1 - bupati tuban provinsi jawa timur peraturan...
TRANSCRIPT
- 1 -
jdih.tubankab.go.id
BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 -
jdih.tubankab.go.id
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
- 3 -
jdih.tubankab.go.id
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa(LembaranDaerah Kabupaten Tuban Tahun
2016Seri E Nomor 19, Tambahan LembaranDaerah
Kabupaten Tuban Nomor 59);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 3Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 59) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
- 4 -
jdih.tubankab.go.id
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja
Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan
Pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa
yang mempunyai wewenang, tugas, dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara
demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 5 -
jdih.tubankab.go.id
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses
monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan
Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat
LKPPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah laporan Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan
tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan
keterwakilan perempuan yang pengisiannya
dilakukan secara demokratismelalui proses
musyawarah perwakilan.
(2) Masa keanggotaan BPDselama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.
(3) Anggota BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling
banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau
tidak secara berturut-turut.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (2), dan pada ayat (1) diantara huruf g dan
huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yang yakni huruf g1,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 6 -
jdih.tubankab.go.id
Pasal 4
(1) Persyaratan calon anggota BPDadalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara
demokratis;
g1. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
h. persyaratan administratif lain yang diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2) Bentuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;
b. surat pernyataan memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
c. fotokopi ijasah Sekolah Menengah Pertama
atau sederajat dan dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;
- 7 -
jdih.tubankab.go.id
d. fotokopi kartu tanda pendudukyang dilegalisir
pejabat yang berwenang, apabila Kartu Tanda
Penduduk belum jadi maka dapat dibuktikan
dengan surat keterangan bahwa yang
bersangkutan telah melakukan perekaman
Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang
berwenang;
e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang;
f. fotokopi akta nikah atau surat cerai yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi
yang belum berusia 20 tahun dan sudah
pernah menikah;
g. surat pernyataan mengenal masyarakat dan
dikenal masyarakat dari wilayah yang diwakili
dari yang bersangkutan;
h. surat pernyataan tidak pernah menjabat
sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;
i. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah
pemilihan dari Kepala Desa bagi bakal calon
dari perwakilan wilayah;
j. surat keterangan sebagai bakal calon wakil
wilayah pemilihan, dari Dusun/gabungan
Dusun, ataugabungan Dusun dengan RW/RT,
atauRW/gabungan RW, ataugabungan RW
dengan RT, atauRT/gabungan RT;
k. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan
rohani dari Kepala Puskesmas setempat;
l. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai
anggota BPD; dan
m. pas photo ukuran 4 x 6 cm.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, diantara ayat (1) dan ayat
(2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat(1a) sehingga
berbunyi sebagai berikut:
- 8 -
jdih.tubankab.go.id
Pasal 5
(1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara
demokratis melalui musyawarah perwakilan
dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(1a) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengisian anggota BPD berdasarkan
keterwakilan wilayah; dan
b. pengisian anggota BPD berdasarkan
keterwakilan perempuan.
(2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD
dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya
dengan jumlah anggota dan komposisi yang
proporsional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengisian
keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh
Panitia Pengisian Anggota BPDkepada Kepala
Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak
ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(2) Hasil musyawarah dari Panitia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah
perwakilan dari panitia pengisian untuk
diresmikan oleh Bupati.
- 9 -
jdih.tubankab.go.id
(3) Peresmian anggota BPDditetapkan dengan
Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah
perwakilan dari Kepala Desa.
(4) Anggota BPDsebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai
peresmian anggota BPD.
(5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai
berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya
akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
6. Setelah Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni
Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)
didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan
agamanya masing-masing.
(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang
beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya
bersumpah”;
- 10 -
jdih.tubankab.go.id
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali
dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan
diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan
menolong saya”;
c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi
Budha”; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah
Paramawisesa”.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9
(1) Anggota BPDberhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota BPDdiberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulantanpa
keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
BPD;
d. melanggar larangan dan tidak melaksanakan
kewajiban sebagai anggota BPD;
e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode
etik BPD;
f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
g. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau
rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 11 -
jdih.tubankab.go.id
h. adanya perubahan status Desa menjadi
Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran
atau penghapusan Desa;
i. bertempat tinggal diluar wilayah asal
pemilihan; dan/atau
j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh
pimpinan BPDberdasarkan hasil musyawarah
BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
(4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan
pemberhentian anggota BPD kepada Bupati
melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya usul pemberhentian.
