1 salinan retribusi jasa usaha -...

1

BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi

daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang

Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik

Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia

Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 3817);

1

2

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme




6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Indonesia Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran




8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran




10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan




11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik


Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor

5015);

3

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik


Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor

5025);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 28);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4855);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

4

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007

tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang;

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010

tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit

penanganan daging (Meat Cutting Plant);

28. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor:

KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;

29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang

Terminal Transportasi Jalan;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang

Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;

31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:

650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar

Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran

Daerah Tahun 1988 Nomor 3/C);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007

tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 11/E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D.

5

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD

Kabupaten Banyuwangi.

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Banyuwangi yang membidangi.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,

Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial

atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha

lainnya.

8. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau

dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,

diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan

surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.

9. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten

Banyuwangi;

10. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan

yang disediakan didalamnya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten

Banyuwangi;

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan

penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan

bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat milik

Daerah dan lain sebagainya.

6

12. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh

Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

14. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau Badan.

15. Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah

Daerah untuk melakukan Pelelangan termasuk jasa pelelangan lainnya yang

disediakan ditempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah

Daerah dari Pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan.

16. Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil

tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan (TPI).

17. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang

dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

18. Retribusi Terminal adalah retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian

pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,

kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya

dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

19. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau

kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah

disediakan untuk itu.

20. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan

umumm yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

21. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

22. Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parker yang khusus

disedikan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang

disediakan dan dikelolas oleh badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.

23. Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh

pihak ketiga dengan memungut bayaran.

24. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan

fasilitas rumah potong hewan meliputi pemakaian kandang (karantina), pemeriksaan

hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan,

serta pemakaian tempat pelayuan daging. Fasilitas rumah potong hewan termasuk

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan hewan, yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7

25. Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang di manfaatkan untuk dikonsumsi,

meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan

Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi Daerah.

27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan

oleh Bupati.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang

atau tidak seharusnya terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

32. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan

Pemerintah Daerah.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah

data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

c. Retribusi Terminal;

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

f. Retribusi Rumah Potong Hewan;

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

8

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Jasa Usaha termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas pemakaian aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten meliputi: a. tanah; b. penggunaan alat berat; c. penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro; d. penggunaan Gesibu beserta peralatannya; e. penggunaan Gedung Wanita Paramita Kencana;

f. pemakaian rumah dinas; dan

g. pemakaian jasa laboratorium.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah

antara lain pencanangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel

listrik/telepon di tepi jalan umum;

(3) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

adalah penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro untuk:

a. rapat-rapat, pertemuan dan upacara yang bersifat resmi yang diselenggarakan

oleh instansi Pemerintah;

b. keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-

sekolah Negeri dan Swasta.

Pasal 6

Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

9

Bagian Kedua

Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu, frekuensi dan jenis Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisian dan berorientasi

pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Penetapan besarnya tarif retribusi ditentukan menurut jenis kekayaan Daerah

dengan memperhatikan tingkat/derajat jasa yang diberikan, jangka waktu pemakaian

serta berorientasi pada harga pasar;

(2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 10

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis barang

bergerak atau tidak bergerak, jangka waktu dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu

pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

10

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelelangan

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk

jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat

pelelangan ikan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua


Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan

prosentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu tersebut.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada prosentase

nilai ikan yang dijual.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima


Pasal 19

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara nilai lelang dengan tarif retribusi.

11

Pasal 20

Rincian penggunaan hasil retribusi dari tempat pelelangan milik Pemerintah Kabupaten

ditetapkan sebagai berikut:

a. Sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten;

b. Sebesar 50% (lima puluh persen) untuk penyelenggaraan dan pembinaan

pelelangan.

Bagian Keenam


Pasal 21

Masa retribusi tempat pelelangan adalah batas waktu yang lamanya sama dengan jangka

waktu pemanfaatan tempat lelang ikan.

Pasal 22

Saat retribusi terutang terjadi pada saat pemanfaatkan tempat lelang ikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

Pasal 23

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan

fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bis umum, tempat parkir dan bongkar muat barang untuk

kendaraan angkutan barang, dan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di

lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah;

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah

Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/

memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan dan/atau

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

12

Bagian Kedua


Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekwensi, jenis

pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas terminal.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 27

(1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak;

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan

yang diperoleh apabila pengelolaan jasa penyediaan fasilitas terminal dilakukan

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat


Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima


Pasal 29

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis kendaraan,

jangka waktu dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam


Pasal 30

Masa Retribusi adalah lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas Terminal.

Pasal 31

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 32

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi, sebagai pembayaran

atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

13

Pasal 33

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 34

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua


Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu penggunaan fasilitas

dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga


Pasal 36

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tempat khusus parkir

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas penyediaan

tempat khusus parkir yang dikelola secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat


Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk setiap kendaraan di

tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima


Pasal 38

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara lamanya parkir,

jenis kendaraan, frekuensi, biaya operasional dengan tarif retribusi.

14

Bagian Keenam


Pasal 39

Masa retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemakaian Tempat khusus parkir

Pasal 40

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas

pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

(1) Objek Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

Subjek retribusi Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua


Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian

penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

15

Bagian Ketiga


Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima


Pasal 47

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya permalam

Pasal 48

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi, atas pelayanan

penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

16

Pasal 51

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan

ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua


Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume

dan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga


Pasal 53

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan


pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi

pada harga pasar.

Bagian Keempat


Pasal 54

Struktur besarnya tarif retribusi Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima


Pasal 55

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis hewan,

jenis layanan dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam


Pasal 56

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan

jangka waktu lamanya pemanfaatan Rumah Potong Hewan.

