1 pendahuluan - pa-bitung.go.id · “proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya...
TRANSCRIPT
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
1
Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung
pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Bitung sebagai
ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan
perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri
sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah
Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya
pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.
Sepanjang tahun 2016, Pengadilan Agama Bitung telah melakukan perbaikan-
perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi
keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum yang salah satunya
melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara ) yang dipelopori oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan
teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-
governance yang lebih dikenal dengan e-governance.
Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara
yang mencapai jumlah 185 ( seratus delapan puluh lima) perkara pada tahun 2016, telah
menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para
pejabat Pengadilan Agama Bitung, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta
penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam rencana Strategis
dan Program Kerja Pengadilan Agama Bitung, menjadi indikasi penting untuk mengukur
keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai
Pengadilan Agama Bitung.
Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi
mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai
dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun
BAB IPENDAHULUAN
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
2
cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.
Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial
power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu
saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan
mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada
pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang
maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
“Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana
diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja
seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bitung.
Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006
tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA
Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI
menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. untuk
menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada
tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
nomor: 144/KMA/SK/VIII/2009 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA
tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk
mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya;
Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan,
pada tahun 2016 ini Pengadilan Agama Bitung melanjutkan program unggulan berupa
Sidang diluar gedung Pengadilan, pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi
masyarakat yang tidak mampu dan merintis sidang itsbat terpadu kerja sama dengan
Kemenag dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tiga jenis layanan ini sepenuhnya
dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan
adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
3
yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah
dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:
071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun
2010 tentang Kepegawaian.
Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam
visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk
mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-
kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Bitung
dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.
Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran,
Pengadilan Agama Bitung telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan
dijelaskan di bawah ini.
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita
dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Bitung di masa mendatang. Dalam
merumuskan visinya, Pengadilan Agama Bitung menyelaraskan dengan visi Mahkamah
Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang
mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:
A. VISI DAN MISI
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
4
1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Pengadilan Agama Bitung sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di
bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk
mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas
dasar itu maka Pengadilan Agama Bitung yang telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke
dalam visi Pengadilan Agama Bitung, yaitu:
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Bitung siap bersama-sama
peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormaati masyarakat
dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan
martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk Misi Pengadilan
Agama Bitung, yaitu:
1. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan
masyarakat (justice for all);
2. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi
terwujudnya transparansi pengadilan;
3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan
dengan biaya ringan;
4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian
hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel);
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
5
5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bitung yang jujur,
bersih dan berwibawa.
Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu
pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang
dihadapi Pengadilan Agama Bitung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh
untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya
lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya
supremasi hukum.
Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan
strategis.Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Bitung akan dapat
secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi
visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan
untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis
dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Bitung adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Bitung agar lebih efektif
dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama
Bitung.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Bitung, maka perlu dijabarkan
dalam sebuah rencana strategi (renstra).
B. RENCANA STRATEGI
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
6
Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk
menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa
hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga
mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi
tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang
mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara
eksternal kepada para pencari keadilan.
Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya
tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi
dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing - masing (SDM). Kami sadari sarana dan
prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang
sekarang ini masih terbatas.
Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2016
di Pengadilan Agama Bitung telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu
para program dan fungsinya tersebut.
Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Bitung tahun 2016 telah disusun secara
tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang
di bidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak
terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber
daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai,
Pengadilan Agama Bitung menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini
dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance).
Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bitung setidaknya memiliki empat
fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu.
Keempat fase tersebut mencakup:
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
7
(1) penyusunan rencana strategis;
(2) pengukuran kinerja;
(3) pelaporan kinerja; dan
(4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan.
Rencana Strategi tersebut disesuaikan berdasarkan pada bidang tugas pokok dan
penunjang sebagaimana diuraikan sebelumnya, adapun rencana strategi Pengadilan
Agama Bitung untuk tahun anggaran 2012-2017 sesuai bidang-bidang tersebut adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara adil,
sederhana dan biaya ringan;
b. Meningkatkan mutu kerja yang berkualitas dan terorganisir dalam melaksanakan
tugas;
c. Melaksanakan tertib administrasi organisasi Pengadilan sesuai pola bindalmin;
a. Meningkatkan pelayanaan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara adil,
sederhana dan biaya ringan;
b. Meningkatkan mutu kerja yang berkualitas dan terorganisir dalam melaksanakan
tugas;
c. Melaksanakan tertib administrasi organisasi Pengadilan sesuai pola bindalmin.
a. Menyelenggarakan penerimaan dan penyelesaian perkara secara adil, cepat ,
sederhana dengan biaya ringan;
1. Tujuan
2. Sasaran
3. Kebijakan
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
8
b. Menyelenggarakan administrasi peradilan secara tertib, cermat dan transparan;
c. Menyelenggarakan penataan organisasi dan manajemen peradilan;
d. Menyelenggarakan tertib administrasi kepegawaian dan keuangan secara secara
efektif dan efesien;
a. Peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari
keadilan;
b. Peningkatan tertib administrasi sesuai pola bindalmin;
c. Menyempurnakan organisasi Pengadilan Agama Bitung;
d. Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas;
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
f. Peningkatan kesejahtraan pegawai;
g. Peningkatan tertib administrasi Pegawai;
h. Peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan;
i. Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan;
j. Peningkatan tertib administrasi umum dan perlengkapan;
k. Peningkatan tertib tata persuratan;
l. Peningkatan tertib administrasi perpustakaan.
a. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat
pencari keadilan;
b. Kegiatan peningkatan tertib administrasi sesuai pola bindalmin;
c. Kegiatan menyempurnakan organisasi Pengadilan Agama Bitung;
d. Kegiatan Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas;
e. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
f. Kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai;
g. Kegiatan Peningkatan tertib administrasi kepagawaian ;
4. Program
5. Kegiatan
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
9
h. Kegiatan Peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan;
i. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan;
j. Kegiatan peningkatan tertib administrasi umum dan perlengkapan;
k. Kegiatan peningkatan tertib tata persuratan;
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
10
Pengadilan agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur pimpinan,
unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit
kepaniteraan dan unit kesekretariatan.
1. Unsur Pimpinan
Pimpinan Pengadilan Agama Bitung pada akhir Tahun 2015 terjadi perubahan
seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang
organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana pada Perma
tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan
Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, Panitera dan
sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Agama Bitung.
2. Unsur Pelaksana
Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok
pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh
majelis hakim dan dibantu oleh panitera / panitera pengganti pengadilan agama.
3. Unsur Pembantu Pimpinan
Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur
BAB IISTRUKTUR ORGANISASI
(TUPOKSI)
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
11
penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok
pengadilan agama, di bawah kewenangan panitera/sekretaris pengadilan agama.
Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah unit
kerja kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan.
a. Kepaniteraan
Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum
persidangan maupun setelah persidangan. Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil
Panitera (Wapan) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu
- Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan
perkara, dan perkara - perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti
banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).
- Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan; dan
- Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan.
b. Kesekretariatan
Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha
pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada
khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian,
dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh
tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,
Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan. Untuk
mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan
dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki
jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
004/SK/II/1992.
Adapun tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Bitung
dapat dijabarkan sebagai berikut :
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
12
1. Ketua
a. Tugas Pokok
1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas pengadilan agama.
2) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
3) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan.
5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkunganpengadilan agama.
6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
7) Mengadakan rapat dinas.
8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
9) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan pengadilanagama.
10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
11) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan pengadilan agama.
12) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk hakimdan panitera/sekretaris.
13) Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum.
14) Mengitsbatkan kesaksian ru’yat al-hilal.
15) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian
tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.
b. Tugas Tambahan
1) Menetapkan rumusan kebijakan pengadilan agama.
2) Menunjuk hakim untuk membantu membuat gugatan atau permohonansecara lisan.
3) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatukeputusan.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
13
4) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagiantugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.
5) Menetapkan panjar biaya perkara.
6) Menetapkan kebijakan di bidang keuangan.
7) Mengusulkan pegawai untuk rotasi maupun promosi pada jenjang karir yanglebih tinggi.
8) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan.
