07_g_2013_ptun-srg
DESCRIPTION
ptun serangTRANSCRIPT
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSANNOMOR : 07/G/2013/PTUN-SRG
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini,
dalam sengketa antara: -----------------------------------------------------------------------
BUHASNI DARWIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Semanggi I Nomor 26 A RT 001 RW
03, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat
Timur, Tengerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat
Kuasa Insidentil Nomor: W2.TUN.7/337/HK.06/IV/2013
tanggal 16 April 2013 diwakili oleh Kuasa Insidentil
bernama Adi Bustian Salim, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal
di Jl. H. Hasan No. 8, RT 001 / RW 001, Kelurahan
Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ; -----------
selanjutnya disebut sebagai …………. PENGGUGAT;
M E L A W A N :
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Raya
Puspiptek Serpong No.1 Desa Setu, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/441/Huk tanggal 5 April 2013
memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri
Tigaraksa, tempat kedudukan di Jalan M. Atik Soeardi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Komplek Perkantoran Pemda Kab. Tangerang di
Tigaraksa, dan berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi
Nomor : SK-02/O.6.15/Gp.1/04/2013 tanggal 8 April
2013 memberikan kuasa kepada : ----------------------------
1. Nama : ANGGIA YUSRAN, S.H. ; ---------------
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -------------2. Nama : DONNY F. SANJAYA, S.H. ; -----------
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -------------3. Nama : IMAM CAHYONO, S.H. ; ----------------
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -------------4. Nama : AHMAD FATAHILLA, S.H. ; ------------
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -------------5. Nama : DWIYATI MUNASIKAH, S.H. ; ---------
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -------------
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri
Tigaraksa, tempat kedudukan di Jalan M. Atik Soeardi
Komplek Perkantoran Pemda Kab. Tangerang di
Tigaraksa; serta --------------------------------------------------
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/970.a-Huk
tanggal 13 Agustus 2013 memberikan Kuasa kepada:
1. Nama NIP
Jabat
an
::
:
Ade Iriana, S.H.; ---------------------------
19620113 199703 1 001; ---------------
Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
--------------------------------------
2. Nama NIP
Jabat
an
::
:
H. Hadiluthfie Achfas, S.H.; ------------
19650815 200312 1 004; ---------------
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Tangerang Selatan; -----
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. NamaNIP
Jabat
an
::
:
Eki Herdiana, S.T., M.T.; ----------------19770704 200212 1 004; ---------------
Kepala Bidang Pelayan dan Perijinan Pembangunan pada Badan Pelayan
Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan; --------------------------------------
4. NamaNIP
Jabat
an
::
:
Maulana Prayoga UP, S.T., MIDS.; --19780209 200212 1 007; ---------------
Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Pembangunan pada Badan
Pelayan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan; ---
5. NamaJabat
an
::
Chandra Wijaya, S.H.; --------------Staf Pelaksana Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang
Selatan; -------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai ……………. TERGUGAT;
PT. SUMBER TENAGA LESTARI, beralamat di Kabupaten Bekasi di Bekasi,
dalam hal ini diwakili oleh Refdinal Ibrahim,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT
Sumber Tenaga Lestari beralamat di Jl. Ir. H. Juanda
Raya No. 38, RT 001 RW 003, Kelurahan Cempaka
Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang
Selatan - Banten; --------------------------------------------------
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 55/SK/JTL-CLA/
LEG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : ----------------------
Andi Hamonangan Limbong, S.H.; ---------------------------
Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di kantor hukum “Localawind” & Co.”, Jl. Bina
Karya No. 44, Gandaria Utara – Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
………… ......................................TERGUGAT II
INTERVENSI;
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; --------------------------
Telah membaca : -------------------------------------------------------------------------------
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 07/
PEN-DIS/2013/PTUN-SRG tanggal 21 Maret 2013 tentang Lolos
Dismissal ;-------------------------------------------------------------------------------
--
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 07/
PEN-MH/2013/PTUN-SRG tanggal 21 Maret 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; ---------------------------------------------------------
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 07/PEN-HS/2013/PTUN-SRG,
tanggal 21 Maret 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;
--------------------------------------------------------------------------------
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 07/PEN-HS/2013/PTUN-SRG
tanggal 22 April 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
persidangan terbuka untuk umum;
-------------------------------------------------
5. Berkas perkara Nomor 07/G/2013/PTUN-SRG, beserta seluruh
lampiran yang terdapat didalamnya;
-----------------------------------------------
6. Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pihak Ketiga yaitu PT
Sumber Tenaga Lestari selaku pemegang objek sengketa dalam
perkara ini tertanggal 24 April 2013;
-----------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
1 Februari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang pada tanggal 5 Maret 2013 dalam Register Perkara
Nomor 07/G/2013/PTUN-SRG, yang telah diperbaiki 19 April 2013, yang
uraian gugatannya sebagai berikut; -------------------------------------------------------
A. Mengenai obyek sengketa
Bahwa obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :
Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 648/2097-BP2T/2012
Tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 6 Desember 2012 untuk
pembangunan Apartemen City Light yang berlokasi di Jl Ir H Juanda No
38, Ciputat Tangerang selatan kode pos 15412; ----------------------------------
Bahwa obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas telah
memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang tercantum
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 1 butir 9 tentang
Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata; dikeluarkan oleh Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara
yang bersifat: ------------------------------------------------------------
Konkret : yaitu nyata , berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan
dapat ditentukan, yakni Keputusan Walikota Tangerang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Selatan Nomor : 648/2097-BP2T/2012 Tentang Ijin
Mendirikan Bangunan Walikota Tangerang Selatan untuk
pembangunan apartemen City Light yang berlokasi di Jl Ir
H Juanda No 38, Ciputat Tangerang selatan kode pos
15412; -------------------------------------------------------------
Individual: yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan
kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni
kepada PT Sumber Tenaga Lestari; ----------------------------
Final : yaitu suatu definitif dan karenanya menimbulkan akibat
hukum serta memberikan hak kepada PT Sumber
Tenaga Lestari untuk melakukan pembangunan
apartemen City Light; -----------------------------------------------
Oleh karenanya Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor :
648/2097-BP2T/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Walikota
Tangerang Selatan (selanjutnya disebut “obyek sengketa”) tersebut dapat
digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yakni
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk diperiksa dan diberi
putusan hukum yang berlaku; ---------------------------------------------------------
B. Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan
1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 menyebutkan :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara.”; -----------------------------------------------
2. Bahwa obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh
Walikota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Desember 2012, dan
diketahui oleh penggugat melalui brosur yang diterbitkan oleh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pengembang yang sudah dipublikasikan ke masyarakat umum pada
tanggal 10 Januari 2013 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5
Maret 2013, Nomor : 07/G/2013/PTUN-SRG, dengan demikian
gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana
ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986, oleh
karenanya patut secara hukum diterima; ----------------------------------------
C. Dasar gugatan dan kepentingan Penggugat
Adapun dasar pengajuan gugatan ini disebabkan : -------------------------------
1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak
atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi
Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun; -
2. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki
hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan
penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum
dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: -------------------
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”; ---------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara Negara
Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945
untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin
pemenuhan hak asasi setiap Warga Negara Republik
Indonesia, termasuk Penggugat;---------------------------------------------------
Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua
UUD 1945, yang berbunyi: ----------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”; --------
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bab III Pasal 4 ayat (4) butir (b)
yaitu harus berwawasan lingkungan karena lokasi pelaksanaan obyek
gugatan tersebut tidak dilaksanakan dalam jarak kurang dari 750 meter
dari tempat pemukiman penduduk khususnya rumah Penggugat,
padahal dalam ANDAL yang merupakan salah satu dasar penerbitan
obyek gugatan tersebut jelas dikatakan bahwa pada jarak 750 meter,
tingkat kebisingan baru dapat memenuhi baku mutu dan dalam
dokumen ANDAL tersebut jelas disebutkan bahwa kebisingan dapat
mengakibatkan gangguan pada kesehatan manusia yang yaitu berupa
perubahan ambang dengar sementara, kehilangan pendengaran
secara permanen, efek pada jantung dan pembuluh darah, efek pada
susunan syaraf otonomis, efek pada lambung, efek pada tidur dan
menghalangi pembicaraan; -------------------------------------
5. Bahwa telah terjadi kerusakan Rumah Penggugat dan penurunan
pendengaran istri Penggugat akibat dari proses pembangunan; ---------
6. Penggugat telah melakukan pengaduan secara tertulis mengenai
pembangunan yang dilakukan sebelum perizinan lengkap serta
kerugian yang dialami Penggugat karena adanya pembangunan
apartement City Light melalui surat : ---------------------------------------------
• Nomor 01/CTL/06/2012 ditujukan kepada Walikota Tangerang
Selatan; ------------------------------------------------------------------------------
• Nomor 02/CTL/06/2012 ditujukan kepada Walikota Tangerang
Selatan; ------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Nomor 03/CTL/06/2012 ditujukan kepada PT. Sumber Tenaga
Lestari, sebagai tembusan kepada Walikota Tangerang Selatan
mengenai kompensasi dan relokasi selama proses Pembangunan
• Nomor 04/CTL/07/2012 ditujukan kepada Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu (BP2T), sebagai tembusan kepada Walikota
Tangerang Selatan tentang permohonan mediasi dengan pihak PT.