Pasal 57

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan atau

sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

17

BAB X

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan

penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:

a. Gelanggang Olahraga Tawangalun; b. Lapangan Taman Blambangan;

c. Stadion Diponegoro. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta

dan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 60

Subjek adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu

pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan

Pasal 62

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan


pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi

pada harga pasar.

Bagian Keempat


Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18

Bagian Kelima


Pasal 64

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu

pemanfaatan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 65

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi, atas

penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 67

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha

daerah.

Bagian Kedua


Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis produksi, mutu, ukuran dan volume

hasil usaha daerah.

Bagian Ketiga


Pasal 70

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan atas tujuan untuk

mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima

oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga

pasar.

19

Bagian Keempat


Pasal 71

Besarnya Tarip Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kelima


Pasal 72

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara volume

penjualan dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam


Pasal 73

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan

penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 74

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 75

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 76

(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.

20

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 77

(1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan

surat teguran/peringatan lain/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan Retribusi;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat

lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi

retribusinya yang terutang;

(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD;

(4) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan

dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan

STRD.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 79

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan

kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan

kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan atau

kerusuhan;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan diatur dalam Peraturan Kepala

Daerah.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 80

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;

21

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

hutang retribusi dan belum melunasinya.

(5) Pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 81

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang

dibayar;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 83

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

22

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang-orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umumm melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Indonesia sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Retribusi Terminal, Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum;


Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;


Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH);


Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;


Retribusi Tempat Pelelangan di Kabupaten Banyuwangi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

23

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 12 September 2011 BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

H. ABDULAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 12 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

H. Ec. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 2/C

Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

Asisten Administrasi Pemerintahan u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Drs. WIYONO, M.H. Pembina Tingkat I

NIP 19590920 198603 1 011

24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang

bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk

mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah

dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata

dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan,

kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan

kemanfaatan umumm diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat

menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah

ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi

daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga

masyarakat dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan

belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa

pelabuhan, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan

dareah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli derah.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang

diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan daerah ini, Retribusi

yang diatur adalah retribusi dalam golongan Retribusi Jasa Usaha yang meliputi:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

c. Retribusi Terminal;

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

e. Retribusi Rumah Potong Hewan;

f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini sebagai peraturan

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah meliputi nama, objek, besar dan cara pengukuran tarif serta cara

pemungutannya.

25

A. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah Mall Sri

Tanjung.

Pasal 5

Ayat (1) huruf a s/d huruf e cukup jelas huruf f

Rumah dinas diklasifikasikan sebagai berikut: 1. B1 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota

DPRD): - Luas bangunan 150 m2 - Luas tanah 350 m2

2. B2 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III): - Luas bangunan 70 m2 - Luas tanah 200 m2

3. B3 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV): - Luas bangunan 54 m2 - Luas tanah 150 m2

4. C1 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan IV): - Luas bangunan 70 m2 - Luas tanah 200 m2

5. C2 (rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V): - Luas bangunan 45 m2 - Luas tanah 120 m2

6. C3 (rumah instansi/rumah dinas untuk staf): - Luas bangunan 36 m2 - Luas tanah 100 m2

7. D1 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan III): - Luas bangunan 54 m2 - Luas tanah 150 m2

8. D2 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan II): - Luas bangunan 45 m2 - Luas tanah 120 m2

9. D3 (rumah instansi/rumah dinas untuk golongan I): - Luas bangunan 36 m2 - Luas tanah 100 m2

huruf g cukup jelas

26

Pasal 6 - 62

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tempat rekreasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah Daerah

Wisata Osing (DWO).

Pasal 64 - 82

Cukup jelas

==================

1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011


I. TANAH:

a. Untuk pemakaian tempat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan

bagi kegiatan pertanian sebagai berikut:

1. Sawah: - Kelas I per Ha/tahun, sebesar Rp6.000.000,00 - Kelas II per Ha/tahun, sebesar Rp5.000.000,00 - Kelas III per Ha/tahun, sebesar Rp4.000.000,00

2. Kebun/Perkarangan: - Kelas I per Ha/tahun, sebesar Rp2.000.000,00 - Kelas II per Ha/tahun, sebesar Rp1.500.000,00 - Kelas III per Ha/tahun, sebesar Rp750.000,00

(SKPD pemungut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

b. Untuk pemakaian bagi pemasangan reklame:

1. Yang terletak diwilayah Ibukota Kabupaten, sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) per m² lari sehari;

2. Yang terletak diwilayah Ibukota Kecamatan, sebesar Rp750,00 (Tujuh Ratus

Lima Puluh Rupiah) per m² lari sehari;

3. Yang terletak diluar wilayah Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan,

sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) per m² lari sehari.

(SKPD pemungut adalah Dinas Pendapatan)

c. Pemakaian Tanah:

- Untuk Usaha, sebesar Rp300,00 (Tiga Ratus Rupiah) per m² per hari;

- Untuk Usaha Mikro/Kecil Rp100,00 (seratus Rupiah) per m² per bulan.


d. Pemakaian tanah di Lingkungan Wilayah Pelabuhan dan Penyeberangan, sebesar

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)/ per m² per bulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika)

e. Pemakainan tanah di wilayah pelabuhan khusus Tempat Pelelangan Ikan sebesar

Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per m² perbulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan)

f. Pemakaian tanah pengairan/stren untuk pertanian:

a. dengan masa tanam 1 kali sebesar Rp100,00 setiap meter persegi (m²) setahun.

b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali Rp150,00 setiap meter persegi (m²)

setahun.

