098 kab lebak

116
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2005 ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2004 DI RANGKASBITUNG AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV Perwakilan III BPK-RI di Jakarta Nomor : ................................... Tanggal : ...................................

Upload: ghoblin

Post on 06-Jun-2015

1.337 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 098 Kab Lebak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2005

ATAS

LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LEBAK

TAHUN ANGGARAN 2004

DI

RANGKASBITUNG

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV Perwakilan III BPK-RI di Jakarta

Nomor : ................................... Tanggal : ...................................

Page 2: 098 Kab Lebak

DAFTAR ISI Halaman

Daftar Isi ………………………………………………………………………… I

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ………………………………………. 1

LAPORAN KEUANGAN AUDITAN …………………………………………. 3

BAB I GAMBARAN UMUM ……………………………………………..

A. Dasar Hukum Pemeriksaan …………………………………… 9

B. Tujuan Pemeriksaan…………………………………………… 9

C. Lingkup Pemeriksaan…………………………………………. 9

D. Cakupan Pemeriksaan…………………………………………. 9

E. Standar Pemeriksaan…………………………………………... 10

F. Batasan dan Kendala Pemeriksaan……………………………. 10

G. Laporan Keuangan Yang Diperiksa BPK-RI…………………. 10 BAB II LAPORAN PEMERIKSAAN …………………………………….. 16

A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran (TA) 2004..................... 16

B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004.................... 23

C. Catatan Pemeriksaan 57

1 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum

Tidak Dicatat Secara Bruto Sebesar Rp63.911.284,00 dan

Belum Disetor Ke Kas Daerah Sebesar Rp25.115.762,00 ...

57

2 Pinjaman RSUD Dr. Adjidarmo Belum Dibayar Ke Kas

Daerah Sebesar Rp500.000.000,00………………………..

59

3 Realisasi Belanja Aparatur dan Publik Yang Belum

Disahkan Sebesar Rp3.243.871.052,00 Tetapi Telah

Tercantum Secara Definitif Dalam Laporan Realisasi

Anggaran TA 2004 .............................................................

60

Page 3: 098 Kab Lebak

4 Penempatan Koreksi Pengeluaran Pada Obyek Belanja

Uang Perangsang PAD, Biaya Pungut PBB dan Biaya PJU

Secara Tepat dan Benar Mengakibatkan Terjadinya

Pelampauan Anggaran Sebesar Rp374.690.935,00………..

64

5 Pengeluaran Biaya Observasi DPRD Tidak Sesuai

Ketentuan Sebesar Rp324.400.000,00…………………….

67

6 Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas DPRD Tidak Sesuai

Ketentuan Sebesar Rp196.500.000,00……………………..

69

7 Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Angkutan Kendaraan

Bermotor DPRD Merugikan Keuangan Daerah Sebesar

Rp183.200.000,00………………………………………….

71

8 Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Tidak Dilampiri Bukti Pendukung

Yang Sah Sebesar Rp799.856.000,00……………………...

73

9 Pengeluaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Tidak Dilampiri Bukti Pendukung Yang Sah

Sebesar Rp421.004.000,00 ………………………………..

75

10 Pengeluaran Tunjangan Kesehatan DPRD Tidak Sesuai

Ketentuan Sebesar Rp165.897.228,00……………………..

77

11 Pembayaran Penghasilan DPRD Melebihi Ketentuan

Sebesar Rp466.926.075,00...................................................

79

12 Pelaksanaan Kegiatan Belanja Mendahului Pengesahan

APBD Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp798.880.385,00...

82

13

Biaya Penunjang Kegiatan Kinerja DPRD Lebih Tinggi

Dari Seharusnya Sebesar Rp4.520.296.837,00 dan

Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp2.523.250.000,00

85

14 Pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2.535.400.000,00…….

87

15 Realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Rp8.164.000.000,00 dan Bantuan Kepada Partai Politik

Rp456.530.000 Tidak Terpusat Pada Pos Sekretariat

Page 4: 098 Kab Lebak

Daerah……………………………………………………... 90

16 Terdapat Kekurangan Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Sebesar

Rp46.713.504,47…………………………………………...

91

Lampiran-lampiran

Page 5: 098 Kab Lebak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. MT Haryono Kav 45-46 Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-7942984-7943023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran (TA) 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Laporan Keuangan tersebut adalah

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebak. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan TA 2004 berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar

tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2004 bertujuan untuk memberikan

keyakinan apakah Laporan Keuangan TA 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004 meliputi pengujian atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2004, Neraca per tanggal 31 Desember 2004,

Laporan Aliran Kas TA 2004, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Atas unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004, kami tidak memperoleh keyakinan yang memadai pada: a. Belanja Aparatur dan Publik yang belum disahkan sebesar Rp3.243.871.052,00 tetapi

telah tercantum secara definitif dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2004, b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dilampiri bukti pendukung

yang sah sebesar Rp1.210.860.000,00,

Page 6: 098 Kab Lebak

c. Biaya Penunjang Kegiatan Kinerja DPRD yang lebih tinggi dari seharusnya sebesar Rp4.520.296.837,00.

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004,

BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004, kecuali

akibat atas hal-hal yang dimuat dalam paragraf sebelumnya, telah disajikan secara wajar

untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di

dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004,

BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah

dan DPRD Kabupaten Lebak dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Jakarta, Juni 2005 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA Perwakilan III BPK-RI

di Jakarta Ketua Tim,

Nur Miftahul Lail, SE., Ak Akuntan, REG-NEG D-24018

Page 7: 098 Kab Lebak

LAPORAN KEUANGAN AUDITAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD KABUPATEN LEBAK TA 2004 PER 31 DESEMBER 2004

(AUDITAN)

ANGGARAN SELISIH LEBIH KODE U R A I A N SETELAH REALISASI (KURANG)

REKENING PERUBAHAN

1 2 3 4 5 1 P E N D A P A T A N

1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.188.251.071,00 18.990.272.409,29 1.802.021.338,29

1 1 1 PAJAK DAERAH 2.636.300.000,00 2.883.921.947,00 247.621.947,00 1 1 2 RETRIBUSI DAERAH 8.718.199.200,00 9.213.898.905,00 495.699.705,00 1 1 3 HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH &

HASIL 342.405.265,00 342.405.265,00 -

PENG. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN. 1 1 4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 5.491.346.606,00 6.550.046.292,29 1.058.699.686,29 1 2 DANA PERIMBANGAN 295.085.595.428,00 300.997.527.477,00 5.911.932.049,00

1 2 1 BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK 13.234.118.900,00 19.206.182.895,00 5.972.063.995,00 1 2 2 DANA ALOKASI UMUM 264.401.000.000,00 264.401.000.000,00 - 1 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS 10.910.000.000,00 10.910.000.000,00 - 1 2 4 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI 6.540.476.528,00 6.480.344.582,00

(60.131.946,00) 1 3 LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 16.945.019.000,00 17.217.019.000,00 272.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 329.218.865.499,00 337.204.818.886,29 7.985.953.387,29

2 BELANJA 2 1 APARATUR DAERAH 95.838.138.676,00 91.220.746.216,00

(4.617.392.460,00)

2 1 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 70.007.261.976,00 67.281.655.566,00 (2.725.606.410,00)

2 1 1 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 54.057.502.057,00 51.813.816.476,00 (2.243.685.581,00) 2 1 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.466.058.281,00 10.143.629.367,00 (322.428.914,00) 2 1 1 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.799.623.000,00 1.785.769.540,00 (13.853.460,00) 2 1 1 4 BELANJA PEMELIHARAAN 3.684.078.638,00 3.538.440.183,00 (145.638.455,00) 2 1 2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 18.088.487.200,00 16.557.227.650,00 (1.531.259.550,00) 2 1 2 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 6.274.438.750,00 5.876.868.750,00 (397.570.000,00) 2 1 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.024.763.450,00 6.423.026.700,00 (601.736.750,00) 2 1 2 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.755.289.000,00 1.577.199.000,00 (178.090.000,00) 2 1 2 4 BELANJA PEMELIHARAAN 3.033.996.000,00 2.680.133.200,00 (353.862.800,00) 2 1 3 BELANJA MODAL 7.742.389.500,00 7.381.863.000,00 (360.526.500,00) 2 2 PELAYANAN PUBLIK 232.644.785.027,00 224.209.795.348,88 (8.434.989.678,12)

2 2 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 150.711.657.680,00 148.832.824.804,00 (1.878.832.876,00) 2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 145.844.312.611,00 144.009.507.366,00 (1.834.805.245,00) 2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.823.364.321,00 3.818.145.090,00 (5.219.231,00) 2 2 1 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 655.850.000,00 617.047.200,00 (38.802.800,00) 2 2 1 4 BELANJA PEMELIHARAAN 388.130.748,00 388.125.148,00 (5.600,00) 2 2 2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 58.062.651.965,00 54.163.226.506,00 (3.899.425.459,00) 2 2 2 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 2.166.397.500,00 2.121.176.250,00 (45.221.250,00) 2 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.568.256.070,00 9.394.791.407,00 (173.464.663,00) 2 2 2 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.314.437.000,00 1.210.932.000,00 (103.505.000,00) 2 2 2 4 BELANJA PEMELIHARAAN 45.013.561.395,00 41.436.326.849,00 (3.577.234.546,00) 2 2 3 BELANJA MODAL 23.870.475.382,00 21.213.744.038,88 (2.656.731.343,12) 2 3 BEL. BAGI HASIL DAN BANT. KEUANGAN 19.814.000.000,00 19.305.380.480,00 (508.619.520,00)

Page 8: 098 Kab Lebak

2 4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.483.444.505,00 0,00

(1.483.444.505,00) JUMLAH BELANJA 349.780.368.208,00 334.735.922.044,88

(15.044.446.163,12) SURPLUS / ( DEFISIT ) (20.561.502.709,00) 2.468.896.841,41 23.030.399.550,41 3 PEMBIAYAAN 3 1 PENERIMAAN DAERAH 3 1 1 SILPA ANGGARAN TAHUN YANG LALU 22.121.502.709,00 22.620.634.055,60 499.131.346,60 3 1 2 TRANSFER DARI DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 3 1 4 PENERIMAAN PINJAMAN & OBLIGASI 0,00 0,00 0,00 3 1 5 HASIL PENJ. ASET DAERAH YG

DIPISAHKAN 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 22.121.502.709,00 22.620.634.055,60 499.131.346,60 3 2 PENGELUARAN DAERAH 3 2 1 TRANSFER KE DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 3 2 2 PENYERTAAN MODAL 1.500.000.000,00 1.095.000.000,00 (405.000.000,00) 3 2 4 PEMBY. UTANG POKOK YG JATUH

TEMPO 60.000.000,00 53.754.936,01 (6.245.063,99)

3 2 5 SILPA ANGGARAN TAHUN BERJALAN 0,00 23.940.775.961,00 23.940.775.961,00 JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 1.560.000.000,00 25.089.530.897,01 23.529.530.897,01 JUMLAH PEMBIAYAAN 20.561.502.709,00 (2.468.896.841,41)

(23.030.399.550,41) Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 9: 098 Kab Lebak

LAPORAN KEUANGAN AUDITAN NERACA

KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2004 (AUDITAN) U R A I A N 31 DESEMBER

2004 31 DESEMBER 2003 U R A I A N 31 DESEMBER

2004 Rp. Rp. Rp.

AKTIVA UTANG AKTIVA LANCAR UTANG JANGKA PENDEK Kas di Kas Daerah

22.814.962.418,00

22.121.502.708,60 Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang

49.759.973,80 Sisa Kas pada Pemegang Kas

1.125.813.543,00

- Utang Perhitungan Pihak

Ketiga

- Piutang Pajak

244.717.178,00

30.944.406,00 Jumlah Utang Jangka Pendek

49.759.973,80 Piutang Lain - lain

92.332.437,20

184.302.437,20

Persediaan 528.016.585,00

93.266.665,00

UTANG JANGKA PANJANG

Belanja Dibayar Di Muka -

499.131.347,00

Utang Dalam Negri 143.181.429,94

Jumlah Aktiva Lancar 24.805.842.161,20

22.929.147.563,80

Utang Luar Negri -

Jumlah Utang Jangka Panjang 143.181.429,94

INVESTASI JANGKA PANJANG

Jumlah Utang 192.941.403,74

Investasi dalam Saham -

-

Investasi dalam Obligasi -

-

EKUITAS DANA

Investasi dalam Penyertaan Modal

11.856.201.620,15

11.416.797.080,15

Ekuitas Dana Umum 554.173.941.334,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang

11.856.201.620,15

11.416.797.080,15

Ekuitas Dana Dicadangkan -

Ekuitas Dana Donasi -

AKTIVA TETAP Jumlah Ekuitas Dana 554.173.941.334,00

Tanah 24.439.392.143,00

23.217.584.393,00

Jalan dan Jembatan 145.361.927.627,00

139.454.793.897,00

Bangunan Air/Irigasi 12.711.842.594,00

12.711.842.594,00

Instalasi dan Jaringan 8.000.687.942,00

5.488.365.292,00

Gedung dan Bangunan 167.868.234.350,88

162.059.925.294,00

Peralatan dan Mesin 17.047.294.665,00

12.966.166.365,00

Kendaraan 42.426.923.478,00

39.703.773.478,00

Meubelair dan Perlengkapan 94.110.782.156,51

92.066.811.171,51

Buku Perpustakaan 4.215.497.000,00

4.175.935.000,00

Aset Tetap Lainnya 1.522.257.000,00

1.372.257.000,00

Jumlah Aktiva Tetap 517.704.838.956,39

493.217.454.484,51

DANA CADANGAN

Page 10: 098 Kab Lebak

Dana Cadangan -

-

Jumlah Dana Cadangan -

-

AKTIVA LAIN LAIN Piutang Angsuran

-

-

Build, Operate and Transfer (BOT)

-

-

Bangunan dalam Pengerjaan -

-

Jumlah Aktiva Lain Lain -

-

TOTAL AKTIVA 554.366.882.737,74

527.563.399.128,46

TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA

554.366.882.737,74

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 11: 098 Kab Lebak

4. Piutang Lain-lain Rp

92.332.437,20 Rp 184.302.437,20

Jumlah tersebut merupakan piutang Lain-lain hasil penjualan Aktiva Rp92.332.437,20 yang sampai dengan 31 Desember 2004 belum diterima Kas Daerah

5. Persediaan Rp

528.016.585,00 Rp 93.266.665,00

PENJELASAN POS-POS NERACA

Tahun 2004 Tahun 2003

Pos-pos Aktiva

1. Kas

Rp 22.814.962.418,00 Rp 22.121.502.708,60

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2004 dan 2003. Saldo kas tersebut terdapat pada Bank Jabar:

- Rek.19.00.03.003263.5 (PAD) Rp 18.595.108.184,00

Rp 21.151.908.480,97

- Rek.19.00.03.003264.7 (DAU) Rp 4.827.381.091,00

Rp 41.476.341,44

- Rek.19.00.03.003308.7 (DAK) Rp 1.000.952.266,00

Rp 661.167.250,00

- Rekonsiliasi: Rp Rp

- Tambah Penerimaan Rp 1.122.816.062,00

Rp 1.874.169.477,19

- Kurang Pengeluaran Rp (2.731.295.185,00)

Rp (1.607.218.841,00)

Jumlah Rp 22.814.962.418,00

Rp 22.121.502.708,60

Rekonsiliasi tersebut disebabkan dasar pembukuan pengeluaran antara Kas Daerah dan Bank berbeda yaitu Kas Daerah berdasarkan penerbitan SPMU sedangkan Bank berdasarkan Cek yang telah dicairkan. Selain itu ada kebijakan Bupati untuk peneriman pendapatan daerah yang diterima tanggal 31 Desember 2004 dapat disetorkan ke Bank paling lambat lima hari setelah diterima.

2. Sisa Kas pada Pemegang Kas Rp 1.125.813.543,00 Rp - Jumlah tersebut merupakan Sisa Kas pada Pemegang Kas yang pada tanggal 31 Desember 2004 belum disetor ke Kas Daerah, dengan

rincian sebagai berikut:

- RSUD Dr. Adjidarmo Rp 500.000.000,00 Rp

- Kas Penampungan di BRI Rp 374.654.476,00 Rp

- Dinas-dinas lain Rp 251.159.067,00 Rp

Jumlah Rp 1.125.813.543,00 Rp -

3. Piutang Pajak Rp 244.717.178,00 Rp 30.944.406,00 Jumlah tersebut merupakan piutang pajak berdasarkan administrasi di BPKAD Kabupaten Lebak yang sudah ada ketetapannya

(SKP/SKPT), namun belum dibayar oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Hotel Rp 13.059.700,00 Rp 12.249.700,00

- Pajak Restoran Rp 9.437.750,00 Rp 7.907.500,00

- Pajak Hiburan Rp 5.054.500,00 Rp 3.804.500,00

- Pajak Reklame Rp 10.210.956,00 Rp 6.982.706,00

- Pajak PPJ Rp 206.954.272,00 Rp

Jumlah Rp 244.717.178,00 Rp 30.944.406,00

Page 12: 098 Kab Lebak

Persediaan tersebut merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah (RSUD danPuskesmas) dan barang-barang yang tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan obat-obatan sebesRp528.016.585,00 merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2004.

6. Penyertaan Modal Rp

11.856.201.620,15 Rp 11.416.797.080,15

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2004 dan 2003 yang terdiri atas Penyertaan Modal

Pemda pada:

- BPR/LPK Lebak Rp

829.970.000,00 Rp 1.079.970.000,00

- Bank Jabar Rp

2.674.788.620,15 Rp 2.174.788.620,15

- PDAM Lebak Rp

8.351.443.000,00 Rp 8.162.038.460,00

Jumlah Rp

11.856.201.620,15 Rp 11.416.797.080,15

7. Aktiva Tetap Rp

517.704.838.956,39 Rp 493.217.454.484,51

Jumlah tersebut merupakan aktiva tetap per 31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

- Tanah Rp

24.439.392.143,00 Rp 23.217.584.393,00

- Jalan dan Jembatan Rp

145.361.927.627,00 Rp 139.454.793.897,00

- Bangunan Air/Irigasi Rp

12.711.842.594,00 Rp 12.711.842.594,00

- Instalasi dan Jaringan Rp

8.000.687.942,00 Rp 5.488.365.292,00

- Gedung dan Bangunan Rp

167.868.234.350,88 Rp 162.059.925.294,00

- Peralatan dan Mesin Rp

17.047.294.665,00 Rp 12.966.166.365,00

- Kendaraan Rp

42.426.923.478,00 Rp 39.703.773.478,00

- Meubelair dan Perlengkapan Rp

94.110.782.156,51 Rp 92.066.811.171,51

- Buku Perpustakaan Rp

4.215.497.000,00 Rp 4.175.935.000,00

- Aset Tetap Lainnya Rp

1.522.257.000,00 Rp 1.372.257.000,00

Jumlah Rp

517.704.838.956,39 Rp 493.217.454.484,51

Pos-pos Pasiva

8. Bagian Lancar Utang Jk Panjang Rp

49.759.973,80 Rp 53.754.935,94

Jumlah tersebut merupakan Bagian Lancar Utang Jk Panjang per 31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagian Lancar Utang Pokok Rp

33.036.124,18 Rp 33.036.124,18

- Utang Bunga, Denda, Jasa Bank Rp

16.723.849,62 Rp 20.718.811,76

Jumlah Rp

49.759.973,80 Rp 53.754.935,94

9. Utang Jk Panjang Dalam Negeri R

p 143.181.429,94 Rp 192.941.403,74

Jumlah tersebut merupakan Utang Jk Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

Page 13: 098 Kab Lebak

- Pokok Rp

115.626.434,63 Rp 148.662.558,81

- Bunga Rp

26.968.718,80 Rp 43.336.741,83

- Jasa Bank Rp

586.276,51 Rp 942.103,10

Jumlah Rp

143.181.429,94 Rp 192.941.403,74

10. Ekuitas Dana Umum R

p 554.173.941.334,00 Rp 527.316.702.788,78

Jumlah tersebut merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan per 31

Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- SILPA Tahun Berkenaan Rp

23.940.775.961,00 Rp 22.620.634.055,60

- Diinvestasikan Aktiva Tetap Rp

517.704.838.956,39 Rp 493.217.454.484,51

- Diinvestasikan Investasi Jk Panjang Rp

11.856.201.620,15 Rp 11.416.797.080,15

- Cadangan Piutang Rp

337.049.615,20 Rp 215.246.843,20

- Cadangan Persediaan Rp

528.016.585,00 Rp 93.266.665,00

- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang R

p (192.941.403,74) Rp (246.696.339,68)

Jumlah Rp

554.173.941.334,00 Rp 527.316.702.788,78

LAPORAN KEUANGAN AUDITAN

LAPORAN ALIRAN KAS KABUPATEN LEBAK

TAHUN ANGGARAN 2004

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I ALIRAN KAS MASUK Pendapatan Asli Daerah R

p.

18.990.272.409,29 Pendapatan dari Dana Perimbangan R

p.

300.997.527.477,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah R

p.

17.217.019.000,00 Jumlah R

p.

337.204.818.886,29 I

I ALIRAN KAS KELUAR

Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai./Personalia R

p.

195.823.323.842,00 Belanja Barang dan Jasa R

p.

13.961.774.457,00

Page 14: 098 Kab Lebak

Belanja Perjalanan Dinas Rp.

2.402.816.740,00

Belanja Pemeliharaan Rp.

3.926.565.331,00

Jumlah Belanja Administrasi Umum Rp.

216.114.480.370,00

Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Belanja Pegawai./Personalia R

p.

7.998.045.000,00 Belanja Barang dan Jasa R

p.

15.817.818.107,00 Belanja Perjalanan Dinas R

p.

2.788.131.000,00 Belanja Pemeliharaan R

p.

44.116.460.049,00 Jml Bel. Oprsional Dan Pemeliharaan R

p. 70.720.454.156,00

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan R

p.

19.305.380.480,00 Belanja tidak tersangka R

p. -

Jumlah Rp.

306.140.315.006,00

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi R

p.

31.064.503.880,29 ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Aliran Kas Masuk Penjualan Investasi Jangka Panjang R

p. -

Penjualan Aktiva Tetap Rp.

-

Jumlah Rp.

-

Aliran Kas Keluar Belanja Modal/Pembangunan R

p.

28.595.607.038,88 Pembelian Investasi Jangka Panjang R

p. -

Jumlah Rp.

28.595.607.038,88

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi R

p.

(28.595.607.038,88) ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Aliran kas Masuk Penermaan pinjaman dan obligasi R

p. -

Page 15: 098 Kab Lebak

Transfer dari dana cadangan Rp.

-

Penjualan asset daerah yang dipisahkan Rp.

