1. -...
TRANSCRIPT
1 | P a g e
1. KPK Harus Menangani Korupsi Dana Bansos
Materi dibawakan dalam dengar pendapat dengan DPRD Sikka, Senin 31 Oktober 2011
2. KPK Bukan Hanya Untuk Jakarta Tetapi Indonesia
Materi dibawakan dalam Pertemuan dengan KPK, Tanggal 1 Pebruari 2012
3. Dugaan Keterlibatan Bupati Kabupaten Sikka Sosimus Mitang Dalam Kasus Korupsi
Dana Bansos Kabupaten Sikka Tahun 2008 dan 2009
Laporan ke Jampidsus, Kejaksaan Agung RI, tanggal 9 Pebruari 2012
4. Manipulasi APBD Perubahan & Korupsi Dana KONI oleh Bupati Sikka, Sosimus
Mitang
Laporan ke KPK, 16 Naret 2012
2 | P a g e
KPK Harus Menangani Korupsi Dana Bansos
enyelewengan Dana Bantuan Sosial TA 2009 adalah salah satu contoh tentang
korupsi di kabupaten ini yang dilakukan secara vulgar, tetapi sejauh ini belum
tersentuh oleh hukum secara memadai.
Dalam APBD induk yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2009 total dana yang
dialokasikan untuk Bansos sebesar Rp 7.085.000.000. Dalam APBD perubahan yang
disepakati oleh DPRD & eksekutip pada tanggal 22 Agustus ditambahkan lagi Rp
2.500.000.000 untuk pos bantuan sosial lain. Dengan demikian total alokasi dana Bansos
untuk tahun 2009 sebanyak Rp 9.585.000.000. Yang mengherankan, setelah melakukan
kesepakatan dengan DPRD tentang tambahan dana ini, pihak eksekutip secara sengaja
melakukan kekeliruan dengan mencantumkan tambahan dana sebesar Rp 6.500.000.000
untuk pos bantuan lain pada dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga
total alokasi dana Bansos untuk tahun 2009 dikatrol menjadi Rp 13.585.000.000.
Sebelum kesepakatan tentang perubahan anggaran pun, Bagian Kesra Setda Sikka sudah
melakukan pembelanjaan melampaui jumlah yang telah ditetapkan dalam APBD induk,
yakni untuk pos bantuan sarana dan prasarana ibadah sebanyak Rp 2.456.656.000
(pembelajaan lebih sebanyak 956.656.00), dan untuk bantuan sosial lain sebesar Rp
8.296.303.500 (kelebihan 4.296.303.500). Belanja yang berlebihan ini tidak dilaporkan
kepada DPRD. Karena itu, sekarang bisa dimengerti kalau kekeliruan itu harus
disengajakan untuk mencantumkan tambahan dana Rp 6.500.000.000, bukan Rp
2.500.000.000 sebagaimana disepakati dengan DPRD. Tentu saja untuk menggenapi
belanja yang berlebihan itu.
Alokasi dana Bansos tahun 2009.1
Kategori Jumlah
APBD Induk APBD Perubahan Peraturan Bupati
Sarana & prasarana ibadat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Kegiatan keagamaan lain 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Dharma wanita 75.000.000 75.000.000 75.000.000
SSpS Kewapante 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bantuan sosial lainnya 4.000.000.000 6.500.000.000 10.500.000.000
Total 7.085.000.000 9.585.000.000 13.585.000.000
Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka
tahun 2009 pada tanggal 6 Agustus 2010 menunjukkan bahwa Rp 10.752.859.500 tidak
1 Data dalam tabel dan seluruh penjelasan diambil dari “Laporan Panitia Khusus Bantuan
Sosial 2009 Pada Bagian KESRA SETDA Sikka”
P
3 | P a g e
bisa dipertanggujawabkan. Bupati direkomendasi oleh BPK agar, antara lain, 1)
memerintahkan Inspektorat memeriksa kembali pemanfaatan dana ini, dan 2)
melaporkan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.2
Sejak laporan BPK ini, pelbagai elemen masyarakat, dengan pelbagai cara mendesak agar
kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tetapi kepolisian dan kejaksaan di
Kabupaten Sikka sedikit pun tidak ambil pusing dengan pengusutan kasus ini. Anggota
TPDI yang sekarang menjadi penasihat hukum Sosimus Mitang (Bupati Sikka)3 sudah
sejak Januari 2011 mendesak KPK untuk mengusut kasus ini, antara lain karena 1) Bupati
Sikka sampai dengan saat itu belum bertindak secara tegas terhadap pihak-pihak yang
terlibat dalam kasus ini, termasuk melaporkannya ke aparat penegak hukum, dan 2)
kecemasan bahwa kejaksaan tidak mampu mengusut kasus ini.4
Rapat paripurna DPRD pada tanggal 11 April 2011 memutuskan untuk membentuk
Panitia Khusus guna mengusut kasus ini. Laporan Pansus menunjukkan dengan
gamblang betapa dana publik ini dirampok oleh petugas negara. Beberapa fakta berikut
ini diungkapkan oleh pansus, antara lain: 1) pengelolaan keuangan Bansos sama sekali
tidak mengikuti pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Permendagri no 13 tahun 2006
dan no 59 tahun 2007), 2) penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya, 3)
sekian banyak kwitansi fiktip, 4) manipulasi APBD, dan 5) adanya pinjaman dari pihak
ketiga secara bertentang dengan hukum. Dari cara kerja seperti ini, Pansus menemukan
jumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jauh lebih besar dari laporan BPK,
yakni Rp 11.033.059.500. Jumlah ini belum terhitung pinjaman dari pihak ketiga sebesar
Rp 8.723.362.860. Dengan demikian total dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
dari segi pengelolaan dana publik sebesar Rp 19,756,422,360.5
Kecuali beberapa pejabat yang masih berkelit dengan mengatakan, “tidak tahu, tidak
mengenal <., tidak berhubungan dengan <.;” tetapi pada umumnya para pihak yang
dimintai keterangannya oleh Pansus mengakui pelanggaran-pelanggaran ini. Wakil
Bupati Sikka, Wera Damianus, sebagaimana dikutip oleh Suara Pembaruan, bahkan
dengan tegas mengatakan, “dana bansos tersebut jelas telah disalahgunaan sejumlah
[orang] dan merugikan negara kurang lebih sebesar Rp 9,8 miliar. Oleh sebab itu pihak
Kejari Maumere harus mengusut kasus tersebut, apalagi bukti administrasi pertanggung
2 Laporan Pansus, hal.2 3 “Kasus Bansos Sikka. Kejati NTT Perlu Menahan Diri”
http://regional.kompas.com/read/2011 /09/ 19/17442710/Kejati.NTT.Perlu.Menahan.Diri.
4 Lihat, antara lain, “TPDI NTT Laporkan Kasus Bansos ke KPK” http://202.146.4.119/
read/artikel/57222/maumeremanise/tpdi-ntt-laporkan-kasus-bansos-ke-kpk; dan “KPK
Terima Laporan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar http://florespos.com/
article.php?articleid=148
5 Laporan Pansus, hal. 46.
4 | P a g e
jawaban kwitansinya ada namun realisasi bantuan sosial kepada masyarakat tidak ada
alias fiktif.”6
DPRD dalam sidangnya pada tanggal 4 Juli 2011 menetapkan agar kasus ini diserahkan
kepada KPK di Jakarta untuk proses hukum terhadap 13 orang yang “patut diduga baik
secara sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan dan atau turut serta
melakukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi.”7 Dalam daftar 13 nama
ini termasuk Bupati dan Wakil Bupati.
Putusan politik DPRD untuk meminta KPK mengusut korupsi dana Bansos ini sejalan
dengan aspirasi banyak elemen masyarakat, baik lembaga/forum maupun perorangan,
sejauh diberitakan oleh media.8 Yang menentang putusan ini sejauh diberitakan media
adalah “Forum Pemuda Sikka Peduli Keadilan,”9 TPDI10 dan “Aliansi Peduli
Pembangunan Sikka (APPS).” 11 Ketiga kelompok ini mendukung pengusutan kasus
dana Bansos oleh Kejaksaan.
Sikap 3 kelompok yang terakhir ini sejalan dengan Bupati Sikka yang pada tanggal 26
Mei 2011 melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Maumere. Berkaitan dengan
tindakan Bupati terhadap kasus dana bansos ini, boleh kita bertanya: mengapa Bupati
menunggu begitu lama untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan? Laporan BPK
diterbitkan tanggal 6 Agustus 2010. BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk
menindak aparat yang melakukan pelanggaran ini, termasuk melaporkannya ke aparat
penegak hukum. Baru bulan Pebruari 2011 (6 bulan kemudian) pejabat yang
6http://www.suarapembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangan-
dana-bansos-sikka/7661 7 Laporan “Panitia Khusus Bantuan Sosial Pada Bagian Kesra Setda Sikka,” hal. 46.
8 Lihat antara lain, “Dugaan Korupsi Bansos Rp 10,7 Miliar di Sikka, Massa Minta KPK
Ambil Alih kasus “http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/06/24/dugaan-korupsi-
bansos-rp-107-miliar-di-sikka-massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/; “KPK Didesak Ambil
Alih Kasus Korupsi Rp10,7 M di Sikka” http://www.mediaindonesia.com/read/
2011/06/06/236409/290/101/ KPK-Didesak-Ambil-Alih-Kasus-Korupsi-Rp107-M-di-Sikka;
“Massa Minta KPK Ambil Alih kasus” http://kupang.pabrik.info/massa-minta-kpk-ambil-
alih-kasus/
9 Kelompok ini beranggapan bahwa tindakan DPRD melaporkan kasus ini ke KPK
menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Lihat, antara lain
“Anggota DPRD Sikka Dilaporkan ke KPK,” http://www.suarapembaruan.com/
home/anggota-dprd-sikka-dilaporkan-ke-kpk/8967.
10 Lihat antara lain: “Kasus Bansos di Sikka. DPRD Sikka Dinilai Halangi Penyelidikan
Jaksa” http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/65811
11 Lihat antara lain: “Dukung Soda sampai 2013,” Pos Kupang, Kamis 27 Oktober 2011,
hal. 1& 7; “Jaksa diminta tangkap Tersangka Dana Bansos,” Flores Pos, Kamis 27 oktober
2011, hal 1 & 15.
5 | P a g e
bersangkutan dicopot dari jabatannya12 dan 9 bulan kemudian baru laporan ke Kejaksaan
Negeri dibuat. Apakah karena desakan semakin kuat ke DPRD Sikka agar kasus dana
Bansos ini ditangani oleh KPK yang jauh lebih dipercayai?
Demonstrasi belakangan ini mulai terpolarisasi antara kelompok yang mendesak agar
KPK yang menangani kasus ini dan kelompok yang mendukung kejaksaan negeri.
Menarik untuk bertanya di sini, mengapa DPRD Sikka menyerahkan kasus ini ke KPK
dan bukan ke Kejari Maumere?
Ketua Pansus, Lando Mekeng, dalam penjelasannya di Ledalero, mengatakan antara lain,
KPK mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengusut kasus tipikor. Inilah
alasan DPRD membawa kasus ini ke KPK.13 Tetapi kami juga yakin bahwa para wakil
rakyat di Sikka ,seperti juga kebanyakan orang di Republik ini, tidak yakin akan kinerja
Kejaksaan. Hasil survey Transparecy International Indonesia (TII) dan lembaga-lembaga
lain menunjukkan bahwa kejaksaan merupakan salah satu lembaga terkorup di
Indonesia.14 Pembentukan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi adalah satu
bukti bahwa aparat penegak hukum di negeri ini tidak bisa diandalkan. Seperti juga
DPRD Sikka, banyak elemen masyarakat juga tidak percaya kepada kejaksaan dan
mendesak agar KPK mengambil alih kasus ini.
