100 tanya jawab lpmp kepri

i

100 Tanya Jawab LPMP Kepri

ii


100 TANYA JAWAB SEPUTAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DAN

PERAN LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU (EDISI KEDUA)

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Riau

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2021

Ukuran Buku Jumlah Halaman

Penyusun Penyunting

Gambar Kulit Tata Letak

: 14,8 x 21 cm : 59 halaman : Roni Indra, S.Sos., M.Pd. : Hendri Putra, S.Pd. : Daris Chaniago, S.Pd. : Daris Chaniago, S.Pd.

Diterbitkan oleh: © LPMP Provinsi Kepulauan Riau @ 2021

Edisi Revisi (Kedua)

Dilarang mengcopy, mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau

menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari LPMP Provinsi Kepulauan Riau

iii


PENYUSUN Roni Indra, S.Sos., M.Pd.

P P A P LPMP Prov. Kepulauan Riau

EDITOR Hendri Putra, S.Pd.

Kasubbag TU LPMP Prov. Kepulauan Riau

DESIGN Daris Chaniago, S.Pd.

Analis Mutu Pendidikan LPMP Prov. Kepulauan Riau

iv


KATA PENGANTAR Buku “100 Tanya Jawab Seputar Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Peran LPMP Provinsi Kepulauan Riau” Edisi Kedua merupakan edisi revisi dari Buku 100 Tanya Jawab Seputar Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan pada 7 November 2019 lalu. Pada edisi kali ini, kami menyajikan berbagai informasi yang sering ditanyakan oleh masyarakat pendidikan terkait kebijakan pendidikan Merdeka Belajar khususnya Program Sekolah Penggerak dan Asesmen Nasional sekaligus bagaimana peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di daerah. Sebagai pengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM, Kemendikbudristek melakukan upaya bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya itu tentunya perlu didukung oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Melalui kebijakan merdeka belajar, Kemendikbudristek merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan untuk mendorong dan mengerahkan semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau

v


Untuk memastikan tujuan pembangunan SDM dapat tercapai dengan baik, Kemendibudristek melalui unit-unit organisasinya, terutama yang berada di daerah, diberi amanah untuk mampu melakukan usaha sistematis terencana baik dalam bentuk sosialisasi persuasi, fasilitasi bimbingan maupun pendampingan kepada pemangku kepentingan di daerah dalam mengadopsi dan menerapkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Amanah ini lah yang kemudian dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Bersama dengan pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, satuan pendidikan dan masyarakat pendidikan pada umumnya, LPMP Provinsi Kepulauan Riau hadir untuk memberikan layanan pengembangan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam buku ini terdapat penggunaan nomenklatur Kemendikbud dan Kemendikbudristek. Hal ini semata-mata untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dan hal lain yang berlaku pada masa terbitnya. Di samping itu juga terdapat informasi-informasi yang diadopsi dari laman dan dokumen resmi yang diterbitkan Kemendikbudristek. Semoga dengan tersedianya Buku Edisi Kedua ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan merdeka belajar (PSP dan AN) serta peran LPMP Provinsi Kepulauan Riau.

Bintan, 30 Agustus 2021 Kepala,

Drs. Irwan Safii, M.Pd. NIP 196512311992031014

vi


A prudent question is one half of wisdom.

– Francis Bacon

vii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

PERAN DAN KEDUDUKAN LPMP

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR:

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK 14

ASESMEN NASIONAL 40

1


PERAN DAN KEDUDUKAN LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)? Jawab : LPMP adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditetapkan pada 26 Juni 2020, LPMP berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

2. Apa tugas LPMP? Jawab : Pasal 43 Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2


3. Apa perbedaan LPMP yang diatur dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 dengan Permendikbud sebelumnya? Jawab : Pada Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 terdapat pengembangan tugas dan fungsi LPMP. Pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, pada Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, LPMP tidak hanya melaksanakan penjaminan mutu, namun juga mempunyai tugas melakukan pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Bagaimana LPMP menyelenggarakan fungsinya? Jawab: Pasal 44 Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 menyebutkan dalam melaksanakan tugas, LPMP menyelenggarakan fungsi: a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah b. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan

pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan c. pelaksanaan fasiitasi peningkatan mutu pendidikan dasar

dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional

d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional

e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional

f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan

g. pelaksanaan urusan administrasi LPMP

3


5. Selain pengembangan tugas dan fungsi di LPMP Provinsi Kepulauan Riau, apa saja perbedaan lainnya yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 dibandingkan dengan Permendikbud sebelumnya? Jawab: Setidaknya terdapat beberapa perbedaan, yaitu: a. Adanya perubahan struktur organisasi di LPMP Provinsi

Kepulauan Riau. Sebelumnya LPMP Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas Kepala; Subbagian Umum; Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu; Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan saat ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, LPMP Provinsi Kepulauan Riau hanya terdiri atas Kepala; dan Subbagian Tata Usaha; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Perubahan ini juga memiliki implikasi dengan perubahan dan penambahan kelompok jabatan fungsional, antara lain yang sebelumnya terdapat Widyaiswara (WI), sekarang berganti dan ditambah dengan Widyaprada (WP) serta Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP)

c. Adanya perubahan nama LPMP dengan menggunakan nomenklatur ‘Provinsi’. Sebelumnya LPMP Kepulauan Riau, sekarang menjadi LPMP Provinsi Kepulauan Riau

6. Bagaimana peran dan kedudukan Widyaprada?

Jawab: Widyaprada adalah salah satu jabatan fungsional yang ada di LPMP. Sesuai Permendikbud Nomor 15 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan

4


penjaminan mutu pendidikan. Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.

7. Bagaimana peran dan kedudukan Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP)? Jawab: Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP) adalah salah satu jabatan fungsional yang berada di LPMP. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2019, Jabatan Fungsional PTP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat berwenang.

8. Apakah LPMP Provinsi Kepulauan Riau memiliki nomenklatur dalam Bahasa Inggris? Jawab: Ya. Untuk mendukung strategi hubungan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam jangkauan yang lebih luas dalam menjalankan tugas dan fungsi, LPMP Provinsi Kepulauan Riau memiliki nomenklatur dalam bahasa Inggris, yaitu Regional Agency for Quality Assurance on Education of Riau Islands Province. Nomenklatur ini diatur secara resmi dalam Keputusan Mendikbud Nomor 756/P/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

5


9. Bagaimana Eselonisasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan adanya Permendikbud 26/2020? Jawab: Dari 34 LPMP di seluruh Indonesia terdapat 2 tipe (eselonisasi), yaitu LPMP dengan eselon II.b., yaitu LPMP Provinsi Sumatera Barat, LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, dan LPMP Provinsi Jawa Tengah; dengan masing-masing 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha. Sementara itu LPMP lainnya adalah eselon III.a (termasuk LPMP Provinsi Kepulauan Riau); dengan 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha (Eselon IV.a).

10. Dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di daerah, indikator apa yang digunakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau? Jawab: LPMP Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja, yaitu: a. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh

jenjang pendidikan. Dalam mengukur ketercapaian sasaran kegiatan ini, pada tahun 2021 LPMP Provinsi Kepulauan Riau menggunakan indikator kinerja meliputi:

• Persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75%; dengan target 27,4%

• Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan terburuk; dengan target 5%

• Persentase kabupaten kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan; dengan target 95,2%

b. Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang transparan dan akuntabel.

6


Dalam mengukur ketercapaian sasaran kegiatan ini, pada tahun 2021 LPMP Provinsi Kepulauan Riau menggunakan indikator kinerja meliputi:

• Nilai SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau minimal BB • Nilai kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL

minimal 82

11. Pada indikator kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau, tidak terdapat satuan pendidikan jenjang PAUD dan SMK. Apakah kedua jenjang ini tidak termasuk tanggung jawab LPMP? Jawab:

• Sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, pengembangan PAUD berada di bawah wewenang Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas). Sehubungan di Provinsi Kepulauan Riau belum terdapat BP PAUD dan Dikmas, maka selama ini di bidang pengembangan PAUD berada di BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau, yang berkantor di Jalan Sarwo Edhie No. 7 Sail, Pekanbaru.

• Begitu juga dengan SMK yang masuk ketegori pendidikan vokasi. Saat ini wewenang pengembangan SMK langsung berada di bawah Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi dilaksanakan oleh 6 (enam) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) sesuai bidang masing-masing.

12. Mengingat sepanjang perjalanannya LPMP telah mengalami banyak

perubahan tugas dan fungsi, apakah lembaga ini ada kemungkinan untuk berubah kembali di masa yang akan datang? Jawab: Seiring pengembangan organisasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi pelayanan publik, kemungkinan itu pasti ada. Dengan adanya

7


perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Perpres 82/2019) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Perpres 62/2021) dan diiringi dengan terbitnya Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud pada 23 Agustus 2021, restrukturisasi dan revitalisasi LPMP adalah suatu keniscayaan. Apalagi saat ini Permendikbud No. 26 Tahun 2020 telah masuk ke dalam daftar Program Penyusunan Permendikbud Tahun 2021 yang akan direvisi menjadi Permendikbudristek, sesuai dengan Keputusan Mendikbudristek No. 190/P/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

13. Selain tugas dan fungsi dalam Permendikbud 26 Tahun 2020, apakah LPMP mempunyai tugas atau peran lainnya? Jawab: Ada. Sebagai UPT Kemendikbudristek yang berkedudukan di provinsi dan melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas atau peran strategis lainnya, di antaranya adalah: a. melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) melalui sistem aplikasi VervalPTK (sesuai dengan Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Pengelolaan NUPTK)

b. menyelenggarakan Diklat bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (sesuai Keputusan Dirjen GTK Kemendikbud Nomor 19732/B.B1.3/HK/2018 tentang Penetapan LPD bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang bekerjasama dengan LPPKSPS)

c. mengoordinasikan sekaligus menerima informasi Juknis PPDB yang ditetapkan daerah dalam Peraturan Kepala Daerah, sekaligus laporan pelaksanaan PPDB di daerah

d. melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar, di antaranya

8


Program Sekolah Penggerak, Asesmen Nasional, dan Kampus Mengajar

e. melaksanakan tugas lain berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, di antaranya mengawal implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, Pelaksanaan Vaksinasi Masal bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan lain-lain sesuai instruksi pusat

14. Apakah LPMP satu-satunya UPT Kemendikbudristek di Provinsi

Kepulauan Riau? Jawab: Bukan. Selain LPMP juga terdapat UPT Kemendikbudristek lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: a. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) yang mengurusi bidang

pelestarian nilai budaya yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPNB berkantor di Jalan Pramuka No. 7 Tanjungpinang

b. Kantor Bahasa, yang mengurusi bidang kebahasaan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kantor Bahasa berkantor di kawasan perkantoran LPMP Provinsi Kepulauan Riau

15. Bagaimana koordinasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau dengan UPT

Kemendikbudristek lainnya? Jawab: Hubungan antar UPT adalah koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai rencana strategis Kemendikbudristek di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka koordinasi, LPMP Provinsi Kepulauan Riau diberi amanah oleh Mendikbud sebagai Koordinator UPT Kemendikbud di Provinsi Kepulauan Riau,

9


sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018.

16. Di mana lokasi LPMP Provinsi Kepulauan Riau? Jawab: LPMP Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, jaraknya lebih kurang 20 Km ke arah Jalan Raya Tanjungpinang – Uban.

17. Kapan LPMP Provinsi Kepulauan Riau dibentuk? Jawab: Pendirian LPMP tidak terlepas dari semangat otonomi daerah. Untuk memastikan terpenuhinya layanan penjaminan mutu pendidikan di provinsi Kepulauan Riau yang telah dibentuk dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk LPMP Provinsi Kepulauan Riau melalui Permendikbud Nomor 16 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 4 Maret 2013. Dengan demikian, LPMP Provinsi Kepulauan Riau secara sah dibentuk pada 4 Maret 2013.

18. Kenapa LPMP Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di Ceruk Ijuk, Bintan? Jawab: Rencana pendirian LPMP Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya telah dimulai tahun 2007. Ditandai dengan surat Kemendikbud (Dirjen PMPTK) , Baedhowi kepada Gubernur Kepulauan Riau (Ismeth Abdullah), dan selanjutnya persetujuan Gubernur atas lokasi pendirian LPMP di kota Batam. Sehubungan rencana lahan di kota Batam belum siap bangun dan masih terdapat pemukiman masyarakat, Bupati Bintan (Ansar Ahmad) pada waktu itu bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan LPMP di Ceruk Ijuk, Desa Toapaya, seluas ± 60.000 m2 atau 6

10


Hektar. Persetujuan dan penetapan lahan tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Bupati Bintan tanggal 26 Februari 2008, yang selanjutnya dikuatkan oleh Keputusan Gubernur tanggal 12 Mei 2008.

19. Bagaimana status lahan LPMP Provinsi Kepulauan Riau? Jawab: Awalnya status tanah LPMP Provinsi Kepulauan Riau adalah pinjam pakai dari Pemkab Bintan, yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 16 Mei 2009 antara Bupati Bintan (Ansar Ahmad) dengan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas. Pada tahun 2018, Bupati Bintan (Apri Sujadi) menetapkan pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemkab Bintan kepada LPMP Provinsi Kepulauan Riau melalui SK Bupati tanggal 25 September 2018. Dalam prosesnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan telah menerbitkan Sertipikat tanah LPMP tertanggal 16 Januari 2021 dengan luas 39.465 m2 atas nama pemegang hak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q LPMP Provinsi Kepulauan Riau.

