1. pendahuluan -...
TRANSCRIPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2018
Disampaikan Oleh :
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Pada Acara :
“Forum Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)”
Bandung, 6 Maret 2018
Sistematika1. Pendahuluan2. Capaian Pembangunan Jawa Barat 3. Gambaran Umum Sektor Penanaman Modal4. Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
a. Prioritas pembangunan Jawa Baratb. Arahan Pembangunan Sektor Penanaman Modalc. Kebijakan Pendanaan 2019d. Mekanisme Perencanaan Tahun 2019
2
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
RANCABUAYA
Tol Kanci-Pejagan
TPI Pelabuhan Ratu
7 KARAKTER :1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
6. BERINTEGRITAS TINGGI
7. BERMARTABAT
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
5 NILAI-NILAI LUHUR :1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
PP
Rancabuaya
Raya
TPI Pelabuhan Ratu
4
2013 – 2018
PENATAAN DAN
PERSIAPAN PRANATA
PENDUKUNG MELALUI
KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA
PENYIAPAN KEMANDIRIAN
MASYARAKAT JAWA
BARAT
MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT
DISEGALA BIDANG
2008 – 2013
– 2008
2018 – 2023
2023 –
MEMANPEMBA
SEMENYE
TAPKANNGUNANCARALURUH
2019
2020
2021
2022
2023
POSISI RPJMD 2018 – 2023 DALAM RPJPD
5
2019
2020
2021
2022
2023
2014
2015
2016
2017
2018
2009
2010
2011
2012
2013
2004
2005
2006
2007
2008
2024
2025
2026
2027
2028
RPJPD 2005 - 2025
RTRW 2009 - 2028
RPJMD 2008 - 2013RPJMD 2003 - 2008 RPJMD 2013 - 2018 RPJMD 2018 - 2023
KONDISI SAAT INI
KONDISI MASADEPAN
KONDISI MASALALU
RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2019 - 2024
RPJMD 2013 - 2028
= TAHUNTRANSISI
RPJMD TAHAP KE -1 RPJMD TAHAP KE -2
RPJMD TAHAP KE -3RPJMD TAHAP KE 4 RPJMD TAHAP KE 5
12
3VISI INDONESIA (2045)
BONUS DEMOFRAFI (2035)
PENCAPAIAN SDG’S (2030)
PILPRES 2019,AWAL RPJMD
PILKADA 2018,TRANSISI RPJMD
LEPAS LANDAS 2025TRANSISI RPJPD
JABAR OUTLOOK :
Tahapan Penyelenggaraan Pemerintahan
6
PROVINSI JAWA BARATProyeksi Perkembangan
Jumlah Penduduk
Kemantapan Jalan : 98,17% (2017)
Rasio elektrifikasi : 99,87% (2017)Pelayanan Air Minum : 73,17% (2017)Irigasi Kondisi Baik : 73,95% (2017)Kawasan Lindung : 37,20% (2016) Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Kemendikbud
44,3 Juta
Jiwa
Tahun2008
Tahun2011
Tahun2013
45,34 Juta
Jiwa
54,1 Juta
Jiwa
42,5Juta Jiwa
Kabupaten/Kota : 27
Luas : 3.709.528,44 Ha
Kecamatan : 626
Kelurahan : 641
Desa : 5.321
Penduduk
Indonesia (2017) : 261,9 (Juta Jiwa)
Jabar (2017) : 48,04 (Juta Jiwa)
LPP (2017) : 1,39 %
Penduduk Miskin (2017) : 7,83 %
Tingkat Pengangguran : 8,22 %
Terbuka (2017)
PDRB (2017) : Rp.1.789,06 Trilyun (adhb);PDRB per kapita (2017) : Rp.37,18 Juta (adhb)Inflasi (2017) : 3,63%LPE (2017) : 5,29%IPM (2016) : 70,05RLS (2016) : 7,95 thAMH (2016) : 98,22 %AHH (2017) : 72,77 thProporsi Kematian Ibu : 83,47 per 100.000 Kel Hidup (2015)Proporsi Kematian Bayi : 4,09 per 1.000 Kel Hidup (2015)APK PAUD (2016/2017) : 68,67 %APK SD (2016/2017) : 106,17 %APK SMP (2016/2017) : 99,96 %APK SMA (2016/2017) : 76,62 %APK PT (2016/2017) : 17,76 %