9) Melaksanakan tugas yudisial sebagai ketua majelis/majelis ekonomi syari’ah.
10) Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat beritaacara penutupan kas.
2. Wakil Ketua
a. Tugas Pokok
1) Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan .
2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangkapanjang, pelaksanaan dan pengorganisasian :
3) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanyadalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakahpelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja danketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukanoleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita penggantimaupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh sekertaris,kepala sub bagian kepegawaian dan Ortala, kepala sub bagian Umum dankeuangan serta kepala sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan yangdilaporkan kepada ketua.
4) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja.
5) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untukdiselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan .
6) Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelumperkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan
7) Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
14
8) Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya danmenelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebutditanda tanganinya.
9) Memomitarimg perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjutsehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana denganbiaya ringan
10) Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab ataskebenarannya
11) Membuat jadwal persidangan (court callender)
12) Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untukmeningkatkan mutu penetapan atau putusan
13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
14) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya sertamelaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinanpengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuaidengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedomanpelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.
3. Panitera
a. Tugas Pokok
1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan.
2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan.
3) Menyusun dan menjadwalkan program kerja bidang Kepaniteraan.
4) Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawabkegiatan kepaniteraan.
5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
6) Mengadakan rapat dinas.
7) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan.
8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
9) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan.10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
11) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
15
12) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan.
13) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera,panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti.
14) Membuat salinan atau turunan penetapan putusan pengadilan agamamenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15) Bertanggungjawab atas dokumen putusan perkara, akta, buku daftar, biaya,register perkara, uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat bukti lainnya yangdisimpan di kepaniteraan.
16) Melaksanakan tugas legalisasi surat-surat, surat kuasa, dan alat-alat bukti.
17) Melaksanakan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada pegawai pencatat nikah terkait.
b. Tugas Tambahan
1) Menerima biaya-biaya pengadilan.
2) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sita dan eksekusiyang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama.
3) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketuapengadilan agama.
4) Menerbitkan dan mengawasi pengeluaran akta cerai.
5) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk wakilpanitera, jurusita, jurusita pengganti, dan panitera pengganti.
6) Melaksanakan tugas khusus atas perintah ketua.
7) Memantau mekanisme aplikasi SIPP serta menyelesaikan permasalahan yangberhubungan dengan pengguna aplikasi SIPP.
8) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera sidang.
4. Sekretaris
a. Tugas Pokok
1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kesekretariatan.
2) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.
3) Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KuasaPengguna Barang (KPB).
4) Menyusun dan menjadwalkan program kerja.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
16
5) Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawabkegiatan kesekretariatan.
6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
7) Mengadakan rapat dinas.
8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kesekretariatan.
9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
10) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidangkesekretariatan.
11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
12) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan.
13) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan.
14) Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan mengatur tugasKasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum danKeuangan dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan.
15) Mengawasi kearsipan yang meliputi arsip kesekretariatan.
16) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidangkesekretariatan.
17) Mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunankesekretariatan.
18) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidangkesekretariatan.
19) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk para
Kasubbag.
20) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
21) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
5. Majelis Hakim
a. Tugas Pokok
1) Menerima berkas dari Ketua, sesuai dengan pentapan Penunjukan Majleis
Hakim (PMH)
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
17
2) Menetapkan Hari Sidang (PHS)
3) Menetapkan sita Jaminan
4) Memimpin Persidangan terhadap perkara yang sedang ditangani.
5) Bertanggungjawab dan menandatangani berita acara persidangan.
6) Mengadakan dan memimpin Musyawarah majelis.
7) Mengonsep naskah putusan lengkap untuk diucapkan.
8) Menandatangani naskah putusan yang telah diucapkan (telah diketik)
9) Memberikan Pembinaan terhadap hakim anggota, panitera pengganti dan
jurusita Pengganti yang berkenaan.
10) Meminut berkas perkara selesai (diputus) baik diterima, ditolak, tidak
diterima, dicabut dibatalkan/gugur/dicoret.
11) Membuat laporan kepada ketua tembusan kepada Wakil ketua tentang
keadaan perkara yang diterima, diputus dan yang diminutasi serta yang belum
diminutasi setiap bulan.
b. Tugas Tambahan
1. Pengawasan Bidang Kesekretariatan
2. Pengawasan Bidang Kepaniteraan
3. Pengawasan Bidang Pelayanan Publik
6. Wakil Panitera
a. Tugas Pokok
Mewakili panitera apabila berhalangan dalam hal:
1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan.
2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun.
3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawabkegiatan.
5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan panitera muda.
6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
7) Mengadakan rapat dinas.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
18
8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan.
9) Melaksanakann koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidangkepaniteraan.
10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan.11) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti.
12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
13) Memantau mekanisme aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)serta menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan teknispenggunaan aplikasi SIPP.
b. Tugas Tambahan
1) Mengkoordinir laporan kepaniteraan dan registrasi.
2) Mengawasi pelaksanaan tugas panitera pengganti.
3) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untukpanitera muda, panitera pengganti dan jurusita.
4) Mengawasi pelaksanaan pemanggilan delegasi.
7. Panitera Muda Permohonan
a. Tugas Pokok
1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan permohonan.
2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkaspermohonan.
5) Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas pelaksana permohonan.
6) Menghimpun arsip berkas perkara permohonan yang masih berjalan.
7) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungandengan masalah perkara permohonan.
8) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara kasasi dan peninjauankembali (PK) dalam perkara permohonan sampai putusan mempunyaikekuatan hukum tetap.
9) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Panitera Muda Hukum.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
19
10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
11) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara permohonan dan laporannya.
12) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti.
b. Tugas Tambahan
1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan, kasasi danpeninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkaitperkara permohonan.
2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara permohonan.
3) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III dalam hal perkara permohonan.
4) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon
8. Panitera Muda Gugatan
c. Tugas Pokok
1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan gugatan.
2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkasgugatan.
5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.
6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
7) Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
8) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungandengan masalah perkara gugatan.
9) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara banding, kasasi danpeninjauan kembali (PK) verzet dan derzen verzet dalam perkara gugatansampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
10) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Panitera Muda Hukum.
11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
20
12) Melaksanakan administrasi perkara dan mempersiapkan berkas - berkasperkara yang masih berjalan serta urusan lain yang berhubungan denganmasalah perkara gugatan.
13) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul berhubungan denganperkara gugatan.
14) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan.
15) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara gugatan dan laporannya.
16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti.
b. Tugas Tambahan
1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan, verzet, pernyataanbanding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yangdiperlukan berkenaan dengan perkara gugatan.
2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara gugatan.
3) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III dalam hal perkara gugatan.
4) Menyerahkan kembali surat gugatan kepada calon penggugat
9. Panitera Muda Hukum
a. Tugas Pokok
1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan Hukum.
2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
4) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawabkegiatan.
5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.
6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
7) Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara pengadilan agama.
8) Menghimpun, mengolah, menyusun statistik data perkara, data dokumenproduk putusan pengadilan agama serta membuat laporan bulanan dantahunan perkara yang diterima dan diputuskan.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
21
9) Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang memintaatau memerlukan.
10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraanhukum.
11) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan.
12) Menghimpun, mengkaji, dan mengolah data untuk bahan laporan sertamempublikasikannya melalui media teknologi informasi dalam rangkatransparansi.
13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
14) Melaporkan kegiatan keperkaraan kepada Pengadilan Tinggi Agama
(PTA) dan MA RI baik laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan.
15) Menyiapkan, mengonsep, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).
16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti.
b. Tugas Tambahan
1) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III.
2) Menyiapkan data guna pelayanan pelaksanaan penelitian.
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
a. Tugas Pokok
1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Administrasi Umumdan Keuangan.
2) Melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat penguji SPP dan penandatanganSPM UP/TUP/GUP/Gaji dan honor.
3) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dankeuangan.
4) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Umumdan keuangan.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
22
5) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di bidangUmum dan keuangan.
6) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
7) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Umum danKeuangan.
8) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang suratmenyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan perpustakaan.
9) Mengusulkan dan melaksanakan penghapusan barang milik negara
(kekayaan negara).
10) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan.
