1. makalah pkn
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
Agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Namun kedua hal tersebut selalu mengundang perdebatan yang cukup hangat dalam
sejarah dan kancah politik di Indonesia. Polemik memperlihatkan adanya suatu
perbedaan pendapat tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Perbedaan ini
mengakibatkan terjadinya ketegangan-ketegangan politik ideologi.
Hubungan negara dan agama telah menjadi perdebatan panjang untuk
menentukan apakah negara merupakan konsep yang include dalam suatu agama atau
negara adalah satu konsep yang terpisah dari agama dan sekedar memiliki hubungan
negara sebagai pengatur urusan agama dalam batasan-batasan tertentu yang kemudian
menjadi perbincangan lagi mengenai dalam hal apa negara dapat ikut campur dalam
urusan agama. Perdebatan tentang hubungan negara dan agama juga melahirkan
pemikiran atau teori yang dapat menerangkan hubungan negara dan agama dalam
pemikiran politik modern. Masalah tipe negara (state type) merupakan suatu hal yang
penting dalam hubungan negara dan agama di Indonesia. Hal ini karena kaitannya
dalam perjalanan sejarah bangsa (nation state).
Indonesia merupakan negara dengan komposisi masyarakat paling majemuk
didunia. Hampir 17% dari jumlah etnik dunia bermukim dikepulauan Nusantara ini.
Keberagaman hidup dalam beragama juga menjadi permasalahan penting bagi
keberagaman hidup bernegara. Agama islam merupakan agama mayoritas di
Indonesia, namun format hubungan negara dan agama di Indonesia dirumuskan
dalam tipe negara (state type) yang berlandaskan dalam filosofi kenegaraan
Indonesia yaitu pancasila.
Dan menjadi perdebatan lagi ketika ternyata sebagian umat muslim sebagai
rakyat mayoritas di Indonesia begitu gencar mengusulkan ide konsep negara yang
mereka yakini sebagai sebuah konsep yang datang dari Islam, hal ini menarik untuk
dikaji karena tidak ada umat agama lain yang menunjukan hal yang sama seperti yang
dilakukan umat muslim bahkan umat muslim tersebut menyatakan pemahaman
mereka bahwa agama yang memiliki konsep negara di dalamnya adalah hanya Islam.
Inilah sebabnya perbincangan mengenai agama dan negara merupakan hal
yang selalu menarik untuk didiskusikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Manusia Membutuhkan Agama dan Negara
Menurut kodratnya, manusia dalam hidupnya selalu mengakui adanya
kekuatan yang maha dahsyat di luar dirinya yang tak mungkin dibandingi oleh
kekuatan manusia maupun alam sekitarnya, inilah yang disebut dengan naluri
beragama. Agama dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :
1. Agama Samawi yaitu agama yang diyakini sebagai agama yang
diwahyukan Tuhan kepada Nabi atau Rasulnya untuk disampaikan
kepada umatnya.
2. Agama Ardli yaitu agama yang tidak diturunkan dari langit tapi timbul
dari pemikiran manusia dari hasil perenungan yang mendalam.
Dengan kata lain agama Ardli adalah agama yang diciptakan manusia.1
Manusia perlu beragama karena mereka memerlukan sesuatu dari agama itu.
Manusia memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan di
akherat. Dengan agama, manusia bisa mendapatkan kepuasan akal dan ketentraman
hati dan memang beragama merupakan sebuah kesesuaian terhadap fitrah manusia.2
Manusia juga perlu bernegara karena dalam sejarahnya dahulu manusia tidak
bisa hidup teratur dan tertib dalam upaya mereka memenuhi hajat hidup dan
menyalurkan naluru-naluri yang dimiliki sehingga kondisi tersebut menjadikan
manusia mutlak memerlukan adanya negara yang merupakan institusi yang akan
dapat menerapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk menertibkan manusia dalam
berkehidupan. Oleh Karena itu muncullah negara yang bertugas untuk
mengkoordinasi manusia agar kehidupan berjalan lebih teratur dan tertib.