Tahun2029
Indeks Pendidikan : 62,19 poin
Indeks Kesehatan : 81,18 poin
Indeks Daya Beli : 70,22 poin
8
9
CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA BARAT
Stabilitas ekonomi dengan angka inflasi yang LEBIH RENDAH dari angka inflasi nasional21 Stabilitas ekonomi dengan angka LPE yang LEBIH TINGGI dari angka
LPE nasional
9,15
7,60
2,732,75
3,63
8,388,36
3,35 3,023,61
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jawa Barat
Nasional
Rata-rata Inflasi selama 5 TahunJawa Barat : 4,31%Nasional : 4,45%
3 PDRB per Kapita semakin meningkat
25,2727,77
30,1232,65
34,8837,18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(juta rupiah)
Industri pengolahan 42,29%
Perdagangan Besar & Eceran
15,10%
Pertanian8,60%
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Struktur PDRB Menurut Pengeluaran
65,76%
39,90%
25,16%
-41,34%
PKRT Ekspor PMTB IMPOR
PDRB ( %) PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DAN KELOMPOK PENGELUARAN TAHUN 2017
Sumber : BPS (Diolah)
PKRT = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
10
11
Capaian Pemerataan PembangunanKetimpangan pendapatan mengalami penurunan sejak tahun 2015 s.d. 2017,terlihat dari koefisien gini yang semakin baik, Indeks Gini Provinsi Jawa Baratmasuk Kategori Ketimpangan Sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5.Adapun sumber ketimpangan kecenderungan diperkotaan. Pada tahun 2016terdapat 5 (lima) kota yang memiliki Indeks Gini diatas Jawa Barat, yaitu KotaBandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya
Angka Kemiskinan(Persen)
9,89
7,83
2012
2017(Sept)
Angka pengangguran cenderung mengalami fluktuatif selama kurun waktu 2012 –2017. Pada tahun 2013 angka pengangguran mencapai 9,22% dan tahun 2016mengalami penurunan menjadi 8,89% dengan tingkat pendidikan, paling banyakberpendidikan SMK sebesar 13,57% diikuti dengan SMP (8,76%) dan SMA dengan8,48%.
9,08
8,22
2012
2017(Agust)
0,42
0,40 0,40
0,43
0,40
0,39
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 ( S E P T )
Tahun 2016, IPM Jawa Barat sebesar 70,05 sedangkan capaian IPM Nasional sebesar 70,18
70,052016
67,322012
PendudukMiskin(Juta Jiwa)
4,4212012
3,7742017(Sept)
Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat (2017)
PROYEKSI INDIKATOR MAKRO JAWA BARAT TAHUN 2018-2019
Sumber: RPJMD Jawa Barat 2013 – 2018 dan outlook tim ekonomi Jabar
No Indikator Makro 2018 2019
1 LPE (%) 5,4 – 5,7 5,4 – 5,7
2 TPT (%) 7,8 – 8,1 7,9 – 8,0
3 Inflasi (%) 3,8 – 4,0 3,5 – 4,0
4 Kemiskinan (%) 7,83 – 7,80 7,80 – 7,75
5 Gini Rasio 0,400 – 0,401 0,390 -0,400
12
Realisasi Investasi Jawa Barat
SUMBER : BKPM (Diolah, 2017)
9,01
18,73
26,27 30,36
38,39
67,50 70,99 71,73
74,99 68,67
76,51
89,71
98,01 105,35 107,06
2013 2014 2015 2016 2017
PMDN (Triliun) PMA (Triliun) Total Investasi (Triliun)PMDN LKPM (Triliun)
14
Kab./Kota Investasi (Rp.) Ratio %
1 Kab Bekasi 32.626.277.756.702 30,48
