1 - keputusan pengendalian mutu, dan keamanan … kep bkipm... · prosedur (sop) yang digunakan...
TRANSCRIPT
- 1 -
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 110/KEP-BKIPM/2017
TENTANG
PEDOMAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk
dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
karantina serta guna memberikan jaminan
kesehatan ikan terhadap media pembawa
yang dilalulintaskan, pengelolaan media
pembawa di instalasi karantina ikan perlu
dilakukan dengan menerapkan biosekuriti
melalui cara karantina ikan yang baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
tentang Pedoman Cara Karantina Ikan
Yang Baik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3482);
- 2 -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.03/MEN/2005 tentang
Tindakan Karantina Ikan oleh Pihak
Ketiga;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang
Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1161);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
220);
- 3 -
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2015
tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan
Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media
Pembawa, dan Sebarannya;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2016
tentang Status Area Tidak Bebas Penyakit
Ikan Karantina Di Wilayah Negara
Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TENTANG PEDOMAN CARA
KARANTINA IKAN YANG BAIK.
KESATU : Menetapkan Pedoman Cara Karantina Ikan Yang
Baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KEDUA : Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik
sebagaimana dimaksud diktum KESATU
digunakan sebagai acuan bagi Petugas
Karantina Ikan dalam melakukan:
a. inspeksi, monitoring dan surveilan penyakit
ikan;
- 4 -
b. pembinaan terhadap Instalasi Karantina Ikan
milik pemerintah, perorangan atau badan
hukum; dan
c. pelaksanaan pelayanan Sertifikasi Cara
Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
a. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Nomor 239/KEP-BKIPM/2014
tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang
Baik; dan
b. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Nomor 338/KEP-BKIPM/2014
tentang tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor
239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman
Cara Karantina Ikan yang Baik,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
Lembar Pengesahan
No. Nama Pejabat Paraf
1 Sekretaris BKIPM
2 Kepala Pusat Karantina Ikan
3 Kepala Bagian Hukum, Kerja
Sama, dan Humas
4 Kepala Subbag Hukum
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Beberapa tahun terakhir ini, tren pasar global komoditas
perikanan, utamanya terkait persyaratan teknis cenderung berubah.
Perubahan tersebut menuntut agar eksportir mampu memberikan
jaminan mutu terhadap ikan yang dijual. Jaminan mutu yang
dimaksud adalah adanya jaminan ketelusuran kesehatan ikan. Hal
ini berarti bahwa ikan yang akan diekspor, tidak cukup hanya tidak
ditemukan penyakit pada saat akan diekspor, tetapi memang dalam
keadaan sehat mulai dari awal produksi hingga saat akan dikirim.
Oleh karena itu sistim jaminan mutu terhadap kesehatan ikan
secara menyeluruh (awal hingga akhir proses terjamin kesehatan
ikan) menjadi sangat penting. Sebagai contoh adalah perubahan
regulasi importasi ikan hias Australia yang meminta semua ikan
hias yang mudah terinfeksi Megalocytivirus harus menerapkan
prinsip biosecurity sebelum masuk ke Australia. Dan otoritas
kompeten di negara eksportir harus mempunyai system yang setara
dengan kemampuan dari otoritas kompeten.
Perubahan ini juga terjadi untuk importasi, yaitu upaya
menjaga sumber daya ikan Indonesia akan ancaman penyakit ikan
yang masuk secara maksimum. Upaya jaminan kesehatan ikan juga
berlaku untuk tujuan domestik.
Dalam memenuhi kebutuhan di atas, maka diperlukan
formulasi yang tepat, efektif dan efisien. Badan Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melalui
Pusat Karantina Ikan (Puskari) menerapkan sistem yang sesuai
dengan kebutuhan tersebut yaitu prinsip biosecurity yang
dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan di Indonesia.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN NOMOR 110/KEP-BKIPM/2017 TENTANG
PEDOMAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
2
Cara tersebut adalah Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). CKIB
merupakan metode yang berisikan kumpulan standar operasional
prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua
tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan
secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar
biosekuriti dan ketelurusan untuk menjamin kesehatan ikan.
Tujuan pedoman ini adalah merevisi Keputusan Kepala Badan
Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina
Ikan yang Baik. Melihat perkembangan penerapan CKIB sejauh ini,
maka dipandang perlu untuk menyesuaikan pedoman yang lama
dengan perkembangan tersebut. Misalnya sertifikasi sudah
dilakukan dengan cara online. Dan terjadi perubahan waktu
pelaksanaan monitoring penerapan CKIB dan surveilan penyakit
HPIK/HPI tertentu yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dari
Instalasi, yang tadinya untuk mendapatkan sertifikat CKIB
dilakukan kegiatan monitoring dan surveilan selama 6 bulan. Saat
ini kegiatan tersebut dilakukan minimal sekali dalam sebulan.
Selain itu dalam pedoman tidak hanya untuk pengelola IKI saja,
namun pedoman ini juga memuat pedoman bagi petugas pelayanan
CKIB di UPT, serta pedoman bagi pusat untuk meningkatkan
kualitas mutu CKIB secara berkelanjutan.
B. Tujuan
Tujuan dari penyusunan pedoman Cara Karantina Ikan yang
Baik (CKIB) adalah:
1. Sebagai pedoman bagi pengelola IKI dalam penerapan CKIB
berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti guna menghasilkan ikan
yang sehat, bermutu, tertelusur dan dalam upaya proteksi
maksimum terhadap penyakit ikan saat importasi dan memenuhi
persyaratan negara tujuan, serta upaya pencegahan yang optimal
dari penyebaran penyakit antar area;
2. Sebagai pedoman bagi UPT-KIPM dalam melaksanaan sertifikasi,
pembinaan CKIB terhadap pengelola IKI dan peningkatan
kualitas pengendalian CKIB oleh Pusat Karantina Ikan (Puskari).
3
C. Definisi
1. Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana
dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk
melaksanakan tindakan karantina ikan.
2. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang
berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan
untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan
fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten,
sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin
kesehatan ikan.
3. Jaminan Kesehatan Ikan adalah pernyataan untuk memberikan
kepastian jaminan bahwa suatu media pembawa atau komoditi
ikan bebas atau tidak tertular dari HPIK/HPI tertentu.
4. Biosekuriti adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari
kontaminan/tertular patogen akibat transmisi jasad dan jasad
pembawa patogen (carrier) dari luar dengan cara cara yang tidak
merusak lingkungan.
5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama
dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat
di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam
waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio
ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan
masyarakat.
6. Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain
HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK
tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan
oleh negara tujuan.
7. Dokumen Mutu CKIB adalah sekumpulan dokumen yang berisi
tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau Instruksi
kerja serta formulir kegiatan/rekaman data suatu UUPI dalam
menerapkan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti
untuk menjamin kesehatan ikan.
8. Sertifikat CKIB adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala
Badan yang menyatakan bahwa Instalasi Karantina yang
4
tercantum di dalamnya telah secara konsisten menerapkan
CKIB.
9. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, penilaian
dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana
pengendalian kesehatan ikan yang dituangkan dalam dokumen
mutu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
10. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap penerapan
CKIB pada IKI berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti dan
ketertelusuran.
11. Survailan adalah pengumpulan, analisis dan diseminasi
informasi secara sistematis untuk mendukung klaim bahwa
suatu populasi bebas penyakit tertentu atau untuk mendeteksi
penyakit baru atau eksotik dalam rangka pengendalian
penyakit secara cepat.
D. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Pedoman
CKIB adalah:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
(lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor45
tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina
Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.03/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina oleh Pihak
Ketiga;
5
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk
Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina
Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama
dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan
Sebarannya;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
58/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Area Tidak
Bebas Penyakit Ikan Karantina di dalam Wilayah Republik
Indonesia.
