00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2014
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2014 memuat Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014, Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014, Bagan Organisasi Direktorat Pembinaan SMK, Rekapitulasi Program Tahun 2014, dan Deskripsi Program Bantuan SMK Tahun 2014. Deskripsi program memberikan informasi umum tentang nama program bantuan, tujuan program, nilai bantuan, persyaratan penerima bantuan, dan jadwal pelaksanaan program; sedangkan uraian rinci setiap program tertuang pada Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pembinaan SMK Tahun 2014. Apabila di dalam garis-garis besar program ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.
Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................. ii BAB I Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK ............................. 1 BAB II Renstra Pembinaan SMK 2010 – 2014 ....................................... 15 BAB III Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK ...................................... 20 BAB IV Rekapitulasi Program Tahun 2014 ............................................ 22
BAB V Deskripsi Program Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014 ................................................................................ 27
1
BAB I
KEBIJAKAN UMUM DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
2
A. PENDAHULUAN
Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2014 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program tahun 2013, Program Prioritas Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Dalam pertemuan tiga pihak bidang agama dan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Bappenas terdapat arahan Presiden Republik Indonesia dengan tema Prioritas Presiden Bidang Pendidikan tahun 2009-2014 sebagai berikut: “Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.” Selanjutnya, tema prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) substansi inti. Substansi inti tersebut yang berhubungan dengan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu: Akses pendidikan dasar-menengah, metodologi, pengelolaan, kurikulum, dan Kualitas. Pada substansi inti akses pendidikan dasar-menengah, ditargetkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2014 kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang “Pendidikan
3
Universal 12 Tahun” atau PMU 12 tahun tetap dilanjutkan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meneruskan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang akan dilanjutkan menjadi 12 tahun. Pada substansi inti metodologi, penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia melalui penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2014 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah. Substansi inti pengelolaan diarahkan pada pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten. Substansi inti kurikulum diarahkan pada perubahan kurikulum yang dikembangkan dengan semangat pengetahuan/mata pelajaran dengan nilai moral atau dikenal dengan istilah pendidikan karakter. Kurikulum 2013 juga dikembangkan untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik sehingga mampu berinovasi untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit. Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014. Substansi inti kualitas, diarahkan pada pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, serta peningkatan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.
Sesuai dengan kerangka implementasi yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya tentang pembagian tanggung jawab pendidikan, maka, kebijakan umum pembinaan SMK diarahkan agar sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003,
4
maka inisiatif pengembangan SMK sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan bantuan-bantuan Pengembangan SMK yang sumber dananya berasal dari APBN pada prinsipnya bersifat sebagai stimulan. Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan Direktorat Pembinaan SMK tersebut, diperlukan suatu petunjuk teknis program pembinaan SMK secara rinci pada setiap tahun yang dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan pihak lain yang terkait. Selain itu, juknis bagi setiap program perlu diringkas dalam satu kemasan buku agar memudahkan stakeholder dalam memahami program dan kegiatan Dit. PSMK secara menyeluruh. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMK menyusun Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2014.
B. ORIENTASI PROGRAM
Pada hakekatnya, program dan kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu “tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
5
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan APK SMK nasional mencapai 37,5%; 2. Meningkatkan persentase SMK yang memenuhi Standar
Nasional Pendidikan (SNP) sebesar 70%; 3. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas-tugas teknis Program SMK mencapai 98%.
Salah satu implementasi dalam mencapai sasaran APK Sekolah menengah secara nasional melampaui 37,5% pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan SMK mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Pembangunan USB-SMK; Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK; Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat; Bantuan Siswa Miskin (BSM); Beasiswa SMK Pertanian dan Beasiswa Program Keahlian Khusus. Sedangkan upaya untuk mencapai sasaran 70% SMK memiliki sarana prasarana sesuai SNP diarahkan pada Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK; Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan; Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; Bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK; Bantuan Peralatan Praktik SMK; BOS SMK; Beasiswa Prestasi; Bantuan Pemasaran Tamatan (Job Matching), Penggandaan UN, Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat; Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren; Bantuan Pengembangan SMK Rujukan, Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dan Bantuan Peralatan e-pembelajaran. Dalam meningkatkan dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Program SMK, Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis dan manajemen yang baik di tingkat Pusat dan Provinsi (Dekonsentrasi) Dalam mencapai sasaran 85% SMK menyediakan Layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan diarahkan pada; Bantuan Pengembangan Kewirausahaan.
6
Selain berorientasi pada tujuan strategis tersebut, isu-isu strategis lain perlu mendapat perhatian dalam mendukung strategi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMK. Isu-isu tersebut antara lain kemajuan pengetahuan dan teknologi, aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan, upaya mendukung pengentasan kemiskinan, dan pemberian bantuan dana untuk SMK yang efisien dan efektif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat adalah sebuah keniscayaan yang harus pula direspon secara tepat oleh pendidikan kejuruan, oleh karenanya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program inovasi lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan materi pembelajaran maupun penyiapan infrastrukturnya. Pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, prosedur penyaluran bantuan, implementasi program, monitoring dan evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam pengelolaan, upaya pengentasan kemiskinan, dan pemberian bantuan untuk SMK secara efektif dan efisien diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat tercapainya sasaran strategis secara bertahap dan berkelanjutan.
7
C. STRATEGI UMUM
Keberhasilan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sangat ditentukan oleh jejaring yang dibangun pada seluruh lini baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang tepat akan visi, misi dan program-program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan oleh berbagai pihak terkait sangat menentukan. Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis khususnya dalam perencanaan maupun implementasi oleh para Pembina Sekolah Menengah Kejuruan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta masyarakat, khususnya masyarakat industri dan dunia usaha. Komitmen dalam rangka peningkatan mutu SMK harus dibangun antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan program-program implementasi Tahun 2014 antara pengelola pendidikan yang ada di pusat sebagai perumus kebijakan, serta unsur pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai pengembang dan pelaksana kebijakan. Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan dalam implementasi program-program pembinaan SMK Tahun 2014 adalah :
1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter
bangsa;
Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain sebagai berikut: a) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan
muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara,
8
peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
b) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skills yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
c) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
d) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha;
Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) Tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a) Melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih
berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin.
b) Meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada siswa.
c) Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan.
d) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.
9
e) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif.
f) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan ekonomi kreatif.
g) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.
3. Penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi
pendidikan menengah kejuruan;
Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut. a) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian
pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;
b) penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan; dan
c) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan sesuai standar nasional pendidikan;
Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan Laboratorium serta rehabilitasi gedung sekolah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu, lokasi
10
pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan adalah melalui: a) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; b) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop; c) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru; d) pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dibidang pendidikan menengah kejuruan;
Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan menengah kejuruan oleh Direktorat Pembinaan SMK dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, peningkatan mutu, serta sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global, semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi menuntut penguatan terhadap diberlakukannya kebijakan dalam bidang ini. Namun demikian, masih adanya kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran yang mendidik. Pada Tahun 2010-2014,
11
penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut. a) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan
pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada SMK;
b) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik;
c) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;
d) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK di SMK;
e) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
6. Penyediaan buku teks murah berbasis TIK (e-books);
Dalam rangka meningkatkan jumlah buku teks dan peralatan, serta mendorong kreativitas serta motivasi siswa SMK, Direktorat Pembinaan SMK akan meneruskan program perakitan peralatan oleh SMK dan pembuatan buku sekolah elektronik (BSE). Penyusunan BSE dan perakitan Peralatan yang dilakukan oleh SMK tersebut dimaksudkan untuk mendukung program buku dan peralatan murah pemerintah. Penyediaan buku teks dan peralatan praktek yang bermutu, diusahakan agar mudah diperoleh siswa dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli perakitan, pengadaan, dan pendistribusian peralatan. Namun demikian penyusunan BSE dan perakitan peralatan oleh SMK yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan buku teks dan peralatan bagi seluruh siswa SMK. Pada Tahun 2010-2014, penyusunan BSE dan pengadaan peralatan murah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut. a) Penyediaan bantuan peralatan hasil rakitan SMK dengan
menunjuk SMK-SMK yang berkompeten sebagai SMK
12
perakit seusai dengan kompetensi keahliannya masing-masing;
b) Penyusunan Buku sekolah elektronik pada mata pelajaran produktif yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang langsung di-upload ke dalam website Direktorat PSMK dan Pusat Layanan TIK SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar Sekolah dapat mendapatkan buku tersebut secara mudah, cepat, dan murah;
c) Bekerjasama dengan perusahaan nasional dan berusaha untuk meningkatkan proporsi kandungan lokal dari peralatan yang dirakit;
d) Mengevaluasi sistem perakitan peralatan SMK untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peralatan tersebut;
Mendorong satuan pendidikan lain untuk memanfaatkan peralatan hasil rakitan SMK.
7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan menengah kejuruan masih rendah. Hal ini diakibatkan karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut. a) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
b) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
c) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti
13
penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi.
d) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
e) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM.
f) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.
g) Optimalisasi utilitas SMK diluar jam belajar mengajar untuk pemberdayaan masayarakat sekitar SMK.
8. Koordinasi antar kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
Kondisi saat ini masih terdapat kekurangsinergian program/kegiatan dan penetapan prioritas SMK antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian/Lembaga lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan terutama SMK. Koordinasi ini dijalankan dengan mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Institusi terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan menengah kejuruan;
b) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta SMK untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan.
14
9. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemdikbud harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut. a) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan
pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
b) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
c) Membangun SMK yang memiliki bidang keahlian yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;
d) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
e) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.