11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
12) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
b. Tugas Pokok
1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Kepegawaian.
2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun di bidangkepegawaian.
4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidangkepegawaian.
5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
6) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan
7) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidangkepegawaian.
8) Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), bezzeting formasi, dan statistikkepegawaian.
9) Mengusulkan KNP, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan cuti pegawai.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
23
10) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepegawaian.
12) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi parabawahan.
13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
a. Tugas Pokok
1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Perencanaan, IT dan
Pelaporan.
2) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, Program dan anggaran.
3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun.
4) Melaksanakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik.
5) Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
7) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan
8) Menyiapkan, mengonsep dan menyusun laporan tahunan dan SAKIP.
9) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT.
11) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para
bawahan.
13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
24
Standard Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi misi
lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur tingkat
pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan
Agama terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam rangka mencapai visi
dan misi Pengadilan Agama Bitung, telah disusun Standard Operasional Prosedur untuk
unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan.
1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi :
a. SOP Penerimaan Perkara
b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma – Cuma (Prodeo)
c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS
d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli
e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim
f. SOP Tata Persidangan
g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara
h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak
berperkara
i. SOP Publikasi Putusan
j. SOP Permohonan Banding
k. SOP Permohonan Perkara Kasasi
l. SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali
m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
25
n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang
p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui
Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi
q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi
r. SOP Penyampaian Salinan Putusan
s. SOP Pengarsipan Berkas Perkara
2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
a. SOP Daftar Hadir Pegawai
b. SOP Penilaian Pegawai.
c. SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun
d. SOP Kenaikan Gaji Berkala
e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes
f. SOP Cuti
g. SOP Administrasi
Bagian Umum dan Keuangan
a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL
b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA
c. SOP Rencana penarikan dana
d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
26
e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk
f. SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji
g. SOP uang makan
h. SOP uang lembur
i. SOP gaji ke 13
j. SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya
k. SOP Pengajuan uang persediaan
l. SOP Pengajuan tambahan uang persediaan
m. SOP Pengajuan GU Persediaan
n. SOP Pengajuan SPM langsung
o. SOP Pengelolaan PNBP
p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan
q. SOP pelaporan Keuangan
r. SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran
s. SOP pengelolaan Surat Masuk
t. SOP pengelolaan surat keluar
u. SOP penataan Arsip
v. SOP penata usahaan asset tetap
w. SOP Penata usahaan asset lancer
x. SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran
y. SOP pengelolaan perpustakaan
z. SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
27
aa. SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor
bb. SOP keamanan kantor
cc. SOP Protokoler dan HUMAS
dd. SOP Pelayanan Publik
ee. SOP Teknologi Informasi
ff. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian
Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
1. Perencanaan
a. SOP Melakukan Penyusunan Anggaran bersama dengan KPA
b. SOP Menginventaris segala kebutuhan dalam penganggaran,menghimpun
seluruh permintaan-permintaan masing-masing tupoksi
c. Data yang telah diperoleh dari masing-masing Tupoksi dibawa kedalam
forum Rapat antara Ketua,Panitera, Sekretaris dan Para Kasubag
d. Setelah data-data tersebut di rapatkan dan dicapai kesepakatan maka hasil
rapat tersebut dituangkan kedalam RKAKL
e. Meminta dan Menerima TOR dan RB dari bagian Umum dan Keuangan
f. Mengsingkronkan TOR dan RB yang di peroleh dengan Rancangan rencana
yang telah di buat dan disetujui
g. Bekerjasama dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam merencanakan
dan menyusun strategi dalam proses penyerapan anggaran
2. Informasi Teknologi
a. Menerima dan Mengirim email
b. Meresume dan menyampaikan data kepada Pimpinan
c. Mendesain, Update, Mengkontrol Web PA Bitung
d. Mendokumentasikan Kegiatan PA Bitung dan mengupload ke Web PA Bitung
e. Mendata dan memonitoring sarana pengolahan data dan jaringan
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
28
f. Mendesain inovasi pelayanan informasi dan mensosialisasikan kepada
Pegawai
g. Memonitoring data di Komdanas
3. Pelaporan
a. Mengkoordinasi masing-masing tupoksi dalam menyusun laporan tahunan
b. Mensinkronisasikan laporan dari setiap tupoksi dan menjadikan dalam
bentuk satu laporan lengkap
c. Mengirimkan dan Melaporkan Laporan yang sudah di sinkronisasikan dan
dinyatakan sudah lengkap ke MA
Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tatalaksana
yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu
lembaga peradilan terdiri dari bagian kepaniteraan dan kesekretariatan.
Bagian kepaniteraan mengurus seluruh pekerjaan yang bersangkut paut dengan
administrasi yudisial seperti bidang gugatan, bidang permohonan, dan bidang hukum
yang pada intinya menopang seluruh proses. Sedangkan bagian kesekretariatan mengurus
hal-hal yang menyangkut kepegawaian dan organisasi tatalaksana, bidang perencanaan
dan keuangan, serta bidang umum.
Dalam sistem pengelolaan dan pengendalian manejemen peradilan, Pengadilan
Agama Bitung telah cukup memadai, karena struktur organisasi telah dibentuk sesuai
ketentuan, didukung dengan personil yang memadai dan pembagian tugas serta uraian
jabatan (Tupoksi) yang demikian jelas. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini secara rinci
dijabarkan dalam uraian tugas (Job Description).
Tugas Pokok Pengadilan Agama Bitung sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49
Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bertugas
B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
29
dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan; e. Wakaf; i. Ekonomi Syari’ah;
b. Waris; f. Zakat;
c. Wasiat; g. Infaq;
d. Hibah; h. Shadaqah;
Selain tugas pokok di atas Pengadilan Agama mempunyai fungsi yakni dapat
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tetang hukum Islam pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta . Juga menyumpah pada kesaksian
rukyatul hilal dalam penetuan awal Ramadhan dan Syawal.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tetang kekuasaan
Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) dan keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004
tentang pengalihan organisasi, Adminstrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, maka
penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung RI. Adapun struktur Pengadilan Agama Bitung terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua
c. Hakim
d. Panitera
e. Sekretaris
f. Wakil Panitera
g. Panitera Muda Permohonan
h. Panitera Muda Gugatan
i. Panitera Muda Hukum
j. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
k. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
l. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
m. Kelompok fungsional
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
30
- Panitera Pengganti
- Jurusita
- Jurusita Pengganti
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris atau dengan kata lain diklasifikasikan
menjadi dua yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
Adapun pejabat struktural pada kantor Pengadilan Agama Bitung yaitu :
NO. NIP NAMA L/P
G/R JABATAN
1 2 3 4 5 61 19530703.198003.1.005 H. Risyam Kamtoko, SH.,MH L IV/b Ketua2 19731105.200003.1.001 Nahruddin, S.Ag L IV/a Wakil Ketua3 19670727.199403.2.002 Dra. Saripa Jama P III/d Panitera4 19720807.200003.2.005 Sinar Alam, S.Ag P III/d Sekretaris
5 19780207.200212.2.003 Vitri Feybiyanti Samiun, SH P III/dPLT.Kasubag.Kepegawaian
dan Ortala
6 - - - -Kasubag.