Sumber Tenaga Lestari; --------------------------------------------------------
• Nomor 05/CTL/07/2012 ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BP2T), tentang permohonan peninjauan ulang
perijinan proyek Citilight; --------------------------------------------------------
7. Bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 14 Tahun 2011
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 TAHUN 2010 memuat
pedoman dan aturan tentang Izin Mendirikan Bangunan, hal ini
menunjukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam
penyebutannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; -------------
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang – Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004,
maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan aquo melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; ----------------------------------------
D. Alasan – alasan gugatan
I. Bahwa secara materiel substansial perbuatan Tergugat yaitu
dengan menerbitkan obyek sengketa telah jelas membuktikan
bahwa Tergugat bertindak tidak cermat serta tidak teliti dan
bahkan mengesampingkan asas kepentingan umum
“mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif dan selektif” dan asas keterbukaan “membuka diri
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terhadap terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan dan rahasia negara” sesuai dengan Asas Umum
Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam
Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999;
--------------------------------------------------------
II. Bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 14
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa :
-----------------------------
1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan; -------------------
2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------
a. Formulir permohonan IMB;
-----------------------------------------------
b. Fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan
yang masih berlaku;
---------------------------------------------------------------
c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti
kepemilikan tanah lainnya yang sah dan tanda bukti
tertulis perjanjian/kerelaan pemanfaatan tanah dalam
hal tanahnya milik pihak lain;
----------------------------------------------------------------
d. Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah
yang dimohonkan tidak dalam sengketa yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan
calon pemilik bangunan; -------------
e. Surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk
menyelesaikan pembangunan; dan
-----------------------------------------------------------
f. Rekomendasi instansi teknis terkait;
-------------------------------------
3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari: ----------------------------------------------------------------------------------
a. Advice planing; ----------------------------------------------------------------
b. Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi; ---------------------
1. Gambar Situasi Bangunan (letak
bangunan, akses jalan, parkir dan lain-
lain);
----------------------------------------------------
2. Gambar Rencana Taman atau
penghijauan; --------------------
3. Denah, Tampak Depan dan Tampak
Samping; ----------------
4. Rencana Pondasi;
------------------------------------------------------
5. Rencana Atap;
---------------------------------------------------------
--
6. Gambar Potongan;
-----------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Gambar Instalasi dan sanitasi;
--------------------------------------
8. Gambar Struktur meliputi gambar
pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai,
rangka atap baja; dan ------------------------
9. Tanda tangan penanggungjawab
gambar; -----------------------
c. Gambar rencana arsitektur sebagaimana dimaksud huruf (b)
berskala minimal 1:100 dengan ukuran kertas Minimal A2; -------
4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) Perumahan dan kawasan pemukiman harus memenuhi
syarat-syarat yang meliputi: ---------------------------------------------------
a. Harus terintegrasi dengan wilayah atau lingkungan
sekitar (drainase, pagar dan jalan);
------------------------------------------------
b. Harus berwawasan lingkungan;
-------------------------------------------
c. Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan
masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,
pemukiman atau pembangunan lainnya;
------------------------------------------------------
d. Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
mandiri; ----
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis lainnya diatur dengan Peraturan Walikota; ------
Dari Peraturan Pemerintah diatas jelas bahwa setiap bangunan harus
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan fungsi bangunan dan untuk melakukan analisa mengenai
lingkungan seperti yang disyaratkan untuk memperoleh IMB, PT
Sumber Tenaga Lestari telah membuat ANDAL, namun pembuatan
ANDAL tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis. Hal tersebut dibuktikan dengan: -------------------------
1) Tidak dilibatkannya
seluruh masyarakat
yang terkena
dampak
pembangunan
apartemen City Light
yaitu dengan tidak
terlibatnya RT 004
RW 03 Kelurahan
Cempaka Putih,
Kecamatan Ciputat
Timur dalam proses
izin lingkungan dan
sosialisasi ANDAL
padahal wilayah
tersebut adalah
salah satu bagian
wilayah yang paling
dimungkinkan
terkena dampak dari
apartemen City
Light. Hal tersebut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dibuktikan dengan
Surat Pernyataan
dari Ketua RT 004
RW 03, Kelurahan
Cempaka Putih,
Kecamatan Ciputat
Timur, Sehingga
dengan pernyataan
tersebut jelaslah
bahwa pelaksanaan
keterlibatan
masyarakat dalam
proses Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
dan izin lingkungan
dilakukan tidak
berdasarkan pada
prinsip dasar
pemberian informasi
yang transparan dan
lengkap serta
membuktikan bahwa
warga masyarakat
yang berkepentingan
tidak dilibatkan
dalam proses
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penyusunan
kerangka acuan,
penilaian kerangka
acuan, analisis
dampak lingkungan
hidup, rencana
pengelolaan
lingkungan hidup,
dan rencana
pemantauan
lingkungan secara
menyeluruh;
-------------------------
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa penyusunan ANDAL
tersebut telah melanggar: --------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
BAB VI pasal 34 ayat (1) ; --------------------------------------------------
“Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam
proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan,
analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan
lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup”;
2) Adanya KTP ganda dari pengurus
perusahaan pengembang yaitu PT
Sumber Tenaga Lestari yang
menjadi lampiran Dokumen ANDAL.
Hal tersebut terlihat pada KTP atas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
nama Deswita Ibrahim yang
menunjukkan bahwa dirinya
memiliki 2 KTP yaitu yaitu Kartu
Tanda Penduduk DKI dan Kartu
Tanda Penduduk Propinsi Jawa
Barat kota Bekasi, dimana
kepemilikan KTP ganda ini telah
melanggar Undang Undang No 23
Tahun 2006 tentang kependudukan
pasal 97: --------------------
“Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri
sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu
KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) atau untuk
memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat(6) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 25.000.000.00
(dua puluh lima juta rupiah)”; ----------------------------------------------
Sehingga jika ANDAL tesebut dibuat dengan menggunakan
dokumen yang diduga memuat tindak pindana seperti
dijelaskan diatas, apakah penerbitan obyek sengketa tersebut
tidak melanggr hukum? -----------------------------------------------------
3) Penyajian informasi yang salah atau
tidak sesuai fakta dalam dokumen
ANDAL :
------------------------------------------------
-----------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa data-data mengenai wilayah yang terkena dampak dari
pembangunan apartemen City Light tidak disajikan sesuai fakta.
Dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup tidak
pernah di perlihatkan peta wilayah pemukiman penduduk yang
menggambarkan jarak aktual lokasi pemukiman dengan proyek
pembangunan apartemen City Light yang seharusnya menjadi
pertimbangan dalam analisis dampak lingkungan hidup. Dalam
Bab IV – 22 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL) yang diajukan oleh PT. Sumber Tenaga Lestari Batas
Proyek lokasi penduduk dilaporkan tidak sesuai fakta; -------------
• Sebelah Utara : Jalan Ir H. Juanda;
------------------------------
• Sebelah Selatan : saluran besar dan pemukiman
penduduk;
• Sebelah Barat : Kantor Departemen Agama &
Kampus
BSI; --------------------------------------------------
• Sebelah Timur : Komplek Pertokoan;
----------------------------
Lokasi rumah penggugat dan beberapa rumah lainnya yang ada
di wilayah RT 001 adalah diwilayah timur proyek; -------------------
Selain itu Batas Sosial yang disajikan dalam Dokumen Analisis
Dampak Lingkungan Hidup dalam Bab IV – 24 “Untuk Batas
Sosial yaitu berbatas dengan lingkungan (pemukiman
penduduk) yang terdekat dari kegiatan (sebelah selatan dan
barat lokasi Kegiatan)” juga tidak sesuai fakta; -----------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2) Sebelum Penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan disyaratkan harus ada
pengesahan Rencana Tapak yang
dikeluarkan oleh Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu. Dalam Dokumen
ANDAL Pengesahan Rencana
Tapak untuk Pembangunan yang
disebutkan dalam objek gugatan
adalah Nomor : 653.1 / 460 –
BP2T / 2011. Dalam Pengesahan
ini Lokasi yang disebutkan adalah
Jl. Raya Ciputat, Kel Pondok
Kacang Barat, Kec. Ciputat Kota
Tangerang Selatan sedangkan
lokasi yang disebutkan dalam objek
sengketa adalah terletak di Jl. IR. H.
Juanda Kelurahan Cempaka Putih
Kecamatan Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan. Dari fakta ini
dapat diketahui objek sengketa
diterbitkan tanpa Pengesahan
Rencana Tapak yang benar atau
belum ada Pengesahan Rencana
Tapak; --------------
3) Menurut Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Dan Gedung
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 13 ayat (1) huruf b dijelaskan
jarak bebas bangunan gedung
adalah : ------------------
“jarak antara bangunan gedung dengan batas batas persil, dan
jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada
lokasi yang bersangkutan dan Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Garis
Sempadan Bab II, Pasal 2 ayat (6) dijelaskan “ Untuk Bangunan
diatas 3 lantai atau lebih dari 15 meter maka garis sempadan
bangunan dihitung berdasarkan rumus sbb : -------------------------
Y = (3.5 + N/2)m1 ; ----------------------------------------------------------
Keterangan : -------------------------------------------------------------------
Y = Jarak bebas ; -------------------------------------------------------------
N = Jumlah Lantai ; ----------------------------------------------------------
Dengan dasar ini maka jarak bebas bangunan gedung
seharusnya adalah 11,5 M dengan tinggi gedung 16 lantai.
Pada Faktanya jarak bebas antara salah satu gedung yang
dibangun dengan pagar bahkan dengan dinding rumah
Penggugat kurang dari 11,5 M; -------------------------------------------
III. Selain dasar dan alasan gugatan diatas, PT Sumber Tenaga
Lestari juga telah melakukan pembangunan apartemen City Light
sejak bulan Mei 2012 sedangkan IMB diterbitkan pada tanggal IMB
terbit tanggal 6 Desember 2012 dan hal tersebut sudah dilaporkan
ke pihak terkait dalam hal ini kepada Ibu Hj. Airin Rachmi Diany,
SH, MH sebagai Walikota Tangerang Selatan tertanggal 20 Juni
2012, dimana surat tersebut juga disertai dengan foto aktifitas
pembangunan. Namun hingga gugatan ini dibuat, tidak ada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggapan dari Tergugat malahan Tergugat terkesan melakukan
pembiaran. Sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan Pasal 8 huruf c tentang Penolakan Ijin
Mendirikan Bangunan maka terhadap Permohonan IMB tersebut
diatas dapat di tolak karena “ Adanya keberatan dari pihak lain
yang mempunyai alasan yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku”; ------------------------------------------------------------
IV. Dengan terancamnya keselamatan dan kesehatan penghuni rumah
Penggugat akibat pembangunan apartemen City Light telah
menunjukkan Tergugat telah mengenyampingkan hak asasi
manusia sehingga hak perlindungan sesuai yang diisyaratkan
Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 telah dilanggar.
Pelanggaran tersebut semakin diperkuat dengan diterbitkannya
Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 648/2097-
BP2T/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
---------------------------------------------------------------
Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945: ----------------------------
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” ; ------
Maka jelaslah bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar
gugatan diatas, secara mutatis mutandis obyek sengketa Tata Usaha Negara
tersebut mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan
karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah; -------------------------------------
Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan segala kerendahan
hati dan besar harapan, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini dengan memberi keputusan : ----------------------------
PERMOHONAN PENUNDAAN
Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor
648/2097-BP2T/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Tanggal 06
Desember 2012 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap; -------------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan
gugatan
Penggugat
seluruhnya;
-------------------------
-----------
2. Menyatakan batal
atau tidak sah
Keputusan Tata
Usaha Negara
yang diterbitkan
Tergugat berupa
Keputusan
Walikota
Tangerang Selatan
Nomor : 648/2097-
BP2T/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Ijin
Mendirikan
Bangunan; ---------
3. Mewajibkan
Tergugat untuk
mencabut
Keputusan Tata
Usaha Negara
yang diterbitkan
Tergugat berupa
Keputusan
Walikota
Tangerang Selatan
Nomor 648/2097-
BP2T/2012
Tentang Ijin
Mendirikan
Bangunan Tanggal
06 Desember
2012;
-------------------------
-------------------------
---------------------
4. Menghukum
Tergugat untuk
membayar biaya
perkara ini sesuai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan hukum;
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------
Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa ini, telah
diterima melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pihak Ketiga yaitu PT Sumber
Tenaga Lestari selaku pemegang objek sengketa dalam perkara ini tertanggal
24 April 2013, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim
telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor: 07/G/2013/PTUN.SRG.
