1. undang-undang...
TRANSCRIPT
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN
I. PENGERTIAN
1. ARTI HUKUM
Pengaturan agar setiap anggota masyarakat dapat memeperoleh semaksimal keuntungan
dan kemanfaatan dalam masyarakat itu dengan tidak merugikan anggota masyarakat
lainnya.
2. PENGGOLONGAN HUKUM
Penggolongan hokum itu diantaranya dengan Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat,
Hukum Islam, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Negara, Hukum
Atar Negara, dll.
3. ARTI BEBERAPA PENGGOLONGAN HUKUM
A. Hukum Pidana Hukum Pidana hukum yang mengatur anggota masyarakat dalam rangka terjadinya suatu
kejahatan atau pelanggaran.
Contoh: Pembunuhan, Pencurian dll.
B. Hukum Perdata Hukum Perdata ialah yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka
terjadinya suatu ikatan hukum.
Contoh : Jual beli, Hutang piutang dll.
C. Hukum Adat Hukum Adat ialah hukum yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka
susunan adapt kebiasaan masyarakat setempat.
Contoh : Pengaturan tentang tanah, pengaturan tentang perkawinan dll.
D. Hukum Islam Pengaturan-pengaturan menurut Agama Islam sejauh mengenai hubungan kekeluargaan
dalam Islam
Contoh : Hukum kewarisan, hukum perkawinan dll.
E. Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara petugas-
petugas Negara mengurus pemerintah dan mengurus anggota masyarakat dalam Negara
itu.
Contoh: Bagaimanan pegawai pemerintah menjalankan tugasnya.
1Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
F. Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara ialah ketentuan yang mengatur bagaimana susunan Negara dan
peralatannya dan mengatur wewenang dari peralatan-peralatan Negara itu.
Contoh :Apakah Pemerintah Pusat, dan apakah Pemerintah Daerah?
Perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara :
- Hukum Tata Negara, mengatur Negara dalam keadaan diam;
- Hukum Administrasi Negara, mengatur Negara dalam keadaan bergerak.
G. Masuk Penggolongan Hukum Apakah, Hukum Pertambangan Itu Sayuti Thalib berpendapat bahwa hukum pertambangan dapat digolongkan kepada Hukum
Administrasi Negara.
Hukum Pertambangan mengatur hubungan mereka yang akan menambang dengan Negara
atau Pemerintah.
II. SEJARAH UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN INDONESIA
1. ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA
• Indonesia Mijn Wet Stbl. 1899, berlaku 1907;
• Tahun 1910, dirubah dengan menambah pasal 5a , dikenal 5a contrat;
• Mijn Politie Regelement (MPR) No.341, 1930 berlaku sampai sekarang; penggantinya
masih dalam proses.
2. ZAMAN INDONESIA MERDEKA
• Kekayaan alam Indonesia, diharapkan menjadi sumber pembiayaan; tapi masih dikuasai
oleh perusahaan Belanda;
• 1950 Mosi Mr.Teuku Mohammad Hassan dkk. Di DPR, untuk mengganti UU
Pertambangan produk Belanda;
• Dibentuk Panitia, Ketua : Mr.Muh.Rum, Kabinet Parlemter; kerja Panitia tersendat;
• Tahun 1959,telah tersusun draft;
• Belum diundangkan, sebab hamper seluruh usaha pertambangan milik Belanda;
• 1959, dikeluarkan UU No.10; tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang ada
diIndonesia; sebanyak 2871 buah;
• 1961,dibatalkan lagi 4 buah;
• Tahun 1960;keluar UU No.37 Prp,tentang Pertambangan;
• Tahun 1960;keluar UU No 44 Prp,tentang Minyak & Gas Bumi;
• PP No.39-1960; tentang Penggolongan Bahan Galian;
• PP No.25-1964; tentang Penggolongan Bahan Galian;
• PP No.27-1980; tentang Penggolongan Bahan Galian;
• UU No.11-1960;tentang Ketentuan pokok Pertambangan; 2Diklat Perencanaan Tambang Terbuka
Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
III. UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBANGAN NO. 11 TAHUN 1967
Pasal 1. Penguasaan Bahan Galian
Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang
merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah
kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan
olehNegara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 2. Istilah-istilah
Bahan galian:
Unsur-unsur kimia mineral-mineral. bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu
mulia, yang merupakan endapan-endapan alam.