2 Kab Karawang 28.994.915.526.064 27,08
3 Kab Bogor 6.395.725.363.556 5,97
4 Kota Bogor 5.187.390.018.903 4,85
5 Kab Cirebon 4.899.633.740.179 4,58
PeringkatRealisasiInvestasi
Kab./Kota Jumlah Ratio %
1 Kab Bekasi 67.257 34,75
2 Kab Karawang 36.095 18,65
3 Kab Bogor 18.719 9,67
4 Kab Sumedang 17.231 8,90
5 Kab Bandung 11.496 5,94
PeringkatPenyerapanTenaga Kerja
Kab./Kota Jumlah Ratio %
1 Kab Bekasi 3.694 41,45
2 Kab Karawang 1.337 15,00
3 Kab Bogor 1.064 11,94
4 Kota Bekasi 524 5,88
5 Kab Purwakarta 327 3,67
PeringkatJumlahProyek
15
Sektor Investasi (Rp.) Ratio
Industri kendaraan bermotor & alat
transportasi lain 15.664.533.811.453 14,63
Industri Logam, Mesin & Elektronika 13.097.481.310.611 12,23
Perumahan, kawasan industtri &
perkantoran9.771.234.562.123 9,13
Industri makanan 9.203.552.895.289 8,60
Transportasi, gudang & komunikasi 7.440.150.150.000 6,95
Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain
Industri Logam, Mesin & Elektronika
Perumahan, kawasan industtri & perkantoran
Industri makanan
Transportasi, gudang & komunikasi
5 Besar Sektor Yang Diminati Investor
Kondisi Realisasi Investasi Jawa Barat Tahun 2017
Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Investasi di Jawa Barat
PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DI JAWA BARAT
a. Peluang
• Peluang investasi Jawa Barat masih terbuka,terutama bagi Penanam Modal Asing (PMA)
• Paket kebijakan ekonomi
b. Tantangan
- Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)- Sustainable Development Goals (SDGs)
PERMASALAHAN UTAMA BIDANG PENANAMAN MODAL
1. Realisasi investasi masih cenderungterkonsentrasi pada wilayah Jabar bagian barat
2. Kualitas infrastruktur pendukung investasimasih belum memadai dan belum merata
3. Ketaatan dan kepatuhan para pelaku usahadalam pengisian LKPM
16
Visi dan MisiPembangunan Jangka Panjang Daerah
“DENGAN IMAN DAN TAKWA, JAWA BARAT
SEBAGAIPROVINSI TERMAJU DI INDONESIA”
1. MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA ILMU DAN
TEKNOLOGI, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING;
2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN BERBASIS POTENSI
DAERAH
3. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI
4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
5. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
Visi :
Misi :
18
Tema Pembangunan 2019 Sumber : Perda Nomor 24 Tahun 2010
Penataan dan Persiapan
Pranata Pendukung Melalui
Kualitas Sumber Daya
Manusia
01
02
03
04
05
Memantapkan Pembangunan
Secara Menyeluruh
Mencapai Keunggulan
Masyarakat di Segala Bidang
Mencapai Kemandirian
Masyarakat Jawa Barat
Penyiapan Kemandirian
Masyarakat Jawa Barat
2018-2023
Posisi Perencanaan Tahun 2019 Dalam Kerangka RPJPD Tahun 2005 – 2025
Peningkatan daya saing daerah Bagi Upaya
Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
➢ Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang
tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau
internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.