B. Relasi Agama dan Negara
1 Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005). Hlm. 48
2 Ibid. Hlm. 50
Eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan
bermasyarakat artinya negara diperlukan sebagai institusi yang akan menerapkan
aturan-aturan yang memang diperlukan manusia dalam bermasyarakat (berinteraksi
untuk saling memenuhi kebutuhan/hajat hidup dan naluri-naluri yang mereka miliki).
Negara memiliki otoritas untuk mengatur hubungan yang diperlukan antar masyaraka
sedangkan agama merupakan satu hal yang pasti keberadaannya dalam kehidupan
manusia yang bermasyarakat karena merupakan fitrah.
Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan
negara dalam kehidupan. Ada beberapa paham tentang konsep hubungan negara dan
agama yaitu :
a. Paham Teokrasi
Paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal
yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena
pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman. Tuhan.
Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan
atas titah Tuhan. Dengan demikian urusan kenegaraan ataupun
pemerintahan, dalam paham teokrasi diyakini sebagai manifestasi firman
Tuhan. Dalam paham teokrasi pemerintahan diyakini sebagai otoritas
Tuhan secara langsung. Adanya negara dipandang sebagai kehendak
Tuhan. Dalam teokrasi lansung yang memimpin adalah kepala negara atau
raja yang diyakini sebagai representasi kepemimpinan Tuhan.
Sistem Teokrasi inilah yang dalam catatan sejarah pernah dipraktikan di
wilayah Eropa oleh umat Kristen pada abad pertengahan yang fakta
sejarahnya menunjukan bahwa negara teokrasi telah menimbulkan trauma
sejarah, karena pada kenyataannya dalam agama Kristen ajarannya tidak
mengandung konsep sempurna sebuah negara, sehingga yang terjadi
dalam sistem pemerintahan teokrasi tersebut sebenarnya adalah
pemerintahan yang disetiri raja yang bekerjasama (berkompromi) dengan
elit gerejawan dalam memerintah negara dengan mengatasnamakan setiap
peraturan yang diperlakukan dinyatakan datang dari Tuhan yang harus
diyakini (seperti apapun) peraturan yang ditetapkan oleh raja tersebut
tidak mungkin salah walaupun seringkali rakyat kecil tertindas dengan
penetapan peraturan raja sehingga pada puncaknya muncul protes
terutama dari kaum cendikiawan (ilmuwan/para pemikir) terhadap sistem
pemerintahan teokrasi tersebut. Itulah persoalan yang dialami oleh bangsa
Eropa ketika mereka hidup dalam sejarah kekaisaran/teokrasi. Agama
mereka yang dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara ternyata tidak mampu mengsuplai seluruh kebutuhan Negara
akan pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang akan dijalankan oleh
Negara.
b. Paham Sekuler
Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara.
Dalam paham ini urusan negara adalah urusan manusia dengan manusia
lain (urusan dunia). Sedangkan agama mengatur tentang urusan manusia
dengan Tuhannya.
Negara sekuler memisahkan antara system, hukum, norma negara dengan
system, hukum dan norma-norma agama.
Dalam catatan sejarah sekularisme muncul sebagai sistem Negara
alternative yang lahir sebagai hasil pemikiran kompromistik yang
merupakan sebuah kesepakatan antara kaum raja dengan kaum
cendikiawan yang mewakili rakyat yang protes terhadap sistem teokrasi.
Sekulerisme inilah paham yang secara fakta diterapkan oleh negara-negara
yang ada di dunia sekarang ini. Dalam sekulerisme Negara berperan
sebagai pengontrol kebebasan yang dinyatakan sebagai hak pada setiap
individu/rakyat. Dalam sekulerisme kebebasan individu adalah nilai yang
diagungkan, agama juga dianggap sebagai urusan individu yang sekedar
mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya , agama dilarang
mencampuri urusan hubungan manusia dengan manusia yang dianggap
sebagai urusan keduniaan yang hanya berhak ditatur oleh Negara,
sehingga sekulerisme adalah memisahkan agama dari urusan kehidupan
manusia.
Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas
negara dan pemisahan negara atas agama. (Marzuki Wahid dan Rumadi,
2001: 28). Negara dan Agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan
satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga
keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan
intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum
positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari
kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya
dengan hukum Agama.3
c. Paham Komunis
Paham komunis memandang hubungan negara dengan agama berdasarkan
pada filosofi materialisme. Paham ini menimbulkan paham atheis, yang
berarti tidak bertuhan. Menurut Karl Marx manusia ditentukan oleh
dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia itu sendiri. Sedang, agama
dianggap merupakan keluhan mahluk tertindas. Komunisme kemudian
mengingkari adanya agama secara mutlak bahkan menentang pengakuan
akan adanya agama Oleh karena itu, menurut paham ini, agama harus
ditekan bahkan dilarang. Nilai tertinggi negara adalah materi, karena pada
hakikatnya, manusia adalah materi. Komunisme memandang masyarakat
sebagai kumpulan unsure yang terdiri atas tanah, alat-alat produksi, alam
dan manusia. Semua itu merupakan satu kesatuan, yaitu materi. Tatkala
alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya berkembang, manusia pun
turut berkembang yang akhirnya mendorong perkembangan masyarakat
secara keseluruhan sehingga masyarakat tunduk pada dialektika
materialism. Materi adalah hal yang mendahului segalanya. Komunisme
3 Agus, Thohir, Relasi Agama dan Negara. Makalah Diskusi Kajian Spiritual yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat FPBS IKIP PGRI,(Semarang,2009). Hlm. 4
mengajarkan bahwa Negara adalah satu-satunya institusi yang berhak
menerapkan peraturan melalui kekuatan militer dan undang-undang.
Negaralah yang mengatur seluruh urusan individu dan urusan kelompok
masyarakat.
d. Negara dalam Islam
Menurut Munawir Sjadzali, ada 3 kelompok dalam umat islam dalam
memahami konsep Negara dalam islam
1. Menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang
mencakup segalanya. termasuk masalah negara.
2. Menganggap bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara.
Karena Islam dianggap tidak mengatur kehidupan negara.
3. Menganggap bahwa Islam tidak mencakup segalanya tentang negara,
namun memiliki prinsip dan nilai etika kehidupan bernegara.4
Sedangkan menurut Hussain Muhammmad, menyebutkan ada 2 model
hubungan agama dan negara.
1. Hubungan integralistik. Yaitu hubungan totalitas dimana agama dan
negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Hubungan simbiosis mutualistik. Yaitu antara agama dan negara
terdapat hubungan yang saling membutuhkan.5
Pemikir politik islam seperti Ibnu Taimiyah, Alghozali, Al mawardi
dan yang lainnya menyatakan bahwa agama dan Negara adalah
integralistik. Tanpa kekuasaan Negara agama berada dalam bahaya.
Sementara Negara tanpa disiplin hukum wahyu akan menjadi sebuah
institusi yang tiranik. Menurut Al Ghazali Negara dan agama adalah dua
anak kembar. Agama adalah dasar dan kekuasaan Negara adalah penjaga.
4 Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005). Hlm. 53-54
5 Ibid. Hlm. 55-56
Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan segala sesuatu
yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia *. Sistem kehidupan dunia
adalah keniscayaan dalam sistem agama. Maka adanya pemimpin Negara
merupakan keharusan agama (Islam) yang harus diadakan. Oleh karena itu
Negara adalah satu hal yang format/konsep/sistemnya telah dimiliki dalam
islam.6
Kenegaraan Islam (Khilafah Islamiyah)
Sistem kenegaraan islam pernah eksis dalam rentangan sejarah yang
panjang sampai 13 abad. Sejarah mencatat runtuhnya Negara islam adalah
pada tahun 1924 M yang pusat kekuasaannya berada di Turki yang dikenal
dengan kekhilafahan turki usmani. Sedangkan awal masa berdirinya
Negara ini adalah pada saat diutusnya seorang rosul di jazirah arab yaitu
Rosulullah Muhammad SAW.
Kenegaraan islam disebut dengan istilah Khilafah. Istilah khilafah
secara bahasa merupakan bentuk kata kerja yang dibendakan, dari bahasa
arab yaitu khalafa-yakhlufu-khilafah artinya mengganti dan pergantian.
Istilah ini kemudian memiliki definisi tersendiri. Para pemikir islam
diantaranya menyatakan definisi khilafah sebagai berikut :
>Ibn Khaldun dalam bukunya “Muqaddimah”, khilafah adalah pengganti
dari pemilik, syariah untuk menjaga agama dan mengurus dunia dengan
agama.
>Al-Mawardi; Khilafah ditetapkan untuk mengganti kenabian
dalammenjaga agama dan mengurus dunia..
>Taqiyuddin An-Nabhani; Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi
seluruh kaum muslim di seluruh dunia untuk menegakan hukum-hukum
syariah dan mengemban dakwah islam ke seluruh dunia.7
6 An-Nabhani, Daulah Islam, (Jakarta : HTI Press, 2007), Hlm. 457 Anonim, Khilafah is The Answer, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Hlm. 34
Dengan keterangan-keterangan tersebut menunjukan bahwa kalangan
pemikir islam meyakini bahwa konsep hubungan Negara dengan agama
dalam islam menyatakan negara sebagai konsep yang termasuk dimiliki
dalam agama islam karena islam diyakini sebagai agama yang sempurna
dan paripurna, sebagaimana disebutkan oleh Munawir Sjazali mereka
adaah kelompok yang meyakini bahwa agama dan Negara adalah
integralistik.
Keberadaan Negara dalam agama islam ini secara jujur juga diakui
oleh kalangan pemikir yang berasal dari ,luar agama islam. Will Durrant
dalam bukunya berjudul The Story of Civilization menulis “Para
khalifah(pemimin Negara islam) telah memberikan keamanan pada
manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan
usaha keras mereka. Para khalifah telah menyediakan berbagai peluang
bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan
selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah
tercatat lagi fenomena sepertiitu setelah masa mereka.Kegigihan dan
kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga
berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar
biasa…”.8
Relasi Negara dan Agama Menurut Konstitusi Indonesia
Persoalan relasi antara negara dan agama juga ada di dalam kehidupan
bernegara di Indonesia. Relasi negara dan agama di Indonesia selalu
mengalami pasang surut karena relasi antar keduanya tidak berdiri sendiri
melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik,
ekonomi, dan budaya.
Pembahasan mengenai relasi negara dan agama yang berlaku di
Indonesia sudah dimulai oleh sejak awal berdirinya negara Indonesia. Saat
8 Ibid. Hlm. 67
itu terjadi perdebatan tentang dasar filosofi dan ideologi negara Indonesia
karena Indonesia terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, agama serta
golongan politik. Perdebatan tentang dasar filsafat negara dimulai tatkala
Sidang BPUPKI pertama, yang pada saat itu tampillah tiga pembicara, yaitu
Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo pada tanggal 31 Mei, dan
Soekarno pada tanggal 1 Juni, tahun 1945. Berdasarkan pidato dari ketiga
tokoh pendiri negara tersebut, persoalan dasar filsafat negara (Pancasila)
menjadi pusat perdebatan antara golongan Nasionalis dan Golongan Islam.
Pada awalnya Syari’at Islam diusulkan sebagai dasar negara oleh sebagian
tokoh, namun golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Pada
akhirnya ditandatanganilah Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai
rancangan Pembukaan UUD Negara Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945.
(Kaelan, 2009: 11-12)
Dalam perkembangan berikutnya, Hatta mengusulkan pengubahan
rancangan Pembukaan UUD dan isinya karena menerima keberatan dari
sebagian kalangan tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta “dengan
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya” yang akhirnya
kalimat tersebut dihapuskan. (Kaelan, 2009: 13-14)
Pancasila sila pertama, ”Ketuhanan yang Maha Esa”, dianggap sebagai
paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia dengan
memandang kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri
atas berbagai macam etnis, suku, ras dan agama (Kaelan, 2009: 24)
Bangsa Indonesia pada dasarnya meyakini bahwa kemerdekaan yang
dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan semata-mata
perjuangan rakyat, namun semua itu tidak akan pernah terwujud tanpa
kehendak Tuhan. Jadi sejak negara Indonesia lahir, didasari oleh nilai-nilai
Ketuhanan. Dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa” maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit yang
diyakini oleh masing-masing rakyatnya.
