1. januari 2012.pdf

DITERBITKAN OLEH : DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITJEN KPI / LB / 06 / I / 2012

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Januari 2011

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ………………………………………...………………………………………............................. i KATA PENGANTAR ...................................................................................................... iii RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………….......…………………………………….......................... iv DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................................ viii BAB I KINERJA ………………...................................................................................... 1 A. Forum Kerja Sama Multilateral …………..…………………………………………… 1 Sidang Committee on Agriculture-Special Session (CoA-SS) .............. 1 B. Forum Kerja Sama ASEAN ………………….……………………………………......... 3 1. The Third Meeting of the Sub-Committee on ATIGA Rules of Origin

(3rd SC-AROO) ................................................................................. 3 2. Pertemuan the 3rd ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative

Committee (3rd ATF-JCC) …………………………………………………………..... 6 3. Pertemuan Legal Experts ………………………………………………………… 8 4. The Third Meeting of the Coordinating Committee on the

Implementation of the ATIGA (3rd CCA) …………………………………… 8 5. Senior Economic Official Meeting for the Forty-Second ASEAN

Economic Ministers Meeting (SEOM 1/42) ................................. 11 6. Rapat Kelima Sekretariat Nasional ASEAN ................................. 22 C. Forum Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya ………… 23 1. Pertemuan Tahunan World Economic Forum ................................ 23 2. Pertemuan Organizing Committee dan Editorial Committee ……… 27 3. 47th Asia Pacific Coconut Community Session/Ministerial Meeting…. 30 D. Forum Kerja Sama Bilateral ................................................................. 33 Kunjungan Kerja ke New Delhi Dalam Rangka Mengikuti Kunjungan

Kenegaraan Presiden RI ....................................................................... 33 E. Perundingan Perdagangan Jasa ........................................................... 36 1. Pertemuan Working Party on GATS Rules (WPGR) ........................ 36 2. Pertemuan Bilateral dalam rangka Services Week ......................... 38 3. Pertemuan Working Party on Domestic Regulation (WPDR) ......... 40 BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT .……………....................................... 43 A. Kendala dan Permasalahan ……………………………………………................... 43 1. Rangkaian Sidang ASEAN ........................................................... 43 2. Rapat Kelima Sekretariat Nasional ASEAN ................................. 43 3. Persiapan Penyelenggaraan Peringatan 10 Tahun Kerja Sama Tiga

Negara di Bidang Karet Alam ............................................................ 43 4. Pertemuan ke-47 Asia Pacific Coconut Community Session ………. 44


ii

5. Kunjungan Delegasi RI ke New Delhi, India ....................................... 44 6. Pertemuan Working Party on GATS Rules (WPGR) ........................ 44 7. Pertemuan Working Party on Domestic Regulation (WPDR) ........... 44 B. Tindak Lanjut Penyelesaian …………………………………………………………….. 45 1. Rangkaian Sidang ASEAN ........................................................... 45 2. Rapat Kelima Sekretariat Nasional ASEAN ................................. 46 3. Persiapan Penyelenggaraan Peringatan 10 Tahun Kerja Sama Tiga

Negara di Bidang Karet Alam ............................................................ 46 4. Pertemuan ke-47 Asia Pacific Coconut Community Session ………. 46 5. Kunjungan Delegasi RI ke New Delhi, India ....................................... 47 6. Pertemuan Working Party on GATS Rules (WPGR) ........................ 47 7. Pertemuan Working Party on Domestic Regulation (WPDR) ........... 47 BAB III PENUTUP ………………………………………………………………………………………………. 48


iii

KATA PENGANTAR

Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional

merupakan uraian pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Direktorat-direktorat dan

Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, yang

terdiri dari rangkuman pertemuan, sidang dan kerja sama di forum kerja sama

Multilateral, ASEAN, APEC dan organisasi internasional lainnya, Bilateral serta

Perundingan Perdagangan Jasa setiap bulan baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan bulanan ini adalah untuk

memberikan masukan dan informasi kepada unit-unit terkait Kementerian Perdagangan,

dan sebagai wahana koordinasi dalam melaksanakan tugas lebih lanjut. Selain itu, kami

harapkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional ini,

dapat memberikan gambaran yang jelas dan lebih rinci mengenai kinerja operasionalnya.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu sejak penyusunan hingga penerbitan laporan bulanan ini.

Terima kasih.

Jakarta, Januari 2011

DIREKTORAT JENDERAL KPI


3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional pada bulan Januari 2012, antara lain:

Rapat Persiapan Pertemuan Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (IGC on GRTKF-WIPO) ke-20

Rapat ditujukan sebagai persiapan pertemuan IGC on GRTKF-WIPO ke-20 tanggal 14-22 Februari 2012 di Jenewa, dan juga untuk melaporkan secara singkat hasil pertemuan IGC on GRTKF-WVIPO ke-19 pada bulan Juli 2011.

Rapat Kerja Sama Selatan Selatan

Rapat bertujuan untuk mengelaborasi program kerja dan langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 yang telah disusun oleh Sekretariat KSS bersama-sama dengan tiga lembaga utama dalam KSS yaitu: Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.

Pertemuan the 1st Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 1/43)

Kamboja di bawah chairmanship-nya memberikan prioritas pada tiga isu pokok, yakni: (i) menindaklanjuti secara intensif upaya integrasi ekonomi ASEAN; (ii) implementasi program-program pengurangan kesenjangan melalui implementasi Integration of ASEAN Initiatives; dan (iii) meningkatkan kerja sama ASEAN dengan seluruh Mitranya.

Global Commodities Forum

Global Commodities Forum ke-3 dengan tema Globalization and Commodity Trade: Harnessing Development Gains from Commodities Production and Trade dihadiri oleh delegasi dari negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pimpinan perusahaan di bidang jasa/perbankan, akademisi, dan pakar komoditi. Global Commodities Forum terbagi dalam dua bagian yaitu sesi plenary yang membahas tema keseluruhan dan sesi paralel yang membahas mengenai perkembangan suplai pasar di Commodity Dependent Developing Countries (CDDCs).

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnership 2012

Menteri Perdagangan RI menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan secara struktural, yang diharapkan dapat menghasilkan kenaikan pendapatan per kapita serta memfasilitasi pertumbuhan makro ekonomi dan kebijakan sektoral, termasuk perdagangan. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi melambatnya pertumbuhan perekonomian global terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Kepemimpinan baru dalam pembangunan juga perlu digarisbawahi, terutama untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai tujuan pembangunan milenium .


4

Business and Investment Forum

Dalam kesempatan tersebut dilakukan dialog interaktif dengan perwakilan pemerintah Federal Jerman dan sektor bisnis Jerman yang hadir dan berminat untuk mengembangkan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal menarik yang patut dicatat adalah adanya dukungan sekaligus dorongan dari perwakilan Kementerian Ekonomi Jerman bahwa sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk masuk ke Indonesia. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa perusahaan besar yang telah melakukan bisnis di Indonesia.

World Economic Forum (WEF) 2012

Empat subtema yang dalam pertemuan kali ini menggambarkan keterkaitan bila memerlukan perubahan besar, antara lain: (i) Model Pertumbuhan dan Ketenagakerjaan; (ii) Model Kepemimpinan dan Inovasi; (iii) Model Keberlanjutan dan Sumber Daya; dan (iv) Model Sosial dan Teknologi.

Kunjungan Delegasi St. Louis, Missouri kepada Menteri Perdagangan

Saat ini Indonesia merupakan tujuan ekspor St. Louis ke-18, dengan nilai ekspor per tahun berkisar antara 60 sampai dengan 70 juta dolar AS, di mana sepuluh tahun yang lalu yang menduduki peringkat ke-18 adalah RRT, yang sekarang nilai ekspornya menurun menjadi sekitar lebih dari 1 juta dolar AS per tahun.

Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services ke-67

Agenda utama Sidang adalah membahas isu-isu: (i) ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP); (ii) 8th Package of Commitments Under AFAS; (iii) Achievement of the AFAS 2015 Targets Submitted; (iv) Enhancing Sectoral Integration; (v) Review of the AFAS; (vi) Unbound Due to Lack of Technical Feasibility; (vii) Consideration of the Sectoral Working Groups Reports; dan (viii) Topics for Notification and Status Update.

Pertemuan SEOM 1/43 di Bidang Jasa

Agenda utama yang dibahas pada Sidang ini meliputi: (i) Coordinating Committee on Services (CCS); (ii) ASEAN – China; (iii) ASEAN – Jepang; (iv) ASEAN – India; (v) ASEAN-US; dan (vi) ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership (AFRCEP)/ASEAN ++ FTA.

Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) ke-55

Pertemuan membahas: (i) AEC Blueprint And Scorecard; (ii) Investment Promotion And Facilitation; (iii) Investment Liberalization; (iv) Analytical And Statistical Support For Policy Analysis; (v) ASEAN ++ FTAs; (vi) Cross-Sectoral Cooperation; (vii) dan Other Matters yang mencakup pembahasan ASEAN - Canada.


vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Pelaksanaan The Third Meeting of the Sub-Committee on ATIGA Rules of

Origin (3rd SC-AROO) ………………………………………………………………………….

6 Gambar 2 Pelaksanaan Senior Economic Official Meeting (SEOM-1/42) …………….. 22 Gambar 3 Pelaksanaan Acara Breakfast Session: Implications on Business of the

Inclusive Growth Paradigm of India and Indonesia - Discussion on the Imperatives of Business of Inclusive Growth Paradigm ……………………….

27 Gambar 4 Pelaksanaan Business Meeting .............................................................. 35


viii

DAFTAR TABEL Tabel 1 Tindak Lanjut Coordinating Committee on the Implementation of the

ATIGA ………………………………………………………………………………………………

45


6

BAB I KINERJA

A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral

1. Rapat Persiapan Pertemuan Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (IGC on GRTKF-WIPO) ke-20

Rapat diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2012 di kantor Kementerian Luar Negeri. Rapat ditujukan sebagai persiapan pertemuan IGC on GRTKF-WIPO ke-20 pada tanggal 14-22 Februari di Jenewa, dan juga untuk melaporkan secara singkat hasil pertemuan IGC on GRTKF-WIPO ke-19 pada bulan Juli 2011.

Future Works on IGC Process

Pada pertemuan IGC on GRTKF-WIPO ke-19 bulan Juli 2011 anggota WIPO telah sepakat terhadap future works on IGC Process dan disampaikan pada sidang General Assembly WIPO tahun 2011. Future works dimaksud intinya adalah: (i) memperbarui mandat IGC GRTKF untuk jangka waktu dua tahun hingga tahun 2013; (ii) menentukan work programs IGC yang terdiri dari tiga sesi tematik dan satu sesi umum; dan (iii) meminta IGC untuk menyampaikan International Legal instrument on GR, TK, and TCEs kepada General Asembly tahun 2012 untuk dipertimbangkan dan diputuskan kemungkinan diselenggarakannya Diplomatic Conference pada tahun 2013.

Berdasarkan work progams dimaksud, IGC on GRTKF ke-20 kali ini akan difokuskan pada pembahasan isu Genetic Resources, sedangkan IGC on GRTKF ke-21 akan membahas mengenai Traditional Knowledge, dan IGC on GRTKF ke-22 akan membahas mengenai Folklore/TCEs. Hal ini berbeda dengan sidang sebelumnya di mana ketiga isu dimaksud dibahas dalam setiap sidang IGC on GRTKF. Ditambahkan, terdapat pandangan mengenai alternatif perundingan isu GRTKF apakah bersifat Single Undertaking atau anggota WIPO dapat menyepakati isu yang dianggap telah matang terlebih dahulu. Isu yang saat ini dianggap paling memungkinkan dicapai kesepakatan adalah Folklore/TCEs.