➢ Kemandirian masyarakat adalah masyarakat Jawa Barat yang mampu bersaing, siap menghadapi tantangan globalisasi, dan
mampu berperan dalam mendukung pembangunan di segala bidang guna mewujudkan Jawa Barat termaju di Indonesia. 19
Isu Strategis Provinsi Jawa Barat
(Rancangan Awal RKPD Tahun 2019)
1 Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2Penurunan ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor unggulan di wilayahpengembangan dan kawasan strategis provinsi
3 Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman
4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang
5 Penguatan reformasi birokrasi
6 Optimalisasi modal sosial dalam pembangunan daerah
20
Peningkatan Akses dan kualitas pendidikanrintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanankesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar
Peningkatan interkoneksi pusat-pusatpertumbuhan dan insfrastruktur wilayahpendukung kegiatan ekonomi
Peningkatan nilai tambah ekonomi melaluipengembangan sektor potensial
Peningkatan kualitas lingkungan hidup danpengendalian pemanfaatan ruang
Pemanfaatan modal alam untuk pemantapanketahanan pangan dan mendorong pertumbuhanagroindustri berkelanjutan
Penguatan Reformasi Birokrasi
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untukMeningkatkan Daya Saing Jawa Barat
a. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019
21
RTR
W (P
KN
, PK
W,
PK
L)
34 Sasaran RPJPD dipengaruhi
6 isu strategis RKPD Tahun 2019
Sasaran RPJPD; isustrategis
Program Prioritas; kegiatan Prioritas;
KERANGKA PIKIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD 2019
8 Prioritas Pembangunan
Prioritas Pembangunan; sasaran; indikatorsasaran
Program PrioritasKegiatan Prioritas1. Kewenangan Pusat2. Kewenangan Provinsi3. Kewenangan Kab/Kota
Program Pembangunan (Target & Indikator)
Kewenangan Provinsi
Kegiatan Belanja Langsung PD/Biro(Target & Indikator)
IKU Esselon 2IKU Esselon 3IKU Esselon 4
Cascade Performance Indikator PD Terhadap IKU
Persentase Kontribusi PD terhadapIKU
23
1️ Keterpaduan Antar Sektor
2 Kewenangan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014Bidang Penanaman Modal
3 Kebijakan Money Follows Program
4️ Mandatory Janji Gubernur
5 Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
Arahan Perencanaan & Penganggaran
NO INDIKATOR SASARANREALISASI
2017TARGET 2019
1. Nilai Investasi/PMTB adhb(Rp. Trilyun)
449,34 515
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
Meningkatnya kemitraan strategis antara usahabesar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)
Meningkatnya kapasitas ekonomikreatif
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
PRIORITAS 3 : PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL
2
3
4Sasaran Prioritas PembangunanPrioritas Pembangunan
Peningkatan kualitas iklim usahadan investasi1
Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasiperbankan5
b. Arahan Pembangunan Sektor Penanaman Modal
Tahun 2019
24
MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
(Lampiran UU. No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
25
Pengembangan pelayananperijinan dan penanaman modal
berbasis teknologi informasi Penguatan daya saing melaluikemitraan strategis dan
keterlibatan dalam rantai pasokglobal
Peningkatan kesesuaian pasar tenaga kerja dengan kualifikasi
tenaga kerja dan penyebarluasan informasi pasar tenaga kerja
PP
PRIORITAS 3 : PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL
Peningkatan kerjasamainvestasi
Peningkatan jumlah serapan angkatan kerja
SASARAN 1 : Peningkatan Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi
Percepatan proses perijinanusaha
Sasaran Prioritas Pembangunan
Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
Peningkatan sertifikat keahlian
Kegiatan Prioritas
Program Prioritas Pembangunan
Prioritas Pembangunan
28
Memantapkan1. kelembagaan;
Intensifikasi 2. dan ekstensifikasi;
Meningkatkan koordinasi 3. bersama antara pusat-daerah;
Meningkatkan 4. deviden BUMD;
Meningkatkan 5. kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat;
Meningkatkan 6. dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
Peningkatan 7. sarana dan prasarana pendapatan;
Pemantapan 8. kinerja organisasi;
Meningkatkan 9. kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya;
1. RPJPD 2005-2025
2. Program prioritas dan kegiatan prioritas denganpembagian: urusan pemerintah wajib, Pilihan danPenunjang;
3. Pendukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
4. Dukungan terhadap RPJMN 2015–2019 dan RKP 2019;