6
BAB II
PRINSIP-PRINSIP BIOSEKURITI DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) DI INSTALASI KARANTINA
A. Prinsip-Prinsip Biosekuriti di Instalasi Karantina
Prinsip-prinsip biosekuriti di Instalasi karantina diterapkan
pada 4 hal yaitu: personil, sarana dan prasarana, lingkungan
internal, serta lingkungan eksternal.
1. Biosekuriti pada personil
a. Perlengkapan kerja personil
Merupakan perlengkapan yang khusus digunakan
oleh personil di instalasi karantina;
- Selama bekerja di Instalasi setiap personil menggunakan
perlengkapan kerja antara lain: sepatu boot, dan dapat
dilengkapi dengan pakaian kerja (wearpack), sarung
tangan karet, masker, dan kelengkapan lain; tersedia
dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah personil
dan tamu
- Setelah bekerja seluruh perlengkapan personil wajib
dibersihkan, dan disimpan kembali pada tempat yang
telah disediakan.
- Seluruh perlengkapan kerja personil yang terdapat di
Instalasi tidak diperbolehkan digunakan di luar Instalasi
b. Desinfeksi tangan
Merupakan cara untuk menyucihamakan tangan
personil yang akan masuk dan keluar unit produksi. Bahan
desinfeksi tangan dapat berupa larutan disinfektan
ditempatkan di tempat pencuci tangan/wastafel yang
berada di depan pintu masuk dan keluarnya unit produksi.
- Setiap personil sebelum memasuki ruang instalasi/unit
produksi wajib melakukan desinfeksi tangan dengan
menggunakan sabun/larutan disinfektan/antiseptic.
- Apabila tidak tersedia wastafel bisa menggunakan
cairan/larutan antiseptic/handsanitizer
c. Desinfeksi alas kaki
Merupakan cara untuk menyucihamakan alas kaki
7
personil yang akan masuk dan keluar unit produksi dengan
menggunakan bahan disinfeksi yang aman dan efektif
digunakan
- Sebelum memasuki ruang instalasi, personil wajib
menggunakan alas kaki khusus dan mencelupkan alas
kaki ke cairan disinfektan
- Khusus ikan mati dan benda lain, alas kaki yang
dikenakan dari luar wajib diganti dengan alas kaki
khusus yang hanya digunakan di dalam Instalasi
d. Personil yang bekerja Instalasi dalam kondisi sehat/fit (tidak
sakit).
Upaya ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi
media pembawa dan keselamatan personil.
2. Biosekuriti terhadap sarana dan prasarana
a. Sarana pengelolaan air
Sarana yang digunakan untuk mengolah air yang
dipakai dalam instalasi supaya terbebas dari potensi
tercemarnya penyakit ikan maupun mengurangi mutu media
pembawa
- Air masuk menggunakan saluran yang tertutup dan
terpisah dengan saluran pembuangan;
- Air bebas cemaran dan layak untuk pemeliharaan ikan dan
layak untuk proses ikan mati maupun benda lain
b. Sarana sanitasi dan desinfeksi
Sarana sanitasi dan desinfeksi diperlukan sebagai
proses suci hama (sterilisasi) pada sarana dan prasarana di
instalasi. Sarana ini diperlukan mencegah adanya kontaminasi
mikroorganisme di instalasi. Sarana sanitasi dan disinfeksi
yang harus disediakan pada instalasi adalah:
- Sarana disinfeksi tangan berupa wastafel yang dilengkapi
sabun/cairan antiseptic, dan tisu
- Sarana disinfeksi kaki berupa bak semen maupun bahan
lain dengan ukuran sesuai lebar pintu dengan ketinggian
larutan desinfeksi ± 10 cm atau bisa digunakan cara
semprot ke alas kaki dengan sprayer;
8
c. Sarana pemusnahan
Sarana ini digunakan untuk memusnahkan media
pembawa yang mati, busuk, atau rusak serta kemasan bahan
yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus MP,
baik yang bersentuhan langsung maupun tidak yang
langsung. Kapasitas sarana pemusnahan disesuaikan dengan
volume media pembawa yang akan dimusnahkan.
Tindakan biosekuriti yang dilakukan dalam kegiatan
pemusnahan adalah:
- Media pembawa yang hendak dimusnahkan harus diberi
pembungkus untuk menghindari cemaran ke lingkungan
instalasi.
- Peralatan yang digunakan dan lingkungan sekitar
pemusnahan serta sisa hasil pemusnahan harus segera
dibersihkan
d. Sarana pengolahan limbah cair
Pengolahan untuk limbah cair yang dihasilkan dari
kegiatan operasional di Instalasi dilakukan dengan
menetralkan cemaran kimia maupun biologis sehingga aman
dibuang ke lingkungan.
3. Biosekuriti di lingkungan internal
a. Pengelolaan air
Tindakan biosekuriti yang dilakukan dalam pengelolaan
air adalah:
- Dilakukan pencucian dan desinfeksi secara berkala
terhadap sistem resirkulasi dan filterisasi;
- Memiliki sistem resirkulasi dan filterisasi air pada setiap
jalur/baris bak/wadah/akuarium;
- Konstruksi sistem resirkulasi dan filterisasi harus
tertutup dan/atau berada di dalam ruangan yang
tertutup sehingga terjaga kualitas airnya;
- Untuk menjaga kestabilan parameter kualitas air,
masing- masing wadah/bak/akuarium dilengkapi dengan
peralatan kualitas air (misalnya heater, chiller, aerator);
dan,
- Untuk media pembawa ikan mati atau benda lain, memiliki
9
suplai air baku yang tertutup.
b. Pengaturan jarak wadah/akuarium/palet
Jarak baris antar wadah/bak/akuarium/palet atau
wadah dengan dinding diatur sedemikian rupa sehingga tidak
terjadi kontaminasi silang akibat percikan air/lelehan es;
Jarak baris antar wadah penampungan media
pembawa dengan wadah penampungan media pembawa
lainnya atau antara wadah penampungan media dengan dinding
minimal 75 cm.
c. Lantai
- Kondisi lantai harus selalu bersih dan kering;
- Permukaan lantai dibuat kemiringan yang mengarah ke
saluran air/drainase sehingga tidak memungkinkan terjadi
genangan air/lelehan es.
d. Peletakan peralatan kerja
- Peralatan kerja ditempatkan pada masing-masing unit
sesuai dengan peruntukannya
- Peletakan peralatan kerja ditempatkan pada tempat/area
khusus untuk menghindari terjadinya kemungkinan
kontaminasi silang
e. Desinfeksi peralatan dan wadah
- Semua peralatan dan wadah (bak/akuarium) sebelum dan
sesudah digunakan didesinfeksi terlebih dahulu;
- Jika memungkinkan masing-masing baris
wadah/bak/akuarium memiliki wadah desinfeksi
tersendiri;
- Palet dibersihkan tidak dengan cairan yang berbau dan
merusak kualitas media pembawa
- Disinfeksi ruangan bisa dilakukan dengan cara fumigasi
ruangan
f. Pengelolaan air limbah hasil kegiatan di instalasi
- Air limbah yang berasal dari penyiponan/pengurangan air
pada wadah/akuarium/bak dialirkan ke lantai, terkumpul
dalam suatu saluran kemudian mengalir menuju tempat
penampungan limbah;
- Air limbah (bekas desinfeksi peralatan), harus dibuang di
10
saluran air/drainase yang menuju tempat penampungan
limbah;
- Saluran air/drainase harus dipastikan bebas sumbatan
dan genangan.
g. Sekat/pemisah antar ruang
- Jika memungkinkan setiap tahapan proses produksi
dibuat ruangan terpisah;
- Sekat pemisah antar ruangan dibuat dari bahan yang tidak
berbahaya dan mampu memisahkan/membatasi
kemungkinan kontaminasi maupun tertukarnya media
pembawa.
h. Identitas wadah atau ruangan
- Pemberian identitas wadah (bak/akuarium/palet)
bertujuan untuk memudahkan pencatatan dan
ketertelusuran data;
- Setiap wadah/bak/akuarium/ruang wajib diberi
penomoran.