Dari pemberitaan media, kami tahu bahwa KPK sudah dua kali datang ke Kabupaten ini
untuk mengusut kasus dana Bansos, tetapi di pihak lain Kejaksaan juga merasa sangat
berkepentingan untuk menangangi kasus ini demi merespons laporan Bupati Sikka.
Dalam wawancara dengan Pos Kupang, Kajati NTT, Sriyono, S.H menegaskan bahwa
kasus ini sudah ditangani secara resmi oleh Kejati NTT, KPK hanya membantu kejati
NTT apabila dalam penanganan menemui kendala. Dalam wawancara yang sama, Kajati
mengatakan: “Dalam aturan penegak hukum, baik polisi jaksa dan KPK, siapa yang lebih
dahulu menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka institusi itulah yang
akan menangani kasus tersebut. Karena itu saya tergaskan, kasus ini ditangani oleh
Kejati NTT." 15
12 Lihat, antara lain: “Bupati Sikka Copot Tiga Pejabat Terkait Kasus Bansos,” http://
www.tribunnews.com /2011/02/18/ bupati-sikka-copot-tiga-pejabat-terkait-kasus-bansos. 13 Pertemuan Ledalero, 28 Oktober 2011.
14 Lihat, antara lain: “Lembaga Penegak Hukum Masih Korup” http://www.ti.or.id/
index.php/ news/2011/09/25/lembaga-penegak-hukum-masih-korup; “Polri Institusi
Terkorup, Diikuti Kejaksaan & Pengadilan” http://www.detiknews.com/read/2007/
01/04/172319/726947/ 10/polri-institusi-terkorup-diikuti-kejaksaan-pengadilan.
15 “Kasus Bansos Sikka KPK Dukung Kejati
TT,”http://kupang.tribunnews.com/read/artikel /71562/ kasus-bansos-sikka-kpk-
dukung-kejati-ntt
6 | P a g e
Kajati NTT rupanya lupa tentang ketentuan lain dalam UU no 30 tahun 2002 tentang
“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Pada pasal 9 UU ini dinyatakan bahwa
KPK bisa mengambilalih kasus karena beberapa alasan berikut ini:16
a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-
tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak
pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari
eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan
tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Mari kita cermati apa yang dikerjakan Kejaksaan menyangkut kasus ini. Ketika BPK
menerbitkan laporannya pada tanggal 6 Agustus 2010 yang antara lain mengungkapkan
penyimpangan dana Bansos TA 2009, Kejaksaan Negeri Maumere sama sekali tidak
menanggapi temuan ini. Desakan pelbagai elemen masyarakat secara bertubi-tubi ke
Kejaksaan untuk mengusut kasus ini pun tidak terlalu dipedulikan. Padahal dalam
wawancara dengan wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere sendiri mengatakan
“Jaksa sebagai aparat penegak hukum entah ada dan tidak lapor wajib mengusut kasus
korupsi di Sikka yang menjadi buah bibir masyarakat.”17
Pada bulan Maret 2011, 7 bulan setelah laporan BPK dan desakan masyarakat, Kejaksaan
diberitakan melakukan “uji petik di lapangan” (cocokan dokumen laporan & fakta
penerima bantuan di lapangan, meminta data dari Inspektorat Kabupaten Sikka, Bagian
Kesra Setda Sikka serta instansi terkait).18 Pada bulan Juni 2011 diberitakan bahwa
kejaksaan sudah melakukan Pulbaket.19 Ketika bertemu dengan TPDI pada tanggal 20
Juni 2011, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere menegaskan, "Kami akan usut sampai
tuntas kasus ini. Saya sudah kerahkan semua jaksa untuk kepung kasus dana bansos.
Kami tidak ada kepentingan dan kami akan tegakkan aturan. Siapa yang terlibat jika ada
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17 “Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas”
http://www.tribunnews.com/ 2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas 18 “Jaksa Uji Petik Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar.” http://florespos.com/
article. php?article_id=191.
19 “Jaksa Selidiki Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bansos Sikka”
http://www.suarapembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangan-
dana-bansos-sikka/7661
7 | P a g e
indikasi kita akan proses." 20 Bulan Juli 2011 kasus dana bansos ini diambil alih oleh
Kejaksaan Tinggi Kupang. Website Kejaksaan memberitakan bahwa pada tanggal 4
Oktober, 2 orang tersangka ditetapkan yakni Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sikka, Servas Kabu dan Mantan Bendahara
Bagian Kesra, Yos Otu.21
Dari gambaran sekilas ini dapat diduga sikap kejaksaan terhadap pengusutan kasus ini
dan kepentingan rakyat banyak untuk mendapatkan keadilan. Kami tidak tahu persis
kasus apa saja yang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri Maumere sejak bulan Agustus
tahun 2010, sehingga ada alasan cukup untuk menunda pengusutan kasus ini walau pun
terus menerus didesak. Tetapi korupsi sebagai kasus pidana khusus harus diprioritaskan
oleh kejaksaan. Namun seperti juga banyak kasus korupsi yang lain di kabupaten ini,
kejaksaan terus mengulur-ulur waktu untuk pengusutan. Kejaksaan baru bergegas ketika
Bupati melaporkan kasus ini ke kejaksaan. Hal ini dibenarkan oleh penasehat hukum
Bupati, Meridian Dado dari TPDI, yang mengatakan “atas laporan Bupati Sikka tersebut,
Kejaksaan Tinggi NTT telah serius bekerja dengan menetapkan tersangka kasus
tersebut.”22
Berbeda dari DPRD yang merekomendasikan KPK untuk mengusut 13 orang dalam
kasus ini, termasuk Bupati, Kejaksaan hanya menetapkan para pembantu bupati sebagai
tersangka.
Jelaslah untuk kami bahwa kejaksaan mengulur-ulur waktu untuk memeriksa kasus ini,
tidak peduli kepada rakyat yang memperjuangkan keadilan, lebih tanggap kepada
penguasa yang dalam laporan Pansus diduga terlibat dalam kasus ini, dan hanya akan
menjerat pejabat kecil di Kabupaten ini sementara yang besar dibiarkan berlalu begitu
saja.
Kasus dana Bansos ini telah menjadi teater yang memilukan untuk ditonton. Dari seluruh
proses ini beberapa hal kita pelajari:
1. Pengelolaan keuangan negara di Kabupaten ini dijalankan secara serampangan dan
korupsi masih merajalela. Laporan Pansus menunjukkan secara jelas bahwa para
petugas kita sungguh-sungguh merampok uang rakyat untuk kesenangannya
sendiri. Segala prosedur pengelolaan uang yang benar dilanggar begitu saja, banyak
20 “Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas”
http://www.tribunnews.com/ 2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas
21 http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=3750&hal=2 22 Lihat, : “Kasus Dana Bansos. Meridian Dado: Tahan Para Tersangka Dana Bansos!!”
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/72006/kupangnews/kupangplus/2011/10/24/m
eridian-dado-tahan-para-tersangka-dana-bansos. Dalam wawancara yang sama,
Meridian Dado dan Francesco Bero mengatakan, “TPDI NTT dan LBH Nusra sebagai
lembaga advokasi hukum diberi mandat oleh Bupati Kabupaten Sikka guna mengawal
dan mem- back-up penyelamatan uang miliaran rakyat Sikka yang diduga dikorup oleh
oknum-oknum di bagian Kesra Setda Sikka.”
8 | P a g e
kwitansi fiktip, dana dipakai sebagai uang rokok secara regular, untuk makan di
restoran berkali-kali dengan biaya puluhan juta. Bupati bisa memerintahkan
bawahannya untuk transfer uang dan sebegitu gampang mengatakan, “hoang kesa
wor.” Pinjaman yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang menyebabkan
pemerintah kita bisa diteriaki di jalan-jalan sebagai orang yang berhutang dan tidak
tahu mengembalikannnya. Masih banyak keganjilan yang bisa disebutkan di sini.
Kalau Indonesia masih merupakan negara terkorup di dunia23 dan beberapa waktu
lalu Kabupaten ini diberitakan media sebagai salah satu Kabupaten terkorup, kita
boleh menduga bahwa kasus korupsi di Kabupaten ini tidak hanya terbatas pada
dana Bansos. Jangan-jangan kasus Bansos hanyalah puncak dari gunung es korupsi di
wilayah ini. Sekedar menyebut beberapa contoh: penyelewengan uang honor 107
guru kontrak,24 penyelewengan uang honor kader posyandu,25 penyelewengan dana
desa dari bagi hasil pajak dan retribusi, dan masih banyak lagi proyek yang
terbengkalai di Kabupaten ini, termasuk gedung kantor Bupati yang bisa disaksikan
oleh siapa saja yang lewat di jalan.
2. Korupsi dana Bansos ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak sangat canggih. Yang
dipertontonkan sebetulnya kecenderungan petugas untuk seenaknya memakai uang
negara. Hal ini mungkin terjadi karena sudah biasa demikian. Tetapi, kalau laporan
Pansus ini benar bahwa pejabat yang lebih tinggi meminta uang tanpa satu kertas
pun ditandatangani, melakukan utang secara lisan, dstnya, tindakan ini bukan hanya
menabrak semua prosedur yang benar untuk pengelolaan uang publik, tetapi
menyiapkan jalan mulus bagi petugas-petugas yang kecil untuk masuk penjara kalau
ketahuan. Dengan demikian, kasus ini tidak secara kebetulan terjadi, tetapi sesuatu
yang direncanakan secara matang tentang risiko hukum. Yang kecil masuk penjara,
sementara yang besar berlalu begitu saja. Dalam proses Pansus ini, terlihat bahwa
beberapa petugas rendahan, yang langsung menangani dana ini, mula-mula berkelit,
tetapi ketika dihadapkan dengan bukti akhirnya mengaku. Tetapi yang besar-besar
secara konsisten mengatakan “tidak tahu.”
3. Korupsi masih terus terjadi, karena lemahnya kontrol dari pelbagai pihak dan tidak
berjalannya penegakan hukum.
1) Pengawasan internal pemerintah Kabupaten ini sangat lemah. Bupati tidak
menunjukkan ketergesahan sedikit pun terhadap kasus penyelewengan dana
yang begitu besar untuk ukuran Kabupaten ini. Dibutuhkan waktu berbulan-
bulan untuk menindak bawahannya dan melaporkan kasus ini kepada kejaksaan,
23 Menurut laporan TII dan Political & Economic Risk Consultancy” (PERC). Lihat juga
artikel “Jaksa Agung: Indonesia Masih Terkorup di Dunia http://news.okezone.com/read/
2011/03/04/339/431302/jaksa-agung-indonesia-masih-terkorup-di-dunia. 24 “Honor Guru Kontrak Dijadikan Dana Bansos,” http://mantaplah.com/honor-guru-
kontrak-dijadikan-dana-bansos/655
25 Laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
9 | P a g e
padahal rekomendasi BPK sudah diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2010. Ada
kesan bahwa tindakan ini diambil karena desakan dari warga dan proses dalam
Pansus yang hendak melimpahkan kasus ini ke KPK, di dalamnya Bupati juga
disebut sebagai pihak yang diduga terlibat.
Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka dinilai oleh Pansus bekerja tidak
profesional dan patut diduga hendak melindungi pihak-pihak tertentu.26 Pada
bulan Nopember 2009, Inspektorat melakukan pemeriksaan dan melaporkan
bahwa tidak ada penyimpangan. 5 bulan kemudian BPK menemukan
penyimpangan penggunaan dana sebesar 10,7M. Karena rekomendasi BPK agar
Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan kembali, pada bulan Mei 2011
Inspektorat melaporkan adanya penyimpangan itu sebesar 9,8 M.27
2) Aparat penegak hukum di Kabupaten ini seperti menutup mata terhadap
masalah ini, walau pun laporan BPK sudah jelas. Jaksa baru mulai serius
melakukan pemeriksaan ketika Bupati melaporkan kasus ini.