Perencanaandan IT
7 19761018.200912.2.002 Silvia Djafar, S.Kom P III/bKasubag
Umum danKeuangan
Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Struktural dalam kesehariannya dibantu olehpelaksana yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu :
NO. NIP NAMA L/P
G/R JABATAN
1 2 3 4 5 61 19851010.200912.2.008 Nurdiana Ode, S.HI P III/b Bendahara2 19860812.201503.1.002 Chairul Amri, ST L III/a Staf Pelaksana
1. Jabatan Struktural
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
31
Struktur Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Bitung meliputi :
h. Hakim
Adapun Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 7 (Tujuh) orangyaitu :
NO
NIP NAMA L/P
G/R JABATAN
1 2 3 4 5 6
1 19790529.200502.2.001 Nur Afni Saimima, SH P III/c Hakim PratamaMadya
2 19770628.200704.2.001 Asmawati Sarib, S.Ag P III/c Hakim PratamaMadya
3 19780404.200805.1.001 Mawir, S.HI.,MH L III/c Hakim PratamaMuda
4 19790629.200912.1.002 R. Abdul Berri, S.Ag.,M.Hum L III/b Hakim PratamaMuda
5 19870323.201101.1.014 Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH,M.E.Sy L III/b Hakim Pratama
Muda
i. Kepaniteraan
Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Bitungberjumlah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari :
NO NIP NAMA L/P
G/R JABATAN
1 2 3 4 5 61 19670727.199403.2.002 Dra. Saripa Jama P III/d Panitera
2 19681222.200312.1.002 Iswan, SH L III/d Wakil Panitera
3 19790409.199803.2.001 Wardah Hamzah, S.HI L III/b PanmudPermohonan
4 19650608.198802.2.001 Sukarni Suma, S.HI P III/d PanmudGugatan
2. Jabatan Fungional
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
32
5 19640527.199202.1.992 Surianto Mahmud, BA P III/b Panmud Hukum
6 19741007.200312.2.003 Sitti Aisa Halidu, SH P III/d PP
7 19760911.201101.1.005 Abdul Muis Ali, S.Ag L III/b PP
8 19870616.201101.2.018 Humairah Alwy Assagaf, SH P III/b PP
9 19631231.200012.1.004 Ridwan, SH L III/a PP
10 19780207.200212.2.003 Vitri Feybiyanti Samiun, SH P II/d PP
Dalam menjalankan tugasnya kepaniteraan dibantu oleh staff pelaksana yang berjumlah 4(empat) orang, yaitu :
NO NIP NAMA L/P
G/R JABATAN
1 2 3 4 5 6
1 19760911.201101.1.005 Abdul Muis Ali, S.Ag L III/b Petugas MejaIII
2 19831026.201101.2.009 Nurhayati Kayko, S.HI P III/b BendaharaPenerima
3 19850428.201101.2.005 Fitriani Lundeto, S.HI P III/b Petugas MejaI
4 19881203.201212.2.001 Nihlawati Ningsih Djaelani, S.HI P III/a Kasir
j. Kejurusitaan
Jurusita/Jurusita Pengganti di lingkunzgan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 5(Lima) orang, yaitu :
NO NIP NAMA L/P
G/R JABATAN
1 2 3 4 5 6
1 19851010.200912.2.008 Nurdiana Ode, S.HI P III/b JurusitaPengganti
2 19831026.201101.2.009 Nurhayati Kayko, S.HI P III/b JurusitaPengganti
3 19850428.201101.2.005 Fitriani Lundeto, S.HI P III/b JurusitaPengganti
4 19760711.201212.1.002 Fadly Ratuwalangon L II/a JurusitaPengganti
5 19881203.201212.2.001 Nihlawati Ningsih Djaelani, S.HI P III/a JurusitaPengganti
Adapun bagan struktur Pengadilan Agama Bitung adalah sebagai berikut :
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
33
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
34
Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bitung untuk tahun
2016 terjadi pengurangan dari semula … orang pegawai pada tahun 2016 menjadi …
orang pegawai dengan rincian Pegawai Tehnis Yudisial berjumlah … orang dan
pegawai Non Tehnis Yudisial berjumlah … orang. Dari jumlah pegawai tersebut masih
terdapat 3 jabatan yang kosong yaitu Jurusita, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana dan Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan.
A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
a. Hakim : 7 orang
b. Panitera : 1 orang
b. Wakil Panitera : 1 orang
c. Panitera Muda : 3 orang
d. Panitera Pengganti : 5 orang
e. Jurusita : -
f. Jurusita Pengganti : 5 orang
BAB IIIPEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
35
A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
a. Sekretaris : 1 orang
b. Kasubbag Umum dan Keuangan : 1 orang
c. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : -
d. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan : -
e. Staf/Pelaksana : 1 orang
g. Satpam (Security) :: 2 orang
h. Pramubakti (Officeboy) : 3 orang
i. Sopir : 1 orang
A.3. Pengisian Jabatan Struktural
a. Ketua : 1 orang
b. Wakil Ketua : 1 orang
c. Panitera : 1 orang
d. Sekretaris : 1 orang
d. Wakil Panitera : 1 orang
e. Panitera Muda Gugatan : 1 orang
f. Panitera Muda Permohonan : 1 orang
g. Panitera Muda Hukum : 1 orang
h. Kasubbag Umum dan Keuangan : 1 orang
i. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi danTata Laksana : -
j. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan : -
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
36
A.4. Rekruitmen
Untuk rekruitmen pegawai Pengadilan Agama Bitung tidak memiliki kewenangan
melaksanakan rekruitment hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah
Agung RI. Untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Bitung mendapatkan tambahan 1
pegawai Negeri sipil Atas nama Chairul Amri, ST melalui hasil tes seleksi CPNS
yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu
Pengadilan Agama Bitung juga memiliki hak usul penambahan pegawai yang
disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menjadi bahan
pertimbangan serta memberikan keputusan oleh Mahkamah Agung RI.
A.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Adapun kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Pengadilan Agama Bitung yaitu :
a. Hakim : 7 Orang
b. Kepaniteraan : 15 Orang
c. Kesekretariatan : 3 Orang
A.6. Mutasi
Dalam rangka penyegaran dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia
serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bitung khususnya
dan oleh institusi Mahkamah Agung RI. Pada umumnya, merupakan tujuan lain
dari promosi dan mutasi dalam instansi atau satuan kerja, maka untuk mencapai
hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang antara lain melalui rapat Tim
Promosi dan Mutasi (TPM) dan pengusulan kenaikan pangkat.
Hal ini yang menjadi akibat dari pertimbangan dalam pelaksanakan promosi dan
mutasi di Pengadilan Agama Bitung adalah karena kepentingan dinas, sehingga
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
37
nampak dalam pelaksanaan tugas terjadi tumpah tindih, dimana pejabat
fungsional di bidang kepaniteraan menjadi staf dari bagian urusan
kesekretariatan. Selain itu juga bahwa dalam pelaksanaan promosi dan mutasi di
Lingkungan Pengadilan Agama Bitung sepanjang tahun 2016 terdapat hal-hal
yang menjadi kewenanangan Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkamah
Agung RI seperti promosi jabatan dan mutasi ke wilayah tempat kerja lain,
sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
A.6.1. Mutasi Masuk
a. Nahruddin, S.Ag sebagai Hakim di Pengadilan Agama Tondano kelas II
menjadi Wakil Ketua di Pengadilan Agama Bitung kelas II;
b. Surianto Mahmud, BA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Amurang menjadi Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama
Bitung;
c. Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama
Amurang menjadi Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Bitung.
d. Sitti Aisa Halidu, SH sebagai Staf Pelaksana Pengadilan Agama Manado
menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bitung.
e. Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Tahuna menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung.
f. Fadly Ratuwalangon, sebagai Staf Pelaksana di Pengadilan Agama
Kotamobagu menjadi Staf Pelaksana pada Pengadilan Agama Bitung
g. Humairah Alwy Assagaf, SH, sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan
Agama Tahuna menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama
Bitung
A.6.2. Mutasi Keluar
a. Amirullah Arsyad, S.HI sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan
Agama Bitung kelas II menjadi Hakim pratama muda di Pengadilan Agama
Ende kelas II.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
38
b. M. Syaifudin Amin, SHI, sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan
Agama Bitung kelas II menjadi Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama
Kotamobagu kelas II.
c. Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan
Agama Bitung menjadi Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama
Amurang;
d. Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Kasubag Perencanaan dan IT di Pengadilan
Agama Bitung menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama
Kotamobagu.
e. Rahmat Bilfagih, SHI, sebagai Staf Pelaksana di Pengadilan Agama Bitung
menjadi Staf Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Agama Manado.
