa. Bagi TKS yang memenuhi persyaratan yang ditentu-
kan dapat dididik dan dilatih di tempat kerja, khususnya di
koperasi teladan untuk kemudian ditugaskan membantu manajemen
di koperasi-koperasi swadaya masyarakat untuk jangka waktu 2
atau 3 tahun. Diharapkan dengan pengalaman nyata sebagai pe-
mandu atau pembantu manajemen di koperasi para tenaga kerja
terdidik kelak akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi di-
rinya sendiri dan tenaga kerja lainnya.
Langkah-langkah khusus lainnya adalah melanjutkan Proyek
Padat Karya Gaya Baru (PPKGB). Kegiatan proyek ini ditujukan
pada perluasan lapangan kerja bagi tenaga kerja di daerah pe-
desaan yang pada waktu tertentu menghadapi kekurangan lapangan
kerja secara musiman dalam kegiatan tanam-menanam di sektor
pertanian. Kegiatan PPKGB berlokasi di daerah padat penduduk
dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Dalam Repe-
lita V kegiatan Proyek Padat Karya Gaya Baru mencakup rehabi-
litasi/pembangunan prasarana irigasi, jalan desa, pelestarian
lingkungan melalui penghijauan dan sebagainya.
Proyek-proyek bantuan pembangunan (Inpres) seperti
Inpres Desa, Inpres Kabupaten/Daerah Tingkat II, Inpres Pe-
351
nunjang Jalan yang selama ini banyak menciptakan lapangan
kerja secara padat karya akan terus ditingkatkan dan disem-
purnakan dalam Repelita V.
Usaha-usaha membantu golongan ekonomi lemah, pengusaha
kecil, tradisional dan sektor informal dalam bentuk kredit
dan bantuan lainnya akan ditingkatkan dalam Repelita V. Dalam
hubungan ini usaha meningkatkan keterjangkauan kredit akan
ditingkatkan.
Dalam Repelita V dirintis kerja sama usaha-usaha negara
dan swasta dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam latihan
untuk menghasilkan barang-barang yang dapat dipasarkan baik
untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu hasil
studi kelayakan berbagai bidang usaha produksi yang telah di-
lakukan selama Repelita IV akan dilaksanakan di berbagai BLK.
Dalam rangka perluasan lapangan kerja dan pemasukan
devisa, maka pengiriman tenaga kerja yang telah terlatih ke
luar negeri terus dilanjutkan. Dalam hubungan ini organisasi-
organisasi swasta penyalur tenaga kerja didorong meningkatkan
keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang akan dikirim ke
luar negeri. Dengan keterampilan yang dimiliki dan dengan
pengalaman yang diperoleh dari luar negeri, diharapkan tenaga
kerja tersebut akan lebih profesional dan memiliki peluang
yang lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja baru sekem-
balinya di tanah air.
Kegiatan dan langkah-langkah khusus dalam rangka per-
luasan lapangan kerja disajikan secara lebih terperinci pada
Bab Tenaga Kerja (Bab 16).
352