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% total Belanja;
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dari total belanja
7. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari Total Belanja
8. Bantuan keuangan kab/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
9. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, PajakRokok;
10.Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
11.Pendukungan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif danPemilihan Presiden Tahun 2019
12.Pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi
c. Kebijakan Pendanaan Tahun 2019
29
30
Perencanaan dan Penganggaran
PP 17/2017Sinkronisasi Proses Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Nasional
Kebijakan Money Follows Program
Tematik Holistik Integratif Spasial
Upaya komprehensif untukpenajaman substansi(Sasaran, Indikator)
Upaya efektivitas danefisiensi pencapaian sasaran
(Siapa berbuat apa, danintegrasi pendanaan)
Keterkaitan fungsionaluntuk pencapaian
sasaran secara spasial
Isu-Isu Strategis
Sumber : Paparan Meneg PPN/Kepala Bappenas
31
d. Mekanisme Perencanaan Tahun 201️9
Kick Off Meeting
Perencanaan
FORUM Bidang
Perencana
MUSRENBANGKab/Kota
FORUMPerangkat
Daerah
PASCA Musrenbang
Provinsi
13 Desember 2017 19 Februari –
8 Maret 2018Februari 2018 1 - 16 maret 2018
Pertemuan awal dalam rangka membuka Rangkaian Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Pertemuan Bidang Perencana Bappeda Provinsi dengan PD/Biro Provinsi untuk penyusunan Daftar Kegiatan Top Down Tahun 2019
Musyawarah dalam rangka menghasilkan usulan Program dan Kegiatan prioritas Kabupaten/Kota untuk diusulkan ke Provinsi Jawa Barat
Pertemuan PD Provinsi dengan Stakeholders Pembangunan untuk Membahas program dan kegiatan prioritas PD Provinsi dan MenyepakatiCPCL Kegiatan Top Down
Penajaman dan Penetapan Daftar Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat
13 – 25 April 2018
Rancangan Awal RKPD 2019
Pra MUSRENBANGProvinsi
RAKORTEK Bidang
Perencana
MUSRENBANGProvinsi
2 – 6 April 2018 11-12 April 201821 - 28 Maret 2018
Inventarisir dan Klarifikasi usulan kegiatan Bottom Up yang mendukung pencapaian Kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat
Pertemuan Bidang Perencana Bappeda Provinsi dengan 1. PD/Biro Provinsi untuk Penajaman Kegiatan Belanja Langsung2. Bappeda Kab/kota didampingi PD/Biro Provinsi untuk penajaman Daftar Kegiatan Top Down Tahun 2019;
Musyawarah dalam rangka menghasilkan usulan Program dan Kegiatan prioritas Provinsi Jawa Barat
Rancangan RKPD 2019Ranc. AkhirRKPD 2019
PENETAPAN RKPD 201️9
30 Mei 2018
Peraturan Gubernur Tentang
RKPD 2019
TAHAPANPERENCANAAN 2019
32
Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENGOLAHAN USULAN KEGIATAN
POKIR DPRD
Semua Usulan Masuk Secara Online
AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHAPD/BIRO KAB/KOTA DESA
1
3
4
5
2
Forum Perangkat DaerahCatatan : Kriteria PD/Biro dibuat berdasarkan : RPJMD dan Renstra
Pasca MusrenbangCatatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD
RKPD
Rancangan AwalRKPD
RancanganRKPD
Rancangan Akhir RKPD
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN
UsulanAwal
Rancangan KUA PPAS
KUA PPAS
6
7
b
c
a a
b
c
a b c
Waiting List Kegiatan
Rules of the Games
1. Subag Perencanaan Program menjadikoordinator entri data PD/Biro;
2. Entri Usulan program dan kegiatan dilengkapidengan 1 (satu) proposal/TOR
3. Setiap PD/Biro harus mengeluarkan SuratKeputusan Tim Verifikator BantuanKeuangan/ Hibah/Bansos;
4. Perhatikan Jadwal Perencanaan Tahunan, khususnya terkait dengan masa transisi dalampenyusunan perencanaan
Innovasi
1. New Design Interface ;
2. Transformasi perubahan alur kerja sistemmenyesuaikan dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017;
3. Pengembangan integrasi sistem perencanaanpembangunan tahunan dimulai dari tataranperencanaan, penyusunan KUA-PPAS danAPBD secara online;
4. Menambahkan fitur pembuatan RancanganPra RKA secara online pada tahapanRANCANGAN AKHIR RKPD;
5. Pelibatan secara aktif unsur “legislatif” dalampengusulan kegiatan;
Target
1. Mempermudah seluruh pengguna dalam melaksanakan pengolahan data usulan;
2. Mempermudah seluruh pengguna untuk Melihat dan Mengolah data usulan program dan kegiatan;
3. Penetapan Peraturan Gubernur Dokumen RKPD tepat waktu
4. Konsistensi Data Dokumen RKPD dengan KUA PPAS (APBD);
5. Data usulan Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Desa/Bantuan Keuangan dapat ter recorddengan lengkap dan terferivikasi dengan baik;