Berdasarkan hasil kegiatan roundtable discussion yang telah diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 9-12 Oktober 2011 telah dihasilkan beberapa butir rekomendasi antara lain: (i) pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi hukum nasional terkait perlindungan GRTKF (perlindungan positif); (ii) perlunya pembentukan/penyatuan database GRTKF yang masih terpisah dan dikelola masing-masing


7

kementerian/lembaga (perlindungan defensif); (iii) perlunya ada prioritas isu yang harus ditindaklanjuti melalui pembentukan guidelines/roadmap.

Terkait database, beberapa peserta rapat khususnya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa pada dasarnya masing-masing instansi telah memiliki database namun terbatas sesuai tupoksi masing-masing kementerian/lembaga. Oleh karena itu, perlu mekanisme interoperability data yang terpusat agar memudahkan akses bagi pihak yang memerlukan data. Terkait roadmap, Dit. Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri akan mencoba untuk menyusun roadmap dimaksud guna menjadi pertimbangan kementerian/lembaga lainnya untuk dapat diimplementasikan.

Pembentukan Timnas GRKTF

Mengingat pentingnya isu GRTKF, wakil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengusulkan pembentukan Timnas mengenai GRTKF sebagai wadah koordinasi. Hal ini serupa dengan adanya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) yang telah dibentuk sebelumnya. Secara umum, peserta rapat menyambut baik rencana pembentukan Timnas dimaksud.

2. Rapat Kerja Sama Selatan Selatan

Rapat kerja sama selatan-selatan berlangsung pada tanggal 10 Januari 2012 di Sekretariat KSS. Rapat ini bertujuan untuk mengelaborasi program kerja dan langkah strategis yang akan dilaksanakan tahun 2012 yang telah disusun oleh Sekretariat KSS bersama sama dengan tiga lembaga utama dalam KSS yaitu: Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.

Seiring dengan posisi dan peran Indonesia sebagai Middle Income Country (MIC) maka Indonesia diharapkan dapat memperkuat kerja sama pembangunan dan kemitraan global dan memberikan kontribusi dan sharing kepada negara lain.

Development Cooperation

Kerangka kebijakan Development Cooperation Indonesia dibagi menjadi tiga kerangka utama yaitu: capacity building, investment leverage, dan international cooperation sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Forum South-South and Triangular Cooperation menjadi komplemen North-South Cooperation yang sudah berjalan.


8

Pertemuan Kepala Bappenas di Busan mengenai Aid Effectiveness memberikan gambaran bahwa semakin menguatnya South-South Cooperation telah menjadikan middle income countries berperan sangat penting dalam membangun perspektif new architecture of aid for development effectiveness

Arahan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait kerja sama selatan-selatan adalah bahwa seluruh rangkaian kerja sama selatan-selatan akan mengarah pada penguatan kerja sama pembangunan.

Tupoksi Kementerian/lembaga dalam konteks pengembangan kerja sama selatan-selatan antara lain:

1) Bappenas, berperan sebagai development cooperation dan menentukan pagu indikatif anggaran;

2) Sekretariat Negara, berperan untuk menangani perizinan dan administrasi;

3) Kementerian Luar Negeri, berperan dalam kebijakan politik luar negeri dan arrangement antar Negara;

4) Kementerian Keuangan berperan dalam menangani keuangan Negara dan pagu indikatif anggaran; dan

5) Kementerian/lembaga lainnya berperan sebagai pelaksana program pembangunan.

B. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN

Pertemuan the 1st Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 1/43)

Pertemuan the 1st Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 1/43) berlangsung pada tanggal 16-19 Januari 2012 di Siem Reap, Kamboja dipimpin oleh Director General for Domestic Trade, Ministry of Commerce, Kamboja selaku SEOM Chair, dan dihadiri oleh SEOM Leaders dari seluruh anggota ASEAN serta wakil Sekretariat ASEAN.

ASEAN Economic Community

Prioritas Kamboja 2012 SEOM Chair menginformasikan bahwa di bawah chairmanship-nya Kamboja memberikan prioritas pada tiga isu pokok, yakni: (i) menindaklanjuti secara intensif upaya integrasi ekonomi ASEAN; (ii) implementasi program-program pengurangan kesenjangan melalui implementasi Integration of ASEAN Initiatives; dan (iii) meningkatkan kerja sama ASEAN dengan seluruh mitranya.


9

ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AF-EED)

Pertemuan membahas rencana tindak lanjut AF-EED yang disepakati oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN bulan November 2011 di Bali. SEOM sepakat bahwa koordinasi implementasi framework ini berada pada AEC Council karena sifatnya yang cross sectoral. Sekretariat ASEAN akan mengidentifikasi work programmes dan capacity buildings di berbagai forum dan sectoral bodies untuk melihat adanya gaps dan berdasarkan hal itu merumuskan draft work programmes implementasi AF-EED berikut sistem monitoringnya. Berdasarkan work programmes tersebut diharapkan AEC Council dapat memberikan instruksi yang lebih terarah kepada semua sectoral ministerial bodies. Indonesia melaporkan rencana pelaksanaan Symposium on Financial Inclusion di Indonesia pada bulan Mei 2012 (tentative) untuk membahas best practices in financial inclusion and international remittances di ASEAN.

Asian Development Bank Institute (ADBI) memaparkan proposal Strengthening ASEAN Transitional Economies yang disusun berdasarkan rekomendasi dari kajian ADBI tentang A RICH ASEAN in 2030 yang menempatkan narrowing the development gaps (NDG) antara negara CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam) dan negara ASEAN lainnya sebagai isu yang dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan sustainable growth di ASEAN. Proposal ini dapat dipandang sebagai tindak lanjut dari AF-EED yang secara khusus memfokuskan perhatian pada NDG.

Mid-Term Review (MTR) of the AEC Blueprint Project

Senior Economic Official Meeting (SEOM) mencatat paparan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) mengenai perkembangan terakhir proyek Mid-Term Review (MTR) ini. Indonesia menekankan sekali lagi bahwa: (i) MTR dimaksudkan untuk mengevaluasi secara komprehensif efektivitas AEC Blueprint dalam mengantarkan ASEAN memasuki AEC 2015; (ii) Laporan MTR ke ASEAN Economic Ministers (AEM) dan ASEAN Economic Community (AEC) Council harus difokuskan pada hasil kajian dan rekomendasi yang akan diputuskan para Menteri, dan bukan country reports; dan (iii) Dalam melaksanakan proyek ini ERIA perlu berkoordinasi dengan ASEAN Integration Monitoring Office (AIMO) untuk menghindari overlapping. Laporan MTR ini diharapkan dapat difinalisasi pada bulan Mei 2012 untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Senior Economic Official Meeting (SEOM) dan High Level Task Force on ASEAN Economic


10

Integration (HLTF-EI) pada bulan Juli 2012 dan dilaporkan kepada AEM pada bulan Agustus 2012.

World Bank – AIMO Project

Perwakilan World Bank memaparkan proposal AEC Integration Monitoring and Evaluation Capacity Building Program (Phase I) guna membantu ASEAN Integration Monitoring Office (AIMO) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/SDM (termasuk SDM negara anggota) dalam membangun data-base dan data collections, key monitoring, dan analytical studies. Komponen utama proyek tersebut adalah: (i) laporan evaluasi dan monitoring implementasi integrasi ekonomi dan fasilitas perdagangan; (ii) database negara anggota berisi berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perdagangan jasa priority integration sectors; (iii) studi tentang perdagangan jasa regional; dan (iv) kegiatan capacity building yang akan dilaksanakan secara paralel dengan dua komponen lainnya.

Public-Private Sector Engagement (PPE)

Senior Economic Official Meeting (SEOM) sepakat mengenai perlunya penguatan inter aksi antara pemerintah dan sektor swasta sebagaimana dikembangkan dalam 2-3 tahun terakhir ini. Dalam hal ini, SEOM menugaskan Sekretariat ASEAN untuk meng-update matriks masukan/rekomendasi sektor swasta berikut tanggapan ASEAN untuk selanjutnya disampaikan kepada AEM sebagai persiapan dialog dengan pihak swasta tahun ini. SEOM juga sepakat agar forum-forum bisnis yang akan diadakan tahun 2012 seperti the 2nd ASEAN-EU Business Summit (AEBS) pada tanggal 1 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja dapat berlangsung dengan peran aktif pelaku usaha ASEAN.

ASEAN Trade Repository (ATR)

SEOM membahas usulan dari Coordinating Committee on the Implementation of ATIGA (CCA) mengenai pembentukan ASEAN Trade Repository (ATR), yaitu: (i) technical design dari ASEAN Trade Repository/National Trade Repository diserahkan kepada Technical Working Group (TWG) di bawah ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) dan (ii) meminta legal expert mengkaji apakah ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) perlu diamendemen untuk mengakomodir pembentukan National Trade Repository (NTR). Pembahasan mengenai ATR ini berlangsung lama karena sejumlah SEOM mengangkat kembali pertanyaan-pertanyaan yang muncul sejak tahun 2008 hingga akhir 2010 (seperti biaya pembentukan website yang tinggi, penerjemahan ke dalam bahasa Inggris yang memakan


11

waktu, koordinasi antar kementerian yang tidak mudah, sifat legal binding dari ATR/NTR, dan lain-lain). Thailand bahkan meminta disusun dahulu policy paper untuk mengkaji perlu-tidaknya trade repository. Menghadapi ini, Indonesia mengingatkan pertemuan bahwa selain ATR dimandatkan oleh ATIGA, sudah ada growing consensus bahwa NTR diperlukan bagi terwujudnya ATR seperti halnya National Single Window (NSW) yang membentuk ASEAN Single Window (ASW), dan memperingatkan agar SEOM tidak mengabaikan konsensus yang telah dicapai di tingkat teknis (CCA). Indonesia juga mengingatkan bahwa ATR dapat dikembangkan dengan basis Single Window masing-masing anggota sesuai dengan rekomendasi dari High Level Workshop on ATR yang dilaksanakan pada SEOM 1/42 di Jakarta dan Technical Session on ATR yang diadakan pada bulan Desember 2011 di Manila. Selanjutnya, SEOM sepakat agar masing-masing AMS segera melakukan konsultasi domestik serta menyampaikan status perkembangan NTR kepada Sekretariat ASEAN sebagai bahan penyusunan policy paper yang akan dibahas pada Prep SEOM AEM Retreat bulan Februari 2012.

Trade in Services SEOM mencatat perkembangan program kerja di bidang services termasuk hasil pertemuan Coordinating Committee on Services (CCS) ke-67 pada tanggal 10-13 Januari 2012 di Solo, Indonesia. SEOM mencatat bahwa: (i) untuk penyelesaian AFAS Paket 8, lima negara anggota yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Myanmar telah menyelesaikan komitmen AFAS Paket 8, sementara dua anggota lainnya yakni Indonesia dan Kamboja akan segera menyampaikan kelengkapan komitmen AFAS Paket 8 sebelum AEM Retreat (Indonesia akan menyampaikan kekurangan 2 subsektor); (ii) untuk perundingan Movement of Natural Persons (MNP) Agreement, masih dibahas format dan penempatan Scheduling of MNP commitments, pengawasan implementasi MNP Agreement (apakah perlu membentuk Joint Committee atau diserahkan pada CCS), provision for progressive liberalisation of MNP Agreement, serta possible parameters untuk meliberalisasi MNP; dan (iii) Negara anggota sedang menyiapkan Individual Country Assessment untuk disampaikan kepada Sekretariat ASEAN 2 (dua) minggu sebelum AEM Retreat.

SEOM juga mencatat kemungkinan finalisasi MNP Agreement sebelum pertemuan AEM pada bulan Agustus


12

2012, dan bahwa pembahasan awal untuk AFAS Paket 9 sudah dapat dimulai pada pertemuan CCS yang akan datang sambil mendorong penyelesaian AFAS Paket 8 oleh 3 (tiga) negara lainnya yakni Laos, Filipina, dan Vietnam.

