1 bupati badung - jdih bagian hukum dan ham setda...
TRANSCRIPT
1
BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG
PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kaidah dalam pengelolaan penganggaran
perjalanan dinas harus memperhatikan aspek yuridis, transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas sesuai kebutuhan nyata;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diadakan perubahan terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 76
Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap;
3
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan
Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas ( Berita Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2016 ( Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (2), ayat (6), ayat (8) Pasal 5 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen
sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
4
b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara /
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.
(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.
(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dapat diberikan kepada Bupati / Wakil Bupati, Ketua
DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat
Eselon II .
(7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar,
biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 7
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
a. tingkat A untuk Bupati / Wakil Bupati ;
5
b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua
DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD );
c. tingkat C untuk pegawai negeri sipil yang terdiri dari :
1. Pejabat Eselon II A;
2. Pejabat Eselon II B;
3. Pejabat Eselon III A (Kabag.Setda, Kepala Kantor dan
Camat);
4. Pejabat Eselon III A (Non Kabag.Setda, Kepala Kantor
dan Camat);
5. Pejabat Eselon III B / Pejabat Fungsional golongan IV;
6. Pejabat Eselon IV / Pejabat Fungsional golongan III;
7. Staf Golongan IV dan Staf Golongan III; dan
8. PNS Gol. II dan I serta THL/Honorer;
(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang
melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara
ditentukan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat
pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
(3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi;
b. biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan
biaya yang diperlukan untuk transport dari kantor tempat
kedudukan menuju Terminal Bus / Stasiun / Bandara /
Pelabuhan keberangkatan atau dari Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan kedatangan dan sebaliknya.
c. dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana huruf
b tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya
Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar
pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;
d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
6
e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi.
f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 8
(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang
ditanggung oleh panitia penyelenggara.
(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA
satuan kerja Pelaksana SPD.
(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai
pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam surat/undangan mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya.
(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan
Biaya Perjalanan Dinas.
(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat,
seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat
menginap pada hotel/penginapan yang sama.
(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan
biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Bupati
Badung tentang Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud.
7
5. Ketentuan dalam ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 11
(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah
hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang
representasi.
(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada
PPK atau pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan
dengan melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar /
Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya;
dan/atau
b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK
atau pejabat yang berwenang membebankan biaya tambahan
uang harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DPA
satuan kerja berkenaan.
(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf f.
(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari
yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan
uang representasi yang telah diterimanya kepada PPK.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai
berikut:
a. biaya transport pegawai;
8
b. biaya transport keluarga;
c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
d. uang harian.
(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(3) dihapus
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 18
(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk
bongkar muat dan penggudangan.
(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan
kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari satuan biaya;
(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah
dilakukan dalam jarak:
a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa; atau
b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen satuan volume,
pengepakan dan angkutan barang dan biaya perjalanan pindah
diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya
Perjalanan Dinas;
8. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 20 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
d. uang harian;
e. biaya penginapan;
f. biaya transport;
9
g. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
h. biaya pemetian dan angkutan jenazah.
(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi;
(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang
diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap
lainnya.
(4) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan
fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel.
(5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya
riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari
Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat
keberangkatan sampai ke Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke
terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta
transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.
(6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c tidak diperoleh, maka sesuai
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya
menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 23
(1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat,
yaitu :
a. tingkat A untuk Bupati / Wakil Bupati ;
b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II
(Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD );
c. tingkat C untuk pegawai negeri sipil yang terdiri dari :
10
1. Pejabat Eselon II A;
2. Pejabat Eselon II B;
3. Pejabat Eselon III A (Kabag.Setda, Kepala Kantor dan
Camat);
4. Pejabat Eselon III A (Non Kabag.Setda, Kepala Kantor
dan Camat);
5. Pejabat Eselon III B / Pejabat Fungsional golongan IV;
6. Pejabat Eselon IV / Pejabat Fungsional golongan III;
7. Staf Golongan IV dan Staf Golongan III; dan
8. PNS Gol. II dan I serta THL/Honorer;
(6) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan/atau keluarganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai
bersangkutan.
(7) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan Perjalanan Dinas untuk
kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan setelah
mendapat izin Pimpinan SKPD yang bersangkutan dengan
perlakuan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
(8) Orang Pribadi selain dimaksud dalam Pasal 3 yang melakukan
Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat
diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan
pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan serta
ketersediaan dana yang ada pada masing-masing SKPD.
Pasal 24
10. dihapus.
11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26
11
(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali
diberikan biaya pulang pergi, uang harian, dan dibayarkan
secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
(2) Biaya penginapan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Provinsi Bali dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan
Dinas.
12.Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 27
(1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan
melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu
mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD dari
pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
13.Ketentuan ayat (9) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 30
(1). SPT, SPD dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas
merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan
dinas.
(2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau
cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan
dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang
berwenang.
12
(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat
secara terperinci dalam lampiran SPD.
(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan
pada SPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam
bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran
bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan
perjalanan dinas.