- Setiap ruang wajib diberi identitas berupa
nomor/keterangan ruangan
i. Rambu/marka
- Rambu/marka dibuat sebagai petunjuk untuk dipatuhi
oleh seluruh karyawan atau tamu dan ditempatkan pada
lokasi yang mudah dilihat serta jelas terbaca;
- Rambu/marka dapat berupa tanda dilarang masuk,
dilarang makan, dan tanda lain dengan tulisan berwarna
hitam dan berwarna latar kuning.
4. Prinsip-prinsip biosekuriti pada lingkungan eksternal
a. Pagar
- Pagar mampu berfungsi sebagai pelindung dari masuknya
hewan dari luar yang kemungkinan berpotensi sebagai
sarana pembawa organisme pathogen.;
- Pagar dapat terbuat dari material seperti besi, tembok,
bambu atau material lainnya yang kokoh dan rapat.
11
b. Sarana desinfeksi kendaraan
- Pada pintu masuk utama, harus disediakan sarana
desinfeksi bagi roda kendaraan yang akan masuk ke dalam
lingkungan unit usaha budidaya perikanan;
- Berupa sarana celup roda umumnya terbuat dari
semen/beton dengan ukuran luas dan kedalaman
disesuaikan dengan lebarnya jalan serta kendaraan; atau
- Apabila sarana celup roda tidak tersedia, sprayer yang
berisi larutan desinfektan digunakan
c. Toilet dan sarana pencuci tangan
- Tersedia sarana toilet dan sarana pencuci tangan
(wastafel) yang dilengkapi dengan desinfektan seperti
sabun atau hand sanitizer.
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Instalasi Karantina Ikan
Jenis SOP yang digunakan dapat berbeda-beda menurut jenis
kegiatan, alur produksi, dan jenis media pembawa yang
dipelihara/ditampung.
1. Alur Proses Produksi Pemasukan Ikan Hidup
Kegiatan pemasukan ikan hidup dibagi dua jenis yaitu: kegiatan
importasi penampung dan importasi pembudidaya
a. Alur proses untuk Importir distributor
Importir distributor adalah perorangan/badan hukum
yang melakukan kegiatan importasi media pembawa, dan
setelah masa karantina/pelepasan seluruh media pembawa
langsung didistribusikan keluar dari instalasi.
Tahapan produksi importir distributor adalah:
persiapan, penerimaan, aklimatisasi, pengasingan dan
pengamatan, pengemasan dan distribusi
SOP dari masing-masing tahapan produksi dijabarkan
sebagai berikut:
1) SOP persiapan
SOP ini mengatur mengenai persiapan tempat, sarana dan
prasarana, alat dan bahan, serta personil di instalasi
pelaksanaan sebelum dilakukan importasi media
pembawa. Sekurang-kurangnya terdiri atas SOP sanitasi
12
dan disinfeksi ruang, dan peralatan, serta kesiapan
personil.
2) SOP penerimaan media pembawa
SOP ini mengatur cara memeriksa jenis, jumlah dan
ukuran serta gejala klinis sebelum dilakukan aklimatisasi.
SOP ini sekurang-kurangnya memuat pemeriksaan
kesesuaian dokumen, gejala klinis, tindakan yang perlu
dilakukan.
3) SOP aklimatisasi
SOP ini berisi petunjuk kerja, tata cara/tahapan proses
aklimatisasi.
4) SOP pengasingan dan pengamatan
SOP ini menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh
pelaksana di instalasi selama masa karantina. SOP ini
sekurang-kurangnya memuat tata cara pengamatan,
perlakuan, dan tindakan/kegiatan yang dilakukan.
5) SOP pengemasan
SOP ini menjelaskan standar, alat dan bahan serta tata
cara pengemasan
6) SOP distribusi
SOP ini berisi cara mendokumentasikan setiap
pengeluaran media pembawa sehingga dapat tertelusur.
Pengeluaran dilakukan setelah diterimanya sertifikat
pelepasan.
b. Alur Proses untuk Importir pembudidaya
Importir pembudidaya adalah perorangan/badan hukum yang
melakukan kegiatan importasi media pembawa dan setelah
pelepasan masa karantina, tidak seluruh media pembawa
didistribusikan keluar dari instalasi atau media pembawa
tetap dipelihara di instalasi sebelum didistribusikan.
Tahapan produksi importir pembudidaya adalah: persiapan,
penerimaan, aklimatisasi, pengasingan, pelepasan,
pemeliharaan, panen, pengemasan dan distribusi
Pada prinsipnya pada proses produksi importir pembudidaya
hampir sama dengan prosedur proses produksi importir
13
penampung hanya perlu ditambahkan dengan SOP terkait
pemeliharaan, dan SOP panen.
1) SOP terkait pemeliharaan yang dimaksud adalah kegiatan
yang dilakukan selama pemeliharaan antara lain:
pengelolaan dan pengamatan kualitas air, pemberian
pakan, pengobatan.
2) SOP Seleksi (Panen) yang dimaksud adalah kegiatan
seleksi media pembawa berdasarkan kesehatan, jenis,
jumlah serta ukuran sebelum didistribusikan atau
dipindah tempatkan.
2. Alur Proses Pemasukan Ikan Mati
Alur proses impor ikan mati dalam kondisi segar, beku dan
kering pada prinsipnya sama akan tetapi spesifikasi tempat
penyimpanan (pengasingan) mempunyai spesifikasi yang berbeda
oleh karena itu penanganan harus menyesuaikan dengan
kebutuhan/ karakteristik ikan tersebut.
Tahapan produksi pemasukan ikan mati adalah: persiapan,
penerimaan, pengasingan, distribusi SOP dari masing-masing
tahapan produksi dijabarkan sebagai berikut :
1) SOP Persiapan dimaksudkan untuk memastikan tempat,
sarana dan prasarana, alat dan bahan, serta personil telah
siap digunakan sebelum importasi media pembawa
dilakukan. Sekurang-kurangnya terdiri atas SOP sanitasi
ruang, kesiapan ruang dan personil;
2) SOP penerimaan media pembawa dimaksudkan memberi
penjelasan tata cara memeriksa jenis, jumlah dan ukuran
serta kondisi media pembawa. SOP ini sekurang-
kurangnya memuat pemeriksaan kesesuaian dokumen,
dan pemeriksaan fisik;
3) SOP pengasingan (penyimpanan) dimaksudkan untuk
menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh
pelaksana di instalasi selama masa karantina. SOP ini
sekurang-kurangnya memuat tindakan/kegiatan yang
dilakukan;
4) SOP distribusi yang dimaksud adalah mendokumentasikan
setiap pengeluaran media pembawa sehingga dapat
14
tertelusur. Pengeluaran dilakukan setelah diterimanya
sertifikat pelepasan.
3. Alur Proses Pemasukan Benda lain
Alur proses impor Benda Lain hampir sama dengan impor ikan
mati. Termasuk dalam kategori Benda Lain terdapat jenis-jenis
yang membutuhkan tempat penyimpanan yang mempunyai
karakteristik khusus. Benda lain berupa pakan ikan dan
bahan pembuat makanan ikan dilakukan penyimpanan di
gudang atau ruangan penyimpanan. Sedangkan Bahan Biologik,
Bahan Patogenik, Biakan Organisme dapat menggunakan
sarana penyimpanan berupa Refrigerator, Freezer atau Deep
Freezer sesuai karakteristik media pembawa.
Tahapan produksi dan SOP yang digunakan benda lain pada
prinsipnya sama dengan SOP pada pemasukan ikan mati.
4. Alur Produksi Pengeluaran Ikan Hidup
a. Alur Proses Penampung (ekspor/domestik)
Penampung (ekspor/domestic) adalah perorangan/badan
hukum yang hanya melakukan kegiatan menampung media
pembawa sebelum media pembawa di ekspor atau
dilalulintaskan domestik.