Investment SEOM mencatat bahwa ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau ACIA belum dapat berlaku efektif (enter into force—EIF) karena ACIA Reservation List belum disahkan oleh AIA Council. Sekretariat ASEAN menginformasikan bahwa Sekretaris Jenderal ASEAN akan segera menyampaikan surat kepada para Menteri AIA Council untuk mendapatkan persetujuan secara ad-referendum atas ACIA Reservation List. Diharapkan final endorsement dapat dilakukan pada saat AEM Retreat bulan Februari 2012 sehingga ACIA dapat berlaku efektif sebelum KTT ASEAN ke-20 pada bulan April 2012.

Small and Medium Enterprises (SMEs)

SEOM menyambut baik berbagai initiatives pengembangan SME di ASEAN tahun 2011 lalu, dan mendukung rencana SME Working Group untuk menyampaikan “the Framework for the Establishment of the ASEAN SME Development Fund” kepada ASEAN Finance Minister’s Meeting (AFMM) yang akan datang untuk mendapatkan pertimbangan dan arahan.

Competition Policy SEOM membahas salah satu hasil the 1st ASEAN High-Level Meeting on Competition (AHLMC) pada tanggal 16 November 2011 di Bali, di mana atas prakarsa Indonesia maka diusulkan agar AHLMC dilembagakan secara permanen langsung di bawah purview AEM (tidak melalui SEOM). Untuk itu, diusulkan pula agar ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) yang selama ini berada di bawah koordinasi SEOM untuk selanjutnya ditempatkan di bawah AHLMC dan tidak ada lagi command line ke SEOM. Pada prinsipnya SEOM keberatan atas usulan ini karena competition policy berada di bawah purview AEM sehingga issues competition policy seyogyanya tetap berada di bawah koordinasi SEOM.

ASEAN’s Relations with Dialogue and Sectoral Partners

ASEAN-Japan CEP Pertemuan membahas perkembangan perundingan jasa dan investasi. Di bidang jasa, SEOM sepakat agar ASEAN tetap berpegang pada “positive list approach” sebagaimana posisi ASEAN di berbagai ASEAN’s FTAs. SEOM mencatat bahwa Jepang sesungguhnya lebih berminat pada perjanjian investasi dari pada jasa. “Gaps” antara Jepang dan ASEAN dalam perundingan investasi sudah dapat dijembatani dengan memasukan


13

aspek liberalisasi sebagai “built-in agenda”. Pertemuan meminta Filipina selaku Co-Chair dari ASEAN-Japan Closer Economic Partnership (CEP) untuk menyampaikan posisi ASEAN di bidang jasa dengan catatan bahwa bila posisi serta offers dari Negara ASEAN dapat diterima Jepang maka perundingan investasi dapat diselesaikan

ASEAN-India FTA SEOM sepakat untuk tidak lagi melakukan perundingan Product Specific Rules (PSR) dengan India dan hanya fokus pada perundingan jasa dan investasi karena tidak ada kemajuan yang dicapai pada perundingan PSR ini. Di bidang jasa, SEOM sepakat agar ASEAN mendesak India menerima offers yang sudah disampaikan oleh ASEAN, atau perundingan dihentikan. Untuk investasi, ASEAN siap melakukan “trade-off” dengan India asalkan India memenuhi persyaratan ASEAN dan tidak mengangkat isu-isu baru dalam setiap putaran perundingan investasi. SEOM meminta Malaysia selaku Co-Chair ASEAN-India FTA untuk menyampaikan posisi ini ke pihak India.

Hong Kong’s Request to Join the ACFTA

Setelah melalui perdebatan yang panjang, SEOM menyetujui saran Indonesia dan Thailand agar dilakukan kajian komprehensif mengenai cost benefits-nya bagi ASEAN bila Hong Kong bergabung ke dalam ACFTA, dan agar Negara anggota berkonsultasi kepada Kementerian Luar Negeri atau Permanent Representative masing-masing mengenai implikasi hukum dan politiknya bila permintaan Hong Kong dipenuhi. Diharapkan SEOM dapat menyampaikan rekomendasi akhir kepada AEM bulan Agustus-September 2012 (44th AEM Meeting & Related Meetings).

ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation Roadmap

SEOM Jepang menghadiri sesi brainstorming dengan SEOM pada tanggal 18 Januari 2012 untuk membahas draft ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation Roadmap. SEOM menyampaikan sejumlah masukan/usul perubahan mengenai goals/objectives, activities, sub-activities, serta timeline agar ada kejelasan dalam implementasinya.

ASEAN Roadshow to Japan

Pertemuan sepakat menetapkan Sendai dan Tokyo sebagai tempat kunjungan roadshow, dan agar program road show dipersingkat dari empat hari menjadi tiga hari (tiba di Sendai 25 April, acara tanggal 26 - 28 April 2012). Jepang akan menyampaikan draf program berdasarkan masukan dari SEOM.


14

ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership (AF-RCEP)

SEOM membahas pelaksanaan work plan AF-RCEP 2011-2013 khususnya untuk menyelesaikan ASEAN template on goods. Beberapa Negara anggota (Kamboja, Thailand, dan Filipina) mengangkat kembali basic issues dan menyatakan bahwa ASEAN++FTA template berlaku hanya bagi mitra FTA dan tidak bagi ASEAN. Thailand dan Vietnam juga mengusulkan agar “threshold” untuk komitmen tarif tidak menyebut angka tertentu, dan Thailand lebih jauh mempertanyakan perlu-tidaknya AF-RCEP.

Setelah melalui perdebatan sangat panjang, SEOM sepakat bahwa ASEAN Working Group on Goods (AWG-Goods) perlu segera dibentuk mendahului jadwal (sesuai Work Plan, AWG-Goods ini seyogyanya dibentuk pada atau setelah AEM Retreat) agar pembahasan mengenai template dapat terarah. Demikian pula untuk services dan investment, SEOM berpandangan bahwa working groups untuk kedua sektor ini perlu segera dibentuk. SEOM sepakat menunjuk (pending final confirmation) Singapura sebagai Chair of AWG-Goods, Brunei sebagai Chair of AWG-Investment, Malaysia sebagai Chair of AWG-Services, dan Filipina sebagai Chair of ROO Sub-Committee di bawah AWG-Goods. Setiap negara ASEAN diminta menyampaikan melalui Sekretariat ASEAN focal point masing-masing di ketiga working group dan sub-committee tersebut paling lambat tanggal 10 Februari 2012. SEOM juga sepakat bahwa TOR pembentukan AWG’s akan dibahas oleh SEOM secara inter-sessionally.

ASEAN – Canada Indonesia, selaku Country Coordinator ASEAN-Canada, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti “Joint Declaration between ASEAN and Canada on Trade and Investment” dengan menyusun Work Plan 2012-2013 dengan fokus pada trade in goods, services, industrial cooperation, and investment. Filipina mengusulkan adanya kegiatan ASEAN Roadshow to Canada dalam work plan yang difokuskan pada sektor pertambangan, sedangkan Thailand mengusulkan kegiatan ASEAN-Canada Business Summit.

ASEAN – US Indonesia sebagai Country Coordinator ASEAN-US telah melakukan komunikasi dengan perwakilan US-ABC dan US Mission to ASEAN terkait dengan implementasi ASEAN-US Work Plan 2012. Singapura, atas rekomendasi Indonesia, ditunjuk menjadi country shepherd dari 2 (dua) inisiatif baru dalam ASEAN-US Work Plan yakni Healthcare Services Forum dan Digital Dialogue. Prioritas akan diberikan pada pelaksanaan program kerja sama yang telah ada dan pada


15

pelaksanaan Digital Dialogue.

SEOM menyambut baik usulan US-TATF untuk menyelenggarakan ASEAN-US Trade and Environment Forum dan mengusulkan agar selain SEOM dan ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN), perwakilan pejabat dari sektor terkait lingkungan seperti pertanian dan kehutanan turut dilibatkan dalam forum tersebut. SEOM sepakat untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan konsep usulan penyelenggaraan trade and environment forum tersebut.

ASEAN Road Show to the US

Mengingat jadwal kegiatan beberapa AEM yang sudah padat, dan menimbang bahwa pada bulan April 2012 sudah terjadwal beberapa kegiatan yang melibatkan AEM (KTT dan road show ke Jepang), SEOM mengusulkan agar ASEAN Road Show to the US dapat dijadwalkan pada Kuartal III tahun ini. SEOM meminta Indonesia untuk membahas kemungkinan ini dengan pihak US-ASEAN Business Council (US-ABC) maupun Office of the USTR untuk dilaporkan kembali pada Prep-SEOM menjelang AEM Retreat tanggal 25-26 Februari 2012.

ASEAN – EU Vietnam selaku Country Coordinator ASEAN-EU dan Kamboja sebagai tuan rumah, melaporkan rencana penyelenggaraan the 2nd ASEAN-EU Business Summit, dan the 11th AEM-EU Consultations yang akan dilaksanakan mendahului KTT ASEAN ke-20 pada bulan April 2012. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ASEAN-EU Business Summit (AEBS) yakni “promoting bilateral partnership framework towards an ASEAN-EU framework”, pertemuan sepakat agar masing-masing Negara menyampaikan perkembangan pembicaraan bilateralnya dengan EU pada pertemuan SEOM yang akan akan datang.

ASEAN – Russia Kamboja selaku Country Coordinator ASEAN-Russia melaporkan bahwa ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation Roadmap belum dapat difinalisasi karena Rusia tidak dapat melanjutkan pembahasan bila tidak melibatkan Negara anggota Common Economic Space (CES) lainnya selain Rusia, yakni Belarus dan Kazakhstan. SEOM sepakat untuk melakukan konsultasi internal, dan agar Sekretariat ASEAN mengecek apakah Belarus dan Kazakstan termasuk di dalam Treaty of Amity yang ditandatangani Rusia dan ASEAN.


16

ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC)

SEOM membahas hasil pertemuan pertama SEOM-GCC pada tanggal 11-12 Juli tahun 2011 lalu di Salala, Oman. SEOM menilai pendekatan GCC kepada ASEAN tidak mencerminkan genuine interest di pihak GCC sehingga kelembagaan SEOM kurang dihargai. Oleh karena itu, SEOM sepakat agar hubungan dengan GCC dimulai dengan soft take off dalam bentuk joint declaration dan tidak langsung menyepakati sebuah framework atau bahkan FTA. SEOM juga sepakat untuk mengundang GCC ke pertemuan SEOM-GCC Consultations pada tanggal 14-18 Mei di Manila, dan bahwa Sekretariat ASEAN tetap menjadi focal point ASEAN sampai country coordinator ASEAN-GCC ditetapkan.

Agenda for the 21st HLTF-EI and the 18th AEM Retreat

SEOM membahas rencana pengaturan logistik serta agenda dan daftar topik untuk pertemuan the 21st HLTF-EI pada tanggal 5-6 Februari 2012 di Bangkok dan the 18th AEM Retreat pada tanggal 25-26 Februari 2012 di Myanmar.

C. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya

Global Commodities Forum

Global Commodities Forum (GCF) merupakan forum pertemuan tahunan bagi multi-stakeholders bidang komoditi yang diselenggarakan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). GCF telah memasuki tahun ketiga dan diselenggarakan pada tanggal 23-24 Januari 2012 di Jenewa.

Gambar 1. Panel Sesi Pembukaan Global Commodities Forum


17

Perkembangan pasar komoditi sangat kompleks dan unik beberapa tahun terakhir ini sehingga UNCTAD memandang penting untuk menjalankan salah satu pilarnya yaitu consensus building mechanism dalam rangka mengatasi ketidakseimbangan di pasar komoditi dan meningkatkan pendapatan Commodity Dependent Developing Countries (CDDCs) dari perolehan sumber daya alam.

