-2-

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Struktur Organisasi SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum, SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi, dan SekretariatKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun2015 tentang Tahapan, Program, dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun2015 tentang Dana Kampanye Peserta PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANGPEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DANWAKIL WALIKOTA.

KESATU . . .

-3-

KESATU: Menetapkan Pedoman Audit Laporan Dana KampanyePeserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikotasebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUMKESATU terdiri atas:

A. Lampiran I : Panduan Audit Dana KampanyePasangan Calon Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan WakilWalikota.

B. Lampiran II : Ilustrasi Laporan AkuntanIndependen atas LaporanPenerimaan dan Pengeluaran DanaKampanye Pasangan Calon Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota.

C. Lampiran III : Format Ringkasan Kertas Kerja Auditatas Laporan Penerimaan danPengeluaran Dana Kampanye.

D. Lampiran IV : Contoh Tanda Terima LaporanPenerimaan dan Pengeluaran DanaKampanye Pasangan CalonGubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota.

KETIGA: Hasil Pekerjaan Audit Laporan Dana Kampanye PesertaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikotadisusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. Laporan Akuntan Independen;

B. Asersi atas Laporan Penerimaan dan PengeluaranDana Kampanye Pasangan Calon Gubernur danWakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikotadan Wakil Walikota;

C. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran DanaKampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur/ . . .

LAMPIRAN IKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015TANGGAL : 3 Juli 2015

PANDUAN AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DANPENGELUARAN DANA KAMPANYEPASANGAN CALONGUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTADAN WAKIL WALIKOTA

BAB I PENDAHULUAN........................................................................ 1

A. Gambaran Umum.............................................................. 1

B. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab ................................ 2

1. Ruang Lingkup .......................................................... 2

2. Tanggung Jawab........................................................ 3

C. Tujuan Audit ..................................................................... 3

D. Standar Profesional ........................................................... 3

E. Sistematika ....................................................................... 4

BAB II PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE ................................. 5

A. Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan Kepatuhan ........... 5

B. Perencanaan Audit ............................................................ 5

1. Penilaian Risiko ......................................................... 6

2. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan KepatuhanTertentu..................................................................... 6

3. Materialitas................................................................ 7

C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat ........................ 7

D. Pengujian Atas Asersi ........................................................ 9

1. Pengujian Asersi untuk Umum .................................. 9

a. Cakupan Pelaporan ............................................ 9

1) Kriteria........................................................ 9

2) Prosedur Audit ............................................ 9

b. Periode Pencatatan dan Pelaporan ...................... 9

1) Kriteria........................................................ 9

ii2) Prosedur Audit .......................................... 10

2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana KampanyePemilihan................................................................. 10

a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ....... 10

1) Kriteria...................................................... 10

2) Prosedur Audit .......................................... 10

b. Batasan Maksimum Sumbangan ...................... 11

1) Kriteria...................................................... 11

2) Prosedur Audit .......................................... 11

c. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye ............. 12

1) Kriteria...................................................... 12

2) Proseudur Audit ........................................ 12

d. Ketepatan waktu PelaporanLADK, LPSDK danLPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota serta Penyetoran Sumbanganyang dilarang kas Negara.................................. 13

1) Kriteria...................................................... 13

2) Prosedur Audit .......................................... 13

3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye ............ 14

a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran... 14

1) Kriteria...................................................... 14

2) Prosedur Audit .......................................... 15

b. Pembukaan RKDK nama bank, nama pemilikRKDK ............................................................... 15

1) Kriteria...................................................... 15

2) Prosedur Audit .......................................... 16

c. Cakupan LADK................................................. 17

1) Kriteria...................................................... 17

2) Prosedur Audit .......................................... 17

E. PERUMUSAN PENDAPAT ................................................ 17

BAB III PENUTUP ............................................................................... 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik ataspencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota oleh Pasangan Calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota merupakan suatu hal yang penting dalammeningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraanPemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi danakuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporanDana KampanyePemilihan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana KampanyePeserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mensyaratkandilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk olehKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015menegaskan bahwa audit atas Laporan Penerimaan dan PengeluaranDana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung berupa LaporanAwal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan SumbanganDana Kampanye (LPSDK) yang dilakukan oleh KAP merupakan Auditkepatuhan. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan denganmenggunakan Standar Atestasi Kepatuhan yang ditetapkan olehAsosiasi Profesi Akuntan Publik.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan audit Laporan DanaKampanye tersebut, Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama KPUmenerbitkan Panduan Audit atas Laporan Dana Kampanye PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota,yang telah disusun berdasarkankerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan

- 2 -

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015.

B. RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ruang Lingkup

Panduan ini merupakan panduan bagi Akuntan Publikdalam audit Dana Kampanye dan merupakan prosedur yangdisarankan untuk dilakukan dalam melaksanakan audit DanaKampanye, disamping harus mentaati keseluruhan ketentuandalam Standar Atestasi dalam pelaksanaannya. Akuntan Publikdapat menambahkan alternatif prosedur untuk mendapatkankeyakinan yang memadai atas kepatuhan asersi Pasangan Calon.

Panduan ini berlaku untuk audit atas Laporan Penerimaandan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporanpendukung terkait peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota. Secara umum, Panduan ini bertujuan untuk membantuAkuntan Publik dalam melaksanakan audit Dana Kampanyedengan menggunakan bentuk perikatan atestasi kepatuhan agartercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaanperikatan tersebut.

Perikatan atestasi kepatuhan bukan merupakan perikatanaudit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Olehkarena itu, Akuntan Publik tidak menyatakan pendapat ataskewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalianinternal atas pelaporan LPPDK. Perikatan atestasi adalah perikatanyang di dalamnya, Akuntan Publik mengadakan perikatan untukmenerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatusimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggungjawab pihak lain (dalam hal ini Pasangan Calon).

Prosedur audit Dana Kampanye dalam Panduan ini, telahdisusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8Tahun 2015 dengan menggunakan bentuk perikatan kepatuhansesuai Pernyataan Standar Atestasi 06 (SAT Seksi 500) yangditetapkan oleh IAPI. Prosedur-prosedur tersebut adalah prosedurminimal untuk menguji kepatuhan atas asersi Pasangan Calon.

- 3 -

2. Tanggung Jawab

Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap asersi ataskepatuhan.

Tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIPKabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporanpendukung terkait dari Pasangan Calon terkait sertamenyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Tanggung jawab KAP dan/atau Akuntan Publik hanyaterbatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadapasersi Pasangan Calon dalam semua hal yang material terhadappersyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPeraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan AsosiasiProfesi Akuntan Publik.

C. TUJUAN AUDIT

Tujuan dari audit atas laporan Dana Kampanye adalah untukmemberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan Dana KampanyePasangan CalonGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuanPeraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanyeoleh Akuntan Publik.

D. STANDAR PROFESIONAL

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya,Akuntan Publik harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik(SPAP) dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan olehAsosiasi Profesi Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwalaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit olehAkuntan Publik, sehingga dalam pelaksanaannya, Akuntan Publikharus menggunakan Standar Atestasi. Akuntan Publik harusmemenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam StandarAtestasi yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, danstandar pelaporan.

- 4 -

E. SISTEMATIKA

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

BAB III : PENUTUP

- 5 -

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

A. PEMEROLEHAN BUKTI TERTULIS PERNYATAAN KEPATUHAN

Sebagaimana dijelaskan dalam SAT 500, bahwa Akuntan Publiktidak dapat menerapkan standar atestasi ini jika Pasangan Calontidak menyajikan asersi tertulis, sehingga pemerolehan bukti asersisecara tertulis sebelum dilaksanakannya audit menjadi hal yangmutlak.

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun2015 mengatur bahwa Pasangan Calon harus membuat asersitertulis mengenai kepatuhan Dana Kampanye dan menyerahkannyakepada KPU. Berdasarkan ketentuan tersebut Akuntan Publik dapatmemperoleh asersi tertulis tersebut melalui KPU.

B. PERENCANAAN AUDIT

Perencanaan dan supervisi memadai membantu efektivitasprosedur atestasi. Perencanaan memadai secara langsungmempengaruhi pemilihan prosedur yang semestinya dan ketepatanpenerapannya, serta supervisi memadai membantu menjamin bahwaprosedur yang direncanakan tersebut ditetapkan semestinya.