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia:
Seluruh kepulauan Indonesia. tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua
(continental shelf) kepulauan Indonesia..
Kuasa Pertambangan:
Wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk -me k-melaksanakan usaha
pertambangan
Pertambangan Rakyat :
Adalah suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan A, B dan C seperti
yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) yang dilabikan oleh rakyat setempat secara kecil-
kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
Pasal 3. Penggolongan Bahan Galian
Dasar pikiran
1. Nilai penting dan pemanfaatan untuk Negara dan hajat hidup orang banyak.
• Pembangunan
• Perekonomian
• Hajat hidup orang bayak
2. Dari segi sifat dan keadaan bahan galian
Terdapat dialam (genesa) penggunaan di industri banyak tidaknya di Indonesia
3Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
Hubungan dengan pengusahaan
Siapa dan badan apa yang berhak mengusahakan :
Gol A Pemerintah dan BUMN
Gol B dan C Pemerintah,BUMN,Koperasi dan Swasta
Pemberian izin (wewenang)
Gol A dan B : Menteri
Gal C : Gubernur
Pasal 5 Pengusahaan Pertambangan
Penentuan siapa yang dapat mengusahakan pertambangan bahan tergantung pada golongan
bahan tersebut.
1. Bahan galian golongan A (strategis) hanya dapat diusahakan oleh :
• Instansi Pemerintah Pusat
• Perusahan Negara
• Pemerintah/Perusahaan Daerah
2. Bahan galian golongan B (Vital) dan C
• Disamping oleh mereka yang tersebut di atas
• Juga dapat diusahakan oleh Koperasi dan Swasta
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia
Meliputi :
• Dataran. Kepulauan Indonesia;
• Tanah di bawah laut dalam Wilayah Perairan Indonesia (12 mil dari batas);
• Landas Kontinen. Indonesia (di luar perairan Indonesia, dulu berdasarkan Hukum Laut
1958);
Kedalaman 200 meter
Masih ditambang.
• Landasan kontinen menurut Konfinen Hukum Laut 1982, 200 mil dari garis pangkal dan
dapat diperluas menjadi 350 mil. hasil dalam 200 mil dimilild sepenuhnya oleh Negara
pantai. sedangkan hasil dari daerah yang 150 mil lagi diperhitungkan, semacam
pembayaran kepada Organisasi Dunia, pasal 76.
4Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
IV. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN UMUM
Dasar perbedaan UU No.11/1967 dengan Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum
adalah :
• Dalam Undang-undang No.11/1967 lebih menekannkan terhadap percepatan
terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur.
• Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum lebih ditekannkan pada pengelolaan
bahan galian secara efisien, transfaran, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
dan berkeadilan. Tabel 1.
Perbedaan Antara UU NO.11 dengan RUU Pertambangan Umum
NO BAB UU NO 11/1967 RUU PERTAMBANGAN UMUM
Pengertian Bahan Galian mencakup mineral bijih, batuan dan endapan alam
pengertian bahan galian mempunyai penjelasan yang lebih khusus seperti bituminen padat, air bawah tanah, panas bumi, serta mineral radioaktif yang mempunyai nilai ekonomis.
Penyelikan umum bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda adanya endapan bahan galian
Penyelidikan umum tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan tanda-tanda adanya bahan galian, ttetapi juga untuk mengetahui gambaran umum kualitas bahan galian tersebut.
