www.publication-pyc.org

13 July – 19 July

2019

Renewable Energy

Jokowi Kawal Pembangunan Pembangkit Listrik Sampah

di Empat Daerah

Source: https://katadata.co.id/berita/2019/07/16/pemerintah-targetkan-pltsa-di-

empat-daerah-beroperasi-tahun-ini 16 Juli 2019

• Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas tentang perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

(PLTSa). Ada empat daerah yang bakal menyelesaikan pembangunan PLTSa dari 12 kabupaten atau kota yang telah

mengajukan usulan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan empat daerah tersebut yaitu Surabaya,

Bekasi, Solo, dan Jakarta.

• Pengembangan pembangunan PLTSa di 12 kabupaten atau kota ini masih terkendala karena PT Perusahaan Listrik

Negara (PLN) tak mau membeli listrik akibat perhitungan harga yang tak menguntungkan. Padahal Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2018 telah mengatur harga acuan yakni US$ 13,35 cent per kWh untuk besaran kapasitas

sampai dengan 20 megawatt.

• Pramono memastikan empat kota yang sudah mulai pembangunan PLTSa akan mendapat pengawalan langsung dari

presiden. Selain itu, Pulau Bali juga tengah mengebut pembangunan karena tata kelola sampah yang baik.

PLN Studi Kelayakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga

Angin di Jawa

Source: https://katadata.co.id/berita/2019/07/16/pln-studi-kelayakan-proyek-

pembangkit-listrik-tenaga-angin-di-jawa 16 Juli 2019

• Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah

melakukan studi kelayakan untuk

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Bayu atau Angin (PLTB) baru. Studi

kelayakan dilakukan di Pulau Jawa bagian

barat dan tengah. Kepala Divisi Energi Baru

dan Terbarukan PLN Zulfikar Manggau

menjelaskan pihaknya tengah menunggu

hasil studi dari unit regional. Bila laporan

menunjukkan proyek tersebut layak

dikerjakan, maka bisa segera dilelang.

• Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) Harris mengungkapkan terdapat 157 lokasi di dalam maupun luar Pulau

Jawa yang potensial untuk pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Total

kapasitas potensialnya mencapai 4.700 Megawatt (MW).

PT PAL Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di

Laut

Source: https://katadata.co.id/berita/2019/07/17/pt-pal-kembangkan-pembangkit-

listrik-tenaga-nuklir-di-laut 16 Juli 2019

• PT PAL Indonesia dan Thorcon Internasional Pte Ltd (USA) bekerja sama mengembangkan pembangkit listrik tenaga

nuklir (PLTN) dengan kapasitas listrik 500 Megawatt (MW). Rencananya pembangkit ini akan dibangun dengan

menggunakan desain struktur kapal, sehingga bisa dioperasikan di laut. Direktur Rekayasa Umum, Pemeliharaan dan

Perbaikan PT PAL Sutrisno mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan desain pembangkit. Namun, dapat

dipastikan pada 2020 sudah mulai memasuki tahap konstruksi. Sehingga pada 2026 bisa beroperasi secara komersial

(commercial on date/ COD).

• Opsi wilayah yang akan mendapat pasokan listrik dari pembangkit ini adalah Pulau Bangka, Kalimantan Barat, dan Riau.

Adapun nantinya PLTN ini akan berada di atas kapal yang memiliki panjang 174 meter dan lebar 66 meter, atau setara

dengan tanker kelas Panamax, yang akan dibuat oleh Daewoo Shipyard and Marine Engineering (DSME) di Korea

Selatan. Untuk reaktor dan komponen pendukung lainnya dibuat oleh PT PAL.

ThorCon International Pte,Ltd dan PT PAL akan bangun

PLTN

Source: https://industri.kontan.co.id/news/thorcon-international-pteltd-dan-pt-pal-

akan-bangun-pltn 17 Juli 2019

• ThorCon International Pte, Ltd akan bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan bahan bakar Thorium.

Adapun PLTN ini akan berkapasitas total 500 Mega Watt (MW) dan diperkirakan menelan investasi sebesar US$ 1,2 miliar

atau setara Rp 17 triliun.

