Pikiran Rakyato Senin o Selasa o Rabu o Kamis • Jumat o Sabtu O·Minggu2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1~ 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 312 28 29 30OJan OPeb oMar eApr oMe/ OJun OJul OAgs OSep OOkt ONov ODes

Antadimal~sNaZarllddinsebagai konsumsi publik dankeyakinan hakim berdasarkanfakta persidangan. Justru pu-tusan Majelis Hakim Pengadi-lan Tipikor kelima-limanya(bukan hakim tunggal) adalahdilandaskan pada keyakinan(bersama) hakim diban-dingkan dengan keyakinan tigaorang penuntut KPKDalam doktrin hukum pi-

dana, putusan pengadilanadalah akumulasi dari sejum-lah fakta dan bukti dipersidangan dilengkapi dengankeyakinan para hakim. Putus-an pengadilan merupakanakhir sementara daripertarungan penuntut dan ter-dakwa. Ketidakpuasan para pi-hak dapat dilanjutkan ketingkat banding dan kasasi.Pertanyaan lanjutan dari putu-san kasus Nazaruddin adalahbagaimana kelanjutan KPKmenindaklanjuti kasus Angieyang saya perkirakan hanya.akan berujung pada putusanpenjatuhan hukuman yangtidak berbeda dengan keempatperkara Wisma Atlet lainnya.Persoalan apakah nanti per-

sidangan akan membuka luasketerlibatan pelaku lainnya ju-ga janganlah berharap terlalubanyak karena bagaimanapunperkara ini adalah perkara ko-rupsi politik (political corrup-tion). Hasil survei korupsi poli-tik di 13 (tiga belas) negaraUni Eropa dan AB dalam "Cor-ruption in Contemporary Poli-tics"(2003) menunjukkanbahwa korupsi politikdimungkinkan karena statuspartai politik adalah badanhukum privat bukan badanhukum publik sehingga leluasabergerak sebagai kendaraanuntuk mempersiapkan, meren-canakan, dan melaksanakankorupsi. Penyebab berikutnyaadalah kekuatan partai peme-nang pemilu selalu mengan-dalkan "loyalitas penegakhukum" untuk meluaskan ope-rasinya menggaruk hartakekayaan negara sehingga re-latif lebih aman daripadapelaksana birokrasi pemerinta-han itu sendiri. Tampaknya haltersebut telah menjadi hukumalam hampir di semua negaradan hanya dapat dituntaskanjika terjadi perubahan dan per-gantian kekuasaan.Saya bisa katakan bahwa~----~~--~~~~~------~----~~--------

RomU AtmasasmitaGuru Besar Emeritus FH Unpad

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem

SERANGAN ter-hadap KPK kinitelah mengubah

strategi ketika awalpembentukannya

yang selalu di-lakukan dari luarKPK, dan saat inijustru "serangan"tersebut dilakukati

dan berasal darihasil perbedaan

opini di dalam tubuhKPK itu sendiri

dalam menanganiperkara korupsi

yang dieksploitasisebagai konflik yang

menjurus ke arahditinggalkannya

asas kolektif-kole-gial sebagaifon-

damen solidaritaspimpinan KPK.

UNGGUH antiklimaksS putusan PengadilanTipikor yang dipimpin .

lima orang hakim majelisdalam perkara Nazaruddinkarena majelis hakim telahmenjatuhi hukuman 4 tahundengan pidana denda Rp 300juta; tidak beda jauh denganputusan atas Mindo Rosalina,Wafid Muharam, dan El Idris.Jika hukuman oleh PengadilanTipikor yang sama terhadapkeempat pelaku perkara Wis-ma Atlet tidak berbeda jauhsulit dapat dielakkan sikap ma-jelis hakim yang tampak ragu-ragu atas pembuktian oleh pe-nuntut KPKkarena hukumanyang dijatuhkan lebih rendah(setengah) dari tuntutan pe-nuntutKPKAda dua pertanyaan aspek

hukum penting terhadap pu-tusan tersebut, yaitu siapakahaktor intelektualis dalamperkara ini karena bertolakbelakang dengan rumor pro-vokatifterhadap Nazarudin se-jak buron yang dilontarkankepada publik. Kedua, praktikputusan banding dan kasasidalam perkara korupsi bisalebih tinggi atau lebih rendahdari putusan pengadilantingkat pertama. Jika terjadiputusan banding dan MAlebihrendah, yang terjadi adalahpembebasan terhadap parapelaku akan lebih cepat daripa-da perkiraan semua orangbahkan jauh dari ekspektasimasyarakat yang ditulis medianasional sejak awal perkara iniditangani KPKMeskipun demikian, putu-