6. Memfasilitasi Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat.
www.bappeda.jabarprov.go.idwww.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
35
VISI : “DENGAN IMAN DAN TAKWA, JAWA BARAT SEBAGAI
PROVINSI TERMAJU DI INDONESIA”
MISI :
Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang 1.
Berbudaya Ilmu Dan Teknologi, Produktif Dan
Berdaya Saing;
Meningkatkan2. Perekonomian Yang Berdaya Saing
Dan Berbasis Potensi Daerah
Mewujudkan3. Lingkungan Hidup Yang Asri Dan
Lestari
Mewujudkan4. Tata Kelola Kepemerintahan Yang
Baik
Mewujudkan5. Pemerataan Pembangunan Yang
Berkeadilan
Visi-Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat
2005-2025
ASPEK SUMBERDAYA
MANUSIA
ASPEK EKONOMI
ASPEK PEMERINTAHAN
ASPEKSOSIAL DAN
BUDAYA
ASPEK LINGKUNGAN
HIDUP
berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan energi, penyediaan infrastruktur
tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)
kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, kerukunan hidup antar umat beragama dan pelestarian, serta
pengamalan nilai-nilai budaya daerah
sustainable development
5 ASPEK TERMAJU PROVINSI JAWA BARAT
Pertumbuhan1. penduduk dan persebarannya
Kualitas2. dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
Pengangguran3. dan ketenagakerjaan
Peran4. serta masyarakat terhadap budaya daerahdan penanganan masalah sosial
Pertumbuhan5. ekonomi dan kesejahteraanmasyarakat
Kualitas6. dan cakupan pelayanan infrastruktur
Kualitas7. lingkungan dan kesadaran masyarakat
Kualitas8. demokrasi dan pemerintahan daerah
ISU STRATEGIS JAWA BARAT TAHUN 2005-2025
Tekanan Jumlah Penduduk Yang Semakin
Tinggi
Sosial Budaya Dan
Kehidupan Beragama
Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan
MerataEkonomi
Meningkatan Kemampuan Iptek Yang
Mengacu Pada Nilai-nilai Luhur Inovatif
Dan Berpandangan Jauh Kedepan
Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
Meningkatkan Kualitas Dan Cakupan
Pelayanan InfrastrukturSarana Dan Prasarana
Kebebasan Dan Stabilitas Politik ,
Good Governance Dan Kejahatan Trans
Nasional Serta Birokrasi Yang Modern
Politik, Hukum Dan
Aparatur
Konsistensi Antara Perencanaan,
Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata
Ruang
Tata Ruang Dan
Pengembangan Wilayah
Memulihkan Dan Menguatkan Kembali
Daya
Dukung Lingkungan Dalam Pembangunan
Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
TANTANGAN JAWA BARAT 2005-2025
36
37
Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Berdasarkan RPJMN Tahun 2015 - 2019
PERTUMBUHAN EKONOMI 7,7%
TINGKAT KEMISKINAN 6,3%
TINGKAT PENGANGGURAN 7,4%
Percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Jawa-Bali, melalui:
Pengembangan a. produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
Penyediaan infrastruktur b. wilayah,
Peningkatan c. SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
Target yang diharapkan pada Tahun 2019
Rancangan Tema Pembangunan Tahun 2019
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BAGI UPAYA
MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT
Daya➢ saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi
lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
Kemandirian➢ masyarakat adalah berkurangnya ketergantungan masyarakat Jawa Barat dalam segala
bidang terhadap pihak eksternal dan meningkatkan peran Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional.
