1. nama jabatan : kepala subdirektorat anggaran iii c 2 ... anggaran iii... · meneliti draft surat...
TRANSCRIPT
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 439 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Anggaran III C
2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penganggaran belanja pada KL sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1 Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif.
4.1.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis (Daduktek) dan Direktur Anggaran III dalam rangka konfirmasi mengenai ketersediaan pagu belanja KL (resource envelope);
4.1.2. Melakukan evaluasi atas realisasi anggaran KL tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan masukan dalam pengalokasian pagu tahun berikutnya;
4.1.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat Memorandum Hasil Penelaahan (MHP) RKA-KL tahun sebelumnya yang memuat alokasi dana per program, kegiatan, satker, jenis belanja, sumber dana, dan penyiapan data dukung yang terkait dengan penyusunan pagu dimaksud;
4.1.4. Meneliti MHP RKA-KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek;
4.1.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan penyusunan Pagu Indikatif dan exercise Pagu Indikatif KL;
4.1.6. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Indikatif KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.2. Menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam
rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan yang
diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Menganalisis bahan yang disampaikan para Kepala Seksi pada
Subdirektorat Anggaran III C serta memberikan masukan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 440 -
rekomendasi kepada Direktur Anggaran IIII.
4.3. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subdirektorat Daduktek dan
Direktur Anggaran III dalam rangka konfirmasi mengenai penyusunan Pagu Sementara;
4.3.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Pagu Sementara dan membuat exercise Pagu Sementara KL;
4.3.3. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subdirektorat Daduktek dan
Direktur Anggaran III dalam rangka konfirmasi mengenai penyusunan Pagu Definitif;
4.4.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Pagu Definitif dan exercise Pagu Definitif KL;
4.4.3. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.5. Menyiapkan bahan penyusunan pagu ABT dalam rangka penyusunan
RUU APBN-P. 4.5.1. Menugaskan para Kepala Seksi menghimpun usulan, menyiapkan
bahan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P;
4.5.2. Menugaskan para Kepala Seksi menganalisis usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana;
4.5.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat exercise kebutuhan dana APBN-P;
4.5.4. Meneliti hasil exercise APBN-P dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelaahan RKA-KL dalam rangka
penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti RKA-KL berdasarkan
pagu sementara dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait di KL dan pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.6.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 441 -
Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelaahan RKA-KL dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti RKA-KL Penyesuaian
berdasarkan Pagu Definitif dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait di KL dan Pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan mencetak konsep SAPSK;
4.7.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK
(ABT dan Non-ABT). 4.8.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti usulan revisi dan data
dukung serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka revisi SAPSK;
4.8.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menganalisis substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK yang diajukan KL dalam rangka memberikan pertimbangan/persetujuan usulan revisi;
4.8.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan para Pelaksana untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.4. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.5. Meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi serta menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.9. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL.
4.9.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Membahas usulan SBK bersama para Kepala Seksi dan KL; 4.9.3. Menugaskan Kepala Seksi menyusun hasil pembahasan SBK ; 4.9.4. Meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Direktur
Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.10. Mengkoordinasikan penelaahan usulan persetujuan/penolakan kontrak multi years KL. 4.10.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti usulan kontrak multi
years yang diusulkan KL; 4.10.2. Membahas usulan kontrak multi years bersama para Kepala Seksi dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 442 -
unit terkait mengenai kelayakan kegiatan untuk dilakukan multi years; 4.10.3. Meneliti draft surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran III melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.11. Mengkoordinasikan penyajian data/informasi anggaran.
4.11.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan koordinasi dengan KL;
4.11.2. Meneliti data/informasi yang diterima KL untuk mendukung data/informasi anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.12. Melakukan penyelesaian jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan.
4.12.1. Melakukan koordinasi dengan KL dalam rangka penyelesaian jawaban DPR/DPD secara tertulis dan Lisan;
4.12.2. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan data pendukung dan menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD;
4.12.3. Meneliti data dan konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.13. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi
anggaran. 4.13.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dalam rangka
monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL; 4.13.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep telaahan hasil
monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL; 4.13.3. Meneliti konsep telaahan hasil monitoring dan evaluasi realisasi
anggaran KL serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek.
4.14. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk
menyusun tanggapan LHP; 4.14.2. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi untuk
menyusun tanggapan LHP; 4.14.3. Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut
kepada Direktur Anggaran III.
4.15. Memberikan bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai sesuai bidang tugasnya untuk
menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.3. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama para Kepala Seksi;
4.15.4. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan;
4.15.5. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 443 -
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III kepada Direktur Anggaran III.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Anggaran III. 5.2. Rencana Kerja Subdirektorat Anggaran III C tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah. 5.6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 5.7. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.8. Hasil pertemuan tiga pihak. 5.9. Standar Biaya. 5.10. Pagu Indikatif. 5.11. Pagu Sementara. 5.12. Pagu Definitif. 5.13. Pagu ABT 5.14. RKA-KL Pagu Sementara. 5.15. RKA-KL Pagu Definitif. 5.16. RKA-KL Pagu ABT 5.17. Kesepakatan DPR. 5.18. Term Of Reference. 5.19. Rincian Anggaran Biaya. 5.20. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri 5.21. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan penganggaran. 5.22. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL dari
media massa. 5.23. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.24. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan – peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan negara.
7. HASIL KERJA :
7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.2. Hasil trilateral meeting pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 444 -
7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.5. Konsep Exercise ABT/Pagu ABT pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.6. Memorandum Hasil Penelaahan (MHP) pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.7. Konsep Nota penjelasan Dokumen Hasil Penelaahan/catatan penelaahan RKA-KL, Konsep Himpunan RKA-KL, dan Konsep rincian SAPSK pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.8. Konsep Revisi SAPSK, Revisi ABT dan Non ABT pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.9. Konsep SBK pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.11. Data/Informasi anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 445 -
7.13. Laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.14. Konsep Tindak Lanjut LHP pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
7.15. Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat Anggaran III.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Anggaran III. 8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Menandatangani exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu
ABT. 8.4. Menandatangani memorandum hasil penelaahan RKA-KL. 8.5. Menandatangani Berita acara Catatan Hasil Penelaahan dan memaraf dokumen
hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK). 8.6. Menandatangani Berita acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan memaraf
SAPSK revisi ABT dan Non ABT.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep dan paraf/tandatangan pada exercise pagu (indikatif,
sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 9.4. Kebenaran konsep dan tandatangan pada memorandum hasil penelaahan
RKA- KL. 9.5. Kebenaran konsep dan tandatangan Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan
paraf Dokumen Hasil Penelaahan RKA-KL (SAPSK). 9.6. Kebenaran konsep dan tandatangan Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan paraf
SAPSK revisi ABT dan Non ABT.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Pejabat Eselon IV sebanyak 4 orang dan Jumlah pelaksana staff yang ada
sebanyak 16 pegawai. 10.2. Penganggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008) adalah sebesar Rp 8.581.153.364.000,-.
