· web viewpelabuhan dumai dan pekanbaru telah dapat melayani kapalkapal pelayaran samudera,...
TRANSCRIPT
4. DAERAH TINGKAT I R I A U
4. DAERAH TINGKAT I RIAU
I. GAMBARAN UMUM
1. Keadaan Daerah
Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau meliputi areal
seluas 94,6 ribu km2. Pada tahun 1986 penggunaan tanah di wi-
layah Riau meliputi areal persawahan sekitar 178.571 ha atau
1,9%, areal perkebunan negara dan swasta sekitar 690.896 ha
atau 7,3%, areal tegalan, kebun, dan ladang sekitar 662.151 ha
atau 7,0%, areal tanah yang ditumbuhi kayu-kayuan s e k i t a r 685.861 ha atau 7,3%, a r e a l kehutanan sekitar 6.546.000 ha atau 69,2% dan areal pemukiman dan budi daya lainnya sekitar
692.721 ha atau 7,3% dari. seluruh luas wilayah.
Secara administratif Daerah Tingkat I Riau terdiri dari
5 Kabupaten/Daerah Tingkat II dan 1 Kotamadya/Daerah Tingkat
II. Seluruh Daerah Tingkat II tersebut meliputi 1 kotamadya
administratif, 2 Kota Administratif, 76 buah kecamatan, 1.117
buah desa dan kelurahan.
Pada tahun 1988 penduduk Propinsi Riau diperkirakan men-
capai 2.802.117 jiwa. Kepadatannya rata-rata pada tahun 1988
129
adalah 30 jiwa/km2 (kepadatan rata-rata penduduk Indonesia
pada tahun yang sama, yaitu sebesar 91 jiwa per km2). Kabupa-
ten Kepulauan Riau merupakan daerah dengan kepadatan penduduk
tertinggi di Propinsi Riau yaitu 66 jiwa per km2. Sedangkan
Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar merupakan daerah dengan
kepadatan terendah, yaitu 17 jiwa per km2. Pada tahun 1985
penduduk Propinsi Riau yang tinggal di daerah perkotaan meli-
puti 28,9% dan pada tahun 1988 diperkirakan meningkat menjadi
31,8%. Sebagian besar penduduk berdiam di daerah pantai dan
sisanya berdiam di daerah pedalaman dan kepulauan.
Pada tahun 1985 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas)
berjumlah 1.770.415 orang (46%). Dari jumlah tersebut yang
masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 858.716 orang dan ang-
katan kerja yang bekerja berjumlah 832.889 orang. Pada tahun
1985 tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 48,5%. Menurut
tingkat pendidikannya angkatan kerja yang ada terbagi dalam:
14,4% tidak dan belum tamat Sekolah Dasar (SD), 34,8% tamat
SD, 28,8% tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), 9,6%
tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), 10,8% tamat Seko-
lah Kejuruan dan 1,6% tamat Perguruan Tinggi atau yang se-
tingkat. Pada tahun 1985 angkatan kerja yang bekerja di sektor
pertanian 59,7%, di sektor industri 1,7%, di sektor perda-
gangan, hotel dan restoran 3,5%, dan sektor-sektor lainnya
sebesar 35,1%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sektor per-
tanian masih memegang peranan yang cukup besar dalam menyerap
tenaga kerja.
Dalam periode 1983-1986 laju pertumbuhan produksi daerah
di luar minyak dan gas bumi rata-rata 3,4% per tahun. Dalam
periode tersebut sektor pertanian tumbuh dengan laju pertum-
buhan rata-rata 4,2% per tahun, sedangkan sektor industri
6,3% per tahun. Pada tahun 1986 sektor perdagangan, telah
130
memberikan sumbangan terbesar kepada PDRB, yaitu 35,4%, dan
sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar kedua, yaitu
27,0%. Dalam pada itu sektor industri selama Repelita IV ber-
kembang dengan baik. Pada tahun 1986 memberikan sumbangan
kepada PDRB sebesar 7,4%.
Pada tahun 1986 produksi pertanian pangan telah mencapai
tingkat penyediaan 94,7 kg produksi beras per kapita per
tahun. Kegiatan perkebunan antara lain menghasilkan kelapa,
kelapa sawit, karet, kakao dan tebu. Hasil hutan ikutan yang
merupakan komoditi perdagangan yang cukup berarti terutama
kayu dan rotan.
Prasarana pengairan yang ada sampai akhir Repelita IV
dapat mengairi areal sawah seluas 178.571 ha. Jenis irigasi
di Propinsi Riau sebagian besar adalah irigasi sederhana yang
terpusat di kabupaten-kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu dan
pengairan pasang surut di Kabupaten Indragiri Hilir. Secara
keseluruhan Propinsi Riau masih mempunyai potensi pertanian
yang cukup besar yang dapat menjadi pendukung perkembangan
perindustrian di propinsi Riau.
Bidang perhubungan selama Repelita IV telah mencapai ke-
majuan yang berarti. Seluruh ibu kota kecamatan di wilayah
Propinsi Riau daratan dapat dihubungi melalui jalan darat. Di
wilayah Riau Kepulauan hanya di Pulau Bintan dan Batam ter-
dapat hubungan jalan darat ke ibu kota kecamatan. Pada tahun
1986 panjang seluruh jaringan jalan 8.073 km meliputi 109 km
jalan nasional, 2.645 km jalan propinsi, dan 5.152 km jalan
kabupaten, dan 167 km jalan kotamadya. Keadaan jalan nasional
pada umumnya cukup baik, demikian pula jalan propinsi, se-
dangkan jalan kabupaten sekitar 37% masih dalam kondisi rusak.
Pelabuhan Dumai dan Pekanbaru telah dapat melayani kapal-
kapal pelayaran samudera, pelabuhan-pelabuhan Tanjung pinang,
131
Tanjung Uban Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung balai Karimun,
Natuna dan Kuala Enok di Tembilahan, pelabuhan penyeberangan
antara Pekanbaru dan Tanjung Uban, dan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Bintan, Pulau Batam dan pulau-pulau kecil lainnya, se-
perti Pulau Natuna, Bungur, Singkep, Lingga, Kundur, Rempong-
bulan, Karimun, Galang, Siantan dan Jemaja, melayani pelayar-
an lokal dan perintis.
Pelabuhan Udara Simpang Tiga di Pekanbaru, Hang Nadim di
Batam, dan Pinang Kampai di Dumai, telah dapat didarati oleh
pesawat jenis F-28 dengan kapasitas muatan penuh; pelabuhan
udara Kijang di pulau Bintan, di Singkep (Dabo), Japura di
Rengat, di pulau Natuna dan Tanjung Balai Karimun yang ke-
semuanya telah dapat didarati oleh pesawat jenis F-27 dengan
kapasitas penuh.
Pengembangan kepariwisataan masih memerlukan dukungan
sarana dan prasarana pendukung, seperti perhubungan, akomo-
dasi dan telekomunikasi serta tenaga terampil yang berpenge-
tahuan.
Pelayanan jasa Pos dan Giro secara berkala telah men-
jangkau hampir seluruh desa di daratan melalui 6 buah Kantor
Pos Besar, 66 buah Kantor Pos Pembantu dan 90 buah Rumah Pos
maupun fasilitas Pos Keliling Desa.
Di bidang sosial budaya, upaya peningkatan kecerdasan
penduduk telah berhasil menurunkan jumlah penduduk di atas 10
tahun yang buta huruf menjadi 12,8 orang per 1.000 penduduk
pada tahun 1985 dan berhasil menaikkan persentase anak umur 7
- 12 tahun yang masuk sekolah dari 98,0% pada akhir Repeli-
ta III menjadi 99,7% pada akhir Repelita IV.