(5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian
anggota BPD kepala Bupati paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
(6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
usul pemberhentian anggota BPD.
(7) Peresmian pemberhentian anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9A
(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.
(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan
sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD,
diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan
BPD.
- 12 -
jdih.tubankab.go.id
(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan
BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan
BPD pengganti antarwaktu.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah,sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Apabila terdapat anggota BPD yang berhenti
sebelum masa keanggotaannya berakhir, diisi
melalui pengisian keanggotaan BPDantarwaktu.
(2) Anggota BPDantarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari keterwakilan
wilayahyang samaatau keterwakilan perempuan.
(3) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui mekanisme musyawarah BPD yang
ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(4) Keputusan BPDsebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diusulkan oleh pimpinan BPDkepada Bupati
melalui Kepala Desa.
(5) Bupati menetapkan usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.
10. Judul BAB III diubah, sehingga judul BAB III berbunyi
sebagai berikut:
BAB III
FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN,
DAN WEWENANGBPD
11. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan2 (dua)
ayat, yakni ayat(2), dan ayat (3), sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:
- 13 -
jdih.tubankab.go.id
Pasal 11
(1) BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus
untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa
lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugas BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.
12. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua)
pasal yakni Pasal 14A, dan Pasal 14B, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
- 14 -
jdih.tubankab.go.id
Pasal 14A
(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas
pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup.
(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada
Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada
Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara
tertulis dan/atau lisan.
(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat)
bulan setelah selesai tahun anggaran.
Pasal 14B
(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada
Bupatisebagaimana dimaksud dalam pasal 14A
ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja
BPD serta pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada
forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14A ayat (3) merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD
kepada masyarakat Desa.
13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)
bagian yakni Bagian Kelima Adan 2 (dua) Pasal baru
yakni Pasal 15A, dan Pasal 15B, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
- 15 -
jdih.tubankab.go.id
Bagian Kelima A
Kewenangan BPD
Pasal 15A
BPD berwenang:
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk
mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang
menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga
kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang
bersifat insidentil kepada Bupatimelalui Camat;
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana
biaya operasional BPD secara tertulis kepada
Kepala Desa untuk dialokasikan dalam
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi
Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
dan
- 16 -
jdih.tubankab.go.id
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam
rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Pasal 15 B
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak
BPD diatur dalam peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam
musyawarah BPD.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diantara huruf a dan
huruf b disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a1 dan
huruf a2, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
a. waktu musyawarah BPD;
a1.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
a2. fungsi, tugas, hak kewajiban dan kewenangan
BPD;
b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah
BPD;
c. tata cara musyawarah BPD;
d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat
BPD dan anggota BPD; dan
e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- 17 -
jdih.tubankab.go.id
(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BPD.
(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila
pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah apabila
ketua BPD berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila
ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan
musyawarah sesuai dengan bidang yang
ditentukan dan penetapan penggantian
anggota BPD antarwaktu.
(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan peraturan
Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program
Pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja
kepala Desa; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran
aspirasi masyarakat.
(5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak
menyatakan pendapat BPD sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan
Pemerintahan Desa;
- 18 -
jdih.tubankab.go.id
b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala
Desa atas pandangan BPD;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban
atau pendapat kepala Desa; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan
akhir BPD kepada Camat.
(6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara
musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf e meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.
16. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18, disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1
(satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang
sekretaris.
(1a) Untuk membantu pimpinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk 2 (dua) bidang,
terdiri atas:
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
(2) Pimpinan BPDdan Ketua Bidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh
anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD
yang diadakan secara khusus.
- 19 -
jdih.tubankab.go.id
(3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama
kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu
oleh anggota termuda.
17. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB,
yaitu BAB VIA PENDANAAN dan 1 (satu) Pasal baru
yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIA
PENDANAAN
Pasal 20A
Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan
pada:
a. APBD Kabupaten;
b. APBDesa; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 17 Desember 2018
BUPATI TUBAN,
ttd.
H. FATHUL HUDA
- 20 -
jdih.tubankab.go.id
Diundangkan di Tuban
pada tanggal 17 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,
ttd.
BUDI WIYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E NOMOR 69
- 21 -
jdih.tubankab.go.id
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I. UMUM
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan
yang ditetapkan secara demokratis.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan
permusyawaratan ditingkat desa guna menampung aspirasi yang
berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, dan
bertanggung jawab serta dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan
serta partisipatif ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta
meningkatkan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas PerubahanDaerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaran Desa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 108