• Proyek akan menggandeng PT PAL Indonesia (Persero) untuk membangun reaktor dari pembangkit listrik tersebut atau

Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) 500. Asal tau saja, PT PAL (Persero) yang bergerak di bidang konstruksi maritim

memiliki diversifikasi produk lain dalam bidang energi. Hal ini dikatakan oleh Sutrisno, Direktur Rekayasa Umum,

Pemeliharaan, dan Perbaikan PT PAL, dalam kesempatan yang sama.

• Sejauh ini pengkajian terhadap pengembangan dan implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) tengah

dilakukan bersama Badan Litbang ESDM.

• Jika pengkajian berjalan lancar, Test Bed Platform TMSR500 akan dibangun pada tahun 2020. Diproyeksikan

pembangunan dan testing masing-masing akan memakan waktu selama satu tahun. Jika semua berjalan sesuai rencana,

maka pada tahun 2023 PLTT ini bisa dibangun. Lalu, pada tahun 2026 akan selesai dan siap beroperasi.

Thorcon Tunggu Restu Kementerian ESDM Bangun

Pembangkit Listrik Nuklir

Source: https://katadata.co.id/berita/2019/07/18/thorcon-tunggu-restu-

kementerian-esdm-bangun-pembangkit-listrik-nuklir 17 Juli 2019

• PT PAL Indonesia (Persero) dan Thorcon International Pte Ltd saat ini sedang mengkaji pembangunan pembangkit listrik

tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 500 megawatt (MW). Namun, untuk mulai membangun pembangkit itu masih

membutuhkan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Chief Representative Thorcon Indonesia

Bob S. Effendi mengatakan, saat ini pihaknya bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

Kementerian ESDM untuk mengkaji implementasi PLTN. Harapannya, Juli ini kajian tersebut dapat rampung.

• Apabila pembangkit tersebut berhasil dibangun, maka Indonesia akan memiliki PLTN pertama. Bob menjelaskan belum

teralisasinya pembangkit tenaga nuklir karena kebijakan pemerintah yang maju mundur untuk membangun pembangkit ini.

Apalagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), nuklir menjadi

opsi terakhir untuk bauran energi terbarukan. Bahkan tenaga nuklir tidak dimasukan dalam Rencana Usaha Penyediaan

Tenag Listrik (RUPTL).

Kementerian ESDM Tegaskan Keberlanjutan

Pembangunan PLTSa Sampah

Source: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-

tegaskan-keberlanjutan-pembangunan-pltsa-sampah 19 Juli 2019

• Sebagai bentuk tanggung

jawab menyediakan energi

terbarukan berbasis biomassa

setempat, Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) terus terlibat aktif

dalam usaha percepatan

pembangunan Pembangunan

Listrik Tenaga Sampah

(PLTSa). Melalui kebijakan ini,

selain tercipta penyediaan

energi listrik secara terjangkau

juga sekaligus dapat

memperbaiki kualitas

lingkungan.

Oil and Gas

Harga Gas Indonesia: Kompetitif dan Stabil di Kawasan

Asia Tenggara

Source: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/harga-gas-indonesia-

kompetitif-dan-stabil-di-kawasan-asia-tenggara 14 Juli 2019

• Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sejak terbitnya payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang

Penetapan Harga Gas Bumi dan produk hukum turunannya, harga gas industri di Indonesia relatif stabil dan kompetitif dengan negara-negara

di kawasan Asia Tenggara.

• Thailand mematok harga gas di hulu sebesar USD 5,5/MMBTU dan Malaysia sebesar USD 4,5/MMBTU. Sementara harga gas di Singapura

jauh di atas USD 15/MMBTU. Bahkan kalau dibandingkan dengan Tiongkok yang ekonominya kian menggeliat harga gas di hulu telah

mencapai USD 8/MMBTU. Sedangkan harga gas di hulu negara Indonesia sebesar USD 5,3/MMBTU dan terbilang kompetitif dibandingkan

ketiga negara besar di Asia Tenggara.

• Rendahnya harga gas di Malaysia ditopang dari struktur biaya pembentukan gas yang menerapkan Regulation Below Cost (RBC). Sistem

RBC menuntut adanya penerapan subsidi sehingga membuat harga gas di Malaysia lebih murah. Sementara di Thailand dan Tiongkok

menjalankan model indeksasi ke harga minyak. Artinya, harga gas akan mengikuti pergerakan harga minyak (gas pipa). Jika harga minyak

naik, maka harga gas akan naik. Begitu pula sebaliknya. Indonesia sendiri menerapkan skema Regulation Cost of Services (RCS). Jadi,

penetapan harga gas berdasarkan keekonomian di setiap mata rantai. Skema ini cocok diterapkan di Indonesia karena tidak mengikuti harga

minyak dan tidak menimbulkan volatilitas.