15
BAB II
RENSTRA PEMBINAAN SMK 2010 – 2014
16
A. VISI PEMBINAAN SMK
Diketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 adalah yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 adalah sebagai berikut: “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat Pembinaan SMK berhasrat pada tahun 2014 mewujudkan visi: “Terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah keju-ruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha, cerdas, siap kerja, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global”.
B. MISI PEMBINAAN SMK
Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 mempunyai lima misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan 2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan
pendidikan 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan
pendidikan 5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
Sejalan dengan lima misi tersebut, Dit. Pembinaan SMK merumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses SMK yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SMK melalui penerapan sikap disiplin, budi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan
17
pembelajaraan berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK;
3. Memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui pengembangan kerjasama dengan industri dan berbagai entitas bisnis yang relevan dalam bentuk teaching industry;
4. Menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai perubahan teknologi dan lingkungan bisnis pada tingkat nasional maupun internasional melalui penguatan aspek matematika terapan, sains terapan, ICT, dan bahasa internasional;
5. Memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008;
6. Menciptakan citra baik SMK melalui berbagai media komunikasi.
C. NILAI-NILAI (untuk mengimplementasikan visi misi)
Sejalan dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, visi dan misi tersebut di atas dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan Tahun 2012-2014, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kementerian Pendidikan Nasional. “Melayani Semua dengan Amanah”
18
D. TUJUAN STRATEGIS Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah keadaan atau hasil akhir yang akan dicapai atau diwujudkan pada tahun 2014, yaitu: “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”. Tujuan Strategis tersebut mengacu pada Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014.
E. SASARAN STRATEGIS
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan APK SMK nasional mencapai 37,5%; 2. Meningkatkan persentase SMK yang memenuhi Standar
Nasional Pendidikan (SNP) sebesar 70%; 3. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas-tugas teknis Program SMK mencapai 98%.
19
F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2014, diperlukan suatu indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan cerminan kinerja Direktorat Jenderal, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan cerminan kinerja Direktorat. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMK adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Satuan Capaian 2009
Target
2014
1 APK SMK Nasional % 26,89% 37,50%
2 Persentase SMK Memiliki Sarana Prasarana sesuai SNP % 30,00% 70,00%
3 Persentase SMK Menerapkan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kelulusan dan Standar Pengelolaan
% - 60.00%
4 Persentase SMK menerapkan Pendidikan karakter % - 100%
5 Persentase Siswa SMK yang Mendapat Beasiswa % 0.01% 1.00%
6
Persentase Siswa SMK Mengikuti Olimpiade, Festival, Lomba, dan Debat Tingkat Nasional maupun Internasional
Medali 4 8
7 Persentase Siswa SMK Kelas X (tahun 2013) dan Kelas XI (tahun 2014) Menerapkan Kurikulum 2013
% - 100%
8 Satker yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMK Satker 34 34
20
BAB III BAGAN ORGANISASI
DIT. PEMBINAAN SMK
21
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01 tahun 2012)
22
BAB IV REKAPITULASI PROGRAM
TAHUN 2014
23
REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2014
(dalam ribuan rupiah)
NO KODE JUKNIS NAMA PROGRAM SASARAN SATUAN SATUAN
BIAYA
1 01-PS-2014 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 4.303.201 Siswa 1.000
2 02-PS-2014 Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK 550.000 Siswa 1.000
3 03-PS-2014 Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi/Beasiswa untuk Bencana Alam 5.300 Siswa 4.000
4 04-PS-2014 Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus 14.355 Siswa 1.000
5 05-PS-2014 Bantuan Pemasaran Tamatan SMK (Job Matching) 8 Paket 235.000
6 06-PS-2014 Bantuan Block Grant Penyediaan Peralatan, Bahan dan Kelengkapan Lainnya untuk LKS 52 Paket 125.000
7 07-PS-2014 Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran dan Transportasi Peserta Lomba 34 Paket 110.000
8 08-PS-2014 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK 23 Lokasi 2.260.525 *)
9 09-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK 3.100 Ruang 144.097 *)
10 10-PS-2014 Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK 60 Paket 50.000
24
NO KODE JUKNIS NAMA PROGRAM SASARAN SATUAN SATUAN
BIAYA
11 11-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK 100 Ruang 227.727 *)
12 12-PS-2014 Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan 20 Paket 60.000
13 13-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan 100 Paket 218.611
14 14-PS-2014 Bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK 20 Paket 206.128
15 15-PS-2014 Bantuan Peralatan Praktik SMK 700 Paket 148.533
16 16-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren 83 Paket 756.069
17 17-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK Rujukan 108 Paket 1.000.000
18 18-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK Papua dan Papua Barat 96 Paket 474.414
19 19-PS-2014 Bantuan Pengembangan SMK di Daerah 3T dan Kluster 4 25 Paket 746.509
20 20-PS-2014 Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK 12.800 Unit 1.700
21 21-PS-2014 Bantuan Modul Interaktif E-Pembelajaran 128 Paket 29.000
22 22-PS-2014 Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan SMK 50 SMK 100.000
25
NO KODE JUKNIS NAMA PROGRAM SASARAN SATUAN SATUAN
BIAYA
23 23-PS-2014 Bantuan Pameran Produk Kreatif Siswa SMK Beserta Mitra Industri 4 Paket 500.000
24 24-PS-2014 Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 870 SMK 75.000 *)
25 25-PS-2014 Bantuan Pengembangan Pusat Layanan TIK 479 SMK 26.274 *)
26 26-PS-2014 Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 50 SMK 85.000
27 27-PS-2014 Bantuan Kerjasama Pengembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia-Negara Asia 12 SMK 70.000
28 28-PS-2014 Bantuan Pembangunan RPS dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET 1 Paket 5.127.000
29 29-PS-2014 Bantuan Peralatan Praktik SMK SED-TVET (PHLN) 1 Paket 35.322.000
30 30-DK-2014 Pemantauan dan Evaluasi Program SMK 33 Provinsi Variatif di
masing-masing provinsi
31 31-DK-2014 Penyebaran Informasi Kebijakan SMK Tahun 2014 33 Provinsi Variatif di
masing-masing provinsi
32 32-DK-2014 Koordinasi Program SMK Tahun 2015 33 Provinsi Variatif di
masing-masing provinsi
26
NO KODE JUKNIS NAMA PROGRAM SASARAN SATUAN SATUAN
BIAYA
33 33-DK-2014 Penggandaan dan Pengiriman Naskah UN Produktif 33 Provinsi
Variatif di masing-masing
provinsi
34 34-DK-2014 Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi 33 Provinsi
Variatif di masing-masing
provinsi
35 35-DK-2014 Kegiatan Data dan Informasi Program PSMK 33 Provinsi Variatif di
masing-masing provinsi
*) Satuan Biaya Rata-rata KETERANGAN:
A. Nomor Panduan : 1. Dua digit pertama merupakan nomor urut program 2. Dua huruf berikutnya menyatakan asal alokasi dana bantuan
PS : Dana Pusat DK : Dana Dekon
3. Empat digit terakhir menyatakan tahun anggaran B. Perubahan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan
27
BAB V DESKRIPSI PROGRAM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2014
28
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 01-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
3. PENGERTIAN : BOS SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta untuk membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia. Besar dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan
4. TUJUAN : Tujuan umum BOS SMK adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat. Tujuan khusus BOS SMK: a. Membantu biaya operasional sekolah; b. Mengurangi angka putus sekolah siswa
SMK; c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
(APK) siswa SMK; d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah
(affirmative action) terhadap siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah.
5. SASARAN : Sasaran program adalah SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. a. Total sasaran sebanyak 4.303.201 siswa; b. Besar bantuan per SMK diperhitungkan
dari jumlah siswa masing-masing sekolah.
6. NILAI BANTUAN : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per siswa/tahun.
29
7. PEMANFAATAN DANA
: BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia mengacu Permendiknas No. 69 Tahun 2009 dan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK antara lain. a. Pembelian/penggandaan buku teks
pelajaran; b. Pembelian alat tulis sekolah yang
digunakan untuk kegiatan pembelajaran; c. Penggandaan soal dan penyediaan
lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian;
d. Pembelian peralatan pendidikan; e. Pembelian bahan praktik habis pakai; f. Pemeliharaan dan perbaikan ringan
sarana prasarana sekolah; g. Operasional layanan sekolah berbasis
TIK; h. Penyelenggaraan kegiatan uji
kompetensi Siswa; i. Penyelenggaraan praktek kerja industri
(dalam negeri); j. Langganan daya dan jasa lainnya; k. Kegiatan penerimaan siswa baru; l. Penyusunan dan pelaporan; m. Mendukung implementasi kurikulum
2013. Disamping butir-butir tersebut di atas, bagi SMK yang ditetapkan sebagai SMK Rujukan dapat menggunakan dana BOS untuk koordinasi yang berkaitan dengan Rencana/Pelaksanaan tentang Pengembangan SMK Rujukan.
8
PERSYARATAN PENERIMA
:
Penerima dana program BOS SMK
a. SMK Negeri dan Swasta yang memiliki ijin operasional di seluruh Indonesia;
b. Diprioritaskan SMK yang telah mengisi
30
data Dapodik SMK secara online melalui website: http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id;
c. SMK membantu meringankan siswa dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakulikuler siswa;
d. Apabila SMK menolak menerima program BOS harus mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan di sekolah tersebut.