tanggal 30 April 2013 yang menyatakan Pemohon Intervensi sebagai Pihak
Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.SRG;
-----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan jawaban tertulis tertanggal 7 Mei 2013, yang uraian jawabannya
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
• Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali
yang diakui dengan tegas kebenarannya;
--------------------------------------------
• Bahwa Objek Gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
----------------------------------------
• Bahwa memperhatikan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
---------------------------------------------------
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/
atau rehabilitasi”; ------------------------------------------------------------------
• Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
----------------------------------------------------------
“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) adalah: ---------------------------------------------------
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
------------------------------
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut;
-----------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Dalam ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas, tidak satupun
alasan-alasan ketentuan diatas yang dapat dijadikan oleh
Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha
Negara atas penerbitan IMB Nomor.648/2097-BP2T/2012 atas
nama PT. Sumber Tenaga LestarI, sebab penerbitan objek Gugatan
Pengugat berupa IMB Nomor.648/2097-BP2t/2012 Tanggal 06
Desember 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan tidak bertentangan dengan
asas-asas Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud
Undang-undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dari KKN; ------------------------------
Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas, agar majelis hakim perkara a quo
menolak Gugatan a quo atau setidak-tidaknya Gugatan a quo dinyatakan
tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
• Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Penggugat
kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
----------------------------------
• Bahwa mengenai Dalil Penggugat dalam Gugatannya yang
menyatakan bahwa akibat IMB yang diterbitkan oleh Walikota
Tangerang Selatan, Penggugat mengalami kerugian antara lain
kerusakan rumah Penggugat dan Penurunan pendengaran istri, atas
dalil tersebut sepatutnya Penggugat pahami terlebih dahulu pengertian
dari Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Udang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara
yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, sedangkan pengertian
Gugatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, menyatakan bahwa: Permohonan yang berisi tuntutan
terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke
Pengadilan untuk mendapatkan Putusan, berdasarkan uraian tersebut
maka dapat kita tarik kesimpulan Gugatan Tata Usaha Negara adalah
permohonan yang berisi Tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara mengenai administrasi negara, maka dalil –dalil
penggugat tersebut diatas tidak dapat dijadikan dasar untuk
mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;
------------------------------------------------------------------------
• Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah
mengenai terbitnya analisa dampak lingkungan sebab menurut
Penggugat pembangunan apartemen City Light tidak ramah
lingkungan, kemudian perbedaan alamat yang tertera dalam
pengesahan Rencana Tapak, kesalahan penulisan Izin, serta
pembangunan apartemen City Light sebelum terbitnya IMB oleh
Walikota Tangerang Selatan, untuk membantah alasan-alasan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, Tergugat menguraikan fakta hukum sebagai berikut:
------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa penentuan suatu pembangunan yang ramah lingkungan atau
yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup bukanlah
wewenang dari Walikota Tangerang Selatan, tetapi hal tersebut
menjadi wewenang dari Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini
Badan Lingkungan Hidup Daerah dan terhadap segala sesuatu
keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan
Hidup Daerah, Walikota Tangerang Selatan tidak dapat dan tidak
mempunyai hak untuk mencampuri atau mempengaruhi keputusan
atau penetapan tersebut, dan Keputusan atau Penetapan ANDAL
bukan merupakan Keputusan Final dari suatu Keputusan Tata
Usaha Negara, sehingga alasan yang diungkapkan oleh Penggugat
tidak mendasar dan salah alamat;
-------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Pengesahan Rencana Tapak nomor 653.1/460 – BP2T/2011
yang Penggugat sebutkan dalam Gugatannya, mengenai
permasalahan tersebut Tergugat tidak mengetahui Pengesahan
Rencana Tapak tersebut, sebab Pengesahan Rencana Tapak yang
menjadi salah satu persyaratan terbitnya IMB adalah Pengesahan
Rencana Tapak Nomor 653.1/889 – BP2T/2012 tanggal 04
Desember 2012 dimana dalam Rencana Tapak tersebut alamat
lokasi yang disahkan adalah Jl. Ir. Juanda, Kel. Cempaka Putih Kec.
Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dan mengenai salah
pengetikan tulisan Ijin dalam surat Keputusan IMB yang diterbitkan
Walikota Tangerang Selatan menurut Tergugat hal tersebut
bukanlah hal yang menyebabkan batalnya IMB, sebab maksud dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tujuan dari kata tersebut tidaklah berubah dengan salahnya
pengetikan tidak menimbulkan arti dan maksud yang berbeda
sehingga tidak perlu dipermasalahkan;
--------------------------------------------
• Bahwa terhadap pembangunan Apartemen City Light yang
mendahului terbitnya IMB, Tergugat tidak dapat secara sepihak
membatalkan atau tidak mengeluarkan IMB tersebut, sebab atas
dalil tersebut Penggugat haruslah membuktikan secara hukum kalau
PT. Sumber Tenaga Lestari melakukan pelanggaran hukum;
----------------------------------------------------
• Bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh
Penggugat, Tergugat menolak tegas atas permohonan tersebut sebab
berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Udang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyatakan bahwa: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap
dilaksanakan, berdasarkan hal tersebut haruslah ada hal yang sangat
mendesak hingga Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda
sepanjang proses Peradilan, akan tetapi didalam Gugatannya
Penggugat tidak dapat menguraikan hal sangat mendesak yang
membuat Penggugat menderita kerugian yang sangat terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan Penundaan
tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima; ---------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Tergugat menolak segala dalil yang dinyatakan oleh
Pengugat sebab Tergugat dalam menerbitkan IMB sudah
sesuai dengan Pasal 4 Perda Kota Tangerang Selatan Nomor:
14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan yang pada pokoknya menyatakan syarat-
syarat umum Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:
-----------------------------------------------------------------------------
• Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan; ------------------------
• Persyaratan Administrasi :
----------------------------------------------------------
a. Formulir permohonan IMB;
------------------------------------------------------
b. Fotocopy KTP Pemohon dan atau Pemilik Bangunan yang
masih berlaku;
-------------------------------------------------------------------------------
c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan
tanah lainnya yang sah dan tanda bukti tertulis perjanjian/
kerelaan pemanfaatan tanah dalam hal tanahnya milik pihak
lain; ----------------
d. Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang
dimohonkan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh
pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan;
-------------------------------------------
e. Surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk menyelesaikan
pembangunan; dan
----------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
f. Rekomendasi dari instansi teknis terkait;
------------------------------------
• Persyaratan teknis yang dimaksud terdiri dari:
--------------------------------
a. Advice Planing;
---------------------------------------------------------------------
b. Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi;
---------------------------
1. Gambar Situasi Bangunan (letak bangunan, akses jalan,
parkir dan lain-lain);
--------------------------------------------------------------------
2. Gambar Rencana Taman atau penghijauan;
----------------------------
3. Denah, Tampak Depan dan Tampak Samping;
------------------------
4. Rencana Pondasi;
--------------------------------------------------------------
5. Rencana Atap;
------------------------------------------------------------------
6. Gambar Potongan;
-------------------------------------------------------------
7. Gambar Instalansi dan Sanitasi;
--------------------------------------------
8. Gambar Struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok,
tangga, plat lantai, rangka atap baja; dan
-------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9. Tanda-tangan Penanggungjawab gambar;
----------------------------
c. Gambar rencana arsitektur sebagaimana dimaksud huruf (b)
berskala minimal 1:100 dengan ukuran kertas minimal A2;
------------
• Bahwa PT. Sumber Tenaga Lestari untuk memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan telah melengkapi persyaratan –
persyaratan yang telah ditentukan, yakni antara lain:
-----------------------------------------------------------
1) Bukti Kepemilikan tanah yakni Sertifikat HGB No.284/Cempaka
Putih, Ciputat- Tangrang dan Sertifikat HGB No.605/Cempaka
Putih, Ciputat-Tangerang;
-----------------------------------------------------------------
2) Berita Acara Rapat Kordinasi BKPRD tentang Revisi Rencana
Pembangunan Apartemen menjadi Apartemen dan Kondotel
Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan, Nomor 005/012/BKPRD/IV/2012 Tanggal 11
April 2012;
---------------------------------------------------------------------------
3) Ijin Lingkungan Warga Cempaka Putih Ciputat Tangerang Selatan;
-
4) Keterangan Peruntukan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota,
Bangunan dan Permukiman, Nomor : 648.32/25-DTKBP, tanggal
13 Januari 2013;
------------------------------------------------------------------------
5) Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Permohonan Ijin
Lokasi yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kantor
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 57/36.03.400/II/2011
Tanggal 09 Pebruari 2011;
------------------------------------------------------
6) Keterangan PIEL Banjir yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya Air Nomor: 610/013-DBMSDA/2011 Tanggal 02
Pebruari 2011;
-----------------------------------------------------------------------
7) Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Nomor:
551/602-DHKI/2011, Tanggal 25 Pebruari 2011;
---------------------------------------
8) Rekomendasi Ketinggian Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Nomor: 555/1362.8-
KOM/DHKI/2012, Tanggal 15 Agustus 2012;
--------------------------------
9) Rekomendasi Pemadam Kebakaran yang dikeluarkan oleh Kantor
Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan,
Nomor: 367.1/17-DAMKAR/2012, Tanggal 11 Juni 2012;
--------------------------
10)Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan,
Nomor: 591/10-BP2T/2012, Tanggal 28 Mei 2012;
------------------------
11)Ijin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Walikota
Tangerang Selatan, Nomor 653/303-BP2T/2012, Tanggal 25 Mei
2012; ------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
12)Pengesahan Rencana Tapak yang dikeluarkan oleh Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu, Nomor: 653.1/889-BP2T/2012;
----------
13)Rekomendasi TPU yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman, Nomor: 469/23-Bid.Pkmn/DKPP/
2012, Tanggal 07 September 2012;
--------------------------------------------
14)Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tangerang Selatan, Nomor: 661097-BLHD/2012, Tentang
Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup
(KA-ANDAL), Tanggal 06 Agustus 2012;
--------------------------------------------------------
Dengan demikian penerbitan IMB nomor: 648/2097 – BBP2T/2012
tanggal 06 Desember 2012 tidak melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Udang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sehingga cukup beralasan bagi Majelis
Hakim Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya; -----------------------------------
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik
dalam Eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan
Putusan: ------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
-------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk
seluruhnya; ---
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-----------------------------------
2. Menyatakan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2097
– BP2T/2012 tanggal 06 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan
Bangunan sah menurut hukum;
-----------------------------------------------------------------------
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;
--------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
Intervensi telah pula mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 Mei 2013,
yang uraian jawabannya sebagai berikut :-----------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
Bahwa objek gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------
1. Bahwa memperhatikan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau
rehabilitasi”; ---------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menyatakan:
3. “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku; ------------------------------
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan keputuasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain
dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
-----------------------------------------------
4. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas, tidak satupun
alasan-alasan ketentuan diatas yang dapat dijadikan oleh Penggugat
sebagai alasan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas
penerbitan IMB Nomor: 648/2097-BP2T/2012 tanggal 06 Desember
2012 yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor
14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan dan tidak bertentangan dengan asas-asas
Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Undang-Undang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas
dari KKN; ---------------------------------
Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas, agar Majelis Hakim perkara a quo
menolak Gugatan a quo atau setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat
diterima; -------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas
seluruh dalil-dalil Penggugat;
---------------------------------------------------------------------
-------------
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam
gugatannya yang menyatakan bahwa akibat IMB
yang diterbitkan oleh Walikota Tangerang Selatan,
Penggugat mengalami kerugian antara lain
kerusakan rumah Penggugat, dan gangguan pada
kesehatan manusia yaitu berupa: perubahan dengar
sementara, kehilangan pendengaran secara
permanen, efek pada jantung serta pembuluh
darah, efek pada susunan otomatis, efek pada
lambung, efek pada tidur dan serta menghalangi
pembicaraan yang mana hal tersebut tidak cukup
beralasan dan hanya mengada-ada;
----------------------
3. Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan
gugatan adalah mengenai terbitnya analisa dampak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
lingkungan sebab menurut Penggugat
pembangunan Apartemen City Light tidak ramah
lingkungan, tidak dapat dijadikan dasar sebagai
gugatan Penggugat dalam hal ini dikarenakan
bahwa PT Sumber Tenaga Lestari sudah tepat
untuk melakukan pembangunan dikarenakan segala
yang menyangkut mengenai analisa dampak
lingkungan sudah tepat sesuai prosedur dalam
pembangunan kemudian perbedaan alamat yang
tertera dalam pengesahan rencana tapak,
kesalahan penulisan izin, serta pembangunan
Apartemen City Light sebelum terbitnya IMB oleh
Walikota Tangerang Selatan untuk membantah
alasan-alasan tersebut, Tergugat II Intervensi
menguraikan fakta hukum sebagai berikut:
• Bahwa pengesahan rencana tapak No. 653.1/460-BP2T/2011
yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya, mengenai
permasalahan tersebut Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak
mengetahui pengesahan rencana tapak tersebut, sebab
pengesahan rencana tapak yang menjadi salah satu
persyaratan terbitnya IMB adalah pengesahan rencana tapak
No. 653.1/889-BP2T/2012 tanggal 4 Desember 2012 dimana
dalam rencana tapak tersebut alamat lokasi yang disahkan
adalah Jl. Ir. Juanda, Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan, dan mengenai salah pengetikan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tulisan izin dalam keputusan IMB yang diterbitkan Walikota
Tangerang Selatan menurut Tergugat II Intervensi yang mana
hal tersebut bukanlah hal yang dapat menyebabkan batalnya
IMB, sebab maksud dan tujuan dari kata tersebut tidaklah
berubah dengan salahnya pengetikan tidak menimbulkan arti
dan maksud yang berbeda sehingga tidak perlu
dipermasalahkan; ------------------------------------------
1. Bahwa terhadap permohonan penundaan yang
diajukan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi
menolak dengan tegas atas permohonan tersebut
sebab berdasarkan pasal 67 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menyatakan bahwa
permohonan penundaan sebagaimana yang
dimaksud ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila
terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat dilaksanakan, berdasarkan hal tersebut
haruslah ada hal yang sangat mendesak hingga
Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda
sepanjang proses sangat mendesak yang membuat
Penggugat menderita kerugian yang sangat
terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga
permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atau tidak dapat diterima;
------------------------------------------------------
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil
yang dinyatakan oleh Penggugat yang mana
Tergugat II Intervensi dalam mendapatkan IMB
sudah sesuai dengan pasal 4 Perda Kota
Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan yang pada pokoknya menyatakan syarat-
syarat umum izin mendirikan bangunan sebagai
berikut:
• Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan;
------------------------
• Persyaratan administrasi :
----------------------------------------------------------
a. Formulir permohonan IMB;
-----------------------------------------------------
b. Fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan yang masih
berlaku;
------------------------------------------------------------------------------
c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan
tanah lainnya yang sah dan tanda bukti tertulis perjanjian/
kerelaan pemanfaatan tanah dalam hal tanahnya milik pihak
lain; ---------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang
dimohonkan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh
pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan;
------------------------------------------
e. Surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk menyelesaikan
pembangunan; dan
---------------------------------------------------------------
f. Rekomendasi instansi teknis terkait;
-----------------------------------------
• Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud terdiri dari:
---------------
a. Advice planing; ----------------------------------------------------------------
b. Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi; ---------------------
1. Gambar Situasi Bangunan (letak bangunan, akses jalan, parkir dan
lain-lain); ----------------------------------------------------
2. Gambar Rencana Taman atau penghijauan; --------------------
3. Denah, Tampak Depan dan Tampak Samping; ----------------
4. Rencana Pondasi; ------------------------------------------------------
5. Rencana Atap; -----------------------------------------------------------
6. Gambar Potongan; -----------------------------------------------------
7. Gambar Instalasi dan sanitasi; --------------------------------------
8. Gambar Struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, plat
lantai, rangka atap baja; dan ------------------------
9. Tanda tangan penanggungjawab gambar; -----------------------
c. Gambar rencana arsitektur sebagaimana dimaksud huruf (b)
berskala minimal 1:100 dengan ukuran kertas Minimal A2; -------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa dalam hal ini Tergugat II Intervensi untuk
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan telah
melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah
ditentukan, yakni antara lain:
1) Bukti kepemilikan tanah yakni Sertipikat HGB
No. 284/Cempaka Putih, Ciputat-Tangerang
dan Sertipikat HGB No. 605/Cempaka Putih,
Ciputat-Tangerang;
--------------------------------------------------------------
-----
2) Berita acara rapat koordinasi BKPRD tentang
revisi rencana pembangunan Apartement
menjadi Apartement dan Condotel Kel.
Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan Nomor 005/012/BKPRD/IV
tanggal 11 April 2012;
-------------------------------------
3) Izin lingkungan warga Cempaka Putih Ciputat
Tangerang Selatan, sebagai berikut:
• Forum Warga Semanggi RT. 001 & 002, RW. 003
Nomor: 05/FWS/VII/2012 perihal Kesepakatan dan
Persetujuan Warga RT 001 & 002, RW 003, Kel
Campaka Putih Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
--------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Surat Pernyataan Rukun Warga, tentang pengelolaan
lingkungan dan kompensasi;
------------------------------------------------------------------
• Tandatangan Pernyataan Persetujuan Warga, tanggal 23
Juli 2012;
1) Keterangan Peruntukan oleh Dinas Tata Kota
Bangunan dan pemukiman Nomor: 648.32/25-
DTKBP, 13 Januari 2013; ------------------
2) Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam
rangka permohonan izin lokasi yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Nomor 57/36.03.400/1/2011 tanggal 09
Februari 2011;
-----------------------------------------------------------
3) Keterangan PEIL Banjir yang dikeluarkan oleh
Dinas Binamarga dan sumber daya air Nomor:
610/031/DBMSDA/2011 tanggal 02 Februari
2011;
--------------------------------------------------------------
------------------------
4) Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas
yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Nomor: 551/602-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DHKI/2011, tanggal 25 Februari 2011;
------------------------------------------
5) Rekomendasi Ketinggian Bangunan yang
dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Nomor:
555/1362.8-KOM/DHKI/2012, tanggal 15
Agustus 2012; -----------------------------------
6) Rekomendasi Kebakaran-kebakaran yang
dikeluarkan oleh Kantor Pemadam Kebakaran
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor:
367.1/17-DAMKAR/2012 tanggal 11 Juni 2012;
-------------------------------
7) Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Walikota
Tangerang Selatan Nomor: 591/10-BP2T/2012
tanggal 28 Mei 2012;
---------------------------------------
8) Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan
oleh Walikota Tangerang Selatan Nomor:
653/303-BP2T/2012 tanggal 25 Mei 2012;
----------------
9) Pengesahan Rencana Tapak yang dikeluarkan
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 653.1/889-BP2T/2012;
---------------------------
10)Rekomendasi TPU yang dikeluarkan oleh
Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemakaman Nomor: 469/23-Bid.Pkmn/
DKPP/2012 tanggal 07 September 2012;
-------------------------------------------------------
11)Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kota Tangerang Selatan, Nomor:
660097-BLHD/2012, tentang Kesepakatan
Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan
Hidup (KA-ANDAL), tanggal 06 Agustus 2012;
--------------------------------------------------------------
------------
Dengan demikian penerbitan IMB Nomor: 648/2097-BBP2T tanggal 06
Desember 2012 tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sehingga cukup berasalan bagi Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat
seluruhnya; -----------------------------------------------------------------------
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi
sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini
dapat memberikan putusan:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI:
1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor:
648/2097-BP2T/2012 tanggal 06 Desember 2012 tentang Izin
Mendirikan Bangunan sah menurut hukum;
----------------------------------------------------------------------
3. Membebankan Biaya perkara kepada Penggugat;
--------------------------------
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Mei 2013 dan 5 Juni
2013; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Juni 2013 2013 dan Pihak Tergugat II
Intervensi mengajukan dupliknya tertanggal 25 Juni 2013; -------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya
dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut : -----------------------
1. Bukti P-1 Surat Penggugat Nomor: 01/CTL/06/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Pengaduan atas Dampak Pekerjaan Pembangunan Apartemen City Light,
yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli); ----------------------------------------------------------
2. Bukti P-2 Surat Penggugat Nomor: 02/CTL/06/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pengaduan Terkait Aktifitas Pembangunan Apartemen City Light, yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan
fotokopi); ----------------------------------------------------3. Bukti P-3 Surat Penggugat Nomor: 03/CTL/07/2012 tanggal 8 Juli 2012 perihal
Permintaan Kompensasi atas Dampak Aktifitas Pembangunan Apartemen City Light, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Sumber Tenaga Lestari Selaku
Pengembang Apartemen City Light (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ------------------------------------------
4. Bukti P-4 Surat Penggugat Nomor: 04/CTL/07/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Permohonan Mediasi dan Undangan Verifikasi Terkait Perizinan Apartemen City Light, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan
Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ------------------------------
5. Bukti P-5 Surat Penggugat Nomor: 05/CTL/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Permohonan Peninjauan Ulang Perijinan Proyek Citilight, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota
Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli); ---------6. Bukti P-6 Surat Penggugat Nomor: 06/CTL/10/2012 tanggal 17 Oktober 2012 perihal
Hasil Musyawarah BLHD Tangerang Selatan dengan Buhasni Darwis Terkait dengan Dampak Pembangunan Apartemen City Light, yang ditujukan kepada
Kepala BLHD Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa tanda tangan); ---
7. Bukti P-7 Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor: 005/1238-Pengkajian dan Binhuk/2012 tanggal Juni 2012 perihal
Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah); ---------------8. Bukti P-8 Daftar Hadir Tim Komisi AMDAL Pembahasan Dokumen Kerangka Acuan
Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan City Light Apartement (PT Sumber Tenaga Lestari) tanggal 04 Juli 2012 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi); ------------------------------------------9. Bukti P-9 Surat dari CV. Mutiara Bansela Nomor: 15/MBS/IV2012 tanggal 16 April 2012
perihal Undangan Sosialisasi AMDAL (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -------------------
10. Bukti P-10 Surat Plt. Lurah Cempaka Putih Nomor: 005/25-CP/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Sosialisasi AMDAL (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
---------------11. Bukti P-11 Surat Pernyataan Ketua RT 004/003 Kelurahan Cempaka Putih an. Djiko
tanggal 3 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); ------------------------------------------------
12. Bukti P-12 Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (fotokopi sesuai dengan print out dari unduhan);
--------------------------------------------13. Bukti P-13 Upaya Pemantauan Lingkungan / Upaya Kelola Lingkungan (UPL/UKL) Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu (fotokopi sesuai dengan print out dari unduhan);
14. Bukti P-14 Ijin Lokasi (IL) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (fotokopi sesuai dengan print out dari unduhan); -----------