-

Penerimaan piutang Pajak tahun lalu Rp.

-

Jumlah Rp.

-

Aliran Kas Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman dari Obligasi R

p. 53.754.936,01

Transfer ke dana cadangan Rp.

-

Penyertaan Modal Rp.

1.095.000.000,00

Pembayaran Hutang Pajak tahun lalu Rp.

-

Jumlah Rp.

1.148.754.936,01

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan R

p.

(1.148.754.936,01) Kenaikan Kas Bersih Selama Periode berjalan R

p.

1.320.141.905,40 Saldo Awal Kas R

p.

22.620.634.055,00 Saldo Akhir Kas R

p.

23.940.775.960,40

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 16: 098 Kab Lebak

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Pemeriksaan 1. Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan; 3. Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara; 4. Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah; 7. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

B. Tujuan Pemeriksaan Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Kabupaten Lebak

TA 2004 sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Lingkup Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004, meliputi pengujian atas: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2004; 2. Neraca per Tanggal 31 Desember 2004; 3. Laporan Aliran Kas TA 2004; 4. Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004.

D. Cakupan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak TA 2004 meliputi pengujian substantif atas transaksi yang dibukukan dan disajikan serta diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang meliputi semua transaksi material dalam satu tahun anggaran yang diperiksa dan pengujian terinci atas saldo akun-akun yang material dalam laporan tersebut dengan fokus pada pos-pos sebagai berikut:

Page 17: 098 Kab Lebak

1. DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak. 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Sekretariat Daerah. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). 5. Dinas Pendidikan. 6. Dinas Kesehatan. 7. Dinas Pekerjaan Umum. 8. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. 9. Belanja Tidak Tersangka.

Cakupan Pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) yang merupakan perbandingan

antara jumlah realisasi anggaran yang diperiksa dan jumlah realisasi anggaran (sebelum koreksi) TA 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Cakupan Audit atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004 Uraian Anggaran Realisasi ACR

No Bagian/Pos (Rp) (Rp)

% Nilai yang diaudit %

1 Pendapatan 329.218.865.499,00 337.140.038.949,29 102,41 337.140.038.949,29 100 2 Belanja 349.780.368.208,00 334.537.719.544,88 95,64 334.537.719.544,88 100 3 Pembiayaan - Penerimaan 22.121.502.709,00 22.620.634.055,60 102,26 22.620.634.055,60 100 - Pengeluaran 1.560.000.000,00 25.222.953.460,01 1616,86 25.222.953.460,01 100

Jumlah 702.680.736.416,00 719.521.346.009,78 102,40 719.521.346.009,78 100

E. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2004 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995.

F. Batasan Dan Kendala Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah Daerah belum memahami sepenuhnya sistem pembukuan berganda (double entry), dasar pencatatan akrual dan kebijakan akuntansi keuangan daerah.

G. Laporan Keuangan Yang Diperiksa BPK-RI

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak TA 2004 dengan rincian sebagai berikut:

Page 18: 098 Kab Lebak

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) KABUPATEN LEBAK TA 2004 (SEBELUM DIPERIKSA)

ANGGARAN SELISIH KOD

E U R A I A N SETELAH REALISASI LEBIH (KURANG)

REKENING

PERUBAHAN

1 2 3 4 5 1 P E N D A P A T A N

1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.188.251.071,00 17.823.504.277,29 635.253.206,29 1 1 1 PAJAK DAERAH 2.636.300.000,00 3.039.514.839,00 403.214.839,00 1 1 2 RETRIBUSI DAERAH 8.718.199.200,00 9.213.898.905,00 495.699.705,00 1 1 3 HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH &

HASIL 342.405.265,00 342.405.265,00 -

PENG. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN. 1 1 4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 5.491.346.606,00 5.227.685.268,29 (263.661.337,71)

Page 19: 098 Kab Lebak

1 2 DANA PERIMBANGAN 295.085.595.428,00 302.099.515.672,00 7.013.920.244,00

1 2 1 BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK 13.234.118.900,00 19.206.182.895,00 5.972.063.995,00 1 2 2 DANA ALOKASI UMUM 264.401.000.000,00 264.401.000.000,00 - 1 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS 10.910.000.000,00 10.910.000.000,00 - 1 2 4 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI 6.540.476.528,00 7.582.332.777,00 1.041.856.249,00 1 3 LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 16.945.019.000,00 17.217.019.000,00 272.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 329.218.865.499,00 337.140.038.949,29 7.921.173.450,29 2 BELANJA 2 1 APARATUR DAERAH 95.838.138.676,00 90.999.991.216,00 (4.838.147.460,00)

2 1 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 70.007.261.976,00 67.034.585.466,00 (2.972.676.510,00)

2 1 1 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 54.057.502.057,00 51.551.334.839,00 (2.506.167.218,00)2 1 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.466.058.281,00 10.092.245.721,00 (373.812.560,00)2 1 1 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.799.623.000,00 1.786.445.540,00 (13.177.460,00)2 1 1 4 BELANJA PEMELIHARAAN 3.684.078.638,00 3.604.559.366,00 (79.519.272,00)2 1 2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 18.088.487.200,00 16.583.542.750,00 (1.504.944.450,00)2 1 2 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 6.274.438.750,00 5.878.183.750,00 (396.255.000,00)2 1 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.024.763.450,00 6.448.026.800,00 (576.736.650,00)2 1 2 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.755.289.000,00 1.577.199.000,00 (178.090.000,00)2 1 2 4 BELANJA PEMELIHARAAN 3.033.996.000,00 2.680.133.200,00 (353.862.800,00)2 1 3 BELANJA MODAL 7.742.389.500,00 7.381.863.000,00 (360.526.500,00)2 2 PELAYANAN PUBLIK 232.644.785.027,00 224.232.347.848,88 (8.412.437.178,12)2 2 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 150.711.657.680,00 148.832.824.804,00 (1.878.832.876,00)

Page 20: 098 Kab Lebak

2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA

145.844.312.611,00 144.009.507.366,00 (1.834.805.245,00)

2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.823.364.321,00 3.818.145.090,00 (5.219.231,00)2 2 1 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 655.850.000,00 617.047.200,00 (38.802.800,00)2 2 1 4 BELANJA PEMELIHARAAN 388.130.748,00 388.125.148,00 (5.600,00)2 2 2 BELANJA OPERASI DAN

PEMELIHARAAN 58.062.651.965,00 54.185.779.006,00 (3.876.872.959,00)

2 2 2 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA

2.166.397.500,00 2.122.391.250,00 (44.006.250,00)

2 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.568.256.070,00 9.411.628.907,00 (156.627.163,00)2 2 2 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.314.437.000,00 1.210.932.000,00 (103.505.000,00)2 2 2 4 BELANJA PEMELIHARAAN 45.013.561.395,00 41.440.826.849,00 (3.572.734.546,00)2 2 3 BELANJA MODAL 23.870.475.382,00 21.213.744.038,88 (2.656.731.343,12)2 3 BEL. BAGI HASIL DAN BANT.

KEUANGAN 19.814.000.000,00 19.305.380.480,00 (508.619.520,00)

2 4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.483.444.505,00 0,00 (1.483.444.505,00) JUMLAH BELANJA 349.780.368.208,00 334.537.719.544,88 (15.242.648.663,12) SURPLUS / ( DEFISIT ) (20.561.502.709,00) 2.602.319.404,41 23.163.822.113,41

Page 21: 098 Kab Lebak

3 PEMBIAYAAN 3 1 PENERIMAAN DAERAH 3 1 1 SILPA ANGGARAN TAHUN YANG

LALU 22.121.502.709,0

0 22.620.634.055,6

0

499.131.346,60 3 1 2 TRANSFER DARI DANA CADANGAN 0,00 0,00

- 3 1 4 PENERIMAAN PINJAMAN & OBLIGASI 0,00 0,00

- 3 1 5 HASIL PENJ. ASET DAERAH YG

DIPISAHKAN 0,00 0,00

- JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 22.121.502.709,0

0 22.620.634.055,6

0

499.131.346,60 3 2 PENGELUARAN DAERAH 3 2 1 TRANSFER KE DANA CADANGAN 0,00 0,00

- 3 2 2 PENYERTAAN MODAL 1.500.000.000,00 1.095.000.000,00

(405.000.000,00)3 2 4 PEMBY. UTANG POKOK YG JATUH

TEMPO 60.000.000,00 53.754.936,01

(6.245.063,99)3 2 5 SILPA ANGGARAN TAHUN BERJALAN 0,00 24.074.198.524,0

0

24.074.198.524,00

JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 1.560.000.000,00 25.222.953.460,01

23.662.953.460,0

1 JUMLAH PEMBIAYAAN 20.561.502.709,0

0 (2.602.319.404,4

1)

(23.163.822.113,41)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 22: 098 Kab Lebak

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK NERACA

PER 31 DESEMBER 2004 (SEBELUM DIPERIKSA)

U R A I A N U R A I A N

31 DESEMBER 2004 31 DESEMBER 2003 31 DESEMBER 2004 31 DESEMBER 2003

Rp. Rp. Rp. Rp.

AKTIVA UTANG AKTIVA LANCAR UTANG JANGKA PENDEK Kas di Kas Daerah 22.814.962.418,00 22.121.502.708,60 Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang 49.759.973,80 53.754.935,94

Piutang Pajak 37.762.906,00 30.944.406,00 Utang Perhitungan Pihak Ketiga - - Piutang Lain-lain 92.332.437,20 184.302.437,20 Jumlah Utang Jangka Pendek 49.759.973,80 53.754.935,94 Persediaan 528.016.585,00 93.266.885,00 Belanja Dibayar Di Muka 1.259.236.106,00 499.131.347,00 UTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Aktiva Lancar 24.732.310.452,20 22.929.147.783,80 Utang Dalam Negri 143.181.429,94 192.941.403,74 Utang Luar Negri - -

Jumlah Utang Jangka Panjang 143.181.429,94 192.941.403,74 INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal 12.511.797.080,15 11.416.797.080,15 Jumlah Utang 192.941.403,74 246.696.339,68

- AKTIVA TETAP EKUITAS DANA Tanah 24.439.392.143,00 23.217.584.393,00 Ekuitas Dana Lancar 24.682.550.478,00 22.875.392.627,86 Jalan dan Jembatan 145.361.927.627,00 139.454.793.897,00 Ekuitas Dana yang Diinvestasikan 529.936.472.423,60 504.441.310.160,92 Bangunan Air/Irigasi 12.711.842.594,00 12.711.842.594,00 Instalasi dan Jaringan 7.883.236.192,00 5.488.365.292,00 Jumlah Ekuitas Dana 554.619.022.901,60 527.316.702.788,78 Gedung dan Bangunan 167.869.603.917,88 162.059.925.294,00

Peralatan dan Mesin 17.032.294.665,00 12.966.166.365,00

Kendaraan 42.426.923.478,00 39.703.773.478,00 Mebeulair dan Perlengkapan 94.104.882.156,51 92.066.811.171,51 Buku Perpustakaan 4.215.497.000,00 4.175.935.000,00

Page 23: 098 Kab Lebak

Aset Tetap Lainnya 1.522.257.000,00 1.372.257.000,00 Jumlah Aktiva Tetap 517.567.856.773,39 493.217.454.484,51

TOTAL AKTIVA 554.811.964.305,74 527.563.399.348,46 TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA

554.811.964.305,34 527.563.399.128,46

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 24: 098 Kab Lebak

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK LAPORAN ALIRAN KAS TAHUN ANGGARAN 2004 (SEBELUM DIPERIKSA)

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I ALIRAN KAS MASUK Pendapatan Asli Daerah Rp. 17.823.504.277,29 Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp. 302.099.515.672,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 17.217.019.000,00 Jumlah Rp. 337.140.038.949,29 II ALIRAN KAS KELUAR Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai./Personalia Rp. 195.560.842.205,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.910.390.811,00 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.403.492.740,00 Belanja Pemeliharaan Rp. 3.992.684.514,00 Jumlah Belanja Administrasi Umum Rp. 215.867.410.270,00 Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Belanja Pegawai./Personalia Rp. 8.000.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.859.655.707,00 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.788.131.000,00 Belanja Pemeliharaan Rp. 44.120.960.049,00 Jml Bel. Oprsional Dan Pemeliharaan Rp. 70.769.321.756,00 Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Rp. 19.305.380.480,00 Belanja tidak tersangka Rp. - Jumlah Rp. 305.942.112.506,00 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 31.197.926.443,29

Page 25: 098 Kab Lebak

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Aliran Kas Masuk Penjualan Investasi Jangka Panjang Rp. - Penjualan Aktiva Tetap Rp. - Jumlah Rp. - Aliran Kas Keluar Belanja Modal/Pembangunan Rp. 28.595.607.038,88 Pembelian Investasi Jangka Panjang Rp. - Jumlah Rp. 28.595.607.038,88 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp. (28.595.607.038,88) ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Aliran kas Masuk Penermaan pinjaman dan obligasi Rp. - Transfer dari dana cadangan Rp. - Penjualan asset daerah yang dipisahkan Rp. - Penerimaan piutang Pajak tahun lalu Rp. - Jumlah Rp. - Aliran Kas Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman dari Obligasi Rp. 53.754.936,01 Transfer ke dana cadangan Rp. - Penyertaan Modal Rp. 1.095.000.000,00 Pembayaran Hutang Pajak tahun lalu Rp. - Jumlah Rp. 1.148.754.936,01 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (1.148.754.936,01) Belanja Dibayar Dimuka Rp. (1.259.236.106,00)

Page 26: 098 Kab Lebak

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode berjalan Rp. 194.328.362,40 Saldo Awal Kas Rp. 22.620.634.055,00 Saldo Akhir Kas Rp. 22.814.962.417,40 Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 27: 098 Kab Lebak

BAB II

LAPORAN PEMERIKSAAN

A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan

Laporan Keuangan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran (TA) 2004

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lebak dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Bidang Bina Pendapatan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Verifikasi, dan Bidang Kas Daerah.

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lebak Tahun

Anggaran (TA) 2004 diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan ganda

dengan dasar kas modifikasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengelolaan, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD. Untuk

TA 2004, Kabupaten Lebak telah melaksanakan sistem pembukuan dan penyusunan

laporan keuangan seperti tersebut di atas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2003

tanggal 14 Maret 2003 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun pada prakteknya, pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Lebak TA 2004 belum sepenuhnya menggunakan sistem pembukuan ganda.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan

Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Aliran Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten

Lebak telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, LRA, LAK

dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.

Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2003 sebagaimana dimuat dalam Hasil

Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan III di Jakarta TA 2004.

Hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan

serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Kabupaten Lebak yang kami uji,

ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga masih

Page 28: 098 Kab Lebak

terdapat kelemahan-kelemahan minimal sebanyak 7 (tujuh) kelemahan, terhadap sistem

pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang tidak kami uji, kami tidak

menemukan bahwa Kabupaten Lebak menyimpang dari sistem tersebut. Kelemahan

intern tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan tugas telah dilakukan tetapi belum sesuai dengan tujuan

pengendalian yang layak

Meskipun pada BPKAD telah ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai yang

masing-masing dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengendalian,

Bidang Bina Pendapatan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan

Verifikasi, dan Bidang Kas Daerah. Namun dalam pelaksanaan pembukuan dan

penyusunan laporan keuangan daerah masing-masing bidang tersebut belum

terkoordinasi secara baik, antara lain Bidang Perencanaan dan Pengendalian

melaksanakan administrasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan seharusnya Bidang

Bina Pendapatan Daerah, Sekretariat melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)

melaksanakan administrasi penerimaan pendapatan daerah seharusnya Bidang Bina

Pendapatan Daerah serta Bidang Perencanaan dan Pengendalian belum melaksanakan

dan mengkoordinasikan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah (Surat

Ketetapan Pajak Daerah Pajak Hotel dan Pajak Restoran masih ditetapkan secara flat

per bulan, belum berdasarkan potensi yang riil).

2. Pencatatan akuntansi belum direview secara memadai

a. Pencatatan akuntansi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan

komputerisasi. Namun pada kenyataannya, penerapan dan implementasi atas sistem

komputerisasi ini belum dapat membawa manfaat sesuai dengan yang diharapkan

karena hanya digunakan sebagai kontrol atas pencatatan realisasi pendapatan dan

belanja. Sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Daerah merupakan output dari

pencatatan dan pelaporan akuntansi secara manual.

b. Pemegang Kas Daerah (PKD) masih melakukan pencatatan penerimaan dan

pengeluaran dana APBD ke dalam Buku Model B-IX yang seluruh pencatatannya

dilakukan oleh petugas Kabupaten Lebak, sedangkan pencatatan transaksi

penerimaan dan pengeluaran ke dalam rekening koran milik Pemerintah Kabupaten

Lebak pada Bank Jabar dilaksanakan oleh petugas Bank Jabar sehingga terbentuk

sistem pengendalian yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat saldo

rekening koran BRI per 31 Desember 2004 sebesar Rp374.654.476,00 yang telah

disetor ke rekening Kas Daerah di Bank Jabar belum dicatat dalam B-IX. Selain itu,

seharusnya PKD menyelenggarakan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran

kas berdasarkan kas basis.

Page 29: 098 Kab Lebak

3. Pencatatan dan pengamanan aktiva belum memadai

a. Bagian Umum dan Perlengkapan belum melakukan kompilasi atas pengadaan

barang, hal tersebut disebabkan karena tidak semua satuan kerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan laporan penambahan/mutasi barang

secara periodik kepada Bagian Umum dan Perlengkapan. Bagian Umum dan

Perlengkapan kurang koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lebak dalam menyusun daftar pengadaan barang dan belum dapat

melaksanakan tugas secara optimal yang menyebabkan lemahnya pengamanan

aktiva.

b. Daftar Aktiva yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Lebak disusun

oleh Bidang Pembukuan dan Verifikasi (d.h.i. Sub Bidang Pembukuan Aset

Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Lebak. Terdapat perbedaan nilai penambahan aset yang dihasilkan Bagian Umum

dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dengan nilai yang

dihasilkan oleh Sub Bidang Pembukuan Aset Daerah. Hal ini disebabkan Sub

Bidang Pembukuan Aset daerah mencatat penambahan aset berdasarkan realisasi

belanja modal selama tahun 2004 sedangkan Bagian Umum dan Perlengkapan

mencatat penambahan aset berdasarkan Laporan masing-masing satuan kerja yang

tidak mencakup seluruh dinas. Rekonsiliasi nilai penambahan aset antara Bagian

Umum dan Perlengkapan dengan Sub Bidang Pembukuan Aset Daerah belum

pernah dilakukan.

c. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Lebak maupun Sub Bidang

Pembukuan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Lebak tidak pernah melakukan

stock opname atas persediaan yang ada, hal tersebut membuka peluang terjadinya

kehilangan persediaan. Nilai persediaan yang tercantum di neraca per 31 Desember

2004 dilakukan berdasarkan Laporan Pencacahan Obat Per 31 Desember 2004 dari

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, tidak berdasarkan stock opname.

4. Sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai dengan

tujuan pengendalian karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian

a. Pendapatan dan belanja disajikan dalam LRA baru sampai tingkat jenis pendapatan

dan belanja, seharusnya disajikan sampai pada obyek pendapatan dan belanja.

b. Jurnal Umum (Memorial) belum dibuat, antara lain penerimaan dan pengeluaran

Biaya Upah Pungut PPJ untuk PLN dan Pusat (Departemen Dalam Negeri) dari

bulan Januari s.d November 2004 yang belum dicatat ke jurnal umum sebesar

Rp63.911.284,00;

Page 30: 098 Kab Lebak

c. Buku Besar Pengeluaran belum diselenggarakan dengan tertib, sehingga yang

digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah buku

pembantu pengganti buku besar pengeluaran.

5. Bukti-bukti transaksi belum direview secara memadai

a. SPJ yang diterima dari unit kerja untuk TA 2004 belum seluruhnya diverifikasi

oleh Bidang Pembukuan dan Verifikasi karena SPJ belum didukung dengan bukti-

bukti yang lengkap. Dari hasil pemeriksaan atas SPJ-SPJ diketahui sebanyak 10

unit kerja belum ada pengesahan SPJ (FK5) sebesar Rp2.985.755.652,00 yaitu

Dinas Pendidikan sebesar Rp2.169.688.202,00, Dinas Perikanan dan Kelautan

sebesar Rp136.168.850,00, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar

Rp260.440.450,00, Kantor PMD sebesar Rp33.893.150,00, Kantor Pengelolaan

Pasar sebesar Rp13.323.000,00, Kantor Koperasi dan PKM sebesar

Rp44.959.350,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp65.243.500,00, Dinas

Pertambangan dan Energi sebesar Rp80.478.900,00, Dinas KB dan Kependudukan

sebesar Rp160.604.250,00 dan Kantor Arsip Daerah sebesar Rp20.956.000,00 dan

sebanyak 99 kegiatan baru disahkan antara tanggal 13 Januari sampai dengan 9

Maret 2005 serta 19 kegiatan belum ada pengesahan SPJ sebesar

Rp258.115.400,00, terdiri dari:

1) Kantor Arsip Daerah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kearsipan sebesar Rp12.246.000,00 dan Kegiatan Pendataan dan Pembinaan

Kerasipan Daerah sebesar Rp61.224.000,00;

2) Dinas Pendidikan yaitu Kegiatan Rehab Total SD dan Mebelelair sebesar

Rp24.860.000,00;

3) Kantor Koperasi dan KPM yaitu Kegiatan Penataan dan Restrukturisasi

Kelembagaan Koperasi sebesar Rp12.846.750,00;

4) Kantor Pengelola Pasar yaitu Kegiatan Pembangunan Pasar Warung Banten

Cibeber sebesar Rp11.970.650,00;

5) Kantor PMD yaitu Kegiatan Perimbangan Keuangan bagi Pemerintah Desa

sebesar Rp39.000.000,00 dan Kegiatan Penunjang Kegiatan Perimbangan

Keuangan Daerah dan Komite Penanggulangan Kemiskinan sebesar

Rp16.818.000,00;

6) Kecamatan Bojongmanik, yaitu Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor

sebesar Rp1.450.000,00 dan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan sebesar

Rp14.000.000,00;

Page 31: 098 Kab Lebak

7) Kecamatan Rangkasbitung yaitu Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor

sebesar Rp1.450.000,00;

8) Kecamatan Cibadak yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp12.500.000,00;

9) Kecamatan Cimarga yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp6.250.000,00;

10) Kecamatan Muncang yaitu Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor sebesar

Rp1.450.000,00 dan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan Penyusunan

Data Rencana Pembangunan sebesar Rp1.050.000,00;

11) Kecamatan Cipanas yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp15.000.000,00;

12) Kecamatan Cileles yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan Penyusunan

Data Rencana Pembangunan sebesar Rp12.000.000,00;

13) Kecamatan Cijaku yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan Penyusunan

Data Rencana Pembangunan sebesar Rp14.000.000,00.

b. Terdapat penerbitan SPM yang jelas-jelas tidak ada anggarannya, yaitu terjadi

pada BPKAD sebesar Rp240.000.000,00 terdiri dari SPM Nomor 950/589/BTL

tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp20.000.000,00 dan SPM Nomor

950/587/BTL tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp75.000.000,00 yang

pembebanannya (afektasi) pada kode rekening biaya pungutan PBB dan SPM

Nomor 950/588/BTL tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp25.000.000,00 dan

SPM Nomor 950/556/BTL tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp120.000.000,00

yang pembebanannya (afektasi) pada kode rekening biaya pungutan PAD dan

Sekretariat Daerah sebesar Rp149.666.530,00 terdiri dari SPM Nomor

950/571/BTL tanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp84.963.300,00 dan SPM

Nomor 950/529/BTL tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp64.703.230,00 yang

pembebanannya (afektasi) pada kode rekening belanja barang dan jasa (rekening

PJU).

c. Terdapat penerbitan SPM yang tidak dilampiri dengan pengesahan SPJ (FK5) atas

realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya, yaitu terjadi pada Dinas Pendidikan,

Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor PMD,

Kantor Koperasi dan PKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi,

Dinas KB dan Kependudukan dan Kantor Arsip Daerah.

6. Tingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi belum

ada

Page 32: 098 Kab Lebak

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai

tugas antara lain melaksanakan verifikasi kebenaran materil dan formal Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), ternyata juga

menjabat sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas (Pengguna Anggaran). Keadaan

tersebut menggambarkan kurangnya pengendalian atas pengeluaran uang daerah.

b. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

ternyata tidak terpusat pada Sekretariat Daerah. Pengelolaan belanja tersebut

terdapat juga pada Kantor PMD. Selain itu, pertanggungjawaban belanja dimaksud

ternyata dalam merealisasikan penggunaan dana tersebut menggunakan SPM

Pengisian Kas (PK) seharusnya SPM Beban Tetap (BT). Keadaan tersebut

menggambarkan kurangnya pengendalian atas pengeluaran uang daerah.

c. Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah

belum ada sehingga pengendalian konsistensi pelaporan keuangan daerah menjadi

lemah.

d. Mekanisme dan prosedur pelaporan Pengguna Anggaran yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah belum ada sehingga Pengguna

Anggaran belum mempunyai pedoman dalam memenuhi kewajiban

menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah.

7. Pelaksanaan pengendalian intern terdapat kelemahan dapat mengakibatkan

pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung atas

laporan keuangan

Laporan Keuangan Kabupaten Lebak belum dilengkapi dengan seluruh-lampiran-

lampiran yang diwajibkan, antara lain daftar cek yang masih belum dicairkan dan

Laporan Keuangan BUMD belum dilampirkan.

Atas kelemahan Pengendalian Intern tersebut, BPK-RI menyarankan agar

Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan review terhadap sistem pembukuan dan

penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya.

Page 33: 098 Kab Lebak

B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Lebak Tahun Anggaran (TA) 2004

Dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (sebelum disampaikan ke DPRD)

TA 2004 yang telah disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, BPK-RI telah mengajukan

48 koreksi dengan nilai koreksi saldo akun menurut obyek sebesar Rp568.046.846.172,00.

Koreksi yang dilakukan BPK-RI didasarkan atas kebenaran formal dari bukti transaksi,

adalah sebagai berikut:

I. Koreksi Pendapatan

1. Kesalahan Pembebanan (Dicatat Tetapi Salah Akun)

a. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Pajak

Penerangan Jalan TA 2003. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak

melakukan pencatatan sebagai berikut:

Akun Pajak Penerangan Jalan (1.01.0105.1.1.05)

Kas Rp 219.504.176,00

Pajak Penerangan Jalan Rp 219.504.176,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 219.504.176,00

Penerimaan Lain-lain Rp 219.504.176,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Pajak Penerangan Jalan Rp 219.504.176,00

Penerimaan Lain-lain Rp 219.504.176,00

b. Neraca Per 31 Desember 2004 menyajikan ekuitas sebagai Ekuitas Dana Lancar dan

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan seharusnya disajikan sebagai Ekuitas Dana Umum.

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar Rp 24.682.550.478,40

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Rp 529.936.472.423,60

Ekuitas Dana Umum Rp 554.619.022.902,00

Page 34: 098 Kab Lebak

c. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Bagi Hasil Pajak

Provinsi-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2003. Atas transaksi tersebut,

Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai berikut:

Akun Pajak Kendaraan Bermotor (1.01.0105.2.4.01)

Kas Rp 86.475.370,00

Pajak Kendaraan Bermotor Rp 86.475.370,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 86.475.370,00

Penerimaan Lain-lain Rp 86.475.370,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor Rp 86.475.370,00

Penerimaan Lain-lain Rp 86.475.370,00

d. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Bagi Hasil Pajak

Provinsi-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) TA 2003. Atas transaksi

tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai berikut:

Akun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (1.01.0105.2.4.03)

Kas Rp 184.870.110,00

Bea Balik Nama -KB Rp 184.870.110,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 184.870.110,00

Penerimaan Lain-lain Rp 184.870.110,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Bea Balik Nama –KB Rp 184.870.110,00

Penerimaan Lain-lain Rp 184.870.110,00

e. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Bagi Hasil Pajak

Provinsi-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun Anggaran 2003.

Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai

berikut:

Akun Pajak Bahan Bakar -Kendaraan Bermotor (1.01.0105.2.4.05)

Kas Rp 827.596.488,00

Page 35: 098 Kab Lebak

PBB-KB Rp 827.596.488,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 827.596.488,00

Penerimaan Lain-lain Rp 827.596.488,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

PBB-KB Rp 827.596.488,00

Penerimaan Lain-lain Rp 827.596.488,00

f. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Bagi Hasil Pajak

Provinsi-Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/APT TA 2003. Atas transaksi

tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai berikut:

Akun Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/APT (1.01.0105.2.4.06)

Kas Rp 3.046.227,00

Pajak ABT/APT Rp 3.046.227,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 3.046.227,00

Penerimaan Lain-lain Rp 3.046.227,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Pajak ABT/APT Rp 3.046.227,00

Penerimaan Lain-lain Rp 3.046.227,00

g. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan

pencatatan sebagai berikut:

Akun Pajak Bumi dan Bangunan (1.2.1.01.01)

Kas Rp 15.406.927.507,00

PBB Rp 13.805.357.748,00

PBB dari Pusat Rp 1.601.569.759,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 15.406.927.507,00

PBB Rp 15.406.927.507,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Page 36: 098 Kab Lebak

PBB dari Pusat Rp 1.601.569.759,00

PBB Rp 1.601.569.759,00

h. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Atas transaksi tersebut, Pemerintah

Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai berikut:

Akun BPHTB (1.2.1.01.03)

Kas Rp 2.416.216.795,00

BPHTB Rp 1.117.793.663,00

BPHTB dari Pusat Rp 1.298.423.132,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 2.416.216.795,00

BPHTB Rp 2.416.216.795,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

BPHTB dari Pusat Rp 1.298.423.132,00

BPHTB Rp 1.298.423.132,00

i. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari temuan hasil

rekonsiliasi. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan

pencatatan sebagai berikut:

Akun Belanja Dibayar Dimuka

Kas Rp 868.653,00

Belanja Dibayar Dimuka Rp 868.653,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 868.653,00

Penerimaan Lain-lain Rp 868.653,00 Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Belanja Dibayar Dimuka Rp 868.653,00

Penerimaan Lain-lain Rp 868.653,00

j. Pada TA 2004, terjadi transaksi pengeluaran kas atas Obyek Belanja Biaya Pungut

gbPAD dan Obyek Belanja Biaya Upah PBB pada BPKAD dan Obyek Belanja Biaya

Page 37: 098 Kab Lebak

PJU pada Setda. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan

pencatatan sebagai berikut:

Akun Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Rp 385.450.283,00

Kas Rp 385.450.283,00 Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Obyek Belanja Biaya Pungut PAD Rp 145.000.000,00

Obyek Belanja Biaya Upah PBB Rp 90.783.753,00

Obyek Belanja Biaya PJU Rp 149.666.530,00

Kas Rp 385.450.283,00 Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Obyek Belanja Biaya Pungut PAD Rp 145.000.000,00

Obyek Belanja Biaya Upah PBB Rp 90.783.753,00

Obyek Belanja Biaya PJU Rp 149.666.530,00

Belanja Dibayar Dimuka Rp 385.450.283,00

k. Pada TA 2004, terjadi transaksi pengakuan sisa kas pada pemegang kas pada RSUD

Dr. Adjidarmo. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan

pencatatan sebagai berikut:

Akun Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Rp 500.000.000,00

Kas Rp 500.000.000,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas pada Pemegang Kas Rp 500.000.000,00

Kas Rp 500.000.000,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Sisa Kas pada Pemegang Kas Rp 500.000.000,00

Belanja Dibayar Dimuka Rp 500.000.000,00

l. Pada TA 2004, terjadi transaksi pengakuan sisa kas pada rekening koran di BRI. Atas

transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai

berikut:

Akun Belanja Dibayar Dimuka

Page 38: 098 Kab Lebak

Belanja Dibayar Dimuka Rp 374.654.476,00

Kas Rp 374.654.476,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas pada Pemegang Kas Rp 374.654.476,00

Kas Rp 374.654.476,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Sisa Kas pada Pemegang Kas Rp 374.654.476,00

Belanja Dibayar Dimuka Rp 374.654.476,00

m. Pada TA 2004, terjadi transaksi penerimaan kas atas pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai berikut: Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan (1.10.1001.1.2.01) Kas Rp 6.487.996.633,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan Rp 1.086.057.500,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan/RSUD Adjidarmo Rp 5.401.939.133,00 Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Kas Rp 6.487.996.633,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 6.487.996.633,00 Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Retribusi Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan Rp 1.086.057.500,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan/RSUD Adjidarmo Rp 5.401.939.133,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 6.487.996.633,00

2. Kesalahan Karena Belum Dicatat

a. Pada TA 2004, terdapat transaksi atas Piutang Pajak Penerangan Jalan yang belum dicatat di Neraca sampai dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp 181.838.510,00

Ekuitas Dana Umum Rp 181.838.510,00

b. Pada TA 2004, terdapat transaksi atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2004 dan Biaya Pemungutan Pemda Lebak yang belum disetor ke Kas Daerah serta

Page 39: 098 Kab Lebak

Biaya Pemungutan PPJ PLN Cabang Banten dan Tingkat Pusat yang belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp 25.115.762,00 Belanja Pegawai (BAU)-Belanja Aparatur Rp 63.911.284,00

Pajak Penerangan Jalan Rp 63.911.284,00 Ekuitas Dana Umum Rp 25.115.762,00

c. Pada TA 2004, terdapat transaksi atas penyesuaian SILPA tahun berkenaan yang

belum disesuaikan sampai dengan akhir TA 2004. Atas transaksi tersebut, Pemerintah

Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai berikut:

Akun Ekuitas Dana Umum

SILPA tahun berkenaan Rp 24.074.198.524,00

Ekuitas Dana Umum Rp 24.074.198.524,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Akun Ekuitas Dana Umum

SILPA tahun berkenaan Rp 23.940.775.961,00

Ekuitas Dana Umum Rp 23.940.775.961,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Ekuitas Dana Umum Rp 133.422.563,00

SILPA tahun berkenaan Rp 133.422.563,00

II. Koreksi Belanja

1. Kesalahan Karena Belum Dicatat

a. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) Belanja Aparatur di Kantor Camat Bayah yang belum disetorkan ke kas

daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 595.575,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 595.575,00

b. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) Belanja Aparatur dan Belanja Perjalanan Dinas(BAU) Belanja Aparatur

Page 40: 098 Kab Lebak

di Dinas Keluarga Berencana dan Kependudukan belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 4.917.848,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 4.357.848,00 Belanja Perjalanan Dinas (BAU) –Belanja Aparatur Rp 560.000,00

c. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU)Belanja Aparatur di Dinas Perhubungan belum disetorkan ke kas daerah

dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 411.062,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 411.062,00

d. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) - Belanja Aparatur di Kantor Camat Cibeber belum disetorkan ke kas

daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 534.360,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 534.360,00

e. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) Belanja Aparatur di Kantor Camat Banjarsari belum disetorkan ke kas

daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 1.975.944,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 1.975.944,00

f. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) Belanja Aparatur di Kantor Camat Panggarangan belum disetorkan ke

kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi

tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 1.251.476,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 1.251.476,00

Page 41: 098 Kab Lebak

g. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas (BAU) Belanja Aparatur

Kepala Daerah belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan

akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 885.420,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 22.340,00

Belanja Perjalanan Dinas (BAU) –Belanja Aparatur Rp 6.000,00

Belanja Pemeliharaan (BAU) –Belanja Aparatur Rp 857.080,00

h. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Pemeliharaan

(BAU) Belanja Aparatur Wakil Bupati belum disetorkan ke kas daerah dan belum

dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 106.160,00

Belanja Pemeliharaan (BAU) –Belanja Aparatur Rp 106.160,00

i. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas (BAU)

Belanja Aparatur di Pos Sekretariat Daerah belum disetorkan ke kas daerah dan

belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 185.987.523,00

Belanja Pegawai (BAU) –Belanja Aparatur Rp 29.747.000,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 91.044.580,00

Belanja Perjalanan Dinas (BAU) –Belanja Aparatur Rp 40.000,00

Belanja Pemeliharaan (BAU) –Belanja Aparatur Rp 65.155.943,00

j. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) Belanja Aparatur di Dinas Pendidikan (SMP 1 Sajira) belum disetorkan

ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi

tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 708.771,00

Page 42: 098 Kab Lebak

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 708.771,00

k. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) Belanja Aparatur di Dinas Pendidikan Nasional belum disetorkan ke kas

daerah dan belum belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 19.300,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU) –Belanja Aparatur Rp 19.300,00

l. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Pegawai

(BAU) Belanja Aparatur di Dinas Pendidikan Nasional belum disetorkan ke kas

daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 225.000,00

Belanja Pegawai (BAU) –Belanja Aparatur Rp 225.000,00

m. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Pegawai

(BAU) Belanja Aparatur di Kantor Camat Cikulur belum disetorkan ke kas daerah

dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 637.400,00

Belanja Pegawai (BAU) –Belanja Aparatur Rp 637.400,00

n. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Perjalanan

Dinas (BAU) Belanja Aparatur di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang belum

disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 70.000,00

Belanja Perjalanan Dinas (BAU)-Belanja Aparatur Rp 70.000,00

o. Pada Akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BAU) Belanja Aparatur di Dinas Perikanan dan Kelautan belum disetorkan ke

kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 1.135.704,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU)-Belanja Aparatur Rp 1.135.704,00

Page 43: 098 Kab Lebak

p. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Barang dan Jasa

(BAU)-Aparatur di Kantor Camat belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat

sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 1.846.944,00

Belanja Barang dan Jasa (BAU)-Belanja Aparatur Rp 1.846.944,00

q. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Barang dan Jasa

(BAU)-Aparatur di Dinas Pertambangan dan Energi yang belum disetorkan ke kas

daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 982.980,00 Belanja Barang dan Jasa (BAU)-Belanja Aparatur Rp 982.980,00

r. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Pegawai (BOP)-

Aparatur atas kegiatan SIM Data Bangunan Sarana dan Prasarana di Bappeda yang

belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 675.000,00

Belanja Pegawai (BOP)-Belanja Aparatur Rp 675.000,00

s. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas atas Belanja Barang dan

Jasa (BOP) – Aparatur atas kegiatan Seleksi CPNSD di Badan Kepegawaian Daerah

yang belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA

2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 25.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa(BOP)-Belanja Aparatur Rp 25.000.000,00

t. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Pemeliharaan

(BOP)-Belanja Publik atas kegiatan Bantuan Rehab Ringan SD di Dinas Pendidikan

yang belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA

2004. Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan(BOP)-Belanja Publik Rp 4.500.000,00

Page 44: 098 Kab Lebak

u. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Barang dan Jasa

(BOP)-Belanja Publik atas kegiatan Pengadaan meubeulair SMP, SMA, SMK di

Dinas Pendidikan yang belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai

dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 12.237.500,00

Belanja Barang dan Jasa(BOP)-Belanja Publik Rp 12.237.500,00

v. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Pegawai (BOP)-

Belanja Publik atas kegiatan Rehab Gedung SMP, SMA/SMK dan MA di Dinas

Pendidikan yang belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan

akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut: Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 1.215.000,00

Belanja Pegawai(BOP)-Belanja Publik Rp 1.215.000,00

w. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Barang dan Jasa

(BOP)-Belanja Publik atas kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan

di Dinas Pertambangan dan Energi yang belum disetorkan ke kas daerah dan belum

dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 1.725.000,00

Belanja Barang dan Jasa(BOP)-Belanja Publik Rp 1.725.000,00

x. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Barang dan Jasa (BOP)-Belanja Publik atas kegiatan Pengembangan Ternak Sapi di Dinas Pertanian yang belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004.

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 2.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa(BOP)-Belanja Publik Rp 2.875.000,00

y. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Pegawai (BOP)-

Belanja Aparatur atas kegiatan Diklat Bagi Sekretaris Camat dan Kasi Kecamatan di

Kantor Diklat Daerah yang belum disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai

dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 630.000,00

Page 45: 098 Kab Lebak

Belanja Pegawai (BOP)-Belanja Aparatur Rp 630.000,00

z. Pada akhir TA 2004, terdapat transaksi sisa pengisian kas Belanja Pegawai (BOP)-

Belanja Aparatur dan Belanja Barang dan Jasa (BOP)-Belanja Aparatur atas kegiatan

Bantuan Pengamanan Pemilu Tahun 2004 di Kantor Kesbanglinmas yang belum

disetorkan ke kas daerah dan belum dicatat sampai dengan akhir TA 2004. Seharusnya transaksi tersebut dicatat

sebagai berikut:

Sisa Kas Pada Pemegang Kas Rp 10.100,00 Belanja Pegawai (BOP)-Belanja Aparatur Rp 10.000,00

Belanja Barang dan Jasa(BOP)-Belanja Aparatur Rp 100,00

2. Kesalahan Pembebanan (Dicatat Tetapi Salah Akun)

a. Pada Tahun Anggaran 2004, terdapat transaksi Pembayaran Barang dan Jasa (BAU)-

Belanja Aparatur pada Pos Kepala Daerah. Atas Transaksi tersebut, Pemerintah

Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai berikut:

Belanja Pegawai (BAU)- Aparatur Rp 6.604.000,00

Kas Rp 6.604.000,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa(BAU)- Aparatur Rp 6.604.000,00

Kas Rp 6.604.000,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa(BAU)- Aparatur Rp 6.604.000,00

Belanja Pegawai (BAU)- Aparatur Rp 6.604.000,00 III. Koreksi Asset dan Ekuitas

1. Kesalahan Aritmatika (Dicatat Pada Akun Yang Benar Tapi Salah Jumlah)

a. Pada TA 2004, terdapat transaksi penambahan aktiva tetap berupa instalasi dan

jaringan. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan

sebagai berikut:

Aktiva tetap - Instalasi dan Jaringan Rp 2.394.870.900,00

Ekuitas Dana Umum Rp 2.394.870.900,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Page 46: 098 Kab Lebak

Aktiva tetap - Instalasi dan Jaringan Rp 2.512.322.650,00

Ekuitas Dana Umum Rp 2.512.322.650,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Aktiva tetap - Instalasi dan Jaringan Rp 117.451.750,00

Ekuitas Dana Umum Rp 117.451.750,00

b. Pada TA 2004, terdapat transaksi penambahan aktiva tetap berupa Gedung dan

Bangunan. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan

pencatatan sebagai berikut:

Aktiva tetap – Gedung dan Bangunan Rp 5.809.678.623,00

Ekuitas Dana Umum Rp 5.809.678.623,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Aktiva tetap – Gedung dan Bangunan Rp 5.808.309.056,88

Ekuitas Dana Umum Rp 5.808.309.056,88

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Ekuitas Dana Umum Rp 1.369.567,00

Aktiva tetap – Gedung dan Bangunan Rp 1.369.567,00

c. Pada TA 2004, terdapat transaksi penambahan aktiva tetap berupa peralatan/mesin.

Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai

berikut:

Aktiva tetap – Peralatan/Mesin Rp 4.066.128.300,00

Ekuitas Dana Umum Rp 4.066.128.300,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Aktiva tetap – Peralatan/Mesin Rp 4.081.128.300,00

Ekuitas Dana Umum Rp 4.081.128.300,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Aktiva tetap – Peralatan/Mesin Rp 15.000.000,00

Ekuitas Dana Umum Rp 15.000.000,00

d. Pada TA 2004, terdapat transaksi penambahan aktiva tetap berupa meubelair dan

perlengkapan. Atas transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan

pencatatan sebagai berikut:

Aktiva tetap – Meubelair/perlengkapan Rp 2.038.070.985,00

Ekuitas Dana Umum Rp 2.038.070.985,00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Page 47: 098 Kab Lebak

Aktiva tetap – Meubelair/perlengkapan Rp 2.043.970.985,00

Ekuitas Dana Umum Rp 2.043.970.985,00

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Aktiva tetap – Meubelair/perlengkapan Rp 5.900.000,00

Ekuitas Dana Umum Rp 5.900.000,00

e. Pada TA 2004, terdapat transaksi pengakuan atas saldo awal penyertaaan modal. Atas

transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pencatatan sebagai

berikut:

Penyertaan Modal Rp11.416.797.080,15

Ekuitas Dana Umum Rp11.416.797.080,15

Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

Penyertaan Modal Rp10.761.201.620,15

Ekuitas Dana Umum Rp10.761.201.620,15

Sehingga BPK-RI melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:

Ekuitas Dana Umum Rp655.595.460,00

Penyertaan Modal Rp655.595.460,00

Page 48: 098 Kab Lebak

Dengan koreksi tersebut maka terjadi perubahan saldo pada :

a. Akun-akun dalam Laporan Perhitungan APBD TA 2004 yaitu :

1) Akun Pajak Penerangan Jalan (1.01.0105.1.1.05)

Saldo sebelum koreksi Rp 1.728.259.272,00

Koreksi kurang (Rp 219.504.176,00)

Saldo setelah koreksi Rp 1.508.755.096,00

2) Akun Penerimaan Lain-lain (1.01.0105.1.4.10)

Saldo sebelum koreksi Rp 2.789.130.132,29

Koreksi tambah Rp 219.504.176,00

Koreksi tambah Rp 86.475.370,00

Koreksi tambah Rp 184.870.110,00

Koreksi tambah Rp 827.596.488,00

Koreksi tambah Rp 3.046.227,00

Koreksi tambah Rp 868.653,00

Saldo setelah koreksi Rp 4.111.491.156,29

3) Akun Ekuitas Dana Umum

Saldo sebelum koreksi Rp 0,00

Koreksi tambah Rp 554.619.022.902,00

Saldo setelah koreksi Rp 554.619.022.902,00

4) Akun Pajak Kendaraan Bermotor (1.01.0105.2.4.01)

Saldo sebelum koreksi Rp 1.324.641.995,00

Koreksi kurang (Rp 86.475.370,00)

Saldo setelah koreksi Rp 1.238.166.625,00

5) Akun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (1.01.0105.2.4.03)

Saldo sebelum koreksi Rp 3.103.709.466,00

Koreksi kurang (Rp 184.870.110,00)

Saldo setelah koreksi Rp 2.918.839.356,00

6) Akun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (1.01.0105.2.4.05)

Saldo sebelum koreksi Rp 3.112.954.520,00

Page 49: 098 Kab Lebak

Koreksi kurang (Rp 827.596.488,00)

Saldo setelah koreksi Rp 2.285.358.032,00

7) Akun Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/APT (1.01.0105.2.4.06)

Saldo sebelum koreksi Rp 41.026.796,00

Koreksi kurang (Rp 3.046.227,00)

Saldo setelah koreksi Rp 37.980.569,00

8) Akun Pajak Bumi dan Bangunan/PBB (1.2.1.01.01)

Saldo sebelum koreksi Rp 13.805.357.748,00

Koreksi Tambah Rp 1.601.569.759,00

Saldo setelah koreksi Rp 15.406.927.507,00

9) Akun PBB dari Pusat (1.2.1.01.02)

Saldo sebelum koreksi Rp 1.601.569.759,00

Koreksi kurang (Rp 1.601.569.759,00)

Saldo setelah koreksi Rp 0,00

10) Akun BPHTB (1.2.1.01.03)

Saldo sebelum koreksi Rp 1.117.793.663,00

Koreksi Tambah Rp 1.298.423.132,00

Saldo setelah koreksi Rp 2.416.216.795,00

11) Akun BPHTB dari pusat (1.2.1.01.04)

Saldo sebelum koreksi Rp 1.298.423.132,00

Koreksi kurang (Rp 1.298.423.132,00)

Saldo setelah koreksi Rp 0,00

12) Akun Belanja Dibayar Dimuka Saldo sebelum koreksi Rp 1.259.236.106,00 Koreksi Tambah Rp 868.653,00 Saldo setelah koreksi Rp 1.260.104.759,00

13) Akun Belanja Pegawai (BAU)-Belanja Aparatur Saldo sebelum koreksi Rp 51.551.334.839,00 Koreksi Tambah Rp 145.000.000,00 Koreksi Tambah Rp 90.783.753,00

Page 50: 098 Kab Lebak

Koreksi tambah Rp 63.911.284,00 Koreksi Kurang (Rp 29.747.000,00) Koreksi Kurang (Rp 225.000,00) Koreksi Kurang (Rp 637.400,00) Saldo setelah koreksi Rp 51.820.420.476,00

14) Akun Belanja Barang dan Jasa (BAU)-Belanja Aparatur Saldo sebelum koreksi Rp 10.092.245.721,00 Koreksi Tambah Rp 149.666.530,00 Koreksi Kurang (Rp 595.575,00) Koreksi Kurang (Rp 4.357.848,00) Koreksi Kurang (Rp 411.062,00) Koreksi Kurang (Rp 534.360,00) Koreksi Kurang (Rp 1.975.944,00) Koreksi Kurang (Rp 1.251.476,00) Koreksi Kurang (Rp 22.340,00) Koreksi Kurang (Rp 91.044.580,00) Koreksi Kurang (Rp 708.771,00) Koreksi Kurang (Rp 19.300,00) Koreksi Kurang (Rp 1.135.704,00) Koreksi Kurang (Rp 1.846.944,00) Koreksi Kurang (Rp 982.980,00) Koreksi Kurang (Rp 1.135.704,00) Koreksi Tambah Rp 6.604.000,00 Saldo setelah koreksi Rp 10.143.629.367,00

15) Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan

Saldo sebelum koreksi Rp 1.086.057.500,00

Koreksi Kurang (Rp 1.086.057.500,00)

Saldo setelah koreksi Rp 0,00

16) Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan/RSUD Dr. Adjidarmo

Saldo sebelum koreksi Rp 5.401.939.133,00

Koreksi kurang (Rp 5.401.939.133,00)

Saldo setelah koreksi Rp 0,00

Page 51: 098 Kab Lebak

17) Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan Saldo sebelum koreksi Rp 0,00 Koreksi kurang Rp 6.487.996.633,00 Saldo setelah koreksi Rp 6.487.996.633,00

18) Akun Belanja Perjalanan Dinas (BAU) – Belanja Aparatur Saldo sebelum koreksi Rp 1.786.445.540,00 Koreksi Kurang (Rp 560.000,00) Koreksi Kurang (Rp 6.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 40.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 70.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 1.785.769.540,00

19) Akun Belanja Pemeliharaan (BAU) – Belanja Aparatur

Saldo sebelum koreksi Rp 3.604.559.366,00

Koreksi Kurang (Rp 857.080,00)

Koreksi Kurang (Rp 106.160,00)

Koreksi Kurang (Rp 65.155.943,00)

Saldo setelah koreksi Rp 3.538.440.183,00

20) Akun Belanja Pegawai (BOP) – Belanja Aparatur

Saldo sebelum koreksi Rp 5.878.183.750,00

Koreksi Kurang (Rp 675.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 630.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 10.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 5.876.868.750,00

21) Akun Belanja Barang dan Jasa (BOP) – Belanja Aparatur

Saldo sebelum koreksi Rp 6.448.026.800,00

Koreksi Kurang (Rp 25.000.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 100,00)

Saldo setelah koreksi Rp 6.423.026.700,00

Page 52: 098 Kab Lebak

22) Akun Belanja Pemeliharaan (BOP) – Belanja Publik

Saldo sebelum koreksi Rp 41.440.826.849,00

Koreksi Kurang (Rp 4.500.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 41.436.326.849,00

23) Akun Belanja Barang dan Jasa (BOP) – Belanja Publik

Saldo sebelum koreksi Rp 9.411.628.907,00

Koreksi Kurang (Rp 12.237.500,00)

Koreksi Kurang (Rp 1.725.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 2.875.000,00) Saldo setelah koreksi Rp 9.394.791.407,00

24) Akun Belanja Pegawai (BOP) – Belanja Publik

Saldo sebelum koreksi Rp 2.122.391.250,00

Koreksi Kurang (Rp 1.215.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 2.121.176.250,00

25) Akun Belanja Pegawai (BAU)-Belanja Aparatur

Saldo sebelum koreksi Rp 51.820.420.476

Koreksi Kurang (Rp 6.604.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 51.813.816.476,00

Page 53: 098 Kab Lebak

b. Akun-akun dalam Neraca Per 31 Desember 2004, yaitu:

1) Akun Ekuitas Dana Lancar Saldo sebelum koreksi Rp 24.682.550.478,40 Koreksi kurang (Rp 24.682.550.478,40)

Saldo setelah koreksi Rp 0,00

2) Akun Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Saldo sebelum koreksi Rp 529.936.472.423,60 Koreksi kurang (Rp 529.936.472.423,60)

Saldo setelah koreksi Rp 0,00

3) Akun Ekuitas Dana Umum Saldo sebelum koreksi Rp 0,00 Koreksi tambah Rp 554.619.022.902,00 Koreksi tambah Rp 181.838.510,00 Koreksi tambah Rp 25.115.762,00 Koreksi Kurang (Rp 133.422.563,00) Koreksi Tambah Rp 117.451.750,00 Koreksi kurang (Rp 1.369.567,00) Koreksi Tambah Rp 15.000.000,00 Koreksi Tambah Rp 5.900.000,00 Koreksi Kurang (Rp 655.595.460,00)

Saldo setelah koreksi Rp 554.173.941.334,00 4) Akun Belanja Dibayar Dimuka

Saldo sebelum koreksi Rp 1.260.104.759,00 Koreksi Kurang (Rp 385.450.283,00) Koreksi Kurang (Rp 500.000.000,00) Koreksi Kurang (Rp 374.654.476,00)

Saldo setelah koreksi Rp 0,00

5) Akun Sisa Kas pada Pemegang Kas

Page 54: 098 Kab Lebak

Saldo sebelum koreksi Rp 0,00

Koreksi Tambah Rp 500.000.000,00

Koreksi Tambah Rp 374.654.476,00

Koreksi Tambah Rp 595.575,00 Koreksi Tambah Rp 4.917.848,00

Koreksi Tambah Rp 411.062,00

Koreksi Tambah Rp 534.360,00

Koreksi Tambah Rp 1.975.944,00

Koreksi Tambah Rp 1.251.476,00

Koreksi Tambah Rp 885.420,00

Koreksi Tambah Rp 106.160,00

Koreksi Tambah Rp 185.987.523,00

Koreksi Tambah Rp 708.771,00

Koreksi Tambah Rp 19.300,00

Koreksi Tambah Rp 225.000,00

Koreksi Tambah Rp 637.400,00

Koreksi Tambah Rp 70.000,00

Koreksi Tambah Rp 1.135.704,00

Koreksi Tambah Rp 1.846.944,00

Koreksi Tambah Rp 982.980,00

Koreksi Tambah Rp 675.000,00

Koreksi Tambah Rp 25.000.000,00

Koreksi Tambah Rp 4.500.000,00

Koreksi Tambah Rp 12.237.500,00

Koreksi Tambah Rp 1.215.000,00

Koreksi Tambah Rp 1.725.000,00 Koreksi Tambah Rp 2.875.000,00 Koreksi Tambah Rp 630.000,00

Koreksi Tambah Rp 10.100,00

Saldo setelah koreksi Rp 1.125.813.543,00

6) Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan Saldo sebelum koreksi Rp 0,00 Koreksi tambah Rp 181.838.510,00

Page 55: 098 Kab Lebak

Koreksi tambah Rp 25.115.762,00

Saldo setelah koreksi Rp 206.954.272,00

7) Akun Aktiva tetap – Instalasi dan Jaringan Saldo sebelum koreksi Rp 7.883.236.192,00

Koreksi Tambah Rp 117.451.750,00

Saldo setelah koreksi Rp 8.000.687.942,00

8) Akun Aktiva tetap – Gedung dan Bangunan Saldo sebelum koreksi Rp 167.869.603.917,88

Koreksi kurang (Rp 1.369.567,00)

Saldo setelah koreksi Rp 167.868.234.350,88

9) Akun Aktiva tetap – Peralatan dan Mesin Saldo sebelum koreksi Rp 17.032.294.665,00

Koreksi Tambah Rp 15.000.000,00

Saldo setelah koreksi Rp 17.047.294.665,00

10) Akun Aktiva tetap – Meubelair/perlengkapan Saldo sebelum koreksi Rp 94.104.882.156,51

Koreksi Tambah Rp 5.900.000,00

Saldo setelah koreksi Rp 94.110.782.156,51

11) Akun Penyertaan Modal Saldo sebelum koreksi Rp 12.511.797.080,15

Koreksi Kurang (Rp 655.595.460,00)

Saldo setelah koreksi Rp 11.856.201.620,15

Page 56: 098 Kab Lebak

c. Akun-akun dalam Laporan Aliran Kas TA 2004 yaitu :

3) Akun Aliran Kas Masuk Aktivitas Operasi Pendapatan Asli Daerah

Saldo sebelum koreksi Rp 17.823.504.277,29

Koreksi kurang (Rp 219.504.176,00)

Koreksi tambah Rp 63.911.284,00

Koreksi tambah Rp 219.504.176,00

Koreksi tambah Rp 86.475.370,00

Koreksi tambah Rp 184.870.110,00

Koreksi tambah Rp 827.596.488,00

Koreksi tambah Rp 3.046.227,00

Koreksi Kurang (Rp 1.086.057.500,00)

Koreksi Kurang (Rp 5.401.939.133,00)

Koreksi Tambah Rp 6.487.996.633,00

Koreksi tambah Rp 868.653,00

Saldo setelah koreksi Rp 18.990.272.409,29

4) Akun Aliran Kas Masuk Aktivitas Operasi Dana Perimbangan

Saldo sebelum koreksi Rp 302.099.515.672,00

Koreksi kurang (Rp 86.475.370,00)

Koreksi kurang (Rp 184.870.110,00)

Koreksi kurang (Rp 827.596.488,00)

Koreksi kurang (Rp 3.046.227,00)

Koreksi tambah Rp 1.601.569.759,00

Koreksi kurang (Rp 1.601.569.759,00)

Koreksi tambah Rp 2.416.216.795,00

Koreksi kurang (Rp 2.416.216.795,00)

Saldo setelah koreksi Rp 300.997.527.477,00

5) Akun Aktivitas Operasi Aliran Kas Keluar Belanja Pegawai (BAU)

Page 57: 098 Kab Lebak

Saldo sebelum koreksi Rp 195.560.842.205,00

Koreksi Tambah Rp 235.783.753,00

Koreksi tambah Rp 63.911.284,00

Koreksi Kurang (Rp 29.747.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 225.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 637.400,00)

Koreksi Kurang (Rp 6.604.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 195.823.323.842,00

6) Akun Aktivitas Operasi Aliran Kas Keluar Belanja Barang dan Jasa (BAU)

Saldo sebelum koreksi Rp 13.910.390.811,00

Koreksi Tambah Rp 149.666.530,00

Koreksi Kurang (Rp 595.575,00)

Koreksi Kurang (Rp 4.357.848,00)

Koreksi Kurang (Rp 411.062,00)

Koreksi Kurang (Rp 534.360,00)

Koreksi Kurang (Rp 1.975.944,00)

Koreksi Kurang (Rp 1.251.476,00)

Koreksi Kurang (Rp 22.340,00)

Koreksi Kurang (Rp 91.044.580,00)

Koreksi Kurang (Rp 708.771,00)

Koreksi Kurang ( Rp 19.300,00)

Koreksi Kurang (Rp 1.135.704,00)

Koreksi Kurang (Rp 1.846.944,00)

Koreksi Kurang (Rp 982.980,00)

Koreksi Tambah Rp 6.604.000,00

Saldo setelah koreksi Rp 13.961.774.457,00

7) Akun Aktivitas Operasi Aliran Kas Keluar Aktivitas Operasi Belanja

Perjalanan Dinas (BAU)

Saldo sebelum koreksi Rp 2.403.492.740,00

Koreksi Kurang (Rp 560.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 6.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 40.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 70.000,00)

Page 58: 098 Kab Lebak

Saldo setelah koreksi Rp 2.402.816.740,00

8) Akun Aktivitas Operasi Aliran Kas Keluar Belanja Pemeliharaan (BAU)

Saldo sebelum koreksi Rp 3.992.684.514,00

Koreksi Kurang (Rp 857.080,00)

Koreksi Kurang (Rp 106.160,00)

Koreksi Kurang (Rp 65.155.943,00)

Saldo setelah koreksi Rp 3.926.565.331,00

9) Akun Aktivitas Operasi Aliran Kas Keluar Belanja Pegawai (BOP)

Saldo sebelum koreksi Rp 8.000.575.000,00

Koreksi Kurang (Rp 675.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 1.215.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 630.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 10.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 7.998.045.000,00

10) Akun Aktivitas Operasi Aliran Kas Keluar Belanja Barang dan Jasa (BOP)

Saldo sebelum koreksi Rp 15.859.655.707,00

Koreksi Kurang (Rp 25.000.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 12.237.500,00)

Koreksi Kurang (Rp 1.725.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 2.875.000,00)

Koreksi Kurang (Rp 100,00)

Saldo setelah koreksi Rp 15.817.818.107,00

11) Akun Aktivitas Operasi Aliran Kas Keluar Belanja Pemeliharaan (BOP)

Saldo sebelum koreksi Rp 44.120.960.049,00

Koreksi Kurang (Rp 4.500.000,00)

Saldo setelah koreksi Rp 44.116.460.049,00

Atas koreksi-koreksi tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Lebak bersedia untuk

melakukan koreksi pada Laporan Realisasi APBD TA 2004 yang akan disampaikan

Page 59: 098 Kab Lebak

kepada DPRD Kabupaten Lebak untuk ditetapkan dalam Perda Penetapan Perhitungan

APBD.

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lebak TA 2004 setelah koreksi

BPK-RI dimuat dalam daftar sebagai berikut :

Page 60: 098 Kab Lebak
Page 61: 098 Kab Lebak

RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD KABUPATEN LEBAK TA 2004 SETELAH KOREKSI BPK-RI

ANGGARAN SELISIH LEBIH KODE

U R A I A N SETELAH REALISASI (KURANG)

REKENING PERUBAHAN 1 2 3 4 5 1 P E N D A P A T A N 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.188.251.071,00 18.990.272.409,29

1.802.021.338,29 1 1 1 PAJAK DAERAH 2.636.300.000,00 2.883.921.947,00

247.621.947,00 1 1 2 RETRIBUSI DAERAH 8.718.199.200,00 9.213.898.905,00

495.699.705,00 1 1 3 HASIL PERUSAHAAN MILIK

DAERAH & HASIL 342.405.265,00 342.405.265,00 -

PENG. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN. 1 1 4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 5.491.346.606,00 6.550.046.292,29

1.058.699.686,29 1 2 DANA PERIMBANGAN 295.085.595.428,00 300.997.527.477,00

5.911.932.049,00 1 2 1 BAGI HASIL PAJAK / BUKAN

PAJAK 13.234.118.900,00 19.206.182.895,00

5.972.063.995,00 1 2 2 DANA ALOKASI UMUM 264.401.000.000,00 264.401.000.000,00 - 1 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS 10.910.000.000,00 10.910.000.000,00 - 1 2 4 BANTUAN KEUANGAN DARI

PROPINSI 6.540.476.528,00 6.480.344.582,00

(60.131.946,00)

Page 62: 098 Kab Lebak

1 3 LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

16.945.019.000,00 17.217.019.000,00 272.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 329.218.865.499,00 337.204.818.886,29 7.985.953.387,29 2 BELANJA 2 1 APARATUR DAERAH 95.838.138.676,00 91.220.746.216,00 (4.617.392.460,00)2 1 1 BELANJA ADMINISTRASI

UMUM 70.007.261.976,00 67.281.655.566,00

(2.725.606.410,00)2 1 1 1 BELANJA PEGAWAI /

PERSONALIA 54.057.502.057,00 51.813.816.476,00 (2.243.685.581,00)

2 1 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.466.058.281,00 10.143.629.367,00 (322.428.914,00)2 1 1 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.799.623.000,00 1.785.769.540,00 (13.853.460,00)2 1 1 4 BELANJA PEMELIHARAAN 3.684.078.638,00 3.538.440.183,00 (145.638.455,00)2 1 2 BELANJA OPERASI DAN

PEMELIHARAAN 18.088.487.200,00 16.557.227.650,00

(1.531.259.550,00)2 1 2 1 BELANJA PEGAWAI /

PERSONALIA 6.274.438.750,00 5.876.868.750,00 (397.570.000,00)

2 1 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.024.763.450,00 6.423.026.700,00 (601.736.750,00)2 1 2 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.755.289.000,00 1.577.199.000,00 (178.090.000,00)2 1 2 4 BELANJA PEMELIHARAAN 3.033.996.000,00 2.680.133.200,00 (353.862.800,00)2 1 3 BELANJA MODAL 7.742.389.500,00 7.381.863.000,00

(360.526.500,00)2 2 PELAYANAN PUBLIK 232.644.785.027,00 224.209.795.348,88

(8.434.989.678,12)

Page 63: 098 Kab Lebak

2 2 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 150.711.657.680,00 148.832.824.804,00 (1.878.832.876,00)

2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 145.844.312.611,00 144.009.507.366,00 (1.834.805.245,00)2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.823.364.321,00 3.818.145.090,00 (5.219.231,00)2 2 1 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 655.850.000,00 617.047.200,00 (38.802.800,00)2 2 1 4 BELANJA PEMELIHARAAN 388.130.748,00 388.125.148,00 (5.600,00)2 2 2 BELANJA OPERASI DAN

PEMELIHARAAN 58.062.651.965,00 54.163.226.506,00

(3.899.425.459,00)2 2 2 1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 2.166.397.500,00 2.121.176.250,00 (45.221.250,00)2 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.568.256.070,00 9.394.791.407,00 (173.464.663,00)2 2 2 3 BELANJA PERJALANAN DINAS 1.314.437.000,00 1.210.932.000,00 (103.505.000,00)2 2 2 4 BELANJA PEMELIHARAAN 45.013.561.395,00 41.436.326.849,00 (3.577.234.546,00)2 2 3 BELANJA MODAL 23.870.475.382,00 21.213.744.038,88

(2.656.731.343,12)2 3 BEL. BAGI HASIL DAN BANT.