(SKPD pemungut adalah Dinas PU Pengairan)

2

II. PENGUNAAN ALAT-ALAT BERAT:

Untuk pemakaian perhari dihitung 8 jam:

1 Wheel Loader Rp260.000,00

2 Dump Truck Rp197.000,00

3 Mesin Pemecah Batu Rp414.500,00

4 Mesin Gilas Getar Rp177.000,00

5 Mesin Pengaduk Beton Rp76.500,00

6 Compressor Atlas Rp141.000,00

7 Tangki / Truck Rp197.000,00

8 Aspal Sprayer Rp59.500,00

9 Concrete Vibrator Rp30.000,00

10 Mesin Pemadat tanah/Stamper/ Compector Rp33.500,00

11 Pompa Air Rp29.500,00

12 Asphalt Mixing Plant Rp4.178.000,00

13 Finisher Rp673,500.00

14 Mesin Gilas Kapasitas 6 - 8 Ton Rp193.500,00

15 Mesin Gilas Kapasitar 8-10 Ton Rp193.500,00

16 Mesin Gilas Kapasitas 10-12 Ton Rp193.500,00

(SKPD pemungut adalah Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang)

III. PENGGUNAAN TANAH LAPANG DI SEBELAH BARAT STADION DIPONEGORO

1. Untuk keperluan rapat-rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh

partai politik dan organisasi massa, sebesar Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu

Rupiah) sehari .

2. Untuk keperluan Pertandingan Pacuan Kuda atau Karapan Sapi dan

pertunjukan lainnya yang dikomersilkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah) sehari.

3. Untuk keperluan Pertunjukan hiburan musik band dll yang dikomersilkan,

sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sehari.

4. Untuk keperluan latihan sepak bola atau pertunjukan yang tidak dikomersilkan

sebesar Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) 4 kali/bulan.


3

IV. PENGGUNAAN GESIBU BESERTA PERALATANNYA

(Untuk setiap kali pertunjukan).

1. Penggunaan Gelanggang untuk:

- Non Komersil, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Komersil, sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

2. Penggunaan MCK sebesar Rp1.000,00 (Seribu Ribu Rupiah) sekali Pemakaian;

3. Penggunaan Peralatan :

- Kursi Lipat Vernekel, sebesar Rp1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per

buah;

- Kursi Plastik, sebesar Rp1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per buah

- Lampu tambahan (Fallow Sport), sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima

Puluh Ribu Rupiah);

- Sound System, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah)

- Stand, sebesar Rp1000,00 (Seribu Rupiah) per m2 perhari;

- Listrik siang hari, sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

- Listrik Malam hari, sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)


V. PENGGUNAAN GEDUNG WANITA PARAMITA KENCANA

1. Untuk Petunjukan, setiap hari:

- Non Komersial, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Komersial, sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah).

2. Untuk Resepsi, setiap hari :

- Dengan Hiburan/Kesenian, sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

3. Penggunaan Perlengkapan/Peralatan:

a. Lampu Listrik untuk malam hari, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima

Puluh Rupiah) sekali kegiatan;

AC sebesar Rp200.000,00 ( Dua Rastus Ribu Rupiah)

b. Lampu Listrik untuk siang hari, sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu

Rupiah) sekali Kegiatan;

AC sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah )

c. Sound System, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) sekali kegiatan;

d. Ruang terbuka teras Gedung Wanita, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima

Puluh Ribu Rupiah);

4

e. Kursi, Per hari:

- Kursi Utama, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 1 set;

- Kursi Biasa Vernekel, sebesar Rp1500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah)

per-buah;

- Meja Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per buah.


VI. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Eks Pembantu Bupati dan Kecamatan:

- B1 tiap bulan, sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);



- C1 tiap bulan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);



- D1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);


- D3 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).

2. Dilingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan:








- D2 tiap bulan, sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);

- D3 tiap bulan, sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).

3. Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga: - D1 (Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA) tiap bulan, sebesar Rp11.000,00

(sebelas ribu rupiah);

- D2 (Guru SD, SMP dan SMA) tiap bulan, sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu

rupiah);

- D3 (Penjaga Sekolah) tiap bulan, sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

5

4. Di Lingkungan Dinas Pengairan: - B1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);

- C1 tiap bulan, sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- C3 tiap bulan, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).

5. Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura:

- B1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);

- C2 tiap bulan, sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah);


6. Di Lingkungan Dinas / Unit Kerja Komponen

- B1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).


VII. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

a. Test Kepadatan Tanah/ untuk Pekerjaan Jalan:

1. Penyondiran ringan, sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu

Rupiah);

2. DCP, sebesar Rp27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap

titik;

3. Benklemen beam, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap titik;

4. Test pit ( CBR ) lapangan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

5. Kepadatan Lapangan ( Sound cane ), sebesar Rp17.500,00 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap titik;

6. Pemboran Mesin Tanah, sebesar Rp28.000,00 (Dua Puluh Delapan Ribu

Rupiah)

7. Pemboran Mesin Batu, sebesar Rp42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

setiap meter;

8. CBR lapangan, sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap titik 9. Kadar air dengan karkit ( alat speady ), sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu

Rupiah) setiap uji.

b. Pengujian Beton/Test Benda Uji Beton: 1. Kuat tekan kubus, sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji;

2. Kuat tekan cylinder, sebesar Rp4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

setiap uji;

3. Kuat tekan dengan hamer tes, sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap

titik;

4. Core boning beton, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

setiap uji.

c. Pengujian Penetrasi (Aspal Keras):

1. Penetrasi, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji; 2. Titik Lembek, sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji; 3. Daktalitas, sebesar Rp9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji; 4. Titik Nyala, sebesar Rp9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji;

6

5. Berat Jenis, sebesar Rp4.650,00 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

setiap uji; 6. Perekatan Aspal terhadap agregat, sebesar Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah)

setiap uji; 7. Kehilangan Berat, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji; 8. Penetrasi setelah kehilangan berat, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu

Rupiah) setiap uji; 9. Vis kositas, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji;

10. Kelarutan, sebesar Rp8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) setiap uji.

d. Pengujian Aspal Beton:

1. Ekstrasi, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji; 2. Core Driil, sebesar Rp27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

setiap uji; 3. Berat isi campuran, sebesar Rp5.500,00 (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap

uji; 4. Uji Basah dan Kering campuran tanah dan semen yang dipadatkan, sebesar

Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap uji.

e. Pengujian Kualitas Tanah dan Bahan/Analisa Ayakan:

1. Kadar Air, sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji; 2. Berat jenis, sebesar Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) setiap uji; 3. Atter berg LL / PL / PI, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji; 4. Analisa Saringan, sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap

uji; 5. Pemadatan Standart, sebesar Rp26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

setiap uji; 6. Pemadatan Modified, sebesar Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

setiap uji; 7. CBR Standart, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji; 8. CBR Modified, sebesar Rp37.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap uji; 9. Kuat Geser Langsung, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap

uji; 10. Kuat Tekan Bebas, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji; 11. Kelulusan Air (Tekan Konstan), sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)

setiap uji; 12. Konsolidasi Tanah satu dimensi, sebesar Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu

Rupiah) setiap uji; 13. Sumur Uji / Parit Uji, sebesar Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu

Rupiah) setiap meter; 14. Klasifikasi Tanah dan mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya,

sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji.


7

VIII. TARIF UJI LABORATORIUM (SKPD pemungut adalah Badan Lingkungan Hidup)

NO. JENIS SAMPEL HARGA

1 Kertas Rp175.000,00

2 Ethanol Rp200.000,00

3 MSG Rp200.000,00

4 Gula Rp250.000,00

5 Elektroplating Rp150.000,00

6 Penyamakan kulit Rp300.000,00

7 Caustik soda Rp125.000,00

8 Karet Rp200.000,00

9 Tekstil Rp300.000,00

10 Pupuk Rp200.000,00

11 Baterai basah Rp225.000,00

12 Baterai kering Rp225.000,00

13 Cat Rp200.000,00

14 Industri Pestisida Rp150.000,00

15 Kayu lapis Rp250.000,00

16 Asam citrat Rp175.000,00

17 Ternak Sapi Perah & Babi Rp225.000,00

18 Rumah Potong Hewan Rp250.000,00

19 Kelapa sawit Rp250.000,00

20 Minyak nabati, sabun Rp250.000,00

21 Pengalengan / Pengolahan Ikan Rp225.000,00

22 Cold Storage Rp225.000,00

23 Bir Rp175.000,00

24 Susu Rp175.000,00

25 Minuman Ringan Rp225.000,00

26 Kopi / Coklat Rp225.000,00

27 Kembang gula Rp225.000,00

28 Mie & Krupuk Rp225.000,00

29 Tahu & Kecap / Tempe Rp175.000,00

30 Pengolahan Buah & Sayuran Rp175.000,00

31 Tepung Tapioka Rp200.000,00

8

32 Farmasi Rp175.000,00

33 Pengilangan minyak bumi Rp250.000,00

34 Inosine Mono Phospat Rp200.000,00

35 Pengolahan Daging Rp225.000,00

36 Karton Box Rp200.000,00

37 Sorbitol Rp200.000,00

38 Penyulingan pelumas bekas Rp275.000,00

39 Keramik Rp125.000,00

40 Tanah Pemucat Rp150.000,00

41 Peleburan tembaga Rp125.000,00

42 Water glass Rp50.000,00

43 Pickling Rp125.000,00

44 Tepung Ikan Rp225.000,00

45 Agar-agar Rp225.000,00

46 Pencucian Kendaraan Bermotor Rp250.000,00

47 Korek api Rp250.000,00

48 Industri Saos Rp175.000,00

49 Tepung silica Rp50.000,00

50 Kawasan industri Rp450.000,00

51 Air Badan Air Rp475.000,00

52 Air laut Rp475.000,00

53 Udara Ambient Rp500.000,00

54 Udara Emisi per Parameter Rp350.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi



Drs. W I Y O N O, M.H. Pembina Tingkat I

NIP 19590920 198603 1 011

9

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




Pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan

sebesar 4% (empat pesen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu,

dengan ketentuan:

a. Sebesar 2% (dua persen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual;

b. Sebesar 2% (dua persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.

BUPATI BANYUWANGI,

ttd


Sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Administrasi Pemerintahan

u.b. Kepala Bagian Hukum,


NIP 19590920 198603 1 011

10

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



RETRIBUSI TERMINAL

No Jenis Kegiatan Besarnya Retribusi 1 2 3

A. 1 2 3 4 5

TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG Bus Non Ekonomi Bus Ekonomi Non Bus Antar Kota (MPU/ Angkutan Pedesaan) Non Bus Dalam Kota (Angkutan Kota) Taxi Argo Meter

Rp1.000,00/masuk Rp600,00/masuk Rp400,00/masuk Rp200,00/masuk Rp500,00/masuk

B. 1 2

TEMPAT PARKIR DALAM TERMINAL Sepeda Motor Bagi yang bermalam Mobil pribadi Bagi yang bermalam

Rp200,00/unit Rp500,00/unit Rp500,00/unit

Rp1.000,00/unit

C. 1

PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT Toilet Kamar mandi dan wc Tempat Istirahat bagi awak kendaraan

Rp500,00/pakai

Rp1.000,00/pakai Rp1.000,00/jam

D. 1.

2.

3.