15. Bukti P-15 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (fotokopi sesuai dengan print out dari unduhan);
-------------------------------------------------------------16. Bukti P-16 Brosur City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan asli);
---------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17. Bukti P-17 Surat Penggugat tanggal 26 Desember 2012 perihal Pengaduan, yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Baret Merah (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ------------
18. Bukti P-18 Surat Tugas tanggal 3 Januari 2013 dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Baret Merah ditujukan kepada
Adi Bustian Salim (fotokopi sesuai dengan asli); ---------------------------19. Bukti P-19 Laporan Tugas tanggal 14 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
----------------------------------------------------------20. Bukti P-20 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan
Apartement dan Condotel oleh PT Sumber Tenaga Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ---------------------------------------------------------------
21. Bukti P-21 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pembangunan Apartement dan Condotel oleh PT Sumber Tenaga Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
---------------------------------------------------------------22. Bukti P-22 Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (fotokopi sesuai fotokopi);
-----------------------------------------------------23. Bukti P-23 Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor: 660/2008-BLHD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai aslinya); ------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1
sampai dengan T-25, dan bukti Ad Informandum 1 sampai dengan bukti Ad
Informandum 9, sebagai berikut : ----------------------------------------------------------
1. Bukti T-1 Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-1 A Fotokopi KTP (fotokopi sesuai dengan aslinya) dan fotokopi NPWP atas nama Deswita Ibrahim (tidak dapat ditunjukkan aslinya); ---------------------
3. Bukti T-1 B Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
--------------------------
4. Bukti T-1 C Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
--------------------------
5. Bukti T-1 D-1 Surat Rekomendasi tertanggal 15 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
--------------------------
6. Bukti T-1 D-2 Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Nomor: 551.11/029-LL/DHKI/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal
Rekomendasi Kajian Teknis Lalu Lintas (ANDALALIN) Rencana Pembangunan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Southern Park Apartemen Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur – Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli); ---------------
7. Bukti T-1 D-3 Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan
Nomor: 610/031-DBMSDA/2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal Keterangan
Peil Banjir (fotokopi sesuai dengan asli); ------------------------------------------------
8. Bukti T-1 D-4 Surat Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan Nomor:
367.1/7-Damkar/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Rekomendasi Pemadam
Kebakaran (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
9. Bukti T-1 D-5 Surat Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota
Tangerang Selatan Nomor: 469/029-DKPP/2012 tanggal 4 Oktober 2012
(fotokopi sesuai dengan asli); ------------------
10. Bukti T-1 D-6 Surat Pengesahan Rencana Tapak Nomor: 653.1/889-BP2T/2012 tanggal 4
Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------
11. Bukti T.1.D.7.a Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor: 660/2268-Pengkajian & Binhuk tanggal 4 Desember 2012 perihal
Kelayakan ANDAL, RKL, RPL (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
12. Bukti T.1.D.7.b Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor: 660/097-BLHD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 (fotokopi sesuai
dengan asli); --------------------------13. Bukti T-2 Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 653/303-BP2T/2012 tanggal
25 Mei 2012 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
------------------------------------------------------
14. Bukti T-3 A Gambar / denah ground floor City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan
fotokopi yang dicap dan tandatangan basah); ----------------
15. Bukti T-3 B Gambar / denah typikal City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan fotokopi
yang dicap dan tandatangan basah); -------------------------------------
16. Bukti T-3 C Gambar / denah lantai 2 City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan
fotokopi yang dicap dan tandatangan basah); -------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17. Bukti T-4 Gambar / denah Rencana Tanah dan Penghijauan Lt. Semibasement City
Light Apartement (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap dan
tandatangan basah); ----------------
18. Bukti T-5 A Gambar / denah Tampak Timur Tower A dan Tower B City Light Apartement
(fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap dan tandatangan basah);
-------------------------------------------------------
19. Bukti T-5 B Gambar / denah Tampak Utara dan Tampak Selatan Tower A City Light
Apartement (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap dan tandatangan
basah); -------------------------------------
20. Bukti T.5.C Gambar : Tampak Barat Tower A & Tower C (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------
21. Bukti T.6.A.1 Gambar: Detail Pile Cap & Tie Beam (fotokopi sesuai dengan asli dari print); --------------------------
22. Bukti T.6.A.2 Gambar: Denah Balok Lantai Ground (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
23. Bukti T.6.A.3 Gambar: Denah Balok Lt.2 (fotokopi sesuai dengan asli); ------------------------------------------------
24. Bukti T.6.A.4 Gambar: Denah Balok Lt.3 (fotokopi sesuai dengan asli dari print); -----------------------------------
25. Bukti T.6.A.5 Gambar: Denah Balok Lt.4 (fotokopi sesuai dengan asli); ------------------------------------------------
26. Bukti T.6.A.6 Gambar: Denah Balok Lantai-5, 6, 7, 8 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
27. Bukti T.6.A.7 Gambar: Denah Balok Lantai-9, 10, 11, 12 (fotokopi sesuai dengan asli dari print); -------------
28. Bukti T.6.A.8 Gambar: Denah Balok Lantai-13 – Atap (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
29. Bukti T.6.A.9 Gambar: Denah Balok Lantai-Atap (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
30. Bukti T.6.A.10 Gambar: Detail Balok Induk-1 (fotokopi sesuai dengan asli); ------------------------------------------------
31. Bukti T.6.A.11 Gambar: Denah & Detail Kolom (fotokopi sesuai dengan asli dari print); -----------------------------------
32. Bukti T.6.B.1 Gambar: Tower B Penulangan Kolom (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
33. Bukti T.6.B.2 Gambar: Tower B Denah balok Lantai Ground (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------
34. Bukti T.6.B.3 Gambar: Tower B, Denah Balok Lantai 2 & 3 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------
35. Bukti T.6.B.4 Gambar: Tower B, Denah Balok Lantai 4 – 18 & Atap (fotokopi sesuai dengan asli dari print); ------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
36. Bukti T.6.B.5 Gambar: Tower B Penul. Type balok-1 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
37. Bukti T.6.B.6 Gambar: Tower B Penul. Type Balok-2 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
38. Bukti T.6.B.7 Gambar: Denah Pondasi & Tie Beam Tower-B, C & Convention (fotokopi sesuai dengan asli); -------
39. Bukti T.6.B.8 Gambar: Tower B Penul. Type Balok-3 (fotokopi sesuai dengan asli dari print); --------------------------
40. Bukti T.6.C.1 Gambar: Tower C Denah Pile Cap & Tie Beam (fotokopi sesuai dengan asli hasil print); ------------
41. Bukti T.6.C.2 Gambar: Tower C Detail Pile Cap (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
42. Bukti T.6.C.3 Gambar: Tower-C Denah Kolom (fotokopi sesuai dengan asli); ------------------------------------------------
43. Bukti T.6.C.4 Gambar: Tower C Detail Kolom-1 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
44. Bukti T.6.C.5 Gambar: Tower C Detail Kolom-3 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
45. Bukti T.6.C.6 Gambar: Tower C Denah Balok Lantai Ground (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------
46. Bukti T.6.C.7 Gambar: Tower C Denah Balok Lantai 2 (fotokopi sesuai dengan asli hasil print); ------------------------
47. Bukti T.6.C.8 Gambar: Tower C Detail Kolom-2 (fotokopi sesuai dengan asli hasil print); ------------------------
48. Bukti T.6.C.9 Gambar: Tower C Denah Balok Lantai 3 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
49. Bukti T.6.C.10 Gambar: Tower C Denah Balok Lantai 4-12 (fotokopi sesuai dengan asli hasil print); ------------
50. Bukti T.6.C.11 Gambar: Tower C Detail Balok Induk-1 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
51. Bukti T.6.C.12 Gambar: Tower C Detail Balok Induk-2 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
52. Bukti T-7 Gambar / denah atap City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan fotokopi
yang dicap dan tandatangan basah); -------------------------------------
53. Bukti T-7 A Gambar / denah lantai atap City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan
fotokopi yang dicap dan tandatangan basah); ----------------
54. Bukti T-8 A Gambar / denah Potongan A dan Potongan C City Light Apartement (fotokopi
sesuai dengan fotokopi yang dicap dan tandatangan basah); -----
55. Bukti T-8 B Gambar / denah Potongan B City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan
fotokopi yang dicap dan tandatangan basah); ----------------
56. Bukti T-9 Gambar Skematik Diagram Sistim Instalasi Air Bersih Tower A City Light
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Apartement (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap dan tandatangan
basah); -------------------------------------
57. Bukti T-9 A Gambar Skematik Diagram Sistim Instalasi Air Kotor, Air Bekas, Vent Tower A
City Light Apartement (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap dan
tandatangan basah); ----------------
58. Bukti T.9.a Gambar: Semi Basement Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------
59. Bukti T.9.b Gambar: Lantai Atap Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
60. Bukti T.9.c Gambar: Lantai Dasar Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------
61. Bukti T.9.d Gambar: Lantai 2 Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
62. Bukti T.9.e Gambar: Lantai 3-7 Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
63. Bukti T.9.f Gambar: Lantai 8 Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
64. Bukti T.9.g Gambar: Lantai 14-15 Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------
65. Bukti T.9.h Gambar: Lantai 13 Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
66. Bukti T.9.i Gambar: Lantai 14-15 Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan asli); ----------------
67. Bukti T.9.j Gambar: Lantai 16 Tower A Instalasi Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
68. Bukti T.9.A.1 Gambar: Semi Basement Tower A Instalasi Air Buangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -------
69. Bukti T.9.A.2 Gambar: Lantai Dasar Tower A Instalasi Air Buangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -------
70. Bukti T.9.A.3 Gambar: Lantai 2 Tower A Instalasi Air Buangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
71. Bukti T.9.A.4 Gambar: Lantai 3 – 16 Tower A Instalasi Air Buangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -------
72. Bukti T.9.A.5 Gambar: Lantai Atap Tower A Instalasi Air Buangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -------
73. Bukti T.9.B.1 Gambar: Tower B & C Lantai Semi Basement Instalasi Plambing Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ------------------------------------------
74. Bukti T.9.B.2 Gambar: Tower B & C Lantai Dasar Instalasi Plambing Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
75. Bukti T.9.B.3 Gambar: Tower B & C Lantai 2 Instalasi Plambing Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
76. Bukti T.9.B.4 Gambar: Tower B & C Lantai 3 Instalasi Plambing Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
77. Bukti T.9.B.5 Gambar: Tower B & C Lantai 4-12 Instalasi Plambing Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
78. Bukti T.9.B.6 Gambar: Tower B & C Lantai 13-18 Instalasi Plambing Air Bersih (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
79. Bukti T.9.C.1 Gambar: Tower B & C Semi Basement Instalasi Plambing Drainase (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
80. Bukti T.9.C.2 Gambar: Tower B & C Lantai Dasar Instalasi Plambing Drainase (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
81. Bukti T.9.C.3 Gambar: Tower B & C Lantai Dua Instalasi Plambing Drainase (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
82. Bukti T.9.C.4 Gambar: Tower B & C Lantai 3 Instalasi Plambing Drainase (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
83. Bukti T.9.C.5 Gambar: Tower B & C Lantai Tipikal Instalasi Plambing Drainase (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
84. Bukti T.9.C.6 Gambar: Tower B & C Lantai Atap Instalasi Plambing Drainase (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
85. Bukti T.9.C.7 Gambar: Tower B & C Atap Instalasi Plambing Drainase (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -------
86. Bukti T.9.D.1 Gambar: Semi Basement Tower A Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----------
87. Bukti T.9.D.2 Gambar: Lantai Dasar Tower A Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
88. Bukti T.9.D.3 Gambar: Lantai 2 Tower A Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
89. Bukti T.9.D.4 Gambar: Lantai 3-16 Tower A Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
90. Bukti T.9.D.5 Gambar: Lantai Atap Tower A Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
91. Bukti T.9.E.1 Gambar: Tower B & C Semi Basement Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----------
92. Bukti T.9.E.2 Gambar: Tower B & C Ground Floor Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----------
93. Bukti T.9.E.3 Gambar: Tower B & C Lantai 2 Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
94. Bukti T.9.E.4 Gambar: Tower B & C Lantai 3 Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
