-1-jdih.tangerangkab.go.id/apps/www/storage/document/perbup 43 tah… · -1- bupati tangerang...
TRANSCRIPT
-1-
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan
kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame perlu diganti untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang...
-2-
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan...
-3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tanggal Tahun 2010 Nomor 415);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2016 Nomor 1116);
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 144 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
MEMUTUSKAN :...
-4-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tangerang dengan type A.
6. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan Daerah.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Pemungutan...
-5-
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang
masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.
20.Surat Teguran...
-6-
20. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan
atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 29. Penelitian adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
25. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa , mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27.penyelenggara...
-7-
27. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.
28. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan
yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, merek dagang, lambang, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan
atau corak ragamnya untuk tujuan komersil atau non-komersil dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan, menciptakan citra atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang
diselenggarakan ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar yang diselenggarakan di ruangan
tertutup ataupun terbuka kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
31. Reklame Papan Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi
reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame baik bersinar
maupun yang disinari.
32. Reklame Papan /Papan Merk/Papan Nama/Neon Box /Tine
Plate adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada
tempat yang telah disediakan.
33. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
34. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor video besar dengan teknologi yang menggunakan teknologi LED
yang menyajikan program reklame atau visual iklan yang aktif hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar
dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau
sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan/billboard maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.
35. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan,
diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda
dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 (dua ratus centimeter persegi) per lembar.
36.Reklame...
-8-
36. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau d~pat dimir:.ta dengan ketentuan tidak
untuk ditempel, dllekatkan, dlpasang, digantungkan pada suatu benda lain.
37. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau dltempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau
dengan cara dibawa oleh orang.
38. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di
udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
39. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan
alat.
40. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan
diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
41. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaea atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai
alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
42. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan eara memperagakan suatu barang dengan atau
tanpa disertai suara.
43. Reklame Baligho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu tipis/triplek atau
bahan lain yang sejenis.
44. Pola Persebaran Perletakan Reklame adalah konfigurasi
perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai aeuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
45. Perletakan R.eklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan. 30. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
46. Sewa Titik Reklame adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa titik reklame pada sarana dan prasarana
kota oleh pihak penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu dengan membayarkan harga sewa kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian sewa menyewa titik reklame antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara reklame.
47. Harga Sewa Titik Reklame adalah harga sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap titik
reklame.
48.Perjanjian...
-9-
48. Perjanjian Sewa Titik Reklame adalah perjanjian sewa
menyewa untuk pemanfaatan titik reklame yang dibuat dan ditandangani oleh Pemerintah Daerah dengan penyelenggara
reklame untuk jangka waktu tertentu dan dengan harga sewa yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
49. Mendirikan BangLman Bangunan Reklame yang selanjutnya dlsmgkat IMB-BR adalah perizinan berisi arahan teknis pembangunan konstruksi Reklame.
50. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah perizinan berisi
arahan teknis pembangunan konstruksi Reklame.
51. Gambar Tata Letak Bangunan Reklame yang selanjutnya
disingkat TLBR adalah gambar rencana peletakan titik reklame bagi pemasangan reklame yang memerlukan konstruksi.
52. Bidang reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian reklame.
53. Jalan umum adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
54. Sarana dan prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang
wilayah Kabupaten yang dimiliki danl atau dikuasai Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya untuk
kepentingan umum.
55. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional ~erta memiliki ciri tertentu.
56. Kawasan Kendali Ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik-titik lokasi dan ukuran
bidang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik, bentuk maupun ukurannya.
57. Kawasan Kendali Sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang.
58. Kawasan Khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri, dan kawasan pengembang yang belum
diserahterimakan, yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang.
59. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan
yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan Reklame komersial, yang diperbolehkan hanya nama atau logo
gedung atau identitas perusahaan yang beraktivitas di dalamnya.
60.Penunjang...
-10-
60. Penunjang kelengkapan Kabupaten adalah keseluruhan
ornamen sarana dan prasarana Kabupaten.
61. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame yang membiayai pembangunan/renovasi sarana prasarana kota
dan penunjang kelengkapan kota,
62. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
63. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan
oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas
pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang.
64. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut
NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga
beli barang Reklame, kontruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan,
pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau
terpasang di tempat yang telah diijinkan.
65. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya
disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame, yang ditentukan oleh faktor
lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
66. Lokasi adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata
ruang yang meliputi khawasan khusus, Central Business Distrik/Pusat Kota, yang berada di wilayah
Kecamatan di luar Kawasan Khusus.
67. Kelas Jalan adalah komponen NSPR, yang perhitungannya
berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
68. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut
pandang Reklame yang dipasang.
69. Pusat perdagangan/Pusat Kota/Central Bussiness District
adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran,
industri atau perdagangan dan jasa serta perumahan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang dipandang mempunyai nilai strategis dalam pemasangan Reklame,
yang penentuan kawasannya ditetapkan oleh Bupati.
70.Jalan Tol...
-11-
70. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian
sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
71. Damija Tol adalah Daerah Milik Jalan Tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. Dawasja Tol adalah Daerah Pengawasan Jalan Tol dengan radius 100 meter dari Damija termasuk lokasi yang berjarak 100 meter dari pintu Tol.
73. Damaja Tol adalah Daerah Manfaat Jalan Tol sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
74. Jembatan Penyeberangan adalah jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki dan atau kendaraan yang melintas
jalan tol, jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/lingkungan.
75. Jalan Lingkungan adalah jalan yang dibangun bukan oleh
pemerintah.
76. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan
tanah sampai ambang atas bidang reklame.
BAB II JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Jenis Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Jenis Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) meliputi :
a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron/Large Electronik Display (LED) dan sejenisnya.
b. Reklame Kain; c. Reklame Melekat (Stiker);
d. Reklame Selebaran; e. Reklame Berjalan/Kendaraan;
f. Reklame Udara; g. Reklame Apung; h. Reklame Suara;
i. Reklame Slide atau reklame film; j. Reklame Peragaan;
(3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak Reklame adalah :
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, Televisi, Radio, Warta harian, Warta mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya.
b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya.
c.Nama pengenal...
-12-
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.(tidak termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD).
Pasal 3
(1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung
oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak reklame adalah pribadi atau Badan tersebut.
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,
pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan dan Tarif
Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa
Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai
Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang dipergunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 5...
-13-
Pasal 5
Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen).
Bagian Kedua Masa Pajak Dan Penetapan Pajak
Pasal 6
a. Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk : 1) Reklame papan/billboard/Videotron / Megatron / Large
Electronic Display (LED) dan sejenisnya; dan 2) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
b. Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk : 1) Reklame melekat (Sticker)/poster/pamflet,;
2) Reklame selebaran/ brosur; 3) Reklame balon udara;dan
4) Reklame apung.
c. Jangka waktu 2 (dua) minggu takwim untuk Reklame kain
(spanduk, umbul-umbul, banner). d. Jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk :
1) Reklame suara; 2) Reklame film ; dan
3) Reklame peragaan.
e. Jangka waktu 1 (satu) detik untuk Reklame Slide.
Bagian Kedua
Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame
Pasal 7
Perhitungan Nilai Sewa Reklame didasarkan pada Luas
Reklame dikalikan Pertambahan antara : a. NJOPR; dan
b. NSPR.
Pasal 8...
-14-
Pasal 8
NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dihitung
berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame sesuai tabel berikut :
NO JENIS REKLAME
SATUAN UKURAN
NJOPR (Rp)
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
Megatron/Videotron Billboard
Baligho
Reklame Papan/ Neon Box dan sejenisnya
Reklame Berjalan termasuk pada
Kendaraan Melekat/Poster/pamflet/stiker
Selebaran, brosur
Balon Udara Apung
Kain/Spanduk,umbul-umbul,
banner Reklame Suara
(Mini,Super,HiperM)
Reklame Film/Slide
Peragaan
M2 M2
M2
M2
M2
Rim
Rim
Buah Buah
M2
Hari
Hari
Hari
Satu Kali
3.900.000 384.000
364.000
332.000
170.000
325.000
200.000
3.900.000 2.900.000
65.000
195.000
195.000
250.000
65.000
Pasal 9
(1) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
ditentukan oleh faktor-faktor : a. Lokasi; dan
b. Kelas Jalan dan Sudut Pandang.
(2) Selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Reklame Papan/Billboard dan Kain harus memenuhi faktor Ketinggian Pemasangan Reklame, yaitu dengan
ketinggian sampai dengan 15m.