Tahapan produksi eksportir/domestik penampung adalah:
persiapan, penerimaan, aklimatisasi, pengasingan (masa
karantina), pengemasan dan distribusi SOP dari masing-
masing tahapan produksi dijabarkan sebagai berikut :
1) SOP Persiapan dimaksudkan untuk memastikan tempat,
sarana dan prasarana, alat dan bahan, serta personil telah
siap digunakan ekspor media pembawa dilakukan.
Sekurang-kurangnya terdiri atas SOP sanitasi dan
disinfeksi ruang, dan peralatan, serta kesiapan personil.
2) SOP penerimaan media pembawa dimaksudkan memeriksa
jenis, jumlah dan ukuran serta gejala klinis sebelum
dilakukan aklimatisasi. SOP ini sekurang-kurangnya
memuat pemeriksaan kesesuaian dokumen, gejala klinis,
tindakan yang perlu dilakukan.
3) SOP aklimatisasi dimaksudkan untuk memberikan
petunjuk kerja, tata cara/tahapan proses aklimatisasi.
15
4) SOP pengasingan (masa karantina) dimaksudkan untuk
menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh
pelaksana di instalasi selama masa karantina. SOP ini
sekurang-kurangnya memuat tata cara pengamatan,
perlakuan, dan tindakan/kegiatan yang dilakukan.
5) SOP Pengemasan yang dimaksud untuk menjelaskan
standar, alat dan bahan serta tata cara pengemasan
6) SOP distribusi yang dimaksud adalah mendokumentasikan
setiap pengeluaran media pembawa sehingga dapat
tertelusur
b. Alur Proses Pembudidaya (Ekspor/Domestik)
Pembudidaya (ekspor/domestik) adalah perorangan/badan
hukum yang melakukan pemeliharaan media pembawa
sebelum media pembawa di ekspor atau dilalu lintaskan
domestik. Tahapan produksi eksportir/pelaku usaha
domestik pembudidaya adalah: persiapan, penerimaan,
aklimatisasi, pengasingan, pemeliharaan, panen, pengemasan
dan distribusi. Pada prinsipnya pada proses produksi
eksportir/pelaku usaha domestik pembudidaya hampir sama
dengan prosedur proses produksi eksportir/pelaku usaha
domestik penampung hanya perlu ditambahkan dengan SOP
terkait pemeliharaan, dan SOP panen.
1) SOP terkait pemeliharaan yang dimaksud adalah kegiatan
yang dilakukan selama pemeliharaan antara lain:
pengelolaan dan pengamatan kualitas air, pemberian
pakan, pengobatan.
2) SOP Seleksi (Panen) yang dimaksud adalah kegiatan
seleksi media pembawa berdasarkan kesehatan, jenis,
jumlah serta ukuran sebelum didistribusikan atau
dipindah tempatkan.
5. Alur Produksi Pengeluaran Ikan Mati
Eksportir ikan mati adalah perorangan/badan hukum
yang melakukan pengeluaran ikan mati. Alur proses ekspor ikan
mati dalam kondisi segar, beku dan kering pada prinsipnya sama
akan tetapi spesifikasi tempat penyimpanan (pengasingan)
mempunyai spesifikasi yang berbeda oleh karena itu penanganan
16
harus menyesuaikan dengan kebutuhan/ karakteristik ikan
tersebut.
Tahapan produksi pengeluaran ikan mati adalah:
persiapan, penerimaan, penyimpanan, seleksi dan pengemasan,
pengiriman
SOP dari masing-masing tahapan produksi dijabarkan sebagai
berikut :
1) SOP Persiapan dimaksudkan untuk memastikan tempat,
sarana dan prasarana, alat dan bahan, serta personil telah
siap digunakan sebelum ekspor media pembawa dilakukan.
Sekurang-kurangnya terdiri atas SOP sanitasi ruang,
kesiapan ruang dan personil;
2) SOP penerimaan media pembawa dimaksudkan memberi
penjelasan tata cara memeriksa ketertelusuran media
pembawa, jenis, jumlah dan ukuran serta bebas HPI tertentu
yang dipersyaratkan. SOP ini sekurang-kurangnya memuat
pemeriksaan kesesuaian dokumen, dan pemeriksaan fisik;
3) SOP penyimpanan dimaksudkan untuk menjelaskan kegiatan
yang harus dilakukan oleh pelaksana di instalasi selama
masa penyimpanan. SOP ini sekurang-kurangnya memuat
tindakan/kegiatan yang dilakukan;
4) SOP seleksi dan pengemasan yang dimaksud adalah kegiatan
seleksi media pembawa berdasarkan jenis, jumlah serta
ukuran sebelum didistribusikan dan kegiatan pengemasan
yang sesuai standar;
5) SOP distribusi yang dimaksud adalah mendokumentasikan
setiap pengeluaran media pembawa sehingga dapat tertelusur.
Pengeluaran dilakukan setelah diterimanya sertifikat
pelepasan.
C. Pengelolaan biosecurity pada alur proses produksi
1. Penerapan biosecurity pada kegiatan pengasingan dan
pengamatan.
Titik kritis penerapan biosecurity pada proses ini adalah :
- penempatan ikan di lingkungan yang sesuai;
17
- pengamatan gejala klinis. perubahan gejala klinis bisa berupa
perubahan fisik maupun perilaku;
- segera pisahkan ikan yang menunjukkan gejala sakit.
Pada proses produksi ikan mati dan benda lain:
- pastikan kondisi ruang penyimpanan kosong/tidak ada media
pembawa lain
- simpan ikan pada ruangan penyimpanan yang sesuai.
- pisahkan ikan yang rusak/busuk
2. Penerapan biosecurity pada kegiatan perlakuan.
Titik kritis pada penerapan biosecurity proses ini adalah:
- diagnosa penyakit harus tepat;
- pemilihan obat yang sesuai dengan gejala yang timbul;
- pembuatan dosis harus sesuai;
- cara pemberian obat dan lama perlakuan harus sesuai
termasuk pemberian kondisi lingkungan yang sesuai saat ikan
sakit.
3. Penerapan Biosecurity pada kegiatan pemusnahan.
Titik kritis penerapan biosecurity pada kegiatan ini adalah :
- pemusnahan media pembawa dilakukan dengan cara
pemanasan, termasuk dibakar, disteam dan dimasak;
- transportasi media pembawa yang akan dimusnahkan
dibungkus plastic untuk mencegah kontaminasi ke
lingkungan;
- untuk media pembawa yang berukuran besar dapat dikubur
dan lokasi pemusnahan harus jauh dari perairan umum.
4. Penerapan Biosecurity pada pengolahan limbah.
Titik kritis penerapan biosecurity pada kegiatan ini adalah :
- Limbah padat harus diberi disinfektan terlebih dahulu
sebelum dibuang;
- Plastik yang hendak dipakai ulang harus dicuci dengan
menggunakan larutan disinfektan dan dikeringkan;
- Limbah cair harus dilakukan perlakuan sebelum dibuang ke
lingkungan. Kontrol biologis bisa digunakan pada unit
pengolahan limbah;
- Limbah cair dari kegiatan perlakuan diberi larutan disinfektan
atau dialirkan ke dalam septic tank.
18
BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN CKIB
A. Persyaratan
Untuk dapat disertifikasi CKIB, Instalasi karantina milik
Perorangan/Badan Hukum atau milik Pemerintah harus dilengkapi
persyaratan sertifikat penetapan IKI dan pakta integritas.