Pada akhir Repelita IV fasilitas pendidikan dasar telah
semakin merata. Setiap desa rata-rata telah memiliki 2 buah
132
lembaga pendidikan dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah). Di seluruh
propinsi telah terdapat 2.697 SD, 338 SMTP, 136 SMTA, 2 Per-
guruan Tinggi Negeri dan 1 Perguruan Tinggi Swasta.
Pada tahun 1988 angka kelahiran kasar mencapai 33,1 bayi
per 1.000 penduduk (rata-rata nasional 28,7). Angka kematian
kasar mencapai 8,3 orang per 1.000 penduduk (rata-rata nasio-
nal 7,9), angka kematian bayi mencapai 73,5 bayi per 1.000
kelahiran hidup (rata-rata nasional 58,04). Harapan hidup
rata-rata mencapai 59,3 tahun (rata-rata nasional 62,8).
2. Masalah-masalah
Pembangunan yang dilaksanakan selama Repelita IV telah
meningkatkan perkembangan daerah yang cukup tinggi, namun
masih ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian.
Persebaran penduduk yang tidak merata, di mana sebagian
besar penduduk berdiam di kabupaten-kabupaten pantai, serta
masih terdapatnya beberapa kelompok suku terasing di pedalaman
dan di perairan, merupakan masalah pembangunan Propinsi Riau
yang cukup besar. Sebagian besar kegiatan pertanian pangan dan
perkebunan berlokasi di Pantai Timur. Kegiatan pertanian di
kabupaten pedalaman dan kepulauan Riau masih belum berkembang.
Prasarana jalan, pengairan dan perhubungan laut belum memadai.
Hal ini mempersulit usaha penyebaran penduduk ke daerah peda-
laman.
Pada tahun 1985 sebesar 26,1% angkatan kerja berada di
daerah perkotaan, dan 73,9% berada di pedesaan. Persebaran
ini telah menimbulkan permasalahan yang cukup besar, antara
lain berupa mengalirnya kelebihan tenaga kerja ke kota-kota.
Dalam pada itu tingkat pengangguran terbuka, meskipun menun-
jukkan angka persentase yang kecil, jumlahnya cukup besar.
133
Pada tahun 1985 jumlah pengangguran terbuka diperkirakan
25.800 orang atau 3,0%.
Sementara itu prasarana dan sarana perhubungan yang sudah
banyak mengalami kemajuan masih perlu ditingkatkan untuk
mengimbangi meningkatnya arus barang dan orang sebagai akibat
meningkatnya kegiatan-kegiatan perdagangan di dalam daerah,
perdagangan antar daerah dan kegiatan-kegiatan ekspor dan
pariwisata.
Tingkat pelayanan perhubungan laut masih agak terbatas
karena kurangnya prasarana dan sarana pendukung pelayanan pe-
labuhan laut, seperti dermaga, gudang dan fasilitas kesela-
matan pelayaran. Walaupun pada saat ini pelabuhan-pelabuhan
Dumai dan Batam di pantai Timur sedang dikembangkan, tetapi
sarana kedua pelabuhan ini belum memadai untuk melayani daerah
produksi di seluruh Riau. Fasilitas perhubungan udara, seperti
landasan, terminal dan fasilitas keselamatan penerbangan masih
perlu ditingkatkan.
Peningkatan produksi pangan di Propinsi Riau masih di-
batasi oleh terbatasnya lahan intensifikasi di areal pertanian
tanaman pangan yang ada dan oleh seringnya terjadi serangan
hama dan penyakit. Di samping itu pembuatan saluran dan ba-
ngunan irigasi belum selesai dan pencetakan sawah belum ter-
laksana.
Di bidang perkebunan, kurangnya penyediaan bibit unggul,
meluasnya areal perkebunan rakyat yang sudah tua, dan belum
memadainya penanganan lembaga pemasaran dan pasca panen, ter-
utama untuk karet dan kelapa, merupakan hambatan yang cukup
besar. Demikian pula masih terbatasnya tingkat pengetahuan
para petani, baik pengetahuan mengenai cara bercocok tanam
maupun pengetahuan mengenai pengolahan hasil pertanian, dan
134
terbatasnya kesadaran untuk meningkatkan produktivitas mereka
merupakan kendala dalam pengembangan perkebunan di daerah ini.
Produksi perikanan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh
pencemaran perairan Selat Malaka yang tinggi. Di samping itu
kurangnya kemampuan dan keterampilan nelayan dalam menangkap
ikan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pengolahan dan pe-
masaran telah menyebabkan rendahnya produksi ikan dan penda-
patan nelayan.
Produksi peternakan masih belum dapat memenuhi kebutuhan
daerah. Untuk pengembangannya diperlukan penyediaan bibit
unggul yang masih harus didatangkan dari daerah lain dan dari
luar negeri. Di samping itu penyakit ternak masih tinggi.
Tidak terdapatnya rumah potong hewan di sebagian Daerah Ting-
kat II juga merupakan masalah yang harus dihadapi.
Di sektor pertambangan potensi bahan tambang golongan C
belum digali seluruhnya, walaupun bahan tambang golongan ini
banyak tersebar di semua kabupaten di Propinsi Riau.
Bidang industri, terutama industri-industri yang meng-
olah hasil-hasil pertanian dan kehutanan, masih perlu diting-
katkan efisiensinya. Masalah-masalah yang harus diatasi antara
lain adalah terbatasnya aparat pembina di lapangan, kurang
terjaminnya bahan baku, belum memadainya manajemen dan khu-
susnya bagi pengrajin industri kecil, serta kurangnya modal.
Pengembangan bidang perdagangan masih terhambat oleh
belum memadainya prasarana dan sarana transportasi ke pusat-
pusat produksi dan pusat-pusat pelayanan jasa perdagangan.
Sementara itu bidang pengembangan dunia usaha masih mengalami
hambatan-hambatan yang terutama disebabkan oleh belum terse-
dianya fasilitas penunjang yang memadai untuk terciptanya iklim
yang dapat mendorong penanaman modal.
135
Hal lain yang dihadapi ialah perlunya peningkatan peran
serta lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya
dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Demikian pula usaha
perkoperasian masih perlu didorong agar dapat lebih mandiri
dan dapat lebih berperan dalam pembangunan perekonomian daerah
terutama di pedesaan.
Di bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan
seperti ruang kelas, ruang praktek, ruang laboratorium, per-
pustakaan, buku dan guru, baik di tingkat SD, SMTP dan SMTA
maupun di Perguruan Tinggi masih perlu ditingkatkan untuk
menghadapi meningkatnya volume kegiatan pendidikan kebutuhan
untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang mutunya memadai.
Bidang kesehatan masih memerlukan peningkatan pelayanan
kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi dan pembe-
rantasan penyakit menular, antara lain melalui penambahan
puskesmas keliling, fasilitas pengobatan dan fasilitas rumah
sakit, serta tenaga medis dan paramedis.
Di kabupaten-kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu terdapat
areal hutan lindung yang cukup luas. Di daerah ini masih ter-
dapat penduduk yang hidup dari pertanian yang berpindah-pin-
dah, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelestarian
hutan lindung tersebut.
Penataan ruang dan pertanahan di Propinsi Riau masih
menghadapi berbagai masalah yang menimbulkan kesulitan bagi
pemerintah daerah dalam melaksanakan koordinasi pembangunan,
pengendalian penggunaan ruang dan pengendalian pemanfaatan
sumber daya alam. Rencana Umum Tata Ruang kabupaten, kota-
madya dan kawasan-kawasan tertentu, masih belum tersedia
sebagaimana mestinya. Mekanisme pengendalian penggunaan ruang
terutama di daerah perkotaan masih belum mantap.
136
II. KEBIJAKSANAAN DAN SASARAN-SASARAN PEMBANGUNAN
Pembangunan di daerah Riau merupakan bagian integral da-
ri pembangunan nasional dan bertumpu pada Trilogi Pembangunan.