PEMAKAIAN KIOS DALAM TERMINAL Diterima Tipe A a. Retribusi Izin b. Retribusi pemakaian Diterminal tipe B a. Retribusi izin b. Retribusi pemakaian Diterminal tipe C a. Retribusi Izin b. Retibusi Pemakaian

Rp300.000,00/2 tahun Rp200,00/m2/hari

Rp250.000,00/2 tahun

Rp150,00/m2/hari

Rp200.000,00/2 tahun Rp100,00/m2 /hari

BUPATI BANYUWANGI,

ttd


Sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi




NIP 19590920 198603 1 011

11

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




No Jenis Kendaraan Bermotor Tarif Keterangan

1 2 3 4 1.

Jenis Kendaraan Bermotor :

a. Truck diatas 2 (dua) sumbu

b. Truck dan Bus Besar

c. Bus kecil, Mobil Pribadi, Mobil

Penumpang Umum, Pick Up.

d. Sepeda Motor (Roda 2 dan 3).

Rp 4.000,00

Rp 2.000,00

Rp 1.500,00

Rp 1.000,00

Per 3 jam

Per 3 jam

Per 3 jam

Per 3 jam

2. Biaya Kelebihan Waktu Parkir

a. Kendaraan Bermotor Roda 4 keatas

b. Kendaraan Bermotor (Roda 2 dan 3)

Rp 1,000.00

Rp 500.00

Per Jam

Per Jam

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

12

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




Penginapan Wisma Blambangan

KELAS FASILITAS TARIF

Kelas I

Kelas II

Kelas III

Kelas IV

AC, TV, kamar mandi dalam

AC, TV, kamar mandi luar

Kipas angin, TV, kamar mandi luar

Kipas angin, kamar mandi luar

Rp60.000,00/malam/orang




BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

13

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




No OBJEK RETRIBUSI BESARNYA TARIF

1 2

1. Sapi/kerbau/kuda Rp27.000,00/ekor

2. Kambing/domba Rp2.500,00/ekor

3. Babi Rp15.000,00/ekor

4. Unggas Rp150,00/ekor

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

14

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

I. SARANA/OLAHRAGA/KESENIAN DAN GEDUNG PERTEMUAN:

A. Penggunaan Gelanggang Olah Raga Tawang Alun Banyuwangi:

No. JENIS PELAYANAN

a. Bulu Tangkis

1. Siang hari:

a. Pemakaian 1 lapangan

selama 2 jam, 4 kali pakai Rp50.000,00 per bulan

b. Pemakaian 2 lapangan


c. Pemakaian 3 lapangan


d. Pemakaian 4 lapangan


2. Malam hari:









Untuk Pertandingan:

1. Siang hari:

a. Komersial Rp250.000,00 1 kali main

b. Non Komersial Rp150.000,00 1 kali main

2. Malam hari:



15

b. Bola Volley

1. Siang hari





2. Malam hari





Untuk Pertandingan:

1. Siang hari:



2. Malam hari:



c. Lapangan Tenis Out Door

1. Sore hari dan Minggu pagi:

a. Pemakaian 1 lapangan Rp10.000,00 per jam

b. Pemakaian 1 lapangan Rp100.000,00 per bulan

2. Pagi hari:



Untuk Pertandingan:

a. Komersial (3 lapangan) Rp300.000,00 per hari

b. Non Komersial (3 lapangan) Rp100.000,00 per hari

Untuk Pemakaian Lapangan Terbuka:

a. Komersial Rp250.000,00 per hari

b. Non Komersial Rp100.000,00 per hari

d. Lapangan Tenis In Door



Untuk Pemakaian Lapangan In Door:



16

B. Penggunaan Lapangan Taman Blambangan:

a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar

Rp10.000.000,00/per hari;

b. Untuk kegiatan yang bersifat non komersial dikenakan retribusi sebesar

Rp250.000,00/per hari.

C. Pemakaian Stadion Diponegoro

1. Untuk keperluan pertandingan Olahraga atau yang disamakan dengan itu

dikenakan retribusi:

- Non Komersil, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

sehari;

- Komersil, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari.

2. Untuk keperluan rapat-rapat dan atau pertemuan yang di selenggarakan partai

politik, organisasi massa dan lain sebagainya, sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari.

3. Untuk keperluan latihan club sepak bola atau olah raga lainnya sebesar

Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

4. Untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik band dll yang dikomersilkan,

sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari.

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

17

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (PERIKANAN)

NO JENIS PRODUKSI UKURAN SATUAN TARIF

1. TAWES 1-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp20,00

Rp40,00

Rp100,00

Rp200,00

Rp500,00

2. TOMBRO 1-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp75,00

Rp150,00

Rp350,00

Rp750,00

Rp1.000,00

3. NILA GIFT 1-2 cm

2-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp25,00

Rp50,00

Rp75,00

Rp100,00

Rp200,00

Rp300,00

4. NILA MERAH 1-2 cm

2-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp30,00

Rp75,00

Rp100,00

Rp150,00

Rp225,00

Rp350,00

5. LELE DUMBO 1-2 cm

2-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp25,00

Rp50,00

Rp75,00

Rp100,00

Rp150,00

Rp250,00

18

6. GURAMI 1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp150,00

Rp250,00

Rp400,00

Rp600,00

Rp800,00

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




I. TANAH:

a. Untuk pemakaian tempat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan

bagi kegiatan pertanian sebagai berikut:

1. Sawah:

- Kelas I per Ha/tahun, sebesar Rp6.000.000,00 - Kelas II per Ha/tahun, sebesar Rp5.000.000,00 - Kelas III per Ha/tahun, sebesar Rp4.000.000,00

2. Kebun/Perkarangan:

- Kelas I per Ha/tahun, sebesar Rp2.000.000,00 - Kelas II per Ha/tahun, sebesar Rp1.500.000,00 - Kelas III per Ha/tahun, sebesar Rp750.000,00


b. Untuk pemakaian bagi pemasangan reklame:

1. Yang terletak diwilayah Ibukota Kabupaten, sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah)

per m² lari sehari;

2. Yang terletak diwilayah Ibukota Kecamatan, sebesar Rp750,00 (Tujuh Ratus

Lima Puluh Rupiah) per m² lari sehari;

3. Yang terletak diluar wilayah Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan,

sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) per m² lari sehari.


c. Pemakaian Tanah:

- Untuk Usaha, sebesar Rp300,00 (Tiga Ratus Rupiah) per m² per hari;

- Untuk Usaha Mikro/Kecil Rp100,00 (seratus Rupiah) per m² per bulan.


d. Pemakaian tanah di Lingkungan Wilayah Pelabuhan dan Penyeberangan, sebesar

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)/ per m² per bulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika)

e. Pemakainan tanah di wilayah pelabuhan khusus Tempat Pelelangan Ikan sebesar

Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per m² perbulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan)

f. Pemakaian tanah pengairan/stren untuk pertanian:

a. dengan masa tanam 1 kali sebesar Rp100,00 setiap meter persegi (m²) setahun.

b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali Rp150,00 setiap meter persegi (m²)

setahun.

(SKPD pemungut adalah Dinas PU Pengairan)

2

II. PENGUNAAN ALAT-ALAT BERAT:

Untuk pemakaian perhari dihitung 8 jam:

1 Wheel Loader Rp260.000,00

2 Dump Truck Rp197.000,00

3 Mesin Pemecah Batu Rp414.500,00

4 Mesin Gilas Getar Rp177.000,00

5 Mesin Pengaduk Beton Rp76.500,00

6 Compressor Atlas Rp141.000,00

7 Tangki / Truck Rp197.000,00

8 Aspal Sprayer Rp59.500,00

9 Concrete Vibrator Rp30.000,00

10 Mesin Pemadat tanah/Stamper/ Compector Rp33.500,00

11 Pompa Air Rp29.500,00

12 Asphalt Mixing Plant Rp4.178.000,00

13 Finisher Rp673,500.00

14 Mesin Gilas Kapasitas 6 - 8 Ton Rp193.500,00

15 Mesin Gilas Kapasitar 8-10 Ton Rp193.500,00

16 Mesin Gilas Kapasitas 10-12 Ton Rp193.500,00


III. PENGGUNAAN TANAH LAPANG DI SEBELAH BARAT STADION DIPONEGORO

1. Untuk keperluan rapat-rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh

partai politik dan organisasi massa, sebesar Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu

Rupiah) sehari .

2. Untuk keperluan Pertandingan Pacuan Kuda atau Karapan Sapi dan

pertunjukan lainnya yang dikomersilkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah) sehari.

3. Untuk keperluan Pertunjukan hiburan musik band dll yang dikomersilkan,

sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sehari.

4. Untuk keperluan latihan sepak bola atau pertunjukan yang tidak dikomersilkan

sebesar Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) 4 kali/bulan.


3

IV. PENGGUNAAN GESIBU BESERTA PERALATANNYA

(Untuk setiap kali pertunjukan).

1. Penggunaan Gelanggang untuk:

- Non Komersil, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Komersil, sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

2. Penggunaan MCK sebesar Rp1.000,00 (Seribu Ribu Rupiah) sekali Pemakaian;

3. Penggunaan Peralatan :

- Kursi Lipat Vernekel, sebesar Rp1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per

buah;

- Kursi Plastik, sebesar Rp1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per buah

- Lampu tambahan (Fallow Sport), sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima

Puluh Ribu Rupiah);

- Sound System, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah)

- Stand, sebesar Rp1000,00 (Seribu Rupiah) per m2 perhari;

- Listrik siang hari, sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

- Listrik Malam hari, sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)


V. PENGGUNAAN GEDUNG WANITA PARAMITA KENCANA

1. Untuk Petunjukan, setiap hari:

- Non Komersial, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Komersial, sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah).

2. Untuk Resepsi, setiap hari :

- Dengan Hiburan/Kesenian, sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

3. Penggunaan Perlengkapan/Peralatan:

a. Lampu Listrik untuk malam hari, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima

Puluh Rupiah) sekali kegiatan;

AC sebesar Rp200.000,00 ( Dua Rastus Ribu Rupiah)

b. Lampu Listrik untuk siang hari, sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu

Rupiah) sekali Kegiatan;

AC sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah )

c. Sound System, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) sekali kegiatan;

d. Ruang terbuka teras Gedung Wanita, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima

Puluh Ribu Rupiah);

e. Kursi, Per hari:

4

- Kursi Utama, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 1 set;

- Kursi Biasa Vernekel, sebesar Rp1500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah)

per-buah;

- Meja Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per buah.


VI. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Eks Pembantu Bupati dan Kecamatan:









- D3 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).

2. Dilingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan:








- D2 tiap bulan, sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);

- D3 tiap bulan, sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).

3. Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga:

- D1 (Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA) tiap bulan, sebesar Rp11.000,00

(sebelas ribu rupiah);

- D2 (Guru SD, SMP dan SMA) tiap bulan, sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu

rupiah);

- D3 (Penjaga Sekolah) tiap bulan, sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

4. Di Lingkungan Dinas Pengairan:


5

- C1 tiap bulan, sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);


5. Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura:


- C2 tiap bulan, sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah);


6. Di Lingkungan Dinas / Unit Kerja Komponen

- B1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).