Perencanaan suatu perikatan atestasi mencakup penyusunanstrategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan luas perikatan yangdiharapkan. Untuk menyusun strategi tersebut, Akuntan Publikmemerlukan pengetahuan memadai untuk memungkinkannyamemahami dengan baik peristiwa, transaksi, dan praktik yang,menurut pertimbangannya, memiliki pengaruh signifikan terhadappenyajian asersi.

Faktor yang dipertimbangkan oleh praktisi dalam perencanaanperikatan atestasi meliputi:

1. penyajian kriteria yang digunakan;2. tingkat risiko atestasi yang diantisipasi atas asersi yang akan

dilaporkannya;3. pertimbangan awal atas tingkat materialitas untuk tujuan

atestasi;4. pos dalam penyajian asersi yang kemungkinan memerlukan

penyesuaian atau perbaikan;5. keadaan yang mungkin memerlukan perluasan atau modifikasi

prosedur atestasi; dan

- 6 -

6. sifat laporan yang diharapkan akan diterbitkan.

Perencanaan Audit meliputi kegiatan penilaian risiko,pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu, danmaterialitas.

1. Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa asersi Pasangan Calontentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye,Akuntan Publik berusaha untuk memperoleh keyakinanmemadai bahwa asersi Pasangan Calon disajikan secara wajardalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yangditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaanuntuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengajamaupun yang disengaja yang material untuk asersi PasanganCalon. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling,dan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadapkepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi AkuntanPublik bersifat persuasif, bukan konklusif. Begitu juga, proseduryang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidakdisengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksiketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melaluipersekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga.Oleh karena itu, penemuan kemudian bahwa terdapatketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainyaperencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan Akuntan Publik.

Risiko atestasi adalah risiko yang dihadapi oleh praktisiyang secara tidak sadar gagal dalam memodifikasi secarasemestinya pendapatnya atas asersi Pasangan Calon. Risiko initerdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risikodeteksi.

2. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

Akuntan Publik harus memperoleh pemahaman tentangpersyaratan tertentu yang terdapat dalam asersi PasanganCalon tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahamantersebut, Akuntan Publik harus mempertimbangkan beberapahal, antara lain:

a. undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam PedomanAudit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadapketentuan Dana Kampanye;

- 7 -

b. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yangdiperoleh dari permintaan keterangan dengan personilkunci di dalam Pasangan Calon;

c. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yangdiperoleh dari permintaan keterangan dengan personilkunci di luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota).

3. Materialitas

Dalam pemeriksaan atas asersi Pasangan Calon tentangkepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuanDana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentangmaterialitas berbeda dari materialitas dalam audit atas laporankeuangan berdasarkan standar audit.

Dalam pemeriksaan atas asersi Pasangan Calon tentangkepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuanDana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentangmaterialitas dipengaruhi oleh:

a. sifat asersi Pasangan Calon dan persyaratan kepatuhan,yang mungkin dapat dikuantifikasikan dalam satuanmoneter atau mungkin juga tidak;

b. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasidengan mempertimbangkan dengan semestinya samplingrisk; dan

c. pertimbangan kualitatif, termasuk kebutuhan dan harapanpemakai laporan.

C. PEMEROLEHAN BUKTI YANG CUKUP DAN TEPAT

Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakanprosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yangcukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagaibasis opini auditor.

Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satudengan lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit.Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaianauditor atas risiko kesalahan penyajian material (makin tinggi risiko,makin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit(makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yangdibutuhkan). Namun, pemerolehan bukti audit yang makin banyaktidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut.

- 8 -

Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit yangmencakup, relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukungauditor untuk merumuskan opininya. Keandalan bukti auditdipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung padamasing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuanprosedur audit dan jika relevan, dengan asersi yangdipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai buktiaudit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian.

Keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, danoleh karena itu merupakan bukti audit itu sendiri, dipengaruhi olehsumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebutdiperoleh termasuk pengendalian dalam penyusunan danpemeliharannya, jika relevan. Oleh karena itu, generalisasi mengenaikeandalan berbagai macam bukti audit masih tergantung padabeberapa pengecualian penting. Bahkan ketika informasi yangdigunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternalentitas, mungkin terdapat kondisi yang dapat memengaruhikeandalannya.

Tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jikaterdapat konsistensi antara bukti audit yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagaicontoh, informasi yang diperoleh melalui sumber yang independendari entitas dapat meningkatkan keyakinan yang diperoleh auditordaripada bukti audit yang dihasilkan secara internal, seperti buktiaudit yang terdapat dalam catatan akuntansi, notulen rapat, ataurepresentasi Pasangan Calon.

Pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur audit,auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasiyang digunakan sebagai bukti audit.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opiniauditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit.Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

1. inspeksi;

2. observasi;

3. konfirmasi;

4. penghitungan kembali;

5. pelaksanaan ulang (reperformance);

6. prosedur analitis; dan

- 9 -

7. memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedurpermintaan keterangan dari Pasangan Calon.

D. PENGUJIAN ATAS ASERSI

Pengujian atas asersi yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publikdiuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian Asersi untuk Umum

a. Cakupan Pelaporan

1) Kriteria

Pasangan Calon melaporkan LPPDK beserta dokumenpendukung (paling lambat 1 (satu) hari sejakberakhirnya masa kampanyepaling lambat pukul 18.00waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untukPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, danKPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati danWakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

2) Prosedur Audit

a) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukungterkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota, seperti yang tercantumdalam tanda terima penyerahan LPPDK.

b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDKyang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIPKabupaten/Kota.

c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terimapenyerahan LPPDK, yaitu paling lambat 1 (satu)hari sejak berakhirnya masa kampanyepalinglambat pukul 18.00 waktu setempat.

d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belumdidapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b. Periode Pencatatan dan Pelaporan

1) Kriteria

Pasangan Calon melakukan pencatatan penerimaandan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejakditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- 10 -

Walikota dan Wakil Walikota dan ditutup pada saatmasa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit

a) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhirpencatatan penerimaan Dana Kampanye padaFormulir yang terkait.

b) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhirpencatatan Pengeluaran Dana Kampanye padaFormulir yang terkait.

c) Ambilpaling sedikit 30 (tiga puluh)sampel padatanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan danpengeluaran dari poin 1 dan 2 di atas, dan lakukanpengujian pisah batas (cut-off test) dengan prosedurinspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/ataupermintaan keterangan.

d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belumdidapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan

a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Kriteriaa) Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik:

Penempatan Dana Kampanye berupa uang padaRekening Khusus Dana Kampanye atas namaPasangan Calon, dibuka oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang mengusulkanPasangan Calon pada Bank Umum.

b) Untuk Pasangan CalonPerseorangan:

Penempatan Dana Kampanye berupa uang padaRekening Khusus Dana Kampanye yang dibukaoleh dan atas nama Pasangan Calon Perseoranganpada Bank Umum.

2) Prosedur Audita) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan

cara membandingkan nama pemilik RKDKantara informasi yang tercantum dalam rekeningkoran dengan nama Pasangan Calon terkait.

- 11 -

b) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belumdidapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

c) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b. Batasan Maksimum Sumbangan

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaansumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasayang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasukhutang dan diskon pembelian barang atau jasa yangmelebihi batas kewajaran transaksi jual beli secaraumum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK danLPPDK tidak melebihi jumlah:

a) Rp 50.000.000,00 untuk penyumbangperseorangan; dan

b) Rp 500.000.000,00 untuk penyumbang kelompokatau badan hukum swasta.

2) Prosedur Audit

Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlakuuntuk jumlah sumbangan secara akumulatif (danbukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberidana, maka LADK, LPSDK, dan LPPDK wajibdirekapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanyeberdasarkan nama pemberi dana.

a) Tentukan kepatuhan atas batasan jumlahmaksimum penerimaan sumbangan (mencakupuang, barang, dan/atau jasa yang dapatdikonversikan dengan nilai uang, termasukhutang dan diskon pembelian barang atau jasayang melebihi batas kewajaran transaksi jual belisecara umum) dengan mengacu pada ketentuan danperaturan yang berlaku, antara lain:

(1) permintaan keterangan pada PasanganCalon;

(2) dapatkan daftar pemberi sumbangandansurat pernyataan penyumbang;

(3) dapatkan daftar sumbangan berupa barang,dan/atau jasa yang dapat dikonversikandengan nilai uang, termasuk hutang dan