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Anggaran III dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan
usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 446 -
11.2. Kepala Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Kepala Subdirektorat Daduktek dan para Kepala Subdirektorat teknis di lingkungan Direktorat Anggaran III dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
11.4. Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Anggaran III C dalam hal pelaksanaan tugas.
11.5. Direktorat-Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.6. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal penyiapan penyusunan anggaran. 11.7. Bappenas dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan K/L. 11.8. Ditjen Perbendaharaan dalam hal koordinasi pelaksanaan anggaran. 11.9. DPR dalam hal penetapan kebijakan pengalokasian anggaran. 11.10. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IVa 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat III 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :
- Visioning (2) - In-Depth Problem Solving and Analysis (3) - Adapting to Change (2) - Planning and Organizing (3) - Quality Focus (3) - Continuous Improvement (3) - Stakeholder Focus (2) - Integrity (3) - Team Work and Collaboration (2) - Managing Others (3) - Relationship Management (2) - Meeting Leadership (3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 447 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Direktur Anggaran III
Kasubdit Anggaran
III A
Kasubdit Anggaran
III B
Kasubdit Anggaran
III C
Kasubdit Anggaran
III D
Kasubdit Anggaran
III E
Kasi Anggaran IIIC-1, IIIC-2,
IIIC-3, dan IIIC-4
Kasubdit Daduktek
Anggaran III
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 448 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Anggaran IIIC-1
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penganggaran belanja pada KL sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung
(memorandum hasil penelaahan, RKA-KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif KL;
4.1.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan exercise KL;
4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Indikatif KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;
4.1.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.2. Menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam
rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan (inventarisasi program
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menganalisis bahan yang disampaikan pelaksana serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.3. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (RKP, Renja
KL, hasil trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise Pagu Sementara KL;
4.3.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan Exercise Pagu Sementara KL;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 449 -
4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Sementara KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;
4.3.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL
Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, dan Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL;
4.4.2. Meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.5. Menyiapkan bahan penyusunan pagu ABT sebagai bahan penyusunan RUU
APBN-P. 4.5.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan, menyiapkan bahan
dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menganalisis usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat exercise kebutuhan dana ABT
KL; 4.5.4. Meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.6. Melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL berdasarkan pagu
sementara dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.6.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.7. Melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan
Pagu Definitif dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana, untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk mencetak konsep SAPSK;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 450 -
4.7.5. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.8. Melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT).
4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan revisi dan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri, kesepakatan dengan Panja dan keterangan lain yang diperlukan serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka revisi SAPSK;
4.8.2. Menganalisis substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK yang diajukan KL dalam rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi;
4.8.3. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.4. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.5. Meneliti konsep Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.9. Menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
4.9.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan SBK yang diajukan KL dan menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti RAB, TOR dan keterangan lain yang diperlukan bersama pejabat terkait dan pelaksana;
4.9.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil pembahasan SBK; 4.9.4. Meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
persetujuan/penolakan usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL;
4.10.2. Membahas usulan kontrak multi years bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana;
4.10.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.11. Melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran.
4.11.1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait (KL) dalam rangka penyajian data/informasi anggaran;
4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk meneliti data/informasi yang diterima dari KL;
4.11.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL;
4.11.4. Meneliti dan menyampaikan data/informasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 451 -
4.12. Melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan. 4.12.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data yang berkaitan dengan
pertanyaan DPR/DPD; 4.12.2. Meneliti data yang ada dan kemudian menyusun konsep jawaban atas
pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan Jawaban DPR/DPD kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.13. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.13.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun laporan realisasi anggaran KL;
4.13.2. Meneliti data realisasi anggaran yang ada dan kemudian menyusun telaahan;
4.13.3. Membahas hasil telaahan dengan Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.14. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC untuk
menindaklanjuti LHP; 4.14.2. Menugaskan pelaksana menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.14.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada
Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.15. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Subdirektorat dan para Kepala Seksi;
4.15.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan;
4.15.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-1 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Data pagu dan realisasi PHLN dari KL 5.6. Rencana Kerja Pemerintah. 5.7. Luncuran PHLN 5.8. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.9. Hasil trilateral meeting.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 452 -
5.10. Standar biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. Pagu ABT 5.15. RKA-KL Pagu Sementara. 5.16. RKA-KL Pagu Definitif. 5.17. RKA-KL Pagu ABT 5.18. Kesepakatan DPR. 5.19. Term Of Reference. 5.20. Rician Anggaran Biaya. 5.21. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.22. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.23. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.24. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.25. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.26. Surat /nota dinas dari unit terkait. 5.27. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Hukum dan HAM. 7.2. Bahan trilateral meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum dan HAM. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan HAM. 7.5. Konsep Exercise ABT Departemen Hukum dan HAM. 7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Hukum dan HAM. 7.7. Konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM. 7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Departemen Hukum dan HAM. 7.9. Konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years
Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Data/Informasi anggaran Departemen Hukum dan HAM. 7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan
Departemen Hukum dan HAM. 7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Departemen Hukum dan
HAM. 7.14. Konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.15. Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Anggaran
IIIC. 8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Memaraf exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Memaraf Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 453 -
8.5. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan 8.6. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi. 8.7. Meminta hasil pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3 Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT. 9.4 Kebenaran konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Kebenaran konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan dokumen hasil
penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Kebenaran konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan SAPSK revisi ABT
dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan. 10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 4 orang. 10.2. Pengganggaran pada Departemen Hukum dan HAM. 10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA.