Makin berhasil pelaksanaannya akan makin nyata dukungannya
kepada peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan perwujud-
an Wawasan Nusantara.
Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Repelita V,
pembangunan daerah Riau diarahkan pada peningkatan perkem-
bangan sektor pertanian dan sektor industri disertai pening-
katan penguasaan dan kualitas teknologi, sehingga dapat mem-
berikan sumbangan yang optimal kepada pertumbuhan produksi
daerah, peningkatan mutu produksi, ekspor dan pemerataan
hasil-hasil pembangunan di daerah tersebut. Di samping itu
pembangunan sektor sosial, kependudukan dan ekonomi lainnya
yang secara keseluruhan dilakukan secara terpadu dalam rangka
pembangunan wilayah, juga diarahkan kepada peningkatan kuali-
tas, pertumbuhan dan pemerataan yang optimal, perluasan ke-
sempatan kerja dan berusaha, dan peningkatan pendapatan nyata,
kesejahteraan serta taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi daerah Riau selama Repelita V diha-
rapkan dapat dicapai terutama melalui peningkatan produksi dan
pengembangan teknologi di sektor pertanian dan industri
serta peningkatan penyediaan jasa yang secara keseluruhan ber-
orientasi pada peningkatan kesempatan kerja di berbagai sek-
tor. Kebijaksanaan pemerataan pembangunan yang telah ditempuh
selama Repelita IV akan dilanjutkan dan ditingkatkan agar per-
baikan taraf hidup, kecerdasan din-kesejahteraan semakin nyata
dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan kemajuan yang se-
rasi antar wilayah di daerah Riau serta antara daerah Riau dan
daerah-daerah lain di Indonesia makin dapat diwujudkan.
137
Atas dasar arah kebijaksanaan tersebut di atas dan mem-
perhatikan masalah-masalah yang dihadapi serta potensi dan
prioritas daerah, langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan
daerah Riau yang akan dikembangkan dalam Repelita V pada
pokoknya sebagai berikut.
Usaha pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas
akan dilanjutkan dengan tujuan meningkatkan produksi dan me-
mantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan para pe-
tani, memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan Indus-
tri akan bahan baku, dan untuk membantu peningkatan ekspor.
Dalam rangka mendukung terwujudnya keseimbangan antara indus-
tri dan pertanian dalam struktur ekonomi nasional, usaha pem-bangunan dan pengembangan sektor industri, terutama agroin-
dustri, juga terus didorong. Iklim berusaha yang lebih men-
dorong partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan akan di-
usahakan melalui berbagai usaha pemberian informasi dan kemu-
dahan. Di samping itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan promosi
untuk merangsang pihak swasta agar bersedia melakukan inves-
tasi di daerah Riau.
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produksi di
bidang pertanian dan industri, upaya peningkatan prasarana
dan sarana perhubungan, komunikasi, peningkatan efisiensi
dalam bidang perdagangan melalui bimbingan dan penyuluhan,
penyempurnaan sistem informasi pasar dan sistem angkutan akan
ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan mengikutsertakan dan
mendorong prakarsa pengusaha-pengusaha swasta.
Dalam rangka memperluas lapangan kerja juga akan diusa-
hakan agar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah diterapkan
pola investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Di samping
itu diarahkan agar kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya
138
alam agar memenuhi persyaratan kelestarian lingkungan dan
pembangunan yang berkelanjutan.
Usaha koperasi akan terus didorong agar makin mandiri
dan lebih berperanan dalam pembangunan di daerah. Sejalan
dengan itu dalam pembangunan di daerah ini akan terus dikem-
bangkan iklim yang dapat mendorong lembaga swadaya masyarakat
untuk lebih banyak berpartisipasi.
Kegiatan pariwisata, terutama di kabupaten Riau Kepulau-
an selama Repelita V akan terus ditingkatkan agar dapat ber-
kembang dan mampu menarik wisatawan yang akan atau sedang
berkunjung di propinsi-propinsi Sumatera bagian utara lainnya.
Untuk itu berbagai fasilitas akomodasi, pengangkutan dan te-
lekomunikasi dari dan ke lokasi daerah wisata tersebut akan
terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masya-
rakat Riau akan dilanjutkan. Sejalan dengan itu peningkatan
penyuluhan dan penyediaan berbagai fasilitas pelayanan masya-
rakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun di bidang
sosial lainnya, diusahakan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Mutu pendidikan dan keterampilan penduduk diting-
katkan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan
pendidikan formal yang diarahkan agar sebagian dari pening-
katan jumlah tenaga kerja yang berasal dari pertambahan pen-
duduk di pedesaan akan lebih mampu bertani dengan cara-cara
yang lebih maju, dan agar sebagian dari mereka dapat lebih
mudah memperoleh pekerjaan di luar sektor pertanian.
Untuk mempertahankan kemampuan prasarana dan sarana per-
tanian, pendidikan, kesehatan dan perhubungan yang ada, ke-
giatan operasi dan pemeliharaannya akan ditingkatkan. Dalam
hubungan ini partisipasi masyarakat akan disalurkan antara
139
lain melalui pembayaran iuran pemakaian air irigasi dan ke-
giatan-kegiatan gotong royong.
Selanjutnya dalam rangka peningkatan usaha pemerataan
pembangunan, perhatian khusus akan diberikan kepada daerah
yang relatif tertinggal, daerah kritis dan daerah padat pen-
duduk. Sejalan dengan itu pembangunan masyarakat desa akan
terus ditingkatkan. Pembangunan daerah perkotaan akan dilan-
jutkan pula secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan
perkembangan penduduk dan kepentingan mereka agar dapat men-
jamin lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja dan berusaha.
Dengan pembangunan yang serasi antara desa dan kota diharap-
kan arus urbanisasi dapat dikendalikan.
Untuk mengurangi tingkat pertumbuhan dan ketidakseimbang-
an kepadatan penduduk di daerah Riau akan ditempuh berbagai
kebijaksanaan seperti peningkatan program keluarga berencana
dan langkah-langkah yang dapat mendorong perpindahan penduduk
antara lain melalui pembangunan pertanian di daerah-daerah
yang kurang penduduk seperti di kabupaten-kabupaten Bengkalis,
Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, peningkatan pembangunan
jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut dengan kota-
kota Pekanbaru dan Dumai. Di samping itu akan dilaksanakan se-
cara selektif pengembangan daerah berpotensi yang terisolasi,
baik yang berlokasi di wilayah pedalaman maupun di wilayah ke-
pulauan.
Pembangunan pedesaan diarahkan agar mampu menyerap per-
tambahan tenaga kerja yang terjadi dan dengan demikian dapat
mengurangi arus urbanisasi. Sejalan dengan itu pengembangan
kota sedang dan kecil akan ditingkatkan untuk membantu mengu-
rangi derasnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. Sementara
140
itu pengembangan iklim usaha yang mendorong pertumbuhan sektor
informal di kota akan ditingkatkan.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan akan dilakukan langkah-
langkah pendayagunaan aparatur. Hal tersebut antara lain me-
liputi upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya
ini dijalankan melalui penggalian dan pengerahan potensi sum-
ber pendapatan baru sepanjang tidak bertentangan dengan pera-
turan yang berlaku dan tidak menghambat perkembangan dunia
usaha. Dalam hubungan ini diusahakan penyempurnaan mekanisme
perpajakan dan retribusi daerah, peningkatan kemampuan aparat
pemerintah daerah di dalam memungut pajak dan retribusi dae-
rah, dan peningkatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Bersamaan dengan itu usaha-usaha untuk mendorong agar
swasta lebih berpartisipasi dalam membiayai kegiatan pem-
bangunan di daerah akan ditingkatkan pula. Di samping itu
akan dilanjutkan pula program-program pendidikan dan pelatih-
an pegawai, penyempurnaan sistem informasi, komunikasi, kerja
sama, koordinasi, dan penyederhanaan prosedural. Langkah-
langkah tersebut diharapkan dapat lebih memantapkan usaha
untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan
bertanggung jawab yang pelaksanaannya bertitik berat pada
Daerah Tingkat II.