Ekplorasi bertujuan untuk menetapkan secara teliti adanya dan sifat letak bahan galian
Ekplorasi bertujuan untuk mengetahui lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian tersebut dengan sesuai dengan teknim pengambilan contoh
Pengolahan dan pemurnian merupakan pekerjaan yang bertujuna untuk meningkatkan mutu dari bahan galian
Pengolahan dan pemurnian merupakan bagian dari konstruksi yang berupa tahapan usaha pertambangan
I KETENTUAN UMUM
Kuasa pertambangan berubah menjadi Izin usaha Pertambangan
II
PENGGOLONGAN DAN PELAKSANAAN PENGUASAAN BAHAN GALIAN
Bahan Galian Vital dan Strategis pengaturan usaha oleh mentri,sedangkan Bahan Galian Industri dikelola oleh Pemerintah Daerah
Tidak terdapat penggolongan jenis Bahan Galian, dan pengelolaan Bahan Galian dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Daerah yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia
III
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
TIDAK DIBAHAS Yang berwenang adalah Pemerintah Pusat,Propinsi dan Pemerintah Kota
IV
PENGUSAHAAN DAN PENGGOLONGAN USAHA PERTAMBANGAN
Penggolongan Bahan Galian A,B,C. Bahan Galian dibagi menjadi bituminen padat, air bawah tanah, panas bumi, serta mineral radioaktif yang mempunyai nilai ekonomis
V IJIN USAHA PERTAMBANGAN
Ijin usaha pertambangan dikeluarkan oleh menteri dengan didasari oelh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan perkembangan pertambangan yang dapat menguntungkan bagi negara
Usaha pertambangan diberikan kepada BUMN,BUMD,PT,Koperasi dan Perorangan dengan perwenangan menteri yang kemudian mendapat persetujuan oleh Pemerintah daerah
VI PENANAMAN MODAL ASING DALAM USAHA PERTAMBANGAN
Merupakan bentuk usaha patungan antar pemodal asing dengan perorangan atau badan hukum Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang dikonsultasikan pada DPR
Merupakan bentuk usaha patungan antar pemodal asing dengan perorangan atau badan hukum Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang dikonsultasikan pasa DPR
5Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
VII HAK PEMEGANG IUP DAN PUP Tidak diatur
Hak-hak, ketentuan waktu kegiatan serta luas wilayah usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemegang IUP dan PUP dalam melaksanakan kegiatan pertambangan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan operasi produksi sesuai dengan jenis bahan galian
VIII KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN PUP
Tidak diatur Kewajiban dari pemegang IUP dan PUP
IX
PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA
Perbedaan terletak pada kegiatan usaha pertambangan harus memiliki kriteria dalam pemilikan dan pemakaian hak atas tanah milik negara dan juga pungutan, serta peyelesaian dan ketentuan hak tanah diatur undang-undang, kemudian ada beberapa tempat yang tidak dapat dilaksanakannya usaha pertambangan
X PENGAWASAN PERTAMBANGAN
Perbedaan terletak pada pengawasan yang dilakukan dan ditaati oleh aparat daerah setempat dan jua penjelasan pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan 6 bulan sekali pada pemerintah, permasalahan pembinaan dan pengawasan
XI KETENTUAN PIDANA Perbedaanya berdasarkan besarnya denda dan lamanya kurungan penjara ayng dijatuhkan pada pemilik kuasa pertambangan
XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Perbedaan terletak pada peraturan pelaksanaan pengalihan kuasa pertambangan serta hak dan kuasa pertambangan perusahaan
V. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
Inti dari Undang-Undang N0.22
1. dalam penyelenggaraan otonomi daerah , dipandang perlu untuk lebih menekankan
pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,
serta memperhatikan potensi dan keanakeragaman daerah;
2. dalam menghadapi perkembangan baik didalam negeri dan, serta persaingan global,
dipandang perlu meyelenggarakan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang
diwujjudkan dengan peraturan, pembagian , dan pemanfaatan sumberdaya nasional,
serta perimbangan keuangan pusat atau daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi,
peran-serta masyarakat , pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman
Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.
6Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
VI. KEPMEN ESDM NO. 1453.K/29/29/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN
BAB I PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN Pasal 1
Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa
Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/
Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Usaha Pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh Badan hukum
yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.
Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan III Keputusan Menteri ini.
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN Pasal 8
Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Propinsi atau
Kabupaten/ Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumberdaya
manusia, pendanaan dan organisasi penyelengaraannya.
Organisasi penyelenggaraannya pemerintah dibidang pertambangan umum disusun
berdasarkan fungsi-fungsi :
pengaturan;
pemrosesan perizinan;
pembinaan usaha
pengawasan eksploitasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan
dan konservasi;
pengelolaan informasi pertambangan
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan
Pemangku jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) agar didasarkan atas kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIII Keputusan Menteri ini.
7Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang
KP, KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
eksplorasi;
produksi dan pemasaran;
keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
lingkungan;
Konservasi;
tenaga kerja;
barang modal;
jasa pertambangan;
pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
penerapan standar pertambangan;
investasi, divestasi dan keuangan
Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran,
konservasi, K3 serta lingkungan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
8Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
PROSEDUR PERMOHONAN KP, KK DAN PKP2B KEPMEN ESDM NO. 1453 K/29MEM/2000 PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA
Keterangan :
MESDM GUBERNUR
Diklat Perencanaan Tambang Terbuka 9
1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke
Pemohon
2a. Tembusan Surat keputusan disampaikan ke MESDM
2b. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur
PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN GUBERNUR
Keterangan :
1. Permohonan diajukan ke Gubernur
2. Gubernur memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke
Pemohon
2a.Tembusan Surat keputusan disampaikan ke MESDM
2b.Tembusan Surat Keputusan disampaikan Bupati/Walikota
MESDM
BUPATI/WALIKOTA
GUBERNUR
PEMOHON
1
2
2a
2b
BUPATI/ WALIKOTA
2a 2b
21
PEMOHON
Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI / WALIKOTA
Diklat Perencanaan Tambang Terbuka 10
Keterangan :
1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memberikan persetujuan prinsip.
3a. Bupati/Walikota melakukan konsultasi kepada DPRD Kabupaten/Kota (Standar Kontrak
disusun oleh Pemerintah).
3b. Permohonan Rekomendasi Dinas Penanaman Modal
4a. DPRD Kabupaten/Kota memberikan Rekomendasi
4b. Dinas Penanaman Modal mendirikan Rekomendasi.
5. Bupati/Walikota bersama pemohon menandatangani Kontrak.
6. Kontrak ditembuskan kepada Propinsi dan DESDM
DINAS PENANAMAN MODAL
4b
BUPATI/WALIKOTA
3a3bDPRD
KABUPATEN/KOTA 4a
PROPINSI
PEMOHON
1 2 5
6
DESDM
Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN GUBERNUR
Diklat Perencanaan Tambang Terbuka 11
Keterangan :
1. Permohonan diajukan ke Gubernur
2. Gubernur memberikan persetujuan prinsip.
3a. Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD Propinsi (Standar Kontrak disusun oleh
Pemerintah).
3b. Permohonan Rekomendasi ke BKPMD
4a. DPRD Propinsi memberikan Rekomendasi
4b. BKPMI memberikan Rekomendasi.
5. Gubernur bersama pemohon menandatangani Kontrak.
6. Kontrak ditembuskan kepada Kabupaten/Kota dan DESDM
BKPMD 4b
GUBERNUR
3a3b
DPRD PROPINSI 4a
DESDM
KABUPATEN/KOTA
PEMOHON
2 1 5
6
Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
2. K3 PERTAMBANGAN I . Sejarah Keselamatan Kerja “Adam dan Hawa di Sorga, Peraturan Keselamatan Kerja, jangan dekati pohon larangan”.