2008) adalah sebesar Rp 4.413.109.130.000,- 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal menerima tugas, petunjuk, arahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.3. Bappenas dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan KL. 11.4. Para kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal
koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para pegawai di lingkungan Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal pelaksanaan
tugas. 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :
- In-Depth Prob Solv&Analysis (2) - Planning and Organizing (1) - Countinuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Service (2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 454 -
- Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Interpersonal Communication (2) - Written Communication (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kasubdit
Anggaran IIIC
Kasi Anggaran IIIC-1
Kasi Anggaran IIIC-2
Kasi Anggaran IIIC-3
Kasi Anggaran IIIC-4
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 455 -
1. NAMA JABATAN : Perumus 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Mengidentifikasi data sebagai dasar penghitungan exercise; 4.1.2. Mengidentifikasi konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah
ditetapkan; 4.1.3. Mengidentifikasi data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-
KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif ;
4.1.4. Membahas kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.2. Membantu menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan
DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi inventarisasi program
dan kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.3. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara dan menyampaikan Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.4. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Definitif.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 456 -
4.4.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif sesuai hasil kesepakatan DPR dan data dukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.5. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi usulan KL dalam rangka
menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Membuat konsep exercise kebutuhan dana ABT KL ; 4.5.3. Membahas hasil identifikasi dan hasil exercise ABT serta menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.6. Membantu melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB,
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan membuat Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.7. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB, dan
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.8. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT). 4.8.1. Mengidentifikasi substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam
rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung seperti TOR,
RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan kesepakatan dengan Panja, keterangan lain yang diperlukan untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Membahas Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.9. Membantu menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 457 -
4.9.1. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti TOR, RAB, dan keterangan lain yang diperlukan bersama unit terkait;
4.9.2. Membahas hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Meneliti usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL; 4.10.2. Melakukan penelaahan usulan kontrak multi years bersama-sama dengan
unit terkait; 4.10.3. Menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.11. Membantu melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran. 4.11.1. Meneliti data/informasi yang diterima dari KL; 4.11.2. Melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL; 4.11.3. Menyampaikan data/informasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.12. Membantu melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan 4.12.1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan pertanyaan DPR/DPD dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.13. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.13.1. Menghimpun laporan realisasi anggaran KL; 4.13.2. Menyusun konsep telaahan hasil monitoring dan evaluasi realisasi
anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.14. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 untuk menindaklanjuti
LHP; 4.14.2. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan Kepala
Seksi Anggaran IIIC-1.
4.15. Membantu menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mengidentifikasi Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.15.3. Membahas dan menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-1 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 458 -
5.6. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.7. Hasil trilateral meeting. 5.8. Standar biaya. 5.9. Pagu Indikatif. 5.10. Pagu Sementara. 5.11. Pagu Definitif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.20. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.21. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.22. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Departemen Hukum dan HAM. 7.2. Bahan trilateral meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum dan HAM. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan HAM. 7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Departemen Hukum dan HAM. 7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Hukum dan HAM. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Departemen Hukum dan HAM. 7.9. Rancangan Konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Data/Informasi anggaran Departemen Hukum dan HAM. 7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan
Lisan Departemen Hukum dan HAM. 7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Departemen
Hukum dan HAM. 7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.15. Rancangan Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT,
RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 8.2. Mengajukan usul, saran dan pendapat surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul, saran dan pendapat exercise pagu (indikatif, sementara,
definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Mengajukan usul, saran dan pendapat Memorandum Hasil Penelaahan RKA
KL.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 459 -
8.5. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan. 8.6. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan
Revisi.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Usul, saran dan pendapat konsep surat dan laporan. 9.3 Usul, saran dan pendapat konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif )
dan konsep pagu ABT. 9.4 Usul, saran dan pendapat konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Usul, saran dan pendapat konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan
dokumen hasil penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Usul, saran dan pendapat konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan
SAPSK revisi ABT dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai siklus penganggaran - Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 460 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.2. Melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.3. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.4. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.5. Melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 461 -
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.6. Melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.7. Melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.8. Melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL.
4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka memberikan pertimbangan/persetujuan usulan revisi;
4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.9. Melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL.
4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 462 -
4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan KL dan data dukung bersama unit terkait;
4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.12. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-1.
4.13. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-1;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 463 -
5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Hukum dan HAM. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum dan HAM. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan HAM. 7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Departemen Hukum dan HAM. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Hukum dan
HAM. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Departemen Hukum dan HAM. 7.9. Rancangan Konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Departemen
Hukum dan HAM. 7.12. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.13. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT
dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Hukum
dan HAM. 8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen
Hukum dan HAM. 9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 464 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I (III/b) – Penata Tk I (III/d) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 465 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS)
KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 466 -
4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.6. Membantu melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.7. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.8. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT) KL. 4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka
memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-
sama dengan unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.9. Membantu melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus
(SBK) KL. 4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan
bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 467 -
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL dan data
dukung bersama unit terkait; 4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan
masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.12. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-1.
4.13. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-1;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 468 -
5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Hukum dan HAM. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum dan HAM. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan HAM. 7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Hukum dan
HAM. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Departemen Hukum dan HAM. 7.9. Rancangan Konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT
dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Hukum
dan HAM. 8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen
Hukum dan HAM. 9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 469 -
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. BPS; 10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) – Penata (III/c) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 470 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.2. Melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka
sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-1. 4.3. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL SE
Pagu Sementara (PS) KL. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.4. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai
bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 471 -
4.5. Melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.6. Melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.7. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-1.
4.8. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.9. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan
dari BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.10. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 untuk menyiapkan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 472 -
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-1.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Hukum dan
HAM. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum
dan HAM. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan
HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 473 -
7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen
Hukum dan HAM. 7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM. 7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Hukum dan HAM. 7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja,
RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Hukum
dan HAM. 8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen
Hukum dan HAM. 9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 474 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/d) – Penata Muda Tk I (III/b) 13.2. Pendidikan Formal : D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 475 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.2. Membantu melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-1. 4.3. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara
(PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.4. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 476 -
4.5. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.6. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.7. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-1.