3) Kontrol dari DPRD belum maksimal. Sudah baik bahwa DPRD Sikka membuat
Pansus untuk meneliti penyalahgunaan dana Bansos, tetapi seluruh kisah tentang
kontrol dari DPRD masih lemah. Perhatikan data-data ini. Setelah menetapkan
APBD induk pada bulan Januari, DPRD tidak mengontrol penggunaan dana ini
oleh eksekutip. Terjadilah penggunaan dana yang melampaui anggaran yang
ditetapkan. Kealpaan DPRD ini membuat pihak eksekutip makin berani. Dalam
dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dicatat tambahan dana 6.5 M
untuk pos bantuan lain padahal jumlah yang disepakati hanya 2.5 M. DPRD
hanya mengatakan “merasa dibohongi,” tanpa tindakan yang tegas, malah jumlah
itu akhirnya diiyakan saja. Kealpaan mengontrol pihak eksekutip juga
menyebabkan Bagian Kesra melakukan utang secara tidak benar. Setelah DPRD
menyampaikan hasil Pansus ke KPK, yang dipercayai akan mengusut kasus dana
Bansos ini secara tuntas, DPRD beristirahat. Tidak ada desakan lebih lanjut agar
KPK mengambilalih kasus ini. Ketika sudah lama menunggu KPK belum juga
datang, DPR Sikka hanya menyatakan kecewa.28 Akibatnya, kasus ini diambil alih
oleh Kejaksaan Tinggi Kupang yang sangat kita ragukan. Kami juga merasa aneh
bahwa sampai sekarang DPRD Sikka belum menggunakan hak-hak politik lain
26 Laporan Pansus, hal. 31-32.
27 Laporan Pansus, hal. 30-31. Lihat juga, “Inspektorat Temukan Bansos Fiktif Rp 9,8
Miliar di Sikka http://www.suarapembaruan.com/ home/inspektorat-temukan-bansos-
fiktif-rp-98-miliar-di-sikka/6421
28DUGAANKORUPSI: DPRD Sikka Kecewa KPK Belum Tangani Kasus Bansos.
KOMPAS.com – Rabu, 14 September 2011 http://antikorupsijateng. wordpress.com/
2011/09/14/dugaan-korupsi-dprd-sikka-kecewa-kpk-belum-tangani-kasus-bansos/
10 | P a g e
terhadap pemerintahan seperti ini, walaupun hal itu dijamin oleh Undang-
undang.
4) Lemahnya kekuatan rakyat untuk mengontrol pengelolaan keuangan publik.
Selama setahun ini kita menyaksikan demonstrasi silih berganti menuntut
pengungkapan secara tuntas kasus dana Bansos ini. Tetapi jumlah rakyat yang
sadar dan datang berdemo, juga ke kantor DPRD, sebetulnya tidak besar
dibandingkan dengan mayoritas rakyat Sikka yang berjumlah 300.000 ini.
Kebanyakan rakyat tidak mampu menghubungan hilangnya dana-dana ini
dengan kepentingan mereka. Mereka tidak diikutsertakan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program-program yang dirancang di Maumere. Sering
mereka hanya dimobiliasi oleh orang-orang tertentu demi kepentingan tertentu,
bukan kepentingan rakyat banyak. Karena itu, banyak rakyat memilih sikap masa
bodoh, walaupun sebenarnya mereka juga tahu tentang penyelewengan dana
Bansos ini.
4. Tata kelola pemerintahan yang jelek dan tidak berpihak kepada rakyat. Dari
pengungkapan korupsi dana Bansos dan dana-dana lain yang belum semuanya
terungkap, yang dilakukan secara sistematik dan terencana memberikan bukti
kepada kita bahwa tata kelola pemerintahan ini jelek (bad governance) dan bahkan
lebih dari itu, sebuah gambaran tata kelola pemerintahan yang jahat (evil governance).
Kita pantas mengatakan bahwa pemerintah kita tidak berpihak kepada rakyat
banyak. Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, hanyalah jargon yang bagus
diungkapkan, tetapi bukanlah kenyataan yang dipraktekkan. Lebih dari sekedar
tidak berpihak, satu pemerintahan yang melakukan kejatan korupsi dengan
mengorbankan rakyat, telah melakukan pelanggaran HAM, termasuk kategori
kejahatan terhadap kemanusiaan luar biasa (extraordinary crime) dan karena itu pula,
semestinya mereka yang terlibat harus diproses secara hukum di bawah penyelidikan
pro-justitia oleh KOMNAS HAM RI.
Berdasarkan analisis tentang kasus dana Bansos dan pembelajaran yang kita petik, kita
harus mengambil sikap terhadap upaya pemberantasan korupsi yang mengalami
kemandekan ini. Kami berpendapat, kita perlu membedakan dua hal. Pertama
menyangkut kasus konkret dana bansos. Kedua menyangkut pemberantasan korupsi
pada umumnya.
Berkaitan dengan proses hukum dana Bansos, Kami mendesak DPRD agar:
1. Mendesak KPK untuk mengambil alih kasus ini. Bukan hanya karena
ketidakpercayaan kita kepada kejaksaan, tetapi mengacu kepada UU No 30 tahun
2002, khususnya pasal 9, kejaksaan telah mengulur-ngulur waktu untuk mengusut
kasus ini tanpa alasan yang jelas dan diduga kuat melindungi koruptor yang lebih
besar.
11 | P a g e
2. Dalam waktu 2 minggu DPRD sudah harus menyampaikan hasil desakannya ke KPK
kepada semua warga Kabupaten Sikka lewat media-media yang ada.
3. DPRD selalu mengawal kerja KPK untuk menuntaskan kasus ini sampai semua pihak
yang terlibat dalam kasus ini diadili.
Berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi pada umumnya di masa depan, kami
mendesak DPRD agar:
Menetapkan PERDA yang memberikan akses dan kontrol yang lebih besar pada
rakyat kabupaten Sikka terhadap pengelolaan keuangan publik.
Kami menyadari bahwa perubahan ke arah yang lebih baik di dunia, khususnya di
Indonesia, hanya terjadi karena desakan rakyat banyak. Kita menyaksikan perubahan
dari satu orde ke orde yang lain karena anak-anak muda turun ke jalan dan rela mati.
Tetapi sebetulnya kita tidak membutuhkan malaikat untuk menjadi penyelenggara
negara yang baik. Cukuplah kalau kita mengembangkan sistem yang baik dan mengikuti
sistem itu, melakukan kontrol secara cermat, perubahan tidak harus diwarnai dengan
kekerasan. Semua kita secara moral ikut bertanggungjawab untuk menuntas kasus ini
dan berlangkah lebih maju. Tetapi DPRD lebih lagi, terikat oleh undang-undang untuk
memperjuangkannya karena Anda adalah wakil rakyat. Kalau kasus dana Bansos ini bisa
diproses secara adil, Anda sudah menciptakan sejarah di tengah arus besar korupsi yang
menggila di Indonesia. Generasi baru akan mengenangnya sebagai perubahan yang
menyenangkan.
Montesquieu sekali waktu mengatakan, bukanlah orang-orang muda itu jahat; mereka
tidak dirusakkan sampai orang-orang dewasa tenggelam di dalam korupsi.
Kami Yang Mendesak DPRD Sikka
1. Hendrikus Dori Wuwur, SVD
2. Cyrilus Meo Mali, Pr
3. Mikhael de Fretes
4. Thomas Tue, SVD
5. Hubert Thomas Hasulie, SVD
6. Robert Mirsel, SVD
7. Eman Embu, SVD
12 | P a g e
8. Paulus Budi Kleden, SVD
9. Felix Baghi, SVD
10. Otto Gusti Madung, SVD
11. Antonius Jemaru, SVD
12. Ignasius Ledot, SVD
13. Bernard Hayon, SVD
14. Sefrianus Juhani, SVD
15. Hendrikus Maku, SVD
13 | P a g e
KPK Bukan Hanya Untuk Jakarta
Tetapi Indonesia
To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism
G. Edward Griffin
emua orang mengakui bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengerikan.
Penyakit ini tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan di Jakarta, tetapi menyebar
sampai ke pelosok-pelosok. Sudah menjadi seperti satu pola di negeri ini, rejim
yang baru mengeritik yang lama sebagai rejim paling korup, peraturan dan lembaga anti
korupsi dibentuk, tetapi rejim baru itu sendiri tenggelam dalam korupsi yang lebih
mengerikan.29 Sudah pada permulaan tarik masehi, sejarahwan terkenal dan senator
pada Imperium Romanum, Publius Cornelius Tacitus (56-117 AD) mengatakan bahwa,
"semakin korup satu negara, semakin banyak pula hukum."30 Tacitus tentu tidak sedang
berbicara tentang tidak pentingnya hukum untuk menjerat para koruptor, melainkan
pentingnya penegakan hukum oleh aparat yang diwajibkan oleh hukum untuk
melakukannya. Kekuasaan sering menyebarkan citra anti korupsi dengan retorik yang
bagus di media massa, penetapan peraturan dan pembentukan lembaga anti korupsi,
tetapi sesungguhnya kemauan politik untuk menjalankannya sangat lemah.
Kekuasaan memang cenderung korup, seperti dikatakan oleh John Emerich Edward
Dalberg-Acton (lebih dikenal dengan sebutan Lord Acton). Sastrawan Amerika John
Steinbeck lebih jauh memberikan alasan, ketika dalam novelnya The Pearl, ia menulis,
"Kekuasan tidak korup. Ketakutan yang korup .... mungkin ketakutan akan kehilangan
kekuasan." Ketika ada kekuasaan, selalu ada kecemasan akan kehilangan kekuasaan. Dan
kecemasan itu diterjemahkan ke dalam korupsi.
29 Pada masa Sukarno, dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi (PARAN & Operasi
Budhi). Keputusan Presiden no 275 tahun 1963 dibuat untuk pemberantasan korupsi. Tetapi
kedua badan ini gagal, konon karena mengganggu prestise Presiden. Suharto yang pernah terlibat
dalam kasus korupsi gula tatkala menjadi Panglima Diponegoro, dalam pidato kenegaraan di
depan DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 1967, menyalahkan rezim Orde Lama yang
dianggapnya tidak mampu memberantas Korupsi. Tim Pemberantas Korupsi (TPK) dibentuk
dengan ketuanya Jaksa Agung. Tetapi sudah pada tahun 1970, mahasiswa dan pelajar melihat
bahwa TPK tidak serius, dan berdemo untuk pembubaran lembaga ini. UU No 3 tahun 1971
tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" juga seperti tidak bergigi. Dan Rejim Suharto
jatuh sebagian karena korupsi yang sudah akut. Presiden BJ Habibie menetapkan UU no 28 tahun
1999 tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN," diikuti pembentuk
berbagai komisi dan badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Presiden
Abdulrrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Presiden Megawati Membentuk KPK.
30 Dalam Ab excessu divi Augusti (Setelah kematian Agustus yang mulia). Buku ini sering disebut
Annales, karena Tacitus membahas sejarah dalam bentuk tahun demi tahun.
S
14 | P a g e
Pada masa Orde Baru, karena sentralisasi kekuasaan, korupsi terpusat pada segelintir
elite. Pada era reformasi yang antara lain ditandai dengan desentralisasi, terciptalah raja-
raja kecil di pelbagai daerah, dan tersebarlah korupsi sampai ke pelosok-pelosok. Untuk
mempertahankan kekuasan, para politisi, dari pusat sampai ke daerah melakukan
korupsi untuk membeli dukungan. Kekayaan para penyelenggara negara semakin besar,
sementara mayoritas rakyat dibiarkan dalam kemiskinan.
Korupsi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan negara mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaksanaan di lapangan, dari pusat sampai ke desa-desa. Para wakil
rakyat menggelembungkan biaya proyek demi keuntungan diri sendiri dan rekan bisnis.