• 1700 Tahun Sebelum Masehi Babilonia, Hamurabi “ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang,
pembuatan tidak sempurna Roboh ahli bangunan dibinasakan, bila anak
pemilik korban jadi korban anak ahli bangunan dibunuh.
• Mozai 1300 Tahun Sebelum Masehi Ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan pekerja “Bila membangun
rumah baru agar pekerja tidak jatuh tiap ujung atap rumah harus diberi pagar
pengaman
• 80 Tahun Sesudah Masehi Roma Plinius pekerja tambang harus memakai tutup hidung atau masker
• Tahun 1450, Dominico Fontana Membuat Obelist, Dist, Pieter, Roma “Mengharuskan pekerja memakai topi baja”.
II . Definisi /Batasan PENGERTIAN 1. Secara Filosofis
Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin baik secara jasmani maupun rohaniah tenaga
kerja khususnya dan manusia pada umunya serta menjamin kebutuhan dan kesempurnaan
hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.
2. Secara Keilmuan
Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan atau
menanggulangi terjadinya kecelakaan ditempat kerja termasuk peledakan, kebakaran dan
penyakit akibat kerja.
3. Secara Praktis
Merupakan salah satu usaha atau upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.
12Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
III . Filosofi Dasar Terjadinya Kecelakaan dan Pencegahannya
Gambar 1
Lima Langkah Pencegahan Terjadinya Kecelakaan
Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Mencegah terjadinya kecelakaan;
Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan;
Mencegah / mengurangi kecelakaan;
Mencegah / mengurangi cacat tetap;
Mengamankan material, konstruksi pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan,
alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dsb;
Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin
kehidupan produktifnya;
Mencegah pemborosan tenaga keria, modal, alat-alat dan sumber-sumber produksi
lainnya sewaktu kerja tersebut;
13Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat
menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja
Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri serta
pembangunan
IV . Teori Domino DOMINO SEQUENCE (HW. Heinrich, 1959) This theorem shows that:
1. Industrial injuries result from accidents
2. Accidents are caused directly by
a. The unsafe acts of person or
b. Exposure to unsafe mechanical conditions
3. Unsafe actions and conditions are caused by faults of person
4. Faults of persons are created by environment or acquired by inheritance
Chronologically, this theorem is stated must be reversed
14Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
Gambar 2 Teori Domino
15Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
IV . Statistika Kecelakaan
Meliputi kecelakaan yang diderita pada waktu menjalankan pekerjaan yang berakibat
kematian, kelainan-kelainan, penyakit-penyakit akibat kerja
Dapat pula mencakup kecelakaan Yang dialami tenaga kerja Selama dalam perjalanan
ke atau dari perusahaan
Berguna mentlai kecelakaan bertambah atau berkurang, dan efektifnya usaha
pencegahan
Sebagai alat pembanding darl tahun ke tahun, satu perusahaan ke lain perusahaan,
satu daerah ke daerah lain, satu negara ke negara lain
Untuk kepastian pencegahan kecelakaan, memberikan keterangan lengkap, sebab
frekuensi, perusahaan dan pekerjaan faktor lain mempengaruhi resiko kecelakaan
(pencegahan kecelakaan)
Untuk keputusan administrasi dan kornpensasi mesti menunjukkan banyaknya
kecelakaan menurut tingkat besarnya, lamanya cacat dan besarnya uang yang dibayar
untuk kompensasi
Perhitungan Angka-angka Kecelakaan
FREQUENCY RATE
THE NUMBER OF DESABLING INJURIES PERMILLION MAN HOURS WORKED
FORMULA: FR =
Number of disabling injuries x 1, 000, 000
Number of man hours worked
SEVERITY RATE The number of days charged for disabling (lost – time), injuries per million man hours