Upaya penyusunan dan penyempurnaan Rencana Umum Tata
Ruang di daerah Riau akan ditingkatkan agar pemerintah daerah
dapat lebih mampu mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya
yang ada secara lebih terarah. Penataan pertanahan akan di-
tingkatkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Daerah agar
masalah ketidakserasian penggunaan ruang dapat diselesaikan
secara lebih terarah.
141
Dengan pokok-pokok kebijaksanaan tersebut di atas, dalam
Repelita V laju pertumbuhan produksi daerah di luar minyak
dan gas bumi diharapkan dapat mencapai sekurang-kurangnya
5,4% rata-rata per tahun. Laju pertumbuhan tersebut diperhi-
tungkan cukup memadai untuk mendukung peningkatan pendapatan
per kapita dan penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap
tambahan angkatan kerja yang terjadi di daerah Riau selama
lima tahun yang akan datang. Sedangkan laju pertumbuhan sektor
yang dapat dicapai per tahun diperkirakan masing-masing se- bagai berikut. Sektor pertanian dan sektor industri masing-
masing rata-rata akan tumbuh 4,4% dan 7,1% per tahun. Sedang-
kan pertumbuhan pertahun sektor pertambangan 5,7%, sektor
bangunan 4,5%, sektor perdagangan 5,7%, sektor pengangkutan
dan komunikasi 6,0% serta sektor lain-lain 5,6%.
Selama Repelita V laju pertumbuhan penduduk di Propinsi
Riau diharapkan akan turun menjadi rata-rata 2,7% per tahun,
sehingga pada tahun 1993 penduduk propinsi Riau diperkirakan
akan berjumlah 3,2 juta jiwa. Untuk menurunkan laju pertum-
buhan penduduk tersebut akan diusahakan penurunan angka kela-
hiran kasar dari 33,1 bayi per 1.000 penduduk pada akhir Re-
pelita IV menjadi 28,8 pada akhir Repelita V, dan angka kema-
tian kasar dari 8,3 orang per 1.000 penduduk pada akhir Repe-
lita IV menjadi 7,4 pada akhir Repelita V. Sejalan dengan
upaya tersebut. akan diusahakan pula peningkatan kesejahteraan
masyarakat agar angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
menurun dari 73,5 bayi pada akhir Repelita IV menjadi 62,5
bayi pada akhir Repelita V. Bersamaan dengan itu harapan hidup
rata-rata diharapkan naik dari 59,3 tahun pada akhir Repeli-
ta IV menjadi 61,7 tahun pada akhir Repelita V.
142
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan
diusahakan peningkatan kecerdasan masyarakat dengan sasaran
antara lain, jumlah penampungan anak usia 7 - 12 tahun di SD
ditingkatkan dari 99,7% pada akhir Repelita IV menjadi 99,8%
pada akhir Repelita V. Selain itu jumlah lulusan SD yang dapat
ditampung di SMTP ditingkatkan dari 70,5% pada akhir Repelita
IV menjadi 83,9% pada akhir Repelita V, lulusan SMTP yang
dapat ditampung di SMTA diharapkan meningkat dari 83,9% pada
akhir Repelita IV menjadi 85,4% pada akhir Repelita V. Pe-
ningkatan di bidang pendidikan ini juga disertai dengan pe-
ningkatan dalam mutu pendidikan, yang akan diusahakan melalui
peningkatan dalam penyediaan prasarana pendidikan, penyediaan
buku-buku dan penataran guru-guru.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diuraikan di atas di-
perkirakan akan dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja
yang terjadi selama Repelita V yang diperkirakan rata-rata
meningkat dengan 4,3% per tahun, atau diperkirakan akan ber-
jumlah 1,285 juta jiwa pada akhir Repelita V.
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah akan dilanjut-
kan dan ditingkatkan secara selektif untuk beberapa kawasan.
Dengan demikian, daerah akan mempunyai sarana untuk upaya pe-
manfaatan ruang dan sumber daya secara optimal yang menjamin
percepatan dan keserasian laju pertumbuhan daerah, pemanfaat-
an keunggulan komparatif antar wilayah serta lebih terpenuhi-
nya persyaratan-persyaratan pembangunan yang berkelanjutan.
III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN
Pembangunan di bidang pertanian akan dilaksanakan dalam
rangka memenuhi kebutuhan rakyat Riau akan pangan, meningkat-
143
kan pendapatan per jiwa mereka, membantu memantapkan swasem-
bada pangan, meningkatkan penyediaan bahan baku untuk industri
dan mendorong ekspor produksi pertanian. Hal tersebut akan
dilakukan melalui usaha-usaha intensifikasi, diversifikasi,
rehabilitasi dan ekstensifikasi. Peningkatan produksi tanaman
pangan akan dilaksanakan melalui intensifikasi tanaman padi,
palawija dan sayuran. Untuk menunjang usaha-usaha peningkatan
produksi tanaman pangan akan ditingkatkan pengadaan benih
padi, palawija dan hortikultura melalui balai-balai benih dan
penangkar benih yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta.
Di samping itu untuk. memperoleh benih yang baik dan tahan
hama akan ditingkatkan pengawasan mutu dan persertifikatan
benih. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya jenis hama peng-
ganggu, akan ditingkatkan kegiatan untuk mengatasinya melalui
pengembangan sistem pengendalian hama terpadu.
Dalam rangka meningkatkan produksi palawija pembinaan
petani palawija akan dilakukan melalui pengembangan Unit-unit
Pelayanan Pengembangan (UPP) dan pengembangan paket teknologi
tepat guna. Di samping itu di daerah ini pemanfaatan pupuk
kandang, kompos dan pupuk hijau juga akan ditingkatkan.
Dalam bidang produksi peternakan, jenis-jenis ternak yang akan dikembangkan di Riau adalah unggas, sapi, kerbau, babi, kambing dan domba. Peningkatan produksi ternak sapi akan
didukung pula dengan kegiatan pengamanan ternak dan pengadaan
serta redistribusi ternak. Di samping itu akan diusahakan
untuk mengurangi tingkat kematian ternak dan untuk mencegah
berjangkit serta berkembangnya penyakit ternak dengan mengem-
bangkan pusat pelayanan kesehatan hewan dan pusat penyelidik-
an penyakit hewan. Di samping itu juga akan dikembangkan pe-
nyediaan prasarana dan sarana kesehatan ternak. Dalam rangka
144
meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani ternak penyu-
luhan akan makin ditingkatkan, baik kualitas maupun frekuen-
sinya, melalui pemberian latihan-latihan kepada para kontak
tani.
Produksi perikanan akan dikembangkan di daerah-daerah
pantai, laut lepas, dan perairan air tawar. Untuk membantu
perkembangan usaha penangkapan di laut akan ditingkatkan pe-
laksanaan operasional pangkalan pendaratan ikan, dan juga
untuk ikan laut Balai Benih ikan.
Produksi perkebunan baik produksi perkebunan rakyat mau-
pun perkebunan besar akan ditingkatkan. Komoditi yang akan
ditingkatkan produksinya adalah kelapa sawit, kakao dan karet
yang diusahakan di kabupaten-kabupaten Indragiri Hulu, Indra-
giri Hilir, Kampar, Kep. Riau dan Bengkalis dan seluruhnya
meliputi areal seluas 194.793 ha. Di samping itu melalui per-
kebunan inti rakyat (NES/PIR) akan ditingkatkan produksi ko-
moditi kelapa sawit dan karet. Selanjutnya akan dilaksanakan
rehabilitasi dan peremajaan (PRPTE) tanaman kelapa dan karet.