Perlakuan yang sama terjadi di departemen-departemen pemerintah. PPATK
melaporkan bahwa banyak PNS muda mempunyai simpaan bermiliar-miliar dari hasil
korupsi,31 bukan hanya Gayus Tambunan. Para pengusaha yang melirik uang negara
harus menyetorkan sekian persen ke para wakil rakyat dan pejabat pemerintah yang
mengelola proyek. Dana hanya bisa mengalir ke daerah-daerah kalau didahului dengan
sogok ke para pihak yang membuat keputusan di pusat. Karena ini budaya menyogok
dari daerah ke pusat, tetap dilanggengkan, hanya berganti rupa dari jaman feodal dahulu
ketika daerah harus memberikan upeti kepada Raja. Korupsi melibatkan banyak pihak:
parlemen, eksekutip baik di pusat maupun di daetah, pengusaha dan penegak hukum
yang membentuk satu mafia yang sangat licik dalam merampok Indonesia. Jadilah
Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik.32
Korupsi telah menjadi epidemi sosial. Dan Setiap kali negara ini gagal melakukan
penegakan hukum atas kasus korupsi, entah besar atau pun kecil, gairah korupsi pada
para penyelenggara negara dan antek-anteknya semakin meningkat, apati perjuangan
anti korupsi semakin besar, dan di kalangan masyarakat luas berkembanglah sikap
permisip terhadap korupsi.
Satu-satunya lembaga yang masih dipercayai dalam perang melawan korupsi adalah
KPK. Beberapa kasus besar sudah ditangani KPK. Dan dalam beberapa saat terakhir ini,
kami mendapat kesan bahwa KPK mulai menyerang jantung korupsi di negeri ini, yakni
di Parlemen, lembaga-lembaga keuangan, Esksekutip dan Partai politik. Gebrakan ini
diharapkan semakin melumpuhkan para koruptor kakap, dan pada gilirannya menyebar
ke semua lini.
31 http://berita.liputan6.com/read/366283/ppatk-temukan-rekening-gendut-pns-muda;
http://nasional. vivanews.com/news/read/271121-rekening-gendut-pns--korupsi-atau-cuci-uang
32 http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-
terkorup-asia-2010/; http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759/Indonesia. Peringkat.
Ke-100.Indeks.Persepsi.Korupsi.2011; http://news.okezone.com/read /2011/06/14/ 339/468071/
pemberantasan-korupsi-di-indonesia-peringkat-2-dari-bawah; http://www.
rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/04/51030/Tahun-2011-Indonesia-Masih-Terkorup-di-Asia-
Pasifik; “Lembaga Penegak Hukum Masih Korup” http://www.ti.or.id/ index.php/
news/2011/09/25/lembaga-penegak-hukum-masih-korup; “Polri Institusi Terkorup, Diikuti
Kejaksaan & Pengadilan” http://www.detiknews.com/read/2007/ 01/04/172319/ 726947/10/polri-
institusi-terkorup-diikuti-kejaksaan-pengadilan
15 | P a g e
Dari Jantung Korupsi menuju Daerah-Daerah
Sejauh ini KPK masih terfokus pada kasus-kasus korupsi di Jakarta. Tanpa mengecilkan
pencapaian yang diraih KPK, kami berargumentasi bahwa untuk mempercepat proses
perlawanan dan penghancuran korupsi, KPK perlu melakukan gebrakan yang sama di
daerah-daerah. Memang kami juga yakin bahwa KPK tidak akan bisa menangani semua
kasus korupsi di semua propinsi, kabupaten dan kota. Untuk itu kami menganjurkan
agar KPK memilih satu atau lebih Kabupaten di setiap Propinsi dalam perang melawan
korupsi ini.
Berikut ini beberapa pertimbangan kami:
1. Banyak kasus koruspi di daerah tidak pernah ditangani secara serius oleh aparat
penegak hukum. Kalau pun ditangani, orang yang paling bertanggungjawab atas
kasus korupsi, biasanya Kepala Daerah setempat, tidak pernah tersentuh. Dalam
beberapa kasus, Kepala Daerah hanya diproses hukum kalau sudah berhenti dari
jabatan. Itu pun hanya dipilih 1 kasus dari sekian banyak kasus yang disangkakan.
Sebagai contoh: 3 bupati di Flores, NTT, yakni Bupati Flores Timur, Sikka dan Ende.
Bupati Flores Timur Felix Fernandez(2000-2005) ditetapkan sebagai tersangka setelah
berhenti dari jabatannya33 dan dalam proses perkara dibebaskan oleh Makamah
Agung.34 Bupati Sikka, Alex Longginus (2003-2008) ditetapkan sebagai tersangka
setelah berhenti dari jabatan Bupati, pernah ditahan beberapa waktu, tetapi akhirnya
diputuskan bebas oleh MA.35 Bupati Ende, Paulinus Domi (2004-2009) ditetapkan
sebagai tersangka setelah masa jabatannya berakhir dan dihukum 2,5 tahun penjara
oleh MA, sekarang menghuni Rutan Penfui Kupang.36
Jelas di sini bahwa pemeriksaan terhadap kepala daerah yang sedang menjabat
mengalami hambatan, terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, dan ada
peluang korupsi dalam penegakan hukum kasus korupsi.
Dalam UU no 30 tahun 2002 tentang KPK, pasal 9, dinyatakan bahwa KPK bisa
mengambilalih kasus karena beberapa alasan berikut ini:
a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-
tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
33 http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=176601;http://www.antikorupsi.org/
antikorupsi / ?q=node/738;
34 Putusan MA nomor 1142 K/Pid-sus/2009
35 http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=31050; http://sumbaisland.com/
mantan-bupati-sikka-ditahan/
36 http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php?view=article&id=5866%3Amantan-bupati-ende-
tersangka-korupsi-apbd&option=com_content&Itemid=55; http://infokorupsi.com/id/ korupsi.
php?ac=5320&l=mantan-bupati-ende-paulinus-domi-diperiksa-kejati-ntt; http://www. suara
pembaruan.com/home/kasasi-mantan-bupati-ende-ditolak/7989; http://infokorupsi. com /id/
korupsi.php?ac=7531&l=terbukti-korupsi-apbd-mantan-bupati-ende-paulinus-domi-dipenjara.
16 | P a g e
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak
pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari
eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan
tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Perang terhadap korupsi hanya efektip kalau warga negara memiliki kesadaran kritis
tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan terlibat secara aktip dalam
mengawal tata kelola pemerintahan. Berkaitan dengan ini, kami juga yakin bahwa
kita tidak bisa mengembangkan gerakan kolosal pemberantasan korupsi di seluruh
Indonesia, kecuali kalau masing-masing daerah bergerak untuk mengontrol tata
kelola negara di wilayahnya masing-masing.
Tuntutan ini sulit dipenuhi karena pada umumnya warga negara belum memiliki
kesadaran kritis akibat represi selama Orde Baru, semakin apatis terhadap
perjuangan menentang korupsi yang diakibatkan oleh ketidakseriusan aparat
penegak hukum, kecenderungan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dan
upaya untuk melindungi yang kuat. Situasi ini hanya bisa dipulihkan kalau KPK bisa
melakukan gebrakan di beberapa daerah pilihan (1-2 Kabupaten di satu propinsi) yang
memberikan pemicu baru bagi kesadaran dan determinasi untuk memerangi korupsi
pada pelbagai lapisan masyarakat di daerah-daerah.
Untuk rakyat sederhana di daerah-daerah yang tidak memiliki TV dan koran,
gebrakan anti korupsi di Jakarta tidak mempunyai efek apa pun. Tetapi kalau ada
kepala daerah yang dipenjarakan karena korupsi, berita dari mulut ke mulut saja
sudah cukup untuk meyakinkan masyarakat bahwa satu pemerintahan yang bersih
mungkin, dan mereka boleh berpawai dalam perjuangan memberantas korupsi.
3. Penanganan kasus korupsi secara serius oleh KPK di satu atau lebih kabupaten di
setiap propinsi, akan menimbulkan efek jerah kepada para kepala daerah yang
sedang menjabat dan kepala-kepala daerah yang bakal menggantikan; dan bisa
mengurangkan kecenderungan pada daerah-daerah untuk memberikan sogokan ke
pusat dan dengan ini mengurangkan kecenderungan korupsi pada jantung koruspi di
Jakarta.
4. Daerah-daerah yang miskin sangat tergantung pada dana dari pusat. Tetapi sebagian
besar dari dana-dana ini dipakai untuk gaji PNS dan keperluan kantor-kantor (sekitar
70 %), sedikit saja untuk pembangunan. Dari jumlah yang sedikit ini, diambil lagi
untuk perjalanan pegawai guna menjalankan program dan kegiatan di desa-desa.
Sisanya tidak terlalu banyak. Dan ini pun dikorupsi. Untuk orang di Jakarta, jumlah
dana yang dikorupsi mungkin dianggap terlalu sedikit, tetapi untuk daerah-daerah
miskin ini, dana itu sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
5. KPK dibentuk untuk memerangi korupsi di Indonesia, bukan hanya di Jakarta.
Karena itu KPK dituntut untuk tidak hanya berkonsentrasi pada jantung korupsi di
Jakarta, tetapi juga harus merambah sampai ke daerah-daerah.
17 | P a g e
Dengan beberapa pertimbangan ini kami ingin mendiskusikan dengan pimpinan KPK
untuk menangani kasus korupsi di salah satu kabupaten miskin di NTT, yakni
Kabupaten Sikka yang terus didera oleh kasus korupsi selama masa pemerintahan Bupati
Sosimus Mitan.
Dugaan Korupsi di Kabupaten Sikka
BPK memberikan penilaian "tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion)"
terhadap laporan keuangan Bupati Sikka tahun 2009 dan 2010. Hal ini disebabkan oleh
amburadulnya pengelolaan keuangan yang menabrak semua paraturan yang ada, dan
ada indikasi korupsi secara besar-besaran. Kasus ini terjadi secara masif, hampir di
semua SKPD.37 Menurut Informasi dari DPRD, penilaian yang sama akan diberikan lagi
untuk laporan keuangan tahun 2011.38
Dari laporan BPK ini terlihat bahwa jumlah kasus dugaan korupsi yang belum
dipertanggunjawabkan pada tahun 2009 sebanyak 934 dengan total kerugian negara dan
daerah sebanyak 16,5M. Pada tahun 2010 jumlah kasus dugaan korupsi meningkat
menjadi 1.206 dengan total kerugian juga meningkat menjadi 17,5 M (tabel 1).
Tabel 1. Kasus korupsi menurut laporan BPK39
Situasi Jlh Kasus Kerugian
2009 2010 2009 2010
Kerugian Negara & Daerah 1.512 1.575 21.637.077.966 22.887.122.226
Kasus yang sudah ditindaklanjuti 578 369 5.136.669.476 5.365.773.409
Kasus yang belum ditindaklanjuti 934 1.206 16.500.408.489 17.521.348.817
Dari total kerugian keuangan negara dan daerah pada tahun 2009 sebesar 16,5 M, dua
kasus yang menonjol adalah kasus dana Bansos dan belanja tidak langsung, masing -masing
sebesar 10,7 M dan 3,4 M. Dari total dana tidak langsung sebesar Rp 3.425.625.000,
dimanafaatkan untuk 2 pos yakni belanja hiba sebesar Rp 2.400.625.000, dan Belanja tak
terduga sebesar Rp 1.025.000.000. Pada pos belanja hiba, dana diserahkan ke KONI sebesar
Rp 2.300.625.000 dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah sebesar Rp 100.000.000.
37 Penilaian dan alasan pemberian penilaian disajikan pada halaman 1-2 masing-masing laporan.
Secara khusus tentang penilaian diberikan pada halam 2 masing-masing laporan ini. BPK, Laporan
Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Meperintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, Nomor
11.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010; BPK, Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan
Keuangan Meperintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2010, Nomor 12.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011,
15 Oktober 2010.
38 Antara lain dinyatakan oleh Alex Longginus, Wakil Ketua DPRD Sikka, dalam pertemuan di
Nara, Maumere pada tanggal 9 Januari 2012.