GCF ke-3 dengan tema Globalization and Commodity Trade: Harnessing Development Gains from Commodities Production and Trade dihadiri oleh delegasi dari negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pimpinan perusahaan di bidang jasa/perbankan, akademisi, dan pakar komoditi. GCF terbagi dalam dua bagian yaitu sesi plenary yang membahas tema keseluruhan dan sesi paralel yang membahas mengenai perkembangan suplai pasar di CDDCs.

GCF dipimpin oleh Vice President, Trade and Development Board, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan dibuka oleh Sekretaris Jenderal UNCTAD. Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Jenderal UNCTAD menyampaikan bahwa GCF yang dilaksanakan sejak tahun 2009 sebagai forum pertemuan perwakilan high-level sektor komoditi negara anggota telah menjadi agenda regular UNCTAD.

Perubahan Pasar Komoditi

Tren terbaru yang dihadapi pasar komoditi antara lain adalah perubahan harga komoditi yang mengalami kenaikan tidak terduga dan financialization of commodity market. Debat yang sedang berlangsung akhir-akhir ini tertuju pada diversifikasi terhadap ekspor komoditi yang dapat dilakukan oleh CDDCs. Sejak tahun 2002 – 2010, jumlah CDDCs - negara yang lebih dari 60% dari total ekspor bergantung pada ekspor komoditi - meningkat dari 85 negara menjadi 91 negara. UNCTAD secara terus menerus berusaha menyarankan negara anggota agar mengurangi ketergantungan terhadap komoditi. Namun, pada kenyataannya jumlah CDDCs bertambah yang menunjukkan bahwa CDDCs semakin bergantung terhadap ekspor komoditi. Isu yang dihadapi oleh CDDCs adalah pemanfaatan keuntungan yang diperoleh dari tingginya harga komoditi yang dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang. Sedangkan isu terbaru yang menjadi tantangan adalah pengaruh sovereign debt crisis yang terjadi di Eropa terhadap harga komoditi.


18

Pimpinan GCF dalam sambutannya menyatakan bahwa GCF merupakan upaya persiapan dalam rangka menghadapi konferensi empat tahunan UNCTAD XIII yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 – 26 April 2012 di Doha, Qatar. Tema GCF merefleksikan tema UNCTAD XIII yaitu ”development-centered globalization”.

Sambutan pada panel sesi pembukaan disampaikan oleh Direktur Divisi Pertanian dan Komoditi, WTO dan Direktur Divisi Perdagangan dan Pasar, FAO.

Perdagangan Komoditi – Food Security

Direktur Divisi Pertanian dan Komoditi, WTO mengangkat keterkaitan antara perdagangan komoditi dan food security. Perdagangan komoditi adalah elemen penting bagi food security dan perdagangan merupakan alat serta bagian dari upaya komprehensif untuk memastikan food security. Negosiasi di WTO termasuk negosiasi pada Putaran Doha adalah bagian dari upaya untuk menyamakan peraturan perdagangan (level the playing field) hasil pertanian agar tercipta suatu sistem perdagangan yang efisien dan pangan dapat dapat bergerak lancar dari satu tempat ke tempat yang lain. Pembicara menyoroti beberapa hal seperti:

1) Trade-distorting domestic subsidies Dengan adanya trade-distorting domestic subsidies,

petani di negara berkembang kalah bersaing dengan

petani di negara maju sehingga dapat merusak

keunggulan kompetitif petani negara berkembang

dalam memproduksi dan berdagang pangan.yang pada

akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi

negara berkembang.

2) Market Access WTO mencatat bahwa 60% perdagangan negara berkembang dilakukan dengan sesama negara berkembang. Dengan demikian, perdagangan selatan-selatan atau sesama negara berkembang.

Menurut Direktur Divisi Perdagangan dan Pasar – FAO, keterhubungan antar pasar hasil pertanian dengan pasar lainnya seperti pasar energi dan pasar keuangan semakin dianggap penting. Terjadi perubahan di bidang teknologi, kebijakan dan standar, tetapi masalah kemiskinan yang dialami oleh petani kecil masih tetap menjadi masalah utama. FAO sedang mereformasi intergovernmental commodities group dan akan mengintensifkan pembahasan terkait topik biofuel production, situasi


19

finansial dunia, foreign direct investment, agricultural market information system, dan manfaat nyata yang dapat diperoleh oleh petani kecil dari tingginya harga komoditi.

Efek Krisis Keuangan Global terhadap Harga Komoditi

Pada sesi plenary hari pertama, dibahas perkembangan perdagangan komoditi internasional termasuk implikasi yang ditimbulkan. Booming harga komoditi terjadi sejak tahun 2002. Komoditi pangan, metal, dan crude oil merupakan komoditi yang melonjak harganya sekitar tahun 2006 – 2008. Krisis keuangan global yang melanda dunia di tahun 2008 – 2009 menyebabkan merosotnya harga pada hampir semua komoditi karena menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya permintaan. Setelah tahun 2008, harga komoditi beranjak naik bahkan harga metal, bahan baku pertanian dan minuman lebih tinggi daripada harga sebelum tahun 2008 kecuali harga crude oil.

Melesatnya harga komoditi disebabkan oleh market fundamental yaitu meningkatnya permintaan di emerging economies seperti China dan India, turunnya produksi dan rendahnya produktivitas, perubahan iklim dan pola cuaca dan berkurangnya stok komoditi. Volatilitas harga komoditi kembali terjadi di tahun 2011 yang disebabkan oleh perkembangan situasi finansial dan politik dunia, faktor cuaca yang mengganggu panen dan permintaan terhadap komoditi. Selain itu, sejumlah pembicara menyatakan bahwa volatilitas harga juga disebabkan oleh financialization of commodity market yaitu aktivitas yang dilakukan oleh investor spekulatif atau pelaku keuangan di pasar komoditi seperti: hedge fund, commodity index, dan exchange-traded funds. Pelaku keuangan tertarik untuk terjun ke pasar komoditi dengan alasan antara lain tingginya harga komoditi, manfaat yang diperoleh melalui diversifikasi investasi.

D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnership 2012

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnership 2012 berlangsung pada tanggal 11-13 Januari 2012 di Hyderabad, India. KTT tersebut dibuka oleh Menteri Perdagangan dan Industri dan Tekstil India bersama beberapa Menteri senior dan mantan pejabat dari Singapura, Persatuan Emirat Arab, Afghanistan, Sri Langka, Italia, dan negara berkembang lainnya, serta dihadiri oleh delegasi bisnis dari sekitar 40 negara termasuk Amerika Serikat dan RRT.


20

Gambar 2. Pembukaan KTT Partnership 2012

Kondisi Ekonomi Indonesia

Menteri Perdagangan dalam sambutannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnership 2012 menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan secara struktural, yang diharapkan dapat menghasilkan kenaikan pendapatan per kapita dan memfasilitasi pertumbuhan makro ekonomi dan kebijakan sektoral, termasuk perdagangan. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi melambatnya pertumbuhan perekonomian global terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Dengan adanya perubahan kepemimpinan perekonomian dunia yang semula dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat kepada negara-negara emerging market seperti RRT, India, Indonesia dan beberapa negara Amerika Latin serta Afrika, maka akan dilakukan inovasi terhadap kerja sama internasional atau “New Age Innovative Partnership”.

Ada empat hal utama dalam kerja sama tersebut yang diharapkan dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia secara seimbang, inklusif, dan berkesinambungan. Pertama, memastikan kebijakan yang konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, membuka kesempatan kepada para entrepreneur dan investor untuk terus menghasilkan inovasi produk yang bernilai tambah. Ketiga, berinvestasi pada sumber daya manusia dengan terus mengembangkan pengetahuan mereka tentang perekonomian. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seimbang


21

dengan mengupayakan untuk terus melindungi lingkungan alam sekitar dan membantu mengurangi terjadinya perubahan iklim.

Millenium Development Goals

Kepemimpinan baru dalam pembangunan juga perlu digarisbawahi, terutama untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) untuk mengurangi kemiskinan berdasarkan pengamanan master plan dan juga menerapkan pembangunan capacity building, good governance, dan sistem pemeriksaan yang juga efektif dan seimbang.

2. Business and Investment Forum

Business and Investment Forum diadakan pada tanggal 26 Januari 2011 di Frankfurt, Jerman. Dalam pertemuan tersebut hadir sekitar 30 pengusaha Jerman yang bergerak antara lain di bidang furniture, home furnishing, permesinan, retail, otomotif, surveyor, energy and power generation, refrigeration industry, dan lainnya. Tujuan dari forum tersebut adalah untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-Jerman.

Gambar 3. Business Meeting dengan Potential Stakeholder Jerman

Dalam forum tersebut Menteri Perdagangan RI menjelaskan keadaan perekonomian Indonesia, yang tumbuh positif sekitar 6.7%, walaupun terjadi krisis di Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki stabilitas politik yang mantap, demografi yang menguntungkan, dan posisi Indonesia di ASEAN maupun di dunia saat ini yang sudah masuk dalam kelompok “one trillion club” bersama dengan India, Korea, Meksiko, China, Turki, dan Brasil. Para pengusaha Jerman terlihat sangat antusias dan akan


22

melakukan kunjungan bisnis ke Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebagian para pengusaha tersebut telah melakukan hubungan dagangan dengan mitranya di Indonesia dan menyampaikan kepuasannya untuk terus melanjutkan dan berupaya untuk memperluas di masa yang akan datang.

3. World Economic Forum (WEF) 2012

Pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) 2012 berlangsung di Davos, Swiss pada tanggal 27-28 Januari 2012.

Realizing a New Vision for Agriculture: An Action Agenda

Pada sesi Realizing a New Vision for Agriculture, Menteri Perdagangan RI berada dalam panel bersama dengan Presiden Tanzania, Menlu Australia, Menlu Brasil, CEO Microsoft, dan perwakilan dari Sinar Mas Group. Diskusi tersebut utamanya membahas mengenai food security. Disampaikan pemikiran baru mengenai sudut pandang demand, terutama mengenai pola konsumsi masyarakat yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus hidup sehat. Pemikiran ini mendapat sambutan yang baik dan masuk dalam kesimpulan pada akhir pembahasan.

Gambar 4. Menteri Perdagangan dalam World Economic Forum 2012

Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) - Defining the Imperatives for 2012

Diskusi mengenai Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) - Defining the Imperatives for 2012 mengetengahkan beberapa tema, termasuk job creation and social stability, inclusive governance in the digital age serta the remodeling of Europe. Menteri Perdagangan RI berkesempatan menjadi roundtable speaker bersama


23

dengan Sekjen PBB, sedangkan PM Thailand bertindak sebagai keynote speaker pada opening conference berjudul "Women as the Way Forward," yang bertujuan sebagai ajang diskusi tentang nilai dan peranan pemimpin wanita.

Informal Gathering Of World Economic Leaders (IGWEL) dengan tema "Priming Mexico's G20 Agenda

Menteri Perdagangan RI juga menghadiri diskusi pemimpin ekonomi dunia dengan tema "Priming Mexico's G20 Agenda”. Diskusi dipimpin oleh Presiden Meksiko, yang membahas prioritas Meksiko di bawah kepemimpinan Presiden Meksiko dan prioritas G20 serta tindak lanjut dari G-20 Summit sebelumnya.

How can the Rio+20 Summit deliver an implementable agenda for sustainability and development?

Dalam diskusi mengenai “How can the Rio+20 Summit deliver an implementable agenda for sustainability and development?” dikaji perkembangan ekonomi Brasil dan persiapan menuju Rio+20 Summit, di mana Menteri Luar Negeri Brasil menyampaikan bahwa saat ini Brasil sudah “internationally well-positioned”, terutama saat dunia bergeser dari dominasi satu negara adi kuasa menuju keadaan sistem multipolar di mana Brasil memiliki hubungan baik dengan semua kubu.