VII. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

a. Test Kepadatan Tanah/ untuk Pekerjaan Jalan:

1. Penyondiran ringan, sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu

Rupiah);

2. DCP, sebesar Rp27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap

titik;

3. Benklemen beam, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap titik;

4. Test pit ( CBR ) lapangan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

5. Kepadatan Lapangan ( Sound cane ), sebesar Rp17.500,00 (Tujuh Belas Ribu

Lima Ratus Rupiah) setiap titik;

6. Pemboran Mesin Tanah, sebesar Rp28.000,00 (Dua Puluh Delapan Ribu

Rupiah)

7. Pemboran Mesin Batu, sebesar Rp42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

setiap meter;

8. CBR lapangan, sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap titik

9. Kadar air dengan karkit ( alat speady ), sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu

Rupiah) setiap uji.

b. Pengujian Beton/Test Benda Uji Beton:

1. Kuat tekan kubus, sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji;

2. Kuat tekan cylinder, sebesar Rp4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

setiap uji;

3. Kuat tekan dengan hamer tes, sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap

titik;

4. Core boning beton, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

setiap uji.

c. Pengujian Penetrasi (Aspal Keras):

1. Penetrasi, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji; 2. Titik Lembek, sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji; 3. Daktalitas, sebesar Rp9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji; 4. Titik Nyala, sebesar Rp9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji;

5. Berat Jenis, sebesar Rp4.650,00 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

setiap uji;

6

6. Perekatan Aspal terhadap agregat, sebesar Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah) setiap uji;

7. Kehilangan Berat, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji; 8. Penetrasi setelah kehilangan berat, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu

Rupiah) setiap uji; 9. Vis kositas, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji;

10. Kelarutan, sebesar Rp8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) setiap uji.

d. Pengujian Aspal Beton:

1. Ekstrasi, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji; 2. Core Driil, sebesar Rp27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

setiap uji; 3. Berat isi campuran, sebesar Rp5.500,00 (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap

uji; 4. Uji Basah dan Kering campuran tanah dan semen yang dipadatkan, sebesar

Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap uji.

e. Pengujian Kualitas Tanah dan Bahan/Analisa Ayakan:

1. Kadar Air, sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji; 2. Berat jenis, sebesar Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) setiap uji; 3. Atter berg LL / PL / PI, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji; 4. Analisa Saringan, sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap

uji; 5. Pemadatan Standart, sebesar Rp26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

setiap uji; 6. Pemadatan Modified, sebesar Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

setiap uji; 7. CBR Standart, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji; 8. CBR Modified, sebesar Rp37.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap uji; 9. Kuat Geser Langsung, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap

uji; 10. Kuat Tekan Bebas, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji; 11. Kelulusan Air (Tekan Konstan), sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)

setiap uji; 12. Konsolidasi Tanah satu dimensi, sebesar Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu

Rupiah) setiap uji; 13. Sumur Uji / Parit Uji, sebesar Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu

Rupiah) setiap meter; 14. Klasifikasi Tanah dan mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya,

sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji.


7

VIII. TARIF UJI LABORATORIUM

(SKPD pemungut adalah Badan Lingkungan Hidup)

NO. JENIS SAMPEL HARGA

1 Kertas Rp175.000,00

2 Ethanol Rp200.000,00

3 MSG Rp200.000,00

4 Gula Rp250.000,00

5 Elektroplating Rp150.000,00

6 Penyamakan kulit Rp300.000,00

7 Caustik soda Rp125.000,00

8 Karet Rp200.000,00

9 Tekstil Rp300.000,00

10 Pupuk Rp200.000,00

11 Baterai basah Rp225.000,00

12 Baterai kering Rp225.000,00

13 Cat Rp200.000,00

14 Industri Pestisida Rp150.000,00

15 Kayu lapis Rp250.000,00

16 Asam citrat Rp175.000,00

17 Ternak Sapi Perah & Babi Rp225.000,00

18 Rumah Potong Hewan Rp250.000,00

19 Kelapa sawit Rp250.000,00

20 Minyak nabati, sabun Rp250.000,00

21 Pengalengan / Pengolahan Ikan Rp225.000,00

22 Cold Storage Rp225.000,00

23 Bir Rp175.000,00

24 Susu Rp175.000,00

25 Minuman Ringan Rp225.000,00

26 Kopi / Coklat Rp225.000,00

27 Kembang gula Rp225.000,00

28 Mie & Krupuk Rp225.000,00

29 Tahu & Kecap / Tempe Rp175.000,00

30 Pengolahan Buah & Sayuran Rp175.000,00

31 Tepung Tapioka Rp200.000,00

32 Farmasi Rp175.000,00

8

33 Pengilangan minyak bumi Rp250.000,00

34 Inosine Mono Phospat Rp200.000,00

35 Pengolahan Daging Rp225.000,00

36 Karton Box Rp200.000,00

37 Sorbitol Rp200.000,00

38 Penyulingan pelumas bekas Rp275.000,00

39 Keramik Rp125.000,00

40 Tanah Pemucat Rp150.000,00

41 Peleburan tembaga Rp125.000,00

42 Water glass Rp50.000,00

43 Pickling Rp125.000,00

44 Tepung Ikan Rp225.000,00

45 Agar-agar Rp225.000,00

46 Pencucian Kendaraan Bermotor Rp250.000,00

47 Korek api Rp250.000,00

48 Industri Saos Rp175.000,00

49 Tepung silica Rp50.000,00

50 Kawasan industri Rp450.000,00

51 Air Badan Air Rp475.000,00

52 Air laut Rp475.000,00

53 Udara Ambient Rp500.000,00

54 Udara Emisi per Parameter Rp350.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

9

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




Pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan

sebesar 4% (empat pesen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu,

dengan ketentuan:

a. Sebesar 2% (dua persen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual;

b. Sebesar 2% (dua persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

10

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



RETRIBUSI TERMINAL

No Jenis Kegiatan Besarnya Retribusi 1 2 3

A. 1 2 3 4 5

TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG Bus Non Ekonomi Bus Ekonomi Non Bus Antar Kota (MPU/ Angkutan Pedesaan) Non Bus Dalam Kota (Angkutan Kota) Taxi Argo Meter

Rp1.000,00/masuk

Rp600,00/masuk Rp400,00/masuk Rp200,00/masuk Rp500,00/masuk

B. 1 2

TEMPAT PARKIR DALAM TERMINAL Sepeda Motor Bagi yang bermalam Mobil pribadi Bagi yang bermalam

Rp200,00/unit Rp500,00/unit Rp500,00/unit

Rp1.000,00/unit

C. 1

PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT Toilet Kamar mandi dan wc Tempat Istirahat bagi awak kendaraan

Rp500,00/pakai

Rp1.000,00/pakai Rp1.000,00/jam

D. 1.

2.