39 BPK, Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah per 31 Desember 2009 Pada
Kabupaten Sikka di Maumere, No 150/S/XIX.KUP/07/2010, 20 Juli 2010, hal. 3; BPK, Laporan Hasil
Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah per 31 Desember 2010 Pemerintah Kabupaten
Sikka di Maumere, No 394/S/XIX.KUP/11/2011, 5 Nopember 2011, hal. 3;
18 | P a g e
Sedangkan dana pada pos Belanja tak terduga kemudian dipakai oleh Bagian Kesra Setda
Sikka sebagai dana Bansos (Tabel 2). 40
Tabel 2. Kasus dugaan korupsi yang menonjol pada tahun 2009
No Pos Dana Jumlah
1 Bantuan sosial 10.752.959.500
2 Belanja tidak langsung, 3.425.625.000
a) Belanja hiba 2.400.625.000
KONI 2.300.625.000
Komisi penanggulangan AIDS 100.000.000
b) Belanja Tidak Terduga 1.025.000.000
Kasus dana Bansos juga menjadi masalah pada tahun 2010. Dalam laporan BPK
disebutkan pemakaian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebanyak 6,8 M.41
Dugaan Korupsi Dana Bansos
Tahun 2009
Sejak laporan BPK diterbitkan pelbagai elemen masyarakat menuntut agar dugaan
korupsi dana Bansos ini diusut secara tuntas. Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka
mendorong digelarnya Pansus khusus tentang penyalahgunaan dana ini. Rapat
paripurna DPRD pada tanggal 11 April 2011 memutuskan untuk membentuk Panitia
Khusus guna mengusut kasus ini. Dari proses Pansus, DPRD menggarisbawahi
beberapa kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah antara lain,1) pengelolaan
keuangan Bansos sama sekali tidak mengikuti pedoman pengelolaan keuangan Daerah
(Permendagri no 13 tahun 2006 dan no 59 tahun 2007), 2) penggunaan dana tidak sesuai
dengan peruntukannya, 3) sekian banyak kwitansi fiktip, 4) manipulasi APBD, dan 5)
adanya pinjaman dari pihak ketiga secara bertentang dengan hukum.
Berikut ini beberapa fakta yang dihasilkan dalam proses Pansus42 dan Laporan BPK
sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3:
1) Dana Bansos menurut APBD Induk yang ditetapkan tanggal 28 januari 2009:
Total dana yang dialokasikan untuk dana Bansos sebesar Rp 7.085.000.000,
dengan distribusi pemanfaatan seperti pada tabel 3.
40 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam
Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No
11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.2. Penjelasan lebih rinci tentang dua kasus ini,
baca dokumen yang sama, hal. 12-19.
41 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam
Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2010, No
12.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011, 15 Oktober 2011, hal.2. Penjelasan lebih rinci tentang kasus ini,
baca dokumen yang sama, hal. 16-23.
42 Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, Laporan Panitia Bantuan Sosial 2009 Pada Bagian Kesra Setda
Sikka, Maumere, 2011.
19 | P a g e
2) Dana Bansos menurut APBD perubahan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan
pada tanggal 13 Agustus 2009:
Ditambahkan lagi Rp 2.500.000.000 untuk pos bantuan sosial lain, sehingga
alokasi untuk pos ini sebanyak Rp 6.500.000 dan total dana Bansos untuk tahun
anggaran 2009 menjadi Rp 9.585.000.000.
3) Dana Bansos dalam ketetapan Bupati setelah kesepakatan APBD Perubahan
Bupati menambahkan Rp 4.000.000.000 pada pos bantuan sosial lainnya di luar
kesepakatan dengan DPRD, sehingga membuat dana untuk pos ini sebanyak Rp
10.500.000.000 dan total dana untuk Bansos dikatrol menjadi Rp 13.585.000.000.
4) Kelebihan pembelanjaan sebelum APBD Perubahan, tanpa persetujuan DPRD
Bantuan sarana dan prasarana ibadah sebanyak Rp 2.456.656.000: kelebihan
sebanyak 956.656.00
Bantuan sosial lain sebesar Rp 8.296.303.500: kelebihan sebanyak
4.296.303.500.
5) Jumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya sebanyak
Rp 11.033.059.500.
6) Utang kepada pihak lain tanpa persetujuan DPRD sebesar Rp 8.723.362.860.
Dengan demikian, penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
menurut DPRD sebanyak Rp 19.756.422.360.43
7) Dalam laporan BPK disebutkan juga dana yang diambil dari pos belanja tidak
terduga, tanpa persetujuan dengan DPRD, sebesar Rp 1.025.000.000, dan
penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.44
8) Dengan demikian total dana yang didugakan tidak bisa dipertanggungjawabkan
sebesar RP 20.781.422.360
Tabel 3. Total dana bansos dan alokasinya.
Kategori APBD Induk APBD
Perubahan
Peraturan
Bupati
Sarana & Prasarana ibadat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Kegiatan keagamaan lain 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Dharma wanita 75.000.000 75.000.000 75.000.000
SSpS Kewa Pante 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bantuan sosial lainnya 4.000.000.000 6.500.000.000 10.500.000.000
Total 7.085.000.000 9.585.000.000 13.585.000.000
Utang 8.723.362.860
Dari "Belanja tidak terduga" 1.025.000.000
Total 22.748.362.860
43 Laporan Pansus, hal. 56
44 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam
Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No
11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.17-18.
20 | P a g e
Dari rincian di atas, dapat dilihat bahwa dana yang diduga dikorupsi di Kabupaten Sikka
pada tahun 2009, jauh lebih tinggi dari laporan BPK. Ini pun baru dari dana Bansos,
belum lagi dana KONI yang ketuanya adalah bupati Sikka dan dana-dana lain. Atas
dasar telaahan ini, DPRD merekomendasikan 13 nama untuk diperiksa oleh KPK karena
diduga terlibat dalam korupsi dana Bansos (lihat kotak 1).
Tahun 2010
Dari laporan BPK dan berbagai sumber lain beberapa fakta berikut bisa dikatakan
tentang dugaan penyelewengan dana Bansos pada tahun 2010:
1) Laporan BPK menyebutkan bahwa penggunaan dana Bansos yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan sebanyak Rp 6.829.594.995. BPK membeberkan sekian
banyak kejanggalan yang terjadi dalam penggunaan dana ini.45
2) Honor guru kontrak sebesar Rp 540.000.000 di pakai sebagai dana Bansos. 46
3) Dana operasional Posyandu sebanyak Rp 300.000.000 dan Insentip kader
Posyandu sebesar Rp 450.000.000 di pakai untuk dana Bansos.47
45 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam
Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2010, No
12.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2011, 15 Oktober 2011, hal.16-24.
46 http://www.tribunnews.com/2011/08/11/honor-guru-kontrak-dijadikan-dana-bansos
47 Laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat. http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/60277/
dprd-sikka-dikibuli-oknum-aparat.
Kotak 1
13 orang yang diduga terlibat korupsi Dana Bansos
1. Drs. Sosimus Mitang/Bupati Sikka
2. dr. Wera Damianus/ Wakil Bupati Sikka
3. Drs. Sabinus Nabu/Mantan Sekretaris Daerah
4. Drs. Cyprianus da Costa/Sekretaris Daerah
5. Drs. Thomas Ola Peka/Inspektur
6. Yoseph Otu/Mantan Pembantu Bendahara Pengeluaran
7. Drs. Servasius Kabu/Mantan Kepala Bagian Kesra
8. Maria Goreti/Pembantu Bendahara Pengeluaran
9. Fulgensius Ngaji
10. Martinus Mahing
11. Drs. Bili Dolu
12. Godfridus Faustinus
13. Yan Yanitsa Salvanos, SE, AK.
Laporan Pansus hal. 56
21 | P a g e
4) Dana insentif pajak dan retribusi sebesar Rp 10.000.000 per desa. Kalau jumlah
desa Kabupaten Sikka sebanyak 160, maka total dana yang diambil untuk Bansos
dari pos ini sebanyak Rp 1.600.000.000.48
5) Utang kepada Suitbertus Amandus sebesar Rp 3.735.000.000.49
6) Dengan demikian, total dana bansos yang penggunaannya tidak dapat
dipertanggungjawabkan sebesar Rp 13.454.594.995 .
Kasus Korupsi Lain
Di Samping kasus dana Bansos yang menyita perhatian banyak pihak, sebetulnya masih
terlalu banyak kasus korupsi di Kabupaten ini, sebagian besarnya perlu investigasi lebih
jauh, antara lain:
1) Kasus dana KONI
Dalam laporan BPK disebutkan bahwa alokasi dana ke KONI, yang diketuai oleh
Bupati Sikka Sosimus Mitang, pada tahun 2009 sebanyak RP 2.300.625.000. Tetapi
sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.50
2) Kasus dana Penanggulangan AIDS Kabupaten Sikka
Alokasi dana tahun 2009 sebanyak Rp 100.000.000, tetapi belum ada
pertanggunganjawab.51
3) Kasus RSU TC Hillers Maumere:
Korupsi oleh bendahara umum RSU sebanyak 485.000.000.52
Tanggungjawab Bupati Sikka
Berdasarkan hasil Pansus dana Bansos, DPRD secara tegas menyatakan bahwa Bupati
adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas penyelewengan dana Bansos ini dan
patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dari berbagai sumber yang ada,
beberapa hal berikut ini dapat dikatakan tentang tanggungjawab bupati dalam kasus
korupsi ini.
1. Menyangkut Dana Bansos
1) Dana Bansos hanya bisa digunakan atas persetujuan Bupati. Ada sejumlah proyek
yang sudah disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dalam APBD, tetapi dalam
48 http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/58830/pdip-somasi-bupati-dan-ketua-dprd-sikka 49 Keterangan saudara Yos Otu.
50 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam
Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No
11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.16-17.
51 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatutan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam
Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, No
11.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010, 6 Agustus 2010, hal.17.
52 http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6141&l=bendahara-rsu-maumere-ngamidi-santoso-
tilep-rp-485-juta
22 | P a g e
kebanyakan proyek, hanya ditentukan kelompok peruntukan dan besarnya dana.
Realisasi secara konkrit sangat tergantung dari situasi kabupaten, dan permintaan
masyarakat. Orang atau kelompok yang membutuhkan bantuan dana
mengajukan proposal dan hanya dapat diberikan kalau Bupati memberikan
persetujuan, memerintahkan kepada DPPKAD (Dinas pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah) untuk mengucurkan dana ke bagian Kesra dan
bagian Kesra akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan
usulan yang telah disepakati oleh Bupati. Realisasi bantuan dilaporkan ke bagian
DPPKAD dan diverifikasi oleh tim auditor pada kantor yang bersangkutan. Tidak
bisa dibayangkan bahwa Bupati sama sekali tidak tahu, dalam kurun waktu 2
tahun. Tidak bisa dibayangkan juga bahwa praktek penyaluran bantuan oleh
Bagian Kesra Setda Sikka yang penuh dengan manipulai itu tidak akan diketahui
oleh bagian auditor pada kantor DPPKAD. Tidak bisa dibayangkan kalau korupsi
seperti ini dibiarkan terus berlangsung tanpa orang kuat yang mengendalikan.
Bupati sesungguhnya sangat bertanggungjawab.