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Pengumpulan data sekolah penerima dana
Januari-Mei Juli-Oktober
2. Penetapan sekolah penerima
Januari-Juni Juli-November
3. Penyaluran dana Februari-Juni Juli-November
4. Supervisi pelaksanaan Program
Februari-Desember
5. Laporan pelaksanaan Program
Desember
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]
31
DESKRIPSI PROGRAM BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 02-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) DAN PERTANIAN
3. RUANG LINGKUP : a. Bantuan Siswa Miskin (BSM) b. Beasiswa SMK Pertanian
4. TUJUAN : a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK yang mengikuti Program Pertanian (Bidang Studi Keahlian Agribisnis, Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran);
c. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.
5. SASARAN : 550.000 siswa SMK 6. NILAI BANTUAN : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa
per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per 6 bulan/semester.
7. PEMANFAATAN DANA
: Membantu biaya pribadi siswa untuk pembiayaan antara lain: a. Buku dan alat tulis sekolah; b. Pakaian dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, dll); c. Transportasi siswa ke sekolah; d. Uang saku siswa ke sekolah; e. Iuran bulanan sekolah.
8
PERSYARATAN PENERIMA
:
a. Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 1) Sekolah antara lain:
a) SMK Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional;
b) SMK yang mempunyai siswa miskin dan dilengkapi dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak
32
Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah;
c) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima secara lengkap untuk keperluan penyaluran dana.
2) Siswa a) Siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu secara ekonomi; b) Siswa miskin dilengkapi dengan
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah
c) Diusulkan oleh Sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota sebagai siswa calon penerima bantuan;
d) Ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
b. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran 1) Sekolah antara lain:
a) SMK yang membuka Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran;
b) Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima.
2) Siswa Penerima antara lain: a) Siswa SMK Bidang Studi Keahlian
Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran;
b) Diusulkan oleh Sekolah dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan;
c) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
33
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Pengumpulan dan pemilihan data siswa calon penerima
Januari - November
2. Evaluasi Data Siswa Calon Penerima BSM/ Beasiswa Pertanian
Januari s.d November
3. Penetapan siswa penerima dana BSM/ Beasiswa Pertanian
Februari s.d November
4. Penyaluran dana BSM/ Beasiswa Pertanian
Februari s.d November
5. Laporan penyaluran BSM/ BeasiswaPertanian oleh Lembaga Penyalur
Desember – Januari 2015
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.go.id Email : [email protected]
34
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI/BEASISWA
UNTUK BENCANA ALAM TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 03-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI/BEASISWA UNTUK BENCANA ALAM
3. TUJUAN
: a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik;
b. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi;
c. Memberi motivasi dan dorongan kepada siswa SMK terkena bencana alam untuk tetap dapat bersekolah.
4. SASARAN : 5.300 (lima ribu tiga ratus) siswa
5. NILAI BANTUAN : Total Rp. 21.200.000.000,- dengan nilai beasiswa per siswa sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Peningkatan dan pengembangan prestasi akademik dan/atau non akademik siswa;
b. Memberi dorongan dan semagat kepada siswa SMK terkena bencana alam untuk tetap dapat bersekolah;
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah siswa yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK;
d. Beasiswa prestasi akan diberikan kepada siswa berdasarkan peringkat prestasi pada tingkat Provinsi/Nasional/Internasional;
e. Beasiswa bencana alam akan diberikan kepada siswa SMK yang terkena bencana alam.
35
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Persyaratan Teknis. 1) Siswa SMK yang masih aktif dan
berprestasi/terkena bencana alam; 2) Siswa SMK yang masih aktif baik
perorangan ataupun pemain perorangan dalam tim yang memiliki prestasi sebagai juara I, II, III tahun 2014, dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat provinsi/ nasional dan terbaik sebagai perwakilan Indonesia pada tingkat Internasional, yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara;
3) Prestasi nasional adalah prestasi yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat nasional yang tidak termasuk prestasi pada lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat PSMK yaitu: LKS, OSTN, O2SN, Debat Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, FLS2N;
4) Siswa SMK yang masih aktif baik perorangan maupun pemain perorangan dalam tim/regu yang memiliki prestasi dalam bidang inovasi/perekayasa/keilmuan dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan pemenang oleh panitia;
b. Persyaratan Administrasi 1) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi dan/atau Kab/Kota dan atau SMK setelah ada pengesahan Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2) Melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima;
3) Siswa SMK yang masih aktif dan terkena bencana alam;
36
4) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.
9. JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
No Tahapan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
(2014) 1 Penerimaan daftar
usulan calon penerima beasiswa
Februari s.d November
2 Seleksi siswa calon penerima
Februari s.d November
3 Penetapan siswa penerima
Februari s.d November
4 Penyaluran dana Maret s.d November
5 Laporan beasiswa prestasi
Desember
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]
37
DESKRIPSIPROGRAM BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
TAHUN 2013
1. KODE JUKNIS : 04-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
3. TUJUAN : a. Meningkatkan jumlah siswa SMK program keahlian khusus meliputi: 1) Program Studi Keahlian Perawatan
Sosial; 2) Seni Rupa:
a) Seni lukis; b) Seni Patung;
3) Desain dan Produksi Kria: a) Desain dan Produksi Kria Tekstil; b) Desain dan Produksi Kria Kulit; c) Desain dan Produksi Kria Keramik; d) Desain dan Produksi Kria Logam; e) Desain dan Produksi Kria Kayu;
4) Seni Pertunjukan: a) Seni Musik Klasik; b) Seni Tari; c) Seni Karawitan; d) Seni Pedalangan; e) Seni Teater;
b. Melestarikan tradisi budaya bangsa Indonesia melalui pembinaan peserta didik;
c. Meningkatkan motivasi belajar siswa SMK program keahlian khusus;
d. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada SMK program keahlian khusus.
4. SASARAN : 14.355 siswa.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa/ tahun.
38
6. PEMANFAATAN
DANA : Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara
lain untuk: a. Iuran bulanan sekolah; dan/atau b. Pembelian perlengkapan belajar siswa;
dan/atau c. Transportasi siswa kesekolah.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah siswa yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA
: a. Persyaratan Teknis 1) Siswa yang diusulkan adalah siswa
kelas X, XI dan XII tahun pelajaran 2013/2014 dan kelas X tahun 2014/2015 selama masih ada dana yang mengikuti program studi keahlian khusus seperti diatas;
2) Siswa yang diusulkan tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari Direktorat Pembinaan SMK, kecuali beasiswa prestasi.
b. Persyaratan Administrasi 1) Dikirim oleh Dinas Pendidikan
Kab/Kota dan/atau sekolah setelah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2) Usulan dikirimkan melalui [email protected];
3) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.
39
9. JADUAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014) 1. Penerimaan
Usulan Siswa calon penerima bantuan beasiswa
Februari s.d Mei Juli s.d. November
2. Seleksi Usulan Siswa Calon Penerima bantuan beasiswa
Mei s.d. Juni Agustus s.d. November
3. Penetapan Penerima Beasiswa
Mei s.d. Juni Agustus s.d. Oktober
4. Penyaluran Dana Bantuan
Mei s.d. Juni September s.d. Oktober
5. Laporan penyaluran oleh Lembaga Penyalur
Desember
Catatan :Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10. LAYANAN
INFORMASI : Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email :[email protected]
40
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB MATCHING)
TAHUN 2014
1. KODE PROGRAM : 05-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB MATCHING)
3. TUJUAN : a. Mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha/industri yang memerlukan tenaga kerja tingkat menengah;
b. Memberi peluang saling berinteraksi antara tamatan SMK untuk menawarkan kompetensi yang dimiliki kepada dunia usaha/industri yang memerlukan tenaga kerja;
c. Meningkatkan hubungan kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri;
d. Meningkatkan wawasan Tamatan SMK tentang peluang-peluang kerja di dunia usaha/ industri;
e. Meningkatkan daya serap tamatan SMK memasuki lapangan kerja.
4. SASARAN : 8 SMK
5. NILAI BANTUAN : Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) per SMK.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana bantuan digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasaran Tamatan SMK yang meliputi: a. Persiapan Kegiatan b. Pelaksanaan Kegiatan c. Pelaporan
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK;
41
8. PERSYARATAN
PENERIMA : a. SMK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi; b. Diprioritaskan kepada SMK yang dapat
menyelenggarakan Pemasaran Tamatan (Job Matching) di SMK;
c. Diprioritaskan SMK yang memiliki Bursa Kerja Khusus;
d. Memiliki jejaring kerja operasional dalam bidang bursa kerja lingkup provinsi dengan SMK lain, Disnakertrans, dunia usaha/industri yang bergerak di sektor usaha jasa dan industri;
e. Diutamakan yang dapat menghadirkan 40 perusahaan yang memerlukan tamatan SMK untuk mengisi formasi-formasi posisi jabatan yang tersedia;
f. Diutamakan dapat menghadirkan 1.000 tamatan SMK pencari kerja;
g. Menyampaikan Proposal Penyelenggaraan Kegiatan dan Rencana Penggunaan Anggaran yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi, setelah ditunjuk oleh Direktorat PSMK sebagai sekolah penyelenggara job matching;
h. Memilki Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi/yayasan);
i. Menyampaikan fotocopy Surat Pengangkatan Kepala SMK.