Pasal 10
(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
a. Jalan tol dan bandara
b. Kawasan Khusus terdiri dari : 1. Daerah Milik Jalan (Damija), Daerah Pengawasan
Jalan (Dawasja), dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Tol yang berada di Wilayah Kabupaten Tangerang;
2. Jembatan Penyeberangan; 3. Jalan Nasional ; 4. Jalan Propinsi;
5. Jalan Kabupaten;
c.Pusat perdagangan...
-15-
c. Pusat perdagangan/Pusat Kota/ Central Business District
yaitu kawasan selain yang termasuk pada Jalan tol, bandara, dan kawasan khusus.
(2) Radius lokasi Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan 100 meter dari Daerah Milik Jalan (Damija) Tol dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Tol.
(3) lokasi tempat-tempat perdagangan sebagaimana dimaksud
Ayat (1) huruf c, ditetapkan 100 meter dari pagar/batas pagar.
Pasal 11
Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
a. Nasional/Negara; b. Jalan Propinsi;
c. Jalan Kabupaten/Lingkungan.
Pasal 12
(1) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 9
ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut : a. Sudut Pandang 1;
b. Sudut Pandang 2; c. Sudut Pandang 3;
d. Sudut Pandang 4 atau lebih.
(2) Penetapan indeks untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah
sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut: a. Kelas Jalan Tol ;
1. Sudut pandang 1, diberi indeks 2; 2. Sudut pandang 2, diberi indeks 2,4;
3. Sudut pandang 3, diberi indeks 2,6; 4. Sudut pandang 4 atau lebih diberi indeks 2,8;
b. Kelas Jalan Negara / Nasional :
1. sudut pandang 1, diberi indeks 1,5; 2. sudut pandang 2, diberi indeks 1,6;
3. sudut pandang 3, diberi indeks 1,7; 4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 1,8.
c. Kelas Jalan Propinsi : 1. sudut pandang 1, diberi indeks 1; 2. sudut pandang 2, diberi indeks 1,2;
3. sudut pandang 3, diberi indeks 1,3 4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 1,4;
d. Kelas Jalan Kabupaten / Lingkungan : 1. sudut pandang 1, diberi indeks 0,6;
2. sudut pandang 2, diberi indeks 0,7; 3. sudut pandang 3, diberi indeks 0,8; 4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 0,9.
Pasal 13...
-16-
Pasal 13
(1) Untuk menghitung NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal
7 huruf b, ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.
(2) Nilai lokasi dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah
dengan rincian sebagai berikut :
a. Jalan tol dan bandara Rp. 489.000,00 b. Kawasan Khusus Rp 286.000,00
c. Pusat perdagangan/pusat kota/Central Business District Rp 334.000,00.
(3) Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah
persatuan M2 atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian indeks dengan NJOPR.
Pasal 14
(1) Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,
ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut : NSPR = nilai Lokasi + (Nilai kelas jalan dan sudut
pandang);
= Nilai Lokasi + (indeks x NJOPR).
(2) Rumusan perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku untuk jenis Reklame yang terdiri
dari : a. Megatron/Videotron b. Billboard
c. Reklame papan/Neon Box dan sejenisnya.
(3) Perhitungan NSPR untuk jenis Reklame selain tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
NSPR = 50% x NJOPR (4) Jenis Reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), terdiri dari : a. Reklame Kain;
b. Reklame melekat/poster/pamflet, striker; c. Reklame Selebaran/brosur;
d. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan; e. Reklame Udara; f. Reklame Apung;
g. Reklame Suara h. Reklame Film/Slide dan
i. Reklame Peragaan.
(5) NSR untuk Reklame Rokok dan Minuman Beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR.
(6)NSR untuk...
-17-
(6) NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan
15 meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR.
BAB IV
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME
Pasal 15
(1) Hasil perhitungan NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan Pasal 13 merupakan Nilai Sewa Reklame yang dijadikan sebagai dasar penetapan Pajak
Reklame. (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
dihitung 1 (satu) tahun masa pajak dengan penetapan 4 (empat) kali dari Nilai Sewa Reklame untuk masa pajak 3
(tiga) bulan.
(3) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan melalui periodesasi masa pajak sesuai dengan ijin penyelenggaraan reklame.
(4) Tagihan Pajak Reklame dilakukan dengan menggunakan
media SKPD.
(5) Untuk memudahkan dalam penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penetapan Nilai Sewa Reklame secara sistematis berpedoman pada perhitungan
dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 16
Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame meliputi :
a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan;
c. penyetoran; d. angsuran dan penundaan;
e. penagihan; f. pengurangan, keringanan, pembebasan pajak; dan g. keberatan dan banding.