KEUANGAN 19.814.000.000,00 19.305.380.480,00

(508.619.520,00)2 4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.483.444.505,00 0,00

(1.483.444.505,00) JUMLAH BELANJA 349.780.368.208,00 334.735.922.044,88

(15.044.446.163,12) SURPLUS / ( DEFISIT ) (20.561.502.709,00) 2.468.896.841,41

23.030.399.550,41

Page 64: 098 Kab Lebak

PEMBIAYAAN 1 PENERIMAAN DAERAH 1 1 SILPA ANGGARAN TAHUN YANG

LALU 22.121.502.709,00 22.620.634.055,60 499.131.346,60

1 2 TRANSFER DARI DANA CADANGAN

0,00 0,00 0,00

1 4 PENERIMAAN PINJAMAN & OBLIGASI

0,00 0,00 0,00

1 5 HASIL PENJ. ASET DAERAH YG DIPISAHKAN

0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

22.121.502.709,00 22.620.634.055,60 499.131.346,60

2 PENGELUARAN DAERAH 2 1 TRANSFER KE DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 2 2 PENYERTAAN MODAL 1.500.000.000,00 1.095.000.000,00 (405.000.000,00)2 4 PEMBY. UTANG POKOK YG

JATUH TEMPO 60.000.000,00 53.754.936,01 (6.245.063,99)

2 5 SILPA ANGGARAN TAHUN BERJALAN

0,00 23.940.775.961,00 23.940.775.961,00

JUMLAH PENGELUARAN DAERAH

1.560.000.000,00 25.089.530.897,01 23.529.530.897,01

JUMLAH PEMBIAYAAN 20.561.502.709,00 (2.468.896.841,41) (23.030.399.550,41)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 65: 098 Kab Lebak

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK NERACA

PER 31 DESEMBER 2004

SETELAH KOREKSI BPK-RI

U R A I A N 31 DESEMBER

2004 31 DESEMBER

2003 U R A I A N 31 DESEMBER

2004 31 DESEMBER

2003 Rp. Rp. Rp. Rp.

AKTIVA UTANG AKTIVA LANCAR UTANG JANGKA PENDEK Kas di Kas Daerah

22.814.962.418,00

22.121.502.708,60 Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang

49.759.973,80

53.754.935,94 Sisa Kas pada Pemegang Kas

1.125.813.543,00

- Utang Perhitungan Pihak

Ketiga

-

- Piutang Pajak

244.717.178,00

30.944.406,00 Jumlah Utang Jangka Pendek

49.759.973,80

53.754.935,94 Piutang Lain - lain

92.332.437,20

184.302.437,20

Persediaan 528.016.585,00

93.266.665,00

UTANG JANGKA PANJANG

Belanja Dibayar Di Muka - 499.131.347,00

Utang Dalam Negri 143.181.429,94

192.941.403,74

Jumlah Aktiva Lancar 24.805.842.161,20

22.929.147.563,80

Utang Luar Negri -

-

Jumlah Utang Jangka Panjang 143.181.429,94

192.941.403,74

INVESTASI JANGKA PANJANG

Jumlah Utang 192.941.403,74

246.696.339,68

Investasi dalam Saham -

-

Investasi dalam Obligasi -

-

EKUITAS DANA

Investasi dalam Penyertaan Modal

11.856.201.620,15

11.416.797.080,15

Ekuitas Dana Umum 554.173.941.334,00

527.316.702.788,78

Jumlah Investasi Jangka Panjang

11.856.201.620,15

11.416.797.080,15

Ekuitas Dana Dicadangkan -

-

Ekuitas Dana Donasi -

-

Page 66: 098 Kab Lebak

AKTIVA TETAP Jumlah Ekuitas Dana 554.173.941.334,00

527.316.702.788,78

Tanah 24.439.392.143,00

23.217.584.393,00

Jalan dan Jembatan 145.361.927.627,00

139.454.793.897,00

Bangunan Air/Irigasi 12.711.842.594,00

12.711.842.594,00

Instalasi dan Jaringan 8.000.687.942,00

5.488.365.292,00

Gedung dan Bangunan 167.868.234.350,88

162.059.925.294,00

Peralatan dan Mesin 17.047.294.665,00

12.966.166.365,00

Kendaraan 42.426.923.478,00

39.703.773.478,00

Meubelair dan Perlengkapan 94.110.782.156,51

92.066.811.171,51

Buku Perpustakaan 4.215.497.000,00

4.175.935.000,00

Aset Tetap Lainnya 1.522.257.000,00

1.372.257.000,00

Jumlah Aktiva Tetap 517.704.838.956,39

493.217.454.484,51

DANA CADANGAN Dana Cadangan

-

-

Jumlah Dana Cadangan -

-

AKTIVA LAIN LAIN Piutang Angsuran

-

-

Build, Operate and Transfer (BOT)

-

-

Bangunan dalam Pengerjaan -

-

Jumlah Aktiva Lain Lain -

-

TOTAL AKTIVA 554.366.882.737,74

527.563.399.128,46

TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA

554.366.882.737,74

527.563.399.128,46

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 67: 098 Kab Lebak

PENJELASAN POS-POS NERACA

Tahun 2004 Tahun 2003 Pos-pos Aktiva 1. Kas R

p 22.814.962.418,00 Rp 22.121.502.708,60

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2004 dan 2003. Saldo kas tersebut

terdapat pada Bank Jabar: - Rek.19.00.03.003263.5 (PAD) R

p 18.595.108.184,00 Rp 21.151.908.480,97

- Rek.19.00.03.003264.7 (DAU) Rp

4.827.381.091,00 Rp 41.476.341,44

- Rek.19.00.03.003308.7 (DAK) Rp

1.000.952.266,00 Rp 661.167.250,00

- Rekonsiliasi: Rp

Rp

- Tambah Penerimaan Rp

1.122.816.062,00 Rp 1.874.169.477,19

- Kurang Pengeluaran Rp

(2.731.295.185,00) Rp (1.607.218.841,00)

Jumlah Rp

22.814.962.418,00 Rp 22.121.502.708,60

Rekonsiliasi tersebut disebabkan dasar pembukuan pengeluaran antara Kas Daerah dan Bank berbeda yaitu Kas Daerah berdasarkan penerbitan SPMU sedangkan Bank berdasarkan Cek yang telah dicairkan. Selain itu ada kebijakan Bupati untuk peneriman pendapatan daerah yang diterima tanggal 31 Desember 2004 dapat disetorkan ke Bank paling lambat lima hari setelah diterima.

2. Sisa Kas pada Pemegang Kas

Rp

1.125.813.543,00 Rp -

Page 68: 098 Kab Lebak

Jumlah tersebut merupakan Sisa Kas pada Pemegang Kas yang pada tanggal 31 Desember 2004 belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- RSUD Dr. Adjidarmo Rp

500.000.000,00 Rp

- Kas Penampungan di BRI Rp

374.654.476,00 Rp

- Dinas-dinas lain Rp

251.159.067,00 Rp

Jumlah Rp

1.125.813.543,00 Rp -

3. Piutang Pajak R

p 244.717.178,00 Rp 30.944.406,00

Jumlah tersebut merupakan piutang pajak berdasarkan administrasi di BPKAD Kabupaten Lebak yang sudah

ada ketetapannya (SKP/SKPT), namun belum dibayar oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Hotel Rp

13.059.700,00 Rp 12.249.700,00

- Pajak Restoran Rp

9.437.750,00 Rp 7.907.500,00

- Pajak Hiburan Rp

5.054.500,00 Rp 3.804.500,00

- Pajak Reklame Rp

10.210.956,00 Rp 6.982.706,00

- Pajak PPJ Rp

206.954.272,00 Rp

Jumlah Rp

244.717.178,00 Rp 30.944.406,00

4. Piutang Lain-lain R

p 92.332.437,20 Rp 184.302.437,20

Jumlah tersebut merupakan piutang Lain-lain hasil penjualan Aktiva Rp92.332.437,20 yang sampai dengan

31 Desember 2004 belum diterima Kas Daerah.

Page 69: 098 Kab Lebak

5. Persediaan Rp

528.016.585,00 Rp 93.266.665,00

Persediaan tersebut merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah daerah (RSUD dan Puskesmas) dan barang-barang yang tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan obat-obatan sebesar Rp528.016.585,00 merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2004.

6. Penyertaan Modal R

p 11.856.201.620,15 Rp 11.416.797.080,15

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2004

dan 2003 yang terdiri atas Penyertaan Modal Pemda pada: - BPR/LPK Lebak R

p 829.970.000,00 Rp 1.079.970.000,00

- Bank Jabar Rp

2.674.788.620,15 Rp 2.174.788.620,15

- PDAM Lebak Rp

8.351.443.000,00 Rp 8.162.038.460,00

Jumlah Rp

11.856.201.620,15 Rp 11.416.797.080,15

7. Aktiva Tetap R

p 517.704.838.956,39 Rp 493.217.454.484,51

Jumlah tersebut merupakan aktiva tetap per 31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut

sebagai berikut: - Tanah R

p 24.439.392.143,00 Rp 23.217.584.393,00

- Jalan dan Jembatan Rp

145.361.927.627,00 Rp 139.454.793.897,00

- Bangunan Air/Irigasi Rp

12.711.842.594,00 Rp 12.711.842.594,00

- Instalasi dan Jaringan Rp

8.000.687.942,00 Rp 5.488.365.292,00

Page 70: 098 Kab Lebak

- Gedung dan Bangunan Rp

167.868.234.350,88 Rp 162.059.925.294,00

- Peralatan dan Mesin Rp

17.047.294.665,00 Rp 12.966.166.365,00

- Kendaraan Rp

42.426.923.478,00 Rp 39.703.773.478,00

- Meubelair dan Perlengkapan

Rp

94.110.782.156,51 Rp 92.066.811.171,51

- Buku Perpustakaan Rp

4.215.497.000,00 Rp 4.175.935.000,00

- Aset Tetap Lainnya Rp

1.522.257.000,00 Rp 1.372.257.000,00

Jumlah Rp

517.704.838.956,39 Rp 493.217.454.484,51

Pos-pos Pasiva 8. Bagian Lancar Utang Jk Panjang R

p 49.759.973,80 Rp 53.754.935,94

Jumlah tersebut merupakan Bagian Lancar Utang Jk Panjang per 31 Desember 2004 dan 2003, dengan

rincian sebagai berikut: - Bagian Lancar Utang

Pokok R

p 33.036.124,18 Rp 33.036.124,18

- Utang Bunga, Denda, Jasa Bank Rp

16.723.849,62 Rp 20.718.811,76

Jumlah Rp

49.759.973,80 Rp 53.754.935,94

9. Utang Jk Panjang Dalam Negeri Rp

143.181.429,94 Rp 192.941.403,74

Jumlah tersebut merupakan Utang Jk Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai

berikut: - Pokok R 115.626.434,63 Rp 148.662.558,81

Page 71: 098 Kab Lebak

p - Bunga R

p 26.968.718,80 Rp 43.336.741,83

- Jasa Bank Rp

586.276,51 Rp 942.103,10

Jumlah Rp

143.181.429,94 Rp 192.941.403,74

10.

Ekuitas Dana Umum Rp

554.173.941.334,00 Rp 527.316.702.788,78

Jumlah tersebut merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan per

31 Desember 2004 dan 2003, dengan rincian sebagai berikut: - SILPA Tahun Berkenaan R

p 23.940.775.961,00 Rp 22.620.634.055,60

- Diinvestasikan Aktiva Tetap Rp

517.704.838.956,39 Rp 493.217.454.484,51

- Diinvestasikan Investasi Jk Panjang Rp

11.856.201.620,15 Rp 11.416.797.080,15

- Cadangan Piutang Rp

337.049.615,20 Rp 215.246.843,20

- Cadangan Persediaan Rp

528.016.585,00 Rp 93.266.665,00

- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang R

p (192.941.403,74) Rp (246.696.339,68)

Jumlah Rp

554.173.941.334,00 Rp 527.316.702.788,78

Page 72: 098 Kab Lebak

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK LAPORAN ALIRAN KAS TAHUN ANGGARAN 2004

SETELAH KOREKSI BPK-RI ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI I ALIRAN KAS MASUK Pendapatan Asli Daerah Rp. 18.990.272.409,29 Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp. 300.997.527.477,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 17.217.019.000,00 Jumlah Rp. 337.204.818.886,29 II ALIRAN KAS KELUAR Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai./Personalia Rp. 195.823.323.842,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.961.774.457,00 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.402.816.740,00 Belanja Pemeliharaan Rp. 3.926.565.331,00 Jumlah Belanja Administrasi Umum Rp. 216.114.480.370,00 Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Belanja Pegawai./Personalia Rp. 7.998.045.000,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.817.818.107,00 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.788.131.000,00 Belanja Pemeliharaan Rp. 44.116.460.049,00 Jml Bel. Oprsional Dan Pemeliharaan Rp. 70.720.454.156,00

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Rp. 19.305.380.480,00

Belanja tidak tersangka Rp. -

Jumlah Rp. 306.140.315.006,00

Page 73: 098 Kab Lebak

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 31.064.503.880,29

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Aliran Kas Masuk Penjualan Investasi Jangka Panjang Rp. - Penjualan Aktiva Tetap Rp. - Jumlah Rp. - Aliran Kas Keluar

Belanja Modal/Pembangunan Rp. 28.595.607.038,88

Pembelian Investasi Jangka Panjang Rp. -

Jumlah Rp. 28.595.607.038,88

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp. (28.595.607.038,88)

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Aliran kas Masuk Penermaan pinjaman dan obligasi Rp. - Transfer dari dana cadangan Rp. - Penjualan asset daerah yang dipisahkan Rp. - Penerimaan piutang Pajak tahun lalu Rp. - Jumlah Rp. - Aliran Kas Keluar

Pembayaran Pokok Pinjaman dari Obligasi Rp. 53.754.936,01

Transfer ke dana cadangan Rp. -

Penyertaan Modal Rp. 1.095.000.000,00

Pembayaran Hutang Pajak tahun lalu Rp. -

Jumlah Rp. 1.148.754.936,01

Page 74: 098 Kab Lebak

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (1.148.754.936,01)

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode berjalan Rp. 1.320.141.905,40

Saldo Awal Kas Rp. 22.620.634.055,00

Saldo Akhir Kas Rp. 23.940.775.960,40

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Page 75: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

75

D. Catatan Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (sebelum disampaikan ke DPRD)

TA 2004 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, dapat diungkapkan sebanyak 16

catatan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD

Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya

Catatan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum

Tidak Dicatat Secara Bruto Sebesar Rp63.911.284,00

dan Belum Disetor Ke Kas Daerah Sebesar

Rp25.115.762,00

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2004 dianggarkan dalam APBD

Kabupaten Lebak sebesar Rp1.500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.728.259.272,00

atau 115,22% dari anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan PPJ bulan

Desember 2003 sebesar Rp219.504.176,00 dan PPJ bulan Januari s.d Nopember 2004

sebesar Rp1.508.755.096,00.

Berdasarkan Laporan Bulanan PPJ dari PLN dan hasil konfirmasi ke PLN

Distribusi Jabar dan Banten APJ Banten UP Rangkasbitung, diketahui bahwa penerimaan

PPJ bulan Januari s.d November 2004 sebesar Rp1.597.782.142,00, maka penerimaan

PPJ bulan Januari s.d November 2004 terjadi perbedaan sebesar Rp89.027.046,00

(Rp1.597.782.142,00 - Rp1.508.755.096,00), terdiri dari:

a. Penerimaan dan pengeluaran Biaya Upah Pungut PPJ untuk PLN Cabang Banten dan

Tingkat Pusat yang belum dicatat dari bulan Januari s.d November 2004 sebesar

Rp63.911.284,00;

b. Penerimaan dan pengeluaran Biaya Upah Pungut PPJ untuk Pemerintah Kabupaten

Lebak yang belum disetor dari bulan Januari s.d November 2004 sebesar

Rp4.372.871,00.

c. Penerimaan PPJ yang belum disetor dari bulan Januari s.d November 2004 sebesar

Rp20.742.891,00.

Permasalahan yang sama telah dimuat dalam Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Perwakilan III di Jakarta atas Laporan Keuangan Kabupaten Lebak TA 2003, akan tetapi

ternyata belum ditindaklanjuti dan tetap berulang dalam TA 2004.

Page 76: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

76

Masalah tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 5 yang menyatakan bahwa semua anggaran pendapatan, anggaran

belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

b. Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan PT PLN (Persero) Unit Bisnis

Distribusi Jawa Barat dan Banten Cabang Banten Nomor: 180/HUK-115/2003 dan Nomor:

001/061/APJ-BTU/2003 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan

Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah :

1). Pasal 5 angka 4 yang menyatakan bahwa, PLN wajib menyetor hasil pemungutan PPJ ke

kas daerah paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan dengan

memperhatikan ketentuan ayat 1 Pasal 4 dan ayat 2 Pasal ini.

2). Pasal 7 angka 2 huruf a yang menyatakan bahwa, 2,7% sebagai pendapatan PLN diluar

operasi PLN dan huruf b yang menyatakan bahwa, 0,3% untuk biaya pembinaan tim

pembina Pemungutan PPJ Pusat di Departemen Dalam Negeri.

Masalah ini mengakibatkan realisasi penerimaan PPJ dalam Konsep Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2004 belum menggambarkan penerimaan dan pengeluaran Biaya Upah Pungut PPJ sebesar Rp63.911.284,00, serta Pemerintah Kabupaten Lebak belum dapat memanfaatkan PPJ yang belum diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp25.115.762,00 (Rp4.372.871,00+ Rp20.742.891,00) yang terjadi karena Kepala BPKAD tidak menaati ketentuan yang berlaku dan lemahnya pengawasan dan pengendalian atas hak PPJU.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD menjelaskan bahwa kekurangan

penerimaan PPJU tersebut terjadi karena adanya kompensasi pembayaran antara hak dan

kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak namun demikian sisa PPJ tersebut akan disetor

ke Kas Daerah.

Saran BPK-RI :

Bupati Lebak agar memerintahkan kepada Kepala BPKAD untuk menagih kekurangan penerimaan PPJ serta menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp25.115.762,00.

2. Pinjaman RSUD Dr. Adjidarmo Belum Dibayar Ke Kas

Daerah Sebesar Rp500.000.000,00

Pada Neraca Per 31 Desember 2004

diketahui bahwa Sisa Kas pada

Pemegang Kas sebesar

Rp1.125.813.543,00, antara lain termasuk

Page 77: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

77

Sisa Kas pada RSUD Dr. Adjidarmo

sebesar Rp500.000.000,00.

Pemeriksan atas bukti-bukti pendukung

sisa kas tersebut menunjukkan bahwa

Sisa Kas pada RSUD Dr. Adjidarmo

sebesar Rp500.000.000,00 merupakan

pinjaman TA 2003.

Prosedur pinjaman tersebut diajukan

melalui Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) Nomor 911/88.Keu/RSUD/I/2003

tanggal 2 Januari 2003, yang

ditandatangani oleh Wakil Direktur

RSUD Dr. Adjidarmo. Selanjutnya,

Kepala BPKAD membuat nota dinas

tanggal 6 Januari 2003 untuk

permohonan persetujuan Bupati Lebak

melalui Sekretaris Daerah atas pinjaman

dimaksud. Setelah mendapat persetujuan

dari Sekretaris Daerah, maka pinjaman

tersebut cair sesuai dengan SPMU Nomor

931/25/R.1 tanggal 6 Januari 2003.

Pinjaman dimaksud digunakan sebagai

uang muka belanja barang dan jasa

RSUD Dr. Adjidarmo.

Hasil konfirmasi dengan Direktur Umum

RSUD tanggal 6 April 2005 diketahui

bahwa RSUD Dr. Adjidarmo telah

menyetorkan uang sebagai pengembalian

pinjaman sebesar Rp500.000.000,00,

sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS)

tanggal 6 Januari 2003. Pemeriksaan

lebih lanjut atas Buku Kas Umum

Penerimaan dan Pengeluaran (B-IX)

diketahui bahwa STS tersebut

merupakan setoran sebagai pendapatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan dari

RSUD Dr. Adjidarmo bukan sebagai

pengembalian pinjaman. Dengan

demikian pinjaman dimaksud sampai

dengan tanggal 31 Desember 2004 belum

dibayar ke Kas Daerah.

Page 78: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

78

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 10, Ayat (3) yang

menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran

untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Masalah ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lebak belum dapat memanfaatkan

uang pinjaman yang belum dibayar ke Kas Daerah sebesar Rp500.000.000,00 serta kehilangan potensi pendapatan dari jasa giro dan atau bunga deposito yang terjadi karena adanya disposisi dari Sekretaris Daerah yang memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan pembayaran atas permohonan pinjaman dimaksud walaupun telah menyalahi ketentuan dan RSUD Dr Adjidarmo belum berupaya membayar lunas atas hutangnya.

Atas permasalahan tersebut, Direktur RSUD menjelaskan bahwa masih

terdapatnya hutang disebabkan karena uang pinjaman tersebut telah disetor kembali ke

Kas Daerah dalam bentuk pendapatan untuk memenuhi target pendapatan RSUD Dr.

Ajidarmo, sehingga timbulah UKP. Saat ini RSUD mengalami kesulitan untuk

penyelesaian UKP tersebut karena sejak tahun 2003 Pengelolaan Keuangan RSUD

mengacu pada Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002.

Saran BPK-RI :

Bupati Lebak menegur secara tertulis kepada Sekretaris Daerah agar tidak menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang menyalahi ketentuan dan memerintahkan kepada Kepala BPKAD supaya menagih pinjaman itu kepada RSUD Dr. Adjidarmo dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp500.000.000,00.

3. Realisasi Belanja Aparatur dan Publik Yang Belum

Disahkan Sebesar Rp3.243.871.052,00 Telah Tercantum

Secara Definitif Dalam Laporan Realisasi Anggaran

TA 2004

Jumlah anggaran Belanja Aparatur dan

Publik yang dimuat dalam APBD

Kabupaten Lebak TA 2004 masing-

masing sebesar Rp95.838.138.676,00 dan

Rp232.644.785.027,00, telah

direalisasikan masing-masing sebesar

Page 79: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

79

Rp90.999.991.216,00 dan

Rp224.232.347.848,88.