A.6.3. Mutasi Kenaikan pangkat
A.6.3.1. Kenaikan Pangkat Reguler Periode April 2016
1. Dari Golongan III/c ke III/d : 3 orang
a. Iswan, SH
b. Sitti Aisa Halidu, SH
c. Sukarni Suma, S.HI
A.6.3.2. Kenaikan Pangkat Reguler Periode Oktober 2016
1. Dari Golongan III/b ke III/c : 2 orang
a. Mawir, S.HI.,MH
b. Surianto Mahmud, BA
A.7. Promosi
A.7.1. Promosi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tahun 2016
a. Periode Januari : 1 Orang
b. Periode Maret : 4 Orang
c. Periode Mei : 1 Orang
d. Periode Desember : 2 Orang
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
39
A.7.2. Promosi Jabatan tahun 2016
a. Vitri F. Samiun, SH yang semula Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Pengadilan Agama Bitung menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan
Agama Bitung
b. Ridwan, SH yang semula Jurusita Pengadilan Agama Bitung menjadi
Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung.
c. Sitti Aisa Halidu, SH yang semula Staf Pelaksana Pengadilan Agama
Manado menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bitung
d. Surianto Mahmud, BA yang semula Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Amurang menjadi Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama
Bitung;
e. Abdul Muis Ali, S.Ag yang semula Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Tahuna menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung.
A.8. Pensiun
Untuk tahun 2016 pegawai Pengadilan Agama Bitung tidak ada yang masuk
pensiun sesuai dengan berlakunya Undang – Undang Aparatur Sipil Negara
Nomor : 5 tahun 2014.
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 3 tahun 2004 bahwa
Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Kabupaten /kota, maka wilayah Pengadilan Agama Bitung
yang terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dan 69 Kelurahan, dari luas wilayah 304 km2
pembagian wilayah ini merupakan perubahan dari 5 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan
berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 tahun 2007 tantang peresmian
perubahan, pemekaran serta pembentukan kecamatan dan kelurahan dikota Bitung
yakni :
B. Keadaan Perkara
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
40
1.Kecamatan Ranowulu 11 Kelurahan2.Kecamatan Matuari 8 Kelurahan
3.Kecamatan Girian 7 Kelurahan
4.Kecamatan Madidir 8 Kelurahan
5.Kecamatan Maesa 8 Kelurahan
6.Kec. Aertembaga 10 Kelurahan7.Kec. Lembe Utara 10 Kelurahan8.Kec. Lembe Selatan 7 Kelurahan
Sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah dijabarkan dalam
program, sepanjang tahun 2016 bidang kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. Menerima perkara Kategori Gugatan sejumlah 110 perkara, dengan rincian sebagai
berikut:
- Perkara Cerai Talak sebanyak 34 perkara :
- Perkara Cerai Gugat sebanyak 76 perkara :
b. Menerima perkara izin poligami sebanyak 0 Perkara :
c. Menerima Perkara pembatalan perkawinan sebanyak 0 Perkara :
d. Menerima Perkara waris sebanyak 2 perkara ;
e. Menerima perkara Voluntair /Permohonan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara
dengan perincian sebagai berikut :
- Perkara Dispensasi Kawin 16 (enam belas) Perkara
- Itsbat nikah sebanyak 54 (lima puluh empat) Perkara
- Pengesahan anak 2 (dua) Perkara
- Pengangkatan anak 2 (dua) Perkara
- Penetapan ahli waris 1 (satu) Perkara
f. Menerima perkara Prodeo sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara
g. Menyelesaikan perkara sebayak 178 (seratus tujuh puluh delapan) perkara dengan
jenis putusan sebagai berikut :
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
41
- Dikabulkan/ diterima sebanyak 150 (seratus lima puluh) perkara
- Di NO sebanyak 3 (tiga)perkara
- Gugur sebanyak 8 (delapan) Perkara
- Dicabut sebanyak 14 (empat belas) Perkara
- Ditolak sebanyak 3 (tiga) Perkara
- Dicoret dari register sebanyak 0 Perkara
- Batal Pendaftaran sebanyak 0 Perkara
Sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 14 (empat belas) Perkara terdiri dari :
Cerai Talak sebanyak 7 (tujuh) perkara dengan rincian sebagai berikut :
- Perkara Nomor : 074/Pdt.G/2016/PA.Btg- Perkara Nomor : 077/Pdt.G/2016/PA.Btg- Perkara Nomor : 078/Pdt.G/2016/PA.Btg- Perkara Nomor : 086/Pdt.G/2016/PA.Btg- Perkara Nomor : 095/Pdt.G/2016/PA.Btg- Perkara Nomor : 102/Pdt.G/2016/PA.Btg- Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2016/PA.Btg
Cerai Gugat sebanyak 6 (enam) Perkara dengan perincian sebagai berikut :
- Perkara Nomor : 094/Pdt.G/2016/PA.Btg
- Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2016PA.Btg
- Perkara Nomor : 104/Pdt.G/2016/PA.Btg
- Perkara Nomor : 106/Pdt.G/2016/PA.Btg
- Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2016/PA.Btg- Perkara Nomor : 109/Pdt.G/2016/PA.Btg
Dipensasi Nikah sebanyak 1 (satu) Perkara dengan perincian sebagai berikut :
- Perkara Nomor : 075/Pdt.P/2016/PA.Btg
Sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah dijabarkan dalam
program, maka khusus bidang kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung yang
dilaksanakan oleh 3 (tiga) Panitera Muda sebagai ujung tombak kepaniteraan, yang
dalam hal ini lebih rinci diuraikan berikut ini:
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
42
Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Bitung tahun 2016, yang diterima
sebanyak 185 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 7 perkara, jadi
jumlah perkara yang diterima selama tahun 2016 sebanyak 192 perkara. Adapun
perkara yang diputus selama tahun 2016 sebanyak 171 perkara termasuk sisa perkara
tahun 2016 sebanyak 7 perkara dengan perinciannya sebagai berikut :
- Perkara Gugatan yang diterima sebanyak 110 perkara ;
- Perkara Voluntair yang diterima sebanyak 75 perkara ;
- Perkara yang diputus sebanyak 178 perkara ;
- Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 14 perkara.
Proses penyelesaian perkara dari awal diterima sampai mendapatkan putusan
dijalankan sesuai dengan pola bindalmin ( Sistem manejemen kerja (meja) yang terdiri
dari Meja I, II, III) yang merupakan pedoman bagi aparat peradilan.
Kegiatan pembuatan penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penetapan
Hari Sidang (PHS), surat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita
pengganti, pada tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 140 perkara sehingga
dalam tahun 2016 telah diterbitkan : ( Sesuai dengan jumlah perkara yang diterima)
A. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) 140 Perkara
B. Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) 140 perkara
C. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita pengganti 140
perkara
Demi terlaksananya data yang akurat serta tertibnya pencatatan, telah
direalisasikan dalam buku regeister perkara meliputi:
1. Penerima Perkara1.
2. Register Perkara2.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
43
a. Register induk perkara gugatan.
b. Register induk perkara permohonan.
c. Register permohonan banding
d. Register permohonan kasasi
e. Register permohonan peninjauan kembali.
f. Register penyitaan barang bergerak.
g. Register penyitaan barang tidak bergerak
h. Register surat kuasa khusus
i. Register permohonan eksekusi
j. Register akta cerai
k. Regiater permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa
l. Legalisasi akta keahliwarisan.
m. Register Mediasi
Pengelolaan keuangan biaya perkara pada pengadilan Agama Bitung telah
dibukukan pada buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya yaitu:
a. KI-PAI/G Untuk perkara gugatan
b. KI-PAI/P Untuk perkara permohonan
c. KI-PA.2 untuk perkara banding
d. KI-PA.3 untuk perkara kasasi
e. KI-PA.4 untuk permohonan peninjauan kembali
f. KI-PA.5 untuk permohonan eksekusi kemudian dicatat dalam buku induk
3. Keuangan Perkara3.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
44
keuangan perkara ( KI-PA.6)
g. KI-PA.7 untuk buku induk keuangan biaya eksekusi.
h. KI-PA.8 untuk permohonan eksekusi dan hak-hak kepaniteraan berdasarkan
buku bantu harian jurnal harian perkara sesuai petunjuk pola bindalmin.
Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara tahun 2016 sebagain berikut :
Penerimaan :
1. Sisa Bulan lalu Rp. 9.316.800
2. Penerimaan Rp. 87.940.000
Jumlah Penerimaan Rp. 97.256.800
Pengeluaran :
1. Biaya Panggilan Rp. 40.087.000,-
2. Biaya penerjemah Rp. -
3. Biaya Sita Rp. -
4. Biaya pemeriksaan setempat Rp. -
5. Biaya Sumpah RP. -
6. Biaya pemberitahuan Rp. 7.434.000,-
7. Biaya Pengiriman biaya perkara Rp. -
8. Materai Rp. 1.068.000,-
9. HHK Rp. 4.370.000,-
10. Pengembalian Sisa Panjar Rp. 24.779.000,-
11. Lain-lain APP Rp. -
12. Biaya Proses Rp. 8.030.000,-
Jumlah Pengeluaran Rp. 85.768.000,-
Saldo Rp. 11.488.800,-
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
45
Pengadilan Agama Bitung sebagaimana Pengadilan Agama lain di Indonesia,
berkewajiban membuat laporan perkara tentang :
1. LI-PA.1 : Laporan keadaan perkara.
2. LI-PA.2 : Laporan perkara yang dimohon banding.
3. LI-PA.3 : Laporan perkara yang dimohon kasasi.
4. LI-PA.4 : Laporan perkara yang dimohon peninjauan kembali
5. LI-PA.5 : Laporan perkara yang dimohon eksekusi.
6. LI-PA.6 : Laporan tentang kegiatan hakim
7. LI-PA.7 : Laporan tentang keuangan perkara
8. LI-PA.8 : Laporan tentang jenis perkara.
9. Laporan tentang penggunaan Akta Cerai dan laporan tentang perkara yang
di proses melalui mediasi (kedua laporan tersebut dilaporkan setiap bulan). Dari
laporan-laporan tersebut yakni LI-PA.1, LI-PA.7, LI-PA.8, merupakan laporan
perbulan dan dibuat setiap akhir bulan dan sudah harus diterima pada tanggal 5
bulan berikutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkamah Agung
cq. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta , sedang untuk
laporan LI-PA.2, LI-PA.3, LI-PA.4, LI-PA.5, dilaporkan perkwartal 4 Bulanan, dan LI-
PA.6, dilaporkan persemester (6 Bulanan).
4. Laporan Perkara4.
5. Dalam tahun 2016 tidak ada perkara banding, kasasi dan peninjauankembali (PK) yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
46
Berkas perkara yang telah diminutasi dan telah berkekuatan hukum tetap pada
pengadilan Agama Bitung tahun 2016 telah ditata menurut system box File sebagaimana
diatur dalam pola bindalmin dan dimasukkan pada lemari arsip perkara, yang sampai saat
ini masih menyatu dengan ruangan kepaniteraan.
a. Pengadaan
Sebagaimana diketahui bahwa gedung Pengadilan Agama Bitung berdiri
pada tahun 1996, dan memiliki luas bangunan 636 M2 dan di atas tanah seluas
2.699 M2 selain itu juga Pengadilan Agama Bitung telah memiliki 4 (empat) buah
rumah dinas Type 70 di atas tanah seluas 9.623 M2 Yang dibangun pada tahun
2009 berdasarkan Daftar Isian Palaksanaan Anggaran (DIPA) 2009, Nomor :
0543.0/005-01.0/XXVII/2009 tanggal 31 Desember 2008. Sepanjang tahun 2013 ,
di Pengadilan Agama Bitung, tidak ada penambahan gedung dan bangunan. Dalam
pengusulan RKAKL 2013 diusulkan untuk anggaran pembangunan gedung baru,
akan tetapi belum mendapat alokasi dana dikarenakan Mahkamah Agung masih
memprioritaskan pembangunan gedung Pengadilan Agama Amurang. Untuk
mengfungsikan ruangan, ruang sidang biasa disatukan dengan mushala. Dan
gedung Pengadilan Agama Bitung belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh
Mahkamah Agung. Fasilitas yang tersedia dimaksud adalah sebagai berikut;
1. Ruang Ketua,
2. Ruang Wakil ketua
6. Kearsipan Perkara5.
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan6.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
47
3. Ruang Hakim
4. Ruang sidang utama.
5. Ruang sidang biasa (Musholah)
6. Ruang Panitera/Sekretaris
7. Ruang Wakil Sekretaris
8. Ruang Wakil Panitera disatukan dengan ruang Kepaniteraan
9. Ruang Kepaniteraan
10. Ruang Kaur Keuangan disatukan dengan ruang Kepegawaian
11. Ruang kaur Umum
12. Ruang Bendahara
13. Ruang Mediasi disatukan dengan Ruang Perpustakaan
14. Gudang
b. Pemeliharaan
Upaya pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan
Bangunan Pengadilan Agama Bitung didasarkan pada pengelolaan/penatausahaan
barang-barang milik Negara dalam lingkup Mahkamah Agung RI dan 4 (empat)
lingkungan peradilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :
MA/SEK/173.a/SK/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005, Tujuannya adalah sebagai
berikut :
a. Tertib administrasi barang;
b. Penghematan keuangan Negara;
c. Menghitung kekayaan Negara;
d. Memudahkan pengawasan barang milik Negara;
e. Sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan
barang mulai dari:
1. Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang;
2. Pengadaan barang;
3. Penyimpanan dan pendistribusian barang
4. Pemeliharaan Barang;
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
48
Di tahun 2016 Pengadilan Agama Bitung melaksanakan pemeliharaan
sarana dan prasarana gedung dengan alokasi anggaran sesuai DIPA 2016 dengan
rincian sebagai berikut :
a. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp.4.500.000,-
b. Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor sebesar Rp.2.240.000,-
c. Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Negara sebesar Rp.2.240.000,-
d. Biaya Pemeliharaan Halaman Rumah Negara sebesar Rp.1.260.000,-
Untuk realiasasi anggaran biaya tersebut sudah terserap seluruhnya.
a. Pengadaan
Dalam DIPA 2016 Pengadilan Agama Bitung tidak memiliki anggaran Alokasi
Belanja Kelengkapan Sarana Gedung
b. Pemeliharaan
Pengadilan Agama Bitung mendapat alokasi dana pemeliharaan fasilitas
gedung di DIPA 2016 dan telah terserap secara keseluruhan.
c. Penghapusan
Pengadilan Agama Bitung ditahun 2016 mengusulkan penghapusan berupa
2 (dua) unit kendaraan roda dua, meubelair dan sudah mendapatkan SK Panitia
Penghapusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di bulan Desember
2013 akan tetapi belum bisa terealisasi dikarenakan kendala teknis,Kantor KPKNL
bagian Penilaian belum bisa datang mengecek kendaraan tersebut dan di
prioritaskan segera terlaksana ditahun 2016.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung dan Bangunan7.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
49
a. Perangkat Keras
Perangkat Keras yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Agama
Bitung terdiri dari : TV LCD, Proyektor, seperangkat jaringan speedy, komputer
mikrotik, Perlengkapan Wireless dan Jaringan Kabel LAN, dan laptop, Scanner.
b. Perangkat Lunak
Perangkat Lunak yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan
Agama Bitung terdiri dari;
Bagian Perkara : Aplikasi Siadpa, Direktori Putusan, Info Perkara, DeskInformasi, dan Aplikasi SIPP
Bagian Keuangan : SAKPA, SAIBA, SPM, SILABI, RKAKL, E-MONEV SMART,Aplikasi GPP, KOMDANAS, E-REKON, BAPPENAS
Bagian Umum : Website dengan alamat URL : www.pa-bitung.go.id, Aplikasi
SIMAK-BMN, KOMDANAS,SIMANTAP, Aplikasi Persediaan serta Anti virus yang
sudah diinstal di setiap unit laptop dan computer.
Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bitung sebagai bagian yang tak
terpisahkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, maka pelaksanaanya didasarkan
pada perencanaan anggaran keuangan yang tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian
Palaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 Nomor : SP DIPA-005.01.2.604751/2016 tanggal
05 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 3.028.457.000,- (Tiga Milyar dua Puluh delapan
Juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk DIPA 01 sedangkan untuk DIPA 04
dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.604752 sebesar Rp. 20. 820.000.- (Dua puluh juta
delapan ratus dua puluh ribu Rupiah).