95. Bukti T.9.E.5 Gambar: Tower B & C Lantai 3-12 Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
96. Bukti T.9.E.6 Gambar: Tower B & C Lantai 13-18 Instalasi Listrik (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----------
97. Bukti T-10 Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2097-BP2T/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 6 Desember 2012 (fotokopi sesuai
dengan asli); --------------------------------------98. Bukti T-11 Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sumber Tenaga Lestari dengan Teguh
Han Gie Architect, Perencanaan Arsitektur Gedung City Light Apartement Nomor: 001/ARS-CLA/THG/VII-12 tanggal 2 Juli 2012, halaman 1 (fotokopi
dari fotokopi) dengan catatan Majelis Hakim bahwa halaman berikutnya rahasia, karena menyangkut pembayaran; -----------------------------------------------
99. Bukti T-12 Lembar Pemeriksaan Berkas Nomor: 01327003011403 2012 tanggal 27 Maret 2012 (fotokopi sesuai asliny); ---------------------------------
100. T-12.a Gambar: Pra Site Plan (fotokopi sesuai fotokopi cap dan tanda tangan basah); -------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
101. T-12.b Surat Kepala Dinas Tata kota, Bangunan dan Permukiman Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor: 648.32/25-DTKBP tanggal 13 Januari 2013 perihal
Keterangan Peruntukan (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------102. Bukti T-13 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Dan Peninjauan Lapangan Nomor:
700.648.3/IMB-000/5BP2T/IX/2012 tanggal 14 September 2012 (fotokopi sesuai aslinya); --------------------------------
103. Bukti T-14 Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas nama PT Sumber Tenaga Lestari, tanggal 30 Nopember 2012 (fotokopi sesuai aslinya); ---------
104. Bukti T-15 Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atas nama PT Sumber Tenaga Lestari, tanggal 06 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi); ------------
105. Bukti T-16 Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA (fotokopi dari fotokopi); ----------------------------------
106. Bukti T-17 Surat Permohonan Ijin Lokasi tanggal 8 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli); ------------------
107. Bukti T.17.a Anggaran Dasar PT. Sumber Tenaga Lestari tanggal 14 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
108. Bukti T.17.b NPWP atas nama Deswita Ibrahim (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------------------
109. Bukti T.17.c Gambar: Pra Site Plan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----------------------------------------------------
110. Bukti T.17.d Proyek Proposal Pembangunan Proyek Apartemen Untuk City Light Apartement Wilayah Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan-Banten (fotokopi
sesuai dengan asli); --------------------------111. Bukti T.17.e Surat Kuasa Nomor: 15/SK/STL-CLA/LEG/III/2010 tanggal 15 Maret 2010
(fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------112. T-17.f Surat Pernyataan Nomor: 63/SP/STL-CLA/LEG/III/2013 tanggal 13 Maret 2013
(fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------113. Bukti T-18 Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD tentang Revisi Rencana Pembangunan
Apartemen Menjadi Apartemen Dan Kondotel Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Nomor : 005/012/BKPRD/IV/2012 tanggal 11 April 2012 (fotokopi sesuai aslinya dengan legislasi dari
BKPRD Pemerintah Kota Tangerang Selatan); ---114. Bukti T-19 Surat Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Dan Pemakaman Kota
Tangerang Selatan Nomor: 469/029-DKPP/2012 tanggal 04 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asliny); ---------------
115. Bukti T-20 Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 591/10-BP2T/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT Sumber Tenaga Lestari untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas ± 11.565 M² (Sebelas Ribu Lima
Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Guna Kepentingan
Pembangunan Apartemen dan Kondotel (fotokopi sesuai aslinya dengan legislasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan); ---
116 Bukti T.21 Halaman Pengesahan Standar Operasional Prosedur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --------------------
117 Bukti T-22 Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1917-Pengkajian & Binhuk tanggal 09 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------
118 Bukti T-23 Nota Dinas tanggal 11 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
119 Bukti T-24 Berita Acara Survey Lapangan Uji Kesesuaian Dokumen Dengan Rona Lingkungan Awal ke Lokasi Pembangunan Apartement City Light yang
Berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Timur Kota Tangerang Selatan tanggal, 4 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------------
120. Bukti T-25 Berita Acara Survey Lapangan Uji Kesesuaian Dokumen Dengan Rona Lingkungan Awal ke Lokasi Pembangunan Apartement dan Condotel City Light yang Berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, tanggal 16 Oktober 2012 (fotokopi
sesuai dengan asli); -------121. Ad -Informandum 1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tanggal 27 Desember 2011; -------------
122. Ad -Informandum 2 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perijinan tanggal 3 Agustus 2009; --------------------------------
123. Ad-Informandum 3 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Tangerang Selatan, tanggal 25 Januari 2011; -----------------------------------------------
124. Ad-Informandum 4 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati
Tangerang di Kota Tangerang Selatan, tanggal 3 Agustus 2009; --------------------------------
125. Ad-Informandum 5 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, tanggal 30 Desember
2010; ----------------------------126. Ad-informandum 6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031, tanggal 30 Desember 2011; ---------
127. Ad-Informandum 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2006 tentang Rencana Tapak; ---------------
128. Ad-Informandum 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang; ----
129. Ad-Informandum 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan; --------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan
diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-11 sebagai berikut : -----------------
1. Bukti TII Int-1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 605/Desa Cempaka Putih tanggal 10 Februari 1998 atas nama PT Sumber Tenaga Lestari, Surat Ukur No. 1137 tanggal 14 Januari 1998, luas 9.215 M² (sembilan ribu dua ratus lima belas
meter persegi) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ------------------------------------------------
2. Bukti TII Int-2 Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 284/Desa Cempaka Putih tanggal 26 Januari 1996 atas nama PT Sumber Tenaga Lestari, Gambar Situasi No. 1085 tanggal 4 Januari 1996, luas 2.350 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh
meter persegi) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Bukti TII Int-3 Anggaran Dasar PT Sumber Tenaga Lestari Nomor : 1 tanggal 14 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
------------------------------------------------------------4. Bukti TII Int-4 Surat Penggugat Nomor: 03/CTL/07/2012 tanggal 8 Juli 2012 perihal
Permintaan Kompensasi atas Dampak Aktifitas Pembangunan Apartemen City Light, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Sumber Tenaga Lestari Selaku
Pengembang Apartemen City Light (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ------------------
5. Bukti TII Int-5 Surat Forum Warga Semanggi Nomor: 04/SNR/FWS/VII/ 2012, tanggal 14 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Warga & FWS Atas Kompensasi
Yang Diberikan Pihak Apartemen City Light Terhadap Warga (fotokopi sesuai dengan asli); -
6. Bukti TII Int-6 Pernyataan Persetujuan Warga, tanggal 23 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------
7. Bukti TII Int-7 Pernyataan Persetujuan Warga, tanggal 23 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------
8. Bukti TII Int-8 Persetujuan Ijin Gangguan Untuk Gedung City Light Apartment Dan Condotel, tanggal 23 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------
9. Bukti TII Int-9 Persetujuan Ijin Gangguan Untuk Gedung City Light Apartment Dan Condotel, tanggal 23 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); --------------------------------
10. Bukti TII Int-10 Surat Ketua Forum Warga Semanggi RT 001 & 002 Nomor: 05/FWS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Kesepakatan dan Persetujuan Warga RT 001 & 002, RW 003, Kel Campaka Putih Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 11. Bukti TII Int-11 Surat Pernyataan Rukun Warga Semanggi RT 01 dan 02 / RW 03 Kelurahan
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -------
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Adi Sutrisno dan
Agus Sadeng yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam
persidangan tanggal 21 Agustus 2013 yang tertuang selengkapnya dalam
Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------
Saksi I Penggugat yaitu ADI SUTRISNO, menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa saksi tinggal di RT 01/RW 03 Kelurahan Cempaka Putih sejak
tahun 1997; -----------------------------------------------------------------------------
Bahwa seingat saksi ketika menjemput orang Sulawesi dari bandara menuju puncak, melewati JL. Ir. Juanda, saksi mendengar suaru bandul sedang
memasang tiang pancang; -------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang tiang pancang, karena saksi tidak memperhatikan atau melihat tulisan PT Sumber Tenaga Lestari
(PT STL); -----------------------------------------------------------Bahwa sepengetahuan saksi lokasi pemasangan tiang pancang sekarang
menjadi gedung apartemen 17 lantai; ------------------------------Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan lokasi tersebut menjadi
apartemen ; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa saksi tidak melihat lokasi proyek dipagari seng atau bedeng; ---Bahwa jarak antara rumah saksi dengan proyek adalah sekitar 150 m;
Bahwa saksi pernah diajak dan disuruh seseorang bernama Epang tetangga saksi sendiri untuk menandatangani kertas kosong dan diberi uang sebesar
Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); ---------------------------Bahwa seingat saksi banyak orang yang hadir dan ikut tanda tangan dan
tidak ada petugas atau aparat desa; ---------------------------------------Bahwa saksi tidak tahu mengenai IMB; -----------------------------------------Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait pembangunan proyek;
----------------------------------------------------------------------------------
Saksi II AGUS SADENG, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa rumah Penggugat dekat dengan pagar proyek yang tingginya
kira-kira 2,5 m dan terhalang oleh got, jaraknya kira-kira setengah
meter dari pagar proyek ke rumah Penggugat serta jarak dari gedung
proyek ke rumah Penggugat kira-kira 5 m; -------------------------------------
Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pertemuan di Masjid Assalam yang diadakan oleh pengembang dan tidak pernah diundang dalam pertemuan
terkait dengan proyek; ------------------------------------------------Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan untuk warga RT 01/03 diadakan satu
kali sekitar tahun 2012, tanggal dan bulannya lupa; ------Bahwa yang mengundang pertemuan di Masjid Assalam adalah Wakil Ketua
RT yang bernama Epang, saksi diundang secara lisan jam 06.30 WIB. di jalan kampung, di depan masjid; -------------------------------
Bahwa saksi tidak menerima pembagian uang; -------------------------------Bahwa pertemuan dipimpin oleh Ketua RT 01/03 dan forum, yang nama forumnya saksi tidak ketahui, dari forum tersebut yang hadir 5 orang;
-------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan mengenai kompensasi warga, yaitu warga menuntut penampungan air dari pengembang, karena
warga takut kekurangan air; ---------------------------Bahwa tidak ada yang dihasilkan dari pertemuan tersebut; ----------------Bahwa sebelum pertemuan di Masjid Assalam, ada pertemuan di rumah makan tahun 2012, saksi tidak tahu nama rumah makan itu, letaknya di
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pegarotan (Tegal Rotan), dimana saksi hadir diajak oleh ketua forum, yang bernama Mas Gita, dan pertemuan tersebut tidak dihadiri aparat;
-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah
pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. DR. Rahmat Salam,
M.Si., 2. Drs. M. Hasyim, S.E. dan 3. Abdus Somad yang telah memberi
keterangan dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2013
yang tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------
Saksi II Tergugat yaitu DR. RAHMAT SALAM, M.Si.:
• Bahwa saksi adalah Kepala BLHD Kota Tangerang Selatan;
---------------
Bahwa Saksi menyatakan benar bukti T.1.D.7.a dan T.1.D.7.b saksi yang membuat dan menandatanganinya; -----------------------------------------
Bahwa saksi mengeluarkan bukti T.1.D.7.a dan T.1.D.7.b atas kewenangan saksi, dan pihak Citylight menghentikan proyek sementara karena mengganggu lingkungan yang ada; --------------------------------------
Bahwa terhadap surat tersebut ada tim kajian turun memotret lokasi, ada gambarnya, kemudian dibuat berita acaranya dan tim melapor kepada saya,
saat itu Abdus Somad yang turun; -------------------------------Bahwa seingat saksi setelah tim kajian melakukan peninjauan ke lokasi dibuat
laporannya; -----------------------------------------------------------------------Bahwa tim ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota yang terdiri dari beberapa
SKPD yang ketua timnya adalah saksi sendiri; --------------------Bahwa SK tim penilai ANDAL terdiri dari komisi, tidak hanya dari BLHD walaupun kelayakan dikeluarkan oleh BLHD; ------------------------------------Bahwa bukti P-23 dikeluarkan oleh saksi; -----------------------------------------
Bahwa tugas tugas BLHD terkait IMB adalah menilai apakah dokumen layak atau tidak layak, jika layak akan terus diproses oleh BP2T, jika tidak layak
akan dikembalikan kepada pemohon; kelayakan dilakukan oleh tim; ------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa saat tim meninjau lapangan pada tanggal 4 Juli 2012 dan 13 Nopember 2012 proyek sudah dipagari; -------------------------------------------
Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat berada di sisi timur apartemen dan yang mengetahui jarak dari rumah warga sisi timur ke proyek adalah tim
karena setiap kunjungan ada berita acaranya ; ---------Bahwa setelah surat kelayakan dikeluarkan oleh BLHD (bukti T.1.D.7.a) PT
Sumber Tenaga Lestari sudah layak untuk melanjutkan pembangunan; ---------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa proses dikeluarkan surat kelayakan urutannya dimulai dari kerangka acuan, kemudian buku/dokumen ANDAL, RKL dan RPL, baru kemudian
keluar surat kelayakan yaitu tanggal 4 Desember 2012; --------Bahwa BLHD hanya menilai dokumen kerangka acuan, ANDAL, dan RKL
RPL; penilaian lapangan bukan dilakukan oleh BLHD; -----------------Bahwa BLHD tidak memiliki kewenangan menilai gambar, hanya menilai dokumen kerangka acuan, ANDAL, dan RKL RPL; ----------------------------Bahwa bila dalam suatu proyek ada limbah beracun maka masyarakat
mengadu ke BLHD bagian wasda, pengawasan dan pengendalian; nanti akan diperiksa apakah pengembang melakukan pencemaran, jika benar nanti akan
ditindak, hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; -------------------------------------------------------------------------------
Bahwa tim pernah meninjau lokasi dua kali, yang pertama tanggal 4 juli 2012 setelah rapat kerangka acuan, sebagian tim tidak ikut karena sudah sidang
kerangka acuan, jadi yang turun ada 4 orang; yang kedua tanggal 13 Nopember 2012, setelah rapat dokumen ANDAL; ---------------
Bahwa saksi lupa tim terdiri dari berapa orang; ---------------------------------
Saksi II Tergugat yaitu Drs. M. HASYIM, S.E.:
• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah ada pengaduan
Penggugat kepada Walikota Tangerang Selatan;
-------------------------------
Bahwa jabatan saksi dahulu adalah kasatpol PP, tapi sekarang Kepala Bidang Kesbang Polinmas (Kesatuan Bangsa Politik Tintas Masyarakat);
------------------------------------------------------------------------------Bahwa benar saksi pernah mendatangai rumah Penggugat sebanyak tiga
kali; ------------------------------------------------------------------------------------Bahwa sebelumnya pengaduan Penggugat diajukan kepada walikota
kemudian disposisi ke saksi sebagai kasatpol PP, kemudian saksi tindak lanjuti, dimonitoring ke lapangan ke rumah Penggugat; -----------------------Bahwa saksi masuk kedalam rumah dan melihat retakan ditembok rumah,
panjang keretakan kira-kira 25 cm dan lebarnya kira-kira 1-2 cm, disaksikan oleh provost satpol PP namanya Wira; -----------------------------
Bahwa benar saksi telah menawar membeli rumah Penggugat tetapi untuk saksi sendiri, waktu itu saksi mengira Penggugat menjual seharga 400 ribu
rupiah permeter, ternyata menawarkan rumahnya seharga Rp 400 juta sehingga saksi tidak jadi membeli; --------------------------------------
Saksi III Tergugat yaitu ABDUS SOMAD
• Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Kota Tangerang Selatan bagian
arsip, dulu saya Kasubdit Pengkajian Dampak Lingkungan di BLHD
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kota Tangerang Selatan;
---------------------------------------------------------------------
Bahwa saksi pernah membaca atau melihat Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/ 2097-BP2T/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Desember 2012 yang merupakan objek sengketa;
--------------------------------------------------------------------------Bahwa saksi pernah melihat proyek pembangunan kira-kira sebelum lebaran tahun 2012 dan tidak termasuk dalam tim, hanya ditugaskan oleh Pimpinan
BLHD, yang saksi lihat bersama empat orang kawan di lapangan baru penggalian saja, belum ada tiang pancang atau alat-alat berat tapi sudah
dipagari seng keliling serta ada papan pengumuman pembangunan; ---------------------------------------------------------------------------
Bahwa setelah meninjau lapangan saksi membuat laporan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang terlebih dahulu; --------------------Bahwa saksi tidak melihat dipapan tersebut dicantumkan IMB; -------------Bahwa Penggugat bertemu dengan saksi dua kali di BLHD kira-kira bulan September tahun 2012, yang pertama Penggugat yang menemui Saksi,
sedangkan yang kedua saksi yang mengundang Penggugat melalui telpon untuk dimediasi; ------------------------------------------------------
Bahwa saksi menerima surat pengaduan Penggugat kepada Walikota dan surat tersebut diregister di sekretariat serta tidak mengetahui laporan
Penggugat tidak ditindaklanjuti; -------------------------------------------Bahwa atas pertemuan tersebut dibuat berita acaranya, dan dilaporkan ke
atasan, Kepala BLHD; --------------------------------------------------------------Bahwa saksi belum pernah mempertemukan Penggugat dengan pihak
pengembang dan pernah menelpon pihak pengembang, tapi tidak diangkat serta tidak pernah saksi mendatangi pihak pengembang dimana inisiatif
mediasi dari berasal Penggugat ; -------------------------------
Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 September 2013,
Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 September 2013, dan
Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan masing-masing
tertanggal 23 September 2013; -------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu
yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; ----------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal
01 Februari 2013 pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan
menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa : Keputusan Walikota Tangerang
Selatan Nomor : 648/2097-BP2T/2012, Tanggal 6 Desember 2012 Tentang
Ijin Mendirikan Bangunan. (vide Bukti T-10);-------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Pengadilan telah
memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dan merupakan pemegang
objek sengketa, yaitu suatu badan hukum perdata bernama PT. Sumber
Tenaga Lestari dan kemudian telah menerima permohonan Intervensi secara
tertulis tertanggal 24 April 2013, yang mana atas permohonan tersebut,
Pengadilan telah mengabulkan dan menyatakan menempatkan kedudukan
Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan
Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam
Putusan Sela tanggal 30 April 2013 yang dimuat dalam Berita Acara
Persidangan perkara ini;----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi serta pokok sengketanya, Pengadilan perlu
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan formalitas
gugatan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa a
quo, Pengadilan berkesimpulan objek sengketa tersebut telah memenuhi
unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara kumulatif
menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berupa penetapan
tertulis, diterbitkan oleh Walikota Tangerang Selatan dalam kapasitasnya
selaku pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara
yang berupa pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Apartemen kepada
Tergugat II Intervensi, bersifat konkret karena hal yang diaturnya tertentu dan
dapat ditentukan yaitu pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Apartemen,
bersifat individual karena ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, dan bersifat
final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak dan/atau instansi
manapun, serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat II Intervensi
memperoleh hak untuk melaksanakan pembangunan dan mendirikan
bangunan Apartemen City Light; -----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa objek sengketa a quo pun tidak termasuk
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan menurut ketentuan
Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak memerlukan upaya
administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;---
Menimbang, bahwa di samping objek sengketa a quo adalah Keputusan
Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, juga telah menjadi pengetahuan Hakim mengenai Penggugat
adalah orang (naturlijke persoon) dan Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara, serta yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan
pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi
negara), khususnya prosedur dibidang perijinan sehingga sengketa ini
merupakan sengketa akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) tentang perijinan, maka dengan demikian sengketa a quo merupakan
sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009; ----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan
lagi (notoir feiten/fakta notoir) mengenai Tergugat berkedudukan di wilayah
Kota Tangerang Selatan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten,
sehingga tepat secara hukum gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009;----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo, baik secara absolut sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,
maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo (vide Bukti
T-10) berakibat hukum pada dilaksanakannya pembangunan Apartemen City
Light oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat membuat surat pengaduan
kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dampak kerugian yang
dialami akibat pekerjaan pembangunan Apartemen City Light tersebut (vide
Bukti P-1, P-2, dan P-3), maka Pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan
bahwa telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki
kepentingan mengajukan gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009;-------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengajuan gugatan dalam
tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) yang digugat sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009, melalui pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2012
dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-10);
-------------------
• Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa dan
merasa sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo pada
saat Penggugat mengetahui adanya brosur yang diterbitkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat II Intervensi dan dipublikasikan ke masyarakat umum pada
tanggal 10 Januari 2013 (vide Bukti
P-16));-----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum
tersebut diatas ternyata Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju
langsung terbitnya objek sengketa a quo, maka ketentuan hukum yang
berlaku adalah 90 hari dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui dan
merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek
sengketa, dan apabila dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Gugatan
Penggugat diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
pada tanggal 5 Maret 2013, maka Pengadilan berkeyakinan gugatan
Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009;------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dari segi formalitas gugatan tidak
terdapat fakta-fakta hukum yang berakibat hukum pada tidak diterimanya
Gugatan Penggugat ;--------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi
mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 7 Mei 2013 dan 28 Mei 2013
yang didalamnya memuat eksepsi dan pada pokoknya memohon agar
Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diterima dengan alasan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai
dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------------
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban dan
eksepsi Tergugat tertanggal 11 Mei 2013 dan Replik atas Jawaban dan
eksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya
masing-masing membantah dalil-dalil eksepsi maupun Jawaban Tergugat
dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada Gugatan semula,
sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya
masing-masing tertanggal 4 Juni 2013 dan 25 Juni 2013 yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya semula;-----------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian Tentang
Duduk Sengketa yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita
Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;------
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara
seksama maksud keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat
II Intervensi dalam Jawabannya, Pengadilan berkesimpulan bahwa ternyata
secara substansi telah memasuki kajian dalam ruang lingkup atau ranah
pokok perkara/sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi in litis dinilai sebagai eksepsi yang tidak bersifat ekseptif lagi dan
patut dikesampingkan, sebab eksepsi an sich mempunyai pengertian
jawaban diluar jawaban dalam pokok sengketanya dan disampaikan sebelum
menjawab pokok sengketanya, oleh karena itu menurut hukum materi eksepsi
a quo harus dipertimbangkan dalam pokok sengketa, maka keseluruhan
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dapat dikategorikan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan tidak
diterima;-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan pihak Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan
mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;----------------------------------
DALAM POKOK SENGKETA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas; --------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat pada posita
maupun petitum adalah mengenai gugatan atas Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Walikota
Tangerang Selatan Nomor : 648/2097-BP2T/2012, Tanggal 6 Desember
2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. (vide Bukti T-10);-------------------------
Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memohon kepada
Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) objek sengketa tersebut adalah karena menurut Penggugat
penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa oleh
Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang penyelenggaraan
ijin mendirikan bangunan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ------
Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi memberikan bantahan sebagaimana dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu dalil-dalil para pihak itu harus dibuktikan kebenarannya dalam sengketa ini; ---------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana termuat dalam duduk sengketa; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam rangka upaya menemukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan asas dominus litis berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
DALAM .....