4.8. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.9. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK KL dengan memperhatikan saran/masukan dari
BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.10. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 477 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Hukum dan
HAM. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum
dan HAM. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan
HAM. 7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 478 -
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Hukum dan HAM.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM. 7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Hukum dan HAM. 7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja,
RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Hukum
dan HAM. 8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen
Hukum dan HAM. 9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 479 -
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c) – Penata Muda (III/a) 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 480 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL
sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 481 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.6. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.7. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.8. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 482 -
Seksi Anggaran IIIC-1.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Hukum dan HAM. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum dan HAM. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan HAM. 7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen
Hukum dan HAM. 7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM. 7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Hukum dan HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 483 -
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja,
RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Hukum
dan HAM. 8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen
Hukum dan HAM. 9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/b) – Pegatur Tk I (II/d)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 484 -
13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 485 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Hukum dan HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif
(PI) KL dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu
Sementara (PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 486 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 487 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. RKP/Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Hukum dan HAM. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Departemen Hukum dan HAM. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Hukum dan HAM. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Hukum dan HAM. 7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen
Hukum dan HAM. 7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Hukum dan HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 488 -
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Hukum dan HAM. 7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Hukum dan HAM. 7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Hukum dan HAM. 7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja,
RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Hukum
dan HAM. 8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Hukum dan HAM. 9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen
Hukum dan HAM. 9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK)
Departemen Hukum dan HAM. 9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Hukum dan
HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 489 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a) – Pengatur (II/c) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 490 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Anggaran IIIC-2
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penganggaran belanja pada KL sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung
(memorandum hasil penelaahan, RKA-KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif KL;
4.1.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan exercise KL;
4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Indikatif KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;
4.1.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.2. Menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam
rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan (inventarisasi program
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menganalisis bahan yang disampaikan pelaksana serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.3. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (RKP, Renja
KL, hasil trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise Pagu Sementara KL;
4.3.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan Exercise Pagu Sementara KL;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 491 -
4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Sementara KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;
4.3.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL
Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, dan Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL;
4.4.2. Meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.5. Menyiapkan bahan penyusunan pagu ABT sebagai bahan penyusunan RUU
APBN-P. 4.5.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan, menyiapkan bahan
dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menganalisis usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat exercise kebutuhan dana ABT
KL; 4.5.4. Meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.6. Melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL berdasarkan pagu
sementara dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.6.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.7. Melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan
Pagu Definitif dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana, untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk mencetak konsep SAPSK;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 492 -
4.7.5. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.8. Melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT).
4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan revisi dan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri, kesepakatan dengan Panja dan keterangan lain yang diperlukan serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka revisi SAPSK;
4.8.2. Menganalisis substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK yang diajukan KL dalam rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi;
4.8.3. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.4. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.5. Meneliti konsep Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.9. Menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
4.9.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan SBK yang diajukan KL dan menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti RAB, TOR dan keterangan lain yang diperlukan bersama pejabat terkait dan pelaksana;
4.9.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil pembahasan SBK; 4.9.4. Meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
persetujuan/penolakan usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL;
4.10.2. Membahas usulan kontrak multi years bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana;
4.10.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.11. Melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran.
4.11.1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait (KL) dalam rangka penyajian data/informasi anggaran;
4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk meneliti data/informasi yang diterima dari KL;
4.11.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL;
4.11.4. Meneliti dan menyampaikan data/informasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 493 -
4.12. Melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan. 4.12.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data yang berkaitan dengan
pertanyaan DPR/DPD; 4.12.2. Meneliti data yang ada dan kemudian menyusun konsep jawaban atas
pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan Jawaban DPR/DPD kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.13. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.13.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun laporan realisasi anggaran KL;
4.13.2. Meneliti data realisasi anggaran yang ada dan kemudian menyusun telaahan;
4.13.3. Membahas hasil telaahan dengan Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.14. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC untuk
menindaklanjuti LHP; 4.14.2. Menugaskan pelaksana menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.14.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada
Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.15. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Subdirektorat dan para Kepala Seksi;
4.15.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan;
4.15.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-2 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Data pagu dan realisasi PHLN dari KL 5.6. Rencana Kerja Pemerintah. 5.7. Luncuran PHLN 5.8. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.9. Hasil trilateral meeting.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 494 -
5.10. Standar biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. Pagu ABT 5.15. RKA-KL Pagu Sementara. 5.16. RKA-KL Pagu Definitif. 5.17. RKA-KL Pagu ABT 5.18. Kesepakatan DPR. 5.19. Term Of Reference. 5.20. Rician Anggaran Biaya. 5.21. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.22. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.23. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.24. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.25. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.26. Surat /nota dinas dari unit terkait. 5.27. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Bahan trilateral meeting Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Komunikasi dan Informatika
serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.5. Konsep Exercise ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga
Ketahanan Nasional. 7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.7. Konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga
Ketahanan Nasional. 7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.9. Konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga
Ketahanan Nasional. 7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years
Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.11. Data/Informasi anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan
Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Departemen Komunikasi
dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 495 -
7.14. Konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.15. Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Memaraf exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Memaraf Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 8.5. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan 8.6. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi. 8.7. Meminta hasil pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3 Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT. 9.4 Kebenaran konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Kebenaran konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan dokumen hasil
penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Kebenaran konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan SAPSK revisi ABT
dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan. 10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 4 orang. 10.2. Pengganggaran pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga
Ketahanan Nasional. 10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008)
adalah sebesar Rp 2.313.220.227,- 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal menerima tugas, petunjuk, arahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.3. Bappenas dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan KL. 11.4. Para kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal
koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para pegawai di lingkungan Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal pelaksanaan
tugas. 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 496 -
13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :
- In-Depth Prob Solv&Analysis (2) - Planning and Organizing (1) - Countinuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Interpersonal Communication (2) - Written Communication (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kasubdit Anggaran IIIC
Kasi Anggaran IIIC-1
Kasi Anggaran IIIC-2
Kasi Anggaran IIIC-3
Kasi Anggaran IIIC-4
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 497 -
1. NAMA JABATAN : Perumus 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Mengidentifikasi data sebagai dasar penghitungan exercise; 4.1.2. Mengidentifikasi konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah
ditetapkan; 4.1.3. Mengidentifikasi data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-
KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif ;
4.1.4. Membahas kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.2. Membantu menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan
DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi inventarisasi program
dan kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.3. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara dan menyampaikan Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.4. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Definitif.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 498 -
4.4.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif sesuai hasil kesepakatan DPR dan data dukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.5. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi usulan KL dalam rangka
menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Membuat konsep exercise kebutuhan dana ABT KL ; 4.5.3. Membahas hasil identifikasi dan hasil exercise ABT serta menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.6. Membantu melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB,
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan membuat Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.7. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB, dan
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.8. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT). 4.8.1. Mengidentifikasi substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam
rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung seperti TOR,
RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan kesepakatan dengan Panja, keterangan lain yang diperlukan untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Membahas Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.9. Membantu menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 499 -
4.9.1. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti TOR, RAB, dan keterangan lain yang diperlukan bersama unit terkait;
4.9.2. Membahas hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Meneliti usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL; 4.10.2. Melakukan penelaahan usulan kontrak multi years bersama-sama dengan
unit terkait; 4.10.3. Menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.11. Membantu melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran. 4.11.1. Meneliti data/informasi yang diterima dari KL; 4.11.2. Melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL; 4.11.3. Menyampaikan data/informasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.12. Membantu melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan 4.12.1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan pertanyaan DPR/DPD dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.13. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.13.1. Menghimpun laporan realisasi anggaran KL; 4.13.2. Menyusun konsep telaahan hasil monitoring dan evaluasi realisasi
anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.14. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 untuk menindaklanjuti
LHP; 4.14.2. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan Kepala
Seksi Anggaran IIIC-2.