Di bidang kehutanan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan
pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan tetap. Di samping itu
dilaksanakan inventarisasi hutan produksi yang terdiri dari
yang dapat dikonversi dan khusus bukan kayu. Selanjutnya di-
lakukan pengadaan peta dasar, rehabilitasi hutan rusak di
wilayah HPH dan pembangunan hutan tanaman industri.
Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, kemampu-
an jaringan pengairan akan dipelihara dan ditingkatkan. Ber-
samaan dengan itu akan dilaksanakan operasi dan pemeliharaan
(0 $ P) seluruh jaringan irigasi yang ada. Beberapa jaringan
pengairan akan direhabilitasi. Dalam Repelita V diprioritas-
kan pembangunan baru irigasi berukuran kecil dan sedang, an-
145
tara lain di Kertasana, Batang Teso dan Batang Kumu dengan
luas areal total 30.000 ha.
Pengembangan air tanah akan dilaksanakan di daerah-daerah
yang sumber air permukaannya relatif terbatas. Usaha perluasan
areal pertanian juga akan dilaksanakan dengan memanfaatkan
lahan rawa pasang surut dan bukan pasang surut. Pelaksanaan
program pengembangan daerah rawa juga akan dikaitkan dengan
kegiatan peningkatan usaha tambak serta pembangunan tambak.
Kegiatan-kegiatan pembangunan jalan akan meliputi reha-
bilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan
jalan dan jembatan serta pembangunan jalan dan jembatan yang
diperlukan oleh kawasan-kawasan yang selama ini belum ter-
jangkau. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan akan
dilakukan antara lain untuk ruas-ruas jalan Pekanbaru - Sim-
pang Tiga - Bangkinang - Rantau Berangin - Batas- Sumatera
Barat, Teluk Kuantan - Batas Sumatera Barat, Pekanbaru - Si-
berida - Batas Jambi, Pekanbaru - Sikijang Mati - Simpanglaga.
Peningkatan jalan Rantau Berangin - Dalu-Dalu, Pekanbaru -
Duri - Dumai, Parit (Simpang Tiga) - Teluk Kuantan - Japura,
Rengat - Cinaku, Simpang Laga - Air Molek dan Tempuling
Cinaku - Dumai - Batang. Pembangunan jalan dan jembatan baru
akan dilaksanakan guna menampung pertumbuhan lalu lintas guna
menampung pertumbuhan lalu lintas kota dan untuk pemekaran
kota. Di samping itu juga akan dilakukan di daerah-daerah pe-
mukiman transmigrasi, daerah pertanian, daerah perkebunan,
serta daerah industri dan daerah pelabuhan.
Dalam rangka pengembangan lalu lintas angkutan jalan
raya, akan dilanjutkan perbaikan dan penambahan lampu lalu
lintas, penyediaan rambu jalan, pembuatan marka jalan, pema-
sangan pagar pengaman jalan di tempat-tempat tertentu, pem-
146
bangunan fasilitas pengujian kendaraan bermuatan serta peng-
adaan bis kota atau bis perintis di Pekanbaru.
Dalam meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan, direncanakan akan dilakukan rehabilitasi dan
peningkatan dermaga dan terminal penyeberangan antara Pekan-
baru - Tanjung Uban dan Kabil dan penambahan rambu-rambu untuk
keselamatan pelayaran.
Pembangunan perhubungan laut di daerah ini akan ditekan-
kan pada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, serta pe-
ningkatan dan pengembangan fasilitas pelabuhan. Selain itu
rehabilitasi dan pembangunan berbagai fasilitas keselamatan
pelayaran akan dilanjutkan, terutama pembangunan dan rehabi-
litasi menara suar, rambu suar, peralatan telekomunikasi dan
radio pantai. Selanjutnya armada pelayaran rakyat dan armada
perintis, pengoperasiannya akan dilanjutkan dan ditingkatkan.
Di bidang perhubungan udara pengembangan fasilitas bandar
udara akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam rangka
pengoperasian berbagai jenis pesawat penerbangan komersial.
Fasilitas Bandar udara Hang Nadim (Batam) akan ditingkatkan
untuk dapat didarati oleh pesawat jenis B-747 dengan kapasi-
tas terbatas, Bandar udara Simpangtiga (Pekanbaru) akan di-
tingkatkan hingga dapat didarati oleh pesawat udara sejenis
DC-9/B-737 dengan kapasitas penuh dan pelabuhan udara Tanjung
pinang (Kijang) dapat didarati oleh pesawat jenis F-28
dengan kapasitas terbatas. Sedangkan lapangan udara Tanjung
Balai Karimun dan Tembilahan akan ditingkatkan untuk pesawat
jenis Cassa-212. Sehubungan dengan itu alat bantu navigasi
dan fasilitas keselamatan penerbangan lainnya juga akan di-
tingkatkan kemampuannya.
Pengembangan jasa pos dan giro dalam Repelita V akan
mencakup pembangunan Kantor Pos Pembantu atau Kantor Pos Tam-
147
bahan di kecamatan dan Kantor Pos di Kabupaten, Kantor Pos
Keliling dan Rumah Pos. Di samping itu akan dilaksanakan
pengadaan bis Surat, kendaraan bermotor untuk dinas Pos Keli-
ling Kota dan untuk Pos Keliling Desa, jaringan sambungan
telepon, telex, telegrap, faksimile. Pembangunan telekomuni-
kasi pedesaan akan diperluas.
Di bidang kepariwisataan, akan dilaksanakan kegiatan
pembangunan obyek wisata dengan potensi wisata alam bahari
Upaboga dan festival di Pulau Bintan dan Pulau Batam. Selain
itu akan dimantapkan upaya promosi wisata nasional ke luar
negeri dan dalam negeri.
Di bidang industri akan dilanjutkan pengembangan industri
dengan orientasi ekspor. Untuk itu usaha pengembangan Indus-
tri-industri pengolahan hasil hutan seperti rotan dan kayu,
industri-industri pengolahan hasil perkebunan seperti Indus-
tri pengolahan kelapa sawit, kelapa, karet, dan industri kecil
seperti pakaian jadi akan ditingkatkan.
Untuk memperbaiki mutu produksi industri bimbingan dan
penyuluhan akan dilanjutkan dan diarahkan pada peningkatan
kemampuan berproduksi dengan penggunaan teknologi tepat guna,
dan peningkatan kemampuan manajemen pemasaran.
Di bidang perdagangan akan dilanjutkan usaha peningkatan
efisiensi penyaluran barang dan jasa. Demikian pula akan di-
lanjutkan usaha penyebarluasan informasi pasar bagi produsen,
pengusaha dan lembaga-lembaga pemasaran.
Di bidang pertambangan akan dilanjutkan usaha produksi,
pemanfaatan dan pengolahan hasil-hasil tambang sebagai bahan
baku untuk industri. Beberapa kegiatan penyelidikan umum yang
telah mengidentifikasi terdapatnya logam mulia dan logam dasar
148
di daerah ini akan dilanjutkan. Demikian pula penyelidikan
mengenai gambut dan bate bara yang diketahui cukup besar po-
tensinya di daerah ini akan terus dilanjutkan dan kemungkinan
untuk pengolahan biji bauksit akan dijajagi. Di samping itu
produksi beberapa jenis hasil tambang terutama hasil galian
sederhana yang saat berada dalam tahap awal eksploitasi,
terus didorong untuk dapat berkembang. Dalam hubungan ini akan
dilanjutkan bimbingan dan pembinaan pengusahaan bahan-bahan
galian C.
Pembangunan di bidang energi akan dilakukan melalui pe-
ningkatan eksplorasi, eksploitasi dan produksi sumber energi
utama yaitu minyak bumi, panas bumi, gas bumi dan tenaga air.