3.

PEMAKAIAN KIOS DALAM TERMINAL Diterima Tipe A a. Retribusi Izin b. Retribusi pemakaian Diterminal tipe B a. Retribusi izin b. Retribusi pemakaian Diterminal tipe C a. Retribusi Izin b. Retibusi Pemakaian

Rp300.000,00/2 tahun Rp200,00/m2/hari

Rp250.000,00/2 tahun

Rp150,00/m2/hari

Rp200.000,00/2 tahun Rp100,00/m2 /hari

BUPATI BANYUWANGI,

ttd


Sesuai dengan aslinya,




NIP 19590920 198603 1 011

11

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




No Jenis Kendaraan Bermotor Tarif Keterangan

1 2 3 4

1.

Jenis Kendaraan Bermotor :

a. Truck diatas 2 (dua) sumbu

b. Truck dan Bus Besar

c. Bus kecil, Mobil Pribadi, Mobil

Penumpang Umum, Pick Up.

d. Sepeda Motor (Roda 2 dan 3).

Rp 4.000,00

Rp 2.000,00

Rp 1.500,00

Rp 1.000,00

Per 3 jam

Per 3 jam

Per 3 jam

Per 3 jam

2. Biaya Kelebihan Waktu Parkir

a. Kendaraan Bermotor Roda 4 keatas

b. Kendaraan Bermotor (Roda 2 dan 3)

Rp 1,000.00

Rp 500.00

Per Jam

Per Jam

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

12

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




Penginapan Wisma Blambangan

KELAS FASILITAS TARIF

Kelas I

Kelas II

Kelas III

Kelas IV

AC, TV, kamar mandi dalam

AC, TV, kamar mandi luar

Kipas angin, TV, kamar mandi luar

Kipas angin, kamar mandi luar





BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

13

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI




No OBJEK RETRIBUSI BESARNYA TARIF

1 2

1. Sapi/kerbau/kuda Rp27.000,00/ekor

2. Kambing/domba Rp2.500,00/ekor

3. Babi Rp15.000,00/ekor

4. Unggas Rp150,00/ekor

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

14

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

I. SARANA/OLAHRAGA/KESENIAN DAN GEDUNG PERTEMUAN:

A. Penggunaan Gelanggang Olah Raga Tawang Alun Banyuwangi:

No. JENIS PELAYANAN

a. Bulu Tangkis

1. Siang hari:









2. Malam hari:









Untuk Pertandingan:

1. Siang hari:



2. Malam hari:



b. Bola Volley

15

1. Siang hari





2. Malam hari





Untuk Pertandingan:

1. Siang hari:



2. Malam hari:



c. Lapangan Tenis Out Door

1. Sore hari dan Minggu pagi:



2. Pagi hari:



Untuk Pertandingan:



Untuk Pemakaian Lapangan Terbuka:

a. Komersial Rp250.000,00 per hari

b. Non Komersial Rp100.000,00 per hari

d. Lapangan Tenis In Door



Untuk Pemakaian Lapangan In Door:



16

B. Penggunaan Lapangan Taman Blambangan:

a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar

Rp10.000.000,00/per hari;

b. Untuk kegiatan yang bersifat non komersial dikenakan retribusi sebesar

Rp250.000,00/per hari.

C. Pemakaian Stadion Diponegoro

1. Untuk keperluan pertandingan Olahraga atau yang disamakan dengan itu

dikenakan retribusi:

- Non Komersil, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

sehari;

- Komersil, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari.

2. Untuk keperluan rapat-rapat dan atau pertemuan yang di selenggarakan partai

politik, organisasi massa dan lain sebagainya, sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari.

3. Untuk keperluan latihan club sepak bola atau olah raga lainnya sebesar

Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

4. Untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik band dll yang dikomersilkan,

sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari.

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

17

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (PERIKANAN)

NO JENIS PRODUKSI UKURAN SATUAN TARIF

1. TAWES 1-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp20,00

Rp40,00

Rp100,00

Rp200,00

Rp500,00

2. TOMBRO 1-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp75,00

Rp150,00

Rp350,00

Rp750,00

Rp1.000,00

3. NILA GIFT 1-2 cm

2-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp25,00

Rp50,00

Rp75,00

Rp100,00

Rp200,00

Rp300,00

4. NILA MERAH 1-2 cm

2-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp30,00

Rp75,00

Rp100,00

Rp150,00

Rp225,00

Rp350,00

5. LELE DUMBO 1-2 cm

2-3 cm

3-5 cm

5-7 cm

7-9 cm

9-12 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp25,00

Rp50,00

Rp75,00

Rp100,00

Rp150,00

Rp250,00

18

6. GURAMI 1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

Rp150,00

Rp250,00

Rp400,00

Rp600,00

Rp800,00

BUPATI BANYUWANGI,

ttd






NIP 19590920 198603 1 011

1 salinan retribusi jasa usaha -...

Documents