B. Tata cara sertifikasi
1. Sertifikasi CKIB Baru Instalasi milik Perorangan/Badan Hukum
Grade C
a. Pemilik Instalasi karantina menandatangani Pakta Integritas
bersama kepala UPT KIPM setempat,
b. Kepala UPT KIPM selambat-lambatnya 2 hari setelah
penandatangan pakta integritas menugaskan tim (PHPI
dan/atau Pejabat teknis) untuk melakukan monitoring
penerapan CKIB serta survailen HPIK/HPI tertentu.
c. Tim (PHPI dan/atau Pejabat teknis) melaksanakan kegiatan
tersebut dan membuat laporan hasil kegiatan selambat-
lambatnya 4 hari setelah ditugaskan serta melaporkan kepada
kepala UPT KIPM.
d. Berdasarkan laporan hasil kegiatan monitoring dan surveilan:
- Apabila hasil monitoring penerapan CKIB dinyatakan baik
(layak) dan surveilan HPIK/HPI tertentu tidak didapatkan
hasil positif (+), maka Kepala UPT KIPM memerintahkan
Inspektur Karantina untuk melaksanakan kegiatan
inspeksi;
- Apabila hasil monitoring penerapan CKIB dinyatakan tidak
baik (CKIB tidak dilaksanakan di IKI) dan/atau hasil
surveilan HPIK/HPI tertentu didapatkan hasil positif (+),
maka proses tidak dapat dilanjutkan sampai dilakukan
perbaikan dan/atau eradikasi.
e. Inspektur Karantina segera melaksanakan inspeksi ke
Instalasi Karantina dan menyampaikan laporan kegiatan
kepada kepala UPT KIPM selambat-lambatnya 2 hari setelah
ditugaskan.
19
- Apabila hasil inspeksi ditemukan kategori kritis maka
proses sertifikasi CKIB ditolak, dan direkomendasikan
kepada pemilik instalasi untuk melakukan perbaikan;
- Dalam hal proses sertifikasi CKIB yang ditolak, proses
sertifikasi CKIB dilakukan kembali ke tahap awal (pakta
integritas);
- Apabila hasil inspeksi terdapat temuan ketidaksesuaian
dengan kategori serius/mayor/minor, pemilik Instalasi
Karantina wajib/segera menindaklanjuti temuan
ketidaksesuaian dan menyampaikan tindakan perbaikan
kepada UPT KIPM (Tim Inspeksi);
- Apabila hasil inspeksi tidak ditemukan temuan
ketidaksesuaian kategori kritis atau hasil temuan
ketidaksesuaian serius/mayor/minor tersebut di atas telah
ditindaklanjuti oleh pemilik Instalasi maka proses dapat
dilanjutkan;
- Tim inspeksi segera melakukan verifikasi hasil perbaikan
dan melaporkan kepada Ka. UPT KIPM.
f. Apabila berdasarkan verifikasi hasil inspeksi diperoleh Grade
C, maka Kepala UPT KIPM menerbitkan Sertifikat CKIB dan
melaporkan ke Pusat melalui fasilitas elektronik.
2. Sertifikasi CKIB Baru Instalasi Karantina Milik
Perorangan/Badan Hukum dengan Grade B
a. Tahapannya sama dengan tahapan sertifikasi CKIB Grade C
huruf a sampai dengan huruf e;
b. Kepala UPT KIPM melaporkan hasil verifikasi hasil perbaikan
kepada Kepala Pusat Karantina Ikan;
c. Kepala Pusat Karantina Ikan menugaskan Tim Evaluasi Pusat
untuk melakukan evaluasi;
d. Tim Pusat Karantina Ikan segera melakukan kegiatan evaluasi
terhadap verifikasi hasil inspeksi CKIB dari UPT KIPM dengan
output:
- Apabila verifikasi hasil inspeksi CKIB dari UPT KIPM
dinyatakan tidak disetujui/persyaratan tidak atau belum
terpenuhi, maka Tim Pusat merekomendasikan untuk
20
tidak diterbitkan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik
(SCKIB);
- Apabila verifikasi hasil inspeksi CKIB dari UPT KIPM
dinyatakan disetujui/persyaratan telah terpenuhi, maka
Tim Pusat merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat
Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB).
e. Kepala Pusat Karantina Ikan mendandatangani Sertifikat
CKIB dengan Kategori B secara on line.
3. Sertifikasi CKIB Baru Instalasi Karantina miliki
Perorangan/Badan Hukum dengan Grade A
a. Tahapannya sama dengan tahapan sertifikasi CKIB Grade B
huruf a sampai dengan huruf d;
b. Kepala Pusat Karantina Ikan berdasarkan rekomendasi
diperoleh Grade A, menerbitkan memorandum kepada Kepala
Badan KIPM untuk mendandatangani Sertifikat CKIB;
c. Kepala Badan menandatangani sertifikat CKIB secara on line.
C. Tata Cara Perpanjangan Sertifikat CKIB
1. Persyaratan perpanjangan Sertifikat CKIB
Persyaratan meliputi :
- Permohonan perpanjangan CKIB
- Sertifikat IKI yang masih berlaku
- dokumen mutu yang terbaru
- hasil inspeksi terakhir
2. Perpanjangan sertifikat CKIB milik Perorangan/Badan Hukum
Grade C
a. Pemilik Instalasi Karantina mengajukan permohonan
perpanjangan kepada Ka UPT dan mengirim dokumen mutu
yang terbaru;
b. Kepala UPT KIPM memerintahkan Tim Inspektur karantina
untuk memverifikasi dan evaluasi dokumen mutu yang
terbaru dan hasil inspeksi terakhir;
c. Tim Inspektur UPT KIPM melakukan verifikasi dan evaluasi
hasil inspeksi terakhir dan dokumen mutu yang terbaru.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Tim Inspektur:
21
- menerbitkan rekomendasi penolakan perpanjangan
sertifikat CKIB apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak
layak/tidak memenuhi persyaratan;
- menerbitkan rekomendasi persetujuan perpanjangan
sertifikat CKIB apabila hasil verifikasi dinyatakan layak
dan memenuhi persyaratan.
d. Kepala UPT berdasarkan rekomendasi:
- menolak perpanjangan dengan menerbitkan surat
penolakan perpanjangan dan diserahkan kepada pemilik
Instalasi Karantina;
- menandatangani Sertifikat CKIB dan menyampaikan
kepada pemilik instalasi.
e. Kepala UPT melaporkan surat penolakan perpanjangan atau
perpanjangan sertifikat CKIB yang diterbitkan kepada Pusat.
3. Perpanjangan sertifikat CKIB milik Perorangan/Badan Hukum
Grade B
a. Pemilik Instalasi Karantina mengajukan permohonan
perpanjangan kepada Ka UPT dan mengirim dokumen mutu
yang terbaru;
b. Kepala UPT KIPM meneruskan permohonan perpanjangan
sertifikat CKIB kepada Kepala Puskari dilengkapi hasil
inspeksi terakhir dan dokumen mutu yang terbaru;
c. Kepala Pusat Karantina Ikan menugaskan Tim Pusat untuk
melakukan evaluasi;
d. Tim Pusat Karantina Ikan berdasarkan disposisi Kepala Pusat
Karantina Ikan segera melakukan kegiatan evaluasi
permohonan dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Pusat.
- Menerbitkan rekomendasi penolakan perpanjangan
sertifikat CKIB apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak
layak/tidak memenuhi persyaratan;
- Menerbitkan rekomendasi persetujuan perpanjangan
sertifikat CKIB apabila hasil evaluasi dinyatakan layak dan
memenuhi persyaratan.
22
e. Kepala Pusat Karantina Ikan berdasarkan rekomendasi :
- Melakukan penolakan perpanjangan Sertifikat CKIB
dengan menerbitkan surat penolakan;
- Menyetujui perpanjangan dengan
menerbitkan/menandatangani Sertifikat CKIB secara on
line.
4. Perpanjangan sertifikat CKIB milik Perorangan/Badan Hukum
Grade A
a. Pemilik Instalasi Karantina mengajukan permohonan
perpanjangan kepada Ka UPT dan mengirim dokumen mutu
yang terbaru;
b. Kepala UPT KIPM meneruskan permohonan perpanjangan
sertifikat CKIB kepada Kepala Badan up Kepala Puskari
dilengkapi hasil inspeksi terakhir dan dokumen mutu yang
terbaru;
c. Ka Pusat Karantina Ikan atas nama Kepala Badan KIPM
menugaskan Tim Pusat untuk melakukan evaluasi;
d. Tim Pusat Karantina Ikan berdasarkan disposisi Kepala Badan
KIPM segera melakukan kegiatan evaluasi permohonan dan
menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan melalui
Kepala Pusat.
- Menerbitkan rekomendasi penolakan perpanjangan
sertifikat CKIB apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak
layak/tidak memenuhi persyaratan,
- menerbitkan rekomendasi persetujuan perpanjangan
sertifikat CKIB apabila hasil evaluasi dinyatakan layak dan
memenuhi persyaratan
e. Kepala Badan berdasarkan rekomendasi :
- melakukan penolakan perpanjangan Sertifikat CKIB
dengan menerbitkan surat penolakan
- menyetujui perpanjangan dengan
menerbitkan/menandatangani Sertifikat CKIB secara
online.
23
5. Sertifikasi CKIB Baru IKI milik pemerintah/BKIPM
a. Kepala UPT KIPM sebagai penanggung jawab Instalasi
Karantina miliki pemerintah mengajukan permohonan
sertifikasi CKIB kepada Kepala Badan KIPM;
b. Kepala Badan melalui Kepala Puskari memerintahkan Tim
Inspektur Pusat untuk melakukan inspeksi dalam kurun
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
ditugaskan;
c. Inspektur Karantina Pusat segera melaksanakan inspeksi ke
Instalasi Karantina Milik Pemerintah dan menyampaikan
laporan kegiatan kepada kepala Puskari selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari setelah ditugaskan.
- Apabila dinyatakan tidak layak, Tim Inspeksi
merekomendasikan perbaikan sesuai temuan kepada
Kepala UPT;
- Apabila hasil inspeksi dinyatakan layak maka Tim Inspeksi
rekomendasikan penerbitan sertifikat CKIB.
d. Instalasi Karantina UPT KIPM melakukan perbaikan sesuai
rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Tim Inspeksi
Pusat;
e. Tim inspeksi Pusat segera melakukan verifikasi hasil
perbaikan dan/atau menyampaikan Rekomendasi Hasil
Inspeksi Penerapan CKIB kepada Ka. Badan melalui Kepala
Puskari;
f. Kepala Badan berdasarkan Rekomendasi:
- Menandatangani sertifikat CKIB untuk Instalasi Karantina
yang memperoleh Grade A;
- Mendelagasikan penandatangan sertifikat kepada Kepala
Puskari untuk Instalasi Karantina yang memperoleh Grade
B.
g. Kepala Pusat Karantina Ikan berdasarkan disposisi Kepala
Badan menandatangani sertifikat CKIB Grade B.
6. Perpanjangan CKIB Instalasi milik pemerintah/BKIPM
a. Kepala UPT KIPM sebagai penanggung jawab Instalasi
Karantina miliki pemerintah mengajukan permohonan
perpanjangan sertifikat CKIB kepada Kepala Badan KIPM;
24
b. Kepala Badan melalui Kepala Puskari memerintahkan Tim
Inspektur Pusat untuk melakukan inspeksi dalam kurun
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
ditugaskan;
c. Inspektur Karantina Pusat segera melaksanakan inspeksi ke
Instalasi Karantina Milik Pemerintah dan menyampaikan
laporan kegiatan kepada kepala Puskari selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari setelah ditugaskan.
- Apabila dinyatakan tidak layak, Tim Inspeksi
merekomendasikan perbaikan sesuai temuan kepada
Kepala UPT;
- Apabila hasil inspeksi dinyatakan layak maka Tim Inspeksi
rekomendasikan perpanjangan sertifikat CKIB.
d. Kepala UPT KIPM melakukan perbaikan sesuai rekomendasi
dan menyampaikan laporan kepada Tim Inspeksi Pusat;
e. Tim inspeksi segera melakukan verifikasi hasil perbaikan
dan/atau menyampaikan Rekomendasi Hasil Inspeksi
Penerapan CKIB kepada Ka. Badan melalui Kepala Puskari;
f. Kepala Badan berdasarkan Rekomendasi:
- menandatangani sertifikat CKIB untuk Instalasi Karantina
yang memperoleh Grade A;
- mendelagasikan penandatangan sertifikat kepada Kepala
Puskari untuk Instalasi Karantina yang memperoleh Grade
B.
g. Kepala Puskari berdasarkan disposisi Kepala Badan KIPM
menandatangani sertifikat CKIB Grade B.
25
BAB IV
PENGENDALIAN CKIB
A. Monitoring Penerapan CKIB dan Surveilan Penyakit HPIK/HPI
Tertentu
Monitoring CKIB adalah suatu proses mengukur, mencatat,
mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi
untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di instalasi
telah sesuai dengan dokumen mutu karantina ikan. Sedangkan
kegiatan surveilan HPIK/HPI tertentu dilakukan untuk mengetahui
status penyakit ikan baik HPIK maupun HPI tertentu dengan
melakukan sampling di instalasi karantina terhadap media
pembawa yang kemudian diperiksa secara laboratoris sesuai dengan
target penyakit. Jika media pembawa bukan merupakan target
HPIK/HPI tertentu, maka surveilan dilakukan dengan pemeriksaan
media pembawa secara klinis.
Monitoring dan survailan hanya dilakukan terhadap Instalasi
Karantina milik perorangan/badan hukum, tidak dilakukan
terhadap Instalasi Karantina milik Kementerian.
1. Tahapan pelaksanaan monitoring penerapan CKIB dan survailen
HPIK/HPI tertentu
Tahapan pada kegiatan ini terbagi atas dua:
a. Sebelum diterbitkan sertifikat CKIB;
Monitoring dan surveilan dilakukan sebagai bagian tahapan
sertifikasi CKIB, setelah penandatanganan pakta integritas
b. Setelah diterbitkan sertifikat CKIB.
Monitoring dan surveilan dilakukan untuk melihat konsistensi
penerapan CKIB di Instalasi Karantina.
2. Pelaksanaan Kegiatan
a. Sebelum Penerbitan Sertifikat CKIB
Monitoring dan surveilan dilakukan sekurang-kurangnya 1
(satu) kali, setelah Instalasi Karantina mendapat sertifikat IKI
serta penandatangan pakta integritas. Khusus untuk instalasi
impor, monitoring dan surveilan dilakukan pada saat
pemasukan media pembawa.
26
b. Sesudah Penerbitan Sertifikat CKIB
Monitoring dan surveilan dilakukan berdasarkan Grade
Instalasi dan jenis kegiatan yang dilakukan. Lebih lanjut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Surveilan
No
Jenis
Kegiatan IKI Waktu Pelaksanaan
Pemasukan Ikan Hidup
1 Importir penampung (Grade A, B)
Monitoring dan surveilan dilakukan setiap kali kegiatan pemasukan (sampai dengan
pelepasan)
2 Importir pembudidaya (Grade A, B)
- Monitoring dan surveilan dilakukan setiap kali kegiatan pemasukan (sampai dengan pelepasan), dan
- Setelah kurun waktu 6 (enam) bulan sejak
pemasukan dilakukan surveilan sekurang-kurang 1 (satu) kali
Pemasukan Ikan Mati dan Benda Lain
1 Pemasukan ikan mati (Grade A, B)
Monitoring dan surveilan dilakukan setiap kali kegiatan pemasukan (sampai dengan
pelepasan)
2 Pemasukan benda lain
(Grade A, B)
Monitoring dan surveilan dilakukan setiap kali kegiatan pemasukan (sampai dengan
pelepasan)
Pengeluaran Ikan Hidup dan Ikan Mati
1 Penampung Ikan hidup (Ekspor/domestik)
Grade A Minimal 1 x dalam 2 bulan
Grade B Minimal 1 x dalam 2 bulan
Grade C*) Minimal 1 x dalam 1 bulan
2 Pembudidaya (Ekspor/domestik)
Grade A Minimal 1 x dalam 2 bulan
Grade B Minimal 1 x dalam 2 bulan
Grade C*) Minimal 1 x dalam 1 bulan
3 Pengeluaran ikan mati (Ekspor)
Grade A Minimal 1 x dalam 2 bulan
Grade B Minimal 1 x dalam 2 bulan
Grade C*) Minimal 1 x dalam 1 bulan *) ekspor ke negara tidak bersyarat atau dari daerah bebas
27
3. Pelaksana monitoring dan surveilan
Pelaksana kegiatan adalah:
- Pejabat fungsional PHPI Ahli yang telah mengikuti bimbingan
teknis/apresiasi/ pembekalan tentang CKIB dan ditugaskan
oleh Kepala UPT KIPM atau;
- Pejabat struktural teknis yang telah mengikuti pelatihan
terkait CKIB.