Di samping itu akan dilakukan pengembangan lapangan-lapangan
baru dan usaha memperoleh lagi minyak dengan cara yang di-
tingkatkan "Enhanced Oil Recovery" (EOR) untuk meningkatkan
produksi minyak dan gas bumi. Selanjutnya akan dilakukan pula
penelitian mengenai kemungkinan pemasaran dan pengembangan
jaringan transmisi serta distribusi gas alam (PGN) di Batam.
Peningkatan penyediaan tenaga listrik akan terus dilak-
sanakan melalui pengembangan sarana pusat pembangkit tenaga
listrik baik untuk kebutuhan pengembangan industri maupun
untuk konsumsi rumah tangga. Sesuai dengan perkiraan kebutuh-
an akan tenaga listrik, maka dalam Repelita V akan dilakukan
langkah-langkah untuk mempersiapkan pembangunan pusat-pusat
pembangkit tenaga listrik. Langkah-langkah itu antara lain
meliputi persiapan pembangunan PLTA Koto Panjang dengan kapa-
sitas 114 MW yang diharapkan selesai tahun 1993/94 dan PLTD
yang tersebar dengan kapasitas total sebesar 30 MW. Di samping
itu akan dilakukan peningkatan jaringan transmisi sepanjang
75 Km dan gardu induk PLN sebanyak 3 buah dengan kapasitas 10
149
MVA, peningkatan sarana distribusi dengan pemasangan 2.043
gardu distribusi untuk 179.100 pelanggan baru. Selanjutnya
akan dikembangkan tenaga listrik di pedesaan sebanyak 180
desa untuk memenuhi kebutuhan 45.921 pelanggan baru.
Dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal serta
untuk lebih memberikan kepastian berusaha bagi para penanam
modal, maka akan dilaksanakan penyederhanaan dalam sistem
perizinan dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Demikian
pula akan disempurnakan dan dilanjutkan penyusunan dan penye-
barluasan informasi penanaman modal yang antara lain akan
mencakup data serta profil proyek penanaman modal dan profil
potensi daerah yang disertai dengan informasi pasar. Usaha
untuk meningkatkan efisiensi pelayanan bagi para penanam modal
akan ditempuh antara lain dengan cara meningkatkan koordinasi
pelaksanaan pengendalian dengan instansi terkait.
Dalam bidang perkoperasian upaya peningkatan kemampuan
organisasi, tata laksana dan usaha akan dilanjutkan untuk
dapat mengembangkan koperasi menjadi lembaga ekonomi rakyat
yang mandiri. Dalam upaya peningkatan kemampuan koperasi itu
tetap akan diprioritaskan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) dan
koperasi-koperasi primer lainnya yang melaksanakan usaha dalam
bidang pertanian pangan, peternakan rakyat, perikanan rakyat,
perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, industri kecil, perkre-
ditan atau simpan pinjam, kelistrikan desa. Selain itu juga
akan diprioritaskan peningkatan kemampuan koperasi-koperasi
primer yang menangani usaha-usaha jasa angkutan pedesaan,
produksi dan pemasaran berbagai jenis komoditi ekspor yang
diproduksi masyarakat pedesaan. Lain dari pada itu mutu dan
intensitas kemampuan pengelola koperasi dan anggotanya juga
akan ditingkatkan. Untuk itu akan diusahakan adanya penyem-
150
purnaan dalam metode, materi dan penyelenggaraan pendidikan,
penataran dan pelatihan keterampilan bagi anggota pengurus,
badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi Selanjutnya
akan diusahakan pula perbaikan dalam cara pemberian bantuan
tenaga manajemen yang terdidik atau terlatih kepada KUD yang
dianggap masih memerlukan bantuan yang dimaksud. Untuk men-
ciptakan iklim yang mendukung pengembangan kehidupan koperasi
yang sehat, penerangan dan penyuluhan perkoperasian dilanjut-
kan dan ditingkatkan.
Dalam rangka mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja
di daerah pedesaan, di daerah kritis dan kurang maju di Pro-
pinsi Riau dilaksanakan kegiatan Program Padat Karya Gaya
Baru (PPKGB). Pelaksanaan PPKGB dimaksudkan untuk melaksana-
kan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berorientasi pada per-
luasan lapangan kerja sebesar mungkin. Pelaksanaan proyek ini
di samping menciptakan lapangan kerja, juga mempunyai dampak
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Di samping
itu dalam usaha mengatasi masalah melimpahnya angkatan kerja
usia muda terdidik disebarkan tenaga kerja sukarela terdidik
yang akan bertugas sebagai konsultan koperasi, pemandu wira-
usaha dan tenaga teknis di sektor-sektor pembangunan.
Dalam pada itu tenaga kerja yang akan dilatih melalui
Balai Latihan Kerja (BLK) dan Latihan Keliling selama Repe-
lita V diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan
desa, pengembangan industri, khususnya dalam rangka menunjang
ekspor dan usaha mandiri.
Dalam rangka membuka dan mengembangkan daerah produksi
dan daerah pertanian baru, maka pembangunan daerah transmi-
grasi dilanjutkan dan ditingkatkan, baik transmigrasi umum
maupun transmigrasi swakarsa. Selama Repelita V direncanakan
151
akan dibuka lahan seluas 42.425 ha untuk penempatan sekitar
83.800 KK transmigran. Jumlah ini ditempatkan di berbagai
daerah dengan perincian: 12.000 KK ditempatkan di daerah per-
sawahan beririgasi dan daerah pasang surut dalam rangka pe-
ngembangan usaha tani terpadu, 52.000 KK dikaitkan dengan pe-
ngembangan perkebunan, 4.000 KK pola kehutanan, 11.000 KK
untuk menunjang usaha perikanan, dan 2.500 KK dengan pola
jasa lainnya, termasuk 2.300 KK transmigrasi lokal. Di sam-
ping itu dalam Repelita V akan dilanjutkan dan ditingkatkan
pembinaan transmigran yang sudah ada di tempat pemukiman agar
makin mampu meningkat kesejahteraan masing-masing.
Sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan, akan diting-
katkan pengadaan alat peraga dan alat pendidikan lainnya bagi
setiap jenis dan jenjang sekolah. Demikian pula pengadaan
buku pelajaran dan buku bacaan. Pada tingkat SD akan diterus-
kan kegiatan rehabilitasi gedung SD. Di samping itu dalam
rangka memantapkan pelaksanaan wajib belajar bagi anak usia 7
- 12 tahun akan dibangun SD kecil di daerah terpencil. Khusus
untuk daerah-daerah pemukiman transmigrasi yang telah dihuni,
akan dibangun gedung SD baru dan gedung SMP baru di tempat-
tempat yang telah memerlukan. Dalam rangka memantapkan per-
luasan dan pemerataan kesempatan belajar dibangun gedung SMTP
dan SMTA, diadakan penambahan ruang kelas baru, dan dilakukan
pembangunan ruang laboratorium dan perpustakaan serta rehabi-
litasi bangunan. Selanjutnya beberapa Sekolah Menengah Keju-
ruan Tingkat Pertama (SMKTP) akan direhabilitasikan serta di-
kembangkan dengan tambahan ruangan penunjangnya, seperti ruang
praktek dan perpustakaan, akan dibangun pula SMKTA baru. Di
samping itu akan ditingkatkan pula daya tampung Sekolah Mene-
ngah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang ada baik Negeri mau-
pun Swasta, serta pemeliharaan beberapa gedung SMTA.
152
Dalam rangka pembinaan pendidikan masyarakat, dilaksana-
kan berbagai kegiatan, antara lain dilanjutkannya penyeleng-
garaan kelompok belajar (Kejar) Paket A yang dipadukan dengan
pendidikan mata pencaharian, serta diselenggarakannya Kejar
Paket B sebagai usaha untuk mendukung perintisan pelaksanaan
wajib belajar tingkat SMTP, Program Magang dan Kejar Usaha.