After Doha: The Future of Global Trade"

Menteri Perdagangan RI juga berkesempatan menjadi pembicara panel dalam diskusi setelah Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) WTO, bersama dengan Dirjen WTO, USTR Ambassador, Menteri Perdagangan dan Industri India, Menteri Perdagangan Australia, Trade Commissioner Uni Eropa, President dan CEO EMBRAER, serta dimoderatori oleh Profesor Perdagangan dan Industri Universitas Harvard.

Networking Dinner bersama Duke of York

Duke of York mengundang Delegasi Indonesia yang terdiri dari pejabat Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan chief executive officer (CEO) perusahaan Indonesia terkemuka. Dalam sambutannya Duke of York mempromosikan kerja sama dan investasi di Inggris yang keadaan perekonomiannya saat ini lebih baik dari negara-negara Uni Eropa lainnya. Dialog dalam networking dinner yang dihadiri pengusaha-pengusaha terkemuka dunia tersebut berkisar cara-cara meningkatkan kerja sama terutama di bidang industri, budaya, serta pengembangan “hard and soft infrastructures” seperti pendidikan dan kesehatan.


24

4. Kunjungan Delegasi St. Louis, Missouri kepada Menteri Perdagangan

Pada tanggal 16 Januari 2012 Menteri Perdagangan telah menerima kunjungan Delegasi St. Louis, Missouri, yang dipimpin oleh Senator Kit Bond. Senator Kit Bond mendampingi delegasi misi dagang St. Louis World Trade Center (WTC), yang akan mengunjungi beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Bali. Adapun tujuan utama misi dagang tersebut adalah kunjungan balasan ke Walikota Bogor sebagai sister city St. Louis, MO.

Keadaan Perekonomian Indonesia

Menteri Perdagangan menyampaikan pemaparan terkait perkembangan ekonomi Indonesia dan kebijakan saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 mencapai 6,5% dan PDB Indonesia saat ini telah melampaui US$ 1 triliun. Atas dasar pemikiran bahwa tingkat pendidikan yang lebih baik akan mendorong produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan tingkat korupsi, maka sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM, saat ini 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan (sekitar US$ 28 miliar). Hal ini terutama karena demografi penduduk Indonesia relatif muda, dengan 60% penduduk berusia di bawah 39 tahun, dengan pertambahan penduduk yang relatif stabil.

Gambar 5. Mendag Menerima Kunjungan Delegasi St. Louis, Missouri

Selanjutnya Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa Indonesia juga sedang berupaya menggalakkan pembayaran pajak, di mana saat ini dari sekitar 114 juta orang pekerja tetap hanya sekitar 9 juta orang yang membayar pajak. Tentu dana APBN akan bertambah


25

apabila tingkat pembayaran pajak bertambah, sehingga dana untuk pembangunan terutama pembangunan infrastruktur juga akan bertambah.

Pihak St. Louis juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia merupakan tujuan ekspor St. Louis ke-18, dengan nilai ekspor per tahun berkisar antara 60 sampai dengan 70 juta dolar AS, di mana sepuluh tahun yang lalu yang menduduki peringkat ke-18 adalah RRT, yang sekarang nilai ekspornya menurun menjadi sekitar lebih dari 1 juta dolar AS per tahun. Pihaknya menyambut baik perusahaan yang berkeinginan mengembangkan usahanya ke St. Louis. Pihak St. Louis juga menyampaikan undangan kepada Menteri Perdagangan untuk berkunjung ke St. Louis pada pertengahan tahun 2012. Menteri Perdagangan menyampaikan akan mengatur rangkaian pertemuan dan media coverage dalam rangka kunjungan tersebut.

E. Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa

1. Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services ke-67

Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke-67 telah diselenggarakan pada tanggal 10 – 13 Januari 2012 di Solo, Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari ASEAN Member States (AMS) kecuali Myanmar, serta Sekretariat ASEAN.

Gambar 6. Delegasi Indonesia pada Pertemuan CCS ke-67

ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP)

Pertemuan membahas article-article pada Draft ASEAN MNP Agreement dan comments yang telah disampaikan ASEAN Member States (Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia) kepada Sekretariat ASEAN.


26

Terkait masukan Indonesia mengenai keinginan menghapus kata “further liberalize” pada preamble dari MNP Agreement, mayoritas ASEAN Member States (AMS) mendukung, kecuali Malaysia yang menginginkan agar MNP Agreement juga untuk meliberalisasi, dan tidak hanya sebagai fasilitasi. Sementara Brunei Darussalam menyampaikan bahwa terdapat ketentuan mengenai progressive liberalization.

Objective dari MNP Agreement

Terkait bagian “Objective”, untuk para “a” belum ada kesepakatan mengenai dimasukannya investment sebagai bagian dari MNP Agreement. Untuk para “b”, AMS sepakat bahwa objective dari MNP Agreement adalah “facilitate the MNP engaged in the conduct of trade and investment between the AMS”. Kemudian untuk para “c”, Indonesia menginginkan agar penggunaan kata “temporary entry” dapat diubah menjadi “temporary entry or temporary stay” dikarenakan peraturan dan perundang-undangan nasional yang berlaku, tidak mengenal “temporary entry”, namun “temporary stay”. Tidak ada keberatan AMS mengenai concern Indonesia ini.

Scope Pada bagian “Scope”, untuk para 1 dibahas mengenai kata “may/shall” di mana Indonesia menginginkan penggunaan kata “shall” dikarenakan natural persons harus mencakup seluruh sub-kategori di dalam daftar. AMS tidak keberatan penggunaan kata “shall”. Untuk sub-kategori goods seller dan services seller, AMS setuju untuk menghapus kedua sub-kategori tersebut. Terkait istilah specialist atau technical expert, AMS sepakat memilih term specialist daripada technical expert. Sementara untuk independent professional (IP), installer and servicers, spouse and dependents, belum ada kesepakatan di antara AMS, dikarenakan Malaysia masih menginginkan agar IP dan installers and services tetap menjadi sub-kategori dalam MNP Agreement. Sementara untuk spouse and dependent, Malaysia akan melakukan konsultasi internal.

Pembahasan penting lainnya pada requirements bagian “Scope” adalah terkait usulan Indonesia agar “eligibility” menjadi “visa requirements”, hal ini diperlukan karena pengertian “eligibility” kurang jelas sehingga AMS dapat menetapkan persyaratan apapun yang mereka inginkan, dan AMS sepakat mengenai ini.

Sehubungan dengan pembahasan “Definition”, untuk definisi “natural persons” disepakati bahwa natural person di dalam MNP Agreement ini hanya mencakup ASEAN


27

Nationals. Pada bagian ini dibahas juga definisi Business Visitor (BV), Contractual Services Supplier (CSS), dan Intra-Corporate Transferee (ICT). Terkait dengan independent professional (IP), Malaysia menginginkan sub-kategori ini tetap ada, sementara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura menginginkan agar IP dihapus.

Contractual Services Supplier

Indonesia juga menyampaikan posisinya terkait CSS di mana berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, pemberi kerja (service consumer) yang mempekerjakan pekerja asing tidak diizinkan dalam bentuk orang/perorangan. Untuk itu, pada definisi CSS ditambahkan footnote “in the case of Indonesia and Thailand, the service consumer (s) has to be a juridical person”.

Pada pembahasan “Processing of Applications” khususnya pada para 3 dan 4, belum terdapat kesepakatan di antara AMS, dalam hal ini Brunei Darussalam menginginkan agar kedua para tersebut tetap dipertahankan, dikarenakan kekhawatiran akan terjadi dispute settlement bila hal ini tidak dapat dipenuhi.

Ketidaksepakatan juga terjadi pada pembahasan “Progressive Liberalization”. Indonesia menginginkan agar bagian ini dihapuskan sesuai dengan posisi agar MNP Agreement hanya sebagai fasilitasi dan bukan untuk meliberalisasi, mengingat tidak ada mandat dari AEM maupun AEC Blueprint untuk meliberalisasi Movement of Natural Persons.

Perlu pembahasan lebih lanjut mengenai “Transparancy”, dikarenakan masih banyak para yang belum dapat disepakati untuk menjadi kewajiban AMS.

Tidak ada keberatan dari AMS terkait masukan Indonesia agar chapter “General Exception” dan “Security Exception” terdapat di dalam MNP Agreement.

Pertemuan membahas tentang perlu adanya pembahasan terkait modalitas dan penempatan Schedulling of Commitment untuk mode 4 dan parameter liberalisasi mode 4.

Selain itu, dibahas juga mengenai perlu atau tidaknya membentuk Joint Committee baru atau memperluas peran, dalam memantau implementasi MNP Agreement, yang akan mencakup tidak hanya jasa, namun juga barang dan investasi yang akan melibatkan wakil dari imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja.


28

Akan diselenggarakan kembali dedicated session selama satu setengah hari untuk membahas ASEAN MNP Agreement pada pertemuan CCS berikutnya (CCS ke-68).

8th Package of Commitments Under AFAS

Berdasarkan status terakhir, AMS yang telah lulus threshold AFAS Paket 8 adalah: Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Indonesia dan Filipina telah menyampaikan revised AFAS Paket 8-nya tapi hanya untuk assessment. Sedangkan Kamboja telah menyampaikan offernya pada saat pertemuan.

Mengingat waktu penyampaian dan pemenuhan AFAS Paket 8 adalah pada saat AEM Retreat pada bulan Februari 2012, AMS diharapkan untuk segera menyampaikan revised offer-nya.

Achievement of the Afas 2015 Targets Submitted

Pertemuan dilakukan dalam rangka tukar pandangan dalam menyiapkan paper “the individual country assessments and action plans to work toward achieving the 2015 AFAS targets” yang akan disampaikan AEM Retreat pada bulan Februari 2012.

Disampaikan pada saat pertemuan, bahwa Indonesia telah menyelesaikan paper dimaksud namun masih diperlukan updating status terkini sebelum disampaikan kepada ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretariat menyampaikan bahwa paper cukup dibuat secara singkat (2-3 halaman). Paper ini akan berguna untuk membantu AMS dalam mengatasi permasalahan dan mengambil tindakan dalam mencapai target di tahun 2015.

Enhancing Sectoral Integration

Pertemuan membahas kemungkinan untuk lebih memberikan perhatian pada fasilitasi dan kerja sama di sectoral working groups (SWG), dikarenakan untuk isu liberalisasi sudah dilakukan di CCS Leaders Caucus. Isu fasilitasi dan kerja sama juga dapat dibicarakan di SWG yang sudah lama tidak mengadakan pertemuan.

Isu penting lainnya adalah peraturan di sektor terkait, untuk itu perlu adanya kerja sama terkait peraturan dalam memfasilitasi liberalisasi. Services Trade Restrictiveness Index (STRI) dan proyek jasa lainnya yang akan dilakukan oleh World Bank dapat digunakan untuk mengidentifikasi area fasilitasi dan kerja sama terkait peraturan. ASEAN Secretariat dan AMS juga dapat mengkaji area fasilitasi dan kerja sama terkait peraturan di masing-masing SWG.


29

Pada CCS ke-68 diharapkan pertemuan dapat membahas mengenai: (i) identifikasi work programme fasilitasi dan kerja sama yang dapat dilakukan dan (ii) rencana agenda dan format dari plennary discussion dari seluruh SWG.

Pada CCS ke-69 akan diselenggarakan plennary discussion dengan seluruh SWG unuk merencanakan dan memprioritaskan langkah-langkah terkait kegiatan fasilitasi dan kerja sama yang akan diterapkan di level sektoral.

Review of the AFAS Pertemuan membahas kemungkinan untuk meningkatkan atau me-review ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Terdapat beberapa masukan terkait hal tersebut, antara lain:

1) Mengonsolidasikan AFAS dengan ketentuan-ketentuan di ASEAN+1 FTA lainnya yang telah melampaui AFAS. Hasil dari me-review AFAS ini juga dapat digunakan sebagai template bagi perundingan ASEAN+1 yang akan datang.