2) Pelbagi sumber menyebutkan bahwa Bupati sering meminta dana ke Bagian
Kesra Setda Sikka, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan
pihak lain tanpa menandatangani kwitansi. Bupati sendiri hanya mengakui
pemberian dana yang ditransfer lewat Bank dan uang siri pinang untuk
kunjungan ke desa sebanyak 1 juta setiap desa.53 Dalam pemeriksaan oleh pansus
Bansos DPRD Sikka, KPK dan Kejaksaan Tinggi NTT, Yos Otu memberikan
kesaksian bahwa bupati kebagian dana Bansos sebanyak 3,6 M54
3) Sebelum dilantik menjadi Bupati, Sosimus Mitang sudah meminta kepada
Servasius Kabu untuk mentransfer dana sebesar Rp 50.000.000 ke rekening BNI
nomor 0054880435 untuk kepentingan jahit pakaian dan pemeriksaan kesehatan.55
Apakah orang ini masih bisa dipercayai kalau dia dianggap sebagai orang yang
tidak suka menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi?
2. Menyangkut pinjaman ke pihak lain tanpa persetujuan DPRD 1) Utang yang dilakukan bagian Kesra Setda Sikka sebanyak Rp 8.723.362.860 pada
tahun 2009 dan Rp 3.735.000.000 pada tahun 2010. Bupati Sikka Sosimus Mitang
tidak mengakuinya sebagai utang daerah, melainkan sebagai utang pribadi Yos
Otu, tetapi di pihak lain menyetujui pembayaran utang itu dengan menggunakan
dana Kabupaten. Sulit dibayangkan bahwa Bupati tidak tahu dan tidak
memberikan persetujuan.
2) Beberapa utang dilakukan oleh adik kandung Bupati Sikka bernama Marselus
Lado, untuk kepentingan yang tidak dijelaskan, tetapi dibebankan kepada bagian
Kesra Setda Sikka. Sulit dibayangkan juga bahwa bukan Bupatilah pihak yang
menyuruh.56
53 Laporan Pansus Bansos dan Keterangan pribadi dari Yos Otu.
54 Laporan Pansus Bansos; "Otu Sebut Bupati Sikka Terima Rp 3,6 Milliar," dalam pos Kupang, 7
Januari 2012, hal 1; Keterangan Yos Otu ke KPK.
55 Kesaksian Servas kabu yang dibenarkan oleh Yos Otu. Laporan pansus hal. 20.
56 Lihat Rekening Koran Giro atas nama Kristianus Salvatore Hermin, pada Bank NTT.
23 | P a g e
3) Ada juga pinjaman yang diberikan ke Bagian Kesra oleh isteri Bupati.57 Sulit
membayangkan kalau Bupati tidak tahu.
4) Bupati Sikka membenarkan pengakuan Servasius Kabu, Yoseph otu, dan
Fulgensius Ngaji tentang pengarahan yang diberikannya di ruang kerja Bupati
pada tanggal 15 januari 2011, yang antara lain berbunyi: "hutang-hutang tersebut
harus diakui sebagai hutang pribadi karena hutang daerah ada mekanisme. Nanti
kita akan tutup pelan-pelan melalui APBD."58
3. Menyangkut Dana KONI
Bupati adalah ketua KONI Kabupaten Sikka. Dalam kapasitasnya sebagai ketua
KONI, Sosimus mitang harus diperiksa dan dimintai pertanggunganjawab.
Proses Hukum Kasus Korupsi di Sikka
Pertama-tama harus dikatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar perhatian
DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya dicurahkan pada
penyelewengan dana Bansos pada tahun 2009. Kasus-kasus korupsi yang lain agak
diabaikan. Dalam pertemuan kami dengan aparat Kejaksaan Negeri Maumere di aula
Kejaksaan pada tanggal 16 Januari 2012, aparat Kejaksaan memberikan kesan bahwa
mereka tidak tahu banyak tentang kasus-kasus lain, selain kasus Bansos dan beberapa
kasus yang sudah ditangani dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan laporan BPK juga
tidak dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Maumere. Tetapi menyangkut kasus Bansos 2009
pun haruslah di katakan bahwa belum ada kemajuan yang berarti.
Sejak terbitnya laporan BPK tentang dugaan korupsi pada tahun 2009 yang
mengungkapkan penyelewengan dana Bansos, pelbagai elemen masyarakat di
Kabupaten ini mendesak agar kasus dugaan korupsi ini segera diproses secara hukum.
DPRD Sikka membentuk Pansus Bansos dan dalam sidangnya pada tanggal 4 Juli 2011
menetapkan agar kasus ini diserahkan penanganannya kepada KPK. Pada tanggal 13 Juli
DPRD Sikka secara resmi melaporkan kasus ini ke KPK.59
Putusan politik DPRD ini sejalan dengan aspirasi banyak elemen masyarakat, baik
lembaga/forum maupun perorangan.60 Yang menentang putusan ini sejauh diberitakan
57 http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=295002
58 Laporan Bansos hal. 16-18.
59http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/241670/284/1/-DPRD-Sikka-Laporkan-Dugaan-
Korupsi-Bansos-ke-KPK.
60 Lihat antara lain, “Dugaan Korupsi Bansos Rp 10,7 Miliar di Sikka, Massa Minta KPK Ambil
Alih kasus “http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/06/24/dugaan-korupsi-bansos-rp-107-
miliar-di-sikka-massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/; “KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi
Rp10,7 M di Sikka” http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/06/236409/290/101/ KPK-
Didesak-Ambil-Alih-Kasus-Korupsi-Rp107-M-di-Sikka; “Massa Minta KPK Ambil Alih kasus”
http://kupang.pabrik.info/massa-minta-kpk-ambil-alih-kasus/
24 | P a g e
media adalah “Forum Pemuda Sikka Peduli Keadilan,”61 TPDI62 dan “Aliansi Peduli
Pembangunan Sikka (APPS).” 63 Ketiga kelompok ini mendukung pengusutan kasus
dana Bansos oleh Kejaksaan. TPDI pada mulanya menghendaki kasus ini ditangani oleh
KPK, bahkan kelompok ini yang paling pertama melaporkan kasus ini ke KPK.64 Sikap
TPDI berubah setelah menjadi pengacara Bupati Sikka.
Dari pemberitaan media kami tahu bahwa KPK sudah dua kali datang ke Maumere
untuk mengusut kasus Bansos 2009.65 Juga ada informasi lain dari masyarakat bahwa
KPK sudah datang untuk ketiga kalinnya di Maumere untuk maksud ini. Pada tanggal 30
Oktober 2011, kami menemui DPRD Sikka dan mendesak, antara lain, agar DPRD Sikka
mendesak KPK guna menangani kasus ini. DPRD sudah mendatangi lagi KPK, tetapi
jawaban yang diterima hanyalah "KPK tetap mengawasi kasus dana Bansos Sikka."66
Bentuk pengawasan seperti apa tidak terlalu jelas untuk kami di Sikka.
Kasus dana Bansos ini sekarang lebih banyak ditangani oleh Kejati NTT. Berikut ini
beberapa fakta secara kronologis tentang penanganan kasus Bansos 2009 oleh aparat
Kejaksaan.
Maret 2011: 7 bulan setelah laporan BPK dan desakan masyarakat, Kejaksaan diberitakan
melakukan “uji petik di lapangan” (cocokan dokumen laporan & fakta
penerima bantuan di lapangan, meminta data dari Inspektorat Kabupaten
Sikka, Bagian Kesra Setda Sikka serta instansi terkait).67
Mei 2011: Sehari setelah Bupati dimintai keterangannya oleh Pansus Dana Bansos
Sikka pada tanggal 23 Mei, Bupati melaporkan bawahannya ke Kejaksaan.
Juni 2011: Kejaksaan pada tanggal 9 menyatakan bahwa tahap Pulbaket sudah
selesai, dan mulai dengan penyelidikan. Sejumlah nama tersangka akan
segera diumumkan.68 Ketika bertemu dengan TPDI pada tanggal 20 Juni
2011, Kepala Kejaksaan Negeri Maumere menegaskan, "Kami akan usut
sampai tuntas kasus ini. Saya sudah kerahkan semua jaksa untuk kepung
61 Kelompok ini beranggapan bahwa tindakan DPRD melaporkan kasus ini ke KPK menghalangi
upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Lihat, antara lain “Anggota DPRD Sikka
Dilaporkan ke KPK,” http://www.suarapembaruan.com/home/anggota-dprd-sikka-dilaporkan-ke-
kpk/8967.
62 Lihat antara lain: “Kasus Bansos di Sikka. DPRD Sikka Dinilai Halangi Penyelidikan Jaksa”
http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/65811
63 Lihat antara lain: “Dukung Soda sampai 2013,” Pos Kupang, Kamis 27 Oktober 2011, hal. 1& 7;
“Jaksa diminta tangkap Tersangka Dana Bansos,” Flores Pos, Kamis 27 oktober 2011, hal 1 & 15.
64 http://m.tribunnews.com/2011/01/11/tpdi-ntt-laporkan-kasus-bansos-ke-kpk
65 http://regional.kompas.com/read/2011/09/15/2307296/KPK.Telah.Turun.ke.Sikka
66 http://www.suarapembaruan.com/home/kpk-tetap-awasi-kasus-dana-bansos-sikka/13430 67 “Jaksa Uji Petik Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 10,7 Miliar.” http://florespos.com/ article.
php?article_id=191.
68 “Jaksa Selidiki Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bansos Sikka” http://www.suara
pembaruan.com/home/jaksa-selidiki-kasus-dugaan-penyimpangan-dana-bansos-sikka/7661
25 | P a g e
kasus dana bansos. Kami tidak ada kepentingan dan kami akan tegakkan
aturan. Siapa yang terlibat jika ada indikasi kita akan proses." 69
Juli 2011: Kasus dana bansos 2009 diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Kupang.
Agustus 2011: Diberitakan Kejati NTT telah memeriksa tiga pejabat pemeriksa dari
Inspektorat Kabupaten Sikka; dan memanggil beberapa saksi kunci untuk
diperiksa, yakni: Servasius Kabu, Yosef Otu, Suitbertus Amandus dan
Billy Dolu. Tetapi 4 orang ini menolak untuk diperiksa oleh Kejati dan
lebih memilih diperiksa oleh KPK.70
Sept. 2011: Bupati Sikka, Sosimus Mitang dilaporkan ke Kejati NTT oleh mantan
Kabag Kesra Setda Sikka, Servas Kabu dan mantan bendahara Bagian
Kesra, Yoseph Otu dengan tuduhan manipulasi anggaran untuk bantuan
sosial di Bagian Kesra setempat tahun 2009.71 Laporan ini tidak ditanggapi
oleh Kejati NTT sampai sekarang.
Okt. 2011: Website Kejaksaan memberitakan bahwa pada tanggal 4 Oktober , 2 orang
tersangka ditetapkan yakni Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat,
Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sikka, Servas Kabu dan Mantan
Bendahara Bagian Kesra, Yos Otu.72 Servas Kabu dan Yos Otu belum
pernah diperiksa oleh aparat Kejaksaan, hanya oleh KPK.
Nov. 2011: Kejaksaan meminta keterangan sejumlah penerima bantuan.
Des. 2011: Pada tanggal 21 Yoseph Otu ditangkap di dalam pesawat Wings Air yang
baru mendarat di Lapangan Terbang Maumere. Otu dibawa ke Kupang
untuk ditahan di Rutan Penfui73
Pada tanggal 30, Servas Kabu ditangkap di Jakarta dan dibawah ke
Kupang untuk ditahan di Rutan Penfui.74
Januari 2012: Tersangka Yoseph Otu mulai diperiksa pada tanggal 9, dan Servas Kabu
pada tanggal 10 Januari. Keduanya menyampaikan, antara lain, bahwa
Dana Bansos itu mengalir ke Bupati sebanyak 3,6 milliar, Isteri Bupati
sebanyak 215 juta, dan keponakan Bupati, Maria Goreti sebanyak 1,2
Miliar.75
69 “Kajari Maumere Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos Sampai Tuntas”
http://www.tribunnews.com/ 2011/06/20/kajari-maumere-siap-usut-bansos-sampai-tuntas
70 http://webgw46.mobile.bf1.yahoo.com/w/news_asia/4-pejabat-pemkab-sikka-tak-penuhi-
panggilan-kejati-161100901.html?back=%2Fnasional%2F&.ts=1312747060&.ysid=kxD9K0.SWq.xg
DlUt0P2mvzu&.intl=id&.lang=id
71 http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/69965
72 http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=3750&hal=2
73 http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/12/22/286204/290/101/_Tersangka_Korupsi_
Bansos_Sikka_Ditangkap_di_Pesawat
74 http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294260
75 http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/73411/kupangnews/kupangcrime/2012/1/4/
tersangka-otu-dan-servas-diperiksa-bersamaan
26 | P a g e
Dari kronologi di atas, terlihat bahwa kejaksaan tidak serius menangani kasus ini,
mengulur-ulur waktu, dan Bupati sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam
korupsi dana Bansos ini belum pernah diperiksa, bahkan hanya sebagai saksi pelapor.
