1. visi misi
DESCRIPTION
Meningkat kan kinerja DPU Propinsi DKI JakartaTRANSCRIPT
VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA LEGAL ASPEK
DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
1
VISI DAN MISI PROVINSI DKI JAKARTA
2
VISI DKI Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia yang manusiawi efisien dan berdaya saing global,
dihuni oleh masyarakat yang
partisipatif, berakhlak, sejahtera dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. 3
MISI DKI
• Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau, menuju Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City)
• Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.
• Menegakkan supermasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota
• Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga
• Melaksanakan pengelolaan Tata Pemerintahan Kota yang baik
4
VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM
5
VISI DPU Mewujudkan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang berkualitas, berdedikasi tinggi, handal dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi bahaya dampak banjir Jakarta dan mendukung penurunan tingkat kemacetan
MISI DPU 1. Melakukan pengendalian banjir dan genangan air,
peningkatan kualitas air permukaan, serta kualitas lingkungan bidang pekerjaan umum
2. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan daerah milik jalan, garis sempadan sungai/ kali, waduk, situ/ rawa, dan pantai
3. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum
6
Beserta bangunan pelengkapnya
TUPOKSI
DPU PROPINSI DKI JAKARTA( PERDA No. 3/2001 & Kep. Gub. No. 170/2002 )
TUGAS POKOK
Melaksanakan :• Pembinaan• Pengembangan• Pengaturan
• Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, meliputi : Jalan Tata Air Teknik Lingkungan Kelengkapan Prasarana Kota
7
KEPALA DINAS
Ir. H. WISHNU SUBAGIO J, M.Si.
WAKIL KEPALA DINAS
Ir. H. BUDI WIDIANTORO, M.Si.
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SUBDIN BINA PROGRAM
Ir. Palty Saur Barita, M.T.
SUBDIN BINTEK JALAN
Dr. Ir. H. M. Taufik, M.Si.
SUBDIN BINTEK SDA
Ir. H. Fahrurazi
SUBDIN JALAN
Ir. H. Sukendar Martakoesoemah
SUBDIN JEMBATAN
Ir. Novizal, MT
SUBDIN PSDA DAN PANTAI
Ir. I Gede Nyoman Soerwandi, M.M.
SUBDIN TL DAN BP
Ir. H. M. Subur Husin, M.M.
BAGIANTATA USAHA
H. Gimin S, S.H, M.M.
BAGIANKEUANGAN
Drs. Kukuh H.S, M.M.
BAGAN STRUKTURORGANISASI DINAS PEKERJAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
UPT PPP
Plh. Ir. H. BUDI WIDIANTORO, M.Si.
UPT ALKAL
Drs. EC.Irsyadi Bulhir, MM
SDPU KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Drs.Ir.Sayogi
SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM JALAN
KECAMATAN KECAMATAN
Kotamadya Jakarta Pusat Ir. Yusmada, M.Sc.
Kotamadya Jakarta Utara
Kotamadya Jakarta Barat
Kotamadya Jakarta Timur
Kotamadya Jakarta Selatan
Ir.H.Hilman Ecidor, M.M .
Ir.Yayat Hidayat, M.T.
Ir.H.Djauhar Arifin,M.M.
Ir.Robinson
SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM TATA AIR
Kotamadya Jakarta Pusat Ir.H.Budiadi, Dipl.H.
Kotamadya Jakarta Utara
Kotamadya Jakarta Barat
Kotamadya Jakarta Timur
Kotamadya Jakarta Selatan
Drs. Irfan Amtha, M.Sc.
Ir. R. Heryanto, SH, MM
H.Agus Karsono Dawoed, S.T.
Ir.H.Endang Setiawati RN, M.T.
8
LEGAL ASPEKBIDANG JALAN
9
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN10
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2006
TENTANG
JALAN11
KEPMEN KIMPRASWIL
NO. 375/KPTS/M/2004
Tentang Penetapan Ruas Jalan
Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan
Kolektor 2, dan Jlan Kolektor 3
12
JALAN
13
JALAN
• Prasarana transportasi Darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.
PERAN JALAN
• Prasarana transportasi– Ekonomi, Sosbud, Lingkungan hidup, Politik dan
Hankam
• Prasarana Distribusi– Distribusi barang dan jasa
• Satu kesatuan sistem jaringan– Menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah RI
UU-RI Jalan No 38/2004 & PP-RI Jalan 34/2006
Jalan
Khusus Umum
Sistem StatusFungsi Kelas
Primer
Sekunder
Arteri
Kolektor
Lokal
Lingkungan
Nasional
Provinsi
Kabupaten
Kota
Desa
Penggunaan Jalan
Kelancaran Lalu Lintas
BAGIAN JALAN
• Rang manfaat jalan/RUMAJA (badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya)
• Ruang milik jalan/RUMIJA (RUMAJA + sejalur tanah tertentu di luar RUMAJA)
• Ruang pengawasan jalan/RUWASJA (ruang tertentu di luar RUMIJA
RUMAJA
RUMIJA =RUMAJA+ TANAH RUWASJA =RUMIJA+ RUANG TERTENTU
WEWENANG PENANGANAN JALAN
PENYELENGGARA AP KP KP + LP J.S
Pem. Pusat X
Provinsi X
Kotamadya X X X
Kota & Desa X
• AP = ARTERI PRIMER• KP = KOLEKTOR PRIMER• LP = LOKAL PRIMER• JS = JARINGAN SEKUNDER
WEWENANG PENANGANAN JALAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
PENYELENGGARA AP KP KP + LP J.S
Pem. Pusat X
Provinsi X
Kotamadya X X X
• AP = ARTERI PRIMER• KP = KOLEKTOR PRIMER• LP = LOKAL PRIMER• JS = JARINGAN SEKUNDER
TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
• Berdasarkan PERDA DKI No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta :
Pasal 76 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengaturan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum (jalan, tata air, teknik lingkungan dan kelengkaan kota)
a. Pembinaan Jalan Umum (Provinsi) sesuai dengan UU RI 38/2004 tentang Jalan pasal 25
b. Penetapan status jalan provinsi dan Penyusunan Perencanaan jaringan jalan Provinsi sesuai dengan UU RI 38/2004 tentang Jalan Pasal 19
1. Bimbingan, Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi
2. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi
TERIMA KASIH
22
DINAS PEKERJAAN UMUMPROVINSI DKI JAKARTATAHUN 2007