(5) Dalam SPD dicantumkan :
a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada
dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat
lain yang ditunjuk;
b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan
ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi;
c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan
ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang
ditunjuk.
(6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir,
SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan
tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang
ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk
segera dipertanggung jawabkan.
(7) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diadakan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian
apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya
perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula,
perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPD
Rampung.
(8) Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan
boarding pass.
(9) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum untuk uang
harian sedangkan biaya transport dibayarkan secara riil
( at cost ), dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak
diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai
yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13
14.Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 36
(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
(2) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan
dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari
kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam
hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.
15.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas luar negeri
diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya
Perjalanan Dinas.
16. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan Lampiran IX
dihapus, serta Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan
Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Oktober 2016
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
14
Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 3 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
TTD
KOMPYANG R. SWANDIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 55
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
TTD
Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
NIP. 19710901 199803 1 009
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 OKTOBER 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ......................................................................................
NIP : ......................................................................................
Jabatan : ......................................................................................
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas ( SPD ) Nomor .................... Tanggal ...................., dengan ini kami menyatakan
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh
bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :
No. Jumlah
Jumlah
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui / Menyetujui : ................, tanggal,bulan tahun
Pajabat Pembuat Komitmen Pelaksana SPD,
...................................... ...............................................
NIP. .............................. NIP. .......................................
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG
Uraian
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 OKTOBER 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan
NO.
A B C D E
I Jumlah Barang yang dipergunakan
sebagai dasar perhitungan :
1. Pegawai yang Berkeluarga dengan 25 M3
20 M3
15 M3
10 M3
10 M3
Anak
2. Pegawai yang Berkeluarga tanpa 15 M3
12 M3
9 M3
6 M3
6 M3
Anak
3. Pegawai yang tidak Berkeluarga 5 M3
4 M3
3 M3
2 M3
2 M3
II Dasar Perhitungan Biaya :
Truk :
a. Jawa
- Pengempakan dan Pergudangan 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp
per M3
- Angkutan per M3 / KM 400 400 400 400 400
b. Luar Jawa
- Pengempakan dan Pergudangan 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp 60,000.00Rp
per M3
- Angkutan per M3 / KM 400 400 400 400 400
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG
URAIAN TINGKAT PEGAWAI
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 OKTOBER 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Yang Bertanda Tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat / Gol Ruang :
Jabatan :
Menugaskan Kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat / Gol Ruang :
Jabatan :
Untuk Tujuan :
1. …………………………………………………..
2. ………………………………………………….
3. …………………………………………………..
Selama : 1
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Badung, ………………..
Penjabat Yang Berwenang
(……………………..)
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : ……..
SURAT PERINTAH TUGAS
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG
TANGGAL : 55 TAHUN 2016
NOMOR : 3 OKTOBER 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
1 Pejabat berwenang yang memberi perintah :
2 Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan :
mengadakan perjalanan dinas
3 Jabatan,Pangkat dan Golongan dari :
yang diperintahkan :
4 Perjalanan Dinas yang diperintahkan :
Dari :
Ke :
Transportasi menggunakan :
5 Perjalanan Dinas direncanakan : Selama ( ….. ) hari
dari tanggal …………………...
s/d tanggal …………………..
6 Maksud mengadakan perjalanan :
7 Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban :
Pasal Anggaran :
:
8 Keterangan : Lihat sebelah
Dikeluarkan di :
Tanggal :
( Pejabat Yang Berwenang )
( …………………………….)
NIP. ……………………….
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
SURAT PERJALANAN DINAS
NOMOR : ……..
( S P D )
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tempat Kedudukan Pegawai
yang diberikan perintah Tanggal Tandatangan Tanggal Tandatangan
DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI
Tempat Kedudukan Pegawai
yang diberikan perintah Tanggal Tandatangan Tanggal Tandatangan
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
Tiba Kembali
2
KETERANGAN :
DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN :
Berangkat Kembali
1
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2016
PERIHAL : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS
DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI.
I. Pendidikan dan Pelatihan / Training
1. Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi :
a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU /
Kontrak / Perjanjian.
b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan
tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk
melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti
kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
d. MoU kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister
Provice.
2. Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi :
a Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat jaminan dari
sponsor, atau MoU / Kontrak / Perjanjian.
b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang
dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar
negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk
mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut.
c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti
kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
2
II. Studi Banding
Dokumen studi banding meliputi :
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi
banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU
/Kontrak / Perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju
dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding
3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
III. Seminar/Lokakarya/Konferensi
Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi :
1. Surat Undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau
sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat
jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak/perjanjian.
IV Promosi Potensi Daerah
Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :
1. Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU
/Kontrak/Perjanjian.
2. Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah
Daerah.
3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju
dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang
menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat
melaksanakan promosi.
4. Proposal /kerangka Acuan kerja
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di
luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
3
V Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri
Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :
3. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain
DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MoU /kontrak/perjanjian
4. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
5. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju
dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah
Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama
6. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.
VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan.
Dokumen kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi :
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama
kunjungan persahabatan/Kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari
sponsor, atau MoU/Kontrak/Perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju
dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah
Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA