1. lkjip 2015
TRANSCRIPT
| LKjIPKabupaten Kulon Progo i
BAB
1
P uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-
Nya,sehinggaPenyusunanLaporan Kinerja Instansi
Pemerintah(LKjIP)Kabupaten KulonProgo ini dapat
diselesaikan.Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2015 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan
prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
dan secara teknis sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka penyampaian Laporan Kinerja ini berisi
capaian kinerja daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah pada Tahun 2015.
Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-
2016 dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo.Peningkatan akuntabilitas
menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government),
untuk itu pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah
KATA PENGANTAR
| LKjIPKabupaten Kulon Progo ii
terukur dengan target tahun 2015sebagaimana Perubahan RPJMD sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.
Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator
kinerja daerah yang bersifat outcomes, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan
sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan
memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan
berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2015.
Secara umum kinerja tahun 2015 telah memberikan hasil yang positif, namun
masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi
agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan.
Akhirnya atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon
maaf yang setulus-tulusnya.
Wates, Maret 2016
| LKjIPKabupaten Kulon Progo iii
BAB
1
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan institusi
pemerintah melaporkan kinerjadalam memberikan pelayanan publik menjadi
salah satu upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses
penilaian kinerja yang terukur dan bersifat outcomes menjadi bagian dari upaya untuk
terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkankinerjanya
sesuai peran yang diemban.
Laporan KinerjaTahun 2015 inimerupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan
kinerja tahun ke-4 periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerahsecara transparan dan
akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang
menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang telah
dicanangkan pada tahun 2015.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon
Progo tahun 2015yang berjumlah 21 indikator (100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah
memenuhi kriteria Sangat Tinggi, 2 indikator kinerja (9,52%) memenuhi kriteria Tinggi,
serta 2 indikator kinerja (9,52%) kriteria Sangat Rendah.
Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Tinggi sebanyak 17
indikator, pada indikator sasaran strategis sebagai berikut:
a. rata-rata lama sekolah tercapai 98,09%
b. angka melek huruf tercapai 102,20%
c. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,08%;
d. angka harapan hidup tercapai 100,36%;
e. angka kematian ibu 130,10%;
f. angka kematian bayi 90,20%
g. angka kemiskinan tercapai 110,10%;
h. nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 96,64%;
i. nilai akuntabilitas kinerja 166,67%;
P
IKHTISAR EKSEKUTIF
| LKjIPKabupaten Kulon Progo iv
j. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%;
k. pertumbuhan ekonomi tercapai 95,18%;
l. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 230,85%;
m. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 248,42%;
n. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 102,72%;
o. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 102,59%;
p. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 95,59%;
Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama berkinerja Tinggi yaitu angka
pengangguran tercapai 86,61%, dan Persentase partisipasi masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 84,98%;sertadua Indikator Kinerja
Utamaberkinerja Sangat Rendahyaituindikator sasaranangka pengangguran tercapai 33,93%
dan indikator Persentase Penurunan pelanggaran perda tercapai 20,91%;
Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2015Rp. 457.006.210.947,00 terealisasi Rp.
423.592.375.215,00 atau 92,69%.Disisi yang lain target Pendapatan Daerah
Rp.155.969.689.703,00 terealisasi Rp. 170.822.326.558,34 atau 109,52%.
Terkaitupaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2014 yang telah diambil dalam meningkatkan
kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
yaitumelakukanpengintegrasian sistem informasi.
Disamping itu, jugatelah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat
keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja
kegiatanuntuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian
kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU),
sertaditerapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari
perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah
ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.
| LKjIPKabupaten Kulon Progo v
BAB
1
Halaman
KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM ix BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................
1.1 Dasar Hukum .................................................................................... 1
1.2 Gambaran Umum Daerah ................................................................. 2
1.3 Struktur Organisasi ........................................................................... 10 1.4 Isu Isu Strategis ..................................…………………………………………… 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA...................……………...........................................
2.1 Rencana Strategik............................................................................. 14 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................................................ 14
2.1.2 Strategi Arah Kebijakan dan Program .................................... 21
2.1.3 Program.................................................................................... 24
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................... 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................... 31
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. 35
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.......... 35
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.......... 41
3.2.3 Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat .................. 47
3.2.4 Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ............... 49
3.2.5 Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian
Nilai-Nilai Budaya ....................................................................
53
3.2.6 Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan
Aparatur Pemerintah ..............................................................
57
DAFTAR ISI
| LKjIPKabupaten Kulon Progo vi
3.2.7 Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan
Masyarakat ..............................................................................
61
3.2.8 Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah ............... 92
3.2.9 Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata .............................. 96
3.2.10 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang
Mendukung Pengembangan Wilayah .....................................
101
3.2.11 Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi
Sumberdaya Alam ....................................................................
110
3.2.12 Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib
Berdasarkan Kesadaran atas Hukum .....................................
120
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..................................... 125
3.4 Akuntabilitas Keuangan ..................................................................... 126
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................
..
138
LAMPIRAN
| LKjIPKabupaten Kulon Progo vii
BAB
1
Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan..........................................................................
7
Tabel 1.2 Garis Kemiskinan ................................................................................ 8
Tabel 1.3 Rasio Gini Kabupaten/Kota di DIY ..................................................... 9
Tabel 1.4 Indikator Komponen IPM .................................................................... 10
Tabel 1.5 Organisasi Perangkat Daerah ........................................................... 11
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................ 20
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................... 29
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja .................................................................. 31
Tabel 3.2 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015 .................................................. 32
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat ........................................................................................
35
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Guru ............................................... 39
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Pendidikan Non Formal .............................................. 40
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ............................................................................
41
Tabel 3.7 Cakupan Pengembangan Kesehatan .................................................. 43 Tabel 3.8 Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat ......................................... 44 Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis ......................................... 44 Tabel 3.10 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat .................................... 45 Tabel 3.11 Performa RSUD Wates ......................................................................... 45 Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat ......................................................................................... 47
Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ................................................................
49
Tabel 3.14 Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja ........................... 50 Tabel 3.15 Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja ...................... 51 Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan
dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya ......................................................... 53
Tabel 3.17 Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya ...................... 55
Tabel 3.18 Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ............................... 55
DAFTAR TABEL
| LKjIPKabupaten Kulon Progo viii
Tabel 3.19 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah ...........................................
57
Tabel 3.20 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat ..............................................
62
Tabel 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Daerah ................................................................................................
92
Tabel 3.22 Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah ................ 93
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional ..................................................................................
94
Tabel 3.24 Nilai Realisasi Investasi per Sektor/Sub Sektor ....................................... 95
Tabel 3.25 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata ....................................................................................................
96
Tabel 3.26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah ......................
101
Tabel 3.27 Capaian Ketersediaan Air Baku ............................................................ 104
Tabel 3.28 Capaian Peningkatan Pelayanan Irigasi ............................................... 105
Tabel 3.29 Capaian Drainase Pengairan dalam Kondisi Baik .................................. 105
Tabel 3.30 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perdesaan ........................................ 106
Tabel 3.31 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan ........................................ 107
Tabel 3.32 Cakupan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik …………………………………………………....................................................
108
Tabel 3.33 Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah ........................................... 109
Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA ........................................................................................
110
Tabel 3.35 Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam .........................................................................................................
114
Tabel 3.36 Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ………………………….......................................
116
Tabel 3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib berdasarkan Kesadaran dan Hukum .....................
121
Tabel 3.38 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ………………………………………….................................................
122
Tabel 3.39 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ............................................... 127
Tabel 3.40 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ......................................... 127
Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dengan Kinerja Keuangan ................ 128
| LKjIPKabupaten Kulon Progo ix
BAB
1
Halaman
GAMBAR :
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo ................................... 2
Gambar 3.1 Layanan Pendidikan Sekolah .......................................................... 37
Gambar 3.2 Layanan Kesehatan DasarPuskesmas dan Posyandu ................... 43 Gambar 3.3 Bedah Rumah dan Geblek Renteng ................................................ 48
Gambar 3.4 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan ............................... 49
Gambar 3.5 Halaman Muka Website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja .............................................................................................
59
Gambar 3.6 Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi ................................ 60
DIAGRAM :
Diagram 3.1 Capaian IKU Tahun 2015 ................................................................... 34
Diagram 3.2 Kondisi Pegawai Menurut Golongan ............................................. 125
Diagram 3.3 Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan ........................................... 126
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 1
BAB
1
1
1.1 Dasar Hukum
Kabupaten Kulon Progo berdiri diawali dengan dikeluarkannya Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 yang mengatur tentang
pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten
Adikarta.
Penggabungan Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan) yang beribukota di
Sentolo dengan Kabupaten Adikarta (Paku Alaman) yang beribukota di Wates terjadi
pada tanggal 1 Januari 1951. Sesuai usulan Sri Paku Alam VIII Kabupaten yang baru
diberi nama Kulon Progo dan atas usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX
ibukotanya di Wates.
Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon
Progo, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan pada
tanggal 15 Oktober 1951.
Kabupaten Kulon Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri (otonom) berdasarkan tanggal pengundangan pada tanggal 15
Oktober 1951, selanjutnya disepakati berdirinya Kabupaten Kulon Progo.
Seiring dengan Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2012, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
PENDAHULUAN
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 2
1.2 Gambaran Umum Daerah
1.2.1 Kondisi Geografis Daerah
Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten
Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di
sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia yang digambarkan dengan peta
administrasi sebagai berikut:
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo
#S
Wates
KEC. KOKAP
KEC. GIRIMULYO
KEC. PENGASIH
KEC. GALUR
KEC. KALIBAWANG
KEC. SENTOLO
KEC. SAMIGALUH
KEC. LENDAH
KEC. WATES
KEC. TEMON
KEC. NANGGULAN
KEC. PANJATAN
Banaran
Karangsewu
Tirtarahayu
Brosot
Pandowan
Nomporejo
Kranggan
Jatimulyo
Giripurwo
Purwosari
Pendoworejo
Banjaroyo
Banjarasri
Banjarharjo
Banjararum
Kalirejo
Hargorejo
Hargotirto
Hargowilis
Hargomulyo
Sidorejo
Bumirejo
Jatirejo
Ngentakrejo
Wahyuharjo
Gulurejo
Donomulyo
Wijimulyo
Banyuroto
Tanjungharjo
Kembang
Jatisarono
Pleret
Bugel
Bojong
Cerme
Garongan
Krembangan
Depok
Tayuban
Gotakan
Panjatan
Sidomulyo
Tawangsari
Sendangsari
Karangsari
Kedungsari
Margosari
Pengasih
Sidoharjo
Gerbosari
Purwoharjo
Pagerharjo
Ngargosari
Kebonharjo
Banjarsari
Tuksono
Sukoreno
Sentolo
Srikayangan
Kaliagung
Banguncipto
Demangrejo
Salamrejo
Glagah
Kulur
Palihan
Plumbon
SindutanJanten
Demen
Karangwuluh
Jangkaran
KebonrejoTemon Kulon
TemonWetan
Kaligintung
KedundangKalidengen
Giripeni
Triharjo
Karangwuni
Wates
Bendungan
Sogan Ngestiharjo
Kulwaru
KAB. BANTUL
KAB. SLEMAN
PROVINSIJAWA TENGAH
390000
390000
405000
405000
420000
420000
9120000 9120000
9135000 9135000
9150000 9150000
mT
mU
SKALA
U
WILAYAH ADMINISTRASIKABUPATEN
KULON PROGO
LEGENDA
KAB. SLEMAN
KAB. GUNUNG KIDUL
KOTA
YOGYAKARTA
KAB. KULON PROGO
KAB. BANTUL
PROVINSI
JAWA TENGAHPROVINSI
JAWA TENGAH
Wilayah administrasi kecamatandi Kabupaten Kulon Progo :
GALURGIRIMULYOKALIBAWANGKOKAPLENDAHNANGGULAN
PANJATANPENGASIHSAMIGALUHSENTOLOTEMONWATES
Garis pantai
Jaringan jalanjalan arterijalan kolektorrel kereta api
batas desa / kelurahanbatas kecamatanbatas kabupaten / kotabatas provinsi
%U Ibukota provinsi
#S Ibukota kabupaten
Batas administrasi
2 0 2 Km
Analisa dan desain oleh : Yanu Koesumakristi
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 3
Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, terletak
diantara 110o 1' 37" -- 110o 16' 26" Bujur Timur dan antara 7o 38' 42" -- 7o 59' 03"
Lintang Selatan, dan memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0-
1.000 meter diatas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi:
a. Bagian Utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian
antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo,
Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan
sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana
tanah longsor.
b. Bagian Tengah; merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 –
500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo,
Pengasih dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong
berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan
perbukitan.
c. Bagian Selatan; merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari
permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan
sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%,
merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan
merupakan kawasan rawan bencana banjir.
Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang
merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu Jalan Nasional sepanjang 28,57
Km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 Km. Disamping itu hampir
sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan
menggunakan transportasi darat.
1.2.2 Potensi Unggulan Daerah
Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya daerah di DIY dan Jawa
Bagian Selatan yang akan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah selatan Jawa. Beberapa program yang mulai dikembangkan untuk
menumbuhkan perekonomian wilayah selatan diantaranya:
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 4
a. Pengembangan Bandar Udara Internasional Baru
Penyediaan infrastruktur transportasi Bandar Udara di Yogyakarta menjadi
kebutuhan ditengah keterbatasan layanan Bandara Adisutjipto yang tidak dapat
dikembangkan lagi karena lokasi di perkotaan Yogyakarta. Kebutuhan Bandara di
Yogyakarta sangat penting, karena DIY merupakan pusat pertumbuhan dan
pelayanan wilayah selatan Jawa, yang menghubungkan koridor timur-barat Jawa
bagian selatan terutama antara Ponorogo sampai Cilacap, serta koridor utara
selatan Semarang, Magelang dengan Yogyakarta.
Keberadaan pengembangan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo juga
sesuai dengan indikasi program dalam RTRW sebagaimana Peraturan Daerah DIY
Nomor 2 Tahun 2010 dan RPJMD sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 6
Tahun 2013. Studi kelayakan dan Rencana Induk Pembangunan Bandara Baru
telah disusun, selanjutnya telah dikeluarkan ijin lokasi dari Kementerian
Perhubungan dengan lokasi di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran
Kecamatan Temon yang membutuhkan lahan + 637 ha.
b. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarta
Perkembangan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta
sampai dengan akhir tahun 2015 telah dilakukan pengerukan alur dan
pendalaman kolam pelabuhan.
c. Pengembangan Sektor Kawasan Industri Berbasis Baja
Pasir besi di Kabupaten Kulon Progo terdapat di pantai selatan antara
muara Sungai Progo sampai muara Sungai Bogowonto dengan panjang pantai 22
km. Arah pengembangan sesuai RTRW Kabupaten Kulon Progo sepanjang pantai
dengan lebar 1,8 km, dengan cadangan 240 juta ton dengan kadar Fe 14%.
Rencananya juga akan dilaksanakan selain penambangan juga pembuatan
pabrik besi baja, dan akan dapat diolah menjadi produk-produk turunan yang
akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu
dikembangkan kawasan industri berbasis baja di Kabupaten Kulon Progo.
Perkembangan rencana pengolahan potensi pasir besi, Pemerintah Daerah
tetap konsisten mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan Kontrak Karya dan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 5
ketentuan perundang-undangan Mineral dan Batubara yang terbaru. Sehubungan
rencana pembangunan bandara sesuai yang dipersyaratkan dalam KKOP, maka
harus terjadi redesign pabrik pig iron dari rencana awal 1 juta ton per tahun
menjadi 340 ribu ton pig iron per tahun untuk tahap pertama, dan harus bergeser
ke timur 3 km. PT JMI tetap komitmen untuk membangun pabrik, dengan
dibuktikan pelaksanaan akuisisi lahan tetap dilanjutkan dan telah dilakukan
pemagaran area.
d. Pengembangan Kawasan Industri Sentolo
Kawasan Industri Sentolo sesuai dengan RTRW DIY dan Kulon Progo
direncanakan dengan luas 42.000 ha di 4 Desa Kecamatan Sentolo dan 2 Desa
Kecamatan Lendah. Selain sebagai kawasan industri berbasis baja direncanakan
pengembangan industri secara umum, pada tahun 2013 telah dimulai dibangun
pabrik hand tractor oleh PT Kubota. Kawasan industri baja akan disinergikan
dengan serangkaian kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi dan
pemrosesannya, antara lain: industri pengolahan, pabrik baja, pabrik besi, dan
pabrik baja khusus. Pemenuhan sarana pendukung telah dibangun pelebaran
sarana jalan, penyiapan kebutuhan air bersih, dan listrik.
Untuk Kawasan Industri Sentolo telah masuk beberapa investor yaitu: PT
IGP International yang memproduksi boneka, PT Odixa Pharma Laboratories dari
industri obat, PT. Cakra Persada Adikarya yang memproduksi plastik dan PT Dian
Niaga Yogyakarta yang memproduksi arang briket. Beberapa investasi tersebut,
sinergis dan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan industri di Kulon
Progo dalam wilayah DIY dan sesuai Masterplan Perluasan dan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
e. Penataan Kawasan Pertumbuhan ekonomi Koridor Temon-Wates-Yogyakarta-
Prambanan
Jalan yang melintasi kawasan ekonomi strategis Temon-Prambanan
berfungsi sebagai jalur jalan selatan jawa yang mengurangi kepadatan pantura.
Jalur ini memperkuat peran penting simpul orientasi arus perdagangan Yogyakarta
dari tiga arah, yaitu timur (Solo ke Surabaya), utara (ke Semarang), barat
(Purwokerto ke Bandung).
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 6
f. Potensi unggulan lainnya
Kabupaten Kulon Progo juga memiliki berbagai potensi unggulan lain yang
memberikan keunggulan daya saing daerah yang bertumpu pada pemberdayaan
ekonomi lokal, antara lain: komoditas pertanian unggulan daerah (padi, jagung,
semangka, melon,cabe, bawang merah, buah Naga), industri (batik tulis/cap, serat
alam, akar wangi), dan perkebunan (cengkeh, kopi, panili dan kakao).
Potensi pariwisata dibagi pada 2 (dua) kawasan yaitu: Kawasan Pantai dan
Kawasan Pegunungan. Karena kawasan pantai arah pengembangan untuk
investasi, maka pengembangan pariwisata diarahkan ke wilayah utara terutama
untuk pengembangan obyek wisata Suroloyo yang hanya berjarak 7 km dengan
Candi Borobudur, obyek wisata religius Sendangsono dan Waduk Sermo.
Selain itu terdapat potensi investasi lainnya dan pembangunan
infrastruktur antara lain: Pembangunan hotel berbintang dan
RencanaPembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
1.2.3 Kondisi Perekonomian
a. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-
2014selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2015 berdasarkan
perhitungan angka sangat sementaraterjadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kulon Progo 4,94%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten selalu meningkat dan
mengalami percepatan pada 5 tahun terakhir, namun demikian pada tahun 2015
melambat.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 7
b. Struktur Perekonomian
Struktur perekonomian Kulon Progo pada tahun 2015 menunjukkan
bahwa tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor
perdagangan, hotel, dan restoran masih merupakan leading sector bagi
perekonomian di Kulon Progo. Artinya bahwa ketiga sektor tersebut masih
menjadi sektor yang dominan di Kabupaten Kulon Progo. Maju mundurnya sektor-
sektor tersebut secara umum akan sangat mempengaruhi perekonomian
Kabupaten Kulon Progo.
Struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengarah pada kelompok
sektor tersier dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang tertinggi.
c. PDRB Perkapita
Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo
selalu meningkat selama 5 tahun terakhir, yang mengindikasikan terjadi
peningkatan pendapatan rata-rata penduduk. PDRB atas dasar harga berlaku
Tahun 2012 sebesar 4,196 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar
393.221 jiwa, maka diperoleh PDRB per kapita sebesar Rp 10.671.984,-.Sedangkan
dilihat dari pertumbuhan rata-rata pendapatan, pada tahun 2011 PDRB perkapita
atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.790.630,- menjadi Rp. 4.992.301,- pada
tahun 2012 atau mengalami laju pertumbuhan 4,21%. Perkembangan tingkat
PDRB Per kapita selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:
Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 – 2014
No. Tahun
Nilai PDRB
ADHB (Jutaan
Rp)
Nilai PDRB
ADHK
(Jutaan Rp)
Penduduk
Pertengahan
Tahun *)
Nilai PDRB
Perkapita
ADHB (Rp)
Nilai PDRB
Perkapita
ADHK (Rp)
1 2009 3.286.278 1.728.304 387.493 8.480.876 4.460.215
2 2010 3.547.055 1.781.227 388.869 9.121.466 4.580.532
3 2011 3.867.136 1.869.338 390.207 9.910.472 4.790.630
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 8
No. Tahun
Nilai PDRB
ADHB (Jutaan
Rp)
Nilai PDRB
ADHK
(Jutaan Rp)
Penduduk
Pertengahan
Tahun *)
Nilai PDRB
Perkapita
ADHB (Rp)
Nilai PDRB
Perkapita
ADHK (Rp)
4 2012 4.196.448 1.963.078 393.221 10.671.984 4.992.301
5 2013 4.641.905 2.062.182 394.365 11.770.580 5.229.120
6 2014** 5.150.193 2.167.147 405.222 12.709.560 5.348.048
Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2014 (diolah), **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2015
d. Angka Kemiskinan
Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat
kesejahteraan masyarakat juga dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan
pendapatan dan masalah kemiskinan. Untuk melihat ketimpangan pendapatan
penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Sedangkan
kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk
kaya dan miskin semakin melebar. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk
Miskin dan prosentasenya Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2010 – 2013 pada
tabel dibawah ini.
Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase
Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2015
No. Tahun Persentase (%)
1. 2010 23,15
2. 2011 23,62
3. 2012 23,32
4. 2013 21,39
5. 2014 20,64
6. 2015 20,25**
Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015, **angka sangat sementara BPS 2016
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 9
e. Rasio Gini
Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo angka sangat sementara tahun 2015
sebesar 0,2828 lebih baik pemerataan pendapatan dibanding tahun 2013 sebesar
0,2959. Rasio Gini ini menunjukkan kriteria ketimpangan moderat (Ketimpangan
rendah dengan nilai 0,0 - 0,3, ketimpangan moderat dengan nilai 0,3 ‐ 0,5).
Dengan adanya kenaikan indeks /nilai Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo pada
tahun 2014 berarti ada penurunan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten
Kulon Progo dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Adapun data Rasio Gini
Kabupaten Kulon Progo sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 1.3 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2014
No. Tahun Rasio Gini Kriteria Oshima
1 2010 0,2408 Ketimpangan Rendah
2 2011 0,3365 Ketimpangan Moderat
3 2012 0,3429 Ketimpangan Moderat
4 2013 0,2959 Ketimpangan Rendah
5 2014 0,3699 Ketimpangan Moderat
6 2015** 0,4030 Ketimpangan Moderat
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015, **angka sangat sementara BPS 2016
1.2.4 Kualitas Pembangunan Manusia
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2015 sebesar
75,15 meningkat dibanding angka tahun 2014 sebesar 74,90 tahun. Dibanding
kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2015 menempati posisi kedua setelah Sleman
yang mencapai 75,79 tahun. Angka harapan hidup penduduk ini juga berada di atas
rata-rata angka harapan hidup provinsi tercatat sebesar 73,62 tahun. Hal ini
menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang peningkatan
derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
Pada tahun 2015, angka melek huruf penduduk dewasa Kabupaten Kulon
Progo mencapai 94,19 meningkat dibanding angka tahun 2014 sebesar 93,36 persen.
Dibanding kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2015berada di atas Kabupaten
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 10
Gunung Kidul dan Bantul dengan capaian angka melek huruf masing-masing sebesar
85,22 persen dan 92,81 persen. Namun capaian Kulon Progo masih berada di bawah
Kota Yogyakarta sebesar 98,43 persen, dan Kabupaten Sleman sebesar 95,11 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 - 2015
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1.4 Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 - 2012
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Angka Harapan Hidup (tahun)
74,09 74,48 74,58 75,03 75,20 75,15
2 Angka Melek Huruf (%) 89,52 92,00 92,04 93,13 94,04 94,19
3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
7,89 8,37 8,37 8,37 8,52 8,23
4 Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)
629,50 631,42 634,34 635,95 638,11
Indeks IPM
1. Kesehatan 82,30 82,47 82,63 83,38
2. Pendidikan 78,68 79,93 79,96 80,69
3. Pendapatan 62,48 62,72 63,40 63,77
IPM 74,49 75,04 75,33 75,95
Reduksi Shortfall 2,74 2,16 1,17 2,50
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015
1.3 Struktur Organisasi
Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan
pemerintahan,pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Sruktur Organisasi
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 11
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Wates dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
Tabel 1.5 Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Kulon Progo
Sekretariat Dinas Daerah Lembaga Teknis
Daerah Kecamatan Lainnya
Sekretariat Daerah
Dinas Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kecamatan Temon
RSUD Wates
Sekretariat DPRD
Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian Daerah
Kecamatan Wates
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Inspektorat Daerah Kecamatan Panjatan
Kelurahan Wates
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Badan Pemberdy Masyarakat Pemdes Perempuan dan KB
Kecamatan Galur
Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kecamataan Lendah
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kantor Lingkungan Hidup
Kecamatan Kokap
Dinas Pekerjaan Umum
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Kecamatan Pengasih
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kecamatan Sentolo
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kecamatan Girimulyo
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kecamatan Nanggulan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kecamatan Samigaluh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Kecamatan Kalibawang
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2015
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 12
Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja Dinas Daerah dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
sebanyak 21 UPTD
Organisasi perangkat daerah lainnnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Wates, untuk menyesuaikan peningkatan kelas dari kelas C menjadi B pada tahun
2010 telah diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates.Sedangkan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Bada ini dibentuk untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Kulon
Progo yang merupakan daerah rawan bencana.Kelurahan Wates dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.Satuan Polisi
Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17
Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja.
1.4 Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi
isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan mendasarkan pada gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas
pembangunan manusia serta potensi unggulan daerah diatas, maka isu-isu strategis
yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
a. Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih relatif rendah
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 13
b. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi
c. Pendapatan masyarakat relatif rendah
d. Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat
e. Peluang investasi semakin meningkat
f. Potensi penurunan kualitas SDA dan bencana yang tinggi
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 14
BAB
2
2.1 Rencana Strategik
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
a. Visi
Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2011–2016 yaitu:“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang
sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan
taqwa”.
Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat
memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.
Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman
sebagai berikut:
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani maupun sehat
dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Sehat dalam bidang
ekonomi, sehat birokrasi, sehat semua program pembangunan termasuk sehat
dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Demikian juga lima tahun
kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas aparatur dan
kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima,
dengan prinsip transparan, dan akuntabel. (SEHAT)
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka
memenuhi kebutuhan sendiri dengan fokus utama kemandirian dalam bidang
ekonomi. (MANDIRI)
PERENCANAAN KINERJA
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 15
- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat
mencerminkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan
etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif
dan produk daerah berdaya saing tinggi. Tercapainya nilai obyektif yang tinggi
dari penilaian indikator kinerja pembangunan di berbagai bidang baik dari sisi
output, outcome, benefit dan impact. (BERPRESTASI)
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya
perwujudan kesejahteraan. (ADIL)
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu
keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga
diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan
damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan. (AMAN)
- Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang
diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi
kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan,
kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. Mewujudkan keluarga
yang mampu mengatur kebutuhan secara proposional dan seimbang sehingga
mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap keadaan yang tidak normal.
(SEJAHTERA)
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan
masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan
sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan
akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan
tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA).
Visi Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijabarkan ke dalam misi dan
untuk mewujudkan misi tersebut menjadi tanggungjawab seluruh lapisan
masyarakat Kulon Progo.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 16
b. Misi
Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016
ditetapkan 6 misi pembangunan sebagai berikut:
1) Misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak
mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos
kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai
peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan
keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan
sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif untuk mencapai tujuan
pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan
kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kesehatan
mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang
sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai obyek pembangunan,
sumberdaya manusia harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam
bentuk peningkatan kualitas kehidupan yang tercermin dalam menurunnya
angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mewujudkan SDM bermartabat
dibutuhkan SDM yang senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang
terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan
kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Misi Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan
good governance. Good public governance mengandung makna
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government), demokratis
dan efektif. Prinsip-prinsip good public governance meliputi wawasan ke
depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat,
tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan
kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 17
dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen
pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair.
Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan
yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3) Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada
pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Untuk
mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan
keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri
dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan
demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
4) Misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan
roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan
infrastruktur mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa,
sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk
yang dihasilkan. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan
berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
5) Misi Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara
optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam
sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang
kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan
bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal
dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis
ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama
perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan
lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang
memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik
wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam,
pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan
menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 18
6) Misi Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum. Ketentraman dan ketertiban
merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan
kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi
terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita
bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat
kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder
pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama,
yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan
hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu,
penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa
diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan
yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan
harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan.
c. Tujuan
Tujuanpembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :
1) Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan
penurunan angka pengangguran;
3) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya;
4) Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
5) Meningkanya pendapatan masyarakat dan daya saing daerah;
6) Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah;
7) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya
hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari;
8) Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 19
d. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun mengacu pada Misi yang telah ditetapkan yaitu :
1) Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak
mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja,
tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan, dengan
sasaran :
a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
c. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;
e. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.
2) Misi : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan
good governance, dengan sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan
aparatur pemerintahan.
3) Misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada
pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, dengan Sasaran :
a. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat;
b. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
c. Meningkatnya kunjungan wisatawan.
4) Misi : Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah, dengan sasaran
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan
wilayah.
5) Misi : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara
optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumberdaya alam.
6) Misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum, dengan sasaran Terwujudnya
masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 20
Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No Sasaran Strategik Indikator Sasaran Satuan Kondisi
Awal 2011
Target
2016
1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,37 8,40
Angka Melek Huruf Persen 92,04 92,20
Persentase akses dan mutu pendidikan
Persen 91,05 91,53
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup Tahun 74,58 74,98
Angka Kematian Ibu 100.000 kelahiran
hidup
52,74 53,21
Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran
hidup
12,10 7,96
3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Angka kemiskinan Persen 23,32 19,27
4 Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Angka pengangguran Persen 3,91 1,93
5 Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
Persen 78,63 100,00
6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Skor 0-4 3,216 3,300
Nilai akuntabilitas kinerja
Nilai C B
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK WDP WTP
7
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi % 5,01 5,39
Pendapatan perkapita penduduk (Atas Dasar Harga Konstan)
Rp. 4.992.301 5.819.834
Rasio Gini Indeks 0,3429 0,3320
8 Meningkatnya daya saing investasi daerah
Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (Jutaan Rupiah)
Rp. 143.654 494.471
9 Meningkatnya kunjungan wisatawan
Persentase peningkatan kunjungan wisata
Persen 9,13 10,11
10 Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung
Persentase peningkatan pelayanan infrastrukur daerah
Persen 73,41 82,28
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 21
No Sasaran Strategik Indikator Sasaran Satuan Kondisi
Awal 2011
Target
2016
pengembangan wilayah
11 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Persen 70,43 81,07
Indeks kualitas lingkungan hidup
Indeks 71,33 71,85
12 Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum
Persentase penurunan pelanggaran hukum daerah
Persen -5,50 4,55
2.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur
capaian kinerja, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja.
a. Strategi
Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi adalah sebagai berikut :
1) Strategi untuk mencapai misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas
tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi,
ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas
keagamaan
a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta ketrampilan masyarakat
untuk pengembangan sumberdaya lokal
b. Peningkatan akses dan kualitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
c. Peningkatan keberdayaan masyarakat
d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi ketenagakerjaan
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian
nilai-nilai budaya
2) Strategi untuk mencapai misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 22
prinsip clean government dan good governance adalah Meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
3) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang
berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan
masyarakatadalah :
a. Pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri
dan koperasi yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan,
produktivitas, pendapatan dan daya saing produk.
b. Peningkatan daya tarik investasi dan pariwisata dengan mengedepankan
peran serta masyarakat.
4) Strategi untuk mencapai misi : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
adalah Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat.
5) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam
dan Lingkungan Secara Optimal dan Berkelanjutan adalah:
a. Pengembangan penataan ruang secara berkelanjutan yang sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.
b. Pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.
6) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban
melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum adalah:
a. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
b. Pengembangan tata kehidupan masyarakat yang mengedepankan
supremasi hukum.
c. Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam penanggulangan bencana.
b. Arah Kebijakan
1) Arah kebijakan untuk mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi
Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi,
Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas
Keagamaan
a. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 8,37 tahun menjadi 8,40 tahun
b. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 92,00 persen menjadi 92,20 persen
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 23
c. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dari 89,96 persen menjadi 91,33
persen
d. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 74,48 tahun menjadi 74,98 tahun
e. Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 105,06 menjadi 53,21 per 100.000
Kelahiran
f. Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 12,78 menjadi 7,96 per 1.000
Kelahiran Hidup
g. Menurunkan Angka Kemiskinan dari 23,62 persen menjadi 19,52 persen
h. Menurunkan Angka Pengangguran dari 3,47 persen menjadi 2,80 persen
i. Meningkatkan persentase pengembangan dan pelestarian budaya 77,80
persen menjadi 100 persen
2) Arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan
aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean
government dan good governance
a. Meningkatkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
dari 2,952 menjadi 3,300.
b. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah dari C menjadi B.
c. Meningkatkan opini pengelolaan keuangan daerah dari Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3) Arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang
berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya
saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,95% menjadi 5,41%.
b. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dari Rp. 9.910.472,-
menjadi Rp. 15.318.287,-.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk dari rasio gini 0,3365
menjadi 0,3320
d. Meningkatkan nilai investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 123.871.000.000,-
menjadi Rp. 494.471.000.000,-.
e. Meningkatkan persentase peningkatan kunjungan wisata dari -3,84 persen
menjadi 10,11 persen.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 24
4) Kebijakan Untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
Meningkatkan persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah dari
64,26 persen menjadi 77,43 persen.
5) Kebijakan untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Secara Optimal dan Berkelanjutan
a. Menurunkan luas lahan kritis dari 9,56 persen menjadi 8,38 persen.
b. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang kesesuaian pemanfaatan
ruang dari 70,43 persen menjadi 81,07 persen
c. Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan dari 13,79
persen menjadi 13,84 persen
d. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 67,37 menjadi 66,17
6) Kebijakan untuk Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum
Meningkatkan persentase pelanggaran hukum yang diselesaikan dari 69,50
persen menjadi 75,00 persen.
2.1.3 Program
Program untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan,
Pemerintah Daerah telah menetapkan program pembangunan menurut sasaran
yang terdiri dari:
1) Sasaran Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat terdiri dari Program-
program :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
g. Program Peningkatan Peran Serta Pelajar
h. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 25
2) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat terdiri dari program-
program :
a. Program Pelayanan Medis
b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
c. Program Pengembangan Kesehatan
d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
e. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
f. Program Keluarga Berencana
g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga
h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
i. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3) Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat terdiri dari program-program :
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
c. Program Perlindungan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
e. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
g. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
4) Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja terdiri dari program-program:
a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Program Perlindungan Ketenagakerjaan
5) Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya terdiri
dari program-program :
a. Program Pengembangan Nilai Budaya
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya
6) Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan
terdiri dari program-program :
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Progam Kerjasama Pengembangan Iptek
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 26
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
e. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
i. Program Peningkatan Pelayanan KDH/wakil KDH
j. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
k. Program Pengembangan Pelayanan Publik
l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah
m. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
n. Program peningkatan pelayanan Kecamatan
o. Program peningkatan pelayanan Kelurahan
p. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
q. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
r. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
s. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
t. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank
u. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media massa
v. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
w. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
x. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur
y. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
z. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa
aa. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
bb. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
7) Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat terdiri dari
program-program :
a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
d. Program Pemberdayaan Penyuluhan
e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 27
f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
g. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
h. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
i. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
j. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
k. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak
l. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
m. Program Pengembangan Pariwisata
n. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
o. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
p. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan
q. Program Pembinaan dan Penataan Pasar tradisional
r. Program Pengembangan Usaha Perdagangan
s. Program Pengembangan Industri
8) Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah terdiri dari program-program:
a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
b. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
9) Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan terdiri dari Program Pengembangan
Pariwisata
10) Sasaran Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung
pengembangan wilayah terdiri dari program-program :
a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
c. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-Gorong
d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
e. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya air
f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
g. Program peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan
Umum
h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
i. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
j. Program Pengembangan Perumahan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 28
k. Program Lingkungan Sehat Perumahan
l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
m. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-Lintas
n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
o. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
p. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
q. Pengembangan Kegeologian dan Energi.
11) Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam terdiri
dari program-program :
a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
c. Program Perencanaan Tata Ruang
d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
g. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
h. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
i. Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan
j. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
k. Program Penanggulangan Dini Bencana
l. Program Tanggap Darurat Bencana
m. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
12) Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan
kesadaran atas hukum terdiri dari program-program :
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
c. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
e. Program Pelayanan Bantuan Hukum
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 29
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Berdasarkan pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2016 dan Indikator Kinerja
Utama, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah sesuai dengan
dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen RPJMDsebagai berikut
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
No Sasaran Kinerja
Indikator Target
1.
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
Rata-rata lama sekolah 8,39 tahun
Angka Melek Huruf 92,16%
Persentase Akses dan Mutu
Pendidikan
91,13%
2.
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup 74,88 tahun
Angka Kematian Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup
54,66
Angka Kematian Bayi per 1.000
Kelahiran Hidup
8,36
3. Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat
Angka Kemiskinan 20,27%
4. Meningkatnya keterserapan
Tenaga Kerja
Angka Pengangguran 2,24%
5. Meningkatnya Pengembangan
dan Pelestarian Nilai-Nilai
Budaya
Persentase Partisipasi Masyarakat
dalam Pengembangan dan
Pelsetarian Budaya.
87,92%
6.
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Pemerintah
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
3,165
Nilai Akuntabilitas Kinerja (CC)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah (Opini BPK)
(WTP)
7.
Meningkatnya Kinerja
Ekonomi dan Pendapatan
Masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi 5,19
Pendapatan Perkapita Penduduk
(Atas Dasar Harga Konstan)
5.566.365
Rasio Gini 0,3350
8. Meningkatnya Daya Saing
Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi
(PMA/PMDN) (Jutaan rupiah)
450.694
9. Meningkatnya Kunjungan
Wisatawan
Persentase Peningkatan Kunjungan
Wisata
10,03
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 30
No Sasaran Kinerja
Indikator Target
10. Meningkatnya Pelayanan
Infrastruktur yang
Mendukung Pengembangan
Wilayah
Persentase Peningkatan Pelayanan
Infrastruktur Daerah
79,76%
11.
Meningkatnya Perlindungan
dan Konservasi Sumberdaya
Alam
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang
80,27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,72
12. Terwujudnya Masyarakat
yang Tenteram dan Tertib,
berdasarkan Kesadaran Atas
Hukum
Persentase Penurunan Pelanggaran
Hukum Daerah
-4,35
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 31
BAB
3
esuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016, terdapat 12 Sasaran. Berdasarkan
dari hasil pengukuran Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa dari 9 Sasaran
dapat dicapai dengan Sangat Tinggi, 1 Sasaran dicapai dengan skala Tinggi dan 2
Sasaran Sangat Rendah, dengan skala pengukuran kinerja sebaga berikut :
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
No. Nilai Skala Pengukuran Kinerja
1. 91 ≤100 Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah
dilakukan dengan membandingkan antara terget kinerja dengan realisasi kinerja.
Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk
mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2015. Pencapaian
IKU Bupati Tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut :
S
AKUNTABILITAS KINERJA
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 32
Tabel 3.2
Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD Tahun 2016
Capaian s/d
2015 terhadap
2016
Target Realis
asi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Rata-rata lama sekolah**
Tahun 8,20 8,39 8,23 98,09 8,4 97,98
Angka Melek Huruf**
Persen 93,36 92,16 94,19 102,20 92,20 102,16
Persentase Akses dan Mutu Pendidikan
Persen 91,91 91,13 92,80 101,83 91,53 101,38
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup**
Tahun 74,90 74,88 75,15 100,36 74,98 100,23
Angka Kematian Ibu
per 100.000
kelahiran hidup
94,23 54,66 38,21 130,10 53,21 128,19
Angka Kematian Bayi
per 1.000 kelahiran
hidup
11,50 8,36 9,17 90,20 7,96 84,74
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
Angka Kemiskinan**
Persen 20,64 20,27 20,25 100,10 19,27 94,91
4. Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja
Angka Pengangguran**
Persen 2,88 2,24 3,72 33,93 1,93 7,25
5. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya.
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelsetarian Budaya
Persen 75,83 87,92 81,65 92,82 100,00 81,65
6. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
Skore 0-4 3,225 3,2500 3,165 96,64 3,215 98,44
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 33
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD Tahun 2016
Capaian s/d
2015 terhadap
2016
Target Realis
asi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AA=6, A=5, B=4, CC=3, C=2, D=1)*
Nilai B CC B 133,33 B 100
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP=4, WDP=3, Disclaimer = 2)*
Opini BPK
WTP WTP WTP 100,00 100 100
7. Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi**
Rp. 5,05 5,19 4,94 95,18 5,39 91,65
Pendapatan PerkapitaPenduduk (Atas Dasar Harga Konstan)**
Juta Rp. 5,348 5,566 5,523 99,22 5,820 94,90
Rasio Gini** Indeks 0,3699 0,3350 0,4030 79,70 0,3320 78,61
8. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)
Juta Rupiah
634.860 450.694 1.040.440 230,85 494.471 210,41
9. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata
Persen -0,45 10,03 24,92 248,42 10,11 246,52
10. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Wilayah
Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah
Persen 83,95 79,76 81,93 102,72 82,28 99,57
11. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Ala
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Persen 79,55 80,27 82,35 102,59 81,07 101,58
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 34
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD Tahun 2016
Capaian s/d
2015 terhadap
2016
Target Realis
asi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks 66,21 71,72 68,56 95,59 71,85 95,42
12. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib, berdasarkan Kesadaran atas Hukum
Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah
Persen -6,72 -4,35 -0,91 20,91 4,55 -19,98
Catatan : *Untuk indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja”, merupakan capaian kinerja tahun 2014, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada tahun 2016. ** untuk sumber data BPS hasil sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo Tahun 2015.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun yang berjumlah 21 indikator
(100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi, 2
indikator kinerja (9,52%) memenuhi kriteria Tinggi, serta 2 indikator kinerja (9,52%)
kriteria Sangat Rendah yang digambarkan pada diagram berikut :
Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016
17
2
0 02
Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2015
Sangat TinggiTinggiSedangRendahSangat Rendah
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 35
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Bagian ini akan manganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian
kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan
dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran
strategis.
3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan
penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat
pendidikan masyarakat merupakan bagiandari fokus pembangunan untuk
peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian
dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan
terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi
dan sosial. Pada tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat
dari capaian indikator kinerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Berhasil.
Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capai
an 2014
Capaian 2015 Target Akhir RPJM
D (2016)
Capaian s/d
2015 terhadap
2016
Target Reali-sasi
%
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Rata-rata lama sekolah**
tahun 8,20 8,39 8,23 98,09 8,4 97,98
Angka Melek Huruf **
persen 93,36 92,16 94,19 102,20 92,20 102,16
Persentase Akses dan Mutu Pendidikan
persen 91,91 91,13 92,80 101,83 91,53 101,38
Sumber Data : **angka sangat sementara BPS dan Dinas Pendidikan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 36
Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dapat diketahui bahwa capaian
rata-rata lama sekolah Kabupaten Kulon Progopada tahun 2015 adalah 8,23 tahun
belum mencapai target RPJMD sebesar 8,39tahun (98,09%). Apabila dibandingkan
dengan capaian Tahun 2014 sebesar 8,20 mengalami peningkatan sebesar 0,03%.
Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai 97,98%.
Keberhasilan peningkatan derajat pendidikan masyarakat juga ditunjukkan
dengan realisasi target angka melek huruf sebesar 94,19% telah mencapai target
RPJMD sebesar 92,16%. Apabila dibandingkan dengan capaian angka melek huruf
tahun 2014 sebesar 93,36% mengalami peningkatan sebesar 0,83%. Capaian tahun
2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (92,20%) telah melampaui sebesar
1,99%.
Sedangkan presentase akses dan mutu pendidikan pada tahun 2015 sebesar
92,80 % meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2014 (91,91%). Capaian ini telah melebihi
target RPJMD 91,13%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 (91,91%) terjadi
peningkatan sebesar 0,89%. Capaian Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Target Akhir
RPJMD (91,53) telah melampaui sebesar 1,27%. Capaian akses dan mutu pendidikan ini
merupakan agregasi Angka Partisipasi Sekolah sebesar 98,81%, Angka Kelulusan
sebesar 99,99% dan sekolah berakreditasi A sebesar 79,37%.
Data capaian presentase akses dan mutu pendidikan pada tahun 2015 diperoleh
dari formula pengukuran Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di jenjang SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK / jumlah penduduk usia 7-18 tahun + Sekolah Berakreditasi A / Jumlah
Sekolah + Jumlah Siswa Lulus / Jumlah Siswa Mengikuti UN/3. Dengan elemen data
sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
69.714;
2. jumlah penduduk usia 7-18 tahun 70.387;
3. Sekolah Berakreditasi A 400;
4. Jumlah Sekolah 504;
5. Jumlah Siswa Lulus 17.542;
6. Jumlah Siswa Mengikuti UN 17.545;
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 37
Gambar 3.1 Layanan Pendidikan Sekolah
Capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2015terlihat pada capaian indikator
kinerja program pendidikan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo
diantaranya capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar, capaian kinerja
peningkatan mutu guru, capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan, capaian
kinerja pendidikan non formal.Secara rinci capaian kinerja Program Utama bidang
pendidikan sebagai berikut:
1) Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar jenjang SD/MI pada tahun
2014 sebesar 103,52 % dan tahun 2015 sebesar 101,59 %. APK jenjang SMP/MTs
tahun 2014 sebesar 101,20% dan tahun 2015 sebesar 97,15%. Realisasi APK
jenjang SD diatas seratus 100 % artinya keterjangkuan pendidikan dasar merata,
hal ini dimungkinkan terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 tahun karena
keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini atau ada siswa SD/MI yang
usianya diatas 12 tahun. APK jenjang SMP/MTs dibawah 100 % artinya
keterjangkuan pendidikan dasar belum merata, dimungkinkan ada siswa
SMP/MTs yang usianya di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun atau ada siswa
SMP/MTs Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan.
2) Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan menengah
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah (SMA/MA/SMK)
tahun 2014 sebesar 96,88 % dan tahun 2015 sebesar 105,53 % atau mengalami
kenaikan sebesar 8,65 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh penduduk
usia 16-18 tahun mengikuti sekolah pendidikan menengah. APK jenjang
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 38
SMA/MA/SMK di atas 100 %, karena ada siswa SMA/MA/SMK di luar Kabupaten
Kulon Progo ada yang sekolah di Kabupaten Kulon Progo terutama di wilayah
perbatasan dan ada siswa yang usianya di bawah 16 tahun atau di atas 18 tahun.
Angka Partisipasi Murni (APM) lebih menggambarkan kondisi
keterserapan siswa pada usia jenjang sekolah untuk pendidikan menengah
(SMA/MA/SMK).Tahun 2014 sebesar 98,71 % dan pada tahun 2015 sebesar
98,78 % atau mengalami kenaikan sebesar 0,07%. APM SMA/SMK di bawah 100%
dimungkinkan ada siswa SMA/SMK yang usianya di bawah 16 tahun dan ada
siswa yang usianya di atas 18 tahun, serta ada siswa SMA/MA dan SMK
Kabupaten Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di
wilayah perbatasan.
3) Capaian kinerja peningkatan mutu guru
Indikator kinerja Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2015 dari target 78,12% terealisasi
79,39%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 77,88%
mengalami kenaikan 1,51%. Capaian ini dihitung dari Sub Indikator guru
memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 6.347 orang dibanding dengan jumlah
seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang
sebesar 81,27 %.
Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan
jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810
orang adalah sebesar 56,38 %.
Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan
jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810
orang adalah sebesar 56,38 %.
Program yang dijalankan dalam peningkatan kualitas jenis dan jenjang
pendidikan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah pemberian peluang
kepada Guru untuk melnjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan diklat-diklat
fungsional.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 39
Secara rinci capaian kinerja program peningkatakan mutu guru terlihat
dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Peningkatan Mutu GuruTahun 2014-2015
No. Uraian Satuan
Capaian Kinerja program
2014 2015
Target Realisasi
1 Jumlah Guru layak mengajar (berijazah D4/S1) guru 5.533 5.560 6.347
2 Jumlah Guru bersertifikat pendidik guru 4.566 4.600 4.445
3 Jumlah Guru kompeten (sesuai mapel) guru 7.557 7.561 7.810
4 Jumlah Guru seluruhnya guru 7.557 7.561 7.810
Capaian indikator kinerja program % 77,88 78,12 79,39
Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2016
4) Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan
Indikator kinerja program Peningkatan Manajemen Pelayanan
Pendidikanpada tahun 2015 dari target 92,16% terealisasi 92,96%, jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 91,93% mengalami
peningkatan 1,03%. Capaian ini dihitung dari sub indikator prosentase sekolah
terakreditasi A tahun 2015sebanyak 386 sekolah dibagi jumlah seluruh sekolah di
Kabupaten Kulon Progo sebanyak 503 sekolah atau sebesar 76,74%.
Angka Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar mengalami
penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Putus Sekolah (APS)
jenjang SD/MI pada 2014 sebesar 0,17 % dan tahun 2015 sebesar 0,09 % atau
mengalami penurunan sebesar 0,08 %; Angka Putus Sekolah (APS) jenjang
SMP/MTs pada 2014 sebesar 0,24 % dan tahun 2015 sebesar 0,13 % atau
mengalami penurunan sebesar 0,11 %. Angka Putus Sekolah jenjang
SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 0,10 % dan tahun 2015 sebesar 0,19 %
atau mengalami kenaikan sebesar 0,09 %.
Penurunan Angka Putus Sekolah jenjangSD/MI dan SMP/MTs karena
adanya Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa
retievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 40
rawan putus sekolah, dan Beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari
keluarga tidak mampu.
Kenaikan angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK disebabkan karena
ada siswa yang gagal di sekolah formal, sehingga mereka tidak mau melanjutkan
sekolah atau karena kondisi ekonomi orangtua kurang mampu sehingga tidak
melanjutkan sekolah.
Jumlah siswa mengulang jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
sebanyak 204 dibanding dengan jumlah seluruh siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK sebanyak 70.977 siswa atau sebesar 0,28 %.
5) Capaian kinerja pendidikan non formal
Realisasi capaian kinerja pendidikan non formal pada tahun 2015 sebesar
99,54% telah melebihi target RPJMD sebesar 80,51%. Adapun secara rinci capaian
kinerja program peningkatkan mutu pendidikan terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Pendidikan Non FormalTahun 2014-2015
No. Uraian Satuan
Capaian Kinerja program
2014 2015
Target Realisasi
1 Jumlah penduduk yang bisa baca tulis usia diatas 15 tahun Orang 305.150 310.000 331.473
2 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun Orang 416.209 418.876 331.521
3 Jumlah lembaga PNF memenuhi standar mutu Lembaga 52 53 52
4 Jumlah lembaga PNF
53 53 53
Capaian indikator kinerja program % 79,52 80,51 94,09
Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2016
Permasalahan
1. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi
penduduk usia sekolah;
2. Kemampuan akademik dan profesionalisme sebagian tenaga pendidik dan
kependidikan belum memenuhi standar minimal dan jenis pendidikan yang
ditamatkan oleh guru;
3. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya jenjang
SD/MI.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 41
Solusi
1. Pemerataan dan perluasan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur
pendidikan serta program pendidikan gratis bagi pendidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;
2. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen penyelenggaraan pendidikan terutama
pendidik dan tenaga pendidik baik formal maupun non formal;
3. Mengoptimalkan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang
SD/MI.
3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menunjukkan
keberhasilan dimana tahun 2015 dari 3 (tiga) indikator dalam sasaran ini capaian
kinerjanya 2 (dua) indikator sangat tinggibahkan melebihi target pada indikator
peningkatan usia harapan hidup dan angka kematian Ibu. Untuk indikator Angka
Kematian Anak masih belum tercapai dari target disebabkan tidak hanya sekedar
peningkatan pelayanan, namun juga dipengaruhi perilaku hidup sosial
masyarakat.Capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakatdengan Tahun 2014-2015
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir RPJM
D (2016)
Capaian s/d
2013 terhadap
2016
Target Realisa
si %
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup **
Tahun 74,90 74,88 75,15 100,36 74,98 100,23
Angka Kematian Ibu
per 100.000
kelahiran hidup
94,25 54,66 38,21 130,10 53,21 128,1
Angka Kematian Bayi
per 1.000
kelahiran hidup
11,50 8,36 9,17 90,20 7,96 84,74
Sumber Data : **angka sangat sementara BPS dan Dinas Kesehatan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 42
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015, capaian indikator Angka
Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo dalam tiga tahun terakhir terus meningkat,
yaitu dari 74,58 pada tahun 2012 menjadi 74,68 pada tahun 2013 dan pada Tahun
2014 meningkat menjadi 74,90 tahun dan Tahun 2015 menjadi 75,15. Angka
Harapan Hidup target sudah tercapai dari Target RPJMD.
Peningkatan Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh variabel
kesehatan, diantaranya adalah penurunan Angka Kematian Ibu dan Penurunan
Angka Kematian Bayi, penurunan jumlah balita gizi buruk, angka kesakitan dan
ketersediaan fasilitas kesehatan.
Angka Kematian Ibu (AKI) Pada tahun 2015telah melampauitarget yaitu
tercapai 38,21/100.000 KH (jumlah kematian ibu melahirkan 2/ jumlah ibu bersalin
5.488 x 100.000) dari target yang telah ditetapkan yaitu 54,66/100.000KH, data yang
diperoleh yaitu bahwa dari 5.234 Ibu bersalin terdapat 2 kasus kematian.Untuk
Angka kematian bayi belum mencapai target yaitu dari 8,36/1.000 KH terealisasi
9,17/1.000 KH (106,63%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 maka
terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 11,50,00/1.000 KH pada tahun
2014 menjadi 9,17/1.000 KH pada tahun 2014 (target 8,36/1.000 KH) data yang
diperoleh yaitu bahwa dari Jumlah kelahiran hidup Tahun 2015 sejumlah 5.232
terdapat 48 kematian bayi.
Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di
Kabupaten Kulon Progo sudah berada jauh di bawah capaian angka Nasional, tetapi
bila dibandingkan dengan Tingkat Propinsi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten
Kulon Progo masih berada diatas AKI DIY, yaitu sudah mencapai 87,04 /100.000.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 43
Gambar 3.2 Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Posyandu
Pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung
dengan capaian indikator kinerja program pengembangan kesehatan pada tahun
2015telah sesuai target RPJMD sebesar 100%. Dari 296 sarana kesehatan seluruhnya
telah menerapkan sistem manajemen mutu yang secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 3.7 Cakupan Pengembangan Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015
No. Uraian
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
2014 2015
Target Realisasi
1. Jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan (rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta)
296 296 296
2. Jumlah seluruh sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta)
296 296 296
Capaian indikator kinerja program 100,00 100,00 100,00
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016
Tingkat capaian kinerja Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada
tahun 2015dengan capaian 99,37%, belum mencapai target RPJMD sebesar 99,45%,
dengan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 44
Tabel 3.8 Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015
No. Uraian
Capaian Kinerja
2014 2015
Target Realisasi
1 Jumlah Kematian Bayi 97 48 50
2 Jumlah Kelahiran Hidup 5.322 5.984 5.232
3 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 7 3 2
4 Jumlah Kelahiran Hidup 5.678 5.488 5.234
5 Jumlah Kematian balita 112 80 75
6 Jumlah Kelahiran Hidup 28.064 28.164 22.217
7 Jumlah Balita Gizi Buruk 173 170 205
Capaian Indikator Kinerja Program 99,26 99,45 99,37
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016
Capaian kinerjaProgram Pelayanan Medis pada Tahun 2015 sebesar 94,12%
lebih rendah dari target sebesar 94,76%, hal ini disebabkan karena jumlah pemohon
ijin industri rumah tangga melebihi dari yang ditargetkan berdasarkan target pada
Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 pada indikator capaian
kinerja program pelayanan medis sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015
No. Uraian Indikator
Capaian Kinerja
2014 2015
Target Realisasi
1 Jumlah Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
21 21 21
2 Jumlah Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (UGD)
21 21 21
3 Jumlah Puskesmas 21 21 21
4 Jumlah ijin industri rumah tangga yang diterbitkan
92 50 100
5 Jumlah pemohon ijin industri rumah tangga 102 105 122 Capaian Indikator Kinerja Program 99,02 94,76 94,95
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 45
Pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan pada
RSUD terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelayanan.Tingkat capaian kinerja
program tahun 2015 sebesar 88% dari target RPJMD sebesar 90%, secara rinci
capaian indikator kinerja program sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015
No. Uraian
Capaian Kinerja
2014 2015
Target Realisasi
1 Capaian kinerja mutu pelayanan 21,00 22,00 22,00
2 Capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat
4,00 4,50 4,50
3 Capaian kinerja kepuasan pelanggan 3,75 5,50 5,50
4 Capaian kinerja kepedulian terhadap lingkungan
4,00 4,00 4,00
Capaian Indikator Kinerja Program 81,88 90,00 88,00
Sumber data : RSUD Wates, 2016
Selanjutnya performakinerja RSUD Wates pada tahun 2015dengan capaian
kinerjapemanfaat RSUD Wates sebagian besar dari Keluarga Miskin (Gakin). Hal ini
dapat dilihat pada ratio kunjungan Gakin di RSUD sebesar 57,47% dan dari sis
pemanfaatan tempat tidur (BOR) Kelas III yang mencapai angka lebih dari 100%
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.11
Performa RSUD Wates Tahun 2014-2015
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian Kinerja
2014 2015
Target Realisasi
1 BOR % 88,56 74,5 94,5
2 LOS Hari 3,01 3,84 3,27
3 TOI Hari 0,42 1 0,2
4 GDR ‰ 30,04 <45 28,04
5 NDR ‰ 15,53 <25 16,45
6 Hari Perawatan (hari) Hari 66.913 46.100 64.852
7 Rasio Tempat Tidur kelas III % 85 49,78 52,12
8 Pemanfaatan TT (BOR) kelas III % 114,5 79,54 100,02
9 Ratio Kunjungan Gakin RS terhadap Total Kunjungan RS (%)
Rawat Inap (64,93%)
Rawat Jalan (46,02%)
% 42,23 52,31 57,47
Sumber data : RSUD Wates, 2016
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 46
Berdasarkan grafik Barber Johnson maupun nilai ideal menurut Kementerian
Kesehatan RI pemanfaatan tempat tidur di RSUD Wates masuk kategori yang belum
efisien, hal ini tampak pada Bed Occupancy Rate (BOR / PemanfaatanTempat Tidur)
lebih dari 85% yaitu 94,5% dan Turn Over Interval/TOI (Interval Penggunaan Tempat
Tidur) kurang dari 1 hari. Faktor utama penyebab kurang efisiennya penggunaan
tempat tidur adalah tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan
kesehatan di RSUD Wates.
Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat sebagai berikut:
a) Dengan dicanangkannya “eleminasi malaria” tahun 2015, merupakan tantangan
bagi Kabupaten Kulon Progo, Hal tersebut di karenakan masih terdapatnya 4
wilayah Kecamatan yang merupakan Daerah Endemis malaria, yaitu Kecamatan
Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap
b) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas.
c) Sistem rujukan yang belum optimal
d) Mencermati data 10 besar penyakit baik rawat jalan maupun rawat inap di RSUD
Wates masih didominasi penyakit-penyakit yang seharusnya dirawat di pelayanan
dasar, hal tersebut menyebabkan tidak idealnya pelayanan di RSUD Wates (Grafik
Barber Johnson).
Solusi yang ditempuh sebagai berikut:
a) Meningkatkan kerja sama lintas batas antar Propinsi/Kabupaten dalam upaya
mewujudkan eleminasi malaria di kabupaten Kulon Progo
b) Percepatan pengembangan Rumah Sakit Kelas D di sentolo
c) Penegakan sistem rujukan berjenjang sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 47
3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan
pelaksanaan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Sasaran untuk
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Angka
Kemiskinan dengan capaian kinerja Sangat Tinggi.
Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2013
terhadap
2016
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
Angka Kemiskinan**
persen 20,64 20,27 20,25 100,10 19,27 94,91
Sumber Data : angka sangat sementara BPS
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian sasaran
meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui indikator kinerja Angka Kemiskinan
dari target sebesar 20,27% telah tercapai sebesar 20,25%, yang berarti mampu
melampaui target RPJMD dengan capaian sebesar 100,10%.
Jika capaian kinerja 2015 ini dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun
2014 sebesar 20,64 juga mampu naik menjadi 101,93%. Hal ini berarti capaian tahun
2015 telah naik melampaui kinerja tahun sebelumnya sebesar 0,39%.
Sedangkan jika capaian kinerja 2015 ini dibandingkan dengan target
pencapaian dalam dokumen perencanaan RPJMD yang mematok target Angka
Kemiskinan pada 2016 sebesar 19,27 maka realisasi kinerja tahun 2015 ini telah
mampu mencapai 94,91%.
Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari upaya keras
pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat.
Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan
bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 48
telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam
mengembangkan hak-hak dasarnya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat,
penciptaan lapangan kerja melalui gerakan Bela dan Beli Kulon Progo, antara lain
melalui Batik Geblek Renteng, Air Mineral dalam Kemasan “Airku”, pemanfaatan
batu andesit untuk bangunan, dan peningkatan kualitas nilai tambah produk gula
kelapa menjadi gula semut. Selain itu juga dengan mengedepankan local genius
budaya dan karakter yang dimiliki masyarakat seperti meningkatkan rasa
kepedulian, kegotong-royongan dan kesetiakawanan.
Gambar 3.3 Bedah Rumah dan Geblek Renteng
Ketercapaian sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat juga didukung
oleh ketepatan obyek sasaran program dan kegiatan yaitu adanya database album
kemiskinan by name, by address dan by case yang secara transparan dipublikasikan
dan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan
(Sinangkis). Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
dalam upaya mengurangi angka kemiskinan melalui intervensi pada beberapa
program yang relevan.
Faktor lain yang mendukung ketercapaian sasaran ini adalah adanya program
penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan bersumber Non APBD Kabupaten,
yaitu dari APBD Provinsi, kebijakan CSR perusahaan, Gerakan Gotong Royong
Masyarakat (Gentong Rembes), Program Bela Beli dan Desa Binaan. Berbagai
program diarahkan pada data album kemiskinan.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 49
Gambar 3.4 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis)
dan data kemiskinan
3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja
Salah satu tantangan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan dengan semakin
bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan
jumlah lapangan kerja. Untuk capaian sasaran dengan indikator Angka
Pengangguran dari target 2015 sebesar 2,24% terealisasi 3,72belum mencapai
target kinerja yang yang ditetapkan dengan capaian kinerja 33,93%. Capain kinerja
sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya KeterserapanTenaga Kerja
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2014
terhadap
2016
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja
Angka Pengangguran**
Persen 2,88 2,24 3,72 33,93 1,93 7,25
Sumber Data : angka sangat sementara BPS
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut, jika dibandingkan
dengan tahun 2014 sebesar 2,94% atau mengalami kenaikan sebesar 0,84%. Jika
dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 1,93% baru tercapai
7,25%.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 50
Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja
dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja program utama sebagai
berikut:
1) Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja
Indikator program peningkatan kesempatan kerja adalah penyerapan
dan penempatan tenaga kerja. Penyerapan dan penempatan tenaga kerja
dimaksud diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
pencari kerja, yang dilakukan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja lokal
(AKL), pelayanan tenaga kerja antar daerah (AKAD) dan pelayanan tenaga kerja
antar negara (AKAN), kegiatan padat karya insfrastruktur maupun pelayanan
penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah.
Untuk memberikan daya dukung program tersebut dilakukan melalui penguatan
jejaring kerja ketenagakerjaan daerah serta peningkatan pelayanan penempatan
tenaga kerja.
Penyerapan tenaga kerja yang paling melaluiperluasan kesempatan
kerja sistem padat karya yang mampu menyerap 1.054 tenaga kerja, kemudian
melalui mekanisme penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN mencapai
2.019 orang, dan melaui bursa kerja khusus mencapai 2.000 orang, melalui
Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri sejumlah 312 orang. Total penempatan tenaga
kerja Tahun 2014 adalah 5.385 orang. Capaian penyerapan tenaga kerja ini telah
mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2014. Perhitungan Capain
penyerapan dan penempatan tenaga kerja tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 3.14 Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2015
No. Uraian 2014 Tahun 2015
Target Realisasi
1 Jumlah penempatan tenaga kerja 7.107 5.500 5.385
2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 7.000 7.000 7.000
Capaian indikator kinerjaprogram 101,53% 78,57% 76,93%
Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2016
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 51
2) Capaian Peserta Pelatihan yang terserap di Dunia Kerja
Program peningkatan produktifitas tenaga kerja dilaksanakan melalui
pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan
berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan melalui UPTD
Balai Latihan Kerja, sedangkan untuk pelatihan berbasis kewirausahaan dan
masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian sarana
usaha. Indikator dari Program Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja adalah
Capain peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja.
Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja telah sesuai
dengan target yang ditetapkan yaitu dari target 82,03% telah tercapai 77,78%, dan
capaian ini telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar
45,78%.Penghitungan capaian Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.15 Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja Tahun 2015
No. Uraian 2014 Tahun 2015
Target Realisasi
1. Jumlah peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja tahun n-1
309 300 315
2. Jumlah peserta pelatihan tahun n-1 675 400 384
Capaian indikator kinerja program 45,78 75,00 82,03
Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2016
Walaupun secara umum indikator kinerja program urusan Ketenagakerjaan
telah sesuai target namun indikator kinerja daerah yaitu angka pengangguran
belum sesuai target. Angka pengangguran di Kabupaten Kulon Progo pada tahun
2015 sebesar 3,72% belum mencapai target RPJMD sebesar 2,24%. Angka
pengangguran ini apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2,88%, maka
mengalami sedikit peningkatan.
Beberapa permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi sebagai
berikut:
a. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja
khususnya yang menyangkut etos kerja.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 52
b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai
stándar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan
teknologi.
c. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan tenaga kerja.
d. Terbatasnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan, sehinggara ada beberapa
perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara
konsekuen, serta belum optimalnya peran dan fungsi organisasi / lembaga
ketenagakerjaan.
Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan
tersebut sebagai berikut:
a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga penyalur
ketenagakerjaan guna meningkatkan aksesibilitas pencari kerja;
b. Dilakukannya revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan di BLK, sehingga
mampu mengikuti trend pasar kerja modern saat ini;
c. Optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan melalui Bursa Layanan Kerja Online;
d. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang dilakukan melalui
program padat karya telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup
banyak, selain itu juga melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor
informal, terapan TTG serta pembentukan wirausaha baru;
e. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma-norma
ketenagakerjaan di seluruh perusahaan, sehingga tenaga kerja terlindungi dan
memperoleh hak-haknya secara layak.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 53
3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan dan Nilai-Nilai Budaya
Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan
signifikan di DIY sebagai daerah “Istimewa”. Peningkatan dan pengembangan Nilai-
nilai budaya dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang
telah ada.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam budaya diukur dari keterlibatan
masyarakat dalam dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni melalui
kelembagaan/organisasi di masyarakat.
Capaian sasaran dicapai dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat
dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2015 dengan target 87,92
% dengan realisasi 81,65 % atau tercapai 92,87%.
Tabel 3. 16
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan
DanNilai Pelestarian Nilai-nilai BudayaTahun 2014-2015
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2015 terhadap
2016
Target Realisa
si %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya
Persen 75,83 87,92 81,65 92,87 100 81,65
Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2015 belum
sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,65 % dari target 87,92%
(capaian kinerja 92,87 %)
Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami
peningkatan sebesar 5,83 % yaitu dari 75,83% tahun 2014naik menjadi 81,65 %
tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD telah mencapai 81,65 %
dari target akhir 100%.
Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan
Pelestarian Budaya diperoleh dengan menggunakan formula : (jumlah organisasi
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 54
budaya kategori maju/Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJMD)+(Jumlah desa
budaya kategori maju/jumlah desa budaya)/2. Dengan elemen data :
1. Jumlah organisasi budaya kategori maju (memiliki perijinan lengkap dan
kegiatannya rutin sejumlah 652;
2. Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJMD sejumlah 1.030;
3. Jumlah desa budaya kategori maju sejumlah 10;
4. Jumlah desa budaya sejumlah 10.
Permasalahan yang dihadapi adalah dari aspek pembinaan group kesenian,
berdasarkan hasil pendataan terbaru, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 1030
group kesenian, yang terdiri dari group/kelompok kesenian baik tradisi maupun
modern. Namun demikian, setelah dilakukan verifikasi lebih mendalam, dari jumlah
group kesenian yang ada, masih banyak yang belum memiliki akte group kesenian
maupun mengadakan kegiatan secara rutin.Berdasarkan hasil verivikasi,
group/kelompok kesenian yang sudah memiliki akte group kesenian baru sekitar
652 kelompok. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan kegiatan
pembinaan bagi group-group kesenian di kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan
untuk mendorong agar group-group kesenian yang ada bisa lebih maju dan tertata
baik dari sisi administrative maupun dalam kegiatan operasionalnya.
Pengembangan Desa Budaya juga dilaksanakan secara rutin setiap tahun,
sehingga sampai dengan 2015, dari seluruh Desa Budaya yang ada di kabupaten
Kulon Progo sudah terfasilitasi dengan berbagai pembinaan baik secara teknis
maupun operasional kegiatan terutama setelah disalurkannya Dana Keistimewaan
tahun 2015.Jumlah organisasi budaya kategori maju tahun 2015 sebanyak 652
lembaga, dan jumlah desa budaya kategori maju sebanyak 10 desa budaya.
Realisasi pelaksanaan sasaran dicapai dengan indikator kinerja program
utama sebagai berikut :
1) Cakupan Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan Pengembangan Nilai Budaya mengalami capaian kinerja yang
cukup tinggi, hal ini disebabkan pada tahun 2015 telah dilaksanakan berbagai
kegiatan yang difasilitasi dengan Dana Keistimewaan ( Danais) Tahun 2015 yang
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 55
nilainya cukup besar sehingga capaian kinerjanya dari target 84,87 % terealiasi
216,20 %.
2) Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Cakupan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya belum mencapai
target yang diharapkan, dikarenakan masih banyak group-group kesenian yang
belum memiliki kelengkapan administratif maupun melaksanakan kegiatan secara
rutin. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2013, jumlah group kesenian yang ada
di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 1.030 group kesenian yang meliputi
berbagai jenis kelompok kesenian baik kesenian tradisional maupun modern.
Tabel 3.17
Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
No Indikator Kinerja Program Satuan 2014 2015
Target Realisasi
1 Jumlah warisan dan cagar budaya yang dipelihara Buah 203 204 204
2 Jumlah warisan dan cagar budaya akhir tahun RPJMD Buah 205 205 205
3 Jumlah organisasi budaya kategori maju (memiliki perijinan lengkap dan kegiatannya rutin) Buah 1.030 1.150 652
4 Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJM Buah 1.200 1.200 1.030
5 Jumlah desa budaya kategori maju Buah 10 10 10
6 Jumlah desa budaya Buah 14 10 10
Capaian indikator kinerja program % 81,44 91,78 87,60
Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2015
Adapun berbagai prestasi penyelenggaraan urusan Kebudayaan selama
tahun 2014, baik di tingkat DIY maupun Nasional adalah sebagai berikut :
Tabel 3.18 Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2015
No Nama Event Prestasi Keterangan
1. Kontingen Jathilan Progresif Sanggar Singlon
Festival Reog dan
Jathilan se- DIY
Juara 1 Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY
Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2015
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 56
Beberapa permasalahan di bidang kebudayaan yang dihadapi sebagai berikut:
a) Belum adanya tempat menyimpan benda cagar budaya bergerak yang relatif
memadai (Museum)
b) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas /aktifitas dan apresiasi
seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya )
c) Perlunya pembinaan seni budaya unggulan
Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan
tersebutsebagai berikut:
a) Perlunya museum yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan tempat studi
serta wisata sejarah yang representatif.
b) Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda
melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman
kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan
kreatifitas serta promosi seni budaya ke luar daerah serta perlunya
pembangunan Taman Budaya sebagai wahana meningkatkan apresisi seni
budaya bagi masyarakat ( pada tahun 2014 pembangunan Taman Budaya sudah
dimulai dengan menggunakan Dana Kesitimewaan Tahun 2014) dan dilanjutkan
pembangunannya pada tahun 2015.
c) Reaktualisasi pembinaan ke arah seni budaya unggulan di tiap kecamatan sebagai
berikut:
No. Kecamatan Kesenian Khas
1 Wates Jathilan Tradisional
2 Temon Incling
3 Panjatan Wayang Wong
4 Galur Reog Wayang
5 Lendah Hadrah/Shalawat
6 Sentolo Oglek
7 Pengasih Kethoprak
8 Nanggulan Panjidur
9 Girimulyo Wayang Topeng
10 Kokap Krumpyung
11 Kalibawang Jabur
12 Samigaluh Lengger tapeng
Sumber data: Dinas Kebudparpora Kab. Kulon Progo, 2015
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 57
3.2.6 Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Pemerintah
Salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
adalah dengan memperbaiki kinerja
baik dari sisi kelembagaanmaupun
aparaturnya. Dengan tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi menjaditantangan tersendiri
bagi pemerintah dalam
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Capaian sasaran
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dapat dilihat dari 3 (tiga)
indikator yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Nilai
Akuntabilitas Kinerja serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini BPK). Dari 3
indikator tersebut 2 indikator telah mencapai hasil sangat memuaskan, sementara satu
indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja masih menggunakan data tahun 2014. Hal ini karena
untuk LAKIP Tahun 2015 nilainya keluar tahun 2016.
Tabel 3.19
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya KapasitasKelembagaan
dan Aparatur Pemerintah
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2015
terhadap
2016
Target Realis
asi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3,204 3,275 3,165 96,64 3,215 98,44
Nilai Akuntabilitas Kinerja
- B CC B** 133,33 B 100
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 58
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2015
terhadap
2016
Target Realis
asi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
- WTP WTP WTP 100 WTP 100
Catatan : ** data sementara
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tahun 2015 indikator kinerja Nilai
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari target 3,275 terealisasi 3,165
(96,64%) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar
0,04% yaitu capaian tahun 2014 sebesar 3,204 dan tahun 2014 sebesar 3,2. Capain
indikator ini jka dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2016) sudah tercapai 97,39%
dari target akhir RPJMD 3,215. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas
penilaian.
Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dari target yang telah ditetapkan di
tahun 2015 dengan nilai “CC” sampai saat ini masih menggunakan data sementara
tahun 2014 dengan predikat “B”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah
tercapai 100%.
Sementara itu, indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah telah
sesuai target yang ditetapkan yaitu “WTP”. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir
RPJMD telah sesuai target.
Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Pemerintah dilaksanakan dengan berbagai program utama diantaranya program
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan ketepatan
laporan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Keterangan pertanggungjawaban
Bupati (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
kepada pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada
masyarakat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 59
Kinerja peningkatan akuntabilitastelah mencapai target yang ditetapkanmelalui
berbagai upaya perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
dimulai dengan adanya Review terhadap dokumen RPJMD, Perumusan Indikator
Kinerja baik ditingkat Pemda maupun SKPD serta pembangunan berbagai sistem
informasi online mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang sudah
terintegrasi databasenya dengane-Musrenbang, e-Planninge-Monev, dan e-SAKIP
dengan gambar halaman muka tampilan websitedan alur kerja sebagai berikut:
Gambar 3.5 Halaman muka website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 60
Gambar 3.6 Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah melalui Tim Nasional
EPPD dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Daerah melakukan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Realisasi Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun
2015 berdasarkan hasil evaluasi Tim Daerah DIY sebesar 3,165 termasuk dalam kategori
sangat tinggi atau 96,64 % dari target RPJMD sebesar 3,215. Namun apabila
dibandingkan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,004 %.
Penurunan ini karena adanya beberapa perubahan kriteria data pendukung indikator
kinerja kunci (IKK) dari tahun sebelumnya.
• Renstra
SKPD • RKPD • Renja
SKPD • PPAS
• RKPDesa • RPTK • Pokpik DPRD • Ranc. Renja SKPD • Ranc. RKPD
eeMMuussrreennbbaanngg
eePPllaannnniinngg
• ROFK • Realisasi Fisik • Realisasi
Keuangan • Realisasi Kinerja
• Evaluasi RKPD
eeMMoonneevv
SSIIMMDDAA
KKeeuu
• Capaian IKU
Pemda, IKU
SKPD (LAKIP)
eeSSAAKKIIPP
• APBD • Realisasi
Anggaran
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 61
Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada 2015 Pemkab Kulon Progo berhasil mendapatkan prestasi Baik (B) dengan nilai
68,11. Hasil ini cukup membanggakan dan merupakan capaian tertinggi setelah selama
ini hanya berhasil meraih nilai C.
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahdiukur melalui 2
(dua) indikator program yaitu Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset terealisasi 98,33% sedangkan capaian pengembangan kebijakan
keuangan daerah terealisasi 100%.
Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu meliputi APBD,
perubahan APBD dan perhitungan APBD. Tertib administrasi asset telah dilakukan oleh
semua SKPD.
3.2.7 Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat suatu daerah diukur
melalui indikator kinerja tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita
penduduk (atas dasar harga konstan) serta rasio gini suatu daerah.
Dalam IKU Bupati 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,19% dengan realisasi
4,94% (capaian 95,18%), Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas dasar harga konstan)
ditargetkan Rp. 5.566.365.- terealisasi Rp. 5.523.025,-(capaian 99,22%), Rasio Gini
ditargetkan 0,3350% terealisasi 0,4030% (capaian 79,70%).Capaian indikator kinerja
Tahun 2014 serta target dan realisasi Tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel
3.27.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 62
Tabel 3.20
Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi
dan Pendapatan Masyarakat
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015
Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d
2015 terhadap
2016
Target Realis
asi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi**
% 5,05 5,19 4,94 95,18 5,39 91,65
Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan)**
Rp (Juta) 5.348.049 5.566.365 5.523.025 99,22 5.820.000 94,90
Rasio Gini** Indeks 0,3699 0,3350 0,4030 79,70 0,3320 78,61
Sumber : angka sangat sementara BPS
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2015 yang diukur dengan pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Konstan mengalami pertumbuhan sebesar 4,94%. Dalam hal ini indikator kinerja
pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,19%
(capaian 95,18%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, pertumbuhan
ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,11%. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan
dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) capainnya adalah sebesar 91,65%. Penurunan ini
disebabkan adanya penyesuaian prediksi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk dapat digunakan untuk
mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Pendapatan Perkapita
Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 sebesar
Rp.5.523.025,-. Dalam hal ini indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk belum
mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.566.365,- (capaian 92,22%). Apabila
dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, Pendapatan Perkapita Penduduk juga
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 63
mengalami peningkatan sebesar 3,27%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD
(Tahun 2016) capaiannya adalah sebesar 94,90%.
Indikator kinerja Rasio Gini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya
ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif. Rasio Gini Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2015 sebesar 0,4030. Dalam hal ini indikator kinerja Rasio Gini belum
dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,3350 (capaian 79,70%). Apabila
dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, Indeks Rasio Gini mengalami peningkatan
besaran yaitu 0,3699 pada Tahun 2014 menjadi 0,4030 pada Tahun 2015. Hal ini berarti
ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan
atau dengan kata lain terjadi penurunan pemerataan pendapatan. Apabila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) yaitu sebesar 0,3320, capaian pada Tahun 2015
sudah melampaui target dengan capaian 78,61%.
Dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 maka sasaran meningkatnya
kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat relatif dapat dikatakan tercapai.
Tercapaianya sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa Program utama
diantaranya :
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pada Tahun 2015, Indikator Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
yaitu cakupan peningkatan produktivitas pertanian/ perkebunan tidak dapat mencapai
target dengan capaian 95,24% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% (tingkat
capaian 95,24% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014,
indikator Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan capaiannya tetap
yaitu sebesar 95,24%. Indikator cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan
diperhitungkan melalui peningkatan produktivitas 21 komoditas pertanian yaitu Padi,
Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Cabe, Melon, Semangka, Bawang Merah, Durian,
Rambutan, Mangga, Pisang, Manggis, Kakao, Kopi, Kelapa, Tebu, Cengkeh, Jahe dan
Kunyit.
Pada Tahun 2015 ditargetkan semua atau 21 (dua puluh satu) komoditas
meningkat produktivitasnya. Realisasi pada tahun 2015 terdapat 20 (dua puluh)
komoditas yang meningkat produktivitasnya sehingga indikator program tidak dapat
tercapai sesuai target yang ditetapkan (capaian 95,24%). 1 (satu) komoditas yang
menurun produktivitasnya pada yaitu Kedelai. Penurunan produktivitas Kedelai
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 64
dibandingkan Tahun 2014 dikarenakan musim kemarau yang relatif panjang dan
penggunaan sebagian benih yang kurang bagus.
Tercapaianya target peningkatan produktivitas untuk 20 (dua puluh) komoditas
disebabkan oleh adanya peningkatan penerapan teknologi sesuai rekomendasi teknis
secara intensif, terkendalinya serangan OPT serta penanganan dampak perubahaniklim
dan bencana alam serta adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana produksi . Di
samping itu peningkatan ketersediaan infrastruktur pertanian/perkebunan relatif
memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tahun 2015 dan peningkatan
capaian dari tahun 2014.
2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
Indikator Program Penyediaan Sarana/ Prasarana Pertanian/Perkebunan yaitu
Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dapat mencapai
target dengan capaian 105,86% dari target yang ditetapkan sebesar 93,15% (tingkat
capaian 113,64% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun
2014, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 11,84%.
Indikator Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pertanian budidaya, panjang
jalan pertanian dan panjang jaringan irigasi tertier Alat dan mesin pertanian budidaya
dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 9.729 unit pada tahun 2015.
Kondisi ini melebihi dari target sebesar 8.443 unit (capaian 115,23%). Dibandingkan
kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan alsin budidaya sejumlah 571 unit
pada tahun 2015. Jenis alat mesin pertanian untuk budidaya antara lain traktor roda-2,
traktor roda-4, alsin budidaya krisan, pompa air, handsprayer, transplanter, hand drill,
gunting pangkas, angkong, cangkul, sabit dan pisau okulasi.
Panjang jalan pertanian dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian
106.167,40 meter pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang
105.753,68 meter (capaian 100,39%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini
terjadi penambahan jalan pertanian sepanjang 9.387,15meter.
Panjang jaringan irigasi tertier dapat melampaui target yang ditetapkan dengan
capaian 113.626,01 meter pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang
91.092,55 meter (capaian 124,74%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 65
terjadi penambahan jaringan irigasi tertier sepanjang 18.904 meter. Pembangunan
jaringan irigasi tertier sebagian besar bersumber dana dari APBN yaitu Program
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.
Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3(tiga) komponen
tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja program tahun
2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding tahun 2014.
3. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Indikator Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan yaitu Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian dapat
mencapai target dengan capaian 113,08% dari target yang ditetapkan sebesar 85,02%
(tingkat capaian 133,00% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada
Tahun 2014, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 41,54%.
Indikator Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian diperhitungkan melalui
perhitungan jumlah alat dan mesin pengolahan, jumlah kemitraan dan jumlah SOP/GAP
Alat dan mesin pengolahan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan
capaian 10.574 unit pada Tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 10.029
unit (capaian 105,43%). Dibandingkan kondisi tahun 2015, dalam hal ini terjadi
penambahan alsin pengolahan sejumlah 263 unit pada tahun 2014. Jenis alat mesin
pertanian pengolahan antara lain : Combine harvester, tresher bermotor, power
tresher multiguna, corn seller, RMU, alat ubinan, kendaraan roda-3, timbangan, seller,
alsin pengolahan minyak kelapa, alsin pengolahan teh, alsin pasca panen dan
pengolahan biofarmaka (jahe, kencur), alsin pasca panen krisan. Realisasi alat dan
mesin pengolahan sebagian besar bersumber dana APBN baik untuk sub sektor
tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.
Jumlah kemitraan dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian
7 paket pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 5 paket (capaian
140,00%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan jumlah
kemitraan sejumlah 2 paket pada tahun 2015. Kemitraan tersebut adalah kemitraan
antara PT Sang Hyang Sri (SHS) dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa
Sukoreno Kecamatan Sentolo dan dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa
Kedundang Kecamatan Temon.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 66
Jumlah SOP/GAP dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian
13 buah pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebanyak 8 buah (capaian
162,5%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan SOP/GAP
sebanyak 7 buah yaitu SOP Tomat, SOP Terong, SOP Cabe rawit lahan sawah, SOP Cabe
rawit lahan pantai, SOP Caisin lahan pantai, SOP Caisin dataran rendah dan SOP Caisin
dataran tinggi. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3 (tiga)
komponen tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja
program Tahun 2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding Tahun 2014.
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bertujuan untuk
meningkatkankemampuan teknis dan manajemen kelompok/ peternak, sehingga
berdampak positif terhadap upaya peningkatan produksi, populasi ternak, serta
meningkatkan akurasi data statistik daerah. Indikator kinerja program yaitu capaian
produksi peternakan yang meliupti produksi daging, telur dan susu. Pada tahun 2015,
Indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yaitu capaian produksi
peternakan Tahun 2015 ( 100,55%) atau tercapai 107,20% terhadap target Tahun 2015
(93,80%).
Produksi daging Tahun 2015 (11.730.140 kg) meningkat 16,48% dari Tahun 2014
(10.070.267 kg) dan tercapai sebesar 111,62% dibandingkan dengan target Tahun 2015
(10.509.173 kg). Produksi telur Tahun 2015 (9.111.954 kg) meningkat 4,30% dari Tahun
2014 (8.736.456 kg) dan tercapai sebesar 110,95% bila dibandingkan dengan target
Tahun 2015 (8.213.033 kg). Produksi susu Tahun 2015 (57.841 kg) menurun 41,19%
dari Tahun 2014 (98.354 kg) dan tercapai sebesar 24,45% bila dibandingkan dengan
target Tahun 2015 (236.571 kg).
Peningkatan produksi peternakan sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi
ternak dan pemotongan ternak. Dari sisi populasi ternak, kondisi populasi ternak Tahun
2015 secara umum semua meningkat baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas.
Populasi ternak besar mencapai 49.866 ekor, naik 0,69% dibanding populasi Tahun
2014 sebanyak 49.522 ekor. Populasi ternak kecil mencapai 134.411 ekor, naik 1,03 %
bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 133.047 ekor.Populasi ternak unggas
mencapai 4.253.792 ekor, naik 3,08% bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 67
4.126.843 ekor. Penurunan terjadi pada komoditas ternak sapi perah sebesar 25,49%
(turun dari 51 ekor di Tahun 2014 menjadi 38 ekor di tahun 2015). Sapi perah bukan
merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kulon Progo sehingga populasinya hanya
sedikit sekali. Komoditas ternak menurun sebsar 23,44% (turun dari 1.203 ekor di
Tahun 2014 menjadi 921 ekor di Tahun 2015). Penurunan ini terjadi kaitannya dengan
unsure religious masyarakat yang dominan memeluk agama Islam. Komoditas lain yang
menurun yaitu burung puyuh dengan persentase penurunan sebesar 8,50% (turun dari
611.676 ekor di Tahun 2014 menjadi 559.701 ekor di Tahun 2015). Penurunan populasi
burung puyuh dikarenakan kenaikan harga pakan.
Dari sisi pemotongan ternak, jumlah pemotongan ternak ruminansia (sapi,
kambing, domba) sebanyak 20.757 ekor, menurun 26,63% bila dibanding Tahun 2014
sebanyak 28.290 ekor, sedang untuk pemotongan unggas sebanyak 11.788.947 ekor,
meningkat 18,92% dibanding Tahun 2014 sebanyak 9.913.448 ekor. Sedangkan dari sisi
Inseminasi Buatan, jumlah akseptor inseminasi buatan (IB) pada sapi potong 15.443
ekor, turun 13,64% dibanding akseptor Tahun 2014 (17.882 ekor), bunting 15.443 ekor,
turun 13,64% dibanding Tahun 2014 (17.882 ekor) dengan jumlah kelahiran pedhet
13.887 ekor, turun 8,36% dibanding Tahun 2014 (15.154 ekor).
Penurunan produksi susu disebabkan peternak mengurangi jumlah ternaknya
karena keuntungan yang diperoleh kecil. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga
jual susu dan tingginya biaya operasional terutama pakan (konsentrat).
5. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan bertujuan untuk memfasilitasi
penambahan/ memperbaiki sarana prasarana usaha peternakan dikawasan usaha
peternakan. Sasaran yang ingin dicapai berupa ketersediaan sarana prasarana dan
permodalan usaha peternakan. Fasilitasi sarana prasarana yang dilakukan antara lain
peningkatan kualitas/ kuantitas sarana kesehatan hewan (puskeswan), jalan produksi,
dan permodalan. Indikator kinerja program yaitu capaian ketersediaan sarana dan
permodalan usaha peternakan yang meliputi jumlah poskeswan, panjang jalan usaha
peternakan dan jumlah permodalan usaha peternakan.
Pada Tahun 2015, Indikator Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
yaitu capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan, mencapai 85,81%
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 68
atau tercapai 92,04% dari target sebesar 93,23%, sedang bila dibanding dengan capaian
Tahun 2014 menurun 1,20%.
Indikator capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha diiperhitungkan dari
sarana peternakan, panjang jalan peternakan dan jumlah permodalan. Pada Tahun
2015, jumlah poskeswan mengalami kenaikan sebesar 10%, menjadi 11 unit dari 10 unit
dari Tahun 2014 dan tercapai 91,67% terhadap target Tahun 2015 (12 unit). Panjang
jalan peternakan mengalami kenaikan 44,91% dari Tahun 2014, semula 6.184 meter2
menjadi 8.962 meter2 dan angka tersebut tercapai 124,63% terhadap target Tahun
2015 yaitu 7.173 meter2. Jumlah permodalan usaha peternakan menurun 45,79% bila
dibandingkan dengan Tahun 2014, dari Rp.11.723.000.000,- menjadi Rp. 6.355.000,-.
Sedangkan bila dibandingkan terhadap target Tahun 2015, tercapai sebesar 66,20% dari
angka target Rp. 9.600.000.000,-.
Penurunan realisasi permodalan usaha peternakan disebabkan oleh enggannya
peternak untuk mengambil kredit usaha peternakan (khususnya sapi potong).
Keengganan tersebut dipicu oleh rendahnya keuntungan yang diperoleh.Selama ini
usaha peternakan masih kebanyakan masih merupakan usaha sampingan.
6. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan bertujuan
melindungi konsumen dari peredaran produk pangan asal hewan (PAH) yang tidak layak
konsumsi sertak memfasilitasi kelompok/ peternak dalam meningkatkan usahanya.
Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan peredaran produk peternakan (daging,
telur, susu) dan pengembangan kerjasama usaha peternakan (temu usaha) dan promosi
hasil produk peternakan unggulan daerah. Diharapkan dengan program/kegiatan ini
permasalahan yang berkaitan dengan aspek mutu dan pemasaran produk dan aspek
teknis lainnya dapat diminimalisir. Indikator kinerja program yaitu capaian mutu produk
pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan yang meliputi jumlah produk
pangan asal hewan berkualitas baik dan jumlah kemitraan usaha peternakan.
Pada tahun 2015, Indikator Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan yaitu capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran
hasil peternakanTahun 2015 (95,54%) atau tercapai 101,33% dari target Tahun 2015
(94,28%), sedang bila dibanding dengan capaian Tahun 2014 (86,88%) meningkat
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 69
9,97%.Jumlah produk pangan asal hewan berkualitas baik Tahun 2015 (77,01%)
meningkat sebesar 9,92% dari Tahun 2014 (70,06%) sedangkan bila dibandingkan
dengan target Tahun 2015 (69%) tercapai 111,61%. Jumlah kemitraan usaha
peternakan Tahun 2015 (507 kali) meningkat sebesar 5,85% dari Tahun 2014 (479 kali)
dan tercapai 86,96% terhadap target Tahun 2015 (583 kali)
Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan
diperhitungkan melalui produk pangan asal hewan berkualitas baik dan jumlah
kemitraan
Untuk menjamin kualitas peredaran produk peternakan/ pangan asal hewan
(produk primer dan olahan) dilakukan pengawasan mulai dari produsen (proses
produksi), distribusi dan pemasaran.
7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan dalam rangka
mendukung upaya peningkatn produksi dan produktifitas perikanan budidaya, baik
produksi benih, ikan konsumsi maupun ikan hias. Indikator Program Pengembangan
Budidaya Perikanan yaitu capaian produksi ikan budidaya. Capaian produksi ikan
budidaya Tahun 2015 (98,55%) atau tercapai 100,52% terhadap target Tahun 2015
(98,04%), sedangkan bila dibandingkan dengan capaian produksi Tahun 2014 (98,45%)
meningkat sebesar 0,11%.
Penghitungan capaian produksi ikan budidaya yaitu dengan membagi jumlah
produksi ikan budidaya terhadap jumlah target produksi ikan budidaya akhir RPJM.
Peningkatan produksi ikan terbesar dibanding dengan produksi ikan Tahun 2014 terjadi
pada produksi ikan dari tambak yang meningkat sebesar 72,50 %, sedang untuk
produksi ikan dari kolam menurun sebesar 8,33% sedangkan karamba/KJA pada Tahun
2015 ini tidak berproduksi dikarenakan musim kemarau panjang. Usaha budidaya ikan
tambak masih menarik minat warga di pantai selatan karena keuntungannya lebih
signifikan dibandingkan dengan budidaya ikan di kolam meskipun usaha budidaya
tambak ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bijaksana
kedepannya karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan
tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kulon Progo. Namun,
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 70
usaha budidaya tambak ini produktifitasnya sudah mulai menurun dikarenakan sudah
mulai muncul penyakit yang menyerang udang.
Produksi ikan konsumsi terbesar jenis dari ikan lele (64,87%), kemudian berturut-
turut dari udang vaname (18%), gurami (12,84%), nila (3,91%)%, bawal tawar (0,20%),
ikan mas 0,08%, tawes 0,05%, ikan lainnya 0,04%, ikan patin 0,02%. Untuk komoditas
ikan bandeng di Tahun 2015 tidak ada produksi. Hal ini menunjukan bahwa komoditas
lele masih merupakan primadona dalam usaha perikanan budidaya di kolam.
Pembudidayaan lele yang lebih tahan terhadap penyakit dan kebutuhan akan airnya
yang sedikit cocok untuk kondisi Kulon Progo. Budidaya ikan lele ini dominan dilakukan
dalam kolam-kolam terpal. Kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya lele yang
merupakan masalah selama bertahun-tahun yaitu mahalnya pakan ikan. Beberapa
usaha seperti pelatihan yang bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dilakukan
dalam rangka mengembangkan pakan ikan mandiri agar biaya operasional bisa
berkurang.
Dari sisi jumlah pelaku usaha perikanan budidaya/ rumah tangga perikanan (RTP)
perikanan budidaya kolam terjadi penurunan jumlah RTP sebesar 1,71% (10.006 RTP),
bila dibanding dengan jumlah RTP Tahun 2014 (10.180 RTP). Sedangkan untuk RTP
budidaya tambak naik sebesar 18,87% dari Tahun 2014 (265 menjadi 315) dan RTP
budidaya ikan hias juga meningkat yaitu sebesar 22,73% dari Tahun 2014 (22 menjadi
27).
Jumlah kolam menurun1,42% (23.702 unit) dibanding Tahun 2014 (24.004 unit).
Penurunan terjadi di budidaya kolam yang menurun sebesar 2,64%. Sedangkan jumlah
kolam di tambak sebesar meningkat sebesar 58,55% dan kolam di budidaya ikan hias
meningkat 2,14%.
Luas kolam budidaya meningkat 32,26% (177,94 Ha) dibanding Tahun 2014 (134,54
Ha). Peningkatan ini terjadi pada luas budidaya tambak yang meningkat 59,43% (75,67
Ha menjadi 120,64 Ha) sedangkan luas kolam budidaya di kolam menurun sebesar 2,79%
dari Tahun 2014 (dari 56 Ha menjadi 54,52Ha).
Produksi benih ikan untuk mendukung usaha budidaya pembesaran sebanyak
78.364.753 ekor, menurun 9,89% bila dibanding dengan produksi Tahun 2014
(86.969.074 ekor). Dari total produksi benih 86.969.074 ekor tersebut 99,49%
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 71
dihasilkan oleh Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan 0,51 % dihasilkan oleh UPTD
Perbenihan Ikan.
Intensifikasi usaha perikanan budidaya juga sangat dipengaruhi oleh beberapa
kegiatan dalam program tersebut yang didalamnya terdapat pelatihan Cara Budidaya
Ikan yang Baik (CBIB), pelatihan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta
pemantauan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan. Pelatihan-pelatihann dan
pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan meningkatkan pemahaman dan
keterampilan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha budidaya perikanan
maupun perbenihan perikanan sehingga tingkat keberhasilan usahanya meningkat.
8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Tujuan Program Pengembangan Perikanan Tangkap untuk meningkatkan
kemampuan teknis dan manajemen kelompok/ nelayan dalam mengelola usaha
penangkapan ikan. Diharapkan melalui program/ kegiatan ini dapat meningkatkan
produksi/ produktifitas perikanan tangkap, baik perikanan tangkap di laut maupun di
perairan umum (PU). Hasil dari program/kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan nelayan dalam mengelola kapal 30 dan 40 GT, penambahan sarana
prasarana kelautan dan perikanan, serta pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan
4 TPI.
Indikator Program Pengembangan Perikanan Tangkap yaitu capaian produksi ikan
tangkap Tahun 2015 (70.40%) atau tercapai 73.10% terhadap target Tahun 2015
(96,31%), sedang bila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap Tahun
2014 (70,20%) meningkat sebesar 0,28%.
Penghitungan capaian produksi ikan tangkap yaitu dengan membagi jumlah
produksi ikan tangkap terhadap jumlah target produksi ikan tangkap akhir
RPJM.Produksi ikan tangkap ini meliputi produksi ikan tangkap laut dan produksi ikan
tangkap perairan umum (PU). Produksi ikan tangkap laut sebesar 35,94% (534 Ton) dari
keseluruhan produksi tangkap ikan di Kabupaten Kulon Progo 1.487 Ton, sedangkan
produksi ikan tangkap perairan umum (PU) sebesar 64,06% atau sebanyak 952 Ton.
Produksi perikanan tangkap dari tangkap laut Tahun 2015 (534 Ton) menurun 1,56%
dari tahun 2014 (543 Ton) sedangkan dari tangkap perairan umum (PU) Tahun 2015
(952 Ton) atau meningkat 1,35% dari produksi Tahun 2014 (940 Ton). Rendahnya atau
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 72
menurunnya capaian produksi perikanan tangkap laut ini dikarenakan produksi
perikanan tangkap dengan menggunkan perahu motor tempel (PMT) sangat tergantung
oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, dan pasang surut. Selain itu,
terjadinya kemarau panjang menyebabkan suplai nutrient dari sungan ke laut menurun
sehingga kandungan nutrisi air laut di jalur 1 minimal yang menjadikan kelimpahan
fitoplankton menurun. Menurunnya kelimpahan fitoplankton di jalur 1 tersebut
menyebabkan tidak datangnya ikan-ikan untuk mencari makan di jalur 1 dan ikan-ikan
tersebut berada di jalur 2 dan 3, sedangkan PMT tidak menjangkau di perairan jalur 2
dan 3.
Beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan dari
sektor perikanan tangkap antara lain dengan melaksanakan pelatihan dan magang bagi
nelayan, fokus pembangunan diarahkan pada upaya menyelesaikan pembangunan fisik
pelabuhan Tanjung Adikarta, memfasilitasi permodalan bagi nelayan dengan
pemanfaatan kredit program serta mengembangkan kemampuan “KSU Swamitra Mina”
sebagai lembaga keuangan mikro yang khusus menyediakan dana medukung
pengembangan usaha perikanan tangkap.
Jumlah tenaga kerja/ nelayan sebanyak 548 orang menurun 2,14% dibanding
Tahun 2014 sebanyak 560 orang. Penurunan jumlah nelayan terjadi karena banyak
nelayan yang beralih di usaha budidaya tambak yang jauh lebih menguntungkan dan
lebih rendah resikonya.
Pendapatan buruh nelayan sebesar Rp. 1.442.632,-, naik 7,36% dibanding Tahun
2014 (Rp.1.343.750,-), sedang pendapatan pemilik kapal/perahu sebesar Rp.
2.885.265,-, naik 9,60% dibanding Tahun 2014 (Rp. 1918.750,-).
9. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (pembudidaya ikan, dan pengolah) dalam
menangani pasca panen (pengolahan) dan pemasaran ikan, serta meningkatkan
konsumsi makan ikan. Keluaran dari program ini berupa meningkatnya kemampuan
pengolah dan pemasar ikan dalam menjalankan usahanya serta meningkatnya
konsumsi makan ikan. Indikator capaian produk pangan olahan perikanan dan
ketersediaan ikan konsumsi dihitung dengan menjumlahkan persentase produk pangan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 73
olahan (jumlah produk pangan olahan dibagi dengan jumlah rencana produk pangan
olahan akhir RPJMD) dengan persentase ketersediaan ikan konsumsi (ketersediaan
ikan konsumsi dibagi dengan target ketersediaan angka konsumsi akhir RPJM)
kemudian dibagi 2 (dua).
Capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan konumsi ikansebesar
97,75% atau tercapai 103,12% dari target 94,79%, sedang bila dibandingkan dengan
capaian produksi Tahun 2014 meningkat sebesar 9,16%. Angka ketersediaan ikan juga
meningkat sebesar 7,29% dari Tahun 2014 dari 23,88 kg/kap/th menjadi 23,98
kg/kap/th. Selain dari produksi ikan dalam daerah Kulon Progo sendiri, ketersediaan
ikan konsumsi tergantung dari banyaknya ikan yang masuk dan keluar wilayah Kulon
Progo. Ikan yang masuk dan keluar baik berupa ikan segar maupun ikan olahan seperti
ikan asin, pindang, dan lain-lain.
Dalam rangka pengembangan usaha perikanan maka dilaksanakan kegiatan berupa
fasilitasi terjalinnya kerjasama usaha perikanan menghasilkan 3 jalinan usaha antara
lain:
1. Kerja sama antara Asosiasi Poklah Mina Binangun dengan pengusaha di Batam
dan Singapura. Jalinan usaha berupa pemasaran produk-produk olahan hasil
perikanan.
2. Kerja sama antara pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kulon Progo
dengan Asosiasi Poklahsar Projomino Bantul. Jalinan usaha berupa penyediaan
bahan baku olahan ikan dari hasil Kapal Inkamina yang mendarat di PPI Sadeng,
Gunungkidul.
3. Kerja sama antara pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kulon Progo
dengan Alfamart area Jawa Tengah dan DIY.
Selain itu dinas juga melakukan kegiatan pengawasan peredaraan dan
perdagangan produk perikanan yang dilakukan pada 54 pedagang sebanyak 229
terdapat vahwa 58 sampel positif mengandung formalin (25,38%) dan sebanyak 171
sampel (74,62%) negative atau tidak mengandung formalin.
Untuk meningkatkan konsumsi makan ikan maka dilakukan lomba masak ikan
tingka kabupaten dan Gemarikan yang melibatkan 60 siswa Sekolah Dasar. Selain itu,
bantuan alat pengolahann dan sarana pemasaran serta pelatihan pengolahan dilakukan
untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Kulon Progo.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 74
10. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Indikator program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yaitu Cakupan
Peningkatan Produksi Hasil Hutan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan
capaian 96,74% (100,88% dari target). Pada Tahun 2015 , indikator Cakupan
peningkatan produksi hasil hutan mengalami peningkatan sebesar 3,29% apabila
dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014.
Indikator cakupan peningkatan produksi hasil hutan diperhitungkan melalui
produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan primer.
Tercapainya target produksi kayu bulat pada Tahun 2015 dan peningkatan capaian
dibanding Tahun 2014 disebabkan oleh keberhasilan penanaman tanaman kehutanan.
Target produksi kayu bulat yang merupakan tujuan ekonomis dapat tercapai tanpa
mengesampingkan tujuan konservasi. Dalam hal ini pengendalian penebangan tanaman
kehutanan dilaksanakan melalui pendekatan perhitungan etat tebang.
Etat tebang diartikan sebagai volume penebangan kayu yang masih diperkenankan
untuk pengelolaan hutan secara lestari di Kabupaten Kulon Progo. Perhitungan etat
tebang Tahun 2015 adalah 57.703,55 m3. Dengan produksi kayu bulat sebesar
45.305,00 m3 (di bawah etat tebang), dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan di
Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah kelestarian
11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Implementasi dari penyelenggaraan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
adalah tercapainya target indikator capaian jumlah Koperasi aktif dari target 92,56%
terealisasi sebesar 93,15% yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Formula penghitungan yang dipergunakan adalah ((Jumlah koperasi aktif tahun ke
n/jumlah seluruh koperasix100 %) dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa jumlah
Koperasi aktif melampaui target dari 336 unit terealisasi 340 unit atau 101,19%
sedangkan untuk jumlah Koperasi juga mencapai target dari 363 unit menjadi 365 unit
atau 100,55%.Hal ini dapat tercapai karena ada beberapa inovasi dalam menghadapi
dinamika kondisi Koperasi antara lain dengan pembuatan Surat Petugas Kecamatan
bagi seluruh Pegawai, Kerjasama dengan beberapa pihak seperti dengan PT Sumber
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 75
Alfaria Tbk dalam rangka Take Over Alfamart oleh Koperasi disamping itu juga adanya
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang yang dibiayai dari
anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun
2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan Selain itu juga dapat diketahui jumlah
Koperasi aktif/pasif pada tahun 2014 dengan beberapa indikator yang harus dipenuhi
seperti sudah melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan
administrasi yang dilaksanakan serta Pengurus dan anggota masih memenuhi
kewajibannya sesuai AD/ART. Berikut data Koperasi aktif/pasif berdasarkan kecamatan:
Program ini dilaksanakan dengan kegiatan revitalisasi pendataan KUMKM,
sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi, Pelayanan Perijinan akta pendirian,
perubahan AD dan pembubaran Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP dan Diklat
organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi. Melalui program ini diharapkan
dapat menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan
mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan. Selain itu
dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap
Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif terhadap Koperasi
khususnya bagi generasi muda.
Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 75 Koperasi dengan tujuan
untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan informasi yang
akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang berkepentingan
terhadap data koperasi di kabupaten Kulon Progo. Selain itu dengan pelaksanaan
kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat
terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga Koperasi dapat
berkembang dengan lebih maju dan berkualitas.
Sosialisasi prinsip-prinsip Perkoperasian dimulai dengan kegiatan-kegiatan
menyambut Hari Koperasi ke 67 tahun 2014. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan
yaitu Tangkas Terampil Perkoperasian, diikuti oleh siswa dari 27 SMP dan 15 SMA/SMK
se-Kulon Progo dengan hasil kejuaraan sebagai berikut : Untuk Tingkat SMP dengan
hasil sebagai berikut : Juara 1 SMP N 2 Sentolo, Juara 2 SMP N 1 Nanggulan, Juara 3
SMP N 1 Panjatan. Untuk Tingkat SMA/SMK dengan hasil sebagai berikut : peringkat
pertama SMK Maarif I Temon, peringkat kedua SMA N I Lendah dan peringkat ketiga
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 76
SMK N I Girimulyo. Dari hasil kejuaraan tingkat Kabupaten ini para juara 1 akan diajukan
ke tingkat DIY.
Kemudian dilaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka memperingati hari
Koperasi tingkat kabupaten Kulon Progo yang terpusat di KPRI Pepadang Kalibawang
dengan peserta kurang lebih 110 orang pengurus Koperasi di wilayah Kulon Progo.
Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama kemitraan antara
Gerakan Koperasi dengan PT Sumber Alfaria Tbk. dan kemitraan KUMKM dengan PT
SGM Yogyakarta serta penyampaian bantuan pisang Cavendish bagi 4 kelompok UMKM
di Girimulyo .
Selain Rangkaian kegiatan ini, bertepatan dengan Hari Koperasi setiap Tahun
disampaikan penghargaan tingkat Nasional kepada Koperasi dan Tokoh Koperasi yang
berprestasi oleh Presiden RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI. Untuk tahun 2014
Bapak Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan Ketua Puskopsyah
Kabupaten Kulon Progo Bapak Haniffudin masing-masing mendapatkan Penghargaan
Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dari Presiden RI dan Bhakti Koperasi dari
Menteri Koperasi dan UKM RI sebagai wujud kepeduliannya terhadap pemberdayan
dan pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.Koperasi Primkop
Kartika B.09 Pengasih juga mendapatkan penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat
nasional untuk kategori Koperasi konsumen. Semua Penghargaan ini diserahkan pada
Puncak acara Hari Koperasi tingkat Nasional pada di Medan Sumatra Utara.
Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelayanan perizinan Akta Pendirian, Perubahan
AD dan pembubaran Koperasi. Dengan dilaksanakannya Pelayanan perijinan akta
pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan terwujud kepastian
hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam memperoleh Badan Hukum
ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu : sebelum mendirikan koperasi, didahului
dengan penyuluhan tentang perkoperasian kemudian dimulai dengan pelaksanaan
rapat pembentukan Koperasi yang membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu
dilakukan pembuatan dan penyusunan akta pendirian Koperasioleh Notaris
pembuatAkta Koperasi. Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri
mengajukanpermohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yangberwenang
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 77
yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengecekan terhadap keberadaan
Koperasi, dan terakhir apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap, jika permohonan ditolak maka
keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling
lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Pertama, dilaksanakan penyuluhan Perkoperasian kepada 26 Kelompok Pra
koperasi yang mengajukan permohonan penyuluhan Pendirian Koperasi,
Kedua, Pelayanan perizinan akta pendirian Koperasi dilaksanakan kepada 13
Koperasi yang mengajukan pelayanan badan hukum. Sesuai dengan pakta integritas
pelayanan prima proses pelayanan badan hukum dapat selesai selama 3 minggu setelah
semua persyaratan lengkap. Ketiga, Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
mengacu Peraturan Menteri Nomor : 01/Per/M.KUMKM/I/2006. Perubahan anggaran
dasar diperlukan sesuai dengan perkembangan Koperasi, ketentuan mengenai
perubahan anggaran dasar antara lain memuat alasan diadakan perubahan anggaran
dasar dan kuorum sahnya rapat anggota serta kuorum sahnya keputusan rapat anggota
rapat perubahan anggaran dasar. Sedangkan pembubaran Koperasi dilaksanakan
kepada 1 (satu) Koperasi. Pembubaran Koperasi dilaksanakan berdasarkan usulan
Koperasi dengan beberapa sebab yaitu koperasi bersangkutan tidak dapat memenuhi
kebutuhan ketentuan undang-undang koperasi dan berdasarkan keputusan Pengadilan
Negeri, kegiatan koperasi bersangkutan dinyatakan bertentangan dengan kepentingan
umum. Berikut data Koperasi dalam proses pembubaran;
Untuk menilai kinerja Koperasi khususnya KSP/USP maka dilaksanakan penilaian
Kesehatan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan jumlah koperasi
tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Program ini diselenggarakan dengan
beberapa kegiatan antara lain : Pelaksanaan penilaian kesehatan didasarkan pada
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya.
Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi simpan
pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola secara
profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek permodalan,
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 78
kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan
pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas
SDM dan organisasi Koperasi maka dilaksanakan kegiatan Diklat Organisasi, Manajemen,
Usaha dan keuangan Koperasi. Terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali meliputi Diklat
Akuntansi Simpan Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola Koperasi sebanyak 2
angkatan dengan peserta 30 orang dan Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1
angkatan dengan peserta 30 orang Pengawas. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat
ini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait
administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang
akuntabel.
Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan
akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga
tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi
yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga
bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui langkah-langkah pemeriksaan
yang meliputi: analisis, pengecekan, komparasi, konfirmasi, footing, inspeksi, verifikasi,
rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa dokumen dasar).
Inovasi yang dilakukandalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi
dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta
mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan Take Over Toko
Modern Alfamart oleh 3 Koperasi yaitu Koppaneka Wates, Koperasi Bima Wates dan
KSU BMT Giri Makmur Girimulyo.
12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
Implementasi penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah tercapainya target indikator
kinerja capaian peningkatan kualitas UMKM dari target 93,82 % terealisasi sebesar
110,67 % yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Formulapenghitungan indikator capaian peningkatan kualitas UMKM adalah
sebagai berikut: ((jumlah UMKM/jumlah target UMKM pada akhir RPJMD x 100%)+
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 79
( Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi/Jumlah target UMKM yang di fasilitasi
Akhir RPJMD x 100%)/2)). Dari formula penghitungan dapat dilihat bahwa jumlah
UMKM dari target sebesar 33.491 unit terealisasi sebesar 33.743 unit atau 100,60 %
sedangkan untuk jumlah UMKM yang difasilitasi dari target 375 unit terealisasi sebesar
515 unit atau 137,33%, target ini terealisasi karena pembinaan pengembangan UMKM
selain dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten juga dilaksanakan
secara sinergis bersama pihak lain dalam bentuk kerjasama seperti dengan
Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri dan ASEI, Yayasan Damandiri, PT Sumber
Alfaria Trijaya Tbk., PT SGM Yogyakarta, Universitas Janabadra dan Universitas
Atmajaya.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah dilaksanakan dalam rangka untuk menumbuhkan kualitas UMKM agar lebih
berdaya saing yang dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu peningkatan kerjasama
di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Pengembangan Usaha KUMKM, Pemantauan
pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM, Peningkatan dan
Pengembangan jaringan Kerjasama usaha bagi KUMKM dan Penguatan Ekonomi
KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau.
Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah terlaksana
dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HKI diikuti 25 peserta,
dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang pentingnya HKI dan
tata cara pengajuan HKI.
Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil kreasi
intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak hukum ini
menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak untuk
memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak untuk
melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual sendiri
sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights) dan hak
milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik perindustrian
terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak
sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 80
Beberapa regulasi yang mengatur HKI untuk bidang bisnis dan industri, yaitu:
kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak hukum
berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa temuan
di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan atau
penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU No. 14
Tahun 2001); untuk logo/simbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak
hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan intelektual berupa
kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga dimensi yang
mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri (UU No. 31
Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi bisnis/teknologi yang
mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia dagang (UU No. 30
Tahun 2000).
Kedua Pelayanan pendaftaran HKI, dilaksanakan kepada 6 UMKM yang memiliki
produk-produk unggulan yaitu :
Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HKI ini memiliki
manfaat bagi penguatan UKM yaitu: Pertama, mendorong UKM menghasilkan produk
dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk meningkatkan income
generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga, untuk keberlanjutan UKM
sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya.
Sedangkan Pengembangan Usaha KUMKM dilaksanakan dengan kegiatan magang
perajin tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebanyak 10 orang di kabupaten Jepara
dan pemberian bantuan peralatan produksi ATBM untuk Koperasi Tenun Mumbul
Kalibawang sebanyak 1 unit. Setelah mendapatkan pelatihan magang diharapkan dalam
pengembangan motif tenun kabupaten Kulon Progo semakin baik dan variatif serta
dapat menciptakan motif tenun khas Kulon Progo.
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan
dengan monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada 50 KUMKM.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai
sumber baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui
sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga sebagai
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 81
upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan
akuntabilitas dana pemerintah.
Pemantuan pengelolaan dana juga untuk memberikan jaminan terlaksananya
kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan
pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuan-kemajuan
sesuai dengan rencana serta mengetahui kekuatan-kekuatan dan masalah yang timbul,
sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang menggunakan dana
pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan ke
arah yang lebih baik. Dengan kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi
KUMKM berhasil memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar
Rp.195.200.000,- dari target sebesar Rp. 195.275.000,-atau 100,03 %.
Selain kegiatan pemantauan pengelolaan dana Pemerintah juga dilaksanakan
kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM yang
dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : pertama Sosialisasi kemitraan Bank Mandiri Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang
permodalan yang dapat diakses melalui Bank Mandiri khususnya PKBL, kedua
Konsultasi Bisnis Usaha KUMKM oleh PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dengan
tujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha UMKM baik dari sisi struktural,
pemasaran, produksi maupun akses permodalan, ketiga Sosialisasi kemitraan BUMD
dengan implementasi penyaluran dana LPDB melalui PD Bank Pasar untuk 30 Koperasi
dan 100 UMKM.
Sedangkan dalam rangka optimalisasi usaha UMKM di wilayah penghasil tembakau
maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil
Tembakau dengan implementasi kegiatan Bimbingan Teknis pengembangan bisnis bagi
50 UMKM di wilayah industri penghasil tembakau dan pemberian peralatan sarana dan
prasarana produksi serta pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Berikut tabel penerima
bantuan sarana prasarana bagi UMKM.
Pada tahun 2014 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan, bantuan
sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi
dan UMKM sebesar total Rp. 11.986.000.000,- di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Potensi perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 82
perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran
dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Capaian peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2014 sebesar 84,98% dari
target sebesar 97,91%,
Capaian Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kulon Progo
tahun 2014 dengan realisasi 84,98% dari target 97,91% lebih rendah dibanding tahun
2013 sebesar 96,47.
capaian kinerja peningkatan ketahanan pangan dijelaskan sebagai berikut:
1) Ketersediaan Energi Perkapita
Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2014, ketersediaan
energi/kapita/hariadalah 3.215 kkal/kapita/hari terdiri dari pangan nabati 2.900
kkal/kapita/hari dan pangan hewani 315 kkal/kapita/hari. Secara rinci ketersediaan
energy dari beberapa jenis pangan, yaitu: padi-padian 1.300,16 kkal/hari, makanan
berpati 253,64 kkal/hari, gula 260,29 kkal/hari, buah/biji berminyak 166,10
kkal/hari, buah-buahan 402,83 kkal/hari, sayur-sayuran 159,43 kkal/hari, daging
112,16 kkal/hari, telur 178,72 kkal/hari, susu 2,14 kkal/hari, ikan 20.99 kkal/hari,
minyak 357,08 kkal/hari, lemak 1,31 kkal/hari.
Capaian ketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215kkal/kapita/hr relatif aman
dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 3.110 kkal/kapita/hari.
Angka ketersediaan energi tersebut masih di atas angka minimal ketersediaan
energi 2.200 kkal/kapita/hari sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan
energi di kabupaten Kulon Progo relatif aman dan kecukupan.Capaian
SPMketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215 kkal/kapita/hari sebesar 98,92%
dari target yang ditetapkan sebesar 3.250kkal/kapita/hari.
2) Ketersediaan Protein per Kapita
Ketersediaan protein pada tahun 2014 sebesar 85,38 gr/kapita/hari terdiri dari
beberapa jenis pangan yaitu padi-padian 32,27 gr/hari, makanan berpati 1,31
gr/hari, gula 0,03 gr/hari, buah/biji berminyak 11,23 gr/hari, buah-buahan 4,52
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 83
gr/hari, sayur-sayuran 10,30 gr/hari, daging 7,83 gr/hari, telur 13,96gr/hari, susu
0,11gr/hari, ikan 3,68 gr/hari, minyak 0,04 gr/hari dan lemak 0,00 gr/hari, dengan
total protein 85,38 gr/hari. Capaian ketersediaan protein tahun 201 sebesar 85,38
gr/kapita/hari relatif aman diatas angka batas minimal ketersediaan protein 56
gr/kapita/hari.
3) Penguatan Cadangan Pangan
Penguatan Cadangan Pangan terdiri dari Penguatan Cadangan Pemerintah dan
Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat.
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 baru
sebesar 4,5 ton dari cadangan pangan yang diharuskan 100 ton setiap kabupaten
atau 4,5%. Cadangan pangan pemerintah tersebut apabila dibandingkan dengan
target tahun 2014 sebesar 45 ton baru mencapai 10%.
= Jumlah cadangan pangan Kab (4,5 ton)x 100 % = 4,5%
100 ton
Sedangkan cadangan pangan masyarakat tahun 2014 mencapai 1.068 ton atau
100,75 % dari target 1.060 ton. Cadangan pangan masyarakat tersebut berada di
kelompok-kelompok tani maupun gapoktan termasuk di dalamnya cadangan
pangan hibah bagi kelompok tani maupun gapoktan.
4) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
Perhitungan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan tahun 2014
sebesar 91,45 % lebih tinggi dari target sebesar 90 %, dan perhitungan tersebut
hasilnya juga lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 91,17 artinya bahwa
ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan cukup baik dan bisa
diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan sebesar 98,55 % lebih tinggi dari target
sebesar 90% artinya kondisi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Kulon Progo
relative aman dan tidak terjadi gejolak.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 84
6) Pola Pangan Harapan
Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 mencapai 93,8
dengan konsumsi energi sebesar 1.882 kkal/kapita/hr atau 103,07 % dari target
sebesar 91. Perhitungan PPH juga meningkat dari tahun 2013 sebesar 91 dengan
konsumsi energi sebesar 1.834 kkal/kapita/hr.
Capaian konsumsi pangan di Kulonprogo cukup baik mencapai 1.882
kkal/kapita/hari dari ketentuan konsumsi pangan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari,
dimana capaian konsumsi pangan diatas 1.800 kkal/kapita/hari termasuk kategori
baik.
Sedangkan konsumsi protein mencapai 56,8 gram/kapita/hari juga sudah
memenuhi ketentuan angka minimal 52 gram/kapita/hari.
untuk kelompok pangan hewani, buah/biji berminyak dan sayur & buah telah
memenuhi skor pola pangan harapan, sedangkan kelompok pangan padi-padian,
umbi-umbian, minyak & lemak dan gula masih sedikit di bawah angka skor pola
pangan harapan.Namun demikian secara umum konsumsi pangan di Kabupaten
Kulonprogo cukup baik mendekati Angka Kecukupan Energy 2.000 kkal/kapita/hari.
7) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 95,83% telah
memenuhi/melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 80%.
8) Penanganan Daerah Rawan Pangan
Pada tahun 2011 masih terdapat 36 desa rawan pangan, tahun 2012 menurun
menjadi 34 desa rawan pangan, tahun 2013 menjadi 27 desa rawan pangan dan
tahun 2014 berkurang lagi menjadi 12 desa rawan pangan.
a) Indikator Ketersediaan Pangan
Pada awalnya penyebab utama terjadinya desa rawan pangan adalah faktor
ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, tetapi dengan
adanya berbagai kegiatan di bidang ketahanan pangan faktor-faktor penyebab
kerawanan pangan tinggal faktor ketersediaan pangan dan akses
pangan/kemiskinan, sedangkan factor pemanfaatan pangan/gizi tidak lagi
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 85
menjadi faktor penyebab kerawanan pangan. Sedangkan di Kecamatan Wates
(Desa Giripeni, Bendungan dan Wates) penyebab adanya desa rawan pangan
adalah karena ketersediaan pangan, dimana kebutuhan konsumsi pangan
(karbohidrat) lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan di daerah
tersebut, sementara pasokan dari daerah lain tidak diperhitungkan meskipun
sesungguhnya pangan di Kecamatan Wates tersedia dan cukup.
Sedangkan penyebab kerawanan pangan di wilayah-wilayah perbukitan seperti
Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh terutama disebabkan masalah ketersediaan
pangan yang selama ini diperhitungkan adalah padi, ketela pohon, ubi jalar dan
jagung saja, sedangkan produksi umbi-umbian belum dimasukkan dalam
perhitungan SKPG. Padahal umbi-umbian seperti tales, bontik, gadung, uwi,
mbili, dan umbi-umbian lainnya banyak diproduksi / dibudidadayakan oleh
masyarakat di perbukitan menorah dan bahkan menjadi menu penunjang
kebutuhan karbohidrat.
Berdasarkan analisis SKPG di Kabupaten Kulon Progo adanya 12 Desa Rawan
Pangan terdapat 7 desa mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang rendah,
4 desa mempunyai tingkat kemiskinan tinggi dan 1 desa mempunyai tingkat
ketersediaan pangan yang rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan
dari faktor prevelensi gizi semua desa dalam kondisi aman.
b) Indikator Kesehatan
N Gizi Kurang < - 2 SD = 2.403
N Balita yang dikumpulkan PSG = 22.023
= 2.403 x 100% = 10,91%
22.023
Dari perhitungan pelayanan penanganan kerawanan pangan indikator
kesehatan sebesar 10,91%. Angka tersebut dikategorikan aman karena standar
rawan pangan dari sektor kesehatan jika prosentase KEP (Kekurangan Energi
Protein) kurang dari 15%.
c) Sosial Ekonomi Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga ke
dalam status kemiskinan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 86
Pada akhir tahun 2013 di Kabupaten Kulonprogo masih terdapat 24.019 KK
miskin atau 18,68%. Angka kemiskinan tersebut di bawah 20% sehingga cukup
signifikan pada pengurangan Desa Rawan dari 27 Desa Pangan pada tahun
2013 menjadi 12 desa Rawan Pangan pada tahun 2014.
14. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
Indikator capaian program kedua yaitu capaian peningkatan kualitas pasar
tradisional. Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional dipengaruhi oleh empat
faktor, yaitu jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin, jumlah pedagang pasar
tradisional, jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, dan jumlah pasar
tradisional.
Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional di tahun 2014 tercapai 43,57%
atau 119,53% dari target sebesar 36,45%. Hal ini disebabkan keberhasilan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kesadaran pedagang pasar
tradisional untuk mengurus perijinan kios, los, maupun bango sesuai Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
n Progo, 2014
Jumlah pedagang tradisional yang mengurus perijinan kios, los, dan bango
tercapai 4.270 pedagang. Jumlah ini meningkat sebanyak 369 pedagang, atau
meningkat 9,46% dari tahun sebelumnya yang tercapai 3.901 pedagang pasar
tradisional berijin.
Selain jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin, capaian peningkatan
kualitas pasar tradisional dipengaruhi pula oleh jumlah pedagang pasar tradisional,
jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, dan jumlah pasar tradisional.
Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar dengan
telah melakukan pembangunan Pasar Percontohan Sentolo tahap III, serta rehabilitasi
Pasar Jombokan dan Pasar Bangeran memberikan hasil yang memuaskan dengan
bertambahnya jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, yaitu dari target
sejumlah 8 pasar menjadi 10 pasar. Kondisi pasar dengan sarana prasarana baik
mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 87
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar. Pasar tradisional dengan sarana prasarana baik harus memiliki 11
kriteria, meliputi:
1) Bangunan kios dan los sudah permanen dan baik;
2) terdapat tempat parkir;
3) terdapat tempat bongkar muat barang;
4) terdapat tempat mandi, cuci, kakus dalam kondisi baik;
5) terdapat pembuangan tempat sementara;
6) terdapat tempat peribadatan (mushola);
7) terdapat alat informasi dan komunikasi;
8) terdapat kantor koordinator pasar;
9) terdapat jalan dalam pasar;
10) terdapat drainase; dan
11) terdapat penerangan.
Jumlah pedagang di pasar tradisional menurun sejumlah 679 pedagang karena
perubahan status aset Pasar Sentolo, yaitu dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten
Kulon Progo menjadi aset Desa Sentolo. Namun demikian terdapat pula pertambahan
jumlah pedagang dari Pasar Percontohan Sentolo sejumlah 139 pedagang. Sampai akhir
tahun 2014 jumlah pedagang di pasar tradisional sejumlah 7.689 pedagang.
15. Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Capaian pengembangan usaha perdagangan di tahun 2014 tercapai 97,26%
atau 112,63% dari target sebesar 86,35%. Hal ini disebabkan faktor jumlah usaha
perdagangan berijin yang meningkat tajam akibat keberhasilan pemerintah kabupaten
Kulon Progo dalam melakukan pelayanan “jemput bola” kepengurusan SIUP bagi para
pedagang di pasar tradisional.
Jumlah usaha perdagangan berijin meningkat dari 3.017 usaha menjadi 3.438
atau meningkat sejumlah 421 usaha perdagangan. Jumlah tersebut terdiri dari 367
usaha kecil, 43 usaha menengah, dan 11 usaha besar.
Capaian pengembangan usaha perdagangan yang melebihi target juga
disebabkan faktor meningkatnya jumlah ekspor komoditas unggulan ke beberapa
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 88
negara di dunia. Membaiknya perekonomian dunia membuat permintaan buyers ikut
meningkat. Berkembangnya industri kreatif di Kulon Progo juga turut mendorong
bertambahnya jumlah pelaku usaha yang berani mengekspor produk unggulannya.
Pada tabel 33.3 di atas nilai ekspor meningkat sebesar 3.120.378,95 US $ atau
meningkat sebesar 26,09% dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat tiga tambahan
komoditas ekspor, yaitu kerajinan dekorasi rumah, traktor tangan dan stagen, sehingga
jumlah komoditas bertambah dari 7 komoditas menjadi 10 komoditas.
16. Program Pengembangan Industri
Capaian pertumbuhan industri di tahun 2014 tercapai 105,07% atau 105,86%
dari target sebesar 99,5%. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah industri, yaitu dari
19.933 unit di tahun 2013 menjadi 20.105 unit, atau meningkat 172 unit. Selain itu nilai
usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu Rp. 500.952.670.000,00 dari target
Rp. 444.552.000,00.Selain itu nilai usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu
Rp. 500.952.670.000,00 dari target Rp. 444.552.000.000,00. Salah satu faktor yang
menyebabkan naiknya angka nilai usaha adalah terjadinya kenaikan BBM yang
berpengaruh juga terhadap nilai jual produk, disamping itu juga disebabkan adanya
penambahan usaha baru.
Peningkatan kedua faktor tersebut tidak terlepas dari usaha Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo dalam membina, dan memfasilitasi para pelaku usaha industri
agar dapat mengembangkan usahanya. Salah satu wujud nyata usaha pemerintah yaitu
melalui penyaluran bantuan peralatan produksi dari tahun ke tahun yang jumlahnya
terus meningkat.
Dari realisasi kegiatan industri juga dapat diketahui perkembangan potensi
industri kecil di Kabupaten Kulon Progo,
Terjadinya penurunan jumlah sentra industri dari 70 sentra menjadi 61 sentra
disebabkan ada sejumlah sentra yang sudah tidak memenuhi persyaratan sentra,
dimana jumlah kelompok IKM dalam sentra tersebut kurang dari 5 kelompok. Yang
dimaksud dengan sentra industri adalah pengelompokan usaha sejenis di dalam suatu
wilayah, dimana wilayah kerja sentra minimal radius 5 km dengan jumlah
pengelompokan sekurang-kurangnya 5 kelompok pengrajin dengan jumlah tenaga kerja
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 89
sekurang-kurangnya 50 orang, atau sekurang-kurangnya terdapat 10 kelompok dengan
jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 30 orang.
Sentra yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sentra yaitu, minyak kelapa
Kranggan, minyak kelapa Tanjungharjo, jamu Hargorejo, tempe Salamrejo, tempe
Depok, tempe benguk Bumirejo, tahu Tawangsari, tahu Brosot, dan sabut kelapa
Brosot. Namun demikian terdapat penambahan unit usaha dari 19.933 unit menjadi
20.105 unit dikarenakan munculnya beberapa unit usaha sejumlah 172 unit.
Industri suatu daerah, baik industri rumah tangga, kecil maupun menengah
memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kontribusinya
sangat besar bukan hanya dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada
tetapi juga penyerapan sumber daya manusianya. Dalam rangka mengoptimalkan
potensi industri yang ada, maka dilakukan Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi yang selanjutnya direalisasikan ke dalam beberapa kegiatan berikut ini:
1) Pengembangan kapasitas pranata, pengukuran, standarisasi, pengujian dan
kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, standarisasi kualitas
produk. Misalnya olahan semen dan pasir agar mempunyai standar kualitas
produk, maka perlu dilakukan uji mutu produk. Implementasi dari kegiatan ini
adalah pembinaan IKM dan penyaluran bantuan peralatan kepada 7 kelompok IKM
meliputi IKM olahan kayu yaitu: 1) Kumpak di Triharjo, Wates; IKM sandang: 2) KUB
Busana Mandiri di RT. 20/ RW. 14 Siwalan, Sentolo; IKM olahan semen dan pasir: 3)
Makaryo di Dusun V Bojong, Panjatan, 4) Mutiara di Dusun V Krembangan,
Panjatan, 5) Madjoe di Dukuh Gerbosari Samigaluh, 6) Selo Makmur di Selo Timur,
Hargorejo, Kokap, dan 7) Djitoe di Tanjunggunung, Tanjungharjo, Nanggulan.
2) Kegiatan pengembangan sistem inovasi tekologi industri di lingkungan industri
hasil tembakau dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan penerapan sistem
inovasi teknologi industri. Implementasi dari kegiatan ini yaitu dengan pembinaan
inovasi teknologi bagi 30 orang anggota kelompok IKM, dan penyaluran bantuan
peralatan produksi kepada 5 IKM olahan herbal biofarmaka yaitu: 1) kelompok
Karya Maju di Dusun Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, 2) Kelompok Kerjo Sembodo
di Dusun Plono Timur, Pagerharjo, Samigaluh, 3) Poktan Tentrem di Dusun
Kemiriombo, Gerbosari, Samigaluh, 4) Poktan Tunas Muda di Dusun Manggis,
Gerbosari, Samigaluh, dan 5) Poktan Rukun di Desa Trayu Ngargosari, Samigaluh.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 90
3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi industri ditujukan kepada
4 kelompok IKM olahan semen dan pasir. Telah diselenggarakan pelatihan
pengolahan semen dan pasir bagi 20 pengrajin. Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo juga menyalurkan bantuan peralatan produksi kepada 1) IKM Sumber Rejeki
di Dusun Temben, Ngentakrejo, Lendah, 2) IKM Dhisil Terampil di Dusun Dhisil,
Salamrejo, Sentolo, 3) IKM Ngudi Makmur di Dusun Giyoso, Salamrejo, Sentolo,
dan 4) IKM Usaha Jaya di Dusun Kalisoko,Tuksono Sentolo.
4) Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologidilaksanakan dengan
menyalurkan bantuan peralatan produksi kepada 11 kelompok IKM dengan rincan:
1 kelompok genteng dan bata, 1 kelompok pande besi, 1 kelompok olahan pangan,
3 kelompok olahan semen dan pasir, 1 kelompok olahan kayu, 1 kelompok jahit, 2
kelompok olahan ikan, dan 1 kelompok batik. Kegiatan ini bertujuan agar terjadi
peningkatan kualitas dan volume produksi dengan penggunaan teknologi yang
lebih modern sehingga proses produksi lebih efektif dan efisien.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah telah diimplementasikan
melalui beberapa kegiatan berikut:
1. Pembinaan mutu dan design produk industri kecil, dengan tujuan untuk
memberikan nilai tambah produk dan mampu bersaing secara signifikan dibanding
produk daerah lain. Kegiatan ini berupa pembinaan kepada 32 pengrajin dan
penyaluran bantuan peralatan kepada 29 kelompok IKM meliputi IKM kimia dan
bahan bangunan sejumlah 4 kelompok, IKM kerajinan sejumlah 10 kelompok, IKM
sandang dan kulit sejumlah 4 kelompok), IKM olahan pangan sejumlah 6 kelompok,
dan IKM logam dan jasa sejumlah 5 kelompok. Selain itu melalui kerjasama dengan
Dekranasda Kabupaten Kulon Progo telah terselenggara 1 event pameran dan
lomba desain busana batik khas Kulon Progo bertempat di Hotel Jambuluwuk
Malioboro Boutique Hotel, Yogyakarta. Minat peserta lomba sangat besar terbukti
dengan jumlah pendaftar yang melebihi target yaitu sebanyak 107 karya.
Diharapkan dengan adanya pameran dan lomba seperti ini, produk asli Kulon Progo
semakin dikenal dan diminati masyarakat luas.
2. Kegiatan pengembangan usaha industri kecil diimplementasikan dengan
penyaluran bantuan peralatan produksi bagi 14 kelompok IKM dengan rincian:
kelompok IKM olahan kayu (1 kelompok), olahan pangan (4 kelompok),
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 91
perbengkelan (3 kelompok), sablon (1 kelompok), jahit (1 kelompok), olahan
semen dan pasir (1 kelompok), batik (1 kelompok), dan bengkel las (2 kelompok).
Diharapkan terdapat peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sehingga
dapat bersaing dengan produk lai yang sejenis.
3. Pembinaan perijinan industri kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman perajin IKM akan pentingnya perijinan industri terhadap legalitas
usaha, perlindungan dan kepastian hukum. Dari 60 peserta yang mengikuti
pembinaan telah menindaklanjuti dengan mengajukan Tanda Daftar Industri (TDI).
4. Realisasi kegiatan Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah
dengan Swasta dilaksanakan dengan melakukan sarasehan peningkatan kualitas
produk dan akses pemasaran dengan peserta sejumlah 30 orangterdiri dari
pengrajin serat tumbuhan, pengrajin bata merah, pengrajin mebel kayu, pengrajin
batik, dan pegrajin genteng. Selain itu dilaksanakan pula sosialisasi legalitas usaha
industri kepada 30 orang pengrajin, pembinaan produk kerajinan kepada 30 orang
pengrajin, dan pembinaan mutu dan desain produk (packaging dan pelatihan
cindera mata) kepada 80 orang pengrajin. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan
produk Kulon Progo dapat bersaing dengan produk lain serta terbuka akses
pemasaran bagi pera pelaku usaha.
5. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah merupakan kegiatan untuk
menindaklanjuti dan mengimplementasikan peta panduan Kompetensi Inti Industri
Daerah (KIID) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian melelui
Kemenperin No: 102/M-IND/PER/10/2014. Impementasi kegiatan ini yaitu dengan
mengadakan pelatihan kepada 15 orang anggota kelompok kelompok Nyawiji
Mulyo, Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap. Turut pula disalurkan bantuan
peralatan produksi agar kualitas maupun kapasitas produksi gula kristal meningkat.
Capaian dari pelaksanaan 16 Program pada Urusan Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
berkontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan
Pendapatan masyarakat.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 92
3.2.8 Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
Meningkatnya daya saing investasi daerah adalah salah satu indikator keberhasilan
pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam IKU Bupati 2015, Nilai
Realisasi Investasi (PMA/PMDN) ditargetkan sebesar Rp. 450.694 juta. Pada akhir
tahun 2015 nilai realisasi investasi mencapai 1.040.440 juta, atau melampaui target
sebesar Rp. 589.746 juta, atau capaian kinerjanya sebesar 230,85% dibandingkan
target.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar Rp. 638.860 juta, maka pada tahun
2015 terjadi pertumbuhan nilai investasi sebesar 64%. Selain itu, capaian ini telah
menyumbang 210,41% dari target akhir tahun RPJMD sebesar 494.471 juta pada tahun
2016. Dengan kata lain target IKU Bupati dalam hal meningkatnya daya saing investasi
daerah telah tercapai pada tahun keempat pemerintahan. Berikut tabel yang memuat
realisasi capaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah dari tahun 2014
sampai tahun 2015.
Tabel. 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing
Investasi Daerah
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015
Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d
2015 terhadap
2016
Target Realisas
i %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (jutaan)
Juta 634.860 450.694 1.040.440
230,85
494,471 210,41
Sumber Data : BPMPT Kulon Progo
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)
tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target Rp. 450,694 juta
terealisasi Rp. 1,040,440 juta (230,85%).Capaian tahun 2015jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2014mengalami peningkatan Rp. 405,694 juta (163,885%). Apabila
dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016, telah tercapai 210,41%.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 93
Realisasi Nilai Investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN, dan
investasi berdasarkan perizinan daerah seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 3.22
Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015
No
Perusahaan Realisasi
2013 2014 2015
1 PMA 227.761.150.000 272.057.563.019 633.253.727.771
a. PT. Sung Chang Indonesia 20.919.400.000 20.919.400.000 20.919.400.000
b. PT. JMI 193.145.750.000 236.240.774.269 597.436.939.021
c. PT. Epotech Indonesia 13.696.000.000 14.897.388.750 14.897.388.750
2 PMDN 135.376.815.049 347.905.214.411 407.187.002.069
a. PT. Pagilaran 5.825.000.000 7.806.300.765 7.806.300.765
b. PT. Kurnia Bumi Pertiwi 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000
c. PT. Aneka Sinendo 9.725.549.984 9.725.549.984 25.689.426.271
d. CV. KHS 77.933.258.715 253.838.576.312 262.489.282.550
e. PT. Lestari Pelita Graha 11.794.916.485 11.794.916.485 11.794.916.485
f. PT. Putra Patria Adikarsa 15.398.089.865 15.398.089.865 15.398.089.865
g. PT. OSCO 7.500.000.000 7.500.000.000 10.650.000.000
h. PT. Pramana Putra Perkasa 4.520.000.000 4.520.000.000
i. Naturindo Fresh 2.000.000.000 2.000.000.000
j. PT. IGP International 5.000.000.000 5.000.000.000
k. PT. Jaya Makmur Prayoga Sentausa
1.000.000.000 1.120.000.000
l. PT. Odixa Pharma Laboratories 1.621.781.000 13.000.000.000
m. PT. Cakra Persada Adi Karya 1.000.000.000 1.000.000.000
n. PT. Dian Niaga Yogyakarta 1.500.000.000 1.500.000.000
o. PT. Energy Puritama 17.000.000.000 17.000.000.000
p. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
1.000.000.000 17.297.942.133
q. CV. Property Plus Indonesia 3.600.000.000
r. CV. Gunung Batu Hidup Abadi 121.044.000
3 Investasi berdasarkan Perizinan Daerah
620.225.210.200 757.451.677.320 758.154.809.991
Total Investasi 983.363.175.249 1.377.414.454.750 1.798.595.539.831
Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2016
Dilihat dari data nasional, realisasi penanaman modal nasional (PMA dan PMDN)
pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 545,4 trilyun. Apabila dibandingkan dengan
realisasi nilai investasi nasional tersebut, maka capaian nilai investasi Kabupaten Kulon
Progo pada tahun 2015 adalah sebesar 0,19%. Terdapat kenaikan sebesar 0,04 % dari
tahun 2014, dimana pada tahun tersebut persentase capaian nilai investasi Kabupaten
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 94
terhadap Nasional sebesar 0,15%. Secara rinci perbandingan nilai investasi Kabupaten
Kulon Progo dan nilai investasi nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional
Tahun 2014 - 2015
No Tingkat Nilai Investasi Tahun 2013
Juta (Rp)
Nilai Investasi Tahun 2014
Juta (Rp)
Nilai Investasi Tahun 2015
Juta (Rp)
Kenaikan Juta (Rp)
1 Nasional 398.600.000,00 463.100.000,00 545.400.000 82.300.000,00
2 Kabupaten Kulon Progo
363.137,00 619.962,00 1.040.440 420.478,00
Persentase capaian Kabupaten terhadap Nasional
0,09 0,15 0,19 0,51
Sumber: Press Realese Triwulan IV, BKPM (2015) dan BPMPT Kab. Kulon Progo
Kenaikan capaian nilai investasi dari 2013 sampai dengan 2015 antara lain
karena upaya pemerintah daerah, yaitu dengan:
a) Melakukan sosialisasi dalam pembangunan wilayah lebih intensif, sehingga
investasi mendapat dukungan masyarakat.
b) Melakukan pembebasan tanah (land banking) oleh Pemerintah Daerah atau
BUMD untuk kemudahan dan percepatan realisasi program strategis kabupaten.
c) Melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas infratruktur dan penyediaan
sarana prasarana sesuai peruntukan kawasan.
d) Melaksanakan Perda Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan di
bidang perizinan sebagai acuan yuridis-teknis pelaksanaan tugas
e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk inventarisasi dan
sinkronisasi data potensi investasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang
sinergis.
Adapun program yang dilaksanakan selama tahun 2015 untuk mencapai
sasaran daerah dalam hal Meningkatnya daya saing investasi daerah yaitu Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi. Melalui kedua program tersebut telah dilaksanakan pameran-
pameran investasi, workshop, forum kerjasama investasi, keikutsertaan dalam KP3MN,
dan tersedianya sistem pengembangan dan pengolahan sistem informasi penanaman
modal dan perizinan. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut nilai
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 95
investasi daerah semakin meningkat, sehingga tercipta daya saing daerah yang semakin
menyejahterakan masyarakat.
Sedangkan secara rinci keseluruhan nilai investasi kumulatif di Kabupaten
Kulon Progo berdasarkan sektor dan sub sektor tahun 2015 adalah sebesar Rp.
9.189.281.535.404,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 834.062.129.641,00 dari
tahun 2015. Realisasi nilai investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN,
perijinan daerah dan investasi publik. Adapun selengkapnya sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.24
Nilai Investasi per Sektor / Sub Sektor Tahun 2015
Sektor Subsektor Realisasi Investasi Kumulatif Tahun
2014 (Rp)
Tambahan Investasi Tahun 2015 (Rp)
Realisasi Investasi Kumulatif Tahun
2015 (Rp) Primer 3.617.212.674.601 454.133.673.192 4.071.346.347.793
Tanaman Pangan & Perkebunan
908.852.861.713 86.929.821.200 995.782.682.913
Peternakan 1.697.871.684.228 264.598.500 1.698.136.282.728 Kehutanan 8.267.518.609 2.802.236.040 11.069.754.649 Perikanan 637.512.593.953 2.690.852.700 640.203.446.653 Pertambangan 364.708.016.098 361.446.164.752 726.154.180.850 Sekunder 703.816.144.144 12.686.969.000 716.503.113.144 Industri Makanan 106.004.997.470 93.000.000 106.097.997.470 Industri Tekstil 6.411.067.348 95.750.000 6.506.817.348
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
7.398.000.000 120.000.000 7.518.000.000
Industri Kayu 4.171.245.976 470.000.000 4.641.245.976 Industri Kertas &
Percetakan 1.718.286.141 50.000.000 1.768.286.141
Industri Kimia & Farmasi
61.425.207.882 11.478.219.000 72.903.426.882
Industri Mineral Nonlogam
52.098.156.484 130.000.000 52.228.156.484
Industri Logam, Mesin & Elektronika
301.880.620.359 100.000.000 301.980.620.359
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam
303.080.917 80.000.000 383.080.917
Industri Lainnya 162.405.481.567 70.000.000 162.475.481.567 Tersier 4.034.190.587.018 367.241.487.449 4.401.432.074.467
Listrik, Gas & Air 85.528.918.471 4.831.670.110 90.360.588.581
Konstruksi 475.535.465.191 253.367.935.540 728.903.400.731
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 96
Sektor Subsektor Realisasi Investasi Kumulatif Tahun
2014 (Rp)
Tambahan Investasi Tahun 2015 (Rp)
Realisasi Investasi Kumulatif Tahun
2015 (Rp) Perdagangan dan
Reparasi 1.413.521.412.318 19.418.852.993 1.432.940.265.311
Hotel & Restoran 134.490.832.699 2.235.000.000 136.725.832.699 Transportasi,
Gudang & Komunikasi
138.437.758.963 5.695.153.500 144.132.912.463
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran
80.626.512.450 16.283.066.500 96.909.578.950
Jasa lainnya 1.706.049.686.926 65.409.808.806 1.771.459.495.732 Jumlah Total Investasi 8.355.219.405.763 834.062.129.641 9.189.281.535.404 Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2014
Jumlah investor tahun 2015 yang berminat berinvestasi (investor tracking) di
Kulonprogo tercatat sebanyak 30 perusahaan yang bergerak dalam 25 unit usaha.
3.2.9 Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisata
Pengembangan kewisataan di Kulon Progo menjadi prioritas utama, bersama
pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Dengan pengembangan kewisataan ini
diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kulon progo.
Capaian IKU tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase peningkatan
kunjungan wisata sudah melampaui target yang ditentukan. Dari target 10,03 %
yang direncanakan dapat terealisasi 24,92% dengan capaian kinerja 248,42 (sangat
tinggi)
Tabel. 3.25
Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2014 terhadap
2016
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Kunjungan Wisata
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata.
persen -0,454 10,03 24,92 248,42 10,11 246,52
Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 97
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Peningkatan Kunjungan
Wisata tahun 2015melampaui target pertumbuhan yang ditetapkan yaitu 10,03%.
Hal ini disebabkan jumlah kunjungan wisata ditarget 504.500 orang, terealisasi
518.598 orang ( 102,79 %). Capaian kinerja tahun 2015 jika dibandingkan dengan
tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu dari -0,45 % ditahun
2014 menjadi 24,92 ditahun 2015. Apabila dibandingkan dengan kondisi akhir
RPJMD tercapai 248,42% dari target 10,03 %.
Terpenuhinya target capaian ini dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu :
1. Capaian kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi. Jumlah
kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi berhasil melampaui
target jumlah kunjungan, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
a) Peningkatan kunjungan wisatawan ke obyek–obyek wisata pegunungan yang
notabene merupakan obyek wisata pendukung di Kabupaten Kulon Progo.
Peningkatan tersebut bukan tidak mungkin disebabkan adanya
pembangunan fasilitas penunjang daya tarik wisata di obyek-obyek wisata di
wilayah pegunungan seperti Goa Kiskendo dan Puncak Suroloyo.Saat ini
pemerintah kabupaten lebih memfokuskan pengembangan kepariwisataan
di kawasan utara yaitu melalui program Bedhah Menoreh.
b) Wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung ke obyek-obyek wisata
desa dan minat khusus. Adanya kecenderungan ini menyebabkan kunjungan
wisatawan ke Kulon Progo menjadi semakin terdistribusi ke beberapa
destinasi yang lebih luas.
2. Capaian kunjungan wisatawan ke desa wisata mengalami peningkatan yang
cukup siginifikan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya media promosi
melalui website maupun media sosial yang secara efektif telah dimanfaatkan
oleh para pengelola desa wisata untuk menarik minat pengunjung. Disamping
itu, wisata desa semakin menjadi pilihan bagi wisatawan, dikarenakan daya
tarik alam yang masih relatif asri dan alamiah.
Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kepariwisataan di Kabupaten Kulon
progo adalah :
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 98
Meningkatkan kualitas sarana dasar, perlunya pembangunan fasilitas rekreatif
maupun fasilitas something to do di obyek wisata, selain juga fasilitas
something to buy, dan kualitas something to see.
Promosi wisata terus ditingkatkan lewat berbagai media, event, dan
kesempatan promosi.
Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata untuk menangkap peluang usaha.
Pembangunan akses dan prasarana pendukung, terutama untuk daya tarik
wisata baru khususnya obyek wisata alam baik berupa bendungan, air terjun,
pemandangan alam dan lain-lain. Prasarana pendukung yang perlu
diprioritaskan adalah peningkatan akses jalan, yang dalam hal ini melibatkan
instansi lain yang terkait. Dalam hal ini mulai tahun 2014 telah dicanangkan
program Bedhah Menoreh, yaitu sebuah upaya terpadu lintas instansi dalam
rangka mengembangkan kawasan di wilayah pegunungan Menoreh, termasuk
pada sektor pariwisata.
1) Distribusi Kunjungan Wisatawan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a) Pantai Glagah : 334.894 Orang b) Pantai Trisik : 13.911 Orang c) Pantai Congot : 37.633 Orang d) Waduk Sermo : 81.460 Orang e) Goa Kiskendo : 15.710 Orang f) Puncak Suroloyo : 34.939 Orang g) Kolam RenangTanjungsari : 51 Orang
Jumlah : 518.598 Orang
2) Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pariwisata Tahun 2015 per obyek dan sarana
wisata adalah sebagai berikut :
a) Pantai Glagah : Rp. 1.543.528.000
b) Pantai Trisik : Rp. 50.047.000
c) Pantai Congot : Rp. 171.783.000
d) Waduk Sermo : Rp. 307.618.000
e) Goa Kiskendo : Rp. 58.120.000 f) Puncak Suroloyo : Rp. 131.932.000 g) Kolam Renang Tanjungsari : Rp. 153.000
h) Tambatan Perahu Wisata : Rp. 1.865.000 i) Sewa Sarana Prasarana Pariwisata : Rp. 5.550.000
j) Kios : Rp. 1.800.000
Jumlah : Rp. 2.272.396.000
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 99
3) Mulai tahun 2010 Pemandian Clereng sudah dikelola oleh PDAM Kabupaten Kulon
Progo, sehingga pendapatan retribusi dari obyek wisata meliputi 6 (enam) obyek
wisata dan satu kolam renang serta retribusi dari penyewaan sarana prasarana
pariwisata, yaitu :
a) Pantai Glagah
b) Pantai Trisik
c) Pantai Congot
d) Waduk Sermo
e) Goa Kiskendo
f) Puncak Suroloyo
g) Kolam Renang Tanjungsari Samigaluh
h) Tambatan Perahu Wisata
i) Sewa Sarana Prasarana Wisata
j) Kios
4) Kegiatan Promosi Wisata yang dilaksanakan adalah ;
Penggandaan leaflet, booklet, sticker
Pembuatan Kalender of Event
Travel Dialog ke Jawa Tengah dan Jawa Barat
Fam Trip
Pameran wisata di Jakarta, Surabaya, dan Bandung dan Yogyakarta
Atraksi Wisata di obyek wisata
5) Desa Wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo :
a) Desa Wisata Sermo, Hargowilis Kokap
b) Desa Wisata Banjaroyo, Kalibawang
c) Desa Wisata Banjarasri. Kalibawang
d) Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo
e) Desa Wisata Glagah,Temon
f) Desa Wisata Kalibiru,Kokap
g) Desa Wisata Sidorejo,Lendah
h) Desa Wisata Nglinggo,Samigaluh
i) Desa Wisata Pendoworejo,Girimulyo
j) Desa Wisata Purwoharjo, Samigaluh
k) Desa Wisata Sendangsari,Pengasih
l) Desa Wisata Trisik,Galur
m) Desa Wisata Banguncipto,Sentolo
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 100
Adapun penghargaan pada urusan Pariwisata selama tahun 2015 adalah :
No Nama Event Prestasi Keterangan
1. Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo
Lomba Video Profil Desa Wisata
Juara 1 Diselenggarakan
oleh Dinas
Pariwisata DIY
2. Desa Wisata Glagah
Lomba Festival Kuliner Desa Wisata katagori Masakan Mi Lethek
Juara 1 Diselenggarakan
oleh Dinas
Pariwisata DIY
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
a. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata
yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata.
b. Keterbatasan dalam penyusunan paket wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo
karena belum begitu dikenal oleh pasar wisata nusantara maupun mancanegara.
c. Peluang usaha pariwisata belum banyak ditangkap oleh pelaku usaha dan masyarakat.
d. Masih belum optimalnya kinerja penarikan retribusi masuk obyek wisata.
Solusi :
a. Secara bertahap telah dilakukan upaya pembangunan sarana prasarana pariwisata
baik dengan menggunakan anggaran APBD kabupaten maupun APBD DIY melalui
forum trilateral desk, maupun melalui usulan –usulan program dan kegiatan yang
dibiayai dengan Dana Keistimewaan.
b. Promosi wisata terus ditingkatkan lewat berbagai media baik cetak maupun elektronik,
pembuatan media promosi berupa leaflet, booklet, sticker, maupun melalui media
sosial. Disamping itu juga melalui penyelenggaraan event –event yang bertujuan untuk
meningkatkan promosi wisata misalnya melalui kegiatan travel dialog, fam trip,
promosi wisata, penyelenggaraan lomba –lomba bernuansa pariwisata serta
pembuatan kalender of event.
c. Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata untuk menangkap peluang usaha, melalui kegiatan pelatihan, studi banding
dan pemberdayaan desa wisata.
d. Mengadakan pembinaan serta monitoring bagi petugas secara berkala.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 101
3.2.10 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung
Pengembangan Wilayah
Sasaran Meningkatnya Pelayanan
Infrastruktur yang mendukung
Pengembangan Wilayah terdiri
dari satu indikator yaitu
“Persentase Peningkatan
Pelayanan Infrastruktur” yang
ditargetkan dalam IKU 2015 telah
menunjukkan hasil yang positif. Dari target 79,76% capaian tahun 2015terealisasi
81,93%dengan capaian 102,72%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014,
mengalami penurunan sebesar 2,02% yaitu dari 83,94 tahun 2014 menjadi 81,93
tahun 2015. Capain ini juga menjadikan target capaian pada pada akhir tahun
RPJMD terealisasi 99,57%.
Tabel. 3.26
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan
Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2014 terhadap
2016
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah.
Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah.
persen 83,95 79,76 81,93 102,72 82,28 99,57
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo
Capaian kinerja indikator Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur
daerah diperoleh dengan menggunakan formul penghitungan :
Persentase peningkatan aksesibilitas pelayanan infrastrukur daerah = (Jumlah
panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4/ Jumlah panjang jalan seluruhnya
(jalan negara, provinsi, kabupaten, desa) x 100%)+ Persentase jangkuan layanan irigasi
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 102
+ (jumlah rumah tangga terlayani air bersih/Jumlah rumah tangga x 100%) + (Jumlah
rumah tangga berlistrik/Jumlah rumah tangga x100%)/4) dengan elemen data :
Elemen Data Satuan Target Realisasi
Jumlah panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi baik
km 1.010,03 1.613,11
Jumlah panjang jalan (negara, provinsi, kabupaten, desa)
km 1.451,69 2.176,89
Jumlah luas areal yang dilayani irigasi (panen padi 2 kali)
ha 10.125 10.149,24
Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi (seluruhnya)
ha 10.585 10.966,24
Jumlah rumah tangga terlayani air bersih RT 77.129 77.887
Jumlah rumah tangga menggunakan energi listrik
RT 103.828 103.914
Jumlah rumah tangga RT 117.661 112.874
Disamping elemen data tersebut, capaian kinerja indikator Persentase
peningkatan pelayanan infrastruktur daerah juga didukung dengan beberapa program
utama yang meliputi Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Kabupaten pada Tahun 2015 untuk alokasi pembangunan jalan kabupaten pada
tahun ini dianggarkan untuk membangun jalan kabupaten baru, peningkatan jalan serta
pemeliharaan jalandan difokuskan pada kegiatanterlaksananya tahap pelaksanaan dan
penyerahan hasil pengadaan tanah untuk ruas Dudukan-Ngentakrejo, Kemiri, Sogan,
Karangwuni, Slanden-Sendangsono serta terlaksananya perencanaan peningkatan jalan
Kabupaten tahun anggaran 2016, pembuatan DED (Detail Engineering Design) Bantar kulon
Kaliagung.
Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan upaya untuk
mempertahankan pelayanan dan kinerja jalan dan jembatan Kabupaten, sehingga
masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kemudahan mobilitas dengan
tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Pada sebelumnya (tahun 2014) telah
dibuat DED (Detail Engineering Design)Flyover Ngelo di Desa Salamrejo, Sentolo.
Pemeliharaan berkala jalan di 14 ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten
Kulon Progo dengan panjang total jalan sepanjang 12.850 meter, sedangkan untuk kegiatan
peningkatan jalan kabupaten dilaksanakan untuk menangani Jalan Kabupaten dengan
tingkat kerusakan > 23%. Sedangkan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan
untuk Jalan Kabupaten dengan tingkat kerusakan < 11%.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 103
Pada kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dilaksanakan untuk Jembatan dengan
tingkat kerusakan < 11% sebanyak 20 unit jembatan. Peningkatan jalan dilaksanakan untuk
menangani jalan dengan tingkat kerusakan lebih dari 23% sepanjang 33,8 kilometer dan
tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan Pemeliharaan rutin dimaksudkan
untuk mempertahankan kondisi jalan yang baik/mantap atau dengan tingkat kerusakan
sampai dengan 11% selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini. Target capaian yang ada di
RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 Jalan dan jembatan kondisi baik
yang harus dicapai adalah 85%. Untuk kegiatan pembangunan jembatan kabupaten
dibangun sebanyak 4 unit yaitu Jembatan Dlinseng, Jembatan Sambiroto, Jembatan Ngelo,
Jembatan Kalikatul. Sedangkan pada kegiatan Rehabilitasi jembatan kabupaten ada 4 unit
jembatan kabupaten yang diperbaiki yaitu Jembatan Sentul, Jembatan Pereng, Jembatan
Ngipik 1 & 2, Jembatan Besilen. Untuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten diperbaiki
dengan kerusakan < 11 % sebanyak 20 unit jembatan. Adanya beberapa program/kegiatan
penanganan jalan, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan
jembatan, pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, serta pemeliharaan rutin jalan dan
jembatan dalam rangka untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi jalan menjadi
baik.
Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2015 belum
memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 85%, hal ini disebabkan adanya Peraturan
Bupati nomor 331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 tentang SK Status Ruas
Jalan Kabupatendimana ada beberapa ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi baik di
kategorikan/dimasukkan sebagai jalan desa. Perubahan status beberapa ruas jalan
kabupaten menjadi jalan desa disebabkan karena adanya ruas jalan kabupaten yang tidak
memenuhi ketentuan sebagai jalan kabupaten. Angka penurunan ruas jalan kabupaten
tersebut sangat signfikan mempengaruhi capaian kinerja Panjang Jalan Kabupaten dalam
Kondisi Baik di tahun 2015 sehingga target yang ditetapkan sebesar 85% tidak tercapai.
Disamping kinerja dibidang jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah mengupayakan pemenuhan air baku untuk rumah
tangga dengan melaksanakan 3 kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar,
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Fasilitasi Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi. Capaian
kinerja penyediaan air baku untuk rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015
dapat dilihat pada tabel 3.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 104
Tabel 3.27 Capaian Ketersediaan Air Baku
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015
No. Uraian Capaian Kinerja
2014 2015
Target Capaian 1 Jumlah debit air yang dapat dilayani (juta liter) 439,39 423,4 455,58 2 Jumlah kebutuhan debit air (juta liter) 457,51 436,27 474,79
Capaian Indikator Kinerja Program (%) 96,03 97,05 95,99 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015
Untuk capaian ketersediaan air baku di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 belum
memenuhi target yang sudah ditetapkan sebesar 97,05 %. Salah satu faktor menurunnya
capaian ketersediaan air baku adalah kekeringan yang lama sehingga mempengaruhi
volume air bakunya menjadi berkurang.
Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Kulon Progo adalah
sektor pertanian. Untuk menunjang sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo telah
dilakukan upaya-upaya antara lain dengan peningkatan pelayanan irigasi. Adapun tujuan
peningkatan pelayanan irigasi adalah untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas
kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai
dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Namun secara
tidak langsung irigasi mempunyai tujuan yang meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci
tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang
ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara
mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya.
Dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
telah melakukan beberapa program dan kegiatan. Dalam Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya telah dilaksanakan
kegiatan-kegiatan antara lain Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun,
pemberdayaan petani pemakai air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi serta peningkatan pengelolaan irigasi patisipatip
(WISMP). Selain Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya juga ada Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan kegiatan pembangunan embung, dan
bangunan penampung air lainnya. Dengan dua (2) program tersebut diharapkan dapat
meningkatkan capaian pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo. Untuk Capaian
peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 105
Tabel 3.28 Capaian Peningkatan Pelayanan Irigasi
Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015
No. Uraian Capaian Kinerja
2014 2015
Target Capaian 1 Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik
(meter) 272.331 291.730 274.317
2 Jumlah panjang irigasi (meter) 399.630 399.630 399.630
3 Jumlah luas areal yang dilayani irigasi (panen 2 kali)
10.346 10.125 10.149,24
4 Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi (seluruhnya)
10.585 10.585 10.966,24
5 Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan
184 236 197
6 Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang seharusnya ada
295 295 295
Capaian Indikator Kinerja Program (%) 76,09 82,88 81,62 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015
Capaian peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015
sebesar 81,62% masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 82,88 %. Beberapa
faktor yang mempengaruhi capain peningkatan pelayanan irigasi adalah keterbatasan
anggaran dalam memperbaiki sarana-sarana irigasi serta adanya kegiatan cetak sawah baru
seluas 55 hektar dan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sehingga
luasan areal yang harus dilayani irigasi menjadi bertambah.
Dengan peningkatan pelayanan irigasi maka diharapkan dapat memperbaiki
infrastruktur drainase pengairan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam upaya menjaga
drainase pengairan dalam kondisi baik, telah dilaksanakan Program Pengembangan saluran
drainase/gorong-gorong. Pada Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong
pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-
Gorong. Untuk capaian kinerja drainase pengairan dalam kondisi baik dapat dlihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.29 Capaian Drainase Pengairan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015
No. Uraian Capaian Kinerja
2014 2015
Target Capaian 1 Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik
(km) 61,24 62,71 62,47
2 Jumlah panjang drainase (km) 119,45 119,45 119,45 3 Jumlah luas wilayah yang tidak tergenang di 400 500 466,1
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 106
wilayah potensi tergenang 4 Jumlah luas potensi yang tergenang 2.573 2.573 2.573
Capaian Indikator Kinerja Program (%) 33,4 35,97 35,20 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015
Capaian Drainase Pengairan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015
sebesar 35,20% belum memenuhi target sebesar 35,97 %. Kekurangan 0,77 % dari target
disebabkan karena kurangnya capaian drainase pengairan yang diperbaiki dan penambahan
luas wilayah yang tidak tergenang yang masih belum mencapai target.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan
pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan Produksi wilayah. Salah satu
indikator yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya prosentase jalan pedesaan
(infrastruktur perdesaan) dalam kondisi yang baik. Adanya Peraturan daerah Nomor
331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 tentang SK Status Ruas Jalan
Kabupaten, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan
peningkatan Jalan Pedesaan sepanjang 40,75 kilometer serta paket Pemeliharaan Jalan
Pedesaan dengan panjang 63,24 km. Sampai dengan akhir tahun 2015 panjang total jalan
pedesaan tertangani (dalam kondisi baik) sepanjang 936,829 kilometer. Paket jalan
pedesaan yang ditangani Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah jalan pedesaan yang
sudah tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut diatas. Capaian kinerja
PeningkatanInfrastrukturPerdesaan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.30 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015
No. Uraian Capaian Kinerja
2014 2015
Target Capaian
1 Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi baik (m)
360.070 384.060 936,829
2 Jumlah panjang jalan desa (m) 500.938 500.938 1.354,979 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 71,87 76,67 69,13
Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015
Capaian kinerja PembangunanInfrastrukturPerdesaan tahun 2015belum
memenuhi target yang ditetapkan sebesar 76,67%, ini dikarenakan adanya penambahan
ruas jalan desa yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14
September 2015 dan untuk penambahan ruas jalan sepanjang 854.043 meter yang baru ini
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 107
belum bisa dikategorikan sebagai jalan desa dalam kondisi baik, sehingga penambahan ruas
jalan desa berdampak pada menurunnya capaian infrastruktur perdesaan tahun 2015.
Dalam upaya mewujudkan estetika dan keindahan kota, Program Pengembangan
Infrastruktur perkotaan melalui kegiatan pengembangan kota Wates. Realisasi Program
Pengembangan Infrastruktur perkotaan pada tahun 2015 sebesar 64,34% % melebihi
target yang ditetapkan dalam RPJM Daerah yaitu sebesar 58,94% dengan panjang jalan
trotoar perkotaan yang sudah dikerjakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sepanjang
7.044 meter, akan diupayakan ditingkatkan di tahun mendatang untuk mewujudkan jalan
perkotaan yang menunjang estetika Kota Wates, Sedangkan untuk penambahan luas RTH
(Ruang Terbuka Hijau) perkotaan bertambah 3.250,5 meter². Penambahan RTH (Ruang
Terbuka Hijau) didapat dari pembangunan taman-taman kota yang dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah pembangunan Taman
Selamat Datang di Jembatan Bantar adalah salah satu upaya untuk dapat mewujudkan
identitas perkotaan di Kabupaten Kulon Progo. Capaian Peningkatan Infrastruktur
perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.31 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015
No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2014 2015
Target Capaian 1 Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar 5.844 5.600 7.044 2 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890 3 Luas RTH perkotaan 983,30 985,21 983,63 4 Jumlah kebutuhan RTH perkotaan 7.124,28 7.124,28 7.124,28 5 Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase 8.890 8.890 8.890 6 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890
Capaian Indikator Kinerja Program (%) 59,85 58,94 64,34 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015
Capaian kinerja PembangunanInfrastrukturPerkotaan tahun 2015 mencapai
64,34% melebihi target RPJM daerah yaitu sebesar 58,94%. Pembangunan infrastruktur
merupakan katalis bagi pembangunan, dengan adanya PembangunanInfrastruktur terutama
diperkotaan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat
meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah,
keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah
menjadi kebutuhan dasar.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 108
Adanya prasarana gedung kantor yang memadai dapat meningkatkan kinerja
aparatur pemerintah, untuk mencukupi kebutuhan akan prasarana gedung kantor yang
memadai maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan
aparatur pemerintah kabupaten Kulon Progo akan bangunan rumah negara, bangunan
gedung dan bangunan umum. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ditujukan
untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik di
Tahun 2015. Pada tahun anggaran ini dilakukan pembangunan gedung kantorDinas
Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Kantor Kecamatan wates, Pembangunan Stadion
Cangkring, Pembangunan Pagar keliling Gedung Inspektorat Daerah dan Pembangunan
Gedung UPTD PAUD DIKDAS. Sedangkan untuk rehabilitasi bangunan pada tahun ini
melakkukan Rehabiltasi Gedung Dinas Pertanian dan Kehutanan Bidang Holtukultura,
Rahab Rumah Dinas Pemda, Rehab Rumah Dinas Sekda, Rehab Gedung Kantor Koperasi &
UMKM. Capaian sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik pada tahun 2015
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.32 Cakupan Sarana Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik
Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015
No. Uraian Capaian Kinerja
2014 2015
Target Capaian
1 Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (unit) 48 59 57
2 Jumlah gedung kantor (unit) 96 96 96 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 50 61,46 59,37
Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015
Capaian Kinerja PeningkatanSaranaPrasaranaGedungKantordalam kondisi baik di
Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 mencapai 59,37% dari yang ditargetkan sebesar
61,46% pada tahun ini. Terjadi peningkatan sebesar 9,37% dibandingkan dengan capaian
tahun 2014. Salah satu faktor tidak terpenuhinya target kinerja sarana dan prasarana
gedung kantor dalam kondisi baik disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk
perbaikan gedung serta adanya skala prioritas pembangunan dan perbaikan gedung-gedung
pemerintah.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah melalui
indikator meningkatnya prosentase rumah tangga berakses air bersih dan meningkatnya
prosentase rumah tangga berakses sistem air limbah yang baik. Pada tahun
2015penyediaan air bersih dilaksakan di enam (6) lokasi yaitu Kecamatan Kokap,
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 109
Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamata Panjatan,
Kecamatan Girimulyo. Kebutuhan akan air bersih khususnya di wilayah perbukitan
mayoritas mengalami defisit oleh sebab itu penyediaan air bersih pedesaan ditujukan untuk
mengatasi hal tersebut sedangkan dalam mendukung meningkatnya rumah tangga
berakses air limbah dapat dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar.
Pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan Pembangunan sarana sanitasi di 5 (Lima)
kecamatan yaitu Pembangunan Sarana Sanitasi Kecamatan Panjatan, Sarana Sanitasi
Kecamatan Lendah, Sarana Sanitasi Kecamatan Nanggulan, Sarana Sanitasi Kecamatan
Pengasih dan Sarana Sanitasi Kecamatan Sentolo. Capaian Kinerja layanan air
bersihdanAirLimbah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.33 Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015
No. Uraian Capaian Kinerja
2014 2015
Target Capaian 1 Jumlah rumah tangga berakses air bersih 75.521 98.043 77.887 2 Jumlah rumah tangga berakses air limbah 94.989 45.787 95.237 3 Jumlah rumah tangga 112.074 117.661 112.874
Capaian Indikator Kinerja Program (%) 76,07 61,12 76,68 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015
Capaian Kinerja PengembanganKinerjalayanan air bersihdanAirLimbah pada tahun
2015telah mencapai target RPJM Daerah sebesar76,68%, untuk itu capaian kinerja ini perlu
dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya ketersediaan air bersih dan
pengelolaan limbah yang baik maka dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di
Kabupaten Kulon Progo.
c. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a) Secara umum kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berkontur dataran
rendah dan tinggi sangat mempengaruhi percepatan dalam pembangunan
infrastruktur daerah.
b) Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai dengan
kontrak waktu yang telah dijadwalkan.
c) Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah dan minimnya
jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki toleh pengampu masalah
pekerjaan umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 110
d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat
infrastruktur/fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah.
2) Solusi
a) Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, diusulkan untuk dilanjutkan melalui
anggaran perubahan tahun berikutnya.
b) Terkait keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan upaya-
upaya peningkatan kemampuan SDM melalui diklat dan pelatihan serta
penambahan SDM.
c) Untuk menumbuhkan rasa sikap kepedulian masyarakat terhadap fasilitas publik
yang dibangun oleh pemerintah maka perlu ditanamkan rasa memiliki terhadap
daerahnya kepada masyarakat.
d) Penanganan sampah melibatkan komunitas masyarakat, sehingga dapat
mengurangi volume sampah yang ditangani pemerintah daerah.
3.2.11 Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
dilaksanakan melalu berbagai kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan target-
terget capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten
Kulon Progo 2011-2016. Indikator kinerja sasaran ini beserta capaian kinerja untuk
Tahun 2014 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.34
Rencana dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2014
Capaian 2015 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2015
terhadap
2016
Target Rea-lisasi
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Persen 79,55 80,27 82,35 102,59 81,07 101,58
2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persen 66,21 71,72 68,56 95,59 71,85 95,42
Sumber Data : Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 111
Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016, 2
(dua) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian
indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari target 80,27%
tercapai 82,35% (102,59%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari
target 71,72 tercapai 68,56% (95,59%) dengan kriteria sangat tinggi.
Pencapaian Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Tahun 2016 capaian
indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari terjadi
peningkatan 2,80% (103,52%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
terjadi peningkatan 5,64% (108,52%). Capaian kinerja Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang diperoleh dengan menggunakan formula pengukuran :
Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten/Luas
Wilayah Kabupaten dengan elemen data :
1. Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten seluas
48.278,23 ha;
2. Luas Wilayah Kabupaten seluas 58.627,51 ha.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan parameter yang digunakan
untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Dengan banyaknya data
dan informasi lingkungan yang tersedia maka diperlukan satu parameter tunggal yang
mudah digunakan untuk mengetahui serta membandingkan kualitas lingkungan hidup
di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup telah
menetapkan tiga parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan
hidup yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan luas tutupan hutan. Formula
perhitungan IKLH dijelaskan sebagai berikut :
IKLH = IPA +IPU + ITH
3
IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IPA : Indeks Pencemaran Air
IPU : Indeks Pencemaran Udara
ITH : Indeks Tutupan Hutan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 112
1. Indeks Pencemar Udara (IPU)
Perhitungan Indeks Pencemaran Udara (IPU) didasarkan pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Pencemaran
Udara. Adapun lokasi yang dipantau meliputi : Pertigaan Terminal Ngeplang
Sentolo, Depan Terminal Wates, Pertigaan Toyan, dan Palang Kereta Api timur
Kota Wates. Pemantauan dilakukan pada bulan Maret dan Oktober tahun 2016.
Indeks Pencemaran Udara dihitung dengan menggunakan parameter NO2
dan SO2 dengan formula sebagai berikut :
IPU = IP NO2 + IP SO2 2
Dimana : IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x C NO2) + 100 IP SO2 = (-0,2 x (0,625 x C SO2 ) + 100 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2015 : - Konsentrasi NO2 rata-rata : 18,92 - Konsentrasi SO2 rata-rata : 50,58 Sehingga :
- IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 18,92)) + 100 = 99,33
- IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 50,58)) + 100 = 98,20
Jadi : IPU = 99,33 + 98,20 2 = 197,53 2 IPU = 98,765
2. Indeks Pencemar Air (IPA)
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2011, baku mutu yang digunakan
adalah baku mutu kelas II karena Sungai Serang belum ditetapkan kelas sungainya.
Ada 3 titik pantau Sungai Serang, yaitu : Bendung Pengasih, Jembatan Grahulan, dan
Jembatan Glagah.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 113
Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau I Sungai Serang :
No. Parameter Satuan Baku Mutu Klas II
(L) TP I
Hasil Uji (C) C/L C/L (baru)
1. COD mg/l 25 8 0,16 0,16
2. TSS mg/l 50 7,27 0,55 0,55
3. DO mg/l 5 10,81 0,43 0,43
Jumlah 1,14
Rata-rata 0,38
IP 0,47
Kategori Memenuhi BM
Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau II Sungai Serang :
No. Parameter Satuan Baku Mutu Klas II
(L) TP II
Hasil Uji (C) C/L C/L (baru)
1. COD mg/l 25 28 0,56 0,56
2. TSS mg/l 50 7,49 0,53 0,53
3. DO mg/l 5 9,5 0,38 0,38
Jumlah 1,47
Rata-rata 0,49
IP 0,52
Kategori Memenuhi BM
Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau III Sungai Serang :
No. Parameter Satuan Baku Mutu Klas II
(L) TP III
Hasil Uji (C) C/L C/L (baru)
1. COD mg/l 25 31,5 0,63 0,63
2. TSS mg/l 50 6,86 0,58 0,58
3. DO mg/l 5 10,19 0,40 0,40
Jumlah 1,62
Rata-rata 0,54
IP 0,58
Kategori Memenuhi BM
Menghitung Indeks Status Jumlah Persen Koefisien Nilai
Memenuhi 3 100% 70 70
Ringan 0 0% 50 0
Sedang 0 0% 30 0
Berat 0 0% 10 0
3
Nilai Indeks Pencemar Air 70
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 114
Indeks Tutupan Hutan (ITH): No. Klasifikasi Luas (Ha)
1. Luas Hutan Primer (LHP) 435,9
2. Luas Hutan Sekunder (LHS) 601,6
3. Luas Hutan Rakyat (LHR) 20608,41
4. Luas Hutan Kota (LHK) 9,3
5. Luas Wilayah (LW) 58627
6. Indeks Tutupan Hutan (ITH) 36,93
Jadi :
IKLH = IPA +IPU + ITH 3
Tahun 2015 adalah : IKLH = (70 + 98,76 + 36,93) / 3 = 205,69 / 3 = 68,56
Dari perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak mencapai target meskipun
meningkat dibandingkan tahun 2014, H ini karena capaian Indeks Pencemaran Air dan Indeks
Tutupan Hutan belum belum sesuai target yang diharapkan, sehingga masih diperlukan upaya
untuk meningkatkan mutu air sungai dan juga menambah luasan hutan khususnya ruang
terbuka hijau di perkotaan.
2). Indikator Kinerja Program
Tabel 3.35
Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
No. Uraian Satuan Capaian Kinerja
2014 2015
Target Realisasi
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1. Jumlah kawasan lindung yang ditangani
Lokasi 2 2 2
Jumlah kawasan lindung Lokasi 2 2 2
2. Jumlah sumur resapan yang terbangun
Unit sumur resapan
60 60 108
Jumlah rencana sumur resapan
Unit sumur resapan
60 60 88
3. Jumlah laporan dan informasi lingkungan yang dikirim ke Kementerian LH
Dokumen 4 4 4
Jumlah laporan dan informasi lingkungan yang diminta Kementerian LH
Dokumen 4 4 4
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 115
4. Jumlah prestasi di bidang lingkungan yang diraih
Jenis 6 8 7
Jumlah evaluasi di bidang lingkungan yang diikuti
Jenis 9 10 8
Capaian Indikator Kinerja program
%
116,66
93,33
102,55
Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2015
Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas capaian
beberapa sub indikator antara lain :
a) Jumlah kawasan lindung yang ditangani.
Kawasan lindung yang ditangani ditargetkan 2, dan dapat direalisasikan pada 2
kawasan lindung dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penanaman pada sempadan Sungai Progo, dengan tanaman buah-buahan dan
konservasi air melalui program Wanadesa di Desa Brosot, Kecamatan Galur.
- Penanaman pada sempadan mata air, dengan tanaman buah-buahan dan
penyimpan air. Lokasi mata air tersebut adalah :
No. Lokasi
1. KT. Menoreh Subur, Wonogiri, Sidoharjo, Samigaluh
2. KT. Sido Rukun, Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh
3. KT. Ayem, Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh
4. KT. Mentes, Ngentak, Pagerharjo, Samigaluh
5. KT. Ngudi Rahayu, Kembang, Jatimulyo, Girimulyo
6. KT. Ngudi Makmur, Jonggragan, Jatimulyo, Girimulyo
7. KT. Mudho Tomo, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo
Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2015
b) Jumlah sumur resapan yang dibangun.
Sumur resapan yang terbangun melebihi target yaitu 108 unit dari 60 target.
Pembangunan sumur resapan pada wilayah perkotaan Wates yaitu :
No. Lokasi Jumlah
1. Pengasih RT/RW 06/01, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih
20 unit
2. Jogoyudan, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates 30 unit
3. Gununggempal RT 26, Desa Giripeni, Kecamatan Wates 24 unit
4. Kedungpring RT 45, Desa Giripeni, Kecamatan Wates 6 unit
5. Kedungpring RT 45, Desa Giripeni, Kecamatan Wates 8 unit
6. Fasilitas Umum Perkotaan : sekolah, masjid,alun-alun, puskesmas,kompleks perumahan
20 unit
J u m l a h 108 unit
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 116
Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2015
c) Jumlah laporan dan informasi LH yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK).
Laporan dan informasi lingkungan hidup yang dikirim sesuai dengan target yang
diminta oleh KLHK. Adapun Laporan tersebut meliputi :
- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Lingkungan Hidup;
- Laporan Non Fisik Adipura;
- Laporan Profil Tutupan Vegetasi
d) Jumlah prestasi bidang LH yang diraih.
Jumlah prestasi bidang lingkungan hidup yang dapat diraih 7 (tujuh) prestasi dari 8
evaluasi yang diikuti, capaian ini dibawah target raihan yakni 8 (delapan) prestasi.
Prestasi tersebut antara lain : Adipura Nasional, Kalpataru Provinsi, Pondok
Pesantren Berwawasan LH Provinsi, Kampung Hijau Provinsi dan Kehati
(Keanekaragaman Hayati).
Tabel 3.36
Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
No. Uraian Satuan
Capaian Kinerja
2014 2015
Target Realisasi
1. Jumlah pengajuan dokumen lingkungan direkomendasi
Dokumen 309 250 306
Jumlah dokumen lingkungan yang diajukan
Dokumen 309 250 306
2. Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Kasus 5 7 9
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk
Kasus 5 7 9
3. Jumlah emisi sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan
Titik sumber emisi
4 4 4
Jumlah emisi sumber tidak bergerak yang ada
Titik sumber emisi
4 4 4
4. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air
Lokasi usaha /kegiatan
5 20 20
Jumlah usaha dan/atau kegiatan menghasilkan limbah cair
Lokasi usaha /kegiatan
5 35 35
5. Luasan lahan yang telah Hektar 28.396 1.000 1,175
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 117
ditetapkan status kerusakan lahan
Luasan tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan
Hektar 28.396 1.000 1.175
6. Jumlah sumber emisi yang dipantau dan memenuhi baku mutu
Sumber emisi 4 4 4
Jumlah sumber emisi yang dipantau
Sumber emisi 4 4 4
7. Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki KSM sampah
Desa/ kelurahan
44 18 44
Jumlah desa dan kelurahan Desa/ kelurahan
88 88 88
8. Jumlah biogas yang terbangun Unit biogas 30 9 9
Jumlah rencana biogas yang terbangun
Unit biogas 30 9 9
Capaian Indikator Kinerja % 92,70 84,70 88,37
Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup, meliputi capaian sub indikator sebagai berikut :
a) Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasi.
Dokumen lingkungan yang diajukan dan yang direkomendasikan sejumlah 309
dokumen, terdiri atas : 16 UKL/UPL, 21 DPLH dan 269 SPPL.
b) Jumlah aduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
Laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup sejumlah 9 (sembilan) aduan dan semua telah ditindaklanjuti.
Adapun aduan tersebut antara lain :
No. Jenis Aduan Lokasi
1. Tergenangnya lahan pekarangan milik ibu Sri Wuning Ika sari akibat kegiatan pembangunan RPA
Pleret, Panjatan
2. Dugaan pencemaran lahan milik Ibu Dasuti yang tergenang air limbah usaha kegiatan produksi tempe
Ngrandu, Triharjo, Wates
3. Terganggunya habitat penyu Pantai Trisik Kulon Progo
4. Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Jati, Banaran
5. Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Bleberan, Banaran
6. Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Sawahan, Banaran
7. Dugaan pencemaran air akibat limbah usaha tahu dan tempe
Garongan IV, Panjatan
8. Kematian Ikan Laguna Pantai glagah
9. Terganggunya lingkungan akibat kebisingan dan kebauan dari usaha kegiatan bengkel kenteng magic
Dayakan Pengasih
Sumber data : Data Primer KLH Kulon Progo, 2015
c) Jumlah sumber emisi tidak bergerak yang memenuhi persyaratan.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 118
Dari hasil pemantauan terdapat 4 (empat) sumber emisi tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan target, antara lain
emisi cerobong industri pada :
- PT. Kurnia Bumi Pertiwi Panjatan;
- PT. Aneka Sinendo Sentolo; dan
- PT. Selo Adi Karto Nanggulan ( 2 sumber emisi ).
d) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis
pengendalian pencemaran air.
Dari hasil pemantauan pada usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah, di
dapatkan data usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif
dan teknis pengendalian pencemaran air sejumlah 5 (lima) sesuai dengan target,
antara lain :
- RSUD Wates;
- RS Santo Yusuf Kalibawang;
- RS Muhammadiyah Nanggulan;
- PT. Sun Chang Indonesia;
- UKM Batik Faras Lendah
e) Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa.
Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa melebihi target
yang telah ditentukan yaitu 1.000 Ha. Tahun 2015 telah dilakukan pengujian tingkat
kerusakan lahan tersebut dengan mengambil sampel tanah di wilayah Kecamatan
Galur, khususnya untuk lahan pertanian (sawah) seluas 1.175 Ha. Lokasi lahan
pertanian tersebut antara lain :
No. Lokasi
1. Pedukuhan Ngrowo, Desa Brosot
2. Pedukuhan Trayu, Desa Tirtorahayu
3. Pedukuhan Potrowangsan, Desa Tirtorahayu
4. Pedukuhan Siliran, Desa Karangsewu
5. Pedukuhan Wonopeti, Desa Karangsewu
6. Pedukuhan V, Desa Nomporejo
7. Pedukuhan I Kilung, Desa Kranggan
8. Pedukuhan Sawahan, Desa Banaran
9. Pedukuhan Jati, Desa Banaran
10. Pedukuhan II, Desa Pandowan
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 119
Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2015
f) Jumlah sumber emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan.
Sumber emisi yang dipantau dan memenuhi baku mutu ada 4 (empat) titik, sesuai
dengan target, yaitu emisi cerobong : PT. Selo Adi Karto (2 titik), PT. Aneka Sinendo
dan PT. Kurnia Bumi Pertiwi.
g) Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki KSM sampah
Desa dan kelurahan yang memiliki kelompok swadaya masyarakat maupun
kelompok pengelola sampah mandiri tahun 2015 ini berjumlah 44 desa dan
kelurahan. Jumlah ini masih sama dengan tahun 2014, namun telah melebihi target
yang telah ditetapkan yaitu 18 desa kelurahan. Hal ini disebabkan karena semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan juga dengan
adanya bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah dari pemerintah daerah
(Kantor LH Kab Kulon Progo).
h) Jumlah biogas yang terbangun.
Realisasi pembangunan biogas sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 9
(sembilan) unit. Lokasi pembangunan tersebut antara lain :
No. Lokasi Jenis Usaha Jumlah
1. Kel. Manunggal Karyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo
Pengrajin Tahu 3 unit
2. Suyatno, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan
Peternak Sapi 1 unit
3. Jumari, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan
Peternak Sapi 1 unit
4. Atmo Suwito, Pedukuhan I, Pandowan, Galur
Pengrajin Tahu 1 unit
5. Suyono, Pedukuhan Samiranan, Nomporejo, Galur
Peternak Sapi 1 unit
6. Ngalim, Pedukuhan Jelok, Sentolo, Sentolo
Peternak Sapi 1 unit
7. Wahyuno, Pedukuhan Blumbang, Karangsari, Pengasih
Peternak Sapi 1 unit
Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2015
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 120
c. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a) Masih rendahnya kapasitas pemrakarsa usaha kegiatan dalam menyusun
dokumen lingkungan (UKL-UPL), sehingga proses pengajuan izin lingkungan
terkesan lama dan rumit
b) Dalam masa transisi perubahan peraturan di bidang pertambangan,
ketidakjelasan mekanisme perizinan, hal ini menjadi kendala bagi pemrakarsa
usaha kegiatan dalam penyusunan dokumen pengkajian dampak lingkungan,
sehingga pelayanan kepada masyarakat terganggu.
c) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaaan Wates,
terutama untuk RTH Publik.
d) Masih kurangnya partisipasi dari sekolah dalam program adiwiyata
2) Solusi
a) KLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pemrakarsa usaha
kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan
b) KLH meningkatkan koordinasi dengan Pemda DIY (DPUP ESDM) untuk segera
menyusun dan mensosialisasikan mekanisme perizinan pertambangan yang jelas
c) Mengajukan permohonan fasilitasi RTH Perkotaan ke BLH DIY, antara lain untuk
pohon perindang jalan dan penghijauan
d) Meningkatkan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk bersama-sama
melakukan pembinaan adiwiyata ke sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai
dengan menengah
3.2.12 Terwujudnya Masyarakat yang Tentram, dan Tertib berdasarkan Kesadaran atas
Hukum
Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi faktor pendukung yang
sangat kuat terhadap keberlangsungan pembangunan daerah di segala bidang.
Untuk itu dilaksanakan penyiapan terhadap aparat pelaksana untuk
mengkondisikan rasa aman dan tentram masyarakat melalui: pelaksanaan patroli
Keamanan Lingkungan dan pengamanan dalam event-event daerah dalam upaya
pencegahan tindak kriminal.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 121
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dilaksanakan untuk
mencapai tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum. Strategi yang dilaksaanakan melalui
terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum.
Capaian kinerja Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan
kesadaran atas hukum tahun 2015 dengan membandingkan target capaian kinerja
yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2012- 2016 sebagai berikut.
Tabel.3.37
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang
Tenteramdan Tertib berdasarkan kesadaran atas hukum.
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian
2013
Capaian 2014 Target Akhir
RPJMD (2016)
Capaian s/d 2014
terhadap
2016
Target Realisa
si %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteramdan Tertib berdasarkan Kesadaran atas Hukum
Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah
persen -6,72 -4,35 -0,91 20,91 4,55 -19,82
Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja persentase penurunan
pelanggaran hukum daerah pada tahun 2015, belummencapai target yaitu dari
target -4,36 % terealisasi -0,91 % (tercapai 20,91%). Tahun 2015 ditargetkan
penurunan jumlah pelanggaran sebanyak 2 kasus dari tahun 2014 (222 kasus)
menjadi 220 kasus.
Capaian Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah jika
dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai -19,98%. Sedangkan
target penurunan kasus pelanggaran Perda pada akhir tahun 2016 adalah 210
kasus.
Walaupun capaian Indikator Kinerja Utama tidak tercapai sesuai target yang
telah ditetapkan, namun dmikian Capaian indkikator kinerja program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan tahun 2015 sebesar 99,9% telah melebihi
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 122
target RPJMD (80,70%). Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-
undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan
peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi)
dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk
menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga
mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, penegakan pelanggaran pada
tahun 2015 dari target 220 kasus terealisasi 220 kasus.
Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
sampai pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan pembinaan
terhadap anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 3.220 anggota. Dengan
adanya pembinaan ini akan meningkatkan kesiagaan dan wawasan anggota dalam
mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan melaksanakan patroli Keamanan
Lingkungan serta pengamanan dalam even-even daerah. Adapun patroli wilayah
dilakukan selama 12 bulan, dengan penekanan pada masa-masa kritis seperti Tahun
Baru, hari raya dan even-even lain yang melibatkan banyak massa sehingga rawan
terjadinya gangguan ketertiban. Pada Tahun 2015 telah dilakukan patroli sebanyak 350
kali dari rencana 350 kali. Secara rinci kinerja peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan dapat dilihat pada tabel 19.1.
Tabel 3.38
Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
No. Uraian 2014 2015
Target Realisasi
1. Jumlah pelanggaran yang ditegakkan 222 220 220
2. Jumlah pelanggaran 222 220 220
3. Jumlah Linmas yg pernah dibina 3.020 3.230 3.220
4. Jumlah Anggota Sat Linmas 3.326 3.326 3.326
5. Jumlah Patroli 350 350 350
6. Jumlah Patroli yg di rencanakan 350 350 350
Capaian Kinerja Program 99.93 80.70 99,9
Sumber data: Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo, 2015
Keberhasilan penurunan jumlah pelanggaran hukum karena beberapa faktor
sebagai berikut :
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 123
a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.
b. Patroli wilayah secara rutin dan Sosialisasi Perda oleh SatPol PP mampu
memberi pemahaman akan Peraturan Daerah.
c. Antusias personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah
personil dan PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada.
d. Komitmen Pejabat di lingkungan SatPol PP.
Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan :
a. Perda No. 4 Th. 2000 tentang izin trayek dan Perda No. 8 Th. 2000 tentang
pengujian kendaraan bermotor (83 kasus);
b. Perda No. 6 Th. 2002 tentang IUP Bahan Galian Gol. C (15 kasus);
c. Perda No. 11 Th. 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar
Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (67 kasus);
d. Perda No. 4 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (57 kasus);
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk
menciptakan kesadaran masyarakat,sertauntuk mentaati undang-undang dan
memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang
dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi
Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk
menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga
mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, penegakan pelanggaran pada
tahun 2014 dari target 230 kasus terealisasi 222 kasus.
Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan
peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin
tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan
tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.
Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi
perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak
dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari
imbas perkembangan. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang dalam
proses perubahan yang signifikan dengan adanya program-program mega proyek
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 124
disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk
kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan
pertambangan akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum,
ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati.
Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan
penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dari sisi integritas
dan profesionalisme. Tanpa kedua hal tersebut maka akan semakin berat tugas
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya.
Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan
peningkatan kinerja Satua Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan
pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang
didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya
pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam
mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap
tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi
perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya
bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi
merupakan pelanggaran peraturan daerah.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 125
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Pencapaian indikator kinerja utama disamping melalui pelaksanaan berbagai
program utama, juga didukung dengan penggunaan sumberdaya lainnya.
Salah satu Sumberdaya yang sangat besar perannya dalam pencapaian
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah SDM. SDM PNSD
Kabupaten Kulon Progo berjumlah 7.889 orang dengan komposisi menurut golongan
didominasi golongan III sejumlah 3.227 orang (40,10%) dan golongan IV sejumlah
3.395 orang (42,19%). Untuk Golongan IV sebagian besar merupakan tenaga jabatan
fungsional guru.
Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2016
Diagram3.2 Kondisi Pegawai menurut Golongan Tahun 2015
Selanjutnya untuk tingkat Pendidikan Pegawai Kabupaten Kulon Progo Tahun
2015 didominasi berpendidikan S1 sebanyak 4.060 orang (49,82%) yang dapat dilihat
pada diagram berikut :
2,85%14,86%
40,10%
42,19%
Kondisi Pegawai menurut Golongan Tahun 2015
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 126
Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2016
Diagram3.3 Kondisi Pegawai menurut Pendidikan Tahun 2015
3.4 Akuntabilitas Keuangan
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan
umum yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyusun dan
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006
beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku lainnya. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Sementara itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, struktur
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran target
pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur
dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir tahun
anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Berikut
disajikan dalam tabel, target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran
2015.
98 221
1.790
72518
737
74
4.093
286
0
1000
2000
3000
4000
5000
SD SLTP SLTA DI DII DIII DIV S1 S2
Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2015
Tingkat Pendidikan Pegawai
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 127
Tabel 3.39
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2015
No Sumber Pendapatan Target (Rp.)
Realisasi (Rp.)
% Capaian
1 Pendapatan Asli Daerah 155.969.689.703,30 170.822.326.558,34 109,52
2 Dana Perimbangan 736.685.435.800,00 729.998.680.100,00 99,09
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 328.859.088.831,20 326.653.666.108,03 99,93
Jumlah 1.221.514.214.334,50 1.227.474.672.766,37 100,49
Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2016
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD terdiri dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Tabel 3.40 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2015
No Sumber
Pendapatan Target Anggaran Realisasi % Capaian
1. Pajak Daerah 22.867.137.517,18 25.530.169.921,50 111,65
2. Retribusi Daerah 7.994.269.739,00 6.965.714.003,25 87,13
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 10.557.157.199,34 10.534.500.875,11 99,79
4 Lain-lain PAD yang sah 114.551.125.247,78 127.791.941.758,48 111,56
Jumlah 155.969.689.703,30 170.822.326.558,34 109,52
Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar
Rp.170.822.326.558,34atau dengan prosentase capaian sebesar 109,52% dari target
yang ditetapkan.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 128
Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan Capaian Kinerja Keuangan
Tahun 2015
No. Sasaran Strategis
Indikator Target Realisasi %
Program Target Realisasi %
1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Rata-rata Lama Sekolah
8,39 8,23 98,08 1 Program Pendidikan Dasar Usia Dini
1.433.355.800 1.396.491.650 97,43
Angka Melek Huruf
92,16 94,19 102,2 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
29.866.252.370 17.850.462.939 59,77
Persentase Akses dan Mutu Pendidikan
91,13 92,8 101,83 3 Program Pendidikan Menengah 8.299.308.870 7.903.436.709 95,23
4 Program Pendidikan Non Formal
350.810.650 349.055.325 99,50
5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6.991.548.500 5.110.013.487 73,09
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
517.387.250 368.734.800 71,27
7 Program Peningkatan Peran serta Pelajar
223.804.000 219.309.400 97,99
8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
308.000.000 300.130.300 97,44
Jumlah............................. 100,70 47.990.467.440 33.497.634.610 69,80
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup
74,78 75,2 100,56 1 Program Pelayanan Medis 22.103.501.666 20.445.372.209 92,50
2 Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
862.572.850 809.887.520 93,89
3 Program Pengembangan Kesehatan
48.058.428.408 40.684.778.640 84,66
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 129
4 Program Keluarga Berencana 1.572.134.425 1.417.290.775 90,15
5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
98.572.807.263 98.532.979.892 99,96
6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
118.114.500 110.348.425 93,42
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
818.740.500 792.190.425 96,76
8 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
69.925.000 59.796.900 85,52
Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)
93,67 94,25 99,38 9 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
531.778.150 526.463.870 99,00
Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
12,32 11,49 106,74
Jumlah............................. 102,23 172.708.002.762 163.379.108.656 94,60
3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Angka Kemiskinan
21,27 19,02 110,58 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
694.893.450 681.531.700 98,08
2 Program Peningkatan Peran serta dan Kesadaran Gender dalam Pembangunan
269.179.950 262.898.275 97,67
3 Program Keluarga Sejahtera 171.079.900 169.053.131 98,82
4 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
250.993.500 243.597.150 97,05
5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
292.771.050 259.600.750 88,67
6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
253.381.700 250.757.225 98,96
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 130
7 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
473.407.950 469.917.300 99,26
8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
763.942.350 761.852.000 99,73
Jumlah............................. 110,58 3.169.649.850 3.099.207.531 97,78
4 Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Angka Pengangguran
2,54 2,88 86,61 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
582.290.650 570.696.050 98,01
2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
525.314.000 522.656.725 99,49
3 Program Perlindungan Ketenagakerjaan
142.330.000 141.157.225 99,18
Jumlah............................. 86,61 1.249.934.650 1.234.510.000 98,77
5 Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya
81,55 75,83 92,99 1 Program Peningkatan Kekayaan dan Keragaman Budaya
214.079.450 80.017.500 37,38
Jumlah............................. 92,99 214.079.450 80.017.500 37,38
6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3,25 3,204 98,58 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KHD/WKDH
895.045.925 858.793.000 95,95
2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
58.907.450 58.383.650 99,11
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 131
3 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
726.159.550 702.930.900 96,80
4 Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank
292.382.800 290.199.200 99,25
5 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
861.447.575 847.130.275 98,34
6 Program Penataan dan Penguatan Organisasi
136.927.250 136.515.959 99,70
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.247.315.925 2.197.138.725 97,77
8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6.552.911.275 6.016.426.413 91,81
9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
2.041.334.763 2.020.198.800 98,96
10 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
866.971.000 845.707.650 97,55
11 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
921.932.825 833.123.353 90,37
12 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa
3.363.980.900 3.043.244.237 90,47
13 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
134.008.000 133.111.950 99,33
14 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah
189.348.725 174.958.275 92,40
Nilai Akuntabilitas Kinerja
3 4 133,33 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.345.958.067 1.202.799.883 89,36
16 Program Pengembangan Kerjasama IPTEK
229.524.250 227.389.500 99,07
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 132
17 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
689.360.300 627.862.404 91,08
18 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
208.725.750 205.262.300 98,34
19 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
1.335.381.500 1.298.199.617 97,22
20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
598.584.525 577.212.500 96,43
21 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.
733.338.000 683.615.940 93,22
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
4 4 100 22 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.854.209.850 2.764.411.249 96,85
Jumlah............................. 110,64 27.283.756.205 25.744.615.780 94,36
7 Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi
5,12 5,09 99,41 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
601.490.200 555.662.205 92,38
Pendapatan Perkapita
5.334.059 5.348.049 100,26 2 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
8.338.325.480 8.116.643.510 97,34
Rasio Gini 0,3375 0,2828 116,21 3 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
246.404.900 231.407.700 93,91
4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.157.885.050 2.071.921.150 96,02
5 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
1.976.854.625 1.898.445.925 96,03
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 133
6 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
117.513.900 116.843.475 99,43
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
319.411.000 300.548.975 94,09
8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.101.904.800 2.021.938.761 96,20
9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.125.559.850 1.971.839.868 92,77
10 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
201.508.925 200.109.675 99,31
11 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
165.000.000 159.460.514 96,64
12 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
138.100.600 134.088.125 97,09
13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
227.289.675 218.118.901 95,97
14 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
118.875.000 116.167.420 97,72
15 Program Pemberdayaan Penyuluhan
1.077.569.355 1.064.049.775 98,75
16 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
8.557.072.250 8.364.187.429 97,75
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 134
17 Program Pengembangan Usaha Perdagangan
272.530.550 258.413.950 94,82
18 Program Pengembangan Industri
813.408.600 787.993.750 96,88
Jumlah............................. 105,29 29.556.704.760 28.587.841.108 96,72
8 Meningkatnya daya saing investasi daerah
Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (Jutaan rupiah)
406.916 634.860 156,02 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
341.181.850 336.085.266 98,51
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
322.733.250 318.111.275 98,57
Jumlah............................. 156,02 663.915.100 654.196.541 98,54
9 Meningkatnya kunjungan wisatawan
Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisata
9,95 -0,45 -4,52 1 Program Pengembangan Pariwisata
1.509.833.825 1.464.716.558 97,01
Jumlah............................. -4,52 1.509.833.825 1.464.716.558 97,01
10 Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah
77,5 83,94 108,31 1 Program Pengembangan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
84.329.704.035 80.820.464.942 95,84
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
236.627.400 210.378.175 88,91
3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
28.148.967.500 27.684.425.871 98,35
4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
13.583.889.149 12.884.702.190 94,85
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 135
5 Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluaran Drainase dan Gorong-Gorong
3.820.125.164 3.702.719.000 96,93
6 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
1.973.465.500 1.890.347.310 95,79
7 Program Peningkatan Srana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum
10.283.066.500 9.920.686.200 96,48
8 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
87.759.000 63.728.800 72,62
9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.906.670.110 4.697.194.350 95,73
10 Program Pengembangan Perumahan
989.214.750 954.713.150 96,51
11 Program Lingkungan Sehat Perumahan
195.859.925 135.970.200 69,42
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.003.425.000 991.573.575 98,82
13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
3.310.968.220 3.181.522.400 96,09
14 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
244.668.000 226.010.550 92,37
15 Program Penataan, Penguatan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
359.168.000 268.050.460 74,63
16 Program Pengembangan Kegeologian dan Energi
174.759.000 157.217.000 89,96
Jumlah............................. 108,31 153.648.337.253 147.789.704.173 96,19
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 136
11 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
79,47 79,55 100,1 1 Program Perencanaan Tata Ruang
722.671.000 704.928.300 97,54
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
326.965.450 316.857.825 96,91
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
71,59 76,44 106,77 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.490.503.734 1.291.683.750 86,66
2 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
7.780.078.400 7.249.370.900 93,18
3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.370.538.600 1.352.179.943 98,66
4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
832.632.000 820.071.502 98,49
5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.712.199.093 1.669.342.400 97,50
6 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
160.150.000 155.937.400 97,37
7 Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan
78.382.000 77.813.800 99,28
8 Program Penanggulangan Dini Bencana
118.651.000 117.420.250 98,96
9 Program Tanggap Darurat Bencana
376.484.000 371.644.850 98,71
10 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
37.275.500 35.428.500 95,05
Jumlah............................. 103,44 15.006.530.777 14.162.679.420 94,38
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 137
12 Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum
Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum
3,36 6,72 200 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
625.507.750 618.431.128 98,87
2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2.184.594.625 2.165.821.335 99,14
3 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
502.071.400 498.857.100 99,36
4 Program Pelayanan Bantuan Hukum
440.352.625 376.438.725 85,49
5 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
252.472.475 238.595.050 94,50
Jumlah............................. 200 4.004.998.875 3.898.143.338 97,33
Berdasarkan pada hasil Akuntabilitas Keuangan apabila dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran, hal ini dapat
dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja telah mencapai bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Efisiensi tersebut diantaranya terjadi melalui
penggunaan Anggaran yang efisien seperti :
5. Dalam penyusunan anggaran mengacu pada Standar Harga Belanja yang ada, namun dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan harga toko (harga riil);
6. Belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan (urgensi) suatu kegiatan sehingga terjadi penghematan dari sisi anggaran namun kinerja tercapai;
7. Pencapaian Indikator Kinerja menggunakan prinsip Anggaran berbasis Kinerja;
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 138
BAB
4
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan
sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta
tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback)
yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon
Progo tahun 2015 yang berjumlah 21(100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah
memenuhi kriteri Sangat Tinggi, 2 indikator kinerja (9,25%) memenuhi kriteria tinggi serta
2 indikator kinerja (9,25%) kriteria Sangat Rendah.
Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Tinggi sebanyak 17
indikator, pada indikator sasaran strategis sebagai berikut:
q. rata-rata lama sekolah tercapai 98,09%
r. angka melek huruf tercapai 102,20%
s. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,08%;
t. angka harapan hidup tercapai 100,36%;
u. angka kematian ibu 130,10%;
v. angka kematian bayi 90,20%
w. angka kemiskinan tercapai 110,10%;
x. nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 96,64%;
y. nilai akuntabilitas kinerja 166,67%;
z. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%;
aa. pertumbuhan ekonomi tercapai 95,18%;
L
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 139
bb. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 230,85%;
cc. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 248,42%;
dd. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 102,72%;
ee. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 102,59%;
ff. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 95,59%;
Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama berkinerja Tinggi yaitu angka
pengangguran tercapai 86,61%, dan Persentase partisipasi masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 84,98%;sertadua Indikator Kinerja
Utamaberkinerja Sangat Rendahyaituindikator sasaranangka pengangguran tercapai 33,93%
dan indikator Persentase Penurunan pelanggaran perda tercapai 20,91%;
Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2015 Rp. 457.006.210.947,00 terealisasi Rp.
423.592.375.215,00 atau 92,69%. Disisi yang lain target Pendapatan Daerah
Rp.155.969.689.703,00 terealisasi Rp. 170.822.326.558,34 atau 109,52%.
Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2014 yang telah diambil dalam meningkatkan
kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu
melakukan pengintegrasian sistem informasi.
Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat
keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja
kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan
capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU),
sertaditerapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari
perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah
ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 140
BAB 1
LAMPIRAN
Penghargaan Daerah Tahun 2013
No. Judul Penghargaan Tahun Dari
1. Penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha atas
prestasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan
status terbaik (Peringkat I dari 10 besar nasional) pada tataran
pengambilan kebijakan di berbagai urusan pemerintahan
bidang urusan wajib dan pilihan.
2014 Presiden RI
2. Penghargaan Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup
Daerah Terbaik tahun 2013, 2 Juni 2014
2014 Kementerian
Lingkungan Hidup
3. Penghargaan Manggala Karya Kencana. Prestasi dalam
komitmen serta kepemimpinan dalam program
kependudukan, KB, dan pembangunan
2014 BKKBN RI
4. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi 2014 Presiden RI
5. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar
tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah (WTP)
2014 Menteri Keuangan
6. Penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2013 2014 Menteri Perhubungan
7. Penghargaan atas upaya pengendalian tembakau sebagai
upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok
2014 Komisi Nasional
Pengendalian
Tembakau 8. Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Kartika dalam
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup
sehat
2014 Menteri Kesehatan
9. Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014
Kategori Pembina Ketahanan Pangan
2014 Menteri Pertanian
10. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2014
Kategori Madya sebagai Kabupaten yang memiliki komitmen
dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
2014 Menteri
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak RI
11. Penghargaan Komisi Pemilihan Umum DIY kepada Bupati yang
telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu 2014
2014 Ketua KPU DIY
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 141
12. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2013 2014 Kementerian Hukum
dan HAM RI
13. Penghargaan atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan
Predikat Nilai B
2014 Menteri PAN dan RB
14 Penghargaan atas prestasi dalam Penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo 2016
2015 Gubernur DIY
15. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama 2015 Menteri
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak RI 16. Penghargaan Kepala Perpustakaan Nasional RI atas dedikasi
dan sumbangsih Bupati terhadap pengembangan
perpustakaan dan minat baca di Indonesia
2015 Kepala Perpustakaan
Nasional RI
17. Penghargaan kepada Kota Wates, Kab. Kulonprogo atas
Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perkotaan Tahun 2014-2015 (Adipura)
2015 Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
RI
18. Penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika kepada Bupati atas
Jasa Luar Biasa dalam Menggerakkan dan Memberdayakan
Masyarakat untuk Hidup Sehat
2015 Menteri Kesehatan RI
19. Penghargaan Swasta Saba Padapa atas Keberhasilan
menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2015 untuk
Klasifikasi Pemantapan
2015 Menteri Kesehatan RI
20. Regional Marketing Award (Kategori Silver) Penghargaan
sebagai apresiasi terhadap daerah yang melakukan inovasi
dan kreatifitas serta berhasil melakukan kinerja yang bagus
dan bisa menjadi inspirasi untuk Propinsi/Kota/Kabupaten lain
2015 DPD RI
21. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2014 2015 Kementerian Hukum
dan HAM RI
22. Penghargaan Damandiri Award 2015 sebagai Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Rujukan Nasional dan 20
Bupati/Walikota yang berkomitmen mengentaskan
kemiskinan dengan bermitra yayasan Damandiri
2016 Yayasan Damandiri
23. Penghargaan Bupati/Walikota Berprestasi sebagai 10 besar
Bupati terbaik se-Indonesia
2016 Jawa Pos
24. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015
dengan Predikat Nilai B
2016 Menteri PAN dan RB RI
| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 142
Inovasi Daerah
1. Program Layanan Pasien keluarga miskin di RSUDWates tanpa Kelas;
2. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil satu hari jadi (one day
service);
3. Program Santunan Kematian bagi keluarga tidak mampu;
4. Program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Daerah (Rasda) bagi keluarga tidak
mampu;
5. Produk lokal batik Geblek Renteng dijadikan PDH PNS, Perangkat Desa dan
Siswa/i di Kulon Progo;
6. Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB);
7. Program Kelompok Penyelamat Ibu Hamil Berisiko Tinggi (KELAMBUSITI);
8. Program Buku Saku Gigiku (Senyum untuk sehat);
9. Program Pemantauan Ibu Hami dengan MPS (Menuju Persalinan Sehat) Online;
10. Program Budaya Cuci Tangan Datang Kematian Sepsis Berkurang;
11. Program Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Tanpa Dinding.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015