- 12 -

diskon pembelian barang atau jasa yangmelebihi batas kewajaran transaksi jual belisecara umum yang dikonversi berdasarkanharga pasar yang wajar;

(4) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampeldan telusuri penerimaan sumbanganmelalui rekening Koran;

(5) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh)sampeldan lakukan inspeksi atas catatan dandaftar penerimaan sumbangan;

(6) lakukan konfirmasi melalui surat,telepondan/atau kunjungan kepadapemberi sumbangan untuk memastikankeberadaan dan keakurasian sumbanganjika diperlukan; dan/atau

(7) lakukan alternatif prosedur jika keyakinanmemadai atas kepatuhan belumdidapatkan auditor.

b) Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasansumbangan dan sumbangan dari pihak yangdilarang, sajikan dalam bentuk daftar yangmencakup nama pemberi sumbangan dan identitasterkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yangdiberikan.

c. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaranDana Kampanye.

2) Prosedur Audit

a) Tentukan kepatuhan atas batasan jumlahmaksimum pembiayaan Dana Kampanye(uang,barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacupada ketentuan dan peraturan yang berlaku,dengan cara, antara lain:

(1) dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Acehdan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentangpembatasan pengeluaran Dana Kampanye;

- 13 -

(2) dapatkan Keputusan mengenai standarbiaya daerah;

(3) dapatkan rincian biaya dan rekapitulasipengeluaran Dana Kampanye besertadokumen pendukungnya;

(4) tentukan keakurasian matematis dengancara melakukan perhitungan kembali;

(5) ambiI paling sedikit 30 (tiga puluh)sampeldan lakukan inspeksi atas catatan dandaftar pengeluaran Dana Kampanye;

(6) lakukan permintaan keterangan padaPasangan Calon.

(7) telusuri pengeluaran Dana Kampanyemelalui rekening koran;

(8) jika keyakinan memadai atas kepatuhanbelum didapatkan auditor, lakukan alternatifprosedur.

b) Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasanpengeluaran Dana Kampanye, sajikan dalambentuk jumlah pengeluaran yang melampauibatasan maksimum.

d. Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK keKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/KotasertaPenyetoran Sumbangan yang dilarang kas Negara

1) Kriteriaa) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu1 (satu) hari sebelum masa Kampanye palinglambat pukul 18.00 waktu setempat.

b) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDKsesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK sesuaidengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum tentangtahapan, program dan jadwal, kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotapaling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

c) Pasangan Calon mematuhi ketentuan mengenaisumbangan yang dilarang, yaitu:

- 14 -

(1) tidak menggunakan sumbangan yangdilarang tersebut;

(2) menyetorkan sumbangan yang dilarang kekas Negara; dan

(3) melaporkan sumbangan yang dilarang.

2) Prosedur Audita) Penyampaian LADK dan LPSDK

(1) Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporanpendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sepertiyang tercantum dalam tanda terimaPenyerahan LADK dan LPSDK.

(2) Periksa kelengkapan dokumen pendukungLADK dan LPSDK yang diserahkan kepadaKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota.

(3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tandaterima penyerahan LADK dan LPSDK denganketentuan peraturan di atas.

(4) Jika keyakinan memadai atas kepatuhanbelum didapatkan auditor, lakukan alternatifprosedur.

(5) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b) Sumbangan yang dilarang

(1) Periksa transaksi penerimaan sumbanganuntuk melihat ada tidaknya transaksipenerimaan yang dilarang berdasarkanketentuan dan peraturan yang berlaku.

(2) Buat daftar sumbangan yang dilarangberdasarkan Peraturan KPU.

(3) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel daridaftar sumbangan yang dilarang dan lakukanverifikasi dengan bukti lapor kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota dan bukti Surat SetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP),

- 15 -

(4) Jika keyakinan memadai atas kepatuhanbelum didapatkan auditor, lakukan alternatifprosedur.

(5) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran

1) Kriteria

(a) Pasangan Calonmematuhi lingkup waktupencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADKyaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan danpengeluaran LADK yang dilaporkan,pembukuannya ditutup pada saat Pasangan Calonditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur/Bupati dan WakilBupati/Walikota dan Wakil Walikota.