Di bidang. kebudayaan di Riau ditingkatkan antara lain
usaha-usaha inventarisasi dan pembinaan nilai-nilai budaya,
pembinaan kebahasaan, kesusasteraan dan perpustakaan, pembi-
naan kesenian, serta pembinaan tradisi, peninggalan sejarah
dan permuseuman. Sementara itu juga akan lebih digairahkan
kegiatan pelestarian dan pemanfaatan peninggalan sejarah,
antara lain dengan melanjutkan pemugaran Candi Muara Takus
sebagai warisan budaya bangsa.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
di Riau dilakukan pembangunan 15 Puskesmas, 106 Puskesmas
Pembantu, 7 Puskesmas Perawatan dan pengadaan 89 Puskesmas
Keliling yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi wilayah se-
tempat. Sedang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat daerah
Riau akan pentingnya pelayanan kesehatan, akan digalakkan
upaya penyuluhan kesehatan. Dengan demikian diharapkan akan
lebih banyak Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibentuk
dan dikelola oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari
petugas Puskesmas setempat.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan dilaksana-
kan melalui seluruh RSU kelas D yang ada. Dalam pada itu RSU
Rengat dan RSU Bengkalis akan ditingkatkan kelasnya dari D
menjadi C. Sementara itu pelayanan kesehatan jiwa akan di-
tingkatkan pula. Sedangkan upaya pelayanan laboratorium kese-
hatan akan lebih dimantapkan mutunya.
153
Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular akan
dilaksanakan melalui jalur institusi upaya kesehatan yang me-
liputi imunisasi, penanggulangan penyakit diare, malaria, in-
feksi saluran pernafasan akut (ISPA), rabies, frambusia,
demam berdarah, dan tb paru dan pengamanan transmigran ter-
hadap penyakit yang menimbulkan wabah atau kejadian luar
biasa. Di samping itu peningkatan pengamatan atas kejadian
penyakit akan ditingkatkan. Sementara itu dalam rangka upaya
perbaikan gizi akan ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam
memanfaatkan sumber pangan yang tersedia dan menaikkan mutu
makanan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Di samping itu akan
ditingkatkan usaha-usaha pencegahan penanggulangan kekurangan
kalori dan protein, kekurangan vitamin A dan anemia gizi besi,
melalui kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga UPGK di seluruh
desa, serta meningkatkan kemampuan aparat pedesaan dalam
pengelolaan program gizi. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi
(SKPG) juga akan dikembangkan.
Dalam rangka menghindarkan masyarakat dari penyalahguna-
an obat, makanan, kosmetika dan bahan lain yang berbahaya,
akan ditingkatkan pengawasannya dengan meningkatkan fungsi
balai pemeriksaan obat dan makanan yang ada. Sedangkan untuk
menjamin kelancaran distribusi dan pengadaan obat-obatan di
unit pelayanan kesehatan dilanjutkan pembangunan sarana pe-
nyimpanan obat, alat dan perbekalan kesehatan bagi Kabupaten/
Kotamadya yang belum memilikinya. Sementara itu dalam rangka
upaya meningkatkan derajat kesehatan rakyat di daerah pemu-
kiman pedesaan yang kekurangan persediaan air bersih dan rawan
penyakit menular kegiatan peningkatan penyediaan air bersih
dan penyehatan lingkungan pemukiman akan dilanjutkan.
Dalam rangka menunjang program kesehatan secara keselu-
ruhan akan diupayakan perubahan perilaku masyarakat melalui
154
penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan dengan jalan menye-
barluaskan informasi kesehatan, mengembangkan potensi swadaya
masyarakat dan mengembangkan metode penyuluhan kesehatan.
Dalam bidang kesejahteraan sosial kegiatan pembinaan dan
pengembangan kesejahteraan dilaksanakan antara lain melalui
penyuluhan, bimbingan sosial oleh Pekerja Sosial Masyarakat,
pembinaan swadaya masyarakat dalam bidang perumahan dan ling-
kungan, dan pembinaan organisasi sosial dan lembaga swadaya
masyarakat.
Dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksa-
nakan antara lain pengentasan anal( terlantar dan yatim piatu,
penyantunan para lanjut usia atau jompo, serta penyantunan
dan pengentasan para penyandang cacat.
Pembinaan generasi muda dalam wadah Karang Taruna akan
dilaksanakan dengan upaya meningkatkan peran serta Karang
Taruna dalam berbagai bidang pembangunan di pedesaan. Peranan
dan fungsi wanita akan lebih digairahkan untuk menangani ma-
salah-masalah kesejahteraan sosial, pencegahan timbulnya ma-
salah kenakalan remaja dan usaha-usaha pelayanan sosial lain-
nya.
Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk sebanyak
485,9 ribu pasangan usia subur akan diajak menjadi peserta KB
Baru. Di samping itu kepada peserta KB Aktif, yang berjumlah
397,8 ribu pasangan akan diberikan pembinaan agar tetap ber-
KB.
Dalam rangka mengusahakan adanya keserasian antara pem-
bangunan kota dan pembangunan desa, maka diusahakan pening-
katan dalam pembangunan pedesaan. Di samping itu diusahakan
pula agar mobilitas penduduk meningkat sehingga apabila di-
155
perlukan setiap hari dapat bepergian ke kota secara ulang-
alik dengan lancar. Dengan demikian penduduk pedesaan tidak
mudah terdorong untuk pindah ke kota. Di samping itu akan di-
usahakan pengembangan kota-kota kecil sebagai suatu sarana
untuk memperkecil hasrat penduduk agar tidak berkeinginan
pindah ke kota-kota besar.
Perumahan sederhana akan terus dibangun sesuai dengan
hasil studi kelayakan yang dibuat untuk masing-masing kota.
Usaha perbaikan kampung akan dilanjutkan, antara lain di kota
Pekanbaru, Dumai, Tembilahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung
Pinang, Bangkinang, Rengat dan Bagan Siapi-api. Di Propinsi
ini akan diperbaiki lingkungan pemukiman seluas sekitar 870
ha.
Kegiatan pemugaran perumahan desa yang meliputi pening-
katan mutu rumah serta perbaikan lingkungan pemukimannya akan
terus dilanjutkan di 200 desa. Dalam pelaksanaannya perhatian
khusus diberikan pada desa-desa kritis, terbelakang, miskin,
desa nelayan dan desa-desa yang menjadi pusat pertumbuhan
bagi desa-desa sekitarnya.
Program penyediaan air bersih akan dilanjutkan dengan
menambah jumlah sambungan rumah dan hidran umum, serta me-
ningkatkan kapasitas dengan merehabilitasi instalasi, mengu-
rangi kebocoran dan membangun instalasi baru. Program ini di-
laksanakan antara lain di kota-kota Pekanbaru, Dumai, Tembi-
lahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Bangkinang dan
Rengat. Usaha-usaha di bidang penyehatan lingkungan pemukiman
akan terus pula ditingkatkan dengan sasaran kegiatan pemeli-
haraan dan perbaikan penanganan air limbah, drainase, dan
persampahan. Program ini akan dilaksanakan antara lain di
kota Pekanbaru, Dumai, Tembilahan, Tanjung Pinang dan Bang-
kinang.
156
Dalam rangka pembangunan di bidang agama dalam Repeli-
ta V di Riau akan dilaksanakan antara lain penyediaan bantuan
untuk pembangunan atau rehabilitasi tempat peribadatan, pe-
nyediaan kitab suci, dan pembangunan atau rehabilitasi atau
perluasan Balai Nikah dan Penasehat Perkawinan, serta rehabi-
litasi atau perluasan Balai Sidang Pengadilan Agama dan kan-
tor-kantor Urusan Agama tingkat kecamatan/kabupaten/kotamadya
dan wilayah.