42
9. JADUAL KEGIATAN
:
No. Kegiatan Waktu
Pelaksanaan (2014)
1 Usulan nama SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi
Mei
2 Penetapan SMK Penerima Bantuan
Mei
3 Penerimaan proposal
Juni-Juli
4 Evaluasi Proposal
Agustus
5 Bimtek, MoU, penyaluran dana
September
6 Pelaksanaan Kegiatan
Oktober-November
7 Pelaporan Desember
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net
43
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN PERALATAN,
BAHAN DAN KELENGKAPA LAINNYA LKS TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 06-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA LKS
3. TUJUAN
: a. Tersedianya Peralatan; Bahan dan kelengkapan yang diperlukan pada pelaksanaan LKS SMK Tingkat Nasional XII;
b. Terlaksananya LKS dengan Baik. 4. SASARAN : 52 Bidang Lomba 5. NILAI BANTUAN : Rp. 5.720.000.000,- (lima milyar tujuh ratus
dua puluh juta rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana digunakan untuk antara lain: a. Pengadaan bahan dan alat yang
diperlukan dalam lomba; b. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan
bahan dan kelengkapan LKS dari asal ke tempat Lomba kembali ke asal;
c. Honorarium dan uang lelah penjab dan teknisi;
d. Akomodasi dan konsumsi selama persiapan;
e. Instalasi, pasang bongkar peralatan ditempat lomba dan ditempat asal.
f. Pembayaran pajak dan pembuatan laporan kegiatan;
g. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan pada bidangnya.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan Diberikan kepada SMK yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana Penyedia;
b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;
44
c. Proposal disusun oleh SMK yang sudah
ditetapkan oleh Direktorat PSMK berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi;
d. Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan. 8.
PERSYARATAN PENERIMA
:
a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; b. Mengajukan proposal bantuan; c. Memiliki Tenaga Teknisi yang mampu
mengendalikan peralatan selama Lomba berjalan;
d. Memiliki rekening sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan).
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan usulan SMK calon penerima
Februari-Maret
2. Evaluasi Usulan & Penetapan SMK Penerima bantuan
Maret
3. Penerimaan proposal
Maret
4. Evaluasi Proposal April 5. Bimtek Mei 6. Penyaluran dana Juni 7. Pelaksanaan
program Agustus
8. Laporan pelaksanaan
Desember
10 LAYANAN INFORMASI
: SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK DIREKTORAT PEMBINAAN SMK Ditjen. Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Senayan Gedung E lt 12 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Website : www.ditpsmk.net
45
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN
TRANSPORTASI PESERTA LOMBA TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 07-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN
BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA LOMBA
3. TUJUAN : a. Mempromosikan Hasil Karya Siswa SMK pada tingkat Nasional;
b. Memberi dorongan kepada siswa SMK untuk lebih kreatif dan inovatif.
4. SASARAN : 34 Provinsi 5. TOTAL NILAI
BANTUAN : Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima
juta rupiah) 6 PEMANFAATAN
DANA : Dana digunakan untuk antara lain:
a. Pembayaran penyediaan alat, bahan, dan kelengkapan Pameran Hasil Karya Siswa SMK;
b. Mobilisasi alat, bahan, dan kelengkapan Pameran;
c. Memasang, membongkar, dan mngangkut Produk hasil karya siswa yang dipamerkan dari dan ke tempat asal dan tempat pameran;
d. Biaya koordinasi transportasi petugas; e. Pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan
yang berlaku; f. Menyusun laporan kegiatan; g. Honorarium dan uang lelah peserta pameran; h. Pembuatan foto dan video Direktorat.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan Diberikan kepada SMK yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana Pameran;
b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;
c. Proposal disusun oleh SMK yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi;
d. Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
46
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: SMK diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan persyaratan: a. Diprioritaskan SMK yang memiliki produk
unggulan Hasil Karya Siswa di wilayahnya; b. Memiliki guru dan siswa yang berkarya untuk
dipamerkan hasil karyanya.
9. JADUAL KEGIATAN
:
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan usulan SMK calon penerima
Maret - Mei
2. Evaluasi Usulan & Penetapan SMK Penerima bantuan
Mei
3. Penerimaan proposal
Mei - Juni
4. Evaluasi Proposal Juni 5. Bimtek Juli 6. Penyaluran dana Juli 7. Waktu
Pelaksanaan Agustus
8. Laporan pelaksanaan
Desember
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467; Website : www.ditpsmk.net
47
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
1. KODE JUKNIS : 08-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.
4. SASARAN : a. 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB) SMK reguler;
b. 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Besar.
5. TOTAL NILAI BANTUAN
: Rp. 51.992.086.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).
6 PEMANFAATAN DANA
: a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik beserta selasarnya);
b. Pembangunan Kamar Mandi/WC; c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran
(Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/ atau; d. Ruang Penunjang antara lain Ruang
Administrasi Perkantoran, Ruang Guru dan penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/ atau;
e. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih, Penyambungan Daya Listrik dari PLN minimal 10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB besar);
f. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan administrasi.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah lokasi sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
48
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/ Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi yang disetujui oleh Bupati/ Walikota untuk USB SMK Negeri dan diajukan oleh Yayasan dengan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk USB SMK swasta (yang diselenggarakan oleh masyarakat);
b. Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal 15.000 m2 (1,5 Ha) dalam satu kesatuan lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kab./Kota /Yayasan dalam bentuk:
1) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/ /bukan tanah milik pribadi/ perorangan); atau
2) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau
3) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan;
4) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK masih menjadi satu dengan aset Pemda/Yayasan yang lain, maka harus dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Aset Pemda/Yayasan tentang luasan lahan yang diperuntukkan bagi USB SMK;
5) Apabila sertifikat tanah masih dalam proses maka harus dilampiri Surat Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
c. Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
d. Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur tanah, Kemiringan lahan tidak boleh melebihi
49
15◦, tidak berada di daerah rawa dan banjir; e. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang
dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika lahan memerlukan pematangan tanah (Land clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional/ ijin penerimaa siswa baru (bagi USB Swasta) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
g. Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/ Yayasan tentang pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya operasional dari Pemerintah Daerah/Yayasan;
h. Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/ MTs sebagai sumber siswa, dan jumlah SMA/MA/SMK;
i. Belum pernah mendapat bantuan untuk pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS, Perpustakaan, Laboratorium) dari Pemerintah Pusat;
j. Bagi calon USB SMK yang sudah memiliki siswa dan masih menumpang, diprioritaskan bagi yang belum meluluskan;
k. Lokasi berada dekat dengan sumber listrik (bukan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), sumber air dan mudah dijangkau dengan alat transportasi;
l. Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru (USB) yang tidak berada dekat dengan SMK lain dengan radius minimal 5 km;
m. Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
n. Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Yayasan untuk melakukan pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK (bermaterai Rp.6000);
o. Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh masyarakat), maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/ Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;
50
p. Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang
telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).
9. JADUAL KEGIATAN
:
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni
4. Penetapan SMK Penerima Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus
7. Laporan Awal
Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Tim Pendiri
8. Waktu Pelaksanaan
210 hari kalender (USB Reguler)/270 hari kalender (USB Besar) sejak dana diterima di rekening TIM Pendiri
9. Laporan 30 % 90 hari kalender setelah dana diterima di rekening TIM Pendiri
10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember
11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
51
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 09-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU (RKB) SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses/
daya tampung dan pemerataan pendidikan pada satuan Pendidikan SMK;
b. Menambah ruang kelas baru bagi SMK yang memiliki jumlah siswa yang meningkat dan melebihi daya tampung.
4. SASARAN : a. 2.600 RKB untuk satu lantai; b. 500 RKB untuk bertingkat.
5. TOTAL NILAI BANTUAN
: a. Ruang Kelas Baru (RKB) satu lantai Rp. 356.200.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus juta rupiah)
b. Ruang Kelas Baru (RKB) bertingkat Rp. 90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah)
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pembanguan Ruang Kelas Baru (RKB): a. Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB), selasar dan ruang tangga bagi RKB bertingkat;
b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan selasar bagi RKB satu lantai.
b. Pengadaan Perabot (meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru dan papan tulis);
c. Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi.
7 PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
52
8
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
:
a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Propinsi, dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
c. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) (butuh-ada-kurang/lebih);
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK;
h. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil
53
Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan
s.d. April
2. Evaluasi Usulan s.d. April 3. Verifikasi Lokasi s.d. Mei 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
s.d. Juni
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan
120 hari kalender bagi satu lantai dan 180 bagi bertingkat sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember
10. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
54
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
55
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 10-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK
3. TUJUAN
: a. Mendukung program peningkatan akses/ daya tampung pada SMK;
b. Memenuhi kebutuhan Rehabilitasi Gedung SMK sehingga dapat mengembalikan fungsi ruang.
4. SASARAN : 60 (enam puluh) Paket 5. NILAI BANTUAN : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 6. PEMANFAATAN
DANA : a. Rehabilitasi Gedung SMK
b. Biaya Pengelolaan Administrasi 7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk rehabilitasi gedung SMK;
b. Adanya Analisis Tingkat Kerusakan oleh Dinas Cipta Karya/ Tim Teknis (SMK Jurusan Bangunan).
8.
PERSYARATAN PENERIMA
:
a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan.
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah;
c. Memiliki data analisis kerusakan Ruang dari Dinas Cipta Karya/SMK Jurusan Bangunan;
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik
56
minimal 192 siswa; e. Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil bantuan rehabilitasi ruang; 2) Mengetahui serah terima aset hasil
bantuan rehabilitasi ruang dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta;
3) Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan.