2) Konsolidasi juga dapat diambil dari beberapa keputusan di AEC Blueprint, threshold, dan fleksibilitas dalam meliberalisasi sehingga AFAS akan menjadi lebih komprehensif.

3) Peningkatan AFAS juga dapat dilakukan melalui annexes/kesepakatan di beberapa sektor

4) Selain itu terdapat masukan untuk menggunakan pendekatan melebihi General Agreement on Trade in Services (GATS) seperti pendekatan negative list.

ASEAN Member States ditugaskan untuk mengeksplorasi kemungkinan lainnya dalam memperluas AFAS, untuk dibahas pada pertemuan mendatang.

Unbound due to Lack of Technical Feasibility

Indonesia telah menyampaikan “Paper on Indicative Sectors subject to Unbound Scheduling” sebagaimana yang diminta oleh AMS pada pertemuan CCS ke-66.

Indonesia juga menyampaikan agar ada kesepakatan terkait Unbound, apakah akan diimplementasikan pada AFAS 8 atau AFAS 9. Pertemuan belum menemukan kesepakatan mengenai hal ini.

Pertemuan sepakat untuk merundingkan daftar sektor/subsektor yang diperbolehkan untuk men-schedule unbound di mode 1, mengingat technical feasibility untuk menyuplai jasa melalui mode 1 memiliki interpretasi yang berbeda-beda.


30

Dalam rangka mendukung proses tersebut, masing-masing AMS akan menyampaikan paling lambat dua minggu setelah pertemuan mengenai sektor/subsektor di mana scheduling unbound masih dapat dilakukan.

Consideration of the Sectoral Working Groups Reports

Pertemuan membahas mengenai adanya masalah yang dihadapi oleh AMS dalam proses implementasi dari Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang sudah disepakati. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan dalam implementasi MRA di antaranya adalah adanya peraturan yang bertentangan di masing-masing sektor, diperlukannya aturan baru dalam menerapkan MRA yang ada, serta perlu dilakukannya penyesuaian dari aturan yang sudah ada dengan kesepakatan MRA.

Beberapa AMS juga menghadapi kesulitan dalam menerapkan MRA karena adanya resistensi dari pemangku kepentingan di dalam negeri, oleh karenanya diperlukan sosialisasi lebih jauh guna meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai MRA tersebut. Pertemuan juga mencatat kurangnya partisipasi dari beberapa AMS dalam working group yang membahas MRA.

Mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut, pertemuan meminta kepada CCS Leaders untuk dapat memberikan arahan guna mencari solusi dari tantangan dimaksud.

Sesuai dengan arahan dari ASEAN Economic Ministers (AEM) yang meminta semua working group on MRA untuk membuat roadmap dan implementation plan, pertemuan meminta setiap working group agar dapat membuat roadmap dimaksud dengan mendata semua kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari MRA serta membuat program dan target guna mencapai implementasi penuh MRA.

Pertemuan juga mencatat bahwa ASEAN-Australia Development Cooperation Program (AADCP) tahap II telah menyetujui Term of Reference pembuatan Handbook on Core Competencies and Domestic Regulations di sektor arsitek, akuntansi, surveying, dan engineering yang diajukan oleh ASEAN dan akan melakukan pembiayaan dari pembuatan handbook tersebut.

Pertemuan juga sepakat agar dibuat satu handbook untuk setiap sektor. Hal ini dilakukan mengingat kemajuan yang berbeda dari setiap MRA, dan diperlukan waktu yang lebih


31

lama dalam pembuatan apabila hanya ada satu handbook untuk seluruh sektor. Selain itu, faktor ukuran, kepraktisan dalam penggunaan dan kemudahan pemutakhiran data juga menjadi pertimbangan agar handbook dapat dibuat secara terpisah.

Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering

Pertemuan hanya dihadiri oleh lima ASEAN Member States (AMS), yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Thailand. Karena pertemuan ini tidak memenuhi kuorum, minimal 70%, maka pertemuan ini tidak dapat mengambil keputusan, namun disepakati untuk tetap melanjutkan pertemuan dengan membahas materi yang akan dibawa pada pertemuan berikutnya.

Pada pertemuan sebelumnya (CCS ke-66 di Singapura, September 2011) telah disepakati untuk mengadakan roundtable discussion sekali setahun, back to back dengan pertemuan CCS. Adapun ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) roundtable discussion yang kedua akan diselenggarakan di Thailand, namun hal ini masih menunggu kesiapan dari Thailand. Agenda yang akan dibahas pada pertemuan tersebut akan difokuskan pada para insinyur dalam bisnis konstruksi.

Mengenai Professional Engineers Exchange Programme (PEEP), Malaysia menjelaskan perlu adanya mekanisme dalam pengaturan program pertukaran tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan akan mengadopsi pengaturan program dari ASEAN Architect Council (AAC). Namun, beberapa AMS mempertanyakan manfaat dari program ini.

Mengenai Registered Foreign Professional Engineers (RFPE), dalam pertemuan dikemukakan mengenai pentingnya kehadiran masing-masing AMS pada pertemuan berikutnya untuk melaporkan kemajuan dalam penyusunan peraturan dan pedoman untuk RFPE.

Pertemuan juga mencatat isu yang berkaitan dengan izin bekerja untuk RFPE juga harus dipertimbangkan oleh instansi terkait.

Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architectural Services

Pertemuan mencatat bahwa terdapat perubahan jumlah ASEAN Architect yang terdaftar dari Negara Singapura yang semula berjumlah 13 orang menjadi 20 orang. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 71 orang termasuk dari Indonesia dan Malaysia.

Indonesia telah menyampaikan kertas posisi sebagai rencana Indonesia dalam mengatasi isu pendidikan “Lost Generation” yaitu pengakuan atas pendidikan arsitek di


32

Indonesia yang hanya ditempuh dalam waktu 4,5 tahun, adapun standar yang diberlakukan oleh Asean Architect Council (AAC) adalah 5 tahun.

Pertemuan menerima kertas posisi Indonesia dimaksud dan sepakat agar Indonesia membuat mekanisme tambahan untuk diharmonisasikan dan didaftarkan sesuai dengan standar AAC.

Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Accountancy

Indonesia telah menyampaikan Matrix of the Country Requirements of the Professional Accountant and Practicing Public Accountants, serta telah melakukan updating atas ASEAN Federation of Accountants (AFA) Booklet: Easy Guide to Setting up Accountancy Practices in ASEAN Countries ke Sekretariat ASEAN.

Pertemuan mencatat bahwa diperlukan waktu yang lebih lama untuk mempelajari dan memberikan masukan atas TOR of the handbook on core competencies and domestic regulations in the engineering, architecture, ep and surveying services. AMS sepakat untuk menyampaikan masukannya tersebut secara intersesi antara akhir bulan Januari 2012 atau awal bulan Februari 2012.

Terkait MRA on Accountancy, pertemuan sepakat untuk mengadopsi 4 (empat) langkah implementasi, sebagaimana kesepakatan pada pertemuan kedua dari Professional Regulatory Authorities of The MRA Framework on Accountancy Services, di Singapura pada bulan September 2011, sebagai dasar dalam penyusunan roadmap.

Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Land Surveying

Pertemuan MRA on Land Surveying hanya dihadiri oleh 4 negara ASEAN, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Thailand dan wakil dari ASEAN Federation of Land Surveyors and Geomatics (AFLAG), sehingga pertemuan ini disepakati merupakan informal meeting.

Sebagaimana hasil keputusan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-43 di Manado Agustus 2011, CCS ditugaskan untuk menyusun roadmap dalam implementasi 7 (tujuh) MRA di ASEAN, sehingga pada pertemuan mendatang akan dibahas mengenai rencana penyusunan roadmap MRA Land Surveying.

Terkait dengan kompilasi peraturan yang telah disampaikan kepada Sekretariat ASEAN, diharapkan AMS dapat melakukan updating kembali terhadap kompilasi dimaksud.


33

Kemudian, dalam rangka mendukung implementasi MRA, pertemuan membahas kemungkinan dilakukannya beberapa langkah sebagai berikut:

1) Melakukan studi atas kompilasi Licensing and Registration Rules for Professional Surveying Services.

2) Membagi AMS ke dalam 3 kluster sebagai berikut: a) Grup 1: Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura b) Grup 2: Indonesia, Filipina, dan Thailand. c) Grup 3: Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam

3) Mengidentifikasi kemungkinan dilakukannya perundingan secara bilateral untuk MRA pada masing-masing grup.

Logistics and Transport Services

Sehubungan dengan jumlah AMS yang akan menghadiri Logistic and Transportation Services Sectoral Working Group (LTSSWG) tidak memenuhi kuorum, maka pertemuan LTSSWG dibatalkan.

Topics for Notification and Status Update

Technical Assistance

Pertemuan membahas berbagai proyek technical assistance, seperti Services Diagnostic and Needs Assessment Study on Services Liberalisation, Improving Scheduling Commitments of the AFAS, 15 Years of AFAS, Study on Best Practices and Experiences in the Logistics and Transport in ASEAN, Handbook for Engineers, Architectures, dan Surveyors and Accountants in ASEAN.

Statistics in Trade in Services

Pada pertemuan disampaikan hasil dari the 3rd Meeting of the ASEAN Task Force on Statistics on International Trade in Services (TF-SITS) dan Workshop on Best Practice in Data Collection on SITS yang diselenggarakan pada tanggal 28 November – 1 Desember 2011 di Hanoi, Vietnam. Disampaikan juga mengenai rencana untuk penyelenggaraan user-producer workshop di bulan April 2012, tanggal dan tempat akan disampaikan kemudian.

Services Elements in ASEAN Free Trade Area Negotiations

Pertemuan menyampaikan perkembangan di berbagai perundingan ASEAN mitra dialog. Pada kesempatan ini disampaikan pula kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Services Week di Bandung pada tanggal 31 Januari–3 Februari 2012. Disepakati bahwa pertemuan tersebut akan membahas mengenai ASEAN Caucus meetings untuk ASEAN-India FTAs services negotiations pada tanggal 31 Januari–1 Februari 2012 dan ASEAN-Japan Services Negotiations 2–3 Februari 2012. Masing-masing FTA akan membahas Draft services text agreement dan annexes-nya.


34

AEC Integration Monitoring and Evaluation Capacity Building Program

Senior Trade Economist of the World Bank, mempresentasikan services-related components of the project untuk “AEC Integration Monitoring and Evaluation Capacity Building Program”. Pada kesempatan tersebut, AMS meminta klarifikasi dan memberikan masukan terkait beberapa elemen dan rencana dari services-related components of the project. Workshop yang akan diselenggarakan oleh World Bank untuk membahas dan memfinalisasikan metodologi dan elemen Services Trade Restrictiveness Index (STRI) project yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Februari 2012 di Jakarta, Indonesia.

2. Pertemuan SEOM 1/43 di Bidang Jasa

Pertemuan SEOM 1/43 di bidang jasa dilaksanakan pada tanggal 17-19 Januari 2012 di Siem Reap, Kamboja.

Coordinating Committee on Services (CCS)

Chair CCS menyampaikan hasil CCS ke-67 pada tanggal 10-13 Januari 2012 di Solo, antara lain: 1) Pending issue pada pembahasan Movement on Natural

Person (MNP) Agreement terkait format dan penempatan dari Scheduling of MNP commitments, pembentukan Joint Committee atau diserahkan kepada CCS untuk pengawasan implemantasi MNP agreement yang akan mencakup tidak hanya jasa namun juga barang dan investasi, dan provision progressive liberalisation di MNP agreement serta possible parameter untuk meliberalisasi MNP.