3. Pengelolaan Teknologi Informasi8.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
50
Adapun perincian DIPA 01 sebagai berikut :
Belanja Pegawai Rp. 2.738.438.000,-
Belanja Barang Rp. 375.152.000,-
Belanja Modal Rp. 441.000.000,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Rp. 3.554.590.000,-
Sedangkan Rincian DIPA 04 sebagai berikut :
Penyelesaian Administrasi Perkara Rp. 3.500.000,-
Penanganan Perkara Prodeo Rp. 8.120.000,-
Penyelenggaraan Sidang Keliling Rp. 52.250.000,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Rp. 63.870.000,-
Pelaksanaan Anggaran DIPA tahun 2016 berdasarkan rencana penyerapan anggaran
per triwulan dapat dirinci sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Belanja Satker Pengadilan Agama Bitung per Triwulan :
Realisasi Triwulan I :Belanja Pegawai Rp. 628.393.512,-Belanja Barang Terealisasi Rp. 63.735.444,-
Belanja Modal Terealisasi Rp. 231.000.000,---------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 923.128.956,-Triwulan II
Belanja Pegawai Terealisasi Rp. 946.348.714,-Belanja Barang Terealisasi Rp. 75.207.021,-Belanja Modal Terealisasi Rp. -
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
51
-------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 1.021.555.735,-Triwulan IIIBelanja Pegawai Terealisasi Rp. 622.248.144,-Belanja Barang Terealisasi Rp. 91.061.149,-Belanja Modal Terealisasi Rp. --------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 713.309.293,-
Triwulan IVBelanja Pegawai Terealisasi Rp. 631.668.912,-
Belanja Barang Terealisasi Rp. 37.974.786,-Belanja Modal Terealisasi Rp. 210.000.000,------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 879.643.398,-
Sedangkan perincian realisasi anggaran DIPA 04 sebagai berikut :Penyelesaian Administrasi Perkara Rp. 3.500.000,-Penanganan Perkara Prodeo Rp. 8.120.000,-Penyelenggaraan Sidang Keliling Rp. 52.250.000,------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 63.870.000,-
Jumlah anggaran yang terealisasi tahun 2016 sebesar Rp.
3.018.479.669,- (Tiga Milyar Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) untuk DIPA 01
dengan pengembalian sebesar Rp.122.402.951,- ( Seratus Dua Puluh Dua Juta
Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), sedangkan
DIPA 04 terealisasi sebesar Rp.7.435.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh
Lima Ribu Rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp. 250.000.- untuk lebih
jelasnya pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bitung dapat di lihat pada
tabel berikut ini.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
52
1. Belanja Pegawai
NO URAIAN MAK ANGGARAN REALISASI SISAANGGARAN
%REALISASI
1. Gaji Pokok PNS 511111 1.061.536.000,- 1.068.510.354 13.025.646 98.80
2. Pembulatan Gaji 511119 17.000,- 15.516 1.484 91.27
3. Tunj.Suami/Isteri 511121 62.945.000,- 79.047.780 (16.102.780) 125.58
4. Tunj. Anak 511122 24.748.000,- 24.330.837 417.163 98.31
5. Tunj. Struktural 511123 20.410.000,- 19.810.000 600.000 97.06
6. Tunj.Fungsional 511124 1.127.470.000,- 1.095.365.000 32.105.000 97.15
7. Tunjangan PPh 511125 167.263.000,- 143.434.935 23.828.065 85.75
8. Tunjangan Beras 511126 61.406.000,- 60.325.860 1.080.140 98.24
9. Uang Makan PNS 511129 225.192.000,- 173.006.000 52.186.000 76.85
10. Tunjangan Umum 511151 7.960.000,- 6.245.000 1.715.000 78.45
11. Tunj.Kemahalan 511157 129.600.000,- 118.800.000 10.800.000 91.67
12. Blnja Uang Lembur 512211 39.804.000,- 39.768.000 36.000 99.91
Jumlah 2.948.351.000.- 2.828.659.282,- 119.691.718 95.95
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
53
2. BELANJA BARANG
No. URAIAN MAK ANGGARAN REALISASI SISAANGGARAN
%REALISASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Belanja Keperluan
Perkantoran
Belanja Penambah
daya tahan tubuh
Belanja Pengiriman
Surat Dinas Pos
Belanja Honor
Operasional Satker
Belanja Barang
Persediaan
Belanja Non
Operasional Bahan
Belanja langganan
Listrik
Belanja langganan
Telepon
Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
belanja Non
Operasional
Belanja Perjalanan
Dinas
521111
521113
521114
521115
521119
521219
522111
522112
523111
523121
5212
5241
170.600.000
5.544.000
3.240.000
30.500.000
15.180.000
7.588.000
12.000.000
23.760.000
22.260.000
55.500.000
7.588.000
36.568.000
170.600.000
5.544.000
2.801.000
30.500.000
13.069.451
5.778.000
9.845.700
23.727.623
22.260.000
55.499.940
7.588.000
36.568.000
0,-
0,-
439.000
0,-
0,-
0,-
2.154.300
32.377
0,-
60
0,-
0,-
100.00
100.00
86.45
100.00
100.00
100.00
82.05
99.86
100.00
100.00
100.00
100.00
JUMLAH 375.152.000 2.186.677 372.965.323 99.22
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
54
3. BELANJA MODAL
No. URAIAN MAK ANGGARAN REALISASI SISAANGGARAN
%REALISASI
1.
2.
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Penambahan Nilai
Gedung dan
Bangunan
532111
533121
231.000.000
210.000.000
231.000.000
210.000.000
0,-
0,-
100%
100%
JUMLAH 441.000.000 441.000.000 0,- 100%
Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu sangat mempengaruhi pola kinerja
manusia. Terlebih saat ini dengan dukungan teknologi informasi yang menunjang
setidaknya Pengadilan Agama Bitung dapat bekerja dengan memanfaatkan teknologi
Informasi.
Perangkat Keras yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri
dari : TV LCD, Proyektor, seperangkat jaringan speedy, komputer mikrotik, Perlengkapan
Wireless dan Jaringan Kabel LAN, dan laptop dan Scanner
Perangkat Lunak yang menunjangTeknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri
dari;
Bagian Perkara : Aplikasi Siadpa, Direktori Putusan, SMS Gateway, PortalTabayyun, Info Perkara, Desk Informasi
Bagian Keuangan : SAKPA, SPM, RKAKL, MONEV, Aplikasi GPP,
Bagian Umum : Website dengan alamat URL : www.pa-bitung.go.id, Aplikasi
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
55
SIMAK-BMN, KOMDANAS, SIMANTAP, Aplikasi Persediaan serta Anti virus yang
sudah diinstal di setiap unit laptop dan computer.