9 JADWAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan s.d. April 2. Evaluasi Usulan s.d. April 3. Verifikasi Lokasi s.d. Mei 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan s.d. Juni
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember 10. Laporan Akhir Paling lambat 30
hari kalender setelah pekerjaan selesai
57
10 LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
58
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) SMK
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 11-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
PRAKTIK SISWA (RPS) SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK; b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK
untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 100 Ruang Praktik Siswa (RPS). 5. NILAI BANTUAN : Rp. 22.772.700.000,00 (dua puluh dua miliar
tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta selasarnya;
b. Pengadaan Perabot; c. Perencanaan, Pengawasan, dan
Pengelolaan Administrasi. 7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
:
a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan
59
masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS);
c. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Praktik Siswa (RPS) (butuh-ada-kurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan RPS;
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;
f. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin Pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki site plan; h. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK; i. Adanya surat pernyataan kesanggupan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
60
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan
s.d. Mei
2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus
7. Laporan Awal Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan
120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember
10. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
61
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM PRAKTIK PERIKANAN
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 12-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN KOLAM
PRAKTIK PERIKANAN 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK; b. Menyediakan Kolam Praktik Perikanan
di SMK untuk praktik siswa yang membuka paket keahlian Budidaya Perikanan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 20 (dua puluh) Paket 5. TOTAL NILAI
BANTUAN : Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus
juta rupiah)
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pembangunan Kolam Praktik Perikanan beserta instalasi air bersih, instalasi air pembuangan, dan peralatan pendukung lainnya;
b. Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi.
7 PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Membuka paket keahlian Budidaya Perikanan;
b. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Provinsi;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang
62
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk Pembangunan Kolam Praktik Perikanan;
d. Memiliki data analisis kebutuhan Kolam Praktik Perikanan (butuh-ada-kurang/lebih) dilengkapi dengan gambar rencana kolam ikan yang akan dibangun;
e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 96 siswa;
f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;
g. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;
h. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK;
i. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
j. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan SMK (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pembangunan Kolam Praktik Perikanan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
63
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember
10. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
64
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 13-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
PRAKTIK PERHOTELAN 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK; b. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di
SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 100 Paket 5. TOTAL NILAI
BANTUAN : Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar
delapan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; b. Pengadaan Perabot; c. Perencanaan, Pengawasan, dan
Pengelolaan Administrasi.
7 PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
:
a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Membuka/mengembangkan Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 8.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat
65
atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
d. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan (butuh-ada-kurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan Ruang Praktik Perhotelan;
e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;
f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan;
g. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;
h. Memiliki site plan; i. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK; j. Adanya Surat pernyataan kesanggupan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
66
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan
s.d. Mei
2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksaan 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan
s.d. November
10. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
67
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
RUANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 14-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK; b. Menambah Ruang Kesenian dan
Kebudayaan di SMK untuk mendukung kreatifitas dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya peserta didik dan pendidik.
4. SASARAN : 20 paket.
5. TOTAL NILAI BANTUAN
: Rp. 4.122.560.000,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA
: Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan, Pengelolaan Administrasi, Perencanaan dan Pengawasan.
7.
8.
PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: :
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat PSMK.
a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Kesenian dan
68
Kebudayaan; c. Memiliki gambar rencana pembangunan
Ruang Kesenian dan Kebudayaan; d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;
e. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah;
g. Memiliki site plan; h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK; i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK bagi SMK Negeri;
2) Mengetahui serah terima aset hasil bantuan Pembangunan Ruang Kesenian dan Kebudayaan SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
69
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan
s.d. Mei 2014
2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 2014 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 2014 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
s.d. Juli 2014
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli 2014
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 2014 7. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan
120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember 2014
10. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
70
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK
TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 15-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK
3. TUJUAN : a. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik Siswa SMK;
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa SMK untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
4. SASARAN : 700 (tujuh ratus) Paket.
5. TOTAL NILAI BANTUAN
: Rp. 103.973.100.000,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA : Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA
: a. Adanya usulan yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi dan/ atau SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan.
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki ruang praktik/lahan praktik beserta instalasi pendukungnya;
c. Memiliki tata letak (lay-out) penempatan peralatan;
d. Memiliki data analisis kebutuhan Peralatan Praktik siswa SMK (butuh-
71
ada-kurang/ lebih); e. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik minimal 96 siswa;
f. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah;
g. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin pendirian sekolah;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Yayasan untuk: 1) Melakukan pencatatan serah
terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik Siswa SMK bagi SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik Siswa SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
72
9. JADUAL KEGIATAN :
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan
s.d. Mei
2. Evaluasi usulan
s.d. Mei
3. Verifikasi Lokasi
s.d. Juni
4. Penetapan SMK Penerima Bantuan
s.d. Juni
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana
s.d. Agustus
7. Laporan Awal 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan
120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember
10. Laporan Akhir 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10.
LAYANAN INFORMASI
:
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
73
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS
KOMUNITAS/PESANTREN
1. KODE JUKNIS : 16-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/ PESANTREN
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren.
4. SASARAN : 83 (delapan puluh tiga) Paket
5. TOTAL NILAI BANTUAN
: Rp. 62.753.727.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pengembangan/Pembangunan/rehabilitasi gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik Siswa beserta perabotnya; dan/atau
b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau d. Biaya perencanaan, pengawasan, dan
pengelolaan administrasi.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi pengembangan;
b. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;
74
c. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;
d. Memiliki ijin operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama;
e. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri dengan luas minimal 5.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok Pesantren yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang dibuat oleh pihak yang berwenang;
f. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK;
g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 96 siswa;
h. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama Komunitas.
9. JADUAL KEGIATAN
:
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14 hari
kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Laporan 30 % 120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah
10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember 11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari
kalender setelah pekerjaan selesai
75
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
76
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
1. KODE JUKNIS : 17-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN 3.
TUJUAN
: a. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK Rujukan bagi penyelenggaraan program pendidikan sekolah menengah kejuruan yang lebih berkualitas dan berdaya saing;
c. Meningkatkan daya tampung dan melengkapi fasilitas pendidikan sesuai dengan standar kebutuhan paket keahlian;
d. Melakukan perbaikan infrastruktur dan/atau pengadaan perabot;
e. Melakukan perbaikan dan mengembalikan fungsi gedung SMK.
4. SASARAN : 108 Paket 5 TOTAL NILAI
BANTUAN : Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar)
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi gedung pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/atau
b. Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruang Perkantoran dan/ atau Guru; dan/atau
c. Pembangunan ruang kegiatan bersama dengan aliansi;
d. Pembangunan smart laboratory sesuai bidangnya;
e. Pembangunan teaching factory f. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi selasar
penghubung; dan/atau g. Pengadaan Perabot; dan/atau h. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau i. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur;
dan/atau j. Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan
Elektrikal; dan/atau k. Perencanaan, pengawasan pembangunan
dan pengelolaan administrasi.
77
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi;
b. Memiliki School Development Plan (SDP) yang dilengkapi dengan: 1) Site plan keseluruhan bangunan/massa
bangunan yang ada di lokasi; 2) Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang
akan dibangun melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan;
3) Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang akan dibangun melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan.
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan SMK Rujukan;
d. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), adanya sumber air dan akses mudah dijangkau dengan alat transportasi umum;
e. Diprioritaskan memiliki jumlah Rombel sebanyak 22 Rombongan Belajar (Rombel) (1 Rombel = 32 siswa);
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki Master Plan; h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
78
i. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima aset
hasil Bantuan Pengembangan SMK Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK Rujukan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
j. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs.
9. JADUAL
KEGIATAN
:
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK Penerima
Bantuan s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU s.d. Juli 6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Agustus 8. Waktu Pelaksanaan 365 hari kalender sejak
dana diterima di rekening Sekolah
9. Laporan 30 % 120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah
10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember 11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari
kalender setelah pekerjaan selesai
79
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
80
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN PAPUA BARAT
TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 18-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN
PAPUA BARAT 3. TUJUAN : a. Mendukung ketersediaan layanan satuan
pendidikan SMK di Papua dan Papua Barat; b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada SMK di Papua dan Papua Barat.
4. SASARAN : 96 (sembilan puluh enam) Paket
5. TOTAL NILAI BANTUAN
: Rp 45.543.744.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
6. PEMANFAATAN DANA
: Pemanfaatan dana bantuan dapat digunakan antara lain untuk: a. Pengembangan/ pembangunan gedung
pembelajaran (ruang teori dan/ atau ruang praktik beserta selasarnya); dan/ atau
b. Pembangunan asrama siswa/i; dan/ atau c. Pengembangan ruang penunjang (antara
lain Ruang Kepala Sekolah, Administrasi dan Guru; dan/ atau
d. Pembangunan Infrastuktur; dan/ atau e. Pengadaan perabot; dan/ atau f. Pengadaan Peralatan; dan/ atau g. Biaya perencanaan dan pengawasan
pembangunan; h. Biaya administrasi pengelolaan.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
81
8. PERSYARATAN
PENERIMA : a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah
diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program Unit percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat (UP4B);
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah;
d. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan prasarana (butuh-ada-kurang/ lebih);
e. Memiliki site plan/ sketsa pengembangan SMK (berskala);
f. Diprioritaskan memiliki jumlah siswa SMK minimal 96 siswa;
g. Melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah;
h. Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang.
i. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs.
82
9. JADWAL
KEGIATAN
:
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan
s.d. Mei
2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
s.d. Juli
5. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan
210 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Laporan 30 % 120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah
10. Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember
11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
83
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI DAERAH TERTINGGAL,
TERLUAR, TERDEPAN (3T) DAN/ATAU KLUSTER 4 TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 19-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI
DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, TERDEPAN (3T) DAN/ ATAU KLUSTER 4
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK yang berada di daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan kluster 4.
4. SASARAN : 25 (dua puluh lima) Paket
5. TOTAL NILAI BANTUAN
: Rp. 18.662.725.000,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pengembangan/ pembangunan gedung pembelajaran Teori dan/ atau Ruang Praktik Siswa dan/ atau;
b. Renovasi/ Rehabilitasi gedung/ infrastruktur atau;
c. Pengadaan perabot dan/ atau; d. Pengadaan Peralatan; e. Biaya perencanaan dan pengawasan
pembangunan; f. Biaya administrasi pengelolaan.