4.15. Membantu menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mengidentifikasi Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.15.3. Membahas dan menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-2 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 500 -
5.6. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.7. Hasil trilateral meeting. 5.8. Standar biaya. 5.9. Pagu Indikatif. 5.10. Pagu Sementara. 5.11. Pagu Definitif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.20. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.21. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.22. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Bahan trilateral meeting Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.9. Rancangan Konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.11. Data/Informasi anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 501 -
7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.15. Rancangan Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 8.2. Mengajukan usul, saran dan pendapat surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul, saran dan pendapat exercise pagu (indikatif, sementara,
definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Mengajukan usul, saran dan pendapat Memorandum Hasil Penelaahan RKA
KL. 8.5. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan. 8.6. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan
Revisi.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Usul, saran dan pendapat konsep surat dan laporan. 9.3 Usul, saran dan pendapat konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif )
dan konsep pagu ABT. 9.4 Usul, saran dan pendapat konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Usul, saran dan pendapat konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan
dokumen hasil penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Usul, saran dan pendapat konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan
SAPSK revisi ABT dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 502 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai siklus penganggaran - Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 503 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.2. Melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.3. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.4. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.5. Melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 504 -
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.6. Melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.7. Melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.8. Melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL.
4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka memberikan pertimbangan/persetujuan usulan revisi;
4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.9. Melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL.
4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 505 -
4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan KL dan data dukung bersama unit terkait;
4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.12. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-2.
4.13. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-2;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 506 -
5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Departemen Komunikasi dan Informatika
serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Departemen Komunikasi dan Informatika
serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.9. Rancangan Konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.12. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.13. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 507 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I (III/b) – Penata Tk I (III/d) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 508 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS)
KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 509 -
4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.6. Membantu melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.7. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.8. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT) KL. 4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka
memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-
sama dengan unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.9. Membantu melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus
(SBK) KL. 4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan
bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 510 -
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL dan data
dukung bersama unit terkait; 4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan
masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.12. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-2.
4.13. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-2;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 511 -
5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Departemen Komunikasi dan Informatika
serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.9. Rancangan Konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta
Lembaga Ketahanan Nasional. 7.10. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika
serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.11. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT
dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 512 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. BPS; 10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) – Penata (III/c) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 513 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.2. Melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka
sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-2. 4.3. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL SE
Pagu Sementara (PS) KL. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.4. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai
bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 514 -
4.5. Melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.6. Melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.7. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-2.
4.8. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.9. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan
dari BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.10. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 untuk menyiapkan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 515 -
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-2.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Komunikasi
dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen
Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 516 -
7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 517 -
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/d) – Penata Muda Tk I (III/b) 13.2. Pendidikan Formal : D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 518 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.2. Membantu melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-2. 4.3. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara
(PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.4. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 519 -
4.5. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.6. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.7. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-2.
4.8. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.9. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK KL dengan memperhatikan saran/masukan dari
BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.10. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 520 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Komunikasi
dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen
Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi
dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 521 -
7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 522 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c) – Penata Muda (III/a) 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 523 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL
sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 524 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.6. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.7. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.8. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 525 -
Seksi Anggaran IIIC-2.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Departemen Komunikasi dan Informatika
serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 526 -
7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 527 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/b) – Pegatur Tk I (II/d) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 528 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif
(PI) KL dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu
Sementara (PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 529 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 530 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. RKP/Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Departemen Komunikasi dan Informatika
serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan
Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 531 -
7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-2. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-2 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 532 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a) – Pengatur (II/c) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 533 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Anggaran IIIC-3
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penganggaran belanja pada KL sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung
(memorandum hasil penelaahan, RKA-KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif KL;
4.1.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan exercise KL;
4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Indikatif KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;
4.1.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.2. Menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam
rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan (inventarisasi program
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menganalisis bahan yang disampaikan pelaksana serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.3. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (RKP, Renja
KL, hasil trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise Pagu Sementara KL;
4.3.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 534 -
penghitungan Exercise Pagu Sementara KL; 4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu
Sementara KL sesuai arahan yang telah ditetapkan; 4.3.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL
dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL
Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, dan Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL;
4.4.2. Meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.5. Menyiapkan bahan penyusunan pagu ABT sebagai bahan penyusunan RUU
APBN-P. 4.5.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan, menyiapkan bahan
dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menganalisis usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat exercise kebutuhan dana ABT
KL; 4.5.4. Meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.6. Melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL berdasarkan pagu
sementara dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.6.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.7. Melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan
Pagu Definitif dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana, untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 535 -
4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk mencetak konsep SAPSK; 4.7.5. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL
sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.8. Melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT).
4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan revisi dan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri, kesepakatan dengan Panja dan keterangan lain yang diperlukan serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka revisi SAPSK;
4.8.2. Menganalisis substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK yang diajukan KL dalam rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi;
4.8.3. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.4. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.5. Meneliti konsep Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.9. Menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
4.9.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan SBK yang diajukan KL dan menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti RAB, TOR dan keterangan lain yang diperlukan bersama pejabat terkait dan pelaksana;
4.9.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil pembahasan SBK; 4.9.4. Meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
persetujuan/penolakan usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL;
4.10.2. Membahas usulan kontrak multi years bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana;
4.10.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.11. Melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran.