Sementara itu penerangan dan bimbingan hidup beragama
terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat-masyarakat khu-
sus. Dalam rangka peningkatan mutu perguruan agama Madrasah
Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTN),
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Pendidikan Guru Agama Negeri
(PGAN), akan ditingkatkan dan disempurnakan prasarana dan sa-
rananya. Di samping itu akan disediakan juga bantuan bagi
perguruan agama swasta.
Dalam pada itu dalam rangka pengembangan perguruan tinggi
agama dilanjutkan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau
perluasan fasilitas perkuliahan, fasilitas pelaksanaan Kuliah
Kerja Nyata (KKN), dan fasilitas penelitian ilmiah pada IAIN
Sultan Syarif Qasim dan penyediaan bantuan bagi perguruan
tinggi agama swasta.
Pembangunan di bidang hukum tetap dilanjutkan dengan ber-
bagai upaya yang pada dasarnya merupakan kegiatan penunjang
bagi usaha-usaha penegakan hukum dan peradilan. Semuanya di-
laksanakan dalam rangka mendekatkan jangkauan pelayanan hukum
kepada masyarakat serta memeratakan kesempatan memperoleh
peradilan. Upaya yang akan dilaksanakan adalah rehabilitasi
dan perluasan sejumlah kantor Kejaksaan Negeri, Pengadilan
Negeri dan Kantor Imigrasi. Selanjutnya sebagai upaya penun-
157
jangan tugas-tugas pemasyarakatan, diusahakan rehabilitasi
sejumlah Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau
cabang Rumah Tahanan Negara atau Balai Bimbingan Kemasyara-
katan dan Pengentasan Anak.
Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
berbagai pola penyuluhan hukum yang ada akan terus dilaksana-
kan secara terpadu. Selanjutnya dalam usaha mewujudkan peme-
rataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum,
penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum bagi
golongan masyarakat yang kurang mampu akan tetap dilanjutkan.
Program-program sektoral yang ada di daerah ditunjang
dengan program-program bantuan pembangunan kepada daerah.
Program-program bantuan pembangunan kepada daerah tersebut
meliputi program-program berikut.
Program Pembangunan Daerah Tingkat I diarahkan pengguna-
annya untuk membiayai kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (0 $
P) jalan propinsi, jaringan irigasi, rumah sakit dan kegiat-
an-kegiatan lain yang telah menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Tingkat I. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan Propinsi digunakan untuk menangani peningkatan jalan
dan peningkatan jembatannya sesuai dengan meningkatnya arus
lalu lintas dan muatan.
Program Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk
membiayai kegiatan (0$P) jalan kabupaten dan kotamadya dan
kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Tingkat II.
Program Peningkatan Jalan Kabupaten dan Kotamadya digu-
nakan untuk meningkatkan prasarana jalan dalam rangka meme-
nuhi kebutuhan prasarana perhubungan yang makin meningkat.
158
Program pembinaan pendidikan dasar digunakan terutama untuk
membiayai kegiatan 0 $ P sarana pendidikan dasar dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan dasar, dan untuk membiayai pem-
bangunan sekolah dasar baru untuk memenuhi kebutuhan akan
prasarana pendidikan di daerah transmigrasi, PIR dan pemukim-
an baru. Program pelayanan kesehatan digunakan untuk membia-
yai kegiatan 0 $ P sarana kesehatan yang meliputi Rumah Sakit
Kabupaten, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu
serta untuk membiayai penyediaan obat-obatan.
Program Rehabilitasi Hutan dan Tanah Kritis diarahkan
untuk membantu Daerah Tingkat II yang menghadapi masalah tanah
kritis, untuk membiayai penyuluhan dan percontohan mengenai
pengembangan pelestarian sumber daya alam dengan konservasi
dan pencegahan perluasan daerah kritis serta kegiatan lain
dalam rangka memperkecil kerusakan alam.
Program Pembangunan Desa diarahkan untuk membantu mem-
biayai kegiatan-kegiatan pembangunan desa, peningkatan swa-
karsa dan swadaya masyarakat serta pengembangan kawasan ter-
padu (PKT) dalam rangka mengembangkan daerah yang terpencil,
daerah perbatasan dan daerah padat penduduk.
Penyelamatan hutan, tanah dan air akan dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan pembangunan dan pembinaan kawasan
konservasi, rehabilitasi sungai dan pengembangan DAS Indra-
giri - Rokan termasuk pengendalian dan penanggulangan bencana
alam di DAS Indragiri - Rokan. Di samping itu di DAS tersebut
juga dilaksanakan upaya untuk membina kemampuan masyarakat
guna meningkatkan peran sertanya secara swadaya dalam penye-
lamatan hutan, tanah dan air. Upaya pelestarian kemampuan
sumber daya alam dan lingkungan dan peningkatan fungsi serta
pengendalian kerusakannya juga akan dilaksanakan dengan me-
ngembangkan pola tata ruang yang dinamis.
159
Pelaksanaan program rehabilitasi tanah kritis di Riau
juga akan dilakukan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan
di DAS terpenting yang di daerah Riau meliputi areal lahan
kering dan lahan kritis. Kegiatan ini mencakup sasaran fisik
seluas 100.000 ha penghijauan dan 40.000 ha reboisasi. Di
samping itu di daerah ini juga akan dilakukan kegiatan kon-
servasi atas tanah usaha tani dengan kemiringan diatas 40%
dan perencanaan rehabilitasi lahan kritis dalam pola terpadu
di DAS, dan juga pemukiman kembali peladang sebanyak 25.000
KK.
Dalam mengusahakan keserasian dan koordinasi pembangunan,
kegiatan penataan ruang daerah akan dilanjutkan dan penyu-
sunannya akan lebih dipadukan dengan berbagai program terkait.
Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya mencakup penyu-
sunan Rencana Struktur Tata Ruang Daerah Tingkat I dan Ren-
cana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II. Di samping itu juga
akan dilakukan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan
beserta rinciannya untuk kawasan-kawasan yang dirasa strategis
atau kritis.
Di bidang penerangan akan dilanjutkan Program Pengem-
bangan Operasi Penerangan dengan pendekatan keterkaitan antar
sektor yang memuat pesan-pesan pembangunan melalui radio, te-
levisi dan pers serta pemanfaatan mekanisme BAKOHUMAS. Untuk
meningkatkan hasil guna dan daya guna siaran radio dan tele-
visi akan ditingkatkan kerja sama lintas sektoral dalam pe-
nyusunan substansi isi acara-acara siaran. Dalam rangka pe-
ningkatan mutu dan jangkauan siaran Radio, Televisi dan Film
dilaksanakan pengadaan Stasiun Produksi Keliling (SPK) serta
rehabilitasi atau pengembangan pemancar radio dan televisi.
Di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian akan
dilanjutkan atau dilakukan kegiatan inventarisasi dan evaluasi
160
sumber daya lahan serta pengembangan Sistem Informasi Geografi
yang diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan kemampuan sumber dayanya.
161
TABELWILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
PROPINSI R I A U
DAERAH TINGKAT IILuasWilayah
JumlahKecamatan
JumlahDesa
Perkiraan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk/km2
1985 1988 1985 1988(Km2) (jiwa) (jiwa) (jiwa) (jiwa)
Kotamadya:
Pakanbaru 62,96 6 33 215.252 235.881 3.419 3.747
Kabupaten:
Kampar 28.291,86 15 214 440.144 487.017 16 17Indragiri Hilir 11.605,97 11 110 481.004 531.767 41 46
Bengkalis 30.646,83 14 293 669.656 737.115 22 24Kepulauan Riau 8.099,69 21 171 549.909 616.284 68 76
Indragiri Hulu 15.854,29 9 296 250.734 271.769 16 17
Jumlah 94.561,60 76 1.117 2.548.261 2.802.117 27 30
162
163