PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENGADAAN

BARANG/JASA DAN PENYERAPAN ANGGARAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAHAN PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR

PADA ACARA RAKOR REVIU PENGADAAN BARANG JASA DAN PENYERAPAN ANGGARAN OLEH APIP

Jakarta, 19 Januari 2016

INSTRUKSI PELELANGAN DINI INSTRUKSI MENTERI PUPR NOMOR 3/IN/M/2015

2

Menyiapkan Usulan Paket-paket tahun jamak/Multi Years Contract (MYC) untuk segera diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk Tahun 2016Melakukan evaluasi perbedaan sasaran output antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKA-K/L TA 2016

Melakukan pelelangan dini paket-paket strategis nasional sesuai dengan pagu anggaran (RKA-K/L) TA 2016 pada bulan Agustus 2015

PASAL 73 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam hal pemilihan penyedia Barang/Jasa dilakukan mendahului penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA), isi pengumuman pemilihan penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa :a. DIPA/DPA belum ditetapkanb. Apabila proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA

tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi

DASAR HUKUM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA SEBELUM TAHUN ANGGARAN DIMULAI (T-1)

1

PASAL 59 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN APBN

1. Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai, setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) disetujui oleh DPR

2. Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif3. Pendanaan untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan

pada tahun anggaran berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA

PERSIAPAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

3

PENAJAMAN PAKET PROGRAM• RPJMN• RENSTRA• RKP• RENJA• Pagu Anggaran

PENYUSUNAN DAFTAR PAKET• Alokasi

Anggaran• RKA K/L

PENYIAPAN DOKUMEN LELANG• Feasibility

Study• Desain/DED• RAB• HPS• Dokumen

Pendukung

EVALUASI KESIAPAN LELANG DINI• Pagu Anggaran• Pemaketan• Dokumen Lelang• Jadwal Lelang• SK ULP• SK POKJA• SPSE/E-

Procurement

REVIU RKA-K/L

• Penyusunan SE Menteri PUPR No.65 Tahun 2015 tentang Penyusunan, Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

• Dalam pelaksanaan reviu, beberapa hal yang menjadi fokus reviu antara lain: Evaluasi terhadap pemenuhan readiness criteria pada rencana kerja hingga tingkat satuan

kerja (Amdal, Lahan, Desain, dll.) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PHLN Kontrak Tahun Jamak Kelengkapan dokumen pendukung (TOR, RAB, dll.)

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PUPR

4

PERENCANAAN PENGADAAN

• Reviu RKA/KL

PROSES PELELANGAN

• Probity Audit• Penanganan

pengaduan (pengganti sanggah banding)

• Monitoring melalui e-Proc / SPSE

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

• Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)

• Rekomendasi black-list penyedia jasa

• Monitoring melalui e-Monitoring

1. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

2. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

A. PROBITY AUDIT• Pendampingan dengan tujuan memastikan proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara adil, dapat

dipertanggungjawabkan, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku• Probity Audit dilakukan untuk paket – paket dengan nilai lebih dari Rp. 100 Miliar• Penentuan paket yang akan dilakukan Probity Audit dimulai dari penentuan long list (seluruh paket

dengan nilai lebih dari 100 Milyar), kemudian dilakukan penilaian resiko sehingga menjadi short list paket – paket yang menjadi prioritas untuk dilakukan Probity Audit

• Agar pelaksanaan Probity Audit dapat berjalan lancar dan berkualitas, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR membentuk Tim Probity Audit terhadap Pengadan Barang/Jasa untuk nilai paket lebih dari 100 Milyar di lingkungan Kementerian PUPR melalui SK No.13/KPTS/IJ/2015 tanggal 13 Februari 2015

B. PENANGANAN PENGADUAN • Mempercepat jawaban pengaduan peserta Pengadaan Barang/Jasa (sebagai pengganti sanggah banding

di dalam Perpres 4 Tahun 2015)

C. MONITORING PELAKSANAAN PBJ MELALUI E-PROC/SPSE• Untuk pengadaan Tahun Anggaran 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

menerapkan implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 57/SE/M/2015 tanggal 15 Juli 2015

• Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 57/SE/M/2015 tanggal 15 Juli 2015 tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

• Sesuai Instruksi Menteri PUPR Nomor 05/IN/M/2015 tentang proses dan penetapan pemenang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR. Untuk penetapan pemenang pekerjaan lebih dari Rp. 100 Miliar, Konsep rekomendasi penetapan pemenang harus diparaf bersama oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Inspektur Jenderal, dan Eselon I terkait yang mengajukan penetapan pemenang.

5

•PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN (PKAT)Pelaksanaan PKAT melalui Risk Based Internal Audit untuk prioritas pemilihan auditi

• REKOMENDASI BLACK-LIST PENYEDIA JASAPemeriksaan dan klarifikasi atas usulan dari PA/KPA -> Hasil rekomendasi Black-list tepat waktu sesuai Peraturan Kepala LKPP No.18 Tahun 2014 (paling lambat 10 hari sejak surat diterima APIP).

•MONITORING MELALUI e-MONITORING1. Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran melalui

www.emonitoring.pu.go.id dan aplikasi e-Monitoring2. Data e-Monitoring sebagai salah satu dasar prioritas pemilihan auditi untuk PKAT, dan

pemilihan paket sampling pada pelaksanaan Audit

3. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

http://www.emonitoring.pu.go.id STATUS tgl 14 Jan 2016

6

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA

E-MONITORING UNTUK PENYERAPAN ANGGARAN

• CEPAT • CEPAT• TRANSPARAN • AKURAT• EFEKTIF • EFEKTIF• EFISIEN • SEBAGAI PERINGATAN DINI• AKURAT • TRANSPARAN

• BEBAS TATAP MUKA • DAPAT DIMONITOR SETIAP SAAT

• DAPAT DIMONITOR SETIAP SAAT • PENYAJIAN DATA MEMPERCEPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MANFAAT SISTEM/APLIKASI ELEKTRONIK

7

KONTRAK PADA AWAL TAHUN ANGGARAN 2016 DISAKSIKAN

PRESIDEN RI

KEGIATAN NILAI• 436 Paket pembangunan dan preservasi jalan nasional antara lain

di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua7.93.000.000.000,

-• 191 Paket guna mendukung ketahanan pangan antara lain

Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Kelarik Kab. Natuna, Lanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan)

811.410.000.000,-

• 11 Paket pembangunan infrastruktur permukimanantara lain Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau.

68.870.000.000,-

• 6 Paket bidang penyediaan perumahan antara lain Penyusunan Manajemen Mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, Pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan

4.800.000.000,-

Pada tanggal 6 Januari 2016 telah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan TA 2016 secara serentak yang dihadiri oleh Presiden, sebanyak 644 paket dengan nilai total kontrak senilai Rp. 8,81 Triliun

8

1. Evaluasi dan Monitoring penyerapan Anggaran pada masing-masing Satminkal Eselon I bersama Biro Perencanaan dan KLN setiap 3 bulan sekali berdasarkan data dari e-Monitoring.

2. Melaksanakan konsinyasi bersama Biro Perencanaan dan KLN untuk membahas permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran dan memberikan solusi percepatannya

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MONITORING PENYERAPAN ANGGARAN

9

T E R I M A K A S I H

10