Bercermin pada pengalaman 3 Bupati di daratan Flores, kami patut menduga bahwa
Kejaksaan berusaha melindungi penguasa yang korup, kemungkinan berkolusi dengan
penguasa, bersikap diskriminatip dalam pemberantasan korupsi, hanya mengorbankan
orang-orang kecil yang siap diperintah oleh Bupati.
Kami Mendesak KPK
Berdasarkan 5 pokok pikiran yang telah kami sempaikan pada bagian awal pemaparan
ini sebagai dasar pertimbangan untuk mendorong KPK melakukan gebrakan di daerah,
telaahan tentang peran Bupati dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten ini, dan situasi
hukum penanganan kasus Bansos 2009 yang disajikan di sini, kami sekali lagi mendesak
KPK untuk menangani kasus korupsi di Kabupaten Sikka yang melibatkan Bupati
Sosimus Mitang.
Jelas bahwa kami tidak percaya kepada aparat Kejaksaan untuk menangani kasus ini.
Tetapi hal ini tidak hanya terbatas pada faktor psikologis semata, melainkan karena
kelemahan mendasar yang nyata dalam penanganan kasus ini oleh Kejaksaan
sebagaimana disimpulkan di atas. Dan sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
khususnya pasal 9, Kami yakin ada alasan yang sangat mendasar bahwa KPK harus
mengambil alih kasus dana Bansos tahun 2009.
Selain kasus Dana Bansos tahun 2009, Kami juga mengusulkan agar KPK menangani juga
kasus korupsi lainnya di kabupaten ini sebagaiman dipaparkan dalam laporan BPK.
Sekiranya KPK menjalankan anjuran kami ini, dan para pihak yang bertanggungjawab
dalam tindak pidana korupsi ini diadili dan dihukum, gairah dan komitmen untuk
pemberantas korupsi di Kabupaten ini dan Kabupaten-Kabupaten lain di NTT akan
bersemi kembali. KPK tidak hanya lembaga pemberantasan koruspi di Jakarta tetapi di
seluruh Indonesia.
27 | P a g e
Dugaan Keterlibatan Bupati Kabupaten Sikka
Sosimus Mitang Dalam Kasus Korupsi Dana
Bansos Kabupaten Sikka Tahun 2008 dan 2009
Berikut ini ringkasan dari pelbagai laporan tentang keterlibatan Bupati Sikka, Sosimus
Mitang dalam dugaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Setda Sikka.
Dokumen Laporan Pansus DPRD Sikka dan BPK diterima dari sekretariat DPRD Sikka.
I. Dugaan Kerugian Negara Pada Pengelolaan Dana Bansos
1. Menurut laporan BPK
Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009, BPK mencatat dugaan
kerugian negara menyangkut pengelolaan dana Bansos pada 2 pos:
1) Pos Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 10.752.959.500 (Laporan BPK, hal.2, 12-16)
2) Pos Belanja tidak langsung tahun anggaran 2009 sebesar Rp 3.425.625.000
(Laporan BPK, hal. 2, 16-19). Dalam pos ini terdapat "belanja tidak terduga"
sebesar RP 1.061.880.000. Dari total dana ini Bagian Kesra Setda Sikka
menggunakan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp 1.025.000.000, tetapi
belum bisa mempertanggungjawabkannya (Laporan BPK, hal. 16-19).
Dengan demikian, menurut Laporan BPK dugaan kerugian negara dalam
pengelolaan dana Bansos sebesar Rp 11. 777.959.500
2. Menurut Inspektorat Kabupaten Sikka
Dalam pemeriksaan reguler pada bulan Nopember 2009 dinyatakan oleh Inspektorat
bahwa tidak ada penyimpangan, tetapi setelah direkomendasikan oleh BPK untuk
melakukan pemeriksaan lagi, ditemukan bahwa ada kerugian negara sekitar 9,7
miliar (Laporan Pansus DPRD Sikka, hal.34-35). DPRD berkesimpulan bahwa: "Tim
pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka telah bekerja tidak profesional dan patut
menimbulkan dugaan bahwa Tim Inspektorat hendak melindungi pihak-pihak
tertentu" (Laporan pansus, hal. 35-36).
3. Menurut DPRD Kabupaten Sikka
Dugaan kerugian negara sebesar Rp 19.756.422.360., yang terdiri dari dana Bansos
sebesar Rp 11.033.059.500 dan hutang sebesar Rp 8.723.362.860 (Laporan Pansus,
hal.49-50)
28 | P a g e
Catatan: Pansus DPRD tidak menyinggung sedikit pun dana yang digunakan oleh
Bagian Kesra Setda Sikka sebesar Rp 1.025.000.000, yang diambil dari "belanja tidak
terduga" sebagaimana dinyatakan BPK dalam laporannya.
II. Dugaan Keterlibatan Bupati Kabupaten Sikka, Sosimus Mitang
A. Menurut Laporan Pansus DPRD
Sumber dokumen: Sekretariat DPR Kabupaten Sikka, Laporan Panitia Khusus
Bantuan Sosial 2009 Pada Bagian Kesra Setda Sikka, Maumere, 2011 (terlampir).
1. Bupati diduga menggunakan dana Bansos tidak sesuai dengan peruntukannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah, pasal 45 ayat 1 berbunyi:
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kenyataan, dana Bansos ini digunakan oleh Bupati Sikka Sosimus Mitang untuk
keperluan-keperluan lain di luar ketentuan peraturan ini. Rincian berikut ini dibuat
dengan mengacu pada tabel rangkuman yang dibuat oleh Pansus DPRD Sikka
(Laporan Pansus, hal. 44-49) dengan tambahan keterangan yang diambil dari seluruh
laporan Pansus.
No Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
1. Untuk urusan pribadi:
pakaian & cek
kesehatan di Jakarta
sebelum dilantik jadi
Bupati
50.000.000 Ditransfer oleh Servasius Kabu pada
tanggal 25 April 2008 ke Rekening
BNI No. 0054880435, a.n. Sosimus
Mitang.
Laporan Pansus, hal. 20-21. Bukti
Transfer: Lampiran 3 hal. 57.
2. Untuk transportasi
keluarga ke Kupang
menghadiri
pelantikan
50.000.000 Menurut penjelasan Servasius Kabu
dan Yoseph Otu: diserahkan di
rumah pribadi Sosimus Mitang di
Lokaria.
Laporan Pansus, hal. 17, 20
3. Syukuran
kemenangan Paket
SODA (Sosimus
Mitang, Damianus
Wera)
100.000.000 Sebanyak 4 kali syukuran, masing-
masing diberi 25 juta. Pengakuan
Servasius kabu & Yoseph Otu.
Laporan Pansus, hal. 48.
4. Untuk perjalanan ke
Jerman
25.000.000 Menurut penjelasan Servasius Kabu
dan Yoseph Otu: diserahkan di
rumah keluarga di Kebot.
Laporan Pansus, hal. 17,44-45
29 | P a g e
5. Untuk Lobi proyek
Kemenpora di Jakarta
50.000.000 Uang dibawa ke Jakarta oleh
Servasius Kabu. 25 juta diserahkan ke
Sosimus Mitang dan 25 juta lainnya
diserakan ke seorang staf
Kementerian Pemuda & Olahraga.
Kesaksian Servasius Kabu: Laporan
Pansus, hal. 17, 21, 45
6. Biaya perjalanan dinas
Bupati
10.000.000 Ditransfer oleh Buang Djadjo ke
Rekening BNI No. 0054880435, a.n.
Sosimus Mitang.
Laporan Pansus, hal. 17, 45.
Lampiran: hal.60
7. Biaya perjalanan
Dinas
10.000.000 Ditransfer oleh Fulgensius Ngaji ke
rekening BNI No. 0054880435, a.n.
Sosimus Mitang.
Laporan Pansus, hal 17,24, 45,
Lampiran, hal. 58
8. Perjalanan dinas
keluar daerah
sebanyak 58 kali
selama 2009
725.000.000 Pengakuan Servasius Kabu & Yoseph
Otu: setiap kali diberi antara 10-15
juta.
Laporan Pansus, hal. 17, 46.
9. Uang siri pinang di
desa-desa
80.000.000 Pengakuaun Servas Kabu & Yoseph
Otu. Diberikan ke Bupati untuk
Bupati & Wakil Bupati untuk
kunjungan sebanyak 40 kali selama
2009, masing-masing 1 juta.
Laporan Pansus, hal. 46.
Pengakuan Kabu & Yoseph Otu
dibenarkan Bupati. Laporan Pansus,
hal. 18, 33
10. Uang makan minum
di desa waktu
kunjungan
100.000.000 Pengakuaun Servas Kabu & Yoseph
Otu: Setiap desa diberi antara 2,5-5
juta, untuk 40 kali kunjungan
Laporan Pansus, hal. 47.
Pengakuan Kabu & Otu dibenarkan
oleh Bupati. Laporan Pansus, hal.
18, 33
11 Acara-acara resepsi
dan syukuran hari
raya di rumah jabatan
100.000.000 Pengakuan Servas Kabu & Yoseph
Otu: 5 kali acara, masing-masing 20
juta.
Laporan Pansus, hal. 48-49
Total 1.300.000.000
30 | P a g e
2. Bupati Melakukan Manipulasi APBD pada dana Bansos
Pada tanggal 13 Agustus 2009 disepakati oleh Bupati dan DPRD untuk tambahan
dana pada pos bantuan sosial sebanyak 2,5 milliar. Tetapi dalam Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD TA 2009, dinyatakan bahwa tambahan dana untuk pos
bantuan sosial sebanyak 6,5 milyar (Laporan Pansus, hal. 30, 39-41, Lampiran pada
Laporan Pansus, hal. 125-131).
Kesimpulan Pansus DPRD Sikka:
"Fakta ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah di
mana setiap pengeluaran keuangan negara harus sesuai dengan aturan yang sah. Di
luar ketentuan itu dianggap sebagai petunjuk telah terjadi indikasi tindak pidana
korupsi." (Laporan Pansus, hal. 41).
3. Ada dugaan Bupati memerintahkan staf Bagian Kesra Setda Sikka untuk
melakukan pinjaman tanpa persetujuan DPRD.
Pada tahun 2009, Bagian Kesra Setda Sikka melakukan pinjaman sebanyak Rp
8.723.362. 860 (Laporan Pansus, hal 44, Lihat juga seluruh telaahan Pansus tentang
Utang pada Laporan Pansus, hal. 41-44, dan Lampiran pada Laporan Pansus, hal.
62-111). Penggunaan dana pinjaman ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan
dinilai oleh pansus DPRD Sikka sebagai kerugian negara yang harus
dipertanggungjawabkan (Laporan Pansus, hal.56).
Dalam surat pernyataannya yang diserahkan kepada Pansus, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Yoseph Otu, antara lain menulis: "Semua utang yang saya lakukan pada
Pihak Ketiga selama ini atas perintah Bupati Sikka an. Drs. Sosimus Mitang" (Surat
pernyataan Yoseph Otu, lampiran pada Laporan Pansus hal. 56). Keterangan Otu ini
dibenarkan oleh mantan Kabag Kesra, Servasius Kabu (Laporan Pansus, hal. 16), dan
beberapa orang yang memberikan pinjaman uang, antara lain Suitbertus Amandus
(Laporan Pansus, hal. 16).