4.11.1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait (KL) dalam rangka penyajian data/informasi anggaran;
4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk meneliti data/informasi yang diterima dari KL;
4.11.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL;
4.11.4. Meneliti dan menyampaikan data/informasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 536 -
4.12. Melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan.
4.12.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data yang berkaitan dengan pertanyaan DPR/DPD;
4.12.2. Meneliti data yang ada dan kemudian menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan Jawaban DPR/DPD kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.13. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.13.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun laporan realisasi anggaran KL;
4.13.2. Meneliti data realisasi anggaran yang ada dan kemudian menyusun telaahan;
4.13.3. Membahas hasil telaahan dengan Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.14. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC untuk
menindaklanjuti LHP; 4.14.2. Menugaskan pelaksana menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.14.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada
Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.15. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Subdirektorat dan para Kepala Seksi;
4.15.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan;
4.15.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-3 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Data pagu dan realisasi PHLN dari KL 5.6. Rencana Kerja Pemerintah. 5.7. Luncuran PHLN 5.8. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 537 -
5.9. Hasil trilateral meeting. 5.10. Standar biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. Pagu ABT 5.15. RKA-KL Pagu Sementara. 5.16. RKA-KL Pagu Definitif. 5.17. RKA-KL Pagu ABT 5.18. Kesepakatan DPR. 5.19. Term Of Reference. 5.20. Rician Anggaran Biaya. 5.21. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.22. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.23. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.24. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.25. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.26. Surat /nota dinas dari unit terkait. 5.27. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.2. Bahan trilateral meeting Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.5. Konsep Exercise ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.7. Konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.9. Konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
serta Badan Intelijen Negara. 7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.11. Data/Informasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 538 -
7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.14. Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.15. Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Memaraf exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Memaraf Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 8.5. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan 8.6. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi. 8.7. Meminta hasil pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3 Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT. 9.4 Kebenaran konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Kebenaran konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan dokumen hasil
penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Kebenaran konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan SAPSK revisi ABT
dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan. 10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 4 orang. 10.2. Pengganggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008)
adalah sebesar Rp 1.172.057.652.000,- 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal menerima tugas, petunjuk, arahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.3. Bappenas dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan KL. 11.4. Para kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal
koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para pegawai di lingkungan Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal pelaksanaan
tugas. 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 539 -
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :
- In-Depth Prob Solv&Analysis (2) - Planning and Organizing (1) - Countinuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Interpersonal Communication (2) - Written Communication (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kasubdit Anggaran IIIC
Kasi Anggaran IIIC-1
Kasi Anggaran IIIC-2
Kasi Anggaran IIIC-3
Kasi Anggaran IIIC-4
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 540 -
1. NAMA JABATAN : Perumus 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Mengidentifikasi data sebagai dasar penghitungan exercise; 4.1.2. Mengidentifikasi konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah
ditetapkan; 4.1.3. Mengidentifikasi data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-
KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif ;
4.1.4. Membahas kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.2. Membantu menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan
DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi inventarisasi program
dan kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.3. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara dan menyampaikan Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.4. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Definitif.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 541 -
4.4.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif sesuai hasil kesepakatan DPR dan data dukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.5. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi usulan KL dalam rangka
menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Membuat konsep exercise kebutuhan dana ABT KL ; 4.5.3. Membahas hasil identifikasi dan hasil exercise ABT serta menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.6. Membantu melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB,
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan membuat Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.7. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB, dan
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.8. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT). 4.8.1. Mengidentifikasi substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam
rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung seperti TOR,
RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan kesepakatan dengan Panja, keterangan lain yang diperlukan untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Membahas Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.9. Membantu menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 542 -
4.9.1. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti TOR, RAB, dan keterangan lain yang diperlukan bersama unit terkait;
4.9.2. Membahas hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Meneliti usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL; 4.10.2. Melakukan penelaahan usulan kontrak multi years bersama-sama dengan
unit terkait; 4.10.3. Menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.11. Membantu melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran. 4.11.1. Meneliti data/informasi yang diterima dari KL; 4.11.2. Melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL; 4.11.3. Menyampaikan data/informasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.12. Membantu melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan 4.12.1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan pertanyaan DPR/DPD dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.13. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.13.1. Menghimpun laporan realisasi anggaran KL; 4.13.2. Menyusun konsep telaahan hasil monitoring dan evaluasi realisasi
anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.14. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 untuk menindaklanjuti
LHP; 4.14.2. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan Kepala
Seksi Anggaran IIIC-3.
4.15. Membantu menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mengidentifikasi Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.15.3. Membahas dan menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-3 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 543 -
5.6. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.7. Hasil trilateral meeting. 5.8. Standar biaya. 5.9. Pagu Indikatif. 5.10. Pagu Sementara. 5.11. Pagu Definitif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.20. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.21. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.22. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.2. Bahan trilateral meeting Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.9. Rancangan Konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.11. Data/Informasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 544 -
7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.15. Rancangan Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 8.2. Mengajukan usul, saran dan pendapat surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul, saran dan pendapat exercise pagu (indikatif, sementara,
definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Mengajukan usul, saran dan pendapat Memorandum Hasil Penelaahan RKA
KL. 8.5. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan. 8.6. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan
Revisi.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Usul, saran dan pendapat konsep surat dan laporan. 9.3 Usul, saran dan pendapat konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif )
dan konsep pagu ABT. 9.4 Usul, saran dan pendapat konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Usul, saran dan pendapat konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan
dokumen hasil penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Usul, saran dan pendapat konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan
SAPSK revisi ABT dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 545 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai siklus penganggaran - Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 546 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.2. Melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.3. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.4. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.5. Melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 547 -
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.6. Melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.7. Melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.8. Melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL.
4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka memberikan pertimbangan/persetujuan usulan revisi;
4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.9. Melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL.
4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 548 -
4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan KL dan data dukung bersama unit terkait;
4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.12. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-3.
4.13. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-3;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 549 -
5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.9. Rancangan Konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.12. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.13. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 550 -
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I (III/b) – Penata Tk I (III/d) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 551 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS)
KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 552 -
4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.6. Membantu melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.7. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.8. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT) KL. 4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka
memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-
sama dengan unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.9. Membantu melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus
(SBK) KL. 4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan
bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 553 -
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL dan data
dukung bersama unit terkait; 4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan
masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.12. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-3.
4.13. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-3;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 554 -
5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.9. Rancangan Konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.10. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.11. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT
dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 555 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. BPS; 10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) – Penata (III/c) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 556 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.2. Melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka
sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-3. 4.3. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL SE
Pagu Sementara (PS) KL. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.4. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai
bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 557 -
4.5. Melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.6. Melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.7. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-3.