Laporkan Persetujuan PoD Blok Masela kepada Presiden,

Menteri Jonan: Investasi Terbesar Setelah Freeport

Source: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-laporkan-

persetujuan-pod-blok-masela-kepada-presiden-menteri-jonan-investasi-terbesar-

setelah-freeport16 Juli 2019

• Setelah menyetujui Rencana Pengembangan (Plan of

Development/PoD) Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela,

Menteri ESDM Ignasius Jonan hari ini, Selasa (16/7) melaporkan

secara langsung persetujuan pengelolaan Blok Masela tersebut

kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

• Persetujuan revisi PoD ini diserahkan langsung oleh Kepala Satuan

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

(SKK Migas) Dwi Sucipto kepada Presiden dan CEO Inpex

Incorporation Takayuki Ueda dan disaksikan langsung oleh Presiden

Joko Widodo. Dokumen PoD Blok Masela sendiri sudah ditandatangani

oleh Menteri Jonan pada pekan lalu.

• Menurut Menteri ESDM, Pengembangan Blok Masela dengan total

biaya pengembangan lapangan mencapai USD 18,5 miliar - USS 19,8

miliar, akan menyerap ribuan tenaga kerja baik saat konstruksi maupun

onstream. Pada saat pembangunan dapat menyerap 30 ribu tenaga

kerja langsung maupun pendukung dan saat beroperasi akan

menyerap tenaga kerja antara 4.000 - 7.000 orang termasuk

pembangunan industri petrokimia..

• President & CEO Inpex Takayuki Ueda mengatakan, konsep pengembangan proyek telah mengalami perubahan dari skema kilang terapung

menjadi skema LNG darat. Sebagai tambahan atas persetujuan revisi PoD, Pemerintah juga menyetujui permohonan untuk alokasi tambahan

waktu selama 7 tahun dan perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja atau Blok Masela selama 20 tahun hingga 2055.

• Selanjutnya, Inpex akan terus bekerja bersama Shell sebagai mitra kerja untuk memulai aktivitas persiapan yang diperlukan dalam rangka

melaksanakan kegiatan Front End Engineering Design (FEED). Dengan mulainya proyek ini, Pemerintah Indonesia akan menerima investasi

sekitar USD 39 miliar dan Inpex sekitar USD 37 miliar. Angka tersebut sudah termasuk 10% milik daerah, sehingga Inpex dan Shell hitungannya

bisa terima USD 33,3 miliar. Potensi ini masih bisa dioptimalkan dari dampak multiplier seperti industri petrokimia dan potensi investasi USD 5

miliar di daerah tersebut.

• Sebagai informasi, Proyek Lapangan Abadi adalah proyek pengembangan LNG skala besar terintegrasi pertama yang dioperasikan oleh INPEX

di Indonesia sebagai operator, sesudah Proyek LNG Ichthys di Australia.

Permudah Investasi, SKUP Migas Tak Lagi Jadi Syarat

Wajib Lelang

Source:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190708160702-85-410198/dpr-

usul-distribusi-lpg-3-kg-by-name-by-address 9 Juli 2019

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan perbaikan iklim investasi, salah satunya melalui

pemangkasan perizinan. Sebanyak 186 perizinan telah dipangkas, termasuk pengurusan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

jasa penunjang di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang jumlahnya sekitar 1.800 hingga 2.000 pengajuan per tahun.

• Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, saat ini Kementerian ESDM menerbitkan Surat Kemampuan Usaha

Penunjang (SKUP) yang merupakan sebuah dokumen atau bukti pengakuan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM,

namun SKUP bukanlah pengganti SKT dan bukan pula instrumen wajib sebagai persyaratan mengikuti lelang (tender).

• Kegiatan usaha migas di Indonesia lanjut Arcandra, harus dapat menciptakan multiplier effect, termasuk dalam hal peningkatan

kapasitas nasional. Pembinaan terhadap kemampuan produsen dalam negeri melalui penerbitan SKUP Migas saat ini telah

tersedia secara online dan tidak di pungut biaya. Pelayanan harus dimudahkan agar investor datang untuk menanamkan

modalnya di dalam negeri. Saat ini sudah lebih dari 200 perusahaan yang terdaftar dalam SKUP.