38
Prioritas Pembangunan Tahun 201️91. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan
masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya, dengan sasaran :
a. Pengelolaan pendidikan khusus
b. Meningkatnya akses terhadap pendidikan menengah
c. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan menengah
d. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah
e. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibatbencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
f. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat
h. Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
i. meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat
j. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar yang layak
k. Pemenuhan kebutuhan air minum, curah lintas kabupaten/kota
l. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik regional lintaskabupaten kota
m.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi
n. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program pemerintah daerah provinsi
o. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi
p. Rehabilitasi, sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
q. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap daruratbencana bagi korban bencana provinsi
Peningkatan2. interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan daninsfrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, dengansasaran:
Meningkatnyaa. pembangunan fasilitas di pusat kegiatan lokal
Meningkatnyab. kinerja layanan infrastruktur transportasi (jalan danperhubungan)
Meningkatnyac. kinerja sistem jaringan irigasi
Meningkatnyad. pembinaan pengembangan energi baru terbarukan
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangansektor potensial, dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
b. Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
c. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
d. Meningkatnya kapasitas ekonomi kreatif
e. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsiintermediasi perbankan
39
7. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran:
a. Meningkatnya kompetensi untuk pencari kerja
b. Pengembangan kewirausahaan bagi penduduk miskin
c. Penguatan kelembagaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT)
d. Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil danperdesaan bagi penduduk miskin
Peningkatan4. kualitas lingkungan hidup dan pengendalianpemanfaatan ruang, dengan sasaran :
Meningkatnyaa. pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui konservasisumber daya air dan peningkatan tutupan vegetasi
Meningkatnyab. pengendalian pencemaran air dan udara
Meningkatnyac. upaya konservasi sumber daya alam dankeanekaragaman hayati
Meningkatnyad. pengendalian dampak perubahan iklim melalui upayamitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Meningkatnyae. mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan bencana alam
5. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangandan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan, dengan sasaran :
a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani
b. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan perikananmelalui pemanfataan teknologi tepat guna
c. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikananx
Penguatan6. Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :
Meningkatnyaa. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Meningkatnyab. Birokrasi yang efektif dan efisien
Meningkatnyac. kualitas pelayanan publik
8. Peningkatan modal sosial, dengan sasaran :
a. Meningkatnya keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparaturdalam perencanaan pelaksanaan pembangunan
b. Meningkatnya toleransi beragama dan antar suku
c. Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan
,,,,,, Lanjutan
40
Prioritas Pembangunan Sektor Penanaman Modal
SASARAN :
a. Meningkatnya kualitas iklim usaha daninvestasi
b. Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besardengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(KUMKM)
c. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
d. Meningkatnya kapasitas ekonomi kreatif
e. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran danfungsi intermediasi perbankan
Program Prioritas Kegiatan Prioritas
Percepatan Proses perijinanusaha
Pengembangan pelayanan perijinandan penanaman modal berbasisteknologi informasi
Peningkatan kerjasama investasi Penguatan daya saing melaluikemitraan strategis dan keterlibatandalam rantai pasok global
Peningkatan jumlah serapanangkatan kerja
Peningkatan kesesuaian pasartenaga kerja dengan kualifikasitenaga kerja dan penyebarluasaninformasi pasar tenaga kerja
Peningkatan sertifikat keahlian Penguatan sistem pendidikan danpelatihan tenaga kerja
Prioritas 3 : Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangansektor potensial
41
Peningkatankualitas iklim usaha
dan investasi
PercepatanProses perijinan
usaha
Peningkatankerjasamainvestasi
Peningkatanjumlah serapanangkatan kerja
Peningkatansertifikat keahlian
Disnakertrans, BPSDM
Program Prioritas – Sasaran Prioritas Pembangunan 3.1️.Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi
DPMPT-SP, Disnakertrans
DPMPT-SP, Biro Pem-KS, Biro SPI BUMD
DPMPT-SP
No. Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
1 Pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi
2 Penguatan daya saing melalui kemitraan strategis danketerlibatan dalam rantai pasok global
3 Peningkatan kesesuaian pasar tenaga kerja dengankualifikasi tenaga kerja dan penyebarluasan informasi pasartenaga kerja
4 Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
1️
2
3
4
42