4.8. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.9. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan
dari BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.10. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 untuk menyiapkan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 558 -
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-3.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 559 -
7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 560 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/d) – Penata Muda Tk I (III/b) 13.2. Pendidikan Formal : D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 561 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.2. Membantu melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-3. 4.3. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara
(PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.4. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 562 -
4.5. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.6. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.7. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-3.
4.8. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.9. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK KL dengan memperhatikan saran/masukan dari
BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.10. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 563 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 564 -
7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 565 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c) – Penata Muda (III/a) 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 566 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL
sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 567 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.6. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.7. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.8. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 568 -
Seksi Anggaran IIIC-3.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 569 -
7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 570 -
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/b) – Pegatur Tk I (II/d) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 571 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif
(PI) KL dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu
Sementara (PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 572 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 573 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. RKP/Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 574 -
7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-3. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-3 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 575 -
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Badan Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a) – Pengatur (II/c) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 576 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Anggaran IIIC-4
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penganggaran belanja pada KL sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung
(memorandum hasil penelaahan, RKA-KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif KL;
4.1.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan exercise KL;
4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Indikatif KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;
4.1.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.2. Menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam
rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan (inventarisasi program
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menganalisis bahan yang disampaikan pelaksana serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.3. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (RKP, Renja
KL, hasil trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise Pagu Sementara KL;
4.3.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan Exercise Pagu Sementara KL;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 577 -
4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Sementara KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;
4.3.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka
penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL
Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, dan Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL;
4.4.2. Meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.5. Menyiapkan bahan penyusunan pagu ABT sebagai bahan penyusunan RUU
APBN-P. 4.5.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan, menyiapkan bahan
dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menganalisis usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat exercise kebutuhan dana ABT
KL; 4.5.4. Meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.6. Melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL berdasarkan pagu
sementara dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.6.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.7. Melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan
Pagu Definitif dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana, untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk mencetak konsep SAPSK;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 578 -
4.7.5. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.8. Melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT).
4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan revisi dan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri, kesepakatan dengan Panja dan keterangan lain yang diperlukan serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka revisi SAPSK;
4.8.2. Menganalisis substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK yang diajukan KL dalam rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi;
4.8.3. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.4. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.5. Meneliti konsep Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.9. Menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
4.9.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan SBK yang diajukan KL dan menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti RAB, TOR dan keterangan lain yang diperlukan bersama pejabat terkait dan pelaksana;
4.9.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil pembahasan SBK; 4.9.4. Meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala
Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
persetujuan/penolakan usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL;
4.10.2. Membahas usulan kontrak multi years bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana;
4.10.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.11. Melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran.
4.11.1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait (KL) dalam rangka penyajian data/informasi anggaran;
4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk meneliti data/informasi yang diterima dari KL;
4.11.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL;
4.11.4. Meneliti dan menyampaikan data/informasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 579 -
4.12. Melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan. 4.12.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data yang berkaitan dengan
pertanyaan DPR/DPD; 4.12.2. Meneliti data yang ada dan kemudian menyusun konsep jawaban atas
pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan Jawaban DPR/DPD kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.13. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.13.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun laporan realisasi anggaran KL;
4.13.2. Meneliti data realisasi anggaran yang ada dan kemudian menyusun telaahan;
4.13.3. Membahas hasil telaahan dengan Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.14. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC untuk
menindaklanjuti LHP; 4.14.2. Menugaskan pelaksana menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.14.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada
Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
4.15. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III;
4.15.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Subdirektorat dan para Kepala Seksi;
4.15.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan;
4.15.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-4 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Data pagu dan realisasi PHLN dari KL 5.6. Rencana Kerja Pemerintah. 5.7. Luncuran PHLN 5.8. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.9. Hasil trilateral meeting.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 580 -
5.10. Standar biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. Pagu ABT 5.15. RKA-KL Pagu Sementara. 5.16. RKA-KL Pagu Definitif. 5.17. RKA-KL Pagu ABT 5.18. Kesepakatan DPR. 5.19. Term Of Reference. 5.20. Rician Anggaran Biaya. 5.21. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.22. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.23. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.24. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.25. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.26. Surat /nota dinas dari unit terkait. 5.27. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Bahan trilateral meeting Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.5. Konsep Exercise ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.7. Konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan
Komnas HAM. 7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.9. Konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan
Komnas HAM. 7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years Lembaga
Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.11. Data/Informasi anggaran Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan
Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 581 -
7.14. Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.15. Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC.
8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Memaraf exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Memaraf Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 8.5. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan 8.6. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi. 8.7. Meminta hasil pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3 Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT. 9.4 Kebenaran konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Kebenaran konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan dokumen hasil
penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Kebenaran konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan SAPSK revisi ABT
dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan. 10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 4 orang. 10.2. Pengganggaran pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan
Komnas HAM. 10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008)
adalah sebesar Rp 682.766.355.000,- 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal menerima tugas, petunjuk, arahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas.
11.3. Bappenas dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan KL. 11.4. Para kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran IIIC dalam hal
koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para pegawai di lingkungan Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal pelaksanaan
tugas. 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 582 -
13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :
- In-Depth Prob Solv&Analysis (2) - Planning and Organizing (1) - Countinuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Interpersonal Communication (2) - Written Communication (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kasubdit Anggaran IIIC
Kasi Anggaran IIIC-1
Kasi Anggaran IIIC-2
Kasi Anggaran IIIC-3
Kasi Anggaran IIIC-4
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 583 -
1. NAMA JABATAN : Perumus 2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Mengidentifikasi data sebagai dasar penghitungan exercise; 4.1.2. Mengidentifikasi konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah
ditetapkan; 4.1.3. Mengidentifikasi data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-
KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif ;
4.1.4. Membahas kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.2. Membantu menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan
DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi inventarisasi program
dan kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.3. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara dan menyampaikan Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.4. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Definitif.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 584 -
4.4.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif sesuai hasil kesepakatan DPR dan data dukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.5. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi usulan KL dalam rangka
menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Membuat konsep exercise kebutuhan dana ABT KL ; 4.5.3. Membahas hasil identifikasi dan hasil exercise ABT serta menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.6. Membantu melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB,
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan membuat Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.7. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB, dan
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.8. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT). 4.8.1. Mengidentifikasi substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam
rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung seperti TOR,
RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan kesepakatan dengan Panja, keterangan lain yang diperlukan untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Membahas Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.9. Membantu menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 585 -
4.9.1. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti TOR, RAB, dan keterangan lain yang diperlukan bersama unit terkait;
4.9.2. Membahas hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Meneliti usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL; 4.10.2. Melakukan penelaahan usulan kontrak multi years bersama-sama dengan
unit terkait; 4.10.3. Menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.11. Membantu melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran. 4.11.1. Meneliti data/informasi yang diterima dari KL; 4.11.2. Melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL; 4.11.3. Menyampaikan data/informasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.12. Membantu melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan 4.12.1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan pertanyaan DPR/DPD dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.13. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.13.1. Menghimpun laporan realisasi anggaran KL; 4.13.2. Menyusun konsep telaahan hasil monitoring dan evaluasi realisasi
anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.14. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 untuk menindaklanjuti
LHP; 4.14.2. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan Kepala
Seksi Anggaran IIIC-4.