2) Status pemenuhan AFAS Paket 8, di mana selain 5 ASEAN Member States (Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Myanmar) yang telah memenuhi threshold, terdapat 2 AMS lainnya (Indonesia dan Kamboja) yang mengindikasikan untuk segera menyampaikan AFAS Paket 8 sebelum AEM Retreat.

3) Tenggat waktu penyampaian Individual Country Assessment yaitu 2 (dua) minggu sebelum AEM Retreat.

4) AFAS Work Plan yang membahas mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pertemuan selanjutnya yaitu AFAS Review dan AFAS Paket 9.

Mengenai MNP text, terdapat pandangan untuk menyepakati draft teks tersebut sebelum pertemuan AEM pada bulan Agustus 2012.

Malaysia dan Singapura menyarankan CCS untuk mulai membahas AFAS Paket 9, mengingat batas waktu pemenuhan AFAS Paket 9 berdasarkan AEC Blueprint adalah pada akhir tahun 2012. Vietnam menyampaikan


35

dukungannya untuk segera menyelesaikan AFAS Paket 8, namun pembahasan AFAS Paket 9 dianggap masih terlalu dini mengingat beberapa AMS masih menghadapi kesulitan di dalam pemenuhan AFAS Paket 8. Filipina juga menyampaikan kesulitannya dalam pemenuhan AFAS Paket 8, khususnya di mode 3.

ASEAN – China

Pertemuan hanya membahas kemungkinan masuknya Hong Kong di dalam ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). Pertemuan menugaskan ASEAN Secretariat (ASEC) untuk membentuk grup analisis yang komprehensif dan independen tentang perdagangan barang, dan jasa serta investasi untuk menganalisis dampak dan tantangan dari aksesi Hong Kong ke ACFTA. ASEC diminta untuk mencari sumber dana selain ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) untuk pembentukan grup studi independen. Pertemuan tersebut juga menyetujui proposal dari ASEC untuk meminta Hong Kong memberikan informasi lebih detail tentang perdagangan termasuk data perdagangan dan investasi. Pertemuan menyetujui untuk memberikan jawaban terkait Hong Kong pada AEM ke-44 bulan Agustus 2012.

ASEAN – Jepang

Berdasarkan hasil pertemuan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Sub-Committee on Services (AJCEP-SCS) ke-6 pada tanggal 29 November – 1 Desember 2011 di Tokyo, Jepang, disampaikan pada pertemuan beberapa hal, antara lain:

1) Penyelesaian Trade in Services (TIS) Agreement diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2012;

2) Masih belum adanya kesepakatan di kedua belah pihak terkait pendekatan negative list atau positive list sebagai modalitas liberalisasi di bidang jasa;

3) Perkembangan pembahasan annex on financial services dan telecommunication services yang memasuki tahap exchange view;

4) ASEAN Services week akan diselenggarakan pada tanggal 31 Januari – 3 Februari 2012 di Bandung, Indonesia dan akan membahas posisi ASEAN di AJCEP dan ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA).

Pertemuan menyepakati bahwa kesepakatan di dalam modalitas liberalisasi harus segera dicapai sebelum pembahasan lainnya, untuk itu perlu disampaikan kepada pihak Jepang untuk menunda negosiasi di bidang jasa dan investasi sampai adanya kesepakatan pendekatan yang digunakan. AMS sepakat untuk tetap mempertahankan posisi menggunakan pendekatan positive list, mengingat


36

pendekatan ini telah digunakan di semua ASEAN FTA+1.

Pertemuan juga mencatat beberapa masukan terkait annexes, antara lain masukan Vietnam agar semua ASEAN FTA+1 dapat memiliki annex on financial dan MNP agreement, serta perlunya working group untuk financial services.

ASEAN – India

Beberapa AMS menyampaikan pandangan untuk segera menyelesaikan perundingan di trade in services (TIS) dan investment. Malaysia menyampaikan masukan untuk mengaitkan perundingan di dua bidang tersebut dengan meminta India untuk dapat menerima last offers dari AMS dan segera menyepakati artikel-artikel di TIS agreement, MNP agreement, dan annex on financial services tanpa menyampaikan artikel-artikel baru yang membuat perundingan berlarut-larut. Sementara ASEAN diminta segera menyelesaikan pending issues di bidang investasi.

Thailand meminta waktu untuk melakukan konsultasi internal berkenaan dengan penyelesaian TIS dan investasi.

Terkait dengan MNP agreement, Malaysia menyarankan untuk dapat menyelesaikan negosiasi maka AMS harus memiliki persamaan pengertian mengenai kategori-kategori pekerja di MNP.

Malaysia ditugaskan sebagai Negara koordinator untuk AIFTA dalam merancang program yang membahas paket tentang posisi dan konsesi yang dapat ditawarkan ASEAN kepada India sebagai timbal balik untuk kesediaan India dalam menerima posisi ASEAN yang menjadi bagian kritis negosiasi AIFTA. Paper tersebut harus disampaikan kepada ASEAN-India Trade Negotiating Committee (AITNC) dengan tembusan kepada SEOM paling lambat tanggal 10 Februari 2012.

ASEAN-US

Salah satu kegiatan terkait jasa di bawah ASEAN-US adalah healthcare services forum yang membahas efektivitas atas upaya membangun pasar jasa kesehatan di kawasan ASEAN melalui instrumen yang digunakan selama ini seperti ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Sebagai country coordinator ASEAN-US, Indonesia diminta untuk menyiapkan kegiatan jasa di bawah AFAS yang dapat disampaikan kepada SEOM untuk implementasi ASEAN-US work plan 2012.

ASEAN Framework for Pertemuan membahas perkembangan di dalam ASEAN ++


37

Regional Comprehensive Economic Partnership (AFRCEP)/ ASEAN ++ FTA

FTA yaitu ASEAN FTA dengan mitra dialog yang sudah memiliki kerja sama dengan ASEAN selama ini, yaitu Australia, New Zealand, Korea, China, Jepang, dan India. Disepakati untuk melibatkan working group on services, dan working group on investment, selain working group on goods yang telah melakukan pertemuan selama ini. Masing-masing working group selanjutnya akan menyiapkan template perundingan untuk disampaikan kepada SEOM.

Malaysia diminta menjadi Ketua di working group on services namun masih membutuhkan waktu untuk melakukan konsultasi internal. Disepakati agar masing-masing AMS dapat menyampaikan wakil untuk masing-masing working group paling lambat tanggal 5 Februari 2011.

Berkenaan dengan penyelenggaraan ASEAN Services Week di Bandung, Indonesia pada tanggal 31 Januari - 3 Februari 2012, diminta agar pertemuan tersebut dapat melakukan preliminary discussion terkait template for trade in services. Sehubungan dengan belum adanya ketua Working Group on Trade in Services, disepakati agar pembahasan dapat dipandu ASEAN Secretariat.

3. Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) ke-55

Pertemuan ke-55 Coordinating Committee on Investment (CCI) berlangsung di ASEAN Sekretariat, Jakarta pada tanggal 11-13 Januari 2012. Pertemuan dipimpin oleh Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Brunei Darussalam dan dihadiri oleh delegasi dari seluruh ASEAN Member States.

AEC Blueprint And Scorecard

Pertemuan telah mencatat kemajuan pembahasan yang dilakukan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) tentang ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint and Scorecard, khususnya: (i) penyelesaian the Study to Further Improve the ASEAN Economic Scorecard Phase II, yang ditugaskan oleh ASEAN untuk mengembangkan sistem pemantauan yang lebih efektif bagi AEC dan (ii) status dari penyusunan AEC Blueprint Mid-term Review, yang ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2012.

Investment Promotion Terkait dengan promosi dan sosialisasi ASEAN


38

And Facilitation

Comprehensive on Investment Agreement (ACIA) tahun 2012, akan diselenggarakan setelah Thailand menyerahkan instrumen ratifikasi terakhir kepada Sekjen ASEAN pada tanggal 28 Desember 2011. Pertemuan menyetujui untuk melaksanakan Forum to Promote ACIA for Investors and Business People pada bulan November 2012 di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan meminta Kamboja bersama-sama dengan Sekretariat ASEAN untuk bekerja sama dengan ASEAN Business Advisory Council (ABAC).

Pemerintah Jepang melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) telah menyetujui proposal proyek Outbound Investment Mission from ASEAN 6 to CLMV Countries untuk awal tahun 2012. Proyek ini akan dilaksanakan di Kamboja dan Vietnam pada tahun 2012, kemudian Laos dan Myanmar pada tahun 2013. Kamboja menginformasikan bahwa proyek tersebut siap untuk dilaksanakan pada bulan Maret 2012, sedangkan di Vietnam akan diselenggarakan pada kuartal ke-empat tahun 2012.

Sehubungan dengan ASEAN Investment Forum (AIF) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011 di sela-sela KTT ASEAN ke-19 dan diikuti oleh ASEAN Heads of Investment Agencies (AHIA). Secara khusus, pertemuan mencatat rekomendasi AHIA untuk secara berkala menggelar AIF setiap dua tahun, tetapi mengingat kebutuhan untuk memfasilitasi diskusi tentang promosi ASEAN sebagai suatu wilayah, AHIA setuju untuk menyelenggarakan AIF 2 di Kamboja pada tahun 2012.

Investment Liberalization

ACIA secara teknis telah berjalan setelah Thailand menyerahkan instrumen ratifikasi terakhirnya. Namun, pelaksanaan ACIA tanpa Reservation Lists akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Oleh sebab itu, pertemuan sepakat bahwa ACIA sebaiknya dilaksanakan setelah Reservation Lists ACIA dari seluruh AMS mendapat dukungan dari AIA Council sesuai dengan ayat 2 Pasal 9 (Reservations) dari ACIA. Dijelaskan pula bahwa tidak boleh ada penundaan lebih lanjut dan dukungan terhadap Reservation Lists harus diselesaikan sebelum AEM Retreat pada tanggal 26 Februari 2012.

Thailand akan menyerahkan revised reservation list setelah memodifikasi dua kebijakan pada: (i) Artificially Propagated or plant breeding dan (ii) Fishery, specifically marine animal culture. Thailand juga menginformasikan bahwa komitmennya dalam sektor-sektor tersebut akan


39

ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi modal asing di beberapa subsektor sesuai dengan komitmennya untuk meningkatkan sesuai dengan modalitas AIA-TEL.

Thailand akan mengedarkan revisi untuk Artificially Propagated or plant breeding, dan Fishery, specifically marine animal culture dalam waktu dua minggu, selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2012 untuk dipertimbangkan ASEAN Member States (AMS) lainnya. Kemudian untuk dikembalikan segera dalam waktu seminggu untuk mengkonfirmasi penerimaan Reservation List milik Thailand yang telah direvisi. Pertemuan juga mencatat bahwa CCI telah mengkonfirmasi Reservation List milik Thailand, Sekretaris Jenderal ASEAN dapat mengajukan seluruh ACIA Reservation Lists kepada AIA Council guna mendapatkan dukungan secara ad- referendum.

Analytical and Statistical Support For Policy Analysis

Pertemuan membahas persyaratan statistik ASEAN FDI untuk analisis kebijakan guna mendukung diskusi tentang ASEAN Community Statistical System Committee (ACSSC) dan Working Group on Foreign Direct Investment (WGFDIS) dalam memenuhi kebutuhan data bagi para pembuat kebijakan ASEAN termasuk CCI. Pertemuan sepakat bahwa tidak perlu lagi mengumpulkan data investasi administratif asing, disebabkan data yang dikumpulkan tidak dapat digunakan untuk analisis kebijakan karena tidak semua negara mampu mengirimkan data investasi yang telah disetujui.