20. Lahan LPMP Provinsi Kepulauan Riau dipergunakan untuk apa saja? Jawab: Selain dipergunakan LPMP untuk sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kepulauan Riau, lahan LPMP Provinsi Kepulauan Riau juga dipergunakan untuk memfasilitasi kantor Badan Akreditasi Nasional (BAN) Provinsi Sekolah/Madrasah, dan BAN Provinsi PAUD-PNF (menindaklanjuti Permendikbud 13 Tahun 2018) serta Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Jadi, di lahan LPMP Provinsi Kepulauan Riau saat ini terdapat kantor BAN Provinsi S/M, BAN Provinsi PAUD-PNF, dan Kantor Bahasa Kepulauan

11


Riau. Pemanfaatan ini tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

21. Apakah LPMP Provinsi Kepulauan Riau juga menerima PNBP? Jawab: Ya, namun PNBP yang dikelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau adalah PNBP Umum. Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam Nomor S-10/MK.6/WKN.03/KNL.04/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Persetujuan Sewa atas BMN berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada LPMP, BMN untuk disewakan kepada masyarakat umum meliputi Gedung Serba Guna, Ruang Kelas, Mess, Asrama, Ruang Makan, dan Laboratorium. Sewa atas BMN ini langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara

22. Apa moto LPMP Provinsi Kepulauan Riau? Jawab: LPMP Provinsi Kepulauan Riau memiliki semboyan yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari organisasi. Semboyan itu berupa moto kinerja dan moto layanan.

• Moto kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau adalah Layanan prima, Profesional kerja, Manajemen terbaik, Produktivitas mutu. Moto kinerja ini merupakan akronim dari LPMP, di mana secara umum menggambarkan tekad dan komitmen untuk memastikan terwujudnya budaya mutu pendidikan di Kepulauan Riau yang disokong oleh layanan, profesionalisme, dan tata kelola yang baik.

• Moto layanan LPMP Provinsi Kepulauan Riau adalah “Melayani dengan Hati, Sepenuh Hati, Dengan Hati-Hati, dan Tidak Sesuka Hati”. Artinya, LPMP memberikan layanan kepada semua pemangku kepentingan dengan ketulusan dan keikhlasan serta berpegang pada prinsip kepatuhan (sesuai dengan aturan).

12


23. Apakah LPMP Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan publik? Sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Dikdasmen, maka pelayanan publik di LPMP Provinsi Kepulauan Riau meliputi: a. Layanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan b. Layanan Supervisi Mutu Pendidikan c. Layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan d. Layanan Permohonan Narasumber e. Layanan Peminjaman Fasilitas Wisma

24. Bagaimana cara mendapatkan layanan-layanan yang ada di LPMP? Jawab: LPMP Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Riau. Untuk mendapatkan layanan publik, silahkan datang langsung ke LPMP Provinsi Kepulauan Riau atau dapat melalui email resmi: [email protected] atau hotline HP/WA. 0811779916 (jam kerja).

25. Jenis layanan apalagi yang dapat diperoleh dari LPMP Provinsi Kepulauan Riau? Jawab: Jenis layanan teknis lain yang disediakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Riau meliputi: a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) b. Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK),

dan d. Fasilitasi Satuan Pendidikan

mailto:[email protected]

13


14


KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR: PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

26. Apa tujuan Kebijakan Merdeka Belajar? Jawab: Sesuai dengan Rencana Strategis Kemendikbud yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, kebijakan merdeka belajar diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa.

27. Apa saja pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar? Jawab: Sejak diluncurkan pertama kali pada 11 Desember 2019 sampai dengan saat ini, Kemendikbudristek telah meluncurkan setidaknya 12 (duabelas) paket kebijakan. Paket kebijakan tersebut dirangkum dalam bentuk Gambar 1. Kebijakan Merdeka Belajar.

15


Gambar 1. Kebijakan Merdeka Belajar

28. Apa yang dimaksud dengan organisasi, guru, dan sekolah penggerak? Jawab: a. Organisasi Penggerak adalah organisasi kemasyarakatan

yang terlibat untuk bergerak di bidang pendidikan melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa

b. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi

16


ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila

c. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain

29. Apa itu Program Sekolah Penggerak (PSP)?

Jawab: Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselarasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran

30. Apa itu Sekolah Penggerak? Jawab: Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (guru, kepala sekolah dan pengawas). Selanjutnya mereka melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain

31. Apakah PSP berbeda dengan Program Sekolah Model atau Sekolah Rujukan? Jawab: Ya, berbeda. PSP adalah transformasi pendidikan yang menyasar secara langsung pada peningkatan kualitas belajar siswa, dengan mengedepankan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan

17


Pemerintah Daerah serta menerima 5 (lima) intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Sedangkan Program Sekolah Model atau Sekolah Rujukan adalah pembinaan yang dilakukan oleh LPMP dan Direktorat Teknis pada Ditjen PAUD Dikdasmen untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah

32. Apa saja 5 jenis intervensi untuk sekolah penggerak? Jawab: Program sekolah penggerak terdiri dari 5 (lima) intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu: a. Pendampingan konsultatif dan asimetris; berupa program

kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah di mana Kemendikbudristek memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak

b. Penguatan SDM sekolah; berupa penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbudristek

c. Pembelajaran dengan paradigma baru; Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas

d. Perencanaan berbasis data; berupa manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah

e. Digitalisasi sekolah; berupa penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan

18


33. Apa perbedaan Program Guru Penggerak dengan Program Sekolah Penggerak? Jawab: Program Guru Penggerak adalah program peningkatan kompetensi di bidang kepemimpinan bagi guru-guru yang terpilih melalui proses seleksi. Sedangkan Program Sekolah Penggerak adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru. Pemilihan Sekolah Penggerak dilakukan melalui seleksi Kepala Sekolah dan ditetapkan bersama antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah

34. Apa kaitannya Sekolah Penggerak dengan Organisasi Penggerak? Jawab: Program Sekolah Penggerak dan Program Organisasi Penggerak adalah bagian dari strategi Merdeka Belajar yang memiliki pendekatan berbeda untuk tujuan yang sama, yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa.

35. Sekolah Penggerak diperuntukkan untuk jenjang apa? Jawab: Program sekolah penggerak diselenggarakan pada: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 5 (lima) tahun sampai

dengan 6 (enam) tahun b. Sekolah Dasar (SD) c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) d. Sekolah Menengah Atas (SMA), dan e. Sekolah Luar Biasa (SLB)

19


36. Mengapa hanya PAUD umur 5-6 yang masuk sekolah penggerak? Jawab: Selaras dengan kebijakan Standar Pelayanan Minimal serta target SDG, jenjang PAUD perlu dimaknai sebagai fondasi dari jenjang pendidikan dasar. Sehingga fokus Sekolah Penggerak untuk PAUD adalah penguatan kapasitas satuan PAUD untuk dapat memberikan layanan berkualitas agar anak secara holistik siap bersekolah (siap secara sosial emosional dan kognitif) dengan didampingi oleh keluarga dan ekosistem pendidikan di daerahnya. Fokus pada penguatan kapasitas satuan PAUD, diharapkan akan mengimbas kualitas layanan juga ke peserta didik usia di bawah 5 tahun yang ada di satuan tersebut.