Bagian kedua...
-18-
Bagian kedua
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan
Pasal 17
(1) Setiap Penyelenggara Reklame Wajib mendaftarkan rencana pemasangan reklame ke BAPENDA sebelum dilaksanakan pemasangan reklame.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran yang disediakan oleh badan pendapatan daerah;
b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
disampaikan kepada BAPENDA dengan melampirkan : a. foto copy identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport);
c. foto copy identitas badan Usaha/Perusahaan/SIUP/Domisili usaha;
d. foto copy surat ijin penyelenggaran reklame/surat keterangan proses perijinanan;
e. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi
pemasangan; f. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin lain
yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang;
g. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BAPENDA memberikan tanda terima pendaftaran.
Pasal 18
(1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada
pada formulir pendaftaran Kepala BAPENDA menerbitkan; a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Reklame; b. Kartu NPWPD;
(2) penyerahan Surat Pengukuhan, Kartu NPWPD kepada
pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
Pasal 19
(1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati sesuai
kewenangan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan Objek Pajaknya,
maka akan dikenakan sanksi berupa penempelan stiker
yang menandakan bahwa Wajib Pajak belum melakukan pendaftaran.
Bagian Ketiga...
-19-
Bagian Ketiga
Penetapan Pajak
Pasal 20
(1) BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
dengan mengeluarkan SKPD.
(2) BAPENDA dapat menerbitkan ; a. SKPD;
b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB;
e. SKPDN.
(3) Dasar Pengenaan Pajak Reklame berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak yaitu jumlah nilai sewa reklame yang
diterima atau yang seharusnya diterima.
(4) Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas SKPD
yang masa pajaknya telah berakhir.
Bagian Keempat Pembayaran Pajak Terutang
Pasal 21
(1) Pajak reklame terutang dilakukan Paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah ditetapkan pajak dengan menggunakan
SKPD.
(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang di liburkan maka batas waktu pembayaran jatuh
pada hari kerja berikutnya. (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan nomor bayar (ID billing).
(4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
keterlambatan sebesar 2% (dua Persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
(5)Apabila Wajib...
-20-
(5) Apabila Wajib Pajak tidak membayar SKPD yang sudah
jatuh tempo, maka Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat teguran kepada Wajib
Pajak.
(6) Setelah dilakukan teguran sebagaimana ayat (5), Wajib Pajak tetap tidak membayarkan Pajaknya, akan dikenakan sanksi yaitu Penutupan reklame dan/atau penempelan
stiker yang menandakan bahwa objek pajak belum dibayarkan.
Pasal 22
(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterbitkan.
(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan
Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pasal 23
(1) Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
yang diajukan permohonannya; b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
harus sudah diterima BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa
pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya
permohonan; d.terhadap....
-21-
d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran
maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BAPENDA dituangkan dalam surat keputusan, baik
surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang
ditandatangani bersama oleh Kepala BAPENDA dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10
(sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat
keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BAPENDA berdasarkan alasan Wajib Pajak yang
dapat diterima; f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4
(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo
pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala
BAPENDA berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai
berikut : 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap
jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan
antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara
jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi
harus dilunasi tiap bulan; j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah
sebagai berikut : 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh
jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu
hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
3.penundaan...
-22-
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat
mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
(3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang
berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala
BAPENDA.
Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 24
(1) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD apabila :
a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
Pasal 25
(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
Bagian Kelima...
-23-
Bagian Kelima
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
Pasal 26
(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
(2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada
Bupati melalui Kepala BAPENDA selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran,
dengan melampirkan : a. besarnya pajak terutang; b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh
keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan
laporan keuangan yang syah; c. pemberian persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan : 1. Pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak
terutang; 2. Keringanan berupa pelunasan pajak maksimal
1 (satu) tahun.
(3) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
Ayat ( 2 ) Pasal ini.
Bagian Keenam Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 27
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pengakuan...
-24-
(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
(6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 28
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPENDA dengan berpedoman
kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 29
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan. (3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak.
(5)Dalam...
-25-
(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
(6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat berupa: a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
Pasal 31
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) paling lama
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
(2)Pengajuan...
-26-
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 32
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34...
-27-
Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang
Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 9 November 2018
Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 9 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd
MOCH. MAESYAL RASYID
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 43
BUPATI TANGERANG,
Ttd
A. ZAKI ISKANDAR