worked
The time charge
1) The number of actual calendar days including holidays or plant shutdowns)
2) Specific time chargers taken from a table is tablished by the American standards
Association are used fornel other lost time cases (deaths, permanent total, and
permanent partial disablities)
Diklat Perencanaan Tambang Terbuka
16Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
Formula: SR =
Total days Charged X 1000
Number of man hours worked VI . Model Penyebab dan Penanggulangan
Gambar 3. Model Penyebab Kecelakaan
PENCEGAHAN KECELAKAAN
Penelitian bersifat teknik
Penelitian Psikologis
Penelitian secara statistik
Riset medis
Latihan – latihan
Penggairahan
Asuransi
Usaha K – 3 pada tingkat perusahaan
Pengawasan
Standarisasi
Peraturan perundangan
17Diklat Perencanaan Tambang Terbuka
Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
VII . Kecelakaan Tambang dan Penggolongan Penggolongan Cidera (KEPMEN P.E. No. 555.K / 26 / M.PE / 1995 tentang K3 PERTAMBANGAN UMUM)
Pasal 26 Persyaratan: 1. Pekerja Tambang harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan sifat pekerjaan yang
akan diberikan kepadanya dan harus sehat jasmani dan rohani
2. Dilarang bagi pekerja tambang wanita bekerja pada tambang bawah tanah kecuali yang
bertugas dalam pekerjaan kesehatan atau melaksanakan tugas belajar, penelitian dan
mendapatkan rekomendasi dari Kepala Teknik Tambang
3. Dialrang menugaskan pekerja tambang bekerja seorang diri pada tempat yang terpencil
atau dimana ada bahaya yang tidak diduga (kecuali tersedia alat komunikasi yang langsung
dengan pekerja lain yang berdekatan).
4. Dilarang mempekerjakan pekerja tambang dalam keadaaan sakit atau karena sesuatu
sebab tidak mampu bekerja secara normal.
5. Apabila dari hasil penyelidikan Pelaksana Inspeksi Tambang, Kepala Teknik Tambang atau
Kepala Bagian Tambang bawah tanah ternyata ditemukan pekerja tambang melanggar
Keputusan Menteri ini dengan sengaja, maka pekerja tambang tersebut dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 27 Pemeriksaan Kesehatan: 1 Para pekerja tambang berhak untuk mendapatikain pemeriksaan kesehatannya yang
menjadi kewajiban perusahaan.
2 Pekerja tambang harus diperiksa kesehatannya (pemeriksaan menyeluruh) secara berkala
oleh Dokter yang berwenang
3 Pekerja tambang bawah tanah harus diperiksa kesehatannya sekurang-kurangnya dua kali
setahun.
4 Pekerja tambang yang bakerja di tempat yang dapat membahayakan paru-paru, harus
dilakukan pemeriksaan kesehatan secara khusus.
5. Berdasarkan ketentuan yang berlaku .Kepala pelaksana Inspeksi Tambang dapat
menetapkan pemeriksaan kesehatan pekerja tambang yang menangani bahan berbahaya
oleh dokter yang berwenang.
18Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
Pasal 32 Kewajiban 1. Pekerja Tambang harus mematuhi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Pekerja Tambang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara kerja yang aman.
3. Pekerja Tambang selama waktu bekerja wajib untuk :
Memperhatikan atau menjaga keselamatan dirinya serta orang lain yang mungkin
terkena dampak perbuatannya dan
Segera mengambil tindakan dan atau melaporkan kepada pengawas tentang keadaan
yang menurut pertimbangannya akan dapat menimbulkan bahaya
4. Pekerja Tambang yang melihat atau mendengar adanya penyimpangan pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dengan segera melaporkan kepada
pengawas yang bertugas.
5. Pekerja Tambang wajib menggunakan dan merawat alat-alat pelindung diri dalam
melaksanakan tugasnya.
6. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta keterangan olek Pelaksana Inspkesi
Tambang atau Kepala Teknik Tambang
7. Pekerja Tambang berhak menyatakan keberatan kerja kepada atasannya apabila
persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak dipenuhi.