san PN Tipikior tidaklah harusdiartikan sebagai kelemahanmajelis hakim, melainkanmencerminkan bahwa dak-waan dan pembuktian penun-tut KPKdan fakta persidangantidak meyakinkan majelishakim sepenuhnya mengenaikesalahan para pelaku terse-but. Artinya memang harus. dibedakan antara berita pers

Kllplnl Humas Unpad 2012

perkara Nazaruddin dalam ka-sus Wisma Atlet, Hambalang,dan pembelian saham Garudatidak akan terlepas dari ke-pentingan politik sehingga sulitdapat diselesaikan KPK tuntassampai menjelang Pemilu 2014yang akan datang. Hal ini ~-atkan lagi dengan kernungkin-an akan banyak keterlibatanpihak lain dalam perkara terse-but yang berada di lingkarkekuasaan. Perkiraan saya

'KPK tidak akan mampumenyelesaikan kasus-kasusberkaitan dengan kekuasaansampai dengan tahun 2014karena selain kasus Wisma At-let kini di tangan KPK telahad~ bukti kuat korupsi politikseperti kasus hibah kereta apidari Jepang yang telah me-nempatkan Sumino sebagaiterpidana dan kasus Keme-nakertrans yang telah mene-tapkan pejabat tinggi Keme-nakertrans sebagai tersangka.Begitu pula KPK akan ke-

sulitan menghadapi kasus pa-jak terutang yang bernilai trili-unan rupiah oleh WP korpo-. rasi Asing dan nasional yangsudah berjalan lebih dari duatahun pajak berjalan karenabersinggungan dengankekuasaan. Kegamangan KPKmenuntaskan kasus-kasuskekuasaan koruptif dapat dipa-hami jika merujuk pengalamanAntasari Azhar, Bibit Samad,dan Chandra Harnzah. Apalagiseleksi calon pimpinan KPKuntuk periode 2012-2016 telahdinodai dengan rumor ada"hanky panky" dengan poli-tikus di Komisi III DPR RI.Solusi dari keragu-raguan

dan sikap skeptis di atasadalah dengan memperkuatkontrol sosial masyarakat danmengembalikan semangat danloyalitas pegawai KPK danpimpinan KPK terhadapkomitmen semula serta visipembentukan KPK dalammendorong pemberantasankorupsi di samping Polri danKejaksaan. Pembentukan Ma-

. jelis Kode Etik yang diisi pihakeksternal yang independen dannonpartisan, selain SatuanPengawas Internal merupakanlangkah yang sangat mendesakuntuk membangun kembali in-tegritas dan loyalitas pegawaidan pimpinan KPK terhadapkomitmen pemberantasan ko-

rupsi sekarang dan di ·masamendatang. Mulai sekarang se-harusnya kita semua tidak lagimempersepsi kritik terhadapKPK adalah upaya pelemahanterhadap kinerja KPK, tetapiseharusnya ditanggapi positifsebagai introspeksi .kondisi in-ternal KPK.Serangan terhadap KPK kini

telah mengubah strategi ketikaawal pembentukannya yangselalu dilakukan dari luar KPK,dan saat ini justru "serangan"tersebut dilakukan dan berasaldari hasil perbedaan opini didalam tubuh KPK itu sendiridalam menangani perkara ko-rupsi yang dieksploitasi seba-gai konflik yang menjurus kearah ditinggalkannya asaskolektif-kolegial sebagai fon-damen solidaritas pimpinanKPK. Pimpinan KPK harusfokus pada penggalian fakta-fakta korupsi bukan padaasumsi-asumsi dengan logikayang tidak benar dan bersifatsubjektif. Hindari intevensikekuatan politik dari manapun datangnya dan perkuatketeguhan sikap amanah danjadilah banteng sepanyol yangtidak ragu menembus temboktebal kekuasaan dengan segalarisikonya. Bukankah risiko inisudah diperhitungkan matang-matang ketika melamar menja-di calon pimpinanKPK? ***