37. Mengapa SMK tidak menjadi pelaksana sekolah penggerak? Jawab: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki program khusus yang dinamai SMK Pusat Keuanggulan (SMK PK) yang merupakan bagian dari episode kedelapan dari Kebijakan Merdeka Belajar (lihat gambar paket kebijakan). SMK PK adalah program yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja SMK dengan bidang prioritas yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja.

38. Apakah sudah tersedia panduan dalam melaksanakan PSP dan SMK PK? Jawab: Sudah. Program Sekolah Penggerak (PSP) secara teknis telah diatur melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 162/M/2021 yang ditetapkan pada 5 Juli 2020. Sedangkan SMK PK diatur melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 165/M/2021 yang ditetapkan pada 9 Juli 2020

20


39. Apa tujuan Program Sekolah Penggerak? Jawab: Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk: a. Meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan

profil pelajar Pancasila b. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program

peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas

c. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas

d. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat

40. Siapa sasaran dari PSP?

Jawab: Sasaran penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi: a. Guru/pendidik PAUD b. Kepala satuan pendidikan, dan c. Pengawas sekolah/penilik yang berlokasi di provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP

21


41. Apa kriteria penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara PSP? Jawab: Kemendikbudristek menetapkan semua pemerintah daerah provinsi dan menetapkan secara bertahap pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara PSP, dengan mempertimbangkan kriteria paling sedikit sebegai berikut: a. Kesanggupan untuk menyelenggarakanPSP di satuan

pendidikan di wilayahnya b. Kebijakan/peraturan daerah/program pembangunan daerah

yang mendukung kemajuan pendidikan, dan c. Komitmen daerah berupa alokasi anggaran pendidikan yang

bersumber dari pendapatan asli daerah

42. Bagaimana mekanisme penetapan daerah sebagai penyelenggara PSP? Jawab: Mekanisme penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara PSP sebagai berikut: a. Kemendikbudristek memastikan Pemda Kab/Kota siap untuk

menyelenggarakan PSP b. Kemendikbudristek melakukan penetapan berdasarkan

kriteria dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah yang merepresentasikan keragaman wilayah Indonesia

c. Pemda provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi penyelenggara PSP akan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan, yang ditandatangani antara Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen dengan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

22


43. Apa dasar hukum pelaksanaan Nota Kesepakatan? Jawab: Dasar hukum dari Nota Kesepakatan yang dilaksanakan di PSP bersumber pada: a. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pendidikan termasuk urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang dilaksanakan dan menjadi kewenangan daerah

b. Untuk menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, diperlukan dukungan program dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan PSP dalm bentuk kerja sama yang pada akhirnya dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak. Hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

c. Kemudian, secara teknis penandatanganan Nota Kesepakatan beserta dengan Rencana Kerja juga secara jelas disebutkan dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

44. Bagaimana ruang lingkup Nota Kesepakatan itu?

Jawab: Ruang lingkup Nota Kesepakatan paling sedikit meliputi: a. kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi

pengawas/penilik, kepala satuan pendidikan, guru/pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama minimal 4 (empat) tahun di sekolah penggerak (khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

23


daerah), kecuali telah memperoleh izin dari pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek;

b. kesediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan PSP;

c. pembentukan kebijakan daerah untuk mendukung PSP d. Nota Kesepakatan disertakan dengan rencana kerja PSP

45. Apa konsekuensinya bagi Pemda jika melanggar Nota Kesepakatan? Jawab: Bagi Pemda yang melanggar kesepakatan, maka tidak akan diikutkan pada program sekolah penggerak angkatan berikutnya pada tingkat pendidikan yang dilanggarnya. Misalnya, Kota A adalah daerah penggerak yang ditetapkan Kemendikbudristek sebagai penyelenggara PSP Angkatan 1. Sesuai dengan kewenangannya dan sebaran sekolah sasaran yang ditetapkan, Kota A memiliki 2 PAUD, 8 SD, dan 6 SMP. Selama intervensi peningkatan mutu berlangsung, Pemda Kota A melakukan mutasi atau pergantian salah satu kepala SMP penggerak. Maka konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan ini, Kota A tidak akan diikutkan oleh Kemendikbudristek dalam PSP Angkatan 2, khusus pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan jenjang PAUD, dan SD tetap dapat ikut.

46. Mengapa Kepala Sekolah tidak dirotasi selama PSP dilakukan? Jawab: Kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan perannya sangat sentral dalam peningkatan mutu, oleh sebab itu diperlukan waktu untuk mencapai budaya sekolah bermutu. Sehingga kepala sekolah tidak boleh dirotasi atau dipindahkan minimal 4 tahun agar dapat pemimpin perubahan secara optimal.

24


47. Bagaimana penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana PSP? Jawab: Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dilaksanakan dengan seleksi kepala satuan pendidikan yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar, yang mewakili keberagaman di seluruh Indonesia. Artinya, kepala satuan pendidikan yang lulus seleksi tahap 1 dan tahap 2 maka sekolah yang dipimpinnya akan ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Jadi pemilihan sekolah, tidak lagi melalui mekanisme penunjukan atau pengusulan seperti program-program sebelumnya.

48. Bagaimana tahapan proses seleksi kepala satuan pendidikan? Jawab: Kepala satuan pendidikan mendaftar pada laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti 2 (dua) tahap proses seleksi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seleksi tahap I:

• Melengkapi dokumen administrasi • Membuat daftar riwayat hidup • Menulis esai, dan

b. Seleksi tahap II: • Simulasi mengajar dan • wawancara

49. Apakah ada kriteria kepala satuan pendidikan pada Sekolah

Penggerak? Jawab: Ya, ada. Kriteria kepala satuan pendidikan pada Sekolah Penggerak adalah: a. Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas

25


b. Terdaftar dalam data pokok pendidikan c. Melampirkan surat ijin untuk mengikuti seleksi dan surat

pernyataan dari dinas pendidikan dan/atau yayasan/badan perkumpulan yang menerangkan bahwa calon peserta adalah benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan

d. Melampirkan surat keterangan sehat dari Dokter Puskesmas/Rumah Sakit yang ditandatangani dokter dan diberi cap (stempel) Puskesmas/Rumah Sakit tersebut

e. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

f. Tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

50. Bagaimana proses penetapan sekolah penggerak setelah kepala

satuan pendidikan dinyatakan lulus seleksi tahap II? Jawab: Setelah kepala satuan pendidikan dinyatakan lulus seleksi tahap II, maka proses selanjutnya adalah: a. Kemendikbudristek akan mendokumentasikan hasil

penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan rekomendasi kepada tim panel yang terdiri atas Kemendikbudristek dan Pemda yang terpilih sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak

b. Tim panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana PSP berdasarkan estimasi sebaran (kuota) di setiap jenjang pendidikan, dan keterwakilan keberagaman satuan pendidikan; dan

c. Satuan pendidikan yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai penyelenggara PSP oleh tim panel, ditetapkan dengan keputusan Dirjen PAUD Dikdasmen dan Gubernur/Bupati/Walikota

26


51. Di dalam PSP terdapat Komite Pembelajaran dan Pelatih Ahli. Apa

dan bagaimana peran mereka? Jawab: a. Komite Pembelajaran (KP) adalah sekelompok individu yang

berada di 1 (satu) sekolah penggerak, terdiri atas kepala sekolah, pengawas/penilik, dan guru yang memiliki peran utama dalam mendorong terlaksananya pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah

b. Pelatih Ahli (PA) adalah individu yang telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh Kemendikbudristek dengan tugas utama mendampingi Komite Pembelajaran (KP) dari 3-5 sekolah untuk melakukan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru serta memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM sekolah. Di samping itu, PA secara khusus di antaranya juga berperan mendampingi pengawas memfasilitasi IHT, coaching kepala sekolah, dan memonitor capaian PSP. Masa tugas mereka berlangsung selama 3 tahun

52. Apakah sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP menerima

intervensi pembiayaan? Jawab: Berdasarkan Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 dan perubahannya tentang Juknis Pengelolaan BOS Kinerja dan BOS Afirmasi TA. 2021 disebutkan Sekolah Penggerak menerima dana BOS Kinerja. Artinya sekolah penggerak yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek menerima BOS Kinerja. Di samping itu, sekolah penggerak yang memenuhi kriteria juga akan menerima bentuk intervensi lainnya dalam hal melengkapi ketersediaan TIK

27


53. Berapa alokasi dana yang diterima sekolah penggerak? Jawab: Merujuk pada Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen No. 10460/C/PR.03.01/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Perubahan Pelaksanaan Kebijakan dan Alokasi Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi TA. 2021, besaran alokasi Dana BOS Kinerja untuk Sekolah Penggerak Penerima BOS Kinerja menjadi: a. Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk setiap SD b. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap SMP c. Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk

setiap SMA d. Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk

setiap SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB Sementara itu, untuk jenjang PAUD diatur dalam Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kinerja PAUD

54. Apakah sekolah penggerak dibiayai khusus oleh APBN? Jawab: Tidak. PSP merupakan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah, maka pembiayaan dianggarkan oleh kedua belah pihak, dari APBN dan APBD

55. Daerah mana saja yang telah ditetapkan sebagai daerah penggerak di Provinsi Kepulauan Riau? Jawab: a. Pada Angkatan 1 untuk Tahun Ajaran 2021/2022,

Kemendikbudristek menetapkan 34 provinsi dan 111 kabupaten/kota sebagai penyelenggara PSP. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Nomor 1332/C/PD/2021 tanggal 5 Februari 2021, daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara PSP Angkatan 1 adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam

28


b. Pada Angkatan 2 untuk Tahun Ajaran 2022/2023, Kemendikbudristek menetapkan 34 provinsi dan 139 kabupaten/kota (total 250 kab/kota-akumulasi) sebagai penyelenggara PSP. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Nomor 10187/C/DM.05.03/2021 tanggal 16 Agustus 2021, daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara PSP Angkatan 2 adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna

56. Bagaimana dengan Kabupaten/Kota lainnya? Jawab: Untuk Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau akan dipilih dan ditetapkan pada Angkatan 3 dan 4, atau untuk Tahun Ajaran 2023/2024 dan untuk Tahun Ajaran 2024/2025

57. Bagaimana peran Pemda dalam penyelenggaraan PSP? Jawab: Terdapat tiga tahapan dalam penyelenggaraan PSP yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang diperankan secara bersama-sama oleh Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. Adapun peran dan tanggung jawab Pemda dalam tahapan tersebut adalah, a. Tahap Persiapan, meliputi antara lain:

• Membuat surat edaran PSP • Melakukan sosialisasi PSP bersama Kemendikbudristek • Menyiapkan kebijakan, kegiatan, dan anggaran terkait

PSP • Menjadi tim panel untuk menentukan kepala sekolah

yang dapat mengikuti PSP • Menetapkan satuan pendidikan pelaksana PSP tingkat

daerah • Menunjuk atau menetapkan koordinator khusus PSP

29


b. Tahap Pelaksanaan, meliputi antara lain: • Menerapkan kebijakan daerah (seperti tidak

memindahkan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah selama pelaksanaan program)

• Melaksanakan kegiatan daerah terkait PSP (seperti memantau pelaksanaan serta memastikan kelancaran PSP dan melakukan perencanaan berbasis data)

• Menyediakan tempat dan koneksi internet yang stabil untuk pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru jika peserta pelatihan membutuhkan

• Mendukung dan menghadiri pertemuan kemajuan Sekolah Penggerak yang dilakukan secara berkala

• Mendukung proses belajar Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik, dan Guru di Sekolah Penggerak

• Memastikan rasio tugas Pengawas/Penilik dan Sekolah seimbang dan memungkinkan Pengawas/Penilik untuk melakukan pendampingan

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi, meliputi antara lain:

• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program daerah

• Melakukan koordinasi dengan pihak Kemdikbud dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan

• Memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja Pengawas Sekolah

• Aktif menjadi bagian dari proses penjaminan mutu PSP

58. Bagaimana peran dan tanggung jawab sekolah dalam pelaksanaan PSP? Jawab: Peran dan tanggung jawab sekolah dalam pelaksanaan PSP adalah,

30


a. Tahap Persiapan, meliputi antara lain: • Kepala sekolah mendaftar PSP • Kepala sekolah mengikuti seleksi PSP • Bagi sekolah yang kepala sekolahnya terpilih maka

kepala sekolah, pengawas, penilik, dan perwakilan guru mengikuti pelatihan

• Mengadakan in-house training • Mengadakan Komunitas Praktisi bagi guru di sekolah • Mengadakan forum dialog ekosistem sekolah • Melakukan pengadaan bahan ajar dengan BOS Kinerja

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi antara lain:

• Mengikuti pendampingan dari Kemdikbud selama 3 tahun ajaran dan dari Pemda

• Menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru • Menggunakan platform teknologi untuk pembelajaran

dan manajemen sekolah • Melakukan perencanaan sekolah berbasis data


• Melakukan evaluasi diri • Melakukan review bahan ajar • Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan

59. Bagaimana peran dan tanggung jawab Kemendikbudristek dalam

pelaksanaan PSP? Jawab: Peran dan tanggung jawab sekolah dalam pelaksanaan PSP adalah, a. Tahap Persiapan, meliputi antara lain:

• Menyiapkan perangkat pendukung PSP seperti platform digital, bahan ajar, bahan sosialisasi

• Melaksanakan pelatihan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan perwakilan guru

31


• Menyediakan kegiatan pendampingan bagi Pemda dalam perencanaan dan sosialisasi PSP

• Menyusun sistem seleksi SP • Menyusun evaluasi sistem pendidikan • Menetapkan satuan pendidikan pelaksana PSP tingkat

nasional b. Tahap Pelaksanaan, meliputi antara lain:

• Melaksanakan pendampingan bagi Pemda dalam pelaksanaan PSP

• Melaksanakan pendampingan sekolah dalam implementasi dan pemantauan PSP

• Melaksanakan pendampingan bagi Pemda dan sekolah dalam evaluasi sistem pendidikan


• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program Kemdikbud

• Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap PSP

60. Bagaimana peran dan tanggung jawab LPMP Provinsi Kepulauan

Riau dalam pelaksanaan PSP? Jawab: Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek yang berada di Provinsi Kepulauan Riau tentu saja sebagian peran dan tanggung jawab Kemendikbudristek terutama Ditjen PAUD Dikdasmen diamanahkan kepada LPMP. Peran tersebut meliputi peran advokasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, berupa sosialisasi persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah termasuk kepada satuan-satuan pendidikan pelaksana PSP. Peran advokasi ini dilakukan pada semua tahapan penyelenggaraan, mulai dari

32


persiapan, implementasi, sampai kepada monitoring dan evaluasi

33


61. Bagaimana peran dan tanggung jawab LPMP Provinsi Kepulauan Riau secara teknis? Jawab: Secara teknis peran dan tanggung jawab LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan PSP antara lain: a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Memastikan tersedianya video dukungan dan komitmen

Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota

c. Memastikan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Dirjen PAUD Dikdasmen dan Gubernur, Bupati/Walikota

d. Menyelenggarakan coaching clinic kepada calon kepala sekolah pelaksana PSP terkait dengan mekanisme pendaftaran atau seleksi bersama dengan Ditjen PAUD Dikdasmen, Ditjen GTK, dan Dinas Pendidikan

e. Menjadi Tim Panel untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti PSP bersama dengan Dinas Pendidikan beserta tim dari Ditjen PAUD Dikdasmen dan/atau Ditjen GTK

f. Melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan PSP di tingkat sekolah, dan di daerah

g. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis PMO kepada SDM daerah

h. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis sekaligus pendampingan kepada daerah dalam perencanaan berbasis data

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSP di Provinsi, Kabupaten/Kota penyelenggara PSP

34


62. Bagaimana LPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, sekaligus memberikan solusi terhadap pelaksanaan PSP? Jawab: Dalam pelaksanaan pengawasan, pemantauan, pengendalian, sekaligus pemberian solusi di level daerah penyelenggara PSP, LPMP Provinsi Kepulauan Riau terlibat dalam pertemuan Project Management Office (PMO), yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Pertemuan itu dilaksanakan secara rutin per bulan untuk mengetahui kemajuan, capaian dan isu PSP di kabupaten/kota atau provinsi.

63. Apa itu Project Management Office (PMO)? Jawab: Akronim PMO dapat merujuk pada Portfolio, Project, Program Management Office dan/atau istilah lain yang digunakan yaitu Pokja Manajemen Operasional (PMO) adalah unit atau peran yang mewakili manajemen (sekolah, pemda, atau pusat) untuk melakukan standarisasi proses tata kelola sekaligus mendorong keberhasilan pelaksanaan PSP dengan melibatkan pemangku kepentingan, menggunakan sumber daya bersama, metodologi, alat dan teknik tertentu

64. Apa fungsi PMO? Jawab: PMO berfungsi melakukan pengawasan (oversight), pengendalian (controlling), dukungan (supporting), dan pengambilan keputusan (decision-making) dalam implementasi PSP baik di level sekolah, pemerintah daerah, maupun di level pemerintah pusat.

65. Bagaimana mekanisme PMO di masing-masing level? Jawab: a. PMO level sekolah Setiap sekolah penggerak harus memiliki perencanaan dalam melaksanakan PSP, di samping berguna sebagai pedoman dalam

35


implementasi program, juga sebagai acuan dalam memonitor, mengelola dan mengendalikan PSP. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Pelatih Ahli (PA) berkoordinasi dengan UPT GTK dan UPT PAUD Dikdasmen dimana hasil capaian selama satu bulan dan isu-isu atau risiko yang tidak dapat diselesaikan oleh PA dan kepala sekolah di eskalasi dalam pertemuan PMO sebulan sekali b. PMO level daerah Pertemuan PMO level daerah bertujuan untuk mengetahui kemajuan, capaian dan isu-isu PSP di setiap kab/kota dan provinsi. Pertemuan ini dilakukan per bulan dan diikuti oleh Penanggung jawab dan tim PSP pada Dinas Pendidikan, Pengawas/Penilik, UPT PAUD Dikdasmen, UPT GTK, Pelatih Ahli, dan Penanggung jawab PMO Pusat c. PMO level PAUD Dikdasmen Pertemuan PMO level ini disebut juga level nasional, bertujuan untuk mengetahui kemajuan, capaian dan isu PSP per jenjang seluruh provinsi. Pertemuan ini dilakukan per bulan dan diikuti oleh seluruh Direktorat Teknis pada Ditjen PAUD Dikdasmen, PMO Pusat, Widya Prada Ahli Utama, UPT PAUD Dikdasmen, dan unit utama yang relevan seperti Ditjen GTK; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan d. PMO level pusat Pertemuan PMO level pusat bertujuan untuk mengetahui kemajuan, capaian dan isu PSP secara keseluruhan. Pertemuan ini dilakukan per bulan dan diikuti oleh Ditjen PAUD Dikdasmen, Ditjen GTK, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, dan Inspektorat Jenderal

36


66. Apa hal-hal yang fundamental dari PMO? Jawab: a. Tujuan PMO adalah untuk mengelola program agar program

berhasil dilaksanakan b. Pertemuan rutin PMO merupakan salah satu mekanisme

koordinasi antar pihak terkait sekaligus bekerjasama untuk mengawal pelaksanaan PSP

c. Setiap pihak membantu mencari solusi atas hambatan yang dialami sekolah penggerak dan melaksanakan penyelesaian hambatan tersebut

d. Tim PMO memastikan kegiatan penyelesaian hambatan dilakukan sesuai jadwal yang disepakati

e. Pelatih Ahli secara rutin mengisi laporan pelatih ahli secara benar untuk memastikan capaian pelaksanaan PSP

67. Apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi Tim PMO Daerah?

Jawab: Untuk dapat menjalankan PMO, Tim PMO sebaiknya memiliki kompetensi manajemen dan administrasi yang kuat mengingat tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola program. Kompetensi manajemen diperlukan di antaranya dalam menyusun bahan rapat PMO, melakukan koordinasi internal persiapan rapat PMO, melaksanakan rapat PMO, memonitoring pelaksanaan kegiatan, dan membantu mencari solusi atau mencari bantuan. Sedangkan kompetensi administrasi diperlukan di antaranya dalam merekap laporan PA dan kemajuan penyelesaian isu, membuat jadwal rapat PMO, mengirimkan undangan rapat, membuat notulen hasil rapat, mendistribusikan notulen kepada seluruh pihak terkait, memasukan jadwal kegiatan, dan lain-lain

37


68. Selain Tim PMO, apakah ada tim atau fungsi lain yang perlu dibentuk oleh daerah? Jawab: Mengingat PSP adalah program kolaboratif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak, maka di tingkat pemerintah daerah setidaknya terdapat fungsi ad hoc yaitu: a. Tim Panel, yang bertugas memilih dan menetapkan kepala

satuan pendidikan sebagai pelaksana PSP berdasarkan kuota di setiap jenjang, dan keterwakilan beragam satuan pendidikan.

b. Tim Perencanaan Berbasis Data, yang bertugas untuk menyusun rencana kegiatan (program dan anggaran) yang dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah

69. Apa itu perencanaan berbasis data?

Jawab: Perencanaan berbasis data merupakan bagian dari proses evaluasi sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangan, yang dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah. Profil pendidikan adalah laporan komprehensif tentang layanan pendidikan yang digunakan sebagai landasan peningkatan mutu layanan PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan penetapan rapor pendidikan. Dari profil pendidikan inilah kemudian Pemerintah Daerah melakukan evaluasi diri secara mandiri dan selanjutnya menyusun perencanaan daerah untuk perbaikan berkesinambungan.

38


70. Profil pendidikan sumber datanya diambil dari mana saja? Jawab: Profil pendidikan merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang andal dan diproses secara terpadu oleh Kemendikbudristek, yaitu diantaranya bersumber dari Asesmen Nasional, Dapodik, EMIS & Simpatika, Platform Digital Guru dan Kepala Sekolah, Data GTK, Survey BPS

39


40


ASESMEN NASIONAL

71. Apa itu Asesmen Nasional? Jawab: Asesmen Nasional (AN) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar

72. Bagaimana gambaran ketiga instrumen itu? Jawab: Instrumen yang digunakan dalam AN meliputi: a. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah pengukuran

kompetensi peserta didik dalam Literasi Membaca dan Literasi Matematika (Numerasi)

b. Survei Karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan enam aspek Profil Pelajar Pancasila

c. Survei Lingkungan Belajar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan

73. Apa yang dimaksud dengan literasi membaca?

Jawab: Literasi Membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat

41


74. Apa yang dimaksud dengan Numerasi? Jawab: Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia

75. Apa saja enam aspek Profil Pelajar Pancasila? Jawab: Sesuai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021, terdapat 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik, yaitu: a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia b. Berkebinekaan global c. Bergotong royong d. Mandiri e. Bernalar kritis, dan f. Kreatif

76. Siapa yang menyiapkan instrumen AN? Jawab: Instrumen AN disiapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dalam bentuk soal digital dan merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia

77. Apa dasar hukum pelaksanaan AN? Jawab: Dasar hukum pelaksanaan AN adalah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan b. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional c. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen

Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/H/PG.00/2021

42


tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021

78. Siapa saja peserta AN?

Jawab: a. Peserta AN dari setiap satuan pendidikan terdiri atas:

• Kepala satuan pendidikan • Seluruh pendidik • Peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada

satuan pendidikan • Peserta didik di SILN yang terpilih sebagai sampel

hanya pada sekolah induk b. Peserta didik mengikuti AKM, Survei Karakter, dan Survei

Lingkungan Belajar c. Seluruh Pendidik dan Kepala satuan pendidikan mengikuti

Survei Lingkungan Belajar

79. Apa saja persyaratan peserta didik dalam kepesertaan AN? Jawab: Persyaratan peserta didik meliputi: a. Terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dengan Nomor Induk

Sekolah Nasional (NISN) valid b. Aktif belajar pada satuan pendidikan;

• Jenjang SD dan yang sederajat kelas 5 pada saat pelaksanaan AN

• Jenjang SMP dan yang sederajat kelas 8 pada saat pelaksanaan AN

• Jenjang SMA dan yang sederajat kelas 11 pada saat pelaksanaan AN

c. Peserta didik Tunarungu dan Tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik inklusi

43


d. Peserta didik yang memiliki hambatan bahasa/membaca pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan luar biasa tidak mengikuti AN

e. Peserta didik pada jenjang SMA sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10

f. Peserta didik pada jenjang SMP sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7

g. Peserta didik pada jenjang SD sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4

80. Bagaimana pemilihan peserta didik?

Jawab: Pemilihan peserta didik yang mengikuti AN adalah: a. Dipilih secara acak (random) di setiap satuan pendidikan

dengan metode yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek b. Jumlah peserta didik ditentukan sebagai berikut:

• Jenjang SD/MI dan yang sederajat maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang

• Jenjang SMP/MTs dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang

• Jenjang SMA/MA/SMK/MAK dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang

• Jenjang SDLB maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang

• Jenjang SMPLB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang

• Jenjang SMALB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang

• Jenjang Paket A/Ula maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang

44


• Jenjang Paket B/Wustha maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang; dan

• Jenjang Paket C/Ulya maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang

81. Berapa hari pelaksanaan AN?

Jawab: AN dilaksanakan selama 2 (dua) hari untuk setiap peserta didik, sedangkan untuk kepala sekolah dan pendidikan mengisi Instrumen Survei Lingkungan Belajar secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta didiknya (4 hari)

82. Bagaimana hasil AKM yang tergambar dari pencapaian kompetensi peserta didik? Jawab: Kategori pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan hasil AKM Literasi Membaca dan Numerasi dikelompokkan sebagai berikut: a. perlu Intervensi Khusus, jika peserta didik hanya memiliki

pengetahuan yang masih terbatas, belum memahami konsep dasar, dan belum memiliki kemampuan untuk membuat interpretasi terhadap persoalan yang diberikan;

b. Dasar, jika peserta didik sudah memiliki pengetahuan dan konsep dasar, memahami permasalahan yang diberikan, mampu membuat interpretasi sederhana, dan mampu menyelesaikan masalah yang sederhana;

c. Cakap, jika peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan dan konsep dasar yang dimiliki dalam konteks yang beragam, mampu membuat interpretasi dari informasi yang implisit, menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, dan mampu membuat kesimpulan; atau

d. Mahir, jika peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa konsep untuk memecahkan masalah, mampu bernalar untuk memecahkan masalah kompleks serta non rutin