ASEAN ++ FTAs

Pembahasan Regional Comprehensive Economic Partnership dimulai dengan mengingat kembali Pertemuan KTT ASEAN pada bulan November 2011, di mana diputuskan untuk mengadopsi ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership (ARCEP) yang menetapkan prinsip-prinsip pembentukan perjanjian kemitraan komprehensif antara ASEAN dan Mitra Free Trade Arrangement (FTA) atau Closer Economic Partnership (CEP) serta rencana kerjanya. Untuk mendukung upaya ini, para Pemimpin menyetujui pembentukan tiga Working Groups di bidang: Trade in Goods, Trade in Services, dan Investment guna menentukan prinsip-prinsip tertentu. SEOM selanjutnya pada bulan Januari 2012 akan memulai implementasi ASEAN Framework for ARCEP berdasarkan rencana kerja yang telah disepakati.

Dalam pembahasan ASEAN-lndia FTA, dijelaskan bahwa dikarenakan Pertemuan AITNC-WGI yang terakhir diadakan pada bulan November 2011, berjalan kurang progresif,


40

ASEAN sepakat untuk mengangkat pending matters ke badan yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan masukan lebih lanjut untuk menentukan langkah selanjutnya.

Terkait dengan ASEAN-Japan Comprehensive Partnership (AJCEP), dijelaskan bahwa negosiasi investasi AJCEP akan disimpulkan bersama-sama dengan negosiasi perdagangan jasa pada tahun 2012. ASEAN menegaskan kembali posisinya untuk berkonsentrasi pada peningkatan elemen perlindungan, promosi dan fasilitasi investasi, serta mengusulkan kemungkinan dimasukkannya program kerja di bawah AJCEP Investment Chapter untuk mengatasi masalah, sementara juga terus membahas draft texts secara inter-sessionally.

Dijelaskan bahwa ASEAN-Korea FTA Implementing Committee (AKFTA-IC) telah dilaksanakan pada bulan Desember 2011 tanpa adanya pembahasan mengenai investasi di bawah program kerja AKFTA-IC.

Dalam ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA) dijelaskan bahwa Committee on Investment telah memulai diskusi tentang cara pelaksanaan empat built-in agenda investasi, yaitu: most-favoured-nation (MFN), reservation lists, modifications of schedules, dan treatment of investment pada sektor jasa non-mode 3.

Cross-Sectoral Cooperation

Terkait Investment in Agriculture (SOM AMAF-CCI), ASEAN sepakat bahwa CCI akan mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan dan fokus pada aspek promasi dan fasilitasi. Indonesia mengusulkan sebaiknya fokus pada ASEAN food security dan mendukung ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFSF) dan Strategic Plan of Action on Food Security di wilayah ASEAN 2009-2013.

Sehubungan dengan pembahasan Investment in Tourism Product (ASEAN NTOs - CCI), ASEAN Sekretariat menekankan bahwa ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015 yang diadopsi oleh ASEAN Tourism Ministers pada bulan Januari 2011, mencakup kebijakan yang berkaitan dengan investasi. Product Development Working Group diminta untuk bekerja sama dengan CCI guna mengembangkan rencana spesifik untuk mendorong investasi dalam produk-produk pariwisata.

Mengingat Agreement on Movement of Natural Persons (CCS-CCI) juga dibahas di dalam Coordinating Committee on Services (CCS), Coordinating Committee on Investment (CCI) diminta untuk meneliti lebih jauh masuknya


41

"investor" sebagai salah satu kategori natural person dalam scope. Setelah adanya klarifikasi bahwa Agreement itu hanya merupakan fasilitasi dan bukan liberalisasi pada MNP, semua anggota CCI kecuali Indonesia, Thailand, dan Vietnam menyambut baik dan menyatakan dukungan untuk memasukkan "investor" (menggunakan definisi yang sama dari "investor" dalam ASEAN Comprehensive on Investment Agreement (ACIA) dalam scope/coverage draft tersebut yang akan sesuai dengan Pasal 22 (Entry, Temporary Stay and Work of Investors and Key Personnel) dari ACIA.

Terkait hal tersebut di atus, Indonesia menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia belum ada peraturan keimigrasian yang mengatur natural person yang berupa investor, sehingga menolak memasukkan "investor" dalam Agreement tersebut. Sementara Thailand menyatakan bahwa dengan memasukkan "investor" ke dalam Agreement tidak akan memberikan nilai tambah lebih dan dapat menimbulkan kebingungan. Thailand menambahkan bahwa Pasal 22 sudah cukup memadai. Diputuskan bahwa tiga AMS di atas perlu untuk melakukan konsultasi internal lebih lanjut.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Agreement tersebut memberikan transparansi yang lebih besar pada peraturan yang berkaitan dengan temporary entry or stay of natural persons dan bahwa hal itu tidak mencegah AMS menerapkan kebijakan untuk mengatur masuk dan tinggalnya natural person dalam wilayahnya.

Dijelaskan pula bahwa merujuk pada negosiasi yang sedang berlangsung di CCS mengenai modalitas dalam scheduling, jika positive list, AMS akan memiliki fleksibilitas scheduling hanya pada sektor yang mereka ingin komitmenkan. Dengan kata lain, jika "investor" termasuk dalam kategori natural person, masih tetap akan bergantung pada AMS jika ingin melakukan komitmen. Pertemuan sepakat bahwa jika Anggota CCI memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai isu ini, dapat diarahkan kepada CCS secara intersessionalty.

Other Matters

Dalam pembahasan ASEAN-Canada, Indonesia, sebagai Coordinator Country untuk ASEAN-Canada Economic Cooperation, menerangkan hasil Joint Declaration antara ASEAN dan Kanada mengenai Trade and Investment yang


42

telah diadopsi pada tanggal 2 Oktober 2011.

Pertemuan juga membahas bahwa SEOM 3/42 telah sepakat untuk melihat kemungkinan program kerja pelaksanaan Joint Declaration. Selain itu, Indonesia menginformasikan bahwa dalam Pertemuan AEM pada bulan Agustus 2011, telah ditugaskan pejabat terkait untuk menyusun action plan untuk menerapkan Joint Declaration yang akan dipertimbangkan pada pertemuan AEM berikutnya.

Dikarenakan kerja sama investasi dengan Kanada belum terjadi, pertemuan sepakat bahwa akan bermanfaat jika CCI melakukan konsultasi dengan Kanada, yang akan dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan CCI untuk membahas tentang bagaimana mengembangkan kerja sama investasi. Proposal ini akan diajukan kepada SEOM untuk diminta pertimbangannya. Pertemuan meminta Indonesia untuk memimpin dan mengoordinasikan CCI-Canada Consultations setelah dikonfirmasi oleh SEOM.

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Januri 2012

43

BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

The 1st Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting

Kementerian Perdagangan perlu mendapatkan klarifikasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku Ketua ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) dan ASEAN High Level Meeting on Competition (AHLMC) terkait usulan penempatan AHLMC langsung di bawah ASEAN Economic Ministers (AEM) dan AEGC di bawah AHLMC.

Terkait permintaan Hong Kong melakukan aksesi ke Asean China Free Trade Area, Kementerian Perdagangan perlu melakukan kajian cost and benefits bagi Indonesia, dan melakukan konsultasi kepada Kementerian Luar Negeri mengenai implikasi hukum dan politiknya serta kaitannya dengan Piagam ASEAN.

ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke-67

Pembahasan ASEAN Movement on Natural Persons Agreement masih merupakan isu utama yang dibahas pada pertemuan ini. Namun isu terkait penyelesaian ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 8 dan Individual Country Assessments and Action Plans Towards Achieving the 2015 AFAS Targets juga menjadi pembahasan penting dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke-67.

SEOM 1/43 di Bidang Jasa

Pembahasan trade in services menjadi salah satu isu penting di dalam SEOM 1/43, mengingat semakin besarnya peranan jasa di dalam perekonomian ASEAN, dan tingginya ketertarikan mitra dialog ASEAN untuk melakukan kerja sama dalam liberalisasi di bidang jasa.

Ketertarikan Amerika Serikat di bidang jasa dapat dilihat dengan akan diselenggarakannya health care services forum. Untuk itu, perlu kiranya Indonesia agar dapat berpartisipasi dan menarik manfaat atas kegiatan dimaksud. Sebagai country coordinator, Indonesia perlu segera menyiapkan usulan kegiatan jasa lainnya di bawah ASEAN-US ini sebelum pertemuan AEM Retreat.

ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) ke-55

Dengan keikutsertaan Ditjen KPI pada Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI), merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia dalam menjaga isu-isu


44

cross sectoral, sehingga baik di ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) maupun ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) memiliki posisi yang sama dalam mempertahankan kepentingan Indonesia.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

The 1st Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting

Kementerian Perdagangan akan melakukan komunikasi dengan: (i) Office of Canadian Ambassador to ASEAN untuk menyusun work plan 2012-2013; (ii) pihak US-ASEAN Business Council untuk merancang kegiatan 2012 ASEAN Roadshow to the US; (iii) Office of the USTR dan ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility untuk melaksanakan ASEAN-US TIFA Work Plan 2012-2013; dan (iv) Kementerian Luar Negeri mengenai status kemitraan Rusia dengan terbentuknya Common Economic Space yang beranggotakan Rusia, Belarus, dan Kazakhstan.

ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke-67

Perlu dilaksanakannya pertemuan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan Movement on Natural Persons Agreement dan juga untuk memperoleh posisi terkait modalitas dan format schedule of commitment dan parameter liberalisasi mode 4.

Penyelesaian AFAS Paket 8 untuk disampaikan sebelum AEM Retreat di bulan Februari 2012 merupakan hal yang perlu menjadi perhatian. Sehubungan dengan itu, akan dilakukan upaya untuk dapat memperoleh approval dari instansi terkait atas masukan yang telah disampaikan melalui surat resmi.

Indonesia akan segera menyampaikan “Individual country assessments and action plans towards achieving the 2015 AFAS targets” yang telah disusun dan hanya perlu meng-update posisi akhir pemenuhan AFAS Paket 8.

SEOM 1/43 di Bidang Jasa

Indonesia perlu segera menyelesaikan AFAS Paket 8 dan Individual Country Assessment sebelum pertemuan AEM Retreat pada bulan Februari 2012. Indonesia akan menyiapkan posisi nasional di perundingan ASEAN-Jepang dan ASEAN-India sebelum pertemuan ASEAN Services Week pada bulan Februari 2012. Selain itu diperlukan keterlibatan dan partisipasi Indonesia dalam working group on services di perundingan ASEAN++ FTA, khususnya dalam menyusun template for trade in services.


45

ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) ke-55

Pertemuan sepakat untuk mengurangi jumlah Pertemuan CCI menjadi 3 kali per tahun, dari yang sebelumnya telah ditetapkan 4 kali per tahun, dengan tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan tambahan jika diperlukan. Untuk memfasilitasi ASEAN Member States dalam mempersiapkan dana dalam penyelenggaraan pertemuan CCI, pertemuan sepakat agar tuan rumah pertemuan CCI mendatang yang dimulai pada tahun 2013 akan berdasarkan rotasi alfabet.


48

BAB III PENUTUP

Selama bulan Januari 2011, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional telah berpartisipasi dalam tiga belas perundingan baik di forum multilateral, regional, dan bilateral. Dalam perundingan tersebut diperoleh beberapa hasil kesepakatan yaitu: (i) Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce and Industry of the Republic of India on the Establishment of Biennial Trade Ministers’ Forum; dan (ii) Joint statement: Vision for the India-Indonesia New Strategic Partnership Over the Coming Decade.

MoU on Biennial Trade Ministers’ Forum yang ditandatangani bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan barang dan jasa agar tercapai target nilai total perdagangan sebesar US$ 25 milyar pada tahun 2015. Sedangkan Joint Statement memuat kemajuan kerja sama yang telah dicapai dalam kerangka kemitraan strategis dan kerja sama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan akan dicapai dalam waktu sepuluh tahun mendatang.

1. januari 2012.pdf

Documents