Dalam rangka meningkatkan performance Pengadilan Agama Bitung sebagai
pelayanan kepada masyarakat, maka Pengadilan Agama Bitung perlu membuat aturan
atau surat keputusan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka tahun
2016 ketua Pengadilan Agama Bitung telah mengeluarkan surat keputusan sebagai
berikut;
1. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/1/KP.07.5/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016,
tentang Penegakan Kedisiplinan
2. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/2/KP.04.6/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016,
tentang Baperjakat
3. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/5/KP.02.2/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016,
tentang Operator Komputer
4. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/05/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016,
tentang Tenaga Honorer A.n Husnan Hamzah
5. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/06/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016,
tentang Tenaga Honorer A.n Andi Pratama Sholihin, S.HI
6. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/07/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016,
tentang Tenaga Honorer A.n Risman Baruadi
7. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/07/SK/KP.07.6/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Pengawas Bidang
8. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/08/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016,
tentang Tenaga Honorer A.n Hasmaniar, S.HI
9. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/08/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Protokol
10. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/09/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016,
tentang A.n Ruwaida Anuaka, S.H
11. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/09/SK/HM.00/I/2016 Tanggal 4 Januari
F. REGULASI TAHUN 2016
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
56
2016, tentang Humas
12. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/11/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Pengelola IT
13. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/12/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 1 Januari
2016, tentang Petugas Pengaduan
14. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/15/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Petugas Meja Informasi
15. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/16/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Pengelola RB
16. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/17/SK/KP.07.6/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Pengawas Bidang
17. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/18/SK/OT.01.2/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Program Kerja
18. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/18/SK/HM.00/I/2016 Tanggal 4 Januari
2016, tentang Role Model
19. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/28/KP.04.6/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016,
tentang Tabayun
20. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/29/HM.00/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016,
tentang Implementasi SIADPA Plus
21. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/30/KP.07.6/I/2016 Tanggal 4 januari 2016,
tentang Uraian Tugas
22. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/35/HK.00.8/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016,
tentang Susunan MH
23. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/70/HM.00.1/I/2016 Tanggal 23 Januari
2016, tentang IKPA
24. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/78/HK.00.8/II/2016 Tanggal 4 Februari
2016, tentang Majelis Hakim
25. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/148/SK/KP.07.6/III/2016 Tanggal 1 Maret
2016, tentang Penetapan Biaya Perolehan Salinan
26. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/149/SK/KP.07.6/III/2016 Tanggal 1 Maret
2016, tentang Informasi Tabayun
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
57
27. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/159/SK/HK.05/III/2016 Tanggal 10 Maret
2016, tentang Sidang Keliling
28. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/175/SK/KP.07.6/III/2016 Tanggal 23 Maret
2016, tentang Pengawas Bidang
29. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/177/KP.07.5/III/2016 Tanggal 23 Maret
2016, tentang Penegakan Kedisiplinan
30. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/200/SK/HK.005/IV/2016 Tanggal 4 April
2016, tentang Senioritas Hakim/Panitera/PP
31. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/201/HM.00/IV/2016 Tanggal 4 April 2016,
tentang Implementasi SIPP
32. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/202/OT/00/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016,
tentang Pengurus PTWP
33. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/202/OT.00/IV/2016 Tanggal 8 April 2016,
tentang Pengurus Ikahi
34. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/318/KP.04.6/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016,
tentang Hakim Mediator
35. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/319/SK/KP.07.6/VI/2016 Tanggal 17 Juni
2016, tentang Pengawas Bidang
36. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/352/HK.05/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016,
tentang Sidang Keliling
37. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/369/HK.05/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus
2016, tentang Sidang Keliling
38. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/473/HK.05/VIII/2016 Tanggal 25 Agustus
2016, tentang Sidang Keliling
39. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/374/HM.02.1/VIII/2016 Tanggal 8 Agustus
2016, tentang Pengelolah Meja Informasi
40. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/382/HM.00.1/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus
2016, tentang Panitia Sidang Terpadu
41. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/507/HK.05/IX/2016 Tanggal 19 September
2016, tentang Sidang Keliling
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
58
42. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/508/HK.05/IX/2016 Tanggal 19 September
2016, tentang Sidang Keliling
43. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/509/HK.05/IX/2016 Tanggal 19 September
2016, tentang Sidang Keliling
44. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/540/HK.08.8/X/2016 Tanggal 5 Oktober
2016, tentang Susunan Majelis Hakim
45. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/541/KP.04.6/X/2016 Tanggal 5 Oktober
2016, tentang Hakim Mediator
46. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/587/HM.00.1/X/2016 Tanggal 25 Oktober
2016, tentang Penyambutan Ketua Kamar
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
59
Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan sendiri
yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional. Pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Agama Bitung
dilaksanakan secara terus-menerus dan berjenjang oleh atasan langsung terhadap
bawahannya, serta secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk memaksimalkan pengawasan
melekat, Ketua Pengadilan Agama Bitung telah menunjuk Hakim Pengawas bidang dan
sebagai koodinator Hakim Pengawas Bidang adalah wakil ketua Pengadilan Agama Bitung.
Adapun dasar pelaksanaan pengawasan yakni keputusan ketua mahkamah Agung
RI Nomor : KMA/096/SK/VIII/2006 serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan
Lembaga peradilan Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, seiring dengan diadakan pengawasan
yang intinya untuk menjaga citra, martabat dan keluhuran aparat peradilan khususnya
dan lembaga peradilan pada umumnya, maka untuk menjalankan pengawasan secara
lebih efektif, Pengadilan Agama Bitung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal
meliputi :
Menegakkan disiplin pegawai/aparatur Pengadilan Agama Bitung, yakni
memonitoring kehadiran pegawai secara berjenjang, mengawasi tingkah laku
pegawai/hakim, kinerja para pegawai serta pembinaan-pembinaan baik melalui
BAB IVPENGAWASAN
A. Pengawasan Internal
a. Bidang Kepegawaian/Aparatur9.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
60
penyampaian pada saat apel masuk dan apel pulang, rapat evaluasi/belajar bersama
setiap hari, rapat bulanan maupun triwulan.
Meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pendistribusian
dan pertanggungjawaban keuangan Negara atau Daftar isian penggunaan Anggaran
(DIPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meliputi seluruh kegiatan inventarisasi, perpustakaan, tertib persuratan,
pemanfaatan sarana prasarana Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik
Negara.
Meliputi seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk persidangan meliputi:
system pembagian perkara, pembuatan berita acara persidangan dan tata tertib
persidangan.
Sedangkan administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh
aparat peradilan yang diberi tugas untuk mengelola proses perkara yakni prosedur
penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara dan
pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola bindalmin.
Untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bitung tahun 2016
terdiri dari tiga evaluasi ;
B. Evaluasi
b. Bidang Keuangan10.
c. Bidang Umum/Perlengkapan11.
d. Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara12.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
61
1. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kesekretariatan yang dilaksanakan pertriwulan;
2. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kepaniteraan yang dilaksanakan pertriwulan;
3. Evaluasi pelaksanaan tugas secara umum (untuk evaluasi pelaksana tugas seluruh
pegawai) yang dilaksanakan pertriwulan;
Setiap hasil evaluasi dicatat dan apabila ada yang perlu ditindak lanjuti maka
setiap bidang segela melakukannya.
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
62
Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk
mendukung kepemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Bitung melakukan
penyusunan laporan tahun 2016 dengan harapan agar institusi lain dan masyarakat dapat
lebih mengetahui dan memahami berbagai keberhasilan yang telah dicapai maupun
kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Bitung yang sangat kompleks dalam
melaksanakan tupoksinya.
Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Bitung memberikan
pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “sederhana,
mudah, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk
menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan
masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses
pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan,
mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Bitung dalam
hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, (SIADPA, Website,
Desk Informasi, SMS Gateway) dan mereformasi birokrasi merupakan keberhasilan
bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Bitung, sekalipun tidak luput dari kendala-
kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.
BAB VKESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
BAB I LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016
63
Volume pengaduan masyarakat, Tingkat perkara Banding maupun Kasasi yang
sangat minim di Pengadilan Agama Bitung menandai tingkat kepercayaan dan kepuasan
masyarakat pencari keadilan semakin besar pada Pengadilan Agama Bitung dalam
memberikan pelayaan publik sesuai dengan tupoksinya.
1. Bahwa penambahan Pegawai sangat mendesak sekali untuk mendapat perhatian
demi Peningkatan Pelayanan Publik ;
2. Bahwa Peningkatan intensitas kegiatan diklat baik dibidang kepaniteraan maupun
kesekretariatan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado, Badilag maupun Mahkamah
Agung sangat diharapkan untuk meningkatkan profesionalitas SDM dalam melayani
masyarakat pencari keadilan;
3. Bahwa dalam hal promosi dan mutasi pejabat, sebaiknya mempertimbangkan
profesionalisme dan integritas sumber daya manusia, berkompetensi dan handal, agar
memungkinkan pegawai untuk berprestasi dalam bidang tugas yang dibebankan;
4. Bahwa Pegawai yang berprestasi haruslah mendapatkan apresiasi dalam bentuk
penghargaan tersendiri sehingga memberikan motivasi positif kepada seluruh
pegawai agar senantiasa meningkatkan kualitas pekerjaan;
5. Bahwa Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bitung yang Baru yang sesuai
prototype dari Mahkamah Agung sangat mendesak untuk diadakan sehubungan
sudah tersedianya lahan untuk gedung baru tersebut;
6. Bahwa Peningkatan Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan kantor
sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Penambahan Tenaga Honorer untuk Pengemudi / Sopir sangat diharapkan demi
kelancaran tugas di kantor;
B. Rekomendasi