45


83. Apa informasi yang dihasilkan dari AKM Literasi Membaca?

Jawab: Informasi yang dihasilkan dari AKM Literasi Membaca merupakan rata-rata skor literasi murid serta persentase peserta didik yang memiliki tingkat literasi membaca minimum kategori Cakap

84. Apa informasi yang dihasilkan dari AKM Numerasi? Jawab: Informasi yang dihasilkan dari AKM Numerasi merupakan rata-rata skor numerasi murid serta persentase peserta didik yang memiliki tingkat numerasi minimum kategori Cakap

85. Apa informasi yang dihasilkan dari Survei Karakter? Jawab: Informasi yang dihasilkan dari Survei Karakter merupakan rata-rata indeks karakter peserta didik yang menggambarkan enam aspek dari profil pelajar Pancasila

86. Apa informasi yang dihasilkan dari Survei Lingkungan Belajar? Jawab: Informasi yang dihasilkan dari Survei Lingkungan Belajar merupakan indeks satuan pendidikan untuk iklim keamanan, indeks inklusivitas dan kebinekaan, dan indeks kualitas pembelajaran

87. Apa gunanya laporan hasil AN? Jawab: Laporan hasil AN merupakan sebagian bahan untuk penyusunan evaluasi sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota). Laporan hasil AN adalah salah satu sumber data yang digunakan untuk profil pendidikan.

46


88. Siapa Pelaksana AN di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Tingkat

Kabupaten/Kota? Jawab: a. Pelaksana AN Tingkat Provinsi terdiri dari unsur:

• LPMP Provinsi Kepulauan Riau • Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau • Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kepulauan Riau (bidang yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan pendidikan diniyah pada pondok pesantren)

b. Pelaksana AN Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur: • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota • Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

89. Apa tugas dan tanggung jawab LPMP Provinsi Kepulauan Riau?

Jawab: Sesuai dengan POS AN Tahun 2021, tugas dan tanggung jawab LPMP Provinsi Kepulauan Riau adalah: a. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan AN di

Kepulauan Riau b. melalukan koordinasi persiapan pelaksanaan AN dengan

Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau

c. melakukan pendampingan pelaksanaan AN di Kepulauan Riau

d. melakukan verifikasi kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN di Kepulauan Riau

e. melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan AN di Kepulauan Riau sesuai dengan POS AN

f. melaporkan pelaksanaan AN Tingkat Provinsi Kepulauan Riau untuk disampaikan kepada Ditjen PAUD Dikdasmen

47


g. melakukan desiminasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di Kepulauan Riau

h. melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di Kepulauan Riau

90. Bagaimana moda pelaksanaan AN?

Jawab: Pelaksanaan AN menggunakan sistem ANBK secara daring atau semidaring

91. Apa itu ANBK? Jawab: ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer adalah asesmen yang menggunakan komputer secara daring dan semidaring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal

92. Bagaimana penetapan satuan pendidikan pelaksana AN? Jawab: Penetapan satuan pendidikan pelaksana AN meliputi: a. Dinas pendidikan dan kantor wilayah kementerian agama

sesuai dengan kewenangannya, melakukan verifikasi kesiapan satuan pendidikan pelaksana AN dengan mempertimbangkan:

• ketersediaan sejumlah komputer sesuai kebutuhan • ketersediaan sumber daya manusia proktor dan

teknisi • ketersediaan daya listrik dan jaringan internet yang

memadai; dan • kelengkapan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh

Pelaksana Tingkat Pusat

48


b. Dinas pendidikan dan kantor wilayah kementerian agama sesuai dengan kewenangannya, menetapkan status pelaksanaan AN di satuan pendidikan:

• menggunakan moda daring atau semidaring • secara mandiri atau mengikuti di tempat lain

(menumpang) 93. Bagaimana biaya pelaksanaan AN di satuan pendidikan?

Jawab: Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

94. Apa saja komponen pembiayaan pelaksanaan AN di satuan pendidikan? Jawab: Biaya pelaksanaan AN Tingkat Satuan Pendidikan baik sekolah mandiri, menumpang maupun ditumpangi mencakup komponen sebagai berikut: a. pengisian dan pengiriman data calon peserta AN ke

Pelaksana AN Tingkat Kabupaten/Kota b. penyiapan sistem ANBK termasuk dengan mekanisme

resource sharing c. penerbitan kartu login d. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan AN e. penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

AN f. pengawasan pelaksanaan AN di Satuan Pendidikan, dan g. penyusunan dan pengiriman laporan AN

49


95. Bagaimana dengan honor Pengawas, Proktor, dan Teknisi? Jawab: a. Satuan Pendidikan yang mandiri menanggung honor

pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing

b. Satuan Pendidikan yang menumpang menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi

96. Siapa yang dimaksud Pengawas, Proktor, dan Teknisi?

Jawab: Pengawas, Proktor, dan Teknisi adalah unsur teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan AN. a. Pengawas adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diberi

kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan AN di ruang asesmen di satuan pendidikan

b. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan Asesmen Nasional di ruang asesmen

c. Teknisi adalah petugas pengelola sarana komputer dan jaringan di satuan pendidikan

97. Bagaimana penugasan ketiganya di satuan pendidikan?

Jawab: Penugasan Pengawas, Proktor, dan Teknisi: a. setiap ruangan diawasi oleh 1 (satu) pengawas, yang berasal

dari satuan pendidikan lainnya yang melaksanakan AN b. setiap ruang AN (15 komputer) ditangani oleh 1 orang Proktor

yang bertugas mengoperasikan aplikasi untuk Proktor c. setiap satuan pendidikan pelaksana AN ditangani minimal 1

(satu) orang Teknisi

50


98. Bagaimana dengan biaya transportasi dan akomodasi peserta AN yang menumpang? Jawab: Biaya transportasi dan akomodasi peserta AN yang menumpang ke satuan pendidikan lainnya ditanggung oleh satuan pendidikan yang menumpang

99. Bagaimana dengan biaya yang timbul dari resource sharing? Jawab: Biaya lain yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya bersama (resource sharing) antara satuan pendidikan menumpang dan satuan pendidikan ditumpangi menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan

100. Apakah hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan AN? Jawab: Dalam Pelaksanaan AN di masa pandemi Covid-19, satuan pendidikan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi Covid-19. Kelalaian dalam menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikan merupakan jenis pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat.

51


52


TERIMA KASIH

100 tanya jawab lpmp kepri

Documents