(b) Pasangan Calon mematuhi lingkup waktupencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkupwaktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan,pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelahPasangan Calon ditetapkan sebagai PesertaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, atau Walikota dan WakilWalikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporanpenerimaan sumbangan disampaikan kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2) Prosedur Audit

(a) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhirpencatatan penerimaan Dana Kampanye padaformulir yang terkait.

(b) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhirpencatatan pengeluaran Dana Kampanye padaformulir yang terkait.

(c) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh)sampel padatanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan danpengeluaran dari angka 1 dan 2 di atas, kemudianlakukan prosedur seperti inspeksi, observasi,konfirmasi eksternal, dan/atau permintaanketerangan.

(d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum

- 16 -

didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

(e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b. Pembukaan RKDK nama bank, nama pemilik RKDK

1) Kriteria

Pasangan Calon membuka Rekening Khusus DanaKampanye:

(a) Pada bank pemerintah atau bank bukanpemerintah yang mempunyai perwakilan diprovinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruhwilayah Indonesia;

(b) Atas nama Pasangan Calon; dan

(c) Spesimen tanda tangan dilakukan oleh:

(1) Pasangan Calon untuk Pasangan CalonPerseorangan; atau

(2) bersama dengan Partai Politik atauGabungan Partai Politik bagi Pasangan Calonyang diusulkan Partai Politik atau GabunganPartai Politik.

(d) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah darirekening pribadi Pasangan Calon.

(e) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanyeadalah Pasangan Calon dan Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang mengusulkanPasangan Calon.

2) Prosedur Audit

(a) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDKdengan ketentuan KPU yaitu bbank mempunyaiperwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kotadi seluruh wilayah Indonesia.

(b) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDKdengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDKdibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelahPasangan Calon ditetapkan sebagai pesertaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 17 -

(c) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengancara membandingkan nama pemilik RKDK antarainformasi yang tercantum dalam rekening korandengan nama Pasangan Calon terkait.

(d) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDKdengan ketentuan pembukaan RKDK bagiPasangan Calon baik Pasangan CalonPerseorangan maupun Pasangan Calon yangdiusulkan Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik.

(e) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belumdidapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

(f) Simpulkan kepatuhan dan cakupan informasiterkait asersi di atas.

c. Cakupan LADK

1) Kriteria

a) Pasangan Calonmenyusun LADK yang memuatinformasi:

(1) Rekening Khusus Dana Kampanye;

(2) Sumber perolehan saldo awal atau saldopembukaan;

(3) Rincian perhitungan penerimaan danpengeluaran yang diperoleh sebelumpembukaan Rekening Khusus DanaKampanye; dan

(4) Penerimaan sumbangan yang diperoleh dariPasangan Calon atau Partai Politik atauGabungan Partai Politik dan pihak lain.

b) Pasangan Calonmenyusun LADK yang memuatinformasi pembukuan yang memuat seluruhpenerimaan yang diterima Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang mengusulkanPasangan Calon.

2) Prosedur Audit

a) Periksa kesesuaian LADK yang memuat informasiRekening Khusus Dana Kampanye, sumberperolehan saldo awal atau saldo pembukaan,rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran

- 18 -

yang diperoleh sebelum pembukaan RekeningKhusus Dana Kampanye dan penerimaansumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calonatau Partai Politik atau Gabungan Partai Politikdan pihak lain.

b) Tentukan kepatuhan atas pencatatan seluruhpenerimaan Dana Kampanye(uang, barang, jasa,atau bentuk lainnya) dengan mengacu padaketentuan dan peraturan yang berlaku, dengancara:

(1) permintaan keterangan pada PasanganCalon;

(2) telusuri penerimaan Dana Kampanye melaluirekening Koran;

(3) inspeksi atas catatan dan daftarpenerimaan Dana Kampanye; dan/atau

(4) jika keyakinan memadai atas kepatuhanbelum didapatkan auditor, lakukan alternatifprosedur.

E. PERUMUSAN PENDAPAT

Dalam mengevaluasi apakah asersi Pasangan Calon disajikansecara wajar dalam semua hal yang material, Akuntan Publik harusmempertimbangkan:

1. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan2. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan

semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratankepatuhan).