Bupati Sikka (Laporan Pansus, hal. 17,41-42), wakil Bupati Sikka ( Laporan Pansus,
hal. 34, 42) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka (Laporan Pansus, hal. 31, 41-42)
menolak bertanggungjawab atas utang-utang yang dibuat oleh bagian Kesra Setda
Sikka. Tetapi fakta lain menunjukkan kenyataan sebaliknya:
1) Pada tanggal 15 Januari 2011, Bupati memberikan arahan di ruang kerjanya
kepada sejumlah staf, antara lain Servasius Kabu, Yoseph Otu, Fulgensius Ngaji.
Dalam arahan ini, antara lain Bupati mengatakan: "Hutang-hutang tersebut harus
diakui sebagai hutang pribadi karena hutang daerah ada mekanismenya. Nanti
kita akan tutup pelan-pelan melalui APBD." (Laporan Pansus, hal. 16-17). Dalam
laporan Pansus ini juga tertulis: "Sdr Servasius Kabu diminta untuk meredam Sdr
31 | P a g e
Suitbertus Amandus, dan Sdr Yoseph Otu ditugaskan untuk meredam di DPRD"
(Laporan Pansus, hal. 17).
Keterangan ini dibenarkan oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang (Laporan Pansus,
hal. 17-18).
Pansus DPRD berkesimpulan:
"Dari arahan tersebut terkesan kuat bahwa saudara Sosimus Mitang mengetahui
adanya hutang-hutang kepada pihak III dan akan ditutup dengan cara
memanipulasi APBD sebagaimana tersurat dalam kejadian perubahan APBD TA
2009" (Laporan Pansus, hal.17).
2) Pada laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sikka, tanggal 3
Maret 2011 nomor 05/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2011, diakui tentang adanya utang
dan pembayaran hutang itu dengan menggunakan uang Kabupaten Sikka
(Laporan Pansus, hal. 42-43).
3) Kwitansi peminjaman diberi cap Setda Sikka (Laporan Pansus, hal. 43).
4. Bupati menyuruh Staf Bagian Kesra untuk membuat kuitansi fiktip
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Keuangan Bagian Kesra, Yoseph
Otu, mengakui 29 kuitansi fiktip senilai 10,7 miliar sebagaimana ditemukan BPK
yang dibenarkan juga oleh Maria Goreti, Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Bagian Kesra (Laporan Pansus, hal. 15). Maria Goreti yang membuat
kuitansi-kuitansi fiktip itu (Laporan Pansus, hal. 15, 23) atas arahan Bupati Sikka
Sosimus Mitang (Laporan Pansus, hal 16).
5. Bupati membiarkan pembelanjaan pada bagian Kesra tanpa SPJ.
Menurut pengakuan, Sekda (Laporan Pansus, hal. 30) dan Wakil Bupati (Laporan
Pansus, hal. 33), pengelolaan dana bantuan sosial pada bagian Kesra Setda Sikka
diurus langsung oleh Bupati. Tetapi sepanjang tahun 2009, tidak ada SPJ yang
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran khusus Bantuan Sosial untuk
diverifikasi dan disyahkan (Laporan Pansus, hal. 25-26, 27-28, 36-37). Bupati tidak
mengambil tindakan apa-apa atas bawahannya di bagian Kesra Setda Sikka yang
tidak menjalankan tata kelola keuangan secara baik ini.
B. Keterangan pribadi Yoseph Otu
Saudara Yoseph Otu membuat sebuah dokumen dengan judul "Beberapa Data dan
Keterangan Yang Dapat Saya Sampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum Terkait
Dengan Adanya Dugaan Korupsi Dana Bansos Pada Bagian Kesra Setda Kabupaten
32 | P a g e
Sikka Tahun Anggaran 2009." Dokumen ini, antara lain diberikan kepada Rm. Cirylus
Meo Mali Pr, Pastor di Paroki Misir, Maumere.
Selain informasi yang sudah disampaikan kepada Pansus DPRD, dalam dokumen ini
Yospeh Otu menyampaikan beberapa informasi lain terkait keterlibatan Bupati Sikka
dalam kasus korupsi Dana Banso Sikka tahun 2009, antara lain:
1. Selain dana 1.3 milliar yang sudah disampaikan kepada Pansus DPRD, Bupati juga
menggunakan dana Bansos untuk kepentingan pribadi sebanyak 3,6 milliar.
Rinciannya bisa dibaca pada tabel yang diberi judul: "Daftar Aliran Uang Bansos TA.
2009 Yang Saya serahkan kepada Bupati Sikka dan Tidak Ada bukti/Memo/Nota."
2. Ada pinjaman uang yang dilakukan oleh Marselus Lado, adik kandung Bupati
Sosimus mitang, atas perintah Sosimus Mitang; dan Yoseph Otu dipaksa untuk
menandatangani kwitansi-kwitansi pinjaman/utang dan dimasukkan ke dalam
belanja Bantuan Sosial. Uang-uang ini diserahkan langsung kepada Bupati Sikka dan
pemanfaatannya tidak diketahui. Bupati berjanji untuk mengatur pengembaliannya
lewat penambahan dana Bansos setiap tahun anggaran (Lihat halaman dengan judul
"B: Kasus Utang/Pinjaman kepada Pihak ketiga).
Berdasarkan dokumen-dokumen ini, Bupati Sikka, Sosimus mitang, diduga terlibat
dalam kasus korupsi dana Bansos. Sosimus Mitang diduga menggunakan uang dari dana
Bansos ini sebesar 4,9 milliar untuk kepentingannya sendiri.
33 | P a g e
Manipulasi APBD Perubahan & Korupsi Dana
KONI oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang
Ada dua kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sikka yang perlu diperiksa oleh KPK.,
yakni 1) manipulasi APBD Perubahan tahun 2009 ,dan 2) Korupsi Dana KONI tahun
2009.
1. Manipulasi APBD Perubahan Kabupaten Sikka tahun 2009
Pada tanggal 12 Agustus 2009, DPRD merampungkan pembahasan tentang perubahan
APBD Perubahan tahun 2009 Pada tanggal 13 Agustus Nota Kesepakatan antara
Pemerintaha Kabupaten Sikka & DPRD Sikka, dan Berita Acaranya ditandatangani.
(Lihat bundelan Biru, Lampiran 13 dan 14).
1) Nota Kesepakatan No 7 tahun 2009, tanggal 13 Agustus Tentang Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah Tahun Anggaran 2009.
2) Berita Acara: No.8 Tahun 2009: Persetujuan Bersama Bupati Sikka dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
Anggaran 2009.
Dalam kesepakatan ini ditetapkan tambahan dana "bantuan Sosial" sebanyak Rp
2.500.000.000 .
Atas dasar kesepakatan ini, Bupati Sikka menetapkan:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD
Daerah Kabupaten Sikka. Dokumen ini ditandatangani oleh Bupati Sikka,
Sosimus Mitang
2) Peraturan Bupati Sikka No 16 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2009, pada tanggal 22 Agustus 2009. Dokumen ini
ditandatangani oleh Bupati Sikka, Sosimus Mitang dan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sikka, Sabinus Nabu.
Dalam kedua dokumen ini, Bupati menetapkan penambahan dana untuk "Bantuan
Sosial" sebanyak Rp 6.500.000.000, berbeda dari kesepakatan dengan DPRD. Dengan
demikian Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun 2009 sebetulnya ilegal
atau cacat hukum karena produk yang dihasilkan ini bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
34 | P a g e
• Menaikkan dana Bansos 2009 secara sepihak pada Perubahan APBD 2009 adalah
korupsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk di dalamnya adalah
pidana umum tentang wanprestasi/pengingkaran kesepakatan.
• Bupati Sikka selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah
pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2009 dan
Sekda Sikka waktu itu, selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah
pejabat yang mengundangkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2009
dalam lembaran daerah, sehingga mereka adalah orang yang paling bertanggung
jawab terhadap masalah manipulasi APBD Perubahan
Memang pada tanggal 12 Agustus Bupati 2009, Bupati Sikka, Sosimus Mitang
menulis surat ke DPRD, Perihal "permohonan Penggunaan Dana Sisa Tender Pada
Perubahan APBD 2009," (lihat surat Bupati pada bundelan Biru), dan DPRD pada
tanggal 15 Agustus 2009 memberikan rekomendasi untuk penggunaan dana tersebut
sebanyak Rp 4.000. 000.000, tetapi tidak merobahan kesepakatan yang
ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009. Dengan demikian rekomendasi DPRD
ini hanya bisa dijalankan dengan mengacu kepada peraturan berikut ini:
1) PERMENDAGRI 13/2006 PASAL 162 ayat (9):
Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.
2) UU No.17/2003 TTG KEUANGAN NEGARA PASAL 28 ayat (4):
Dalam kedaaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3) UU No.33/2004 TTG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PASAL 79 ayat (1) dan ayat (2): (1) Dalam
keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang
belum tersedia anggarannya. (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Kalau rekomendasi ini dijalankan, dan Bupati menggunakan uang ini untuk keadaan
darurat dan bencana, maka:
1) BUPATI harus mengumumkan keadaan darurat.
35 | P a g e
2) Memformulasikan pendanaan keadaan darurat dalam RKA SKPD untuk
dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD setelah memperoleh persetujuan
sekretaris daerah.
3) Bupati menetapkan peraturan Bupati untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat.
4) Plafon belanja perubahan APBD 2009 secara keseluruhan tidak berubah,
sesuai penetapan bersama dalam paripurna DPRD.
5) Plafon belanja Bansos pada APBD perubahan 2009 harus tertulis seperti yang
telah disepakati bersama dengan DPRD.
6) SILPA 2009 berkurang Rp4.000.000.000 karenakan dipakai untuk membiayai
keadaan darurat.
7) Harus ada laporan realisasi Bansos melebihi anggaran pada laporan realisasi
pelaksanaan APBD 2009.
Setelah tahun anggaran berlalu, kenyataan yang disaksikan adalah sebagai berikut:
1) Tidak pernah ada pengumuman keadaan darurat oleh Bupati.
2) RKA SKPD tidak pernah diformulasi untuk membiayai keadaan darurat.
3) Tidak ada Peraturan Bupati untuk pendanaan keadaan darurat.
4) Plafon belanja Bansos 2009 dinaikkan secara sepihak dari Rp. 6,5 M yang
disepakati menjadi Rp. 10,5 M.
2. Koruspi Dana KONI
Pada tahun 2009, KONI Kabupaten Sikka yang diketua oleh Bupati Sikka, Sosimus
Mitang, mendapat dana Hiba dari APBD sebanyak Rp 2.300.625.000. Dari hasil
pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa KONI Kabupaten Sikka belum
mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya. Informasi dari Bendahara KONI,
hal ini terjadi karena kantor Sekretariat KONI yang berlokasi di Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda Sikka terbakar pada tanggal 26 Desember 2009 sehingga tidak terdapat
arsip dokumen sebagai bahan untuk pertanggungjawaban (Lihat Dokumen BPK yang
sudah diserahkan ).
Pada tanggal 29 Desember 2009, Ketua Harian KONI Kabupaten Sikka, dr. Wera
Damianus (juga Wakil Bupati) menyampaikan dalam "Surat pengakuan, No
92/KONI-SKA/XII/2009" tentang kebakaran ini dan dampaknya untuk laporan
keuangan KONI. Beliau antara lain menulis: "Persitiwa kebakaran tersebut
mengakibatkan terbakarnya bangunan gedung dan dokumen-dokumen, baik
dokumen umum maupun dokumen laporan keuangan Bagian Kesra, termasuk
laporan keuangan KONI Kab. Sikka Tahun Anggaran 2009." (Lihat Surat Pengakuan
Ketua Harian KONI)