• Tujuan dihapuskannya SKT adalah untuk mempermudah rantai bisnis di jasa penunjang migas sehingga usaha-usaha baik itu

kecil, menengah dan besar yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan penunjang migas itu bisa langsung berinteraksi dengan

KKKS-nya tanpa lagi memerlukan SKT.

Kementerian ESDM Serahterimakan Data Migas ke

Pemerintah Aceh

Source: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-

serahterimakan-data-migas-ke-pemerintah-aceh 17 Juli 2019

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM melakukan

serah terima data hulu migas dan sosialisasi pengelolaan data migas kepada Pemerintah Aceh di Ruang Potensi

Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Rabu (17/7).

• Terkait keterbukaan dan kemudahan akses data, pada kesempatan tersebut Kepala Pusdatin ESDM Agus Cahyono Adi

menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan reformasi paradigma pengelolaan data yang semula

difungsikan sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

• Kepala Bidang Minyak dan Gas Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Darma pun menyambut baik terkait pengelolaan dan

pemanfaatan data migas oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh tersebut. Namun demikian dalam perjalanannya nanti,

pihaknya menginginkan adanya komunikasi dan pembinaan lebih lanjut mengenai teknis penyimpanan data.

• Plt Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris juga menyambut baik kegiatan serah terima salinan data

hulu migas ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 dan upaya pemerintah dalam

melaksanakan reformasi pengelolaan data yang diharapkan bisa membawa pengaruh positif untuk pengelolaan migas

di Aceh. Data terkait kegiatan migas harus mudah diakses, untuk mendukung kegiatan studi atau kajian eksplorasi.

Pertamina Alihkan 10% Hak Partisipasi Blok Mahakam ke

BUMD Kaltim

Source: https://katadata.co.id/berita/2019/07/17/phm-alihkan-10-pi-blok-mahakam-

ke-bumd-kaltim-dan-kutai-negara 17 Juli 2019

• Pertamina Hulu Mahakam (PHM) akhirnya mengalihkan 10% hak partisipasi Blok Mahakam kepada PT Migas Mandiri

Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM). MMPKM merupakan BUMD yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penandatanganan perjanjian pengalihan dan

pengelolaan 10% hak partisipasi Blok Mahakam dilakukan di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Rabu

(17/7). Setelah proses penandatanganan selesai, PHM melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan meminta persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk

mengalihkan 10% hak partisipasi tersebut.

• Proses tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran

Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. MMPKM pun akan efektif menjadi pemegang hak

partisipasi 10% Blok Mahakam setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM. Pengalihan hak partisipasi 10% tidak

mempengaruhi kedudukan PHM selaku operator bagi seluruh kegiatan operasi migas Blok Mahakam. Sebab, PHM

masih menggenggam 90% hak partisipasi Blok Mahakam.

Mineral Resources

Harga Batu Bara Merosot, Adaro dan Bukit Asam

Pertahankan Produksi

Source: https://katadata.co.id/berita/2019/07/17/harga-merosot-adaro-dan-bukit-

asam-pertahankan-produksi-batu-bara 17 Juli 2019

• PT Bukit Asam Tbk menargetkan produksi batu bara hingga akhir tahun ini sebesar 27,3 juta ton. Target tersebut sesuai dengan

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM). Corporate Secretary Bukit Asam Suherman menjelaskan, meski harga batu bara mengalami tren penurunan,

perusahaan tidak berencana untuk merevisi target produksi pada semester II.

• Saat ini kapasitas angkut dan alat produksi sedang dalam tahap yang optimal. Sehingga, dipastikan jumlah produksi bisa

mencapai target. Namun, Bukit Asam menyesuaikan kualitas batu bara yang diproduksinya, khususnya untuk kalori tinggi.

Senada dengan Bukit Asam, PT Adaro Energy Tbk juga belum ada rencana untuk merevisi target produksi dalam RKAB 2019

yaitu sebesar 54-56 juta ton. Untuk menghadapi tren penurunan harga batu bara global, Adaro akan menjalankan keunggulan

operasional diseluruh rantai bisnisnya. Tujuannya, agar menghasilkan kinerja yang solid dan operaional dapat berjalan baik dan

aman.