Dalam merumuskan pendapat atas kepatuhan terhadapperaturan perundang-undangan yang terkait dengan DanaKampanye, Asosiasi Profesi Akuntan Publik mengacu kepada SPAPyang ditetapkan oleh IAPI. Untuk kebutuhan audit Dana Kampanye,Laporan Akuntan Independenatas Laporan Penerimaan danPengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota berdasarkan ilustrasi yang disajikan dalam Lampiran IIKeputusan ini.

LAMPIRAN IIKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015TANGGAL : 3 Juli 2015

ILUSTRASI LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS LAPORANPENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYEPASANGAN CALON

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Bentuk Baku dalamKondisiPatuh dalam Semua Hal yang Material atas Asersi.

2. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Jika Terdapat Ketidakpatuhanyang material atas salah 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) asersi.

- 1 -

1. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Bentuk Baku dalam KondisiPatuh dalam Semua Hal yang Material atas Asersi.

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota................................*)

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan.................... (1) terhadap peraturan perundang-undangan dalammelaporkan dana kampanyenya untuk periode ....................(2)sebagaimana tercantum dalam .................... (3)terlampir. PasanganCalon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataanpendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkanaudit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yangditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakuppemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan.................... (4)terhadap peraturan perundang-undangan tersebut danpelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuaidengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasarmemadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidakmemberikan penentuan legal atas kepatuhan .................... (5) terhadapperaturan perundang-undangan tersebut.

Menurut pendapat kami, asersi .................... (6)dalam LaporanPenerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon padaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan WakilBupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk periode .................... (6)telahmematuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara wajar, dalamsemua hal yang material.

.................... (7)

.................... (8)

.................... (9)

.................... (10)

.................... (11)

.................... (12)

- 2 -

KETERANGAN:*) Coret yang tidak perlu(1) sebutkan Pasangan Calon(2) sebutkan periode laporan Peserta Pemilihan(3) judul laporan asersi Pasangan Calon(4) sebutkan nama Pasangan Calon(5) sebutkan nama Pasangan Calon(6) sebutkan Pasangan Calon(7) sebutkan periode laporan Dana Kampanye(8) Nama Kantor Akuntan Publik(9) Tanda tangan rekan(10) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan(11) Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop

surat)(12) Tanggal laporan akuntan publik(13) Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop

surat)

- 3 -

2. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Jika Terdapat Ketidakpatuhanyang material atas salah 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) asersi.

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota................................*)

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan.................... (1)terhadap peraturan perundang-undangan dalammelaporkan dana kampanyenya untuk periode ....................(2)sebagaimana tercantum dalam .................... (3)terlampir. PasanganCalon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataanpendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkanaudit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yangditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakuppemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan.................... (4)terhadap peraturan perundang-undangan danpelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuaidengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasarmemadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidakmemberikan penentuan legal atas kepatuhan .................... (5)terhadapperaturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kami mengungkapkan ketidakpatuhan material berikutini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan danakampanye yang berlaku bagi .................... (6)selama periode ...................(7)

.................... (8).

Menurut pendapat kami, kecuali untuk ketidakpatuhan materialsebagaimana dijelaskan dalam paragraf ketiga, asersi ....................(9)dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PasanganCalon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan WakilBupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk periode .................... (10)telahmematuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara wajar, dalamsemua hal yang material.

.................... (11)

.................... (12)

.................... (13)

LAMPIRAN IIIKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015TANGGAL : 3 Juli 2015

FORMATRINGKASAN KERTAS KERJA

AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYEPASANGAN CALON ..................... (1) PADA PEMILIHAN ..................... (2)

Untuk Periode ..................... sampai dengan ..................... (3)

NO URAIAN AKTVITAS WAKTU KERJA REF HASIL AKTIVITAS DIKERJAKANOLEH

DIREVIEWOLEH KESIMPULAN DISETUJUI

OLEHI PERENCANAAN

(Uraikan aktivitas perencanaan)a. Uraian Aktivitas 1b. Uraian Aktivitas 2c. Uraian Aktivitas 3d. dst

II PEKERJAAN LAPANGAN

1. Asersi (sebutkan asersinya)*Daftar prosedur**:a. Prosedur 1b. Prosedur 2c. Prosedur 3d. dst(uraikan aktivitas/prosedurdalam menguji asersi)

LAMPIRAN IVKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TANGGAL : 3 Juli 2015

CONTOH TANDA TERIMALAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGANCALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik.

2. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

1. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan PengeluaranDana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politikatau Gabungan Partai Politik

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/

BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* .................................................. TAHUN ……

Telahditerima LaporanPenerimaandanPengeluaranDanaKampanyeCalonGubernurdanWakil Gubernur/Bupatidan Wakil Bupati/Walikotadan Wakil Walikotadari:

Nama Pasangan Calon : .....................................

Haridan tanggal : .....................................

Waktu : .....................................

Tempat penerimaan : .....................................

denganrinciansebagaiberikut :

NO JENIS DOKUMEN STATUSDOKUMEN**)

JUMLAHDOKUMEN KETERANGAN

1. Model LPPDK1-PARPOL (untukAsersiatasLaporanPenerimaandanPengeluaranDana Kampanye)

Ada TidakAda

2. Model LPPDK2-PARPOL (untukLaporanPenerimaandanPengeluaran DanaKampanye)

Ada TidakAda

3. Model LPPDK3-PARPOL (untukDaftarAktivitasPengeluaran Dana Kampanye) Ada Tidak

Ada4. Model LPPD4-PARPOL (UntukDaftarSaldo

Dana Kampanye) Ada TidakAda

5. Model LPPDK5-PARPOL(UntukLaporanSumbangan DanaKampanyekepadaPasanganCalon)

Ada TidakAda

6. LampiranModel LPPDK5-PARPOL (untukDaftarPenerimaan Dana Kampanye) Ada Tidak

Ada7. Surat pernyataanpenyumbangpihak lain

Perseorangan Ada TidakAda

8. Surat pernyataanpenyumbangpihak lainKelompok Ada Tidak

Ada9. Surat pernyataanpenyumbangpihak lain

BadanHukumSwasta Ada TidakAda

10. Copy Buku/Rekening Koran Khusus DanaKampanye Ada Tidak

Ada11. Surat Keterangan data pengelolarekening

Ada TidakAda

12. Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada) Ada TidakAda

13. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan danTransaksi Pengeluaran Ada Tidak

Ada14. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain Ada Tidak

KOP SURAT KAP

NO JENIS DOKUMEN STATUSDOKUMEN**)

JUMLAHDOKUMEN KETERANGAN

(apabila ada) Ada15. Asersi Pasangan Calon Ada Tidak

Ada16. Foto Copy Laporan Awal Dana Kampanye Ada Tidak

Ada17. Foto Copy Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye Ada TidakAda

18. TandaTerimaLaporanAwal Dana Kampanye Ada TidakAda

19. TandaTerimaLaporanPenerimaanSumbanganDana Kampanye Ada Tidak

Ada

Keterangan :1. *) Coret yang tidak perlu.2. **) Lingkari sesuai status dokumen.3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untukKantor Akuntan Publik.

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

:

:

:

:

:

..........................

..........................

..........................

..........................

……………………

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

:

:

:

:

:

..........................

..........................

..........................

..........................

……………………

2. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan PengeluaranDana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/

BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* .................................................. TAHUN ……

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye CalonGubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan WakilWalikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....................................

Hari dan tanggal : .....................................

Waktu : .....................................

Tempat penerimaan : .....................................

dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS DOKUMEN STATUSDOKUMEN**)

JUMLAHDOKUMEN KETERANGAN

1. Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untukAsersi atas LaporanPenerimaan dan PengeluaranDana Kampanye)

Ada Tidak Ada

2. Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untukLaporan Penerimaan danPengeluaran Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

3. Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untukDaftar Aktivitas PengeluaranDana Kampanye)

Ada Tidak Ada

4. Model LPPD4-PERSEORANGAN (UntukDaftar Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

5. Model LPPDK5-PERSEORANGAN (DaftarPenerimaan SumbanganDana Kampanye)

Ada Tidak Ada

6. Surat pernyataanpenyumbang pihak lainPerseorangan

Ada Tidak Ada

7. Surat pernyataanpenyumbang pihak lainKelompok

Ada Tidak Ada

8. Surat pernyataanpenyumbang pihak lainBadan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

9. Copy Buku/Rekening KoranKhusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada

10. Surat Keterangan data

KOP SURAT KAP