4.15. Membantu menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.15.1. Mengidentifikasi Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.15.3. Membahas dan menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIIC-4 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 586 -
5.6. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.7. Hasil trilateral meeting. 5.8. Standar biaya. 5.9. Pagu Indikatif. 5.10. Pagu Sementara. 5.11. Pagu Definitif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan
penganggaran. 5.20. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.21. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.22. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Bahan trilateral meeting Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.9. Rancangan Konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.11. Data/Informasi anggaran Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan
Lisan Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Lembaga
Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 587 -
7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.15. Rancangan Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 8.2. Mengajukan usul, saran dan pendapat surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul, saran dan pendapat exercise pagu (indikatif, sementara,
definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Mengajukan usul, saran dan pendapat Memorandum Hasil Penelaahan RKA
KL. 8.5. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan. 8.6. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan
Revisi.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Usul, saran dan pendapat konsep surat dan laporan. 9.3 Usul, saran dan pendapat konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif )
dan konsep pagu ABT. 9.4 Usul, saran dan pendapat konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Usul, saran dan pendapat konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan
dokumen hasil penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Usul, saran dan pendapat konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan
SAPSK revisi ABT dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis
penyusunan bahan laporan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 588 -
13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai siklus penganggaran - Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 589 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.2. Melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.3. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam
rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.4. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.5. Melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 590 -
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.6. Melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.7. Melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-
Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.8. Melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL.
4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka memberikan pertimbangan/persetujuan usulan revisi;
4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.9. Melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL.
4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 591 -
4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan KL dan data dukung bersama unit terkait;
4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.
4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.12. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-4.
4.13. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-4;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 592 -
5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.9. Rancangan Konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi
years Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Lembaga
Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.12. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.13. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT
dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 593 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I (III/b) – Penata Tk I (III/d) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 594 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan
exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu
indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai
dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan
dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;
4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS)
KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu
Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif
KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 595 -
4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.6. Membantu melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan
kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;
4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.7. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan
Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif
dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;
4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;
4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.8. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan
Non-ABT) KL. 4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka
memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-
sama dengan unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.9. Membantu melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus
(SBK) KL. 4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan
bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;
4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 596 -
4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak
Multi Years. 4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL dan data
dukung bersama unit terkait; 4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan
keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan
masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.12. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-4.
4.13. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat
Anggaran III tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK
dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4;
4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIIC-4;
4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 597 -
5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, dan Komnas HAM. 7.9. Rancangan Konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional,
dan Komnas HAM. 7.10. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.11. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT
dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 598 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. BPS; 10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) – Penata (III/c) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian
Negara/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 599 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam
rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.2. Melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka
sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-4. 4.3. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL SE
Pagu Sementara (PS) KL. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.4. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai
bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 600 -
4.5. Melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.6. Melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.7. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-4.
4.8. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.9. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan
dari BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.10. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 untuk menyiapkan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 601 -
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Anggaran IIIC-4.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi
Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 602 -
7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 603 -
10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/d) – Penata Muda Tk I (III/b) 13.2. Pendidikan Formal : D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 604 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.2. Membantu melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun
berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi
Anggaran IIIC-4. 4.3. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara
(PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,
standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.4. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 605 -
4.5. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang
diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.6. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.7. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait
untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran
IIIC-4.
4.8. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama
unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;
4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.9. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK KL dengan memperhatikan saran/masukan dari
BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.10. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 606 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi
Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 607 -
7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 608 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c) – Penata Muda (III/a) 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 609 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL
dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL
sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 610 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.6. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.7. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.8. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 611 -
Seksi Anggaran IIIC-4.
4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 612 -
7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 613 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/b) – Pegatur Tk I (II/d) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 614 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif
(PI) KL dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL
Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;
4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan
kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;
4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu
Sementara (PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil
trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;
4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan
Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 615 -
menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;
4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama
unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;
4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung
bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;
4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan
saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 untuk menyiapkan
bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 616 -
4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran III dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. RKP/Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL
dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian
Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Sandi Negara, Dewan
Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 617 -
7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIIC-4. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan
konsep pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep
pagu ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIIC-4 dalam hal menerima tugas, petunjuk,
pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;
10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas;
10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 618 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.
12. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a) – Pengatur (II/c) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :
- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 619 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat I 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat. 3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi
Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk;
4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan surat kepada para Kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C.
4.2 Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C
sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C. 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C; 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan
proses e-filing; 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
Subdirektorat Anggaran III C.
4.3 Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan
rapat, dan permintaan konsumsi.
4.4 Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Subdirektorat Anggaran III C. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat
keluar; 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain. 5.5. Map dan amplop.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;
6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 620 -
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi
rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat. 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan. 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan.
10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Anggaran II.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan
- Menguasai tata persuratan dinas - Memahami prosedur terkait dengan penyiapan
sarana rapat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 621 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat II 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat. 3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C
sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C. 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai
dengan disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran III C serta mengecek kelengkapan berkasnya;
4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan Direktorat
Anggaran II
4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran
III C; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
Subdirektorat Anggaran III C.
4.3. Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan
rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat,
peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat.
4.4. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar.
4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja
yang dituju.
4.5. Membantu menatausahakan berkas, dokumen dan surat pada Subdirektorat Anggaran III C. 4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat
keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 622 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain. 5.5. Map dan amplop.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya.
6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat. 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar. 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat. 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan. 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan.
10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Anggaran III C dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Anggaran II.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Juru (Gol I/c) - Pengatur Muda (Gol. II/a) 13.2. Pendidikan formal : SMA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 623 -
13.3. Diklat/Kursus : - 13.5. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan
- Menguasai tata persuratan dinas - Memahami prosedur terkait dengan penyiapan
sarana rapat.