7 PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah
yang memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
84
8
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
:
a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
b. SMK yang berada di daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan/atau kluster 4;
c. Memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
d. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri dengan luas 5.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/ yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
e. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan;
f. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), tersedia air bersih dan akses ke lokasi;
g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 192 Siswa;
h. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan prasarana (butuh-ada-kurang);
i. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs.
85
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Proposal
s.d. Mei
2. Evaluasi usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan s.d. Juni
5. Bimbingan Teknis dan Penandatangan Surat Perjanjian
s.d. Juli
6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal 14 hari kalender
sejak dana diterima di rekening Sekolah
8. Waktu Pelaksanaan 180 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Laporan 30 % 90 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah
10. Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember
11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
86
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK
TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 20-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK
3. TUJUAN : a. Memenuhi kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif
b. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran;
c. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).
4. SASARAN : 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) Unit peralatan e-pembelajaran untuk 200 SMK.
5. NILAI BANTUAN
: Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit alat e-pembelajaran.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pengadaan komponen peralatan e-pembelajaran;
b. Pengiriman komponen peralatan e-pembelajaran ke SMK penerima.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk barang; b. Penerima bantuan adalah SMK yang
memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT;
b. Memiliki fasilitas yang memadai untuk merakit peralatan e-pembelajaran;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang mempunyai siswa lebih dari 700 orang;
87
d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di dapokdikmen secara lengkap di alamat : pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
9. JADUAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAA
N (2014) 1. Identifikasi SMK Calon
Penerima Bantuan Januari - Februari
2. Verifikasi SMK Calon Penerima Bantuan
Februari-Maret
3. Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan
Maret
4. Proses Pelelangan Pengadaan Peralatan e-Pembelajaran
Maret-April
5. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
Mei
6. Pengadaan dan Pengiriman
Mei - Juli
7. Supervisi Agustus 8. Pelaporan September
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
88
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN MODUL INTERAKTIF E - PEMBELAJARAN
1. KODE JUKNIS : 21-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN MODUL INTERAKTIF E-PEMBELAJARAN
3. TUJUAN : a. Memenuhi kebutuhan modul sesuai Kompetensi SMK berbentuk interaktif;
b. Meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat mengajar;
c. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru dengan pemanfaatan modul interaktif;
d. Mendukung pembelajaran siswa secara mandiri.
4. SASARAN : 128 (seratus dua puluh delapan) paket.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)
untuk masing-masing Paket.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Penyusunan modul/ bahan ajar interaktif; b. Pembuatan grafik, animasi, video dan lain-lain
secara interaktif; c. Biaya pengelolaan.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk barang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8.
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Diprioritaskan bagi SMK yang berakreditasi B; b. Diprioritaskan bagi SMK yang mempunyai
siswa ≥ 500 orang, kecuali pada kompetensi keahlian khusus;
c. Memiliki fasilitas dan guru yang memadai untuk menjalankan modul interaktif.
89
9. 10.
JADUAL KEGIATAN LAYANAN INFORMASI
: :
Catatan: Jadual dapat berubah sesuai dengan situas dan kondisi. Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. KemdikbudGedung E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan/ Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan
s.d. Mei
2. Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan
Juli
3. Penyaluran modul September
4. Pemanfaatan modul September
5. Supervisi pelaksanaan pembelajaran interaktif
Oktober - Nopember
6. Laporan Pelaksanaan Desember
90
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SMK
TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 22-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN SMK
3. TUJUAN : a. Penguatan pembelajaran kewirausahaan SMK yang berorientasi pada pembentukan karakter wirausaha;
b. Menyiapkan layanan pembelajaran kewirausaha-an berbasis praktik bisnis;
c. Menyiapkan rintisan teaching industry di SMK;
d. Menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha.
4. SASARAN : 50 (lima puluh) paket
5. NILAI BANTUAN
: Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per paket.
6. PEMANFAATAN
DANA : Dana Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan
dimanfaatkan antara lain untuk: a. Pembelian barang dagangan untuk usaha; b. Pembelian bahan baku / komponen untuk
produksi; c. Pemasaran produk.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
d. Dana diterima oleh sekolah tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha yang relevan dengan Kompetensi Keahlian;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran
91
2013/2014 sbb: c. Bidang Studi Keahlian Bisnis dan
Manajemen, Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi Komunikasi, sekurang-kurangnya 288 siswa;
d. Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Seni dan Kerajinan sekurang-kurangnya 96 siswa;
e. Bidang Studi Keahlian Pariwisata sekurang-kurangnya 198 siswa.
f. Mengajukan Rancangan Program sesuai format (lampiran 1) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Direktorat Pembinaan SMK.
g. Diprioritaskan bagi SMK yang belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari Direktorat Pembinaan SMK sebelumnya.
h. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki dukungan dari Mitra Industri sesuai dengan bidang usaha yang akan dikembangkan.
i. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di dapokdikmen secara lengkap di alamat :
j. pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
92
9. JADUAL
KEGIATAN :
No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Proposal Rancangan Program
Januari - Februari
2. Evaluasi Proposal Rancangan Program
Maret
3. Verifikasi Maret 4. Penetapan SMK
Penerima Bantuan Maret
5. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan
April
6. Penyaluran dana Bantuan
April
7. Pelaksanaan program
Mei – Juli
8. Supervisi Juli 9. Laporan
pelaksanaan Agustus
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
93
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PAMERAN PRODUK KREATIF SISWA SMK BESERTA
MITRA INDUSTRI
1. KODE JUKNIS : 23-PS-2014
2. NAMA PROGRAM
: BANTUAN PAMERAN PRODUK KREATIF SISWA SMK BESERTA MITRA INDUSTRI
3. TUJUAN : a. Mendukung pembelajaran berbasis produksi; b. Meningkatkan hubungan dengan
stakeholder/DUDI; c. Mendukung pelaksanaan pembelajaran yang
membangun kemandirian dan jiwa kewirausahaan.
4. SASARAN : 4 (empat) paket
5. NILAI BANTUAN : Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk 4 paket.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pengadaan produk kreatif dan materi pameran; b. Transportasi peralatan/barang yang dipamerkan; c. Sewa stand; d. Dokumentasi.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
a. Proposal kelayakan untuk pengembangan produk kreatif disusun oleh SMK dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
b. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Deskripsi program disusun oleh Direktorat Pembinaan SMK;
d. Event kegiatan penyelenggaraan pameran. 8. PERSYARATAN
PENERIMA BANTUAN
: a. SMK yang memiliki sumberdaya memadai untuk melaksanakan pameran produk karya siswa SMK yang sesuai dengan event kegiatan penyelenggaraan pameran (SDM, sarana/prasarana, manajemen, dan peluang bisnis);
b. Menyampaikan proposal kelayakan untuk melaksanakan pameran hasil karya siswa SMK
94
yang sesuai dengan event kegiatan penyelenggaraan pameran, termasuk deskripsi program produk kreatif yang akan dipamerkan;
c. Dinyatakan layak berdasarkan evaluasi dan verifikasi data dan proposal yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
d. Telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Penerima Bantuan Pameran Produk Kreatif SMK.
9. JADUAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014)
1 Identifikasi SMK Mei
2 Pemetaan Kebutuhan Pameran SMK di berbagai hari raya nasional atau event lain
Mei
3 Bimbingan teknis penyusunan program bantuan
Mei - Desember
4 Penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan
Mei - Desember
5 Penyaluran dana bantuan.
Mei - Desember
6 Pelaksanaan program bantuan
Mei - Desember
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 13 Telp. 021 – 5725477, 5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
95
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK 1. KODE JUKNIS : 24-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK
3. TUJUAN : a. Memberikan pemahaman strategi implementasi Kurikulum 2013, materi ajar, dan perancangan model pembelajaran pada pendidikan
b. Meningkatkan kemampuan praktis dalam menerapkan materi ajar dan perancangan model pembelajaran
c. Memberikan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran di sekolah, serta membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di sekolah
d. Membangun budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.
4. SASARAN : 870 (delapan ratus tujuh puluh) SMK Klaster
5. NILAI BANTUAN
: Rata-rata Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) per SMK Klaster
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pertemuan awal (koordinasi) b. Pendampingan ke SMK sasaran c. Pembahasan hasil pendampingan d. Administrasi dan pelaporan
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Direktorat Pembinaan SMK melakukan sosialisasi dan koordinasi program dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
96
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah/ sedang melaksanakan program Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/ Kota, antara lain : SMK Model/Rujukan, SMK INVEST ADB, SMK SSN, SMK Pusat Layanan TIK.
b. Memiliki sumberdaya (SDM, sarana, prasarana) yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.
c. Ditinjau dari geografis sebaran sekolah, dipandang efektif dan efisien untuk menyelenggarakan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.
d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di dapokdikmen secara lengkap di pendataan.dikmen.kemdikbud. go.id
e. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK sebagai Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.
97
9. JADUAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014) 1 Inventarisasi SMK
sebagai SMK Klaster Januari
2 Klarifikasi dan penetapan SMK Penerima Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
Januari - Februari
3 Bimbingan teknis dan penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan
Maret
4 Penyaluran dana bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
Maret
5 Pelaksanaan program pendampingan
April - September
6 Supervisi dan pelaporan Juni - September
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
98
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMKPUSAT LAYANAN TIK
TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 25-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
3. TUJUAN : a. Melakukan pendampingan penerapan aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) bagi SMK di kabupaten/kota dalam hal: 1) Memberikan pemahaman mekanisme
pendataan dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
2) Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen;
3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan data masing-masing SMK;
4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di wilayah binaan Kabupaten/Kota.