Pemeriksaan atas SPJ belanja

TA 2004 pada Bidang Pembukuan dan

Verifikasi BPKAD sampai dengan

tanggal 1 April 2005 diketahui bahwa

realisasi Belanja Aparatur dan Publik

ternyata belum disahkan oleh Bidang

Pembukuan dan Verifikasi, tetapi telah

dicantumkan secara definitif dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Kabupaten Lebak TA 2004 sebesar

Rp3.243.871.052,00. Pengeluaran belanja

yang belum disahkan tersebut terdiri

dari:

a. Pengeluaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.985.755.652,00, yaitu sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.169.688.202,00, terdiri dari Belanja Aparatur dari bulan

Agustus s.d bulan Desember 2004 sebesar Rp1.652.485.702,00 dan Belanja Publik dari bulan

September s.d Desember 2004 sebesar Rp517.202.500,00;

2) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp136.168.850,00 terdiri dari Belanja Aparatur dari

bulan September s.d bulan Desember 2004 sebesar Rp107.668.850,00 dan Belanja Publik

dari bulan Juni s.d Desember 2004 sebesar Rp28.500.000,00;

3) Dinas Pertanian dan Peternakan yaitu Belanja Aparatur dari bulan September s.d bulan

Desember 2004 sebesar Rp260.440.450,00;

4) Kantor PMD yaitu Belanja Aparatur dari bulan September s.d bulan Desember 2004

sebesar Rp33.893.150,00;

5) Kantor Pengelolaan Pasar yaitu Belanja Aparatur bulan Desember 2004 sebesar

Rp13.323.000,00;

6) Kantor Koperasi dan PKM yaitu Belanja Aparatur dari bulan Mei s.d bulan Desember 2004

sebesar Rp44.959.350,00;

7) Dinas Perhubungan yaitu Belanja Aparatur dari bulan Juli s.d bulan Desember 2004

sebesar Rp65.243.500,00;

8) Dinas Pertambangan dan Energi yaitu Belanja Aparatur dari bulan Juni s.d bulan

Desember 2004 sebesar Rp80.478.900,00;

9) Dinas KB dan Kependudukan yaitu Belanja Aparatur dari bulan Agustus s.d bulan

Desember 2004 sebesar Rp160.604.250,00;

10) Kantor Arsip Daerah yaitu Belanja Aparatur dari bulan April s.d bulan Desember 2004

sebesar Rp20.956.000,00.

b. Pengeluaran Belanja Langsung sebesar Rp258.115.400,00, yaitu sebagai berikut:

Page 80: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

80

1) Kantor Arsip Daerah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kearsipan sebesar Rp12.246.000,00 dan Kegiatan Pendataan dan Pembinaan

Kerasipan Daerah sebesar Rp61.224.000,00;

2) Dinas Pendidikan yaitu Kegiatan Rehab Total SD dan Mebelelair sebesar

Rp24.860.000,00;

3) Kantor Koperasi dan KPM yaitu Kegiatan Penataan dan Restrukturisasi

Kelembagaan Koperasi sebesar Rp12.846.750,00;

4) Kantor Pengelola Pasar yaitu Kegiatan Pembangunan Pasar Warung

Banten Cibeber sebesar Rp11.970.650,00;

5) Kantor PMD yaitu Kegiatan Perimbangan Keuangan bagi Pemerintah

Desa sebesar Rp39.000.000,00 dan Kegiatan Penunjang Kegiatan Perimbangan

Keuangan Daerah dan Komie Penanggulangan Kemiskinan sebesar

Rp16.818.000,00;

6) Kecamatan Bojongmanik, yaitu Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor

sebesar Rp1.450.000,00 dan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan sebesar

Rp14.000.000,00;

7) Kecamatan Rangkasbitung yaitu Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor

sebesar Rp1.450.000,00;

8) Kecamatan Cibadak yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp12.500.000,00;

9) Kecamatan Cimarga yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp6.250.000,00;

10) Kecamatan Muncang yaitu Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor sebesar

Rp1.450.000,00 dan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan Penyusunan Data

Rencana Pembangunan sebesar Rp1.050.000,00;

11) Kecamatan Cipanas yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp15.000.000,00;

12) Kecamatan Cileles yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp12.000.000,00;

13) Kecamatan Cijaku yaitu Kegiatan Sosialisasi Kependudukan dan

Penyusunan Data Rencana Pembangunan sebesar Rp14.000.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan

Page 81: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

81

Perhitungan APBD, Pasal 57 yang menyatakan bahwa pengguna anggaran wajib

mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri

dengan bukti-bukti yang sah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 4 yang menyatakan bahwa dasar

Perhitungan APBD adalah penerimaan dan pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan

secara sah menurut ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku dalam tahun

anggaran yang bersangkutan.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus

didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih.

Keadaan tersebut mengakibatkan

realisasi belanja dalam LRA Tahun

Anggaran 2004 tidak menggambarkan

jumlah yang sebenarnya yang terjadi

karena Atasan Langsung (Pengguna

Anggaran) Pemegang Kas dan Pemegang

Kas lalai tidak cermat melaksanakan

tugasnya serta Kepala BPKAD lalai

dengan sengaja mentolerir SPJ yang

belum disahkan tetapi telah dicantumkan

secara definitif dalam LRA.

Atas permasalahan tersebut, Kepala

BPKAD menjelaskan bahwa SPJ yang

diterima dari Unit Kerja untuk TA 2004

belum seluruhnya diverivikasi, karena

SPJ belum didukung dengan bukti-bukti

yang lengkap, tapi untuk waktu

mendatang BPKAD akan mengusahakan

Pengesahan SPJ dapat dilaksanakan

dengan baik dan tepat waktu.

Saran BPK-RI : Bupati Lebak memberikan

teguran secara tertulis kepada masing-

masing Kepala Satuan Kerja/Dinas

selaku Atasan Langsung Pemegang Kas

yang terlambat menyerahkan SPJ agar

segera menyampaikan ke Bidang

Page 82: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

82

Pembukuan dan Verifikasi BPKAD serta

kepada Kepala BPKAD untuk

mempertanggungjawabkan SPJ tersebut.

Jika tidak dilaksanakan dikenakan sanksi

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 1980.

4. Penempatan Koreksi Pengeluaran Pada Obyek Belanja

Uang Perangsang PAD, Biaya Pungut PBB dan Biaya

PJU Secara Tepat dan Benar Mengakibatkan

Terjadinya Pelampauan Anggaran Sebesar

Rp374.690.935,00

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004

telah ditetapkan anggaran Belanja

Aparatur dan Publik Sekretariat Daerah

masing-masing sebesar

Rp19.823.425.188,00 dan Rp0,00 telah

direalisasikan masing-masing sebesar

Rp18.790.417.773,00 dan Rp0,00 serta

anggaran Belanja Aparatur dan Publik

BPKAD masing-masing sebesar

Rp6.891.174.901,00 dan Rp0,00, telah

direalisasikan masing-masing sebesar

Rp4.763.466.599,00 dan Rp0,00

Pemeriksaan atas SPJ TA 2004

diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Obyek belanja Uang Perangsang PAD dan Obyek Belanja Biaya Pungut PBB (Jenis

Belanja Pegawai dan Kelompok Belanja Aparatur) BPKAD telah dianggarkan

masing-masing sebesar Rp450.412.875,00 dan Rp514.686.407,00 dan telah

direalisasikan masing-masing sebesar Rp444.838.020,00 dan Rp534.686.407,00.

Selanjutnya, diketahui bahwa ternyata terdapat penerbitan empat SPM sebesar

Rp240.000.000,00 dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka yang seharusnya

Page 83: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

83

dibebankan pada obyek belanja yang bersangkutan sesuai dengan afektasi

(pembebanan), yaitu SPM Nomor 950/589/BTL tanggal 30 Desember 2004 sebesar

Rp20.000.000,00 dan SPM Nomor 950/587/BTL tanggal 30 Desember 2004 sebesar

Rp75.000.000,00 yang pembebanannya (afektasi) pada kode rekening biaya pungutan

PBB dan SPM Nomor 950/588/BTL tanggal 30 Desember 2004 sebesar

Rp25.000.000,00 dan SPM Nomor 950/556/BTL tanggal 30 Desember 2004 sebesar

Rp120.000.000,00 yang pembebanannya (afektasi) pada kode rekening biaya

pungutan PAD. Atas kesalahan pembebanan tersebut maka dikoreksi sehingga

realisasi (setelah koreksi) Obyek belanja Uang Perangsang PAD dan Obyek Belanja

Biaya Pungut PBB masing-masing sebesar Rp589.838.020,00 dan Rp629.686.407,00.

Dengan demikian telah terjadi pelampauan anggaran yang telah ditetapkan sebesar

Rp254.425.145,00 (Rp1.219.524.427,00 – Rp965.099.282,00) walaupun telah diatur

bahwa jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja daerah merupakan batas tertinggi

untuk tiap-tiap pengeluaran.

b. Obyek belanja Biaya Penerangan Jalan Umum (Jenis Belanja Barang dan Jasa serta

Kelompok Belanja Aparatur) Sekretariat Daerah telah dianggarkan sebesar

Rp1.130.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.100.599.260,00.

Selanjutnya, diketahui ternyata terdapat penerbitan dua SPM sebesar

Rp149.666.530,00 dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka yang seharusnya

dibebankan pada obyek belanja yang bersangkutan sesuai dengan afektasi

(pembebanan), yaitu SPM Nomor 950/571/BTL tanggal 28 Desember 2004 sebesar

Rp84.963.300,00 dan SPM Nomor 950/529/BTL tanggal 20 Desember 2004 sebesar

Rp64.703.230,00 yang pembebanannya (afektasi) pada kode rekening belanja barang

dan jasa (rekening PJU). Atas kesalahan pembebanan tersebut maka dikoreksi

sehingga realisasi (setelah koreksi) Obyek belanja Biaya PJU sebesar

Rp1.250.265.790,00. Dengan demikian telah terjadi pelampauan anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp120.265.790,00 (Rp1.250.265.790,00 - Rp1.130.000.000,00)

walaupun telah diatur bahwa jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja daerah

merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Prosedur penerbitan SPM

tersebut dimulai dari pengajuan SPP oleh

pengguna anggaran dhi. Kepala BPKAD

dan Sekretaris Daerah Selanjutnya atas

dasar SPP tersebut oleh Bidang

Perbendaharaan diterbitkan SPM

walaupun anggarannya tidak mencukupi

Page 84: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

84

dan tidak ada Surat Keputusan Otorisasi

(SKO).

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah, Pasal 5 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan

daerah dalam tahun anggaran tertentu dan Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa jumlah belanja

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan

Perhitungan APBD, Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengeluaran kas yang

mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, ayat (2) yang menyatakan

bahwa untuk pengeluaran kas atau beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan

Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa

pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana

untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia, ayat (2) yang

menyatakan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas

beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan dan ayat (3) yang menyatakan

bahwa jumlah kredit anggaran setiap obyek belanja perangkat daerah merupakan batas tertinggi

pengeluaran belanja.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pasal 42, menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan

SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Masalah itu mengakibatkan

ketidaktertiban dan ketidaktaatan atas

ketentuan tentang pengelolaan keuangan

daerah sebesar Rp374.690.935,00

(Rp254.425.145,00 + Rp120.265.790,00)

dan jika penempatan pengeluaran

tersebut ditempatkan secara benar pada

obyek belanja yang tepat, maka

konsekwensinya mengakibatkan realisasi

anggaran atas obyek belanja tersebut

melampaui anggaran dan ini menyalahi

disiplin anggaran, yang terjadi karena

pengguna anggaran tidak mematuhi

ketentuan yang berlaku dan Kepala

BPKAD lalai tidak mematuhi disiplin

Page 85: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

85

anggaran serta lemahnya pengendalian

dan pengawasan atas pelaksanaan.

Atas permasalahan tersebut,

Kepala BPKAD menjelaskan bahwa

belanja tersebut dikeluarkan karena

adanya pelampauan target penerimaan

setelah perubahan APBD, yang berarti

juga harus diimbangi dengan

penambahan Uang perangsang PAD dan

Biaya Pungutan PBB yang belum

dianggarkan pula. Agar belanja tersebut

menunjukkan beban tahun 2004, maka

anggaran tersebut dikeluarkan melalui

mata akun Belanja Dibayar Dimuka,

yang akan diakomodir pada APBD tahun

2005 yang diselesaikan dengan SPMU

Nihil.

Saran BPK-RI : Bupati Lebak memperingatkan secara tertulis kepada Kepala BPKAD agar:

a. Mematuhi disiplin anggaran serta menetapkan pembebanan pengeluaran anggaran

pada kelompok, jenis, obyek belanja yang benar dan tidak mentolerir SPJ Pemegang

Kas yang ternyata menyalahi ketentuan;

b. Menolak segala tagihan yang nyata-nyata tidak sesuai peruntukkannya dan atau

menyimpang dari peraturan perundangan tentang pengelolaan APBD dan jika terjadi

kesalahan berulang dikenakan sanksi sesuai PP No. 30 Tahun 1980.

5. Pengeluaran Biaya Observasi DPRD Tidak Sesuai

Ketentuan Sebesar Rp324.400.000,00

Jumlah anggaran Belanja Publik DPRD yang dicantumkan dalam APBD

Kabupaten Lebak TA 2004 sebesar Rp8.804.212.000,00 telah direalisasikan sebesar

Rp8.578.399.131,00.

Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ TA 2004 diketahui bahwa terdapat

pengeluaran Belanja Publik DPRD yang tidak sesuai ketentuan berupa pengeluaran Biaya

Observasi sebesar Rp324.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Page 86: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

86

1) Pembayaran Biaya Observasi sebesar Rp270.000.000,00 yang diterima secara tunai

per bulan dari bulan Januari s.d Agustus 2004 masing-masing sebesar

Rp33.750.000,00. Biaya Observasi sebesar Rp33.750.000,00 terdiri dari Ketua DPRD

sebesar Rp4.000.000,00, dua orang Wakil Ketua masing-masing sebesar

Rp1.750.000,00, lima orang Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00,

lima orang Wakil Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp750.000,00, lima orang

Sekretaris Komisi masing-masing sebesar Rp500.000,00, lima orang Ketua Fraksi

masing-masing sebesar Rp1.500.000,00, lima orang Wakil Ketua Fraksi masing-

masing sebesar Rp1.000.000,00 dan lima orang Sekretaris Fraksi masing-masing

sebesar Rp500.000,00.

2) Pembayaran Biaya Observasi bulan Oktober 2004 sebesar Rp22.400.000,00 yang

diterima secara tunai terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp7.750.000,00, dan Wakil

Ketua DPRD sebesar Rp14.650.000,00.

3) Pembayaran Biaya Observasi bulan November 2004 sebesar Rp21.350.000,00 yang

diterima secara tunai terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp7.050.000,00, dan Wakil

Ketua DPRD sebesar Rp14.300.000,00.

4) Pembayaran Biaya Observasi bulan Desember 2004 sebesar Rp10.650.000,00 yang

diterima secara tunai terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp6.000.000,00, dan Wakil

Ketua DPRD sebesar Rp4.650.000,00.

Pembayaran biaya observasi tersebut didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPRD

Kabupaten Lebak Nomor 172.4/Kep.Pimp.10-DPRD/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang

Pemberian Biaya Observasi Bagi Pimpinan DPRD, Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi

DPRD Kabupaten Lebak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD, poin E.3 yang menyatakan bahwa obyek penghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD terdiri dari uang

representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia, tunjangan komisi,

tunjangan badan kehormatan dan tunjangan khusus.

Masalah itu mengakibatkan kerugian

keuangan daerah sebesar

Rp324.400.000,00.

Page 87: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

87

Hal tersebut terjadi karena adanya :

a. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak Nomor

172.4/Kep.Pimp.10-DPRD/2003 tanggal 2 Januari 2003

tentang Pemberian Biaya Observasi Bagi Pimpinan

DPRD, Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi DPRD

Kabupaten Lebak;

b. Bupati, Panitia Anggaran, Pimpinan dan Anggota DPRD

dalam menetapkan anggaran Biaya Observasi sengaja

tidak menaati dan melanggar ketentuan dimaksud serta

Kepala BPKAD sebagai pengendali anggaran lalai

mentolerir penyimpangan tersebut yang nyata-nyata

telah menyalahi ketentuan tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut Sekretaris DPRD

menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan ini adanya

Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Lebak No.

172.4/Kep.Pim.10-DPRD/2003 tanggal 2 Januari 2003

tentang Pemberian Biaya Observasi bagi pimpinan DPRD,

Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi. Untuk TA 2005

pelaksanaan akan disesuaikan dengan Perpu yang berlaku

diantaranya PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Perda No 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Page 88: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

88

Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lebak

Saran BPK-RI : a. Pimpinan dan anggota DPRD agar mengembalikan pengeluaran sebesar

Rp324.400.000,00 dan disetorkan ke Kas Daerah;

b. Bupati Lebak untuk memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD membuat

pernyataan secara tertulis untuk menolak segala tagihan yang nyata-nyata

menyimpang dari ketentuan dan tidak sesuai peruntukannya.

6. Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas DPRD Tidak

Sesuai Ketentuan Sebesar Rp196.500.000,00

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 telah ditetapkan anggaran untuk

Belanja Publik DPRD sebesar Rp8.804.212.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp8.578.399.131,00. Belanja Publik tersebut antara lain terdiri dari Belanja Perjalanan

Dinas DPRD yang dianggarkan sebesar Rp253.650.000,00 telah direalisasikan sebesar

Rp220.005.000,00.

Pengeluaran yang dibebankan pada Belanja Perjalanan Dinas DPRD sesuai

dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2004 dimaksudkan

untuk biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan

perjalanan dinas baik dalam daerah maupun antar kabupaten.

Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ TA 2004 diketahui bahwa, terdapat

pengeluaran-pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar

Rp196.500.000,00, yaitu berupa pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas yang

diterima secara tunai tanpa disertai dengan rincian penggunaannya pada bulan Maret

2004 terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp46.400.000,00, dua orang Wakil Ketua masing-

masing sebesar Rp5.750.000,00 dan 42 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar

Rp3.300.000,00. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dimaksud tidak didukung

dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang

telah ditandatangani oleh para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba dari

tempat kedudukan/tempat tinggal dan tiba/berangkat dari tempat tujuan perjalanan dinas

tetapi hanya kwitansi tanda terima uang tunai dari Pemegang Kas DPRD dan diketahui

oleh Atasan Langsungnya.

Page 89: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

89

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan

keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

b. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2004 tanggal Januari 2004

tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Wakil Ketua

Komisi, Sekretaris Komisi dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Lebak, Pasal 1

huruf i menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas adalah biaya yang diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas baik dalam daerah

maupun antar kabupaten dan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya

perjalanan dinas, ayat (2) menyatakan besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan

dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV,

disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi PNS Pemerintah Kabupaten

Lebak.

c. Keputusan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lebak, diatur bahwa setiap Pegawai Negeri

Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang berfungsi pula sebagai surat tugas.

Masalah itu mengakibatkan pertanggungjawaban pengeluaran belanja perjalanan

dinas DPRD menyalahi ketentuan disiplin penggunaan anggaran sebesar

Rp196.500.000,00 belum sah, yang terjadi karena Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

merealisir belanja perjalanan dinas tidak mempedomani peraturan perundangan yang

berlaku serta Bupati dhi. Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD mentolerir pengeluaran

itu.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa hal tersebut

dilakukan karena permintaan yang mendesak dari pimpinan dan Anggota DPRD untuk

merealisasikan perjalanan Dinas yang dimaksud tanpa mempedomani peraturan

perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Lebak

yang mempunyai daerah-daerah terpencil sehingga memerlukan tambahan biaya.

Page 90: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

90

Saran BPK-RI : a. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk mempertanggungjawabkan

pengeluaran sebesar Rp196.500.000,00 dengan menyampaikan bukti pendukung penggunaan

yang sebenarnya dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut

supaya menyetorkannya ke Kas Daerah;

b. Bupati Lebak untuk memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD membuat

pernyataan secara tertulis untuk menolak segala tagihan yang menyimpang dari ketentuan.

7. Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Angkutan

Kendaraan Bermotor DPRD Merugikan Keuangan

Daerah Sebesar Rp183.200.000,00

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 dianggarkan Belanja Publik DPRD

sebesar Rp8.804.212.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.578.399.131,00.

Belanja Publik tersebut antara lain terdiri dari Belanja Pemeliharaan Angkutan

Kendaraan Bermotor DPRD yang dianggarkan sebesar Rp333.630.748,00 dan

direalisasikan sebesar Rp288.625.148,00.

Pengeluaran yang dibebankan pada Belanja Pemeliharaan Angkutan Kendaraan

Bermotor DPRD dimaksudkan hanya terbatas untuk biaya bahan bakar, service dan

perbaikan kendaraan dinas DPRD.

Pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ TA 2004 diketahui bahwa terdapat pengeluaran-

pengeluaran Belanja Pemeliharaan Angkutan Kendaraan Bermotor DPRD yang tidak

sesuai ketentuan sebesar Rp183.200.000,00, yaitu berupa pembayaran bantuan biaya

pemeliharaan kendaraan dinas yang diterima secara tunai tiap bulan kecuali bulan

Januari, Februari dan September 2004, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan Maret 2004 yang

diterima secara tunai sebesar Rp139.700.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp16.300.000,00, dua orang Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp9.200.000,00

dan 42 orang Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp2.500.000,00;

b. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan April 2004 yang

diterima secara tunai sebesar Rp3.300.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp1.200.000,00 dan dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

Rp1.050.000,00;

Page 91: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

91

c. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan Mei 2004 yang

diterima secara tunai sebesar Rp3.300.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp1.200.000,00 dan dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

Rp1.050.000,00;

d. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan Juni 2004 yang

diterima secara tunai sebesar Rp3.300.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp1.200.000,00 dan dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

Rp1.050.000,00;

e. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan Juli 2004 yang

diterima secara tunai sebesar Rp9.800.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp7.700.000,00 dan dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

Rp1.050.000,00;

f. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan Agustus 2004

yang diterima secara tunai sebesar Rp8.300.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp6.200.000,00 dan dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

Rp1.050.000,00;

g. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan Oktober 2004

yang diterima secara tunai sebesar Rp3.000.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp1.000.000,00 dan dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

Rp1.000.000,00;

h. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan November 2004

yang diterima secara tunai sebesar Rp7.500.000,00, terdiri dari Ketua DPRD sebesar

Rp2.500.000,00 dan dua orang Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar

Rp2.500.000,00;

i. Pembayaran Bantuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas bulan Desember 2004

yang diterima secara tunai sebesar Rp5.000.000,00, terdiri dari dua orang Wakil

Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp2.500.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan setiap

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,

Penyusunan dan Perhitungan APBD, Pasal 57 yang menyatakan bahwa pengguna

Page 92: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

92

anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara

membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa setiap

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Keadaan tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran Belanja Pemeliharaan

Angkutan Darat Bermotor DPRD tersebut telah menyalahi ketentuan disiplin penggunaan

anggaran dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp183.200.000,00, yang terjadi karena

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam merealisir Belanja Pemeliharaan Angkutan

dimaksud tidak mempedomani peraturan perundangan yang berlaku serta Bupati dhi.

Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD mentolerir pengeluaran tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa kejadian

tersebut karena adanya permintaan yang mendesak dari pimpinan dan Anggota DPRD

untuk merealisasikan belanja pemeliharaan angkutan dimaksud tanpa memedomani

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk anggaran yang akan datang

pemeliharaan angkutan akan dikoordinir dan dikelola oleh Sekretariat DPRD

Saran BPK-RI : a. Pimpinan dan Anggota DPRD agar mengembalikan pengeluaran sebesar

Rp183.200.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

b. Bupati Lebak untuk memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD membuat

pernyataan secara tertulis untuk menolak segala tagihan yang menyimpang dari

ketentuan dan tidak sesuai peruntukannya.

8. Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Tidak Dilampiri Bukti

Pendukung Yang Sah Sebesar Rp799.856.000,00

APBD Kabupaten Lebak TA 2004 anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Aparatur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebesar

Page 93: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

93

Rp529.856.000,00 dan Rp270.000.000,00 dan telah direalisasikan masing-masing sebesar

Rp529.856.000,00 dan Rp270.000.000,00 atau 100% dari anggaran.

Pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ TA 2004 diketahui bahwa terdapat

pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang tidak didukung dengan Surat Perintah

Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), bukti yang ada hanya berupa

kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Pemegang Kas dan diketahui Atasan

Langsung sebesar Rp799.856.000,00, terdiri dari:

a. Pembayaran belanja perjalanan dinas Kepala Daerah yang diterima secara tunai tiap

bulan kecuali bulan Januari dan Maret 2004 sebesar Rp529.856.000,00 terdiri dari

bulan Februari sebesar Rp147.500.000,00, April sebesar Rp34.356.000,00, Mei

sebesar Rp43.500.000,00, Juni sebesar Rp34.500.000,00, Juli sebesar

Rp45.000.000,00, Agustus sebesar Rp45.000.000,00, September sebesar

Rp80.000.000,00, Oktober sebesar Rp35.000.000,00 dan Nopember sebesar

Rp32.500.000,00 dan Desember sebesar Rp32.500.000,00.

b. Pembayaran belanja perjalanan dinas Wakil Kepala Daerah yang diterima secara

tunai tiap bulan kecuali bulan Januari, Maret, dan Juni 2004 sebesar

Rp270.000.000,00 terdiri dari bulan Februari sebesar Rp55.104.000,00, April sebesar

Rp16.000.000,00, Mei sebesar Rp18.000.000,00, Juli sebesar Rp32.000.000,00,

Agustus sebesar Rp30.000.000,00, September sebesar Rp18.896.000,00, Oktober

sebesar Rp35.000.000,00 dan Nopember sebesar Rp32.500.000,00 dan Desember

sebesar Rp32.500.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan setiap

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,

Penyusunan dan Perhitungan APBD, Pasal 57 yang menyatakan bahwa pengguna

anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara

membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

c. Keputusan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lebak, diatur bahwa setiap Pegawai Negeri

Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang berfungsi pula sebagai surat tugas.

Page 94: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

94

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa setiap

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pengeluaran belanja perjalanan

dinas tersebut sebesar Rp799.856.000,00 belum sah, yang terjadi karena Pemegang Kas

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Atasan Langsung serta Kepala BPKAD

mentolerir SPJ Perjalanan Dinas yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sesuai

ketentuan tersebut.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa bukti

perjalanan Dinas telah dilaksanakan, cukup dengan agenda kegiatan Bupati baik ke

daerah maupun keluar Daerah dan dalam pelaksanaan pembayarannya secara bertahap

dengan sistim Lumpsum. Sedangkan untuk SPPD tidak dibuat karena sebagai Pejabat

Negara tertinggi di Pemerintah Lebak sehingga secara administratif tidak ada pejabat

atasan langsung yang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) atau SPPD, demikian

pula pertimbangan yang digunakan bagi Wakil Kepala Daerah.

Saran BPK-RI : a. Bupati dan Wakil Bupati Lebak mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar

Rp799.856.000,00 dengan menyampaikan bukti pendukung penggunaan yang

sebenarnya dan apabila tidak dapat agar menyetorkan kembali ke Kas Daerah;

b. Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD membuat pernyataan secara tertulis untuk

menolak segala tagihan yang menyimpang dari ketentuan serta tidak mentolerir

pembayaran dalam bentuk uang tunai tanpa dilampiri bukti pendukung pelaksanaan

kegiatan secara lengkap.

9. Pengeluaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Tidak Dilampiri Bukti Pendukung Yang Sah

Sebesar Rp421.004.000,00.

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 dianggarkan Belanja Aparatur Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebesar Rp1.250.000.000,00 dan

Page 95: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

95

Rp700.000.000,00 telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp1.250.000.000,00 dan

Rp687.071.648,00.

Penganggaran dimaksud digunakan untuk belanja pegawai, biaya perawatan dan

pengobatan, biaya penunjang operasional, biaya makan dan minum, biaya pakaian dinas,

biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan bangunan gedung dan biaya pemeliharaan alat

angkut serta biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga.

Pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ Tahun Anggaran 2004 diketahui bahwa terdapat

pertanggungjawaban belanja dimaksud tidak dilampiri dengan bukti pendukung yang sah

tetapi hanya berupa kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Pemegang Kas dan

diketahui Atasan Langsung sebesar Rp421.004.000,00, terdiri dari:

a. Pengeluaran Belanja Kepala Daerah sebesar Rp265.300.000,00, terdiri dari Biaya

Makan dan Minum sebesar Rp97.500.000,00, Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung

sebesar Rp60.000.000,00, Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

sebesar Rp67.800.000,00, dan Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar

Rp40.000.000,00;

b. Pengeluaran Belanja Wakil Kepala Daerah sebesar Rp145.704.000,00, terdiri dari

Biaya Makan dan Minum sebesar Rp45.100.000,00, Biaya Pemeliharaan Bangunan

Gedung sebesar Rp37.000.000,00, Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga sebesar Rp27.000.000,00 dan Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar

Rp36.604.000,00.

c. Pengeluaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa biaya pakaian

olah raga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebesar

Rp6.000.000,00 dan Rp4.000.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan setiap

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,

Penyusunan dan Perhitungan APBD, Pasal 57 yang menyatakan bahwa pengguna

anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara

membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa setiap

Page 96: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

96

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal tersebut diatas mengakibatkan pertanggungjawaban atas pengeluaran sebesar

Rp 421.004.000,00 belum sah, yang terjadi karena Pemegang Kas Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dan Atasan Langsung serta Kepala BPKAD mentolerir SPJ

belanja-belanja tersebut yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan

ketentuan.

Atas pemeriksaan tersebut Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa untuk biaya-

biaya tersebut direalisasikan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan baik untuk

Kepala Daerah maupun untuk Wakil Kepala Daerah. Untuk belanja yang berupa pakaian

olahraga digunakan untuk membeli pakaian olahraga oleh Bupati maupun wakil Bupati

untuk mengikuti senam setiap hari Jumat pagi.

Saran BPK-RI a. Bupati dan Wakil Bupati Lebak mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar

Rp421.004.000,00 dengan menyampaikan bukti pendukung penggunaan yang

sebenarnya dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut

supaya menyetorkan kembali ke Kas Daerah;

b. Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD membuat pernyataan secara tertulis untuk

menolak segala tagihan yang menyimpang dari ketentuan dan tidak mentolerir.

10. Pengeluaran Tunjangan Kesehatan DPRD Tidak Sesuai

Ketentuan Sebesar Rp165.897.228,00

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 anggaran untuk Tunjangan Kesehatan

DPRD sebesar Rp273.260.552,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp165.897.228,00.

Pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ Tahun Anggaran 2004 diketahui terdapat

pembayaran tunjangan kesehatan dalam bentuk bukan asuransi kesehatan tetapi diterima

secara tunai per bulan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebesar

Rp165.897.228,00 terdiri dari:

a. Pembayaran tunjangan kesehatan yang diterima secara tunai per bulan dari bulan

Januari s.d Juli 2004 masing-masing per bulan sebesar Rp500.000,00 yang diterima

oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. Dengan demikian Pembayaran

Page 97: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

97

tunjangan kesehatan dari bulan Januari s.d Juli 2004 sebesar Rp157.500.000,00

(Rp500.000,00 X 45 orang X 7 bulan).

b. Pembayaran tunjangan kesehatan yang diterima secara tunai dari bulan Agustus s.d

Desember 2004 sebesar Rp8.397.228,00 yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

DPRD masing-masing menerima per bulan besarnya bervariasi dari Rp31.500,00 s.d

Rp47.880,00.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan kesehatan

dalam bentuk bukan asuransi menyalahi ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Butir B antara lain menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD

beserta keluarganya diberikan diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan berupa

pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

Masalah tersebut diatas mengakibatkan pertanggungjawaban atas pengeluaran

sebesar Rp165.897.228,00 belum sah, yang terjadi karena Panitia Anggaran, Bupati,

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menetapkan dan pelaksanaan pertanggungjawaban

anggaran tunjangan kesehatan sengaja tidak menaati dan melanggar ketentuan dimaksud

serta Kepala BPKAD sebagai pengendali anggaran lalai mentolerir penyimpangan

tersebut yang telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Atas pemeriksaan tersebut Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa Tunjangan

Kesehatan DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV sebelum terbit

SE Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Untuk TA 2005

pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran BPK-RI : a. Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar

Rp165.897.228,00 dengan menyampaikan bukti pendukung penggunaan yang sebenarnya

apabila tidak dapat agar menyetorkan kembali ke Kas Daerah;

b. Bupati Lebak untuk memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD membuat

pernyataan secara tertulis untuk menolak segala tagihan yang menyimpang dari ketentuan.

Page 98: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

98

11. Pembayaran Penghasilan DPRD Melebihi Ketentuan

Sebesar Rp466.926.075,00

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 dianggarkan Penghasilan Pimpinan

dan Anggota DPRD sebesar Rp2.525.637.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp2.108.666.775,00.

Penganggaran penghasilan tersebut dimaksudkan untuk pembayaran Uang

Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus

PPh Pasal 21 dan Tunjangan Panitia Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ TA 2004 diketahui bahwa

terdapat pembayaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melebihi ketentuan

sebesar Rp466.926.075,00, terdiri dari :

a. Pembayaran Uang Representasi melebihi ketentuan sebesar Rp287.364.000,00,

dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Seharusnya Selisih Jmlh

Bulan Ka (1) Waka (2) Ang(42) Ka (1) Waka (2) Ang(42) Ka (1) Waka (2) Ang(42) Slsih

January 3.600.000

3.240.000

2.880.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

1.500.000

1.350.000

1.200.000

54.600.000

February 3.600.000

3.240.000

2.880.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

1.500.000

1.350.000

1.200.000

54.600.000

March 3.600.000

3.240.000

2.880.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

1.500.000

1.350.000

1.200.000

54.600.000

April 3.600.000

3.240.000

2.880.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

1.500.000

1.350.000

1.200.000

54.600.000

May 3.600.000

3.240.000

2.880.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

1.500.000

1.350.000

1.200.000

54.600.000

June 3.600.000

3.240.000

2.880.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

1.500.000

1.350.000

1.200.000

54.600.000

July 1.260.000

1.134.000

1.008.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

(840.000)

(756.000)

(672.000)

(30.576.000)

August 2.100.000

1.890.000

1.680.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

-

-

-

-

September 2.100.000

1.890.000

1.680.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

-

-

-

-

October 2.100.000

1.890.000

1.680.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

-

-

-

-

November 2.100.000

1.680.000

1.575.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

-

(210.000)

(105.000)

(4.830.000)

December 2.100.000

1.680.000

1.575.000

2.100.000

1.890.000

1.680.000

-

(210.000)

(105.000)

(4.830.000)

TOTAL 287.364.000

b. Pembayaran Uang Paket melebihi ketentuan sebesar Rp153.552.000,00, dengan

rincian sebagai berikut:

Page 99: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

99

Realisasi Seharusnya Selisih Jmlh Bulan

Ka (1) Waka (2) Ang(42) Ka (1) Waka (2) Ang(42) Ka (1) Waka (2) Ang(42) Slsih

January 900.000

810.000

720.000

210.000

189.000

168.000

690.000

621.000

552.000

25.116.000

February 900.000

810.000

720.000

210.000

189.000

168.000

690.000

621.000

552.000

25.116.000

March 900.000

810.000

720.000

210.000

189.000

168.000

690.000

621.000

552.000

25.116.000

April 900.000

810.000

720.000

210.000

189.000

168.000

690.000

621.000

552.000

25.116.000

May 900.000

810.000

720.000

210.000

189.000

168.000

690.000

621.000

552.000

25.116.000

June 900.000

810.000

720.000

210.000

189.000

168.000

690.000

621.000

552.000

25.116.000

July 315.000

283.500

252.000

210.000

189.000

168.000

105.000

94.500

84.000

3.822.000

August 210.000

189.000

168.000

210.000

189.000

168.000

-

-

-

-

September 210.000

189.000

168.000

210.000

189.000

168.000

-

-

-

-

October 210.000

189.000

168.000

210.000

189.000

168.000

-

-

-

-

November 210.000

168.000

157.500

210.000

189.000

168.000

-

(21.000)

(10.500)

(483.000)

December 210.000

168.000

157.500

210.000

189.000

168.000

-

(21.000)

(10.500)

(483.000)

TOTAL 153.552.000

c. Pembayaran Tunjangan Komisi melebihi ketentuan sebesar Rp24.585.975,00, dengan

rincian sebagai berikut: Realisasi Seharusnya Selisih Jmlh

Bulan

Ka.Kom (5) Wa.Kom(5) Sek.Kom(5) Ang(27)

Ka.Kom (5) Wa.Kom(5) Sek.Kom(5) Ang(27)

Ka.Kom (5) Wa.Kom(5) Sek.Kom(5) Ang(27)

Slsh

January 1.800.000

1.350.000 1.350.000

4.860.000

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

658.125

588.750 741.000

2.393.550

4.381.425

February 1.800.000

1.350.000 1.350.000

4.860.000

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

658.125

588.750 741.000

2.393.550

4.381.425

March 1.800.000

1.350.000 1.350.000

4.860.000

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

658.125

588.750 741.000

2.393.550

4.381.425

April 1.800.000

1.350.000 1.350.000

4.860.000

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

658.125

588.750 741.000

2.393.550

4.381.425

May 1.800.000

1.350.000 1.350.000

4.860.000

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

658.125

588.750 741.000

2.393.550

4.381.425

June 1.800.000

1.350.000 1.350.000

4.860.000

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

658.125

588.750 741.000

2.393.550

4.381.425

July 630.000

472.500 472.500

1.701.000

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

(511.875)

(288.750) (136.500)

(765.450)

(1.702.575)

August 1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

- - -

-

-

September 1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

- - -

-

-

October 1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

1.141.875

761.250 609.000

2.466.450

- - -

-

-

Ka.Kom

(1) Wa.Kom(4) Sek.Kom(4) Ang(33) Ka.Kom

(1) Wa.Kom(4) Sek.Kom(4) Ang(33)

November 228.375

609.000 487.200

3.014.550

228.375

609.000 487.200

3.014.550

- - -

-

-

December 228.375

609.000 487.200

3.014.550

228.375

609.000 487.200

3.014.550

- - -

-

-

Page 100: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

100

Realisasi Seharusnya Selisih Jmlh

Bulan

Ka.Kom (5) Wa.Kom(5) Sek.Kom(5) Ang(27)

Ka.Kom (5) Wa.Kom(5) Sek.Kom(5) Ang(27)

Ka.Kom (5) Wa.Kom(5) Sek.Kom(5) Ang(27)

Slsh

TOTAL

15.312.375

12.074.250 11.373.900

44.289.450

11.875.500

8.830.500 7.064.400

30.693.600 24.585.975

d. Pembayaran Tunjangan Panitia untuk Sekretaris DPRD sebesar Rp1.424.100,00. Pembayaran Uang Representasi, Uang Paket dan Tunjangan Komisi tersebut berdasarkan

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, Sekretaris Komisi

dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Lebak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Butir A antara lain menyatakan bahwa:

a. Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten/Kota sama dengan gaji pokok

Bupati/Walikota, Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota paling

tinggi sebesar 90% dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Uang

Representasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling tinggi sebesar 80% dari Uang

Representasi Ketua DPRD Kabupaten/Kota;

b. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 10% dari Uang

Representasi yang bersangkutan;

c. Pimpinan atau Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD diberikan tunjangan yaitu Ketua

paling tinggi 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, Wakil Ketua paling tinggi

5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, Sekretaris paling tinggi 4% dari Tunjangan

Jabatan Ketua DPRD dan Anggota paling tinggi 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua

DPRD.

Masalah itu mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar

Rp466.926.075,00, yang terjadi karena adanya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lebak

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi,

Wakil Ketua Komisi, Sekretaris Komisi dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Lebak

dan Bupati, Panitia Anggaran, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menetapkan

anggaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sengaja tidak menaati dan

melanggar ketentuan dimaksud serta Kepala BPKAD sebagai pengendali anggaran lalai

mentolerir penyimpangan tersebut yang telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Page 101: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

101

Atas pemeriksaan tersebut Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa pembayaran

penghasilan DPRD masih mengacu pada PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu untuk uang representasi sebesar 60%

dari gaji pokok Bupati. Untuk TA 2005 pelaksanaannya akan disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran BPK-RI : a. Pimpinan dan Anggota DPRD agar menyetorkan kembali pengeluaran-pengeluaran

penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melebihi ketentuan sebesar

Rp466.926.075,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

b. Bupati Lebak untuk memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD membuat

pernyataan secara tertulis untuk menolak segala tagihan yang menyimpang dari

ketentuan.

12. Pelaksanaan Kegiatan Belanja Mendahului Pengesahan

APBD Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp798.880.385,00

APBD Kabupaten Lebak TA 2004 telah disahkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 26 Februari 2004.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 diatur bahwa

pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan, kecuali untuk membiayai belanja

yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas SPM Tahun Anggaran 2004 diketahui

ternyata terdapat realisasi APBD sebelum pengesahan sebesar Rp798.880.385,00, terdiri

dari:

a. Kantor PMD, yaitu berupa pengeluaran untuk Bantuan Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan sebesar Rp300.000.000,00 sesuai dengan SPM Nomor 950/27/L tanggal 25

Februari 2004;

b. Dinas PU, yaitu berupa pengeluaran belanja pemeliharaan sebesar Rp498.880.385,00,

dengan rincian sebagai berikut:

No. No.

SPM

Jumlah Tanggal

SPM

Peruntukan

1 950/16/L 4.737.500,00 16 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Rehab Berat SD Karang Combong 1 Kec. Muncang)

Page 102: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

102

No. No.

SPM

Jumlah Tanggal

SPM

Peruntukan

2 950/18/L 4.875.000,00 12 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Rehab Berat SD Banjarsari I Kec.Banjarsari

3 950/17/L 4.818.550,00 13 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Rehab Berat SD Binong 1 Kec Maja

4 950/10/L 4.827.500,00 30 Jan 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Rehab Berat SD Gunung Gede III Kec.Panggarangan

5 950/23/L 28.000.000,00 18 Feb 04 Belanja Pemeliharaan pada peningkatan jalan Luar kota(Jl. Gardu-Cisemeut Kec. Leuwidamar)

6 950/20/L 64.236.150,00 16 Feb 04 Belanja Pemeliharaan pada peningkatan jalan Luar kota (Jl. Rgkas Bitung-Cikupa-Jambu Bol-Cileles)

7 950/02/L 89.930.610,00 20 Jan 04 Belanja Pemeliharaan pada peningkatan jalan Luar kota (Jl. Rgkas Bitung-Cikupa-Jambu Bol-Cileles)Termyn III

8 950/21/L 89.700.000,00 16 Feb 04 Belanja pemeliharaan pada kegiatan pembangunan jalan(Jl.Rgkasbitung-Cimangeunteung)

9 950/12/L 4.542.125,00 5 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD (Pengaspalan jalan lingk.pendidikan)

10 950/19/L 4.567.900,00 17 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Rehab Berat SD Cijaku III Kec. Cijaku)

11 950/14/L 18.931.950,00 06 Feb 04 Kegiatan pemeliharaan Berkala(Jl. Aweh-Kaduagung)

12 950/13/L 8.719.700,00 05 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Jl.Sobang-Cibeas)

13 95025/L 8.325.775,00 18 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Jl.Sobang-Cibeas)

14 950/26/L 135.900.000,00 19 Feb 04 Bi.Pemeliharaan pada keg Peningkatan jalan Luar Kota (Jl.Sajira-Kalawijo Kec. Sajira)

15 950/06/L 6.499.200,00 26 Jan 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Jl.Gardubatok-Candi kec.Maja)

16 950/07/L 7.149.500,00 26 Jan 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD (Jl.Gardubatok-Candi kec.Maja)

17 950/04/L 3.891.525,00 26 Jan 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD(Jl.Gardubatok-Candi kec.Maja)

Page 103: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

103

No. No.

SPM

Jumlah Tanggal

SPM

Peruntukan

18 950/22/L 9.227.400,00 26 Jan 04 Bi.Pemeliharaan pada keg proyek P2MPD Sobang-Cibeas

Jumlah 498.880.385,00 Penerbitan SPM tersebut berdasarkan Surat BPKAD Nomor 925/20-

BPKAD/2004 tanggal 13 Januari 2004 yang telah mendapat disposisi dari Bupati perihal

Permohonan Persetujuan SPP. Pengeluaran SPM tersebut diperlakukan sebagai Belanja

Dibayar Dimuka dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan SPM Nihil setelah

APBD disahkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta

Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD, Pasal 49 yang menyatakan

bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan

sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan.

Masalah tersebut dapat mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan

anggaran, yang terjadi karena adanya Surat BPKAD Nomor 925/20-BPKAD/2004

tanggal 13 Januari 2004 yang telah mendapat disposisi dari Bupati perihal Permohonan

Persetujuan SPP dan Kepala BPKAD lalai dengan sengaja mentolerir penerbitan SPMU

walaupun APBD TA 2004 belum disahkan.

Atas pemeriksaan tersebut Kepala BPKAD menjelaskan bahwa kedua program

kegiatan dimaksud merupakan Program Kegiatan APBD Kab. Lebak TA 2003 yang

anggarannya belum direalisasikan dan sisa anggarannya diluncurkan pada tahun 2004,

karena masa pemeliharaannya jatuh pada bulan Desember 2003. Penerbitan SPM tersebut

di atas berdasarkan Surat BPKAD Kab. Lebak No. 925/20-BPKAD/2004 tanggal 13

Januari 2004 perihal Permohonan Persetujuan SPP.

Saran BPK-RI : a. Bupati Lebak, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tidak mentolerir pengeluaran-

pengeluaran yang APBDnya belum disahkan;

b. Bupati Lebak agar meninjau kembali Surat BPKAD Nomor 925/20-BPKAD/2004

tanggal 13 Januari 2004 perihal Permohonan Persetujuan SPP.

Page 104: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

104

13. Biaya Penunjang Kegiatan Kinerja DPRD Lebih Tinggi

Sebesar Rp4.520.296.837,00 dan Merugikan Keuangan

Daerah Sebesar Rp2.523.250.000,00

Dalam APBD Lebak TA 2004 dianggarkan Biaya Penunjang Kegiatan Kinerja

DPRD sebesar Rp4.879.550.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.781.696.350,00. Penganggaran yang dibebankan pada

Biaya Penunjang Kegiatan Kinerja

DPRD sesuai dengan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor

161/3211/SJ dimaksudkan untuk

mendukung tugas Pimpinan DPRD atau

membiayai kegiatan lainnya yang

dilakukan Pimpinan DPRD atas nama

lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan

penentuan pagu anggarannya

berdasarkan klasifikasi PAD.

Perhitungan menurut ketentuan tersebut, seharusnya anggaran Biaya Penunjang

Kegiatan Kinerja DPRD hanya sebesar Rp261.399.513,00 (1,4666%x

Rp17.823.504.277,29). Dengan demikian penetapan anggaran Biaya Penunjang Kegiatan

Kinerja DPRD Tahun Anggaran 2004 terlalu tinggi dari seharusnya sebesar

Rp4.520.296.837,00 (Rp4.781.696.350,00 – Rp261.399.513,00).

Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ Tahun Anggaran 2004 diketahui bahwa

terdapat pengeluaran-pengeluaran Biaya Penunjang Kegiatan Kinerja DPRD yang tidak

sesuai ketentuan sebesar Rp2.523.250.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengeluaran yang diterima secara tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp86.250.000,00,

terdiri dari bulan Mei sebesar Rp9.000.000,00, Juni sebesar Rp25.000.000,00, Juli

sebesar Rp35.000.000,00, Agustus sebesar Rp1.500.000,00 dan September sebesar

Rp750.000,00 dan Desember sebesar Rp15.000.000,00;

b. Pengeluaran yang diterima secara tunai oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar

Rp1.817.000.000,00 terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp59.850.000,00, 2 orang

Wakil Ketua DPRD sebesar Rp90.400.000,00 dan 42 orang Anggota DPRD sebesar

Rp1.666.750.000,00;

c. Pengeluaran untuk sumbangan pihak ketiga yang diterima secara tunai sebesar

Rp94.500.000,00 terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp40.250.000,00, 2 orang Wakil

Page 105: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

105

Ketua DPRD sebesar Rp24.250.000,00, 7 orang Anggota DPRD sebesar

Rp9.550.000,00 dan staff Sekretaris DPRD sebesar Rp20.450.000,00.

d. Pengeluaran yang diterima secara tunai oleh Panitia Anggaran sebesar

Rp164.250.000,00 terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp13.300.000,00, 2 orang Wakil

Ketua DPRD sebesar Rp24.000.000,00, Sekretaris DPRD sebesar Rp7.000.000,00

dan 11 orang Anggota DPRD sebesar Rp119.950.000,00;

e. Pengeluaran yang diterima secara tunai oleh Panitia Musyawarah sebesar

Rp210.000.000,00 terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp20.000.000,00, 2 orang Wakil

Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000,00, dan 16 orang Anggota DPRD sebesar

Rp160.000.000,00.

f. Pengeluaran yang diterima secara tunai berupa Sumbangan Hari Raya (SHR) sebesar

Rp151.250.000,00 terdiri dari Ketua DPRD sebesar Rp4.000.000,00, 2 orang Wakil

Ketua DPRD sebesar Rp6.000.000,00, 42 Anggota DPRD sebesar Rp105.000.000,00

dan Staff Sekretariat DPRD sebesar Rp36.250.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 57 yang menyatakan bahwa pengguna anggaran

wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang

dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang

Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, poin C yang menyatakan

bahwa Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan untuk mendukung tugas

Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan Pimpinan DPRD atas nama

lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penentuan pagu anggarannya berdasarkan klasifikasi

PAD.

Masalah itu mengakibatkan pembayaran

Biaya Penunjang Kegiatan DPRD

tersebut telah menyalahi ketentuan dan

merugikan keuangan daerah sebesar

Rp2.523.250.000,00, yang terjadi karena

adanya Surat Keputusan DPRD

Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2004

tentang Kedudukan Keuangan Ketua,

Wakil Ketua, Ketua Komisi, Wakil Ketua

Komisi, Sekretaris Komisi dan Anggota

Page 106: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

106

Komisi DPRD Kabupaten Lebak serta

Kepala BPKAD mentolerir pengeluaran-

pengeluaran tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut Sekretaris

DPRD menjelaskan bahwa pelaksanaan

hal tersebut karena adanya surat

Keputusan DPRD tentang Kedudukan

Keuangan DPRD. Untuk TA 2005

pelaksanaannya akan disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Saran BPK-RI a. Pimpinan dan Anggota DPRD menyetorkan kembali pengeluaran sebesar Rp2.523.250.000,00 ke

Kas Daerah;

b. Bupati Lebak memerintahkan Sekretaris DPRD agar tidak mentolerir pengeluaran-pengeluaran

yang telah melanggar dan menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta

menarik kembali Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang telah menyalahi ketentuan dan

merugikan keuangan daerah.

14. Pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2.535.400.000,00

Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Lebak Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 sebesar

Rp11.650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.141.380.480,00 atau 95,63 % dari

anggaran.

Pemeriksaan atas SPJ TA 2004 diketahui bahwa ternyata terdapat pengeluaran

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar

Rp2.535.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan DPRD sebesar Rp908.500.000,00,

terdiri dari:

1) Pengeluaran untuk Biaya Bantuan DPRD yang diterima tunai oleh Ketua DPRD

sebesar Rp50.000.000,00 dalam rangka menghadiri Sidang Perkara Gugatan

Ganti Rugi Pelepasan Hak Pengelolaan Tanah Perkebunan Cisadang dan

Cikapek.;

Page 107: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

107

2) Pengeluaran untuk Biaya Bantuan menunjang kegiatan Ketua DPRD yang

diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp40.000.000,00 dalam rangka

memenuhi panggilan PTUN Bandung;

3) Pengeluaran untuk Biaya Bantuan kepada Ketua DPRD yang diterima tunai oleh

Ketua DPRD sebesar Rp20.000.000,00 dalam rangka memenuhi panggilan PTUN

Bandung;

4) Pengeluaran untuk Biaya Sewa/Kontrak Rumah Pimpinan DPRD

Rp51.000.000,00 yang diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp21.000.000,00

dan 2 (dua) orang wakil Ketua DPRD masing-masing Rp15.000.000,00;

5) Pengeluaran untuk Biaya Bantuan kepada Ketua DPRD yang diterima tunai oleh

Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000,00 dalam rangka memenuhi panggilan III

PTUN Bandung;

6) Pengeluaran bantuan untuk menunjang kegiatan panitia Anggaran DPRD Dalam

rangka pembahasan RAPBD Tahun 2004 Rp.245.000.000,00 yang diterima tunai

oleh Ketua Panitia sebesar Rp17.500.000,00, 2 (dua) orang wakil Ketua masing-

masing Rp16.000.000,00, Sekretaris Rp15.500.000,00, dan 12(dua belas) anggota

masing-masing Rp15.000.000,00.

7) Pengeluaran Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi yang diterima tunai

oleh Wakil Ketua DPRD sebesar Rp5.000.000,00.

8) Pengeluaran Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk menunjang

kegiatan DPRD Kab. Lebak yang diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar

Rp280.000.000,00 dalam rangka Pembahasan Perhitungan APBD Tahun 2003

yang selanjutnya dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing

berkisar antara Rp5.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00;

9) Pengeluaran Bantuan Biaya Menunjang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kab.

Lebak yang diterima tunai oleh Ketua DPRD sebesar Rp187.500.000,00.

b. Pengeluaran untuk honor Muspida Kabupaten Lebak bulan Januari s.d. Desember

2004 sebesar Rp224.000.000,00 yang diterima oleh Bupati Lebak sebesar

Rp24.000.000,00, Wakil Bupati Lebak sebesar Rp24.000.000,00, Ketua DPRD

sebesar Rp22.000.000,00, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp22.000.000,00, Sekretaris

Daerah Kab. Lebak sebesar Rp24.000.000,00, Dandim 0603 Lebak sebesar

Rp24.000.000,00, Kapolres Lebak sebesar Rp24.000.000,00, Ketua Pengadilan

Negeri Rangkasbitung sebesar Rp24.000.000,00, Kepala Kejaksaan Negeri sebesar

Rp24.000.000,00, Kasdim 0603 sebesar Rp6.000.000,00, dan Wakapolres sebesar

Rp6.000.000,00.

Page 108: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

108

c. Pengeluaran untuk Sumbangan Hari Raya bagi Unsur Muspida, Pimpinan dan

Anggota DPRD, Kepala Dinas/ Instansi, Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lebak sebesar Rp1.402.900.000,00 dengan perincian sebagaimana

terlampir.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri

No.29 Tahun 2002 menyatakan bahwa Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

dimaksudkan untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Desa/Kelurahan, Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi.

Keadaan tersebut mengakibatkan pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan menyalahi ketentuan disiplin penggunaan anggaran dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp2.535.400.000,00, yang terjadi karena adanya permintaan yang mendesak dari anggota DPRD untuk merealisir belanja dimaksud tanpa berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku serta Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD mentolerir/memberikan persetujuan atas pengeluaran tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa Pengeluaran

Bantuan kepada DPRD memang telah dilaksanakan namun sejak bulan Agustus 2004

tidak diberikan lagi bantuan kepada DPRD. Untuk Honor Muspida diberikan untuk

menunjang kegiatan pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dan

besarnya honor berdasarkan SK Bupati No. 911/Kep.258/Um/2004. Pemberian

Sumbangan Hari Raya khususnya Idul Fitri sudah merupakan kebiasaan yang sulit

dihindari yang secara moral Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk

memberikan kepada pegawainya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Saran BPK-RI : a. Pimpinan dan Anggota DPRD mengembalikan pengeluaran sebesar

Rp908.500.000,00 dan Muspida Kabupaten Lebak mengembalikan pengeluaran

sebesar Rp224.000.000,00 dan disetorkan ke Kas Daerah;

b. Bupati Lebak agar meninjau kembali Keputusan Bupati Lebak Nomor

911/Kep.258/Um/2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang pemberian Insentif kepada

Anggota Muspida Kabupaten Lebak dan Keputusan Bupati Lebak Nomor

841.4/Kep257/Um/2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang pemberian Tunjangan

Hari Raya Iedul Fitri 1425 H Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Page 109: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

109

Lebak serta Bupati Lebak agar tidak mentolerir pengeluaran-pengeluaran yang

melanggar dan menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

15. Realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan Rp8.164.000.000,00 dan Bantuan Kepada

Partai Politik Rp456.530.000 Tidak Terpusat Pada Pos

Sekretariat Daerah

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 dianggarkan Belanja Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat masing-masing sebesar Rp8.164.000.000,00 dan Rp456.530.000,00 dengan

realisasi masing-masing sebesar Rp8.164.000.000,00 atau sebesar 100% dan

Rp456.530.000 atau 100% dari anggaran.

Pelaksanaan pemberian bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp456.530.000,00

didasarkan pada Keputusan Bupati Bupati Lebak Nomor 210/Kep.143/Kesbang-

Linmas/2004 tanggal 24 Juni 2004 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik yang memperoleh kursi legislatif pada DPRD Kabupaten Lebak. Dana tersebut

digunakan untuk keperluan sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi legislatif.

Sedangkan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada Kantor PMD dialokasikan

untuk kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (295 Pemerintah Desa)

sebesar Rp7.375.000.000,00, kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Rp750.000.000,00 dan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada organisasi

kemasyarakatan penunjang untuk TP-PKK sebesar Rp39.000.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 dalam Lampiran yang menyatakan bahwa Belanja Bagi

Hasil dan Bantuan Keuangan diselenggarakan secara terpusat pada satu Pos Pengeluaran

yang terdiri dari Bantuan Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa, Bantuan

Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Bantuan Kepada Organisasi

Kemasyarakatan dan Bantuan Kepada Organisasi Profesi.

Masalah tersebut dapat mengakibatkan terjadinya potensi penyimpangan atas Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang tidak terpusat tersebut yang

Page 110: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

110

disebabkan Bupati, Panitia Anggaran, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menetapkan Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan tidak mentaati ketentuan dimaksud.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa pembayaran

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik lebih sesuai jika

diberikan oleh Kantor PMD yang memiliki tugas membina Pemerintahan Desa dan

Kelurahan, dan pembinaan Partai Politik merupakan sebagian tupoksi dari Kantor

Kesbang dan Linmas.

Saran BPK-RI :

Bupati Lebak, Panitia Anggaran, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tidak

mentolerir pencantuman, penganggaran dan pembayaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan yang tidak terpusat pada Pos Sekretariat Daerah yang telah melanggar dan

menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

16. Rekanan Melaksanakan Pekerjaan Kurang Dari Yang

Seharusnya Sebesar Rp46.713.504,47

Dalam APBD Kabupaten Lebak TA 2004 dianggarkan Kegiatan Peningkatan

Jalan Luar Kota dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kadubitung Ciminyak pada Dinas

Pekerjaan Umum sebesar Rp1.800.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.674.398.750,00

atau 93,02% dari anggaran. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Dharma Usaha

Taruna Ampat sesuai Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (SPKP) Nomor 602.1/122-

Pem.Keg/SPKP/APBD/2004 tanggal 1 Juli 2004 senilai Rp1.762.525.000,00 dan telah

dilakukan pekerjaan tambah kurang sebagaimana tertuang dalam Amandemen Nomor

602.1/41/AMD/BM-DPUK/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan tanggal 2 Juli s.d. 29 Oktober 2004 (120 hari kalender) dengan masa

pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 % pada tanggal 26 Oktober 2004 dan telah

diserahkan sementara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Sementara (PHO) No.602.1/BA-PHO/APBD/2004 tanggal 5 November 2004, dan pihak

pelaksana pekerjaan telah menerima pembayaran sebesar Rp1.674.398.750,00 atau 95%

dari nilai kontrak, sedangkan sisanya sebesar Rp88.126.250,00 belum dibayarkan.

Dalam kontrak dinyatakan bahwa pekerjaan pengaspalan untuk peningkatan jalan

menggunakan lapisan Aspal Treted Base (ATB) tebal 4 cm, luas permukaan 10.400m2

Page 111: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

111

atau volume 416 m3 (0,04 m x 10.400m2) dengan harga satuan Rp843.500,00/m3 atau

sebesar Rp350.896.000,00 dan Aspal Treted Base (ATB) setebal 3,8 cm, luas permukaan

15.200m2 atau volume 577,6 m3 (0,038 m x 15.200m2) dengan harga satuan

Rp843.500,00/m3 atau sebesar Rp487.205.600,00. Dengan demikian keseluruhan volume

pekerjaan tersebut sebanyak 993,6 m3 (416+577,6) dengan harga satuan Rp843.500,00

atau seluruhnya sebesar Rp838.101.600,00.

Pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 7 April 2005 dan berdasarkan data

ketebalan aspal hasil cord per 25 meter yang diperoleh dari unit Laboratorium Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lebak diketahui bahwa ternyata volume Aspal Treted Base

(ATB) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Kadubitung – Ciminyak adalah sebanyak

938,2194375 m3 dengan harga satuan Rp843.500,00/m3, sehingga nilai keseluruhan

sebesar Rp791.388.095,53. Dengan demikian terdapat kekurangan pekerjaan fisik sebesar

Rp46.713.504,47 (Rp838.101.600,00 - Rp791.388.095,53).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (SPKP)

Nomor 602.1/122—Pem.Keg/ SPKP/ APBD/ 2004 tanggal 1 Juli 2004 Pasal 1 tentang

Tugas Pekerjaan ayat 3 yang menyatkan bahwa pihak kedua (Direktur PT. Dharma Usaha

Taruna Ampat) mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten

Lebak) untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan sesuai dengan

ketentuan dan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Masalah itu mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp46.713.504,47, yang terjadi karena: a. Pelaksana Pekerjaan (PT.Dharma Usaha Taruna Ampat) sengaja mencari

keuntungan tanpa memperhatikan perjanjian kontrak;

b. Pengawas Lapangan kurang dapat menjalankan dengan baik;

c. Pengawasan dan Pengendalian oleh Pemimpin Kegiatan masih kurang.

Atas pemeriksaan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebak

mengakui kekurangan fisik tersebut dan akan segera menegur rekanan untuk selanjutnya

menyetorkan kekurangan pekerjaan sebesar Rp46.713.504,47 ke Kas daerah.

Saran BPK-RI :

Bupati Lebak agar memerintahkan secara tertulis kepada Pemimpin Kegiatan

untuk menagih kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp46.713.504,47 kepada rekanan dan

Page 112: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

112

disetor ke Kas Daerah dan jika tidak dilaksanakan maka kelebihan pembayaran tersebut

merupakan tanggungjawab Pemimpin Kegiatan dan dikenakan TGR dan atau diajukan

kepada Kejaksaan untuk diselesaikan secara hukum.

Pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang digunakan untuk Sumbangan Hari Raya

No tanggal Nomer Buku kas Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5

1 22 Des 2004 97/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para

pegawai Sekretariat DPRD Kab. Lebak 1.800.000,00

2 22 Des 2004 98/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Setda Kab. Lebak

10.650.000,00

3 22 Des 2004 99/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai BPKAD Kab. Lebak

8.650.000,00

4 22 Des 2004 100/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Bawasda Kab. Lebak

1.850.000,00

5 22 Des 2004 101/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Kantor Kesbang

1.000.000,00

6 22 Des 2004 102/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Bappeda

2.000.000,00

7 22 Des 2004 103/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas Perkebunan

4.600.000,00

8 22 Des 2004 104/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai BKD

2.500.000,00

9 22 Des 2004 105/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas PU

16.350.000,00

10 22 Des 2004 106/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas Kesehatan

37.650.000,00

11 22 Des 2004 107/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai RSUD Adjidarmo

12.250.000,00

12 22 Des 2004 108/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas Pertanian

7.250.000,00

13 22 Des 2004 109/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Kantor Inkosbudpar

2.500.000,00

14 22 Des 2004 110/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan

2.750.000,00

15 22 Des 2004 111/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas Perhubungan

4.550.000,00

16 22 Des 2004 112/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas Tenaga Kerja

2.000.000,00

Page 113: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

113

17 22 Des 2004 113/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.750.000,00

18 22 Des 2004 114/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Kecamatan dan Kelurahan

20.750.000,00

19 22 Des 2004 115/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Kantor Diklat

600.000,00

20 22 Des 2004 116/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai PMD

700.000,00

21 22 Des 2004 117/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas P dan K.

479.700.000,00

22 22 Des 2004 118/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Distamben

1.650.000,00

23 22 Des 2004 119/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Koperasi dan PKM

1.050.000,00

24 22 Des 2004 120/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Kantor Satpol PP

3.950.000,00

25 22 Des 2004 121/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Kantor Pengelola Pasar

3.750.000,00

26 22 Des 2004 122/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas LH dan Kebersihan

7.400.000,00

27 22 Des 2004 123/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Catatan Sipil

1.300.000,00

28 22 Des 2004 124/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Kantor Arsip

650.000,00

29 22 Des 2004 125/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai SMK N 2

500.000,00

30 22 Des 2004 126/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai Dinas KB dan Kependudukan

9.150.000,00

31 22 Des 2004 127/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para pegawai KPU/Panwaslu

1.050.000,00

32 22 Des 2004 128/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para eselon I s.d. III Kab.Lebak

750.000,00

33 22 Des 2004 129/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para asisten Staf Ahli

800.000,00

34 22 Des 2004 130/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para asisten Staf Ahli Bupati

750.000,00

35 22 Des 2004 131/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Kepala Bagian Setda Lebak

800.000,00

36 22 Des 2004 132/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Pemda Lebak.

2.900.000,00

37 22 Des 2004 133/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Camat se-Kab Lebak

2.300.000,00

Page 114: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

114

38 22 Des 2004 134/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Ketua DPRD Kab. Lebak

11.700.000,00

39 22 Des 2004 135/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Ketua PN Rangkasbitung

500.000,00

40 22 Des 2004 136/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Wakil Ketua PN Rangkasbitung

250.000,00

41 22 Des 2004 137/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Hakim PN

600.000,00

42 22 Des 2004 138/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada para Panitera

100.000,00

43 22 Des 2004 139/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada wakil Panitera

100.000,00

44 22 Des 2004 140/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada wakil Sekretaris

100.000,00

45 22 Des 2004 141/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Panmud Hakim

300.000,00

46 22 Des 2004 142/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kepaniteraan

300.000,00

47 22 Des 2004 143/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kapolres Lebak

500.000,00

48 22 Des 2004 144/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Wakapolres Lebak

250.000,00

49 22 Des 2004 145/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Ka. Taud Polres Lebak

100.000,00

50 22 Des 2004 146/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kasatlantas Polres Lebat

100.000,00

51 22 Des 2004 147/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kasatintel Polres Lebak

100.000,00

52 22 Des 2004 148/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kasat Sabhara/Samapta Polres Lebak

100.000,00

53 22 Des 2004 149/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kabag Bina Mitra Polres Lebak

100.000,00

54 22 Des 2004 150/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kasat Reskrim

100.000,00

55 22 Des 2004 151/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kabag OPS Polres Lebak

100.000,00

56 22 Des 2004 152/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kabag Min Polres Lebak

100.000,00

57 22 Des 2004 153/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Pengemudi/Ajudan Kapolres /Wakapolres Lebak

150.000,00

58 22 Des 2004 154/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Dandim 0603 Lebak

500.000,00

Page 115: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

115

59 22 Des 2004 155/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kasdim 0603

250.000,00

60 22 Des 2004 156/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada pasi intel Kodim

100.000,00

61 22 Des 2004 157/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Para Ops Kodim

100.000,00

62 22 Des 2004 158/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Pasi Min Kodim

100.000,00

63 22 Des 2004 159/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Pasi Tert Kodim

100.000,00

64 22 Des 2004 160/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Ka Prim Kodim

100.000,00

65 22 Des 2004 161/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada dan Unit Intel Kodim

100.000,00

66 22 Des 2004 162/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Pengemudi dan Ajudan Dandim/Kasdim

150.000,00

67 22 Des 2004 163/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kajari Rangkasbitung

500.000,00

68 22 Des 2004 164/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kasie Intel 100.000,00

69 22 Des 2004 165/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kadit Pid Sus

100.000,00

70 22 Des 2004 166/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kadit Pid Um

100.000,00

71 22 Des 2004 167/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kabag Perdata

100.000,00

72 22 Des 2004 168/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Kabag Pembinaan

100.000,00

73 22 Des 2004 169/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada kasie Pemeriksaan

100.000,00

74 22 Des 2004 170/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Dan Sub Denpom

250.000,00

75 22 Des 2004 171/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Ajudan/Pengemudi

100.000,00

76 22 Des 2004 172/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Dan Pus Lat Pur Cikuyah

250.000,00

77 22 Des 2004 173/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Wa Dan Pus Lat Pur Cikuyah

250.000,00

78 22 Des 2004 174/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Pengemudi Bupati dan Sekda

200.000,00

79 22 Des 2004 175/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Pengurus DWP/TP-PKK Kab. Lebak

16.500.000,00

Page 116: 098 Kab Lebak

Pwk III BPK-RI

116

80 22 Des 2004 177/12/2004 Bantuan Biaya SHR Idul Fitri pada Pengurus Kwarcab

300.000,00

81 22 Des 2004 178/12/2004 Bantuan Biaya Pengadaan Kain Sarung/Kantong untuk seluruh Pegawai

670.600.000,00

82 22 Des 2004 179/12/2004 Bantuan Biaya Pengadaan Kain Sarung/Kantong untuk Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat

35.600.000,00

J u m l a h 1.402.900.000,00