Pasal 39 Kecelakaan Tambang harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut :
1. Benar – benar terjadi;
2. Mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik
Tambang;
3. Akibat kegiatan usaha pertambangan
4. Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cidera atau setiap saat orang yang
diberi izin dan
5. Terjadi didalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek
19Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
Pasal 40 Penggolongan Cidera Akibat Kecelakaan Tambang Cidera akibat kecelakaan tambang harus dicatat dan digolongkan dalam kategori sebagai
berikut :
a. Cidera Ringan Cidera akibat kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang tidak mampu
melakukan tugas semula lebih 1 hari dan kurang dari 3 minggu, termasuk hari minggu dan
hari libur
b. Cidera Berat 1. Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu
melakukan tugas semula selama lebih dari 3 minggu termasuk hari Minggu dan hari-hari
libur.
2. Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap
(invalid) yang tidak mampu menjalankan tugas semula dan,
3. Cidera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak
mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami cidera seperti salah satu dibawah
ini:
a) Keretakan tengkorak kepala, tulang punggung, pinggul, lengan bawah, lengan atas,
paha, atau kaki.
b) Pendarahan didalam, atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen;
c) Luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan
tetap dan
d) Persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi
c. Mati Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati dalam waktu 24 jam
terhitung dari waktu terjadinya kecelakaan tersebut
20Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
VIII . Biaya Akibat Kecelakaan
Tabel 2 Biaya Dari Kecelakaan
Compensation And Benefits
Legal / Litigation
Time / Productivity And Production
Material, Equipment and
Property Miscellaneous
Medical and Rehabilitation Pension and Lump sum payments Replaced wages Death Benefits Long term Disbility
Legal fees Penalties, fines, and citations Expert witness Settlements Union grievances
Product Replacement Observing the accident and accompanying victim to hospital Investigator’s Time Cleanup and salvage Laboratory Cost Repair of Equipment and Facilities Retraining Replacement Workers Decreased efficiency of replacements Overtime Product Rejects Light Duty Cost Clean up Materials Set-up / Start-up Cost
Loss of customers and returned products Equipment replacement Capital expenditures Rental costs for replacement equipment Process / Material downtime and loss Emergency Supplies clean-up materials
Consultant fees PR Activities Transportation cost for victims
STATUTORY DAYS CHARGED
(MSHA)
Disability Lost Workdays Charged Death …………………………………………………………….. 6,000 Permanent Total Disability …………………………………….…… 6,000 Dismemberment or Total loss of use Arm above below …………………………………………... 4,500 Arm at or below elbow and above wirst …………………… 3.600 Hand at wrist ………………………………………………. 3.000 Leg above knee ……………………………………………. 4.500 Leg at or below knee ………………………………….…… 3.000 Foot ankle …………………………………………………. 2.400 Loss of Sight : One eye (whether or not there sight in the other eye)….…… 1.800
Both eyes (in one accident) ………………………………… 6.000
21Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
Complete industrial loss of hearing : One ear (whether or not there is hearing in the other ear)….. 600 Both ears (in one accident) ………………………………… 3.000 Unrepaired Hernia …………………………………………….……. 50
22Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
XI.ANATOMI KECELAKAAN
1. Pendorong terjadinya kecelakaan
a. Pengawasan pelaksanaan K.K.
b. Mental Karyawan
c. Phisik Karyawan
2. Penyebab langsung
a. Tindakan tidak aman
b. Kondisi tidak aman
3. Kecelakaan
a. Jatuh, terbentur, terjepit
b. Terbakar, kena ledakan dll
4. Akibat kecelakaan
a. Produksi tertunda
b. Kualiatas menurun
c. Luka, mati
d. Kerusakan alat dsb
23Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma
X.PENCEGAHAN KECELAKAAN
Penelitian bersifat teknik
Penelitian Psikologis
Penelitian secara statistik
Riset medis
Latihan – latihan
Penggairahan
Asuransi
Usaha K – 3 pada tingkat perusahaan
Pengawasan
Standarisasi
Peraturan perundangan
24Diklat Perencanaan Tambang Terbuka Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004