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan fasilitas Pusat Layanan TIK untuk mendukung implementasi sistem Dapodikmen.
4. SASARAN : 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) SMK Pusat Layanan TIK.
5. NILAI BANTUAN
: Nilai bantuan dikelompokan ke dalam 8 tipe berdasarkan jumlah SMK yang ditangani, yaitu: a. Tipe 1, menangani 2-4 SMK
Rp.15.000.000,00 b. Tipe 2, menangani 5-10 SMK
Rp.20.000.000,00 c. Tipe 3, menangani 11-22 SMK
Rp.25.000.000,00 d. Tipe 4, menangani 23-50 SMK
Rp.30.000.000,00 e. Tipe 5, menangani 51-79 SMK
Rp.40.000.000,00
99
f. Tipe 6, menangani 80-119 SMK Rp.50.000.000,00
g. Tipe 7, menangani 120-220 SMK Rp.65.000.000,00
h. Tipe 8, menangani >220 SMK Rp.80.000.000,00
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Biaya pendampingan penerapan Aplikasi Dapodikmen SMK tahun 2014;
b. Biaya pemberdayaan dan pemeliharaan fasilitas SMK Pusat Layanan TIK.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
: a. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagai SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013;
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013;
c. Bagi Kabupaten/Kota induk, bersedia mendapat tugas tambahan untuk mendampingi implementasi sistem Dapodikmen Kabupaten/Kota pemekaran yang hanya mempunyai 1 (satu) SMK;
d. Bagi SMK “Pengganti” harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan diinformasikan lebih awal kepada Direktorat PSMK sebelum bimtek, dengan mempertimbangkan SMK yang: a. Memiliki Tenaga IT yang handal; b. Memiliki PC dan Laptop yang
memadai; c. Memiliki Kemudahan akses internet;
100
9. JADUAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014) 1. Persiapan Februari 2. Penetapan Maret-April 3. Bimbingan Teknis Maret-April 4. Penyaluran Dana April-Mei 5. Pelaksanaan
Pekerjaan 5 bulan dihitung sejak dana diterima oleh SMK
6. Laporan Pelaksanaan
1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 5)
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]
101
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 26-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. TUJUAN : a. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK terhadap dinamika kehidupan masyarakat di daerah lingkungan sekolah;
b. Memberdayakan secara optimal sumber daya (SDM dan sarana prasarana) yang dimiliki SMK, untuk membantu peningkatan kompetensi anggota masyarakat yang termarjinalkan agar dapat menjadi lebih mandiri;
c. Memberi kesempatan siswa untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran secara nyata kepada masyarakat;
d. Meningkatkan pencitraan SMK melalui perbuatan nyata untuk masyarakat;
e. Meningkatkan kerjasama SMK dengan DU/DI relevan.
4. SASARAN : 50 (lima puluh) paket. 5. NILAI BANTUAN : Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta
rupiah) per paket.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Penyusunan rencana kerja dan materi; b. Pelaksanaan program pemberdayaan; c. Tindak lanjut pelaksanaan program dan
pelaporan. 7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
102
8. PERSYARATAN
PENERIMA : a. Persyaratan SMK:
1) Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;
2) Memiliki sarana prasarana penunjang keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;
3) Diprioritaskan SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha/ pelatihan dan kegiatan lainnya yang melibatkan peranserta masyarakat;
4) Diprioritaskan SMK yang telah melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat sesuai “bright spot” yang dimiliki sekolah;
5) Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak ≥96 orang pada Kompetensi Keahlian yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan yang usulkan, kecuali bagi Program Keahlian Khusus (kelompok Seni dan Kerajinan).
6) Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK telah mengunggah DAPODIKMEN melalui pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
b. Persyaratan Administrasi 1) Menyampaikan Program Kerja
sesuai format (lampiran 1) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
2) Menyampaikan kelengkapan administrasi: a) Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
103
b) Data potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat (bilamana ada);
c) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).
9. JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014) 1. Seleksi SMK Januari - Maret
2. Verifikasi Maret - April
3. Penerimaan dan Evaluasi Program Kerja
April
4. Penetapan April 5. Bimbingan
Teknis April
6. Penyaluran dana
April - Mei
7. Pelaksanaan program
Selama 150 hari kalender dihitung sejak dana diterima
8. Supervisi Juni - Juli 9. Laporan
pelaksanaan 1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 7)
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]
104
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA - NEGARA ASIA TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 27-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA -NEGARA ASIA
3. TUJUAN : a. Mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Negara Asia;
b. Berperan serta dalam pengembangan bidang pendidikan di negara-negara Asia melalui knowledge and skill transfer dari tenaga pendidik dan kependidikan Indonesia kepada tenaga pendidik dan kependidikan negara-negara Asia;
c. Meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan (use factor) di sekolah.
4. SASARAN : 12 (dua belas) SMK.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per SMK.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Penyusunan rencana kerja dan materi; b. Konsumsi dan akomodasi peserta
latihan; c. Transport kunjungan Industri/Institusi; d. Honor pengajar/instruktur/narasumber; e. Pengadaad bahan praktik dan
penyusunan materi; f. Penyusunan laporan.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
105
8. PERSYARATAN PENERIMA
: a. Persyaratan SMK: 1. Memiliki sumberdaya manusia yang
kompeten sesuai dengan kegiatan pelatihan yang diusulkan;
2. Memiliki sarana prasarana untuk mendukung pelatihan yang diusulkan;
3. Diprioritaskan bagi SMK yang berpengalaman mengelola pelatihan;
b. Persyaratan Administrasi 1. Menyusun Proram Kerja sesuai
format (lampiran 1) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Menyampaikan kelengkapan administrasi: d) Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK; e) Foto copy rekening Sekolah
yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).
106
9. JADUAL KEGIATAN :
No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Seleksi SMK s.d.April 2014
2. Penerimaan dan Evaluasi Program Kerja
April 2014
3. Verifikasi Mei 2014
4. Penetapan Mei 2014
5. Bimbingan Teknis
Mei 2014
6. Penyaluran dana
Juni 2014
7. Pelaksanaan program
Tahap I Juni 2014 Tahap II Okt.2014
8. Supervisi Tahap I Juni 2014 Tahap II Okt.2014
9. Laporan pelaksanaan
2 minggu setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (no.6)
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 57900439; Website : www.ditpsmk.net Email : [email protected]
107
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) DAN
REHABILITASI GEDUNG SMK SED-TVET TAHUN 2013
1. KODE JUKNIS : 28-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK
SISWA (RPS) DAN REHABILITASI GEDUNG SMK SED-TVET.
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik;
c. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
d. Meningkatkan penampilan (perwajahan) fisik bangunan SMK SED-TVET.
4. SASARAN : 1 Paket untuk 11 SMK SED-TVET. 5. NILAI BANTUAN : Total dana untuk 11 SMK senilai
Rp.5.127.000.000,00 (lima Milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Nilai bantuan untuk setiap SMK disesuaikan usulan.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS), utilitas ruang beserta selasarnya;
b. Rehabillitasi gedung SMK SED-TVET dan utilitasnya;
c. Pengadaan Perabot; d. Perencanaan, Pengawasan, dan
Pengelolaan Administrasi. 7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
menjadi sasaran Program SED-TVET; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
108
8
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
:
a. Merupakan SMK sasaran Program SED-TVET;
b. Ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;
c. Telah menyampaikan laporan hasil pekerjaan tahun sebelumnya
d. Mengajukan usulan rencana pembangunan yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
e. Tersedia lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah)/bidang yang akan dibanguan RPS (96 m2 + selasar 24 m2);
f. Menyampaikan data analisis kebutuhan Pembangunan RPS (butuh-ada-kurang) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
g. Memiliki site plan terkini; h. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi) yang masih aktif; i. Menyampaikan SK pengangkatan Kepala
SMK; j. Untuk Rehabilitasi dilengkapi dengan
analisis tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;
k. Menyampaikan Surat Kesanggupan untuk melakukan serah terima aset kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan ke Dinas Pendidikan sesuai peraturan perundangan, dan mencatatkan barang yang diperoleh ke dalam buku inventaris sekolah;
l. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK (bermaterai Rp.6000);
2) Menerima serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) dari Direktorat Pembinaan SMK.
109
9 JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Laporan
s.d. Januari
2. Penerimaan Usulan s.d. Pebruari
3. Evaluasi Usulan s.d. Pebruari 4. Verifikasi Lokasi s.d. Maret 5. Penetapan SMK
Penerima Bantuan s.d. Maret
6. Bimbingan Teknis dan MoU
s.d. April
7. Penyaluran Dana s.d. April 8. Laporan Awal Paling lambat 14
hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
9. Waktu Pelaksanaan 180 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah
10. Supervisi Pelaksanaan
Juni s.d. Agustus
11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 57900439; E-mail : [email protected] Website : www.ditpsmk.net
110
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SISWA SMK
TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 29-PS-2014
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK SED-TVET
3. TUJUAN : a. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik SMK;
b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik SMK SED-TVET untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
4. SASARAN : 11 (sebelas) SMK SED-TVET 5. TOTAL NILAI
BANTUAN : Rp. 35.322.000.000,00 (tiga puluh lima
milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan estimasi keseluruhan alokasi sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar).