4. Hasil Monitoring dan surveilan
a. Apabila hasil monitoring menyatakan bahwa instalasi
konsisten menerapkan CKIB dan hasil surveilan HPIK/HPI
tertentu negatif (-), maka dapat dilanjutkan dengan
pelaksanaan inspeksi untuk sertifikasi CKIB;
b. Apabila hasil monitoring menyatakan tidak konsisten dalam
menerapkan CKIB dan/atau hasil surveilan HPIK/HPI
tertentu dinyatakan ditemukan positif (+), maka pemilik
instalasi diwajibkan:
- menganalisa kemungkinan penyebab;
- melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan;
- menerapkan SOP tanggap darurat/melakukan tindakan
eradikasi;
- dilakukan surveilan ulang sampai ditemukan hasil
negative.
Selama ditemukan hal-hal di huruf b, UPT KIPM harus
melakukan:
- pembinaan jika instalasi karantina ditemukan tidak
konsisten;
- melaporkan ke Pusat jika dalam 2 (dua) kali monitoring dan
surveilan Instalasi Karantina dinyatakan tidak konsisten dan
diusulkan dibekukan;
- pengawasan terhadap langkah eradikasi penyakit HPIK/HPI
tertentu yang dilakukan oleh pemilik Instalasi yang
dilanjutkan melakukan surveilan ulang;
- melaporkan ke pusat jika hasil surveilan ditemukan hasil
positif HPIK/HPI tertentu dan mengusulkan kepada Pusat
untuk pembekuan sementara terhadap sertifikat Instalasi
Karantina dan/atau CKIB.
28
Selama proses huruf b terjadi maka Instalasi dibekukan
sementara, artinya :
- Instalasi impor tidak dapat digunakan untuk melakukan
pengasingan;
- Proses sertifikasi kesehatan ikan terhadap kegiatan ekspor
atau domestic dilakukan secara end-product;
- Proses sertifikasi CKIB ditunda sampai dengan hasil surveilan
menyatakan negatif.
B. Inspeksi Penerapan CKIB
Inspeksi CKIB adalah merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk memeriksa secara cermat dan kritis terhadap konsistensi
penerapan CKIB di Instalasi Karantina.
Waktu kegiatan inspeksi dibagi dua yaitu:
1. Awal proses sertifikasi CKIB;
Inspeksi ini dilakukan guna melihat kesesuaian penerapan
CKIB dan melakukan penilaian terhadap penerapan CKIB di
Instalasi tersebut. Hasil dari inspeksi ini pertimbangan
penerbitan sertifikat CKIB dan grading terhadap penerapan
CKIB.
2. Selama masa aktif sertifikat CKIB.
Setelah mendapatkan sertifikat CKIB, kegiatan Inspeksi
dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sekali dalam setahun.
Pada kondisi tertentu inspeksi dapat dilakukan yaitu :
- Berdasarkan hasil evaluasi dari tim Pusat Karantina Ikan
ditemukan ketidaksesuaian;
- Jika diperlukan pengamatan yang serius terhadap ada
temuan positif HPIK/HPI tertentu;
- Adanya kegiatan inspeksi dari negara tujuan.
Berdasarkan kepemilikan Instalasi Karantina, kegiatan
inspeksi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Inspeksi terhadap Instalasi Karantina Milik Pemerintah
Kegiatan Inspeksi untuk Instalasi Karantina Milik
Pemerintah dilakukan oleh BKIPM dengan penunjukan tim
29
Inspeksi dari Kepala Puskari kepada Inspektur Pusat. Tim terdiri
dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang inspektur.
Pelaksana inspeksi terdiri:
- Inspektur Karantina Ikan Pusat yang telah ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Badan KIPM dan mendapatkan nomor
registrasi; dan/atau
- Pejabat struktural teknis yang telah mengikuti pelatihan CKIB
dan mendapatkan nomor registrasi Inspektur.
b. Inspeksi ke IKI Milik Badan Hukum/Perorangan
Kegiatan Inspeksi di Instalasi Karantina milik badan
hukum /perorangan dilakukan inspektur di UPT tempat Instalasi
berada. Tim inspeksi terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri dari
3 (tiga) orang. Tim terdiri dari ketua dan anggota.
C. Pengelolaan Pelaporan CKIB
1. Instalasi Karantina milik perorangan/badan hukum
Laporan Instalasi karantina ke UPT berupa :
- Laporan penggunaan IKI, dan;
- Laporan tindak lanjut hasil rekomendasi perbaikan pada
proses verifikasi dan/atau tindak lanjut temuan hasil
inspeksi.
2. UPT KIPM
- Setiap bulannya UPT KIPM melaporkan kegiatan monitoring
penerapan CKIB dan surveilan untuk semua Instalasi
karantina milik perorangan/badan hukum yang berada di
wilayah kerjanya;
- Setiap menyelesaikan kegiatan inspeksi, laporan
inspeksi/ceklist hasil inspeksi UPT KIPM dikirim melalui
aplikasi CKIB online;
- Untuk Instalasi milik pemerintah, mengirimkan laporan
penggunaan Instalasi setiap bulannya. Dan mengirim
laporan tindak lanjut hasil rekomendasi perbaikan pada
proses verifikasi dan/atau tindak lanjut temuan hasil
inspeksi.
30
3. Pusat
- Menerima laporan hasil monitoring penerapan dan
surveilan, evaluasi verifikasi, serta inspeksi yang dilakukan
oleh UPT KIPM terhadap IKI;
- menyampaikan capaian target Indikator kinerja kegiatan
kepada Kepala Badan KIPM.
D. Sertifikat
Penentuan klasifikasi CKIB didasarkan atas hasil penilaian
sarana prasarana instalasi, konsistensi penerapan dokumen mutu,
hasil survailan HPIK/HPI tertentu dan inspeksi CKIB, yang
dilakukan oleh tim penilai dan Inspektur karantina ikan.
Berdasarkan atas hasil tersebut, maka sertifikasi CKIB, dapat
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu sebagai berikut:
- CKIB Grade A
- CKIB Grade B
- CKIB Grade C
HASIL INSPEKSI (PENGELOLAAN CKIB)
Masa berlaku sertifikat CKIB yang telah ditetapkan adalah 1
(satu) tahun untuk Grade A, B dan C.
Berdasarkan atas hasil klasifikasi CKIB, maka kewenangan
penandatangan sertifikat CKIB dibedakan berdasarkan kelas, yaitu :
- CKIB Grade A: ditandatangani oleh Kepala Badan KIPM,
- CKIB Grade B: ditandatangani oleh Kepala Puskari, dan
- CKIB Grade C: ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM
Tanda tangan di sertifikat berupa barcode yang dikeluarkan
oleh system aplikasi online.