BAB III
PENUTUP
Negara dipahami sebagai entitas pelaksana atas akumulasi
pemahaman,standarisasi, dan keyakinan yang diterima/dimiliki oleh manusia,
sedangkan agama dipahami sebagai akumulasi dari ajaran kehidupan yang berisi
pemahaman, standarisasi,dan keyakinan.Dengan demikian hubungan antara agama
dan Negara dapat dipertemukan, bahkan disatukan.
Sebagai entitas pelaksana, Negara memiliki infrastruktur dan suprastruktur.
Infrastruktur Negara adalah perangkat keras yang menjalankan fungsi-fungsi
operasional yang menjelma dalam bentuk manusia dengan perangkat keras lain yang
digunakannya. Suprastruktur Negara adalah perangkat lunak yang termanifestasikan
dalam konstitusi dan perundang-undangan.Konstitusi dan perundang-undangan
tersebut merupakan akumulasi dari pemahaman, standarisasi, dan keyakinan yang
boleh jadi digali dari agama tertentu.
Pada faktanya, Negara yang berlandaskan agama, yaitu Negara yang
konsepnya berasal dari suatu agama pernah ada dalam catatan sejarah yaitu berasal
dari agama islam. Bahkan eksistensi Negara tersebut diketahui telah mampu
mengsejahterakaan manusia dalam tata hubungan/interaksi kemasyarakatan manusia
yang dalam rangka menyalurkan potensi kehidupannya berupa hajat hidup dan naluri-
naluri alamiah manusia. Sehingga islam, selain sebagai agama yang mengajarkan
aspek spiritual/ruhiyyah, islam juga adalah agama yang memiliki ajaran ideologi yang
mampu mengsuplai seluruh pemahaman,standarisasi,dan keyakinan yang merupakan
kebutuhan Negara. Inilah diantara perbedaan islam dengan agama lainnya, baik
agama samawi maupun agama ardii.
Di Indonesia dalam hal relasinya dengan agama sebagian kalangan
menganggap bahwa Indonesia memiliki paradigm yang tersendiri(unik) yaitu
paradigma pancasila dimana negara pancasila dinilai sebagi sebuah religions nation
state yakni didefinisikan sebagai sebuah negara kebangsaan yang religious, namun
ketika dikaji lebih dalam lagi sebenarnya Indonesia juga mengarah pada paham
sekulerisme dalam memandang hubungan negara dan agama karena ternyata
karakteristik paham sekuler Nampak dalam kebernegaraan di Indonesia, bahkan
hampir di semua negara di dunia.
DAFTAR PUSTAKA
Tim Pokja , 2005, Pancasila dan Kewarganegaraaan, Yogyakarta : Penerbit Pokja
Akademik UIN Sunan Kalijaga
An-Nabhani, 2007, Daulah Islam, Jakarta : HTI Press
Anonim, 2003, Khilafah is The Answer, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
Anonim,2002, Menegakan syariat islam, Jakarta : HTI Press
Peradaban Emas Khilafah, Jakarta : Al-Waie,2011
Agus, Thohir. 2009. ”Relasi Agama dan Negara”. Makalah Diskusi Kajian Spiritual
yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat FPBS IKIP PGRI, Semarang, tanggal 4
November 2009.
Kaelan. 2009. ”Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat
Pancasila”. Makalah. Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2009.
MAKALAH
HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah PKn
Diampu oleh : Bpk. Novella Parchiano
Disusun oleh :
Nova Ika (10680025)
Dwi Rohmiyati (10680026)
Anida Fitri (10680027)
Haswinta Primasari Putri (10680028)
Tarminingsih (10680029)
Umi Hani (10680030)
PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011