6. PEMANFAATAN DANA : Pengadaan Peralatan Praktik SMK. 7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN : a. Bantuan bersumber dari dana Loan
KfW Jerman No. 200766071; b. Bantuan akan disalurkan dalam
bentuk barang dan dilaksanakan Multiyears selama 2 tahun (2014-2015);
c. Pengadaan Barang akan dilakukan secara terpusat di Direktorat Pembinaan SMK;
d. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan;
e. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA
: a. Adanya usulan Pengadaan Peralatan Praktik yang dituangkan dalam SDP yang diajukan sekolah diketahui/ disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi.
b. Merupakan SMK sasaran Program
111
SED-TVET; c. Memiliki tata letak (lay-out)
penempatan peralatan; d. Memiliki data analisis kebutuhan
Peralatan Praktik siswa SMK SED-TVET (butuh-ada-kurang/ lebih);
e. Memiliki Ijin Operasional/ Ijin pendirian sekolah;
f. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi/ yayasan) yang masih aktif;
g. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah
terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik bagi SMK SED-TVET Negeri.
2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Peralatan Praktik SMK SED-TVET dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK SED-TVET Swasta.
9. JADUAL KEGIATAN :
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
NO KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
1. Penerimaan Usulan
s.d. Januari 2014
2. Evaluasi usulan s.d. Pebruari2014
3. Penetapan SMK SED-TVET Penerima Bantuan
s.d. Maret 2014
4. Pelelangan Maret 2014 – Agustus 2015
5. BAST Nov – Des 2015 6. Laporan Akhir 30 hari kalender
setelah pekerjaan selesai
112
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
113
DESKRIPSI PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM SMK
TAHUN 2014 1. KODE PROGRAM : 30-DK-2014
2. NAMA PROGRAM : PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM SMK 3. TUJUAN : a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan Direktorat Pembinaan SMK;
b. Melakukan evaluasi terhadap capaian program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Pembinaan SMK.
c. Melakukan evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.
4. SASARAN : 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia 5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014
pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana digunakan untuk: a. Biaya perjalanan petugas (Provinsi dan
Kabupaten/Kota); b. Biaya penggandaan instrumen dan pengadaan
ATK. 7. PELAKSANAAN : a. Lokasi SMK yang yang dimonitor adalah SMK
yang menerima program bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
b. Waktu pelaksanaan monitoring diprioritaskan berdasarkan tanggal penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan;
c. Penetapan lokasi dan jumlah SMK yang akan dimonitoring dilakukan secara sampling dan jumlahnya disesuaikan alokasi dana;
d. Petugas monev terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
e. Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
114
8. JADUAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014) 1 Pemantauan Tahap I Juni 2 Pemantauan Tahap II Desember 3 Pelaporan dan Evaluasi
Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Desember
Jadual mempertimbangkan waktu pelaksanaan masing-masing program di SMK penerima bantuan.
9. LAYANAN INFORMASI
: Dinas Pendidikan Provinsi dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : [email protected] Website : http://www.ditpsmk.net
115
DESKRIPSI PROGRAM PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2014
1. KODE PROGRAM : 31-DK-2014
2. NAMA PROGRAM : PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
3. TUJUAN : a. Mensosialisasikan program/kegiatan pembinaan SMK tahun 2014 kepada SMK di provinsi;
b. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).
4. SASARAN : Seluruh SMK pada 33 provinsi.
5. NILAI DANA : Sesuai alokasi dana Dekonsentrasi pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana Penyebaran Informasi dimanfaatkan untuk: a. Pengadaan ATK; b. Penggandaan bahan untuk peserta; c. Uang harian peserta, narasumber dan
panitia; d. Biaya transport peserta, narasumber dan
panitia; e. Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia.
7. PENYELENGGARAAN : a. Diselenggarakan segera setelah Diseminasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2014, pada tingkat pusat, atau paling lambat Mei 2014;
b. Peserta terdiri dari seluruh SMK di wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi;
c. Penetapan Jadual pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan SMK untuk pengaturan mobilitas narasumber pusat.
116
8. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Website : http://www.ditpsmk.net
117
DESKRIPSI PROGRAM KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015
1. KODE PROGRAM : 32-DK-2014
2. NAMA PROGRAM : KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015 3. TUJUAN : a. Menyusun rencana pemenuhan daya
tampung pada tingkat pendidikan menengah, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. Menyusun rencana program yang disinergikan dengan Program APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota;
c. Membekali peserta agar mampu menyusun rencana peningkatan dan pengembangan SMK di daerahnya;
d. Mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
e. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal berbasis data kondisi sekolah.
4. SASARAN : Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan SMK terpilih sesuai dengan alokasi dana Dekonsentrasi
5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program SMK Tahun 2015: a. Pengadaan ATK; b. Pengadaan bahan untuk peserta; c. Honor Panitia dan Narasumber d. Uang saku peserta, narasumber dan
panitia; e. Biaya transport peserta, narasumber dan
panitia; f. Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia
118
7. PELAKSANAAN : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan ketentuan: a. Unsur yang terlibat adalah:
• Direktorat Pembinaan SMK • Dinas Pendidikan Provinsi • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota • SMK Terpilih
b. Peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membawa bahan terkait yang akan dinformasikan lebih lanjut.
8. JADWAL
KEGIATAN : Kegiatan dilaksanakan paling lambat bulan
Agustus 2014
9. LAYANAN INFORMASI
: Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt 13 Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : [email protected] Website : http://www.ditpsmk.net : http://datapokok.ditpsmk.net
119
DESKRIPSI PROGRAM PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN PRODUKTIF
TAHUN 2014
1. KODE JUKNIS : 33 – DK – 2014
2. NAMA PROGRAM : PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UN PRODUKTIF
3. TUJUAN : Meningkatkan kualitas Uji Komtensi Keahlian (UKK) SMK melalui penggandaan, pengiriman, dan penskoran UN Produktif.
4. SASARAN : Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional Teori Kejuruan dari SMK yang terdaftar di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. NILAI BANTUAN : Dana sesuai dengan DIPA Dekonsentrasi masing-masing provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: a. Penggandaan bahan ujian Teori Kejuruan yang meliputi Soal Paket A, Paket B, Soal Susulan, Lembar Jawaban Teori Kejuruan (LJTK), Daftar Hadir, Berita Acara, dan pengadaan ATK serta bahan pendukung lainnya.
b. Pendistribusian bahan ujian Teori Kejuruan. c. Pemindaian Lembar Jawaban Teori Kejuruan
dan penskoran nilai Kompetensi Keahlian. d. Pengolahan nilai uji kompetensi keahlian.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
a. Penggandaan dan pengiriman naskah ujian nasional produktif ini untuk mendukung ujian Kompetensi Keahlian SMK;
b. Penggandaan dan pengiriman naskah ujian nasional produktif dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
120
8. JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014) 1. Penerimaan usulan Januari 2. Evaluasi usulan Januari – Maret 3. Pelaksanaan
Kegiatan Maret – April
4. Laporan pelaksanaan Juni
catatan : jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
10.
LAYANAN INFORMASI
:
a. Dinas Pendidikan Provinsi setempat b. Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gd. E Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
121
DESKRIPSI PROGRAM PELAKSANAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK
TINGKAT PROVINSI
1. KODE JUKNIS
: 34-DK-2014
2. NAMA PROGRAM : PELAKSANAAN LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT PROVINSI
3. TUJUAN : a. Mengembangkan iklim berkompetisi bagi siswa SMK;
b. Meningkatkan citra Sekolah Menengah Kejuruan melalui unjuk kemampuan dan prestasi siswa SMK di bidang kejuruan;
c. Sebagai sarana promosi potensi siswa SMK kepada dunia usaha dan industri sebagai calon pengguna tamatan;
d. Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan potensi SMK sebagai tempat diklat berkualitas, penyedia teknisi industri tingkat menengah dan mitra usaha;
e. Memupuk persahabatan dan kerjasama secara nasional dalam membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan baik saat sekarang maupun yang akan datang.
4. SASARAN : 33 Provinsi
5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana digunakan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi SMK tahun 2014 sebagai berikut: a. Pengadaan ATK; b. Pengadaan bahan; c. Akomodasi dan konsumsi peserta; d. Biaya perjalanan peserta, panitia dan
narasumber; e. Honor panitia, narasumber.
122
8. JADWAL KEGIATAN : Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari paling lambat bulan November 2014.
9. LAYANAN INFORMASI : Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan
Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E lantai 13
Jln. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp 021 5725477, 5725467
123
DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM PSMK
TAHUN 2014
1. KODE PROGRAM : 35-DK-2014
2. NAMA PROGRAM : KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM PSMK
3. TUJUAN : a. Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
b. Mengkoordinasikan petugas pendataan SMK Pusat Layanan TIK untuk memperoleh data SMK tahun 2014;
c. Memberikan pendampingan implementasi aplikasi Dapodikmen SMK.
4. SASARAN : 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia
5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi dengan rincian: a. Pengadaan ATK; b. Penggandaan bahan untuk peserta; c. Honor Panitia dan Narasumber d. Uang harian peserta, narasumber dan
panitia; e. Biaya transport peserta, narasumber dan
panitia; f. Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia g. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
124
7. PELAKSANAAN : a. Koordinasi diikuti oleh peserta dari unsur
Dinas Kabupaten/Kota dan satu anggota Tim Pusat Layanan TIK SMK yang ditetapkan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
b. Koordinasi Data dan Informasi SMK meliputi sosialisasi strategi pendataan SMK tahun 2014, pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen SMK, dan pengembangan pusat TIK SMK;
8. JADWAL
KEGIATAN :
No KEGIATAN WAKTU (2014)
1 Koordinasi Data dan Informasi PSMK
Juni
2 Pelaporan Oktober *catatan: Penetapan Jadual penyelenggaraan dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan SMK dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Setditjen Dikmen) untuk mengatur mobilitas narasumber pusat
9. LAYANAN INFORMASI
: Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E Lt 13 Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : [email protected] Website : http://www.ditpsmk.net http://datapokok.ditpsmk.net