A
B
C
A A
B B
B B
C C
C
C C C
Hasil
penilaian
kelayakan
Instalasi (s
ara
na
pra
sara
na)
31
E. Amandemen
Amandemen adalah proses perubahan informasi yang terkait
keterangan yang ada di dalam sertifikat tanpa harus dilakukan
inspeksi ulang. Hal-hal yang dapat diubah adalah:
- Media Pembawa;
- Asal negara atau tujuan negara;
- Nama penanggung jawab.
Jika adanya penambahan jenis media pembawa yang memiliki
target HPIK/HPI tertentu, petugas di UPT segera melakukan
kegiatan monitoring penerapan CKIB dan surveilan HPIK/HPI
tertentu.
32
BAB V
PEMBINAAN DAN SANKSI
A. Pembinaan
Upaya peningkatan mutu penerapan CKIB dilakukan dengan:
1. Peningkatan kompetensi pelaksana CKIB
Peningkatan kompetensi ini dilakukan bagi pelaksana
CKIB di Instalasi maupun UPT lingkup BKIPM. Peningkatan
kompetensi dapat berupa bimbingan teknis, workshop, pelatihan,
dll. Peningkatan kompetensi ini dapat diselenggarakan oleh Pusat
atau UPT KIPM atau lembaga di luar Puskari seperti Badan Riset
Pengembangan Sumber daya Manusia (BRSDM KKP).
2. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi CKIB
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sertifikasi CKIB
dilakukan oleh Puskari untuk mengukur kinerja pelayanan
sertifikasi CKIB di UPT KIPM. Hasil dari kegiatan monitoring dan
evaluasi dilaporkan kepada kepala Badan KIPM.
B. Sanksi
1. Pembekuan
a. Sanksi pembekuan
Sanksi pembekuan sertifikat CKIB dan sertifikat IKI apabila :
1) ditemukan HPIK/HPI dalam kurun waktu 1 kali surveilan;
2) tidak menindaklanjuti temuan inspeksi hingga melewati
tenggang waktu masa perpanjangan perbaikan;
3) tidak melakukan kegiatan di Instalasi selama lebih dari 6
bulan;
4) berdasarkan hasil monitoring/inspeksi instalasi konsisten
tidak menerapkan CKIB sesuai dokumen mutu.
b. Kurun waktu pembekuan
Terhadap Instalasi yang terbukti melakukan salah satu
butir di atas, maka dilakukan pembekuan Sertifikat CKIB
selama 2 (dua) bulan.
1) Apabila dalam kurun waktu pembekuan sertifikat sudah
dilakukan tindakan perbaikan atau berdasarkan hasil
33
surveilan dinyatakan hasil negative HPIK/HPI tertentu,
sertifikat CKIB dapat diaktifkan kembali
2) Apabila dalam kurun waktu pembekuan sertifikat tidak
dilakukan tindakan perbaikan atau berdasarkan hasil
surveilan tetap ditemukan hasil positif HPIK/HPI tertentu
status pembekuan dapat dinaikan menjadi pencabutan
c. Mekanisme pembekuan
Pemberian sanksi pembekuan sementara dilakukan
berdasarkan:
- rekomendasi UPT KIPM sesuai hasil monitoring dan
surveilan yang dilakukan
- evaluasi laporan bulanan monitoring dan surveilan yang
dilakukan oleh Pusat
d. Kewenangan pembekuan dan pengaktifan kembali
Pembekuan sementara dan pengaktifan kembali
dilakukan sebagai berikut:
- Instalasi Karantina dengan CKIB Grade A, pembekuan dan
pengaktifan kembali dilakukan oleh Kepala Badan KIPM;
- Instalasi Karantina dengan CKIB Grade B, pembekuan dan
pengaktifan kembali dilakukan oleh Kepala Pusat KIPM;
- Instalasi Karantina dengan CKIB Grade C, pembekuan dan
pengaktifan kembali dilakukan oleh Kepala UPT KIPM;
- Pengaktifan kembali sanksi pembekuan sementara
berdasarkan rekomendasi UPT KIPM sesuai hasil
monitoring dan surveilan;
- Pelayanan sertifikasi kesehatan ikan selama pembekuan.
Selama masa pembekuan maka terhadap Instalasi berlaku:
- Sertifikasi kesehatan ikan didasarkan end product testing.
- Tidak dapat melakukan eksportasi ke negara yang
mempersyaratkan jaminan mutu kesehatan melalui program
CKIB;
- Instalasi tidak dapat digunakan untuk kegiatan
importasi/pengasingan (masa karantina).
34
2. Pencabutan
a. Sanksi pencabutan
Sanksi pencabutan sertifikat CKIB sekaligus sertifikat
IKI dilakukan apabila:
1) Instalasi dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang
melanggar tindak pidana (melanggar Undang-Undang
Karantina atau Undang-Undang Perikanan) atau;
2) Upaya eradikasi terhadap temuan HPIK golongan 1
dan/atau perlakuan terhadap HPIK golongan 2 tidak
dilaksanakan di Instalasi.
b. Mekanisme pencabutan
Pemberian sanksi pencabutan dilakukan berdasarkan:
1) Rekomendasi UPT KIPM sesuai laporan kasus tindak
pidana/pelanggaran;
2) Rekomendasi UPT KIPM sesuai evaluasi laporan monitoring
dan surveilan;
3) Evaluasi laporan bulanan monitoring dan surveilan yang
dilakukan oleh Pusat.
c. Kewenangan sanksi pencabutan
Terhadap Instalasi yang terbukti melakukan salah satu butir
di atas, maka dilakukan pencabutan sebagai berikut:
1) Instalasi Karantina dengan CKIB Grade A, pencabutan
dilakukan oleh Kepala Badan KIPM;
2) Instalasi Karantina dengan CKIB Grade B, pencabutan
dilakukan oleh Kepala Pusat KIPM;
3) Instalasi Karantina dengan CKIB Grade C, pencabutan
dilakukan oleh Kepala UPT KIPM.
d. Pelayanan sertifikasi kesehatan ikan dan pengajuan kembali
sertifikasi CKIB
Instalasi yang sertifikat CKIB telah dicabut, dapat
mengikuti program CKIB dengan melakukan pendaftaran
kembali sebagaimana proses awal sertifikasi IKI.
Perorangan/badan hukum yang status sertifikat IKI dan CKIB
telah dicabut, tetap dapat melakukan kegiatan lalu-lintas
media pembawa melalui proses non-CKIB.
35
BAB VI
PENUTUP
Kebijakan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
diterbitkan dalam rangka melengkapi beberapa sistem
budidaya perikanan yang telah ada sebelumnya, yaitu Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan
yang Baik (CPIB), guna memberikan jaminan mutu dan kesehatan
bagi produk dan komoditi ikan yang akan di ekspor,
sehingga komoditi hasil perikanan Indonesia mampu bersaing
dengan komoditi hasil perikanan dari negara lain dipasar
global, sekaligus sebagai solusi menjawab tuntutan persyaratan
negara tujuan.
Selain itu fungsi karantina ikan selaku pengendali hama
penyakit ikan karantina akan lebih optimal jika seluruh instalasi
karantina import maupun antar area konsisten menerapkan CKIB.
Karena dengan CKIB monitoring dan surveillance penyakit bisa
dikendalikan hingga lingkup yang paling kecil.
Instalasi karantina ikan yang menerapkan CKIB akan
memperoleh manfaat selain terjaminnya kesehatan ikan, juga
mendapat kemudahan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan serta
registrasi di negara tujuan ekspor. Fasilitasi tersebut merupakan
upaya BKIPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Semoga dengan komitmen bersama BKIPM dengan
stakeholder dalam menerapkan CKIB mampu memberikan
kontribusi yang nyata bagi keberhasilan pembangunan perikanan
di Indonesia.
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas,
Sugiman
Lembar Pengesahan
No. Nama Pejabat Paraf
1 Sekretaris BKIPM
2 Kepala Pusat Karantina Ikan
3 Kepala Bagian Hukum, Kerja
Sama, dan Humas
4 Kepala Subbag Hukum