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang bersengketa dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, menurut Pengadilan bahwa persoalan pokok dalam sengketa ini adalah : “apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya ?”; ---------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa, secara khusus mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu : -------------------------------Pasal 4 : ----------------------------------------------------------------------------------------
(1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan;---------------------------
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Formulir permohonan IMB; -------------------------------------------------------
b. Fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan yang masih berlaku;---------------------------------------------------------------------------------
c. Fotocopy sertipikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah dan tanda bukti tertulis perjanjian/kerelaan pemanfaatan tanah dalam hal tanahnya milik pihak lain;------------------
d. Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan;---------------------------------------------
e. Surat Pernyataan kesanggupan pemohon untuk menyelesaikan pembangunan;-----------------------------------------------------------------------
f. Rekomendasi instansi teknis terkait.-------------------------------------------
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Advice planing;-----------------------------------------------------------------------
b. Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi :---------------------------
1) Gambar situasi bangunan (letak bangunan, akses jalan, parkir dan lain-lain);--------------------------------------------------------------------
2) Gambar Rencana Taman atau penghijauan;---------------------------
3) Denah, Tampak Depan dan Tampak Samping;------------------------
4) Rencana Pondasi;-------------------------------------------------------------
5) Rencana Atap;------------------------------------------------------------------
6) Gambar Potongan;-------------------------------------------------------------
7) Gambar Instalasi dan sanitasi;----------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8) Gambar Struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka atap baja; dan-------------------------------------------
9) Tanda tangan penanggungjawab gambar.------------------------------
c. Gambar rencana arsitektur sebagaimana dimaksud huruf (b) berskala minimal 1:100 dengan ukuran kertas minimal A2.--------------------------
(4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Perumahan dan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi :---------------------------------------------------------------------------
a. Harus terintegrasi dengan wilayah atau lingkungan sekitar (drainase, pagar dan jalan);---------------------------------------------------------------------
b. Harus berwawasan lingkungan;-------------------------------------------------
c. Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan, pemukiman/pembangunan lainnya;---------------------------------------------
d. Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.-----------
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis lainnya diatur dengan Peraturan Walikota;-------------
Pasal 5 :-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;----------------------------------------------------------------------------------
(2) Tata Cara Penerbitan IMB adalah sbb : ------------------------------------------
a. Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Walikota Tangerang Selatan dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan;-----------------
b. Formulir dimaksud harus dibubuhi bermaterai cukup;-------------------
c. Badan mengadakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud huruf a diatas;---------------------------------------------------------
d. Jika persyaratan telah lengkap dan benar, maka permohonan tersebut diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan;-----------------------------------------------------------------------
e. Setelah berkas diterima dengan lengkap dan benar diadakan peninjauan ke lokasi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan (BAPL) oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;----------
f. Setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud huruf e, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Walikota menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon;----------------------------------------------------------------------
g. Walikota menerbitkan IMB setelah Pemohon membayar retribusi;----
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IMB diatur dengan Peraturan Walikota.---------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan, menguji dan menilai
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa, Pengadilan terbatas pada
aspek hukumnya (rechtmatigheid) saja;------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
objek sengketa, yang dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah terkait aspek
kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dari terbitnya Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) objek sengketa tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasarnya atau
tidak;---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara dikenal
adanya 2 (dua) sifat kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
(public service), yakni kewenangan Terikat (gebonden bestuur) dan kewenangan
bebas (vrije bestuur); -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa suatu kewenangan bersifat terikat (gebonden bestuur),
apabila dalam peraturan dasar kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
secara rinci telah menentukan mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang
harus dipenuhi untuk terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),
sedangkan suatu kewenangan bersifat bebas (vrije bestuur), apabila dalam peraturan
yang menjadi dasar kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
menentukan secara rinci mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus
dilekatkan untuk terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), artinya
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan kewenangan yang ada
padanya, ada kebebasan (diskresioner) untuk menentukan mengenai bentuk,
persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya suatu Keputusan
Tata Usaha Negara (KTUN); --------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan
antara ketentuan normatif yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi izin
mendirikan bangunan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa
dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta
hukum dan berkesimpulan sebagai berikut :
-----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan, menurut
Pengadilan, dari bukti T- Ad Informandum 1 diketahui bahwa Tergugat
memang secara hukum terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa sebagaimana
tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan
kewenangan yang melekat pada Tergugat merupakan suatu kewenangan
yang bersifat terikat ((gebonden bestuur) karena dalam peraturan dasar
kewenangannya secara rinci telah menentukan mengenai bentuk,
persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a quo;--------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek prosedur, menurut
Pengadilan, dari bukti T-1 dan T-12, ditemukan fakta hukum bahwa dalam
proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat Nomor : 017/STL-K/IMB-SP/
XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 kepada Tergugat melalui Kepala BP2T
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kota Tangerang Selatan perihal : Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) Apartemen dan Kondotel dan terdaftar di Kantor Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan tanggal 14 Maret
2012;--------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa guna memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a quo
setelah Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan dengan mengisi
formulir yang disediakan, Pengadilan berkesimpulan dari keseluruhan bukti-
bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan diantaranya bukti T-1a,
T-1b, T-1c, T-1d-1, T-1d-4, T-1d-5, T-1d-6, T-1d-7a, T-1d-7b, T-2 yang terkait
dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan bukti-bukti terkait dengan
pemenuhan persyaratan teknis diantaranya bukti T-3.a sampai dengan bukti
T-9.E.6, ditemukan fakta hukum bahwa seluruh rangkaian prosedural yang
harus ditempuh untuk terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek
sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat dan syarat-syarat yang ditentukan
dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor
14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) juga telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi termasuk pula
pembayaran retribusi daerah (vide bukti T-14) sebagaimana disyaratkan
dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) juga telah dilaksanakan oleh Tergugat II
Intervensi;----------------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada posita nomor
4 yang mengemukakan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Peraturan
Daerah Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, BAB III Pasal 4
ayat (4) butir b yaitu harus berwawasan lingkungan, karena lokasi
pelaksanaan objek gugatan tersebut dilaksanakan dalam jarak kurang dari
750 meter dari tempat pemukiman penduduk khususnya rumah Penggugat,
padahal dalam Dokumen Andal yang merupakan salah satu dasar penerbitan
objek gugatan tersebut dijelaskan bahwa jarak 750 meter tingkat kebisingan
baru memenuhi baku mutu;-----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu Dokumen Andal Rencana
Pembangunan Apartemen Dan Kondotel City Light dijelaskan bahwa baru
pada jarak 750 meter tingkat kebisingan memenuhi baku mutu dan
berdasarkan Deskripsi Penentuan Dampak Penting kegiatan pembangunan
Apartemen dan Kondotel terhadap peningkatan kebisingan pada tahap
konstruksi (halaman V-22) dan tahap operasi (halaman V-42) dikatagorikan
sebagai dampak Negatif Penting;---------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman VI – 10 BAB VI
mengenai Evaluasi Dampak Penting dokumen Andal tersebut menyebutkan
bahwa berdasarkan evaluasi terhadap dampak penting dan kondisi rona
lingkungan serta berdasarkan penilaian terhadap potensi kemampuan
teknologi, sosial ekonomi dan kelembagaan PT. Sumber Tenaga Lestari
selaku pengelola Apartemen, maka PT. Sumber Tenaga Lestari memiliki
potensi kemampuan untuk mengatasi dan mengelola dampak yang mungkin
timbul, maka kegiatan pembangunan Apartemen dan Kondotel City Light
layak secara lingkungan untuk dilaksanakan;------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita nomor II (5) alasan-alasan
gugatan Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan Bab
II Pasal 2 ayat (6) maka jarak bebas bangunan gedung seharusnya adalah
11,5 meter dengan tinggi gedung 16 lantai. Pada faktanya jarak bebas antara
salah satu gedung yang dibangun dengan pagar bahkan dengan dinding
rumah Penggugat kurang dari 11.5 meter;----------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diketahui dari
hasil Pemeriksaan Setempat bahwa rumah Penggugat terletak di samping
atau sebelah timur bangunan gedung Tower A Apartemen dan Kondotel City
Light;----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan Bab II Pasal 2
ayat (4) maka Garis Sempadan Bangunan dihitung dari As jalan sesuai
dengan fungsinya dan pada ayat (6), untuk bangunan di atas 3 lantai atau
lebih dari 15 meter maka garis sempadan bangunan dihitung berdasarkan
rumus sebagai berikut : Y=(3,5 + n/2)m, dengan keterangan : Y=Jarak bebas,
dan n=Jumlah lantai, selanjutnya dalam penjelasan ayat (6) Jarak Bebas
bangunan tinggi (lebih dari 3 lantai) ditentukan berdasarkan peraturan
bangunan;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ditinjau dari Lokasi Rencana Kegiatan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dimana lokasi pembangunan Apartemen dan
Kondotel terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan dengan luas lahan 11.565 m2 dan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan, lokasi yang
digunakan telah sesuai peruntukannya yaitu Perumahan Hunian Padat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Perkotaan), Perdagangan dan Jasa dan Industri Ringan Non Polutan dan
Berorientasi Pasar;-----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa jika dikaji ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan
tersebut maka garis sempadan bangunan (depan) untuk pembangunan
Apartemen City light khususnya Gedung A / Tower A jika dihitung dari As
jalan telah memenuhi ketentuan, sedangkan dalam ketentuan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung sebagai pelaksana ketentuan Pasal
20 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung [(vide penjelasan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan)], hanya menentukan jarak
bebas bangunan gedung pada daerah intensitas bangunan rendah/renggang
dimana jarak bebas samping dan belakang ditetapkan minimum 4 meter pada
lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, jarak
bebas diatasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 meter akan tetapi tidak
menentukan berlakunya rumusan tersebut pada jarak bebas samping dan
jarak bebas belakang pada daerah intensitas bangunan padat/rapat;------
Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek substansi, menurut
Pengadilan, dari bukti T-1, T-12 dikaitkan dengan bukti T-10, terbukti secara
hukum bahwa antara permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi
kepada Tergugat melalui Kantor BP2T Kota Tangerang Selatan perihal Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Rumah Tinggal dengan Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) yang dimohonkan yang telah terbit dan atau keluar
telah nyata-nyata bersesuaian secara substansi baik menyangkut pihak yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dituju yang diberikan ijin yaitu Tergugat II Intervensi maupun peruntukannya
yaitu perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Apartemen dan Kondotel;-
Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan baik
dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, Keputusan
Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa telah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil gugatan
Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek
sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak terbukti menurut hukum;-------
Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang
mengemukakan perihal kerugian yang diderita atas dampak pekerjaan
pembangunan Apartemen City Light yang dilaksanakan atas dasar terbitnya
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa dan permintaan
kompensasi atas dampak hal tersebut kepada pihak Tergugat II Intervensi
sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, menurut Pengadilan hal tersebut
merupakan ranah keperdataan yang penyelesaiannya melalui jalur Peradilan
Umum karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkaranya. Namun demikian, menurut Pengadilan apabila
permasalahan tersebut dapat dikomunikasikan melalui jalur musyawarah dan
mufakat sebagaimana semangat yang diajarkan dalam Pancasila akan jauh
lebih baik dan elegan dengan mengedepankan “win-win solution” bagi
Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum a quo,
menurut Pengadilan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa tidak terbukti bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbukti telah
sesuai menurut hukum; ----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
menurut hukum, gugatan Penggugat harus ditolak; ----------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menolak gugatan
Penggugat, maka secara mutatis-mutandis permohonan Penggugat terkait
Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek
sengketa tidak berdasar menurut hukum dan ditolak;--------------------------------
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka
berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan menyatakan
Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan
dalam amar putusan perkara ini; ----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan
bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan
putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan
persoalan/masalah hukum dalam sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-
bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam
berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; ---
Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Daerah
Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-------------------------------
M E N G A D I L I :
DALAM PENUNDAAN
Menolak permohonan penundaan pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa
Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 648/2097-BP2T/2012,
Tanggal 6 Desember 2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang
dimohonkan Penggugat; ----------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima
seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK SENGKETA
1. Menolak Gugatan Penggugat
Seluruhnya;--------------------------------------
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang
timbul pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.477.000,- ( Dua
Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu
Rupiah );--------------------------------------------------
Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh
kami EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H. dan DEDY
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 2 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
SOPIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi;---------------------------------------------------------------
Rincian Biaya Perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN-SRG :
1. Biaya Pendaftaran Gugatan ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara ----- Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp. 240.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat ----- Rp. 2.062.000,-
5. Biaya Sumpah ----- Rp. -
Hakim Ketua Majelis,
EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.
Hakim-Hakim Anggota :
BAIQ YULIANI, S.H.
DEDY KURNIAWAN, S.H.Panitera Pengganti,
SOPIAH, S.H.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Biaya Hak Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
7. Biaya Uang Leges Putusan ----- Rp. 3.000,-
8. Biaya Materai Putusan Sela ----- Rp. 6.000,-
9.
Biaya Materai Putusan ----- Rp. 6.000,-Jumlah Rp. 2.477.000,-
( dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79