• Kementerina Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk kalori 6.322 kcal pada Juli ini

sebesar US$ 71,92 per ton. Harga ini merosot 13,2% dibandingkan Juni 2019 yaitu sebesar US$ 81,48 per ton.

Inalum Jajaki Proyek Klaster Industri Aluminium di

Kalimantan Utara

Source: https://katadata.co.id/berita/2019/07/18/inalum-jajaki-proyek-klaster-

industri-aluminium-di-kalimantan-utara 18 Juli 2019

• PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sepakat untuk membangun

proyek Klaster Industri Aluminium. Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman

(Memorandum of Understanding/ MoU) oleh keduanya. Direktur Pelaksana Inalum Oggy A Kosasih menjelaskan,

rencana pembangunan industri aluminium di Kaltara didasarkan oleh potensi sumber daya air yang melimpah.

Sehingga, bisa menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik, yang nantinya akan dipasok ke wilayah industri

tersebut.

• Inalum menargetkan produksi aluminium bisa menembus dua juta ton secara bertahap. Adapun saat ini, Inalum telah

memiliki smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara yang menghasilkan 300.000 ton aluminium per tahun, dengan

maksimum kapasitas 500.000 ton. Sedangkan, Kaltara memiliki potnesi untuk menambah kapasitas hingga 1,5 juta

ton.

Dilema Penggunaan Batu Bara Lokal Jadi Andalan Devisa

Source: https://finance.detik.com/energi/d-4629296/dilema-penggunaan-batu-bara-

lokal-jadi-andalan-devisa 18 Juli 2019

• Batu bara di Indonesia masih menjadi salah satu andalan sumber penghasil devisa. Di sisi lain, batu bara juga

seharusnya sudah mulai dimanfaatkan untuk modal pembangunan negara. Demikian diungkapkan Direktur Teknik

dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sri Raharjo dalam diskusi publik bertema

Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan di Era kedua Jokowi 2020-2024 di Kuningan, Jakarta, Kamis

(18/7/2019).

• Sri menjelaskan, sejatinya saat ini tingkat produksi batu bara di dalam negeri masih sangat kompleks. Di mana, setiap

pelaku usaha di sektor tersebut sudah memiliki kajiannya masing-masing terkait produksi dan kebutuhan batu bara.

Sementara, pemerintah sendiri tak bisa begitu saja bisa membatasi atau bahkan memotong tingkat produksi batu

bara yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah dalam

membenahi aturan di sektor energi dalam negeri. Contohnya, ialah hilirisasi nilai tambah. Selain itu, ialah prioritas

energi untuk kebutuhan di dalam negeri. Kebutuhan di dalam negeri harus lebih diutamakan ketimbang ekspor.

China Blok Impor Batu Bara (Lagi), Harga Semakin

Tertekan

Source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20190719101723-17-86081/china-

blok-impor-batu-bara--lagi--harga-semakin-tertekan 19 Juli 2019

• Harga batu bara Newcastle kembali terkoreksi akibat

blokade impor batu bara di sejumlah pelabuhan utama

China.

• Pada penutupan sesi perdagangan hari Kamis

(18/7/2019), harga batu bara Newcastle kontrak

pengiriman Agustus melemah 0,27% ke posisi US$

75/metrik ton. Sehari sebelumnya, harga batu bara

yang sama melesat 1,35%.

• Sebagaimana yang telah diketahui, China merupakan

konsumen terpenting di pasar batu bara global. Dari

total batu bara yang diperdagangkan di tahun 2018,

22% di antaranya dikirim ke China. Sementara 19%

dikirim ke India. Pemerintah China telah membatasi

kuota batu bara impor sejak tahun 2017. Kebijakan

tersebut masih akan terus berlanjut setidaknya hingga

akhir tahun 2019.

• Sejak hari Senin (15/7/2019) proses pemeriksaan

(custom clearance) untuk seluruh batu bara impor

(seaborne) di pelabuhan Guanxi dan Jiangtang

dihentikan untuk sementara waktu, seperti yang dikutip

dari S&P Global Platss (S&P). Sebelumnya S&P

mengabarkan bahwa pelabuhan Caofeidian juga telah

menghentikan pemeriksaan pada batu bara impor.

More information about weekly energy news, please visit:

www.publication-pyc.org