PERATURAN TERKAIT USAHA MIKRO, TERMASUK INDUSTRI RUMAHAN

NO.PASAL, AYATMENDUKUNG IR?KOMENTAR

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

1Pasal 5 ayat (2).Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

-

UU NO. 20 TAHUN 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (dikeluarkan KemKUKM)

2.BAB IIIPRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAANPasal 4, poin c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

mendukung

3BAB IV KRITERIAPasal 6, ayat (1)Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4BAB VPENUMBUHAN IKLIM USAHAPasal 7, ayat (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:a. pendanaan;b. sarana dan prasarana;c. informasi usaha;d. kemitraan;e. perizinan usaha;f. kesempatan berusaha;g. promosi dagang; danh. dukungan kelembagaan.

mendukung

5BAB VIPENGEMBANGAN USAHAPasal 16, poin (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:a. produksi dan pengolahan;b. pemasaran;c. sumber daya manusia; dand. desain dan teknologi.

mendukung

6BAB VIPENGEMBANGAN USAHAPasal 17Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dand. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

mendukung

7BAB VIPENGEMBANGAN USAHAPasal 19Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; danc. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

mendukung

8BAB VIPENGEMBANGAN USAHAPasal 20Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dane. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

mendukung

PERPRES NO. 98 TAHUN 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

9Pasal 1, point 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

-

10Pasal 1, point 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

-

11Pasal 2, ayat (1)IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

mendukung

Pasal 2, ayat (2) Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk :a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusahan dilokasi yang telah ditetapkan.b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usahac. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dand. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan oleh pemerintah, pemda dan/atau lembaga lainnya.

mendukung

12Pasal 3, ayat...(2) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri.(3) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.(4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

mendukung

13Pasal 4, ayat...(1) Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.(2) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.(4) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK .... dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa di wilayah kerjanya.

mendukung

14Pasal 5, ayat (3)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Bupati/Walikota.

mendukung

INPRES NO. 6 TAHUN 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

15Lampiran bagian PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

I. PENINGKATAN AKSES UMKM PADA SUMBER PEMBIAYAANA. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. (kebijakan)1. Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK. (program)

mendukung

16Lampiran bagian PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

II. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)B. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi. (kebijakan)1. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM untuk pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada. (program)

mendukung

17Lampiran bagian PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

III. PENINGKATAN PELUANG PASAR PRODUK UMKMA. Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. (kebijakan)1. Pengembangan institusi promosi produk UMKM. (program)

mendukung

PP NO. 17 TAHUN 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

18Pasal 1, poin 2Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

-

19Pasal 2, ayat (1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

mendukung

20Pasal 2, ayat (2)Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:(c) perizinan(d) koordinasi dan pengendalian

mendukung

21Pasal 4 ayat (2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

-Ini terkait diluar perizinan dan tata ruang.seharusnya ada pengelolaan limbah

22Pasal 5, ayat (2)Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:a. koperasi;b. sentra;c. klaster; dand. kelompok.

-seharusnya ditambahkan Industri Rumahan

23Pasal 6, ayat (1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui:(c) kemudahan perizinan

mendukung

24Pasal 7 ayat (2)Intensitas dan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

-Ini terkait diluar perizinan dan tata ruang.

25Pasal 7 ayat (3) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah seebagaimana dimaksud pada ayat (2).

-Ini terkait diluar perizinan dan tata ruang.

26Pasal 36, ayat (2)Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:a. surat izin usaha;b. tanda bukti pendaftaran; atauc. tanda bukti pendataan.

-

27Pasal 36 ayat (3) Surat Izin usaha . Diberlakukan kepada Usaha Kecil Non perseorangan dan Usaha Menengah

mendukung

28Pasal 36 Ayat (4) Tanda bukti Pendaftaran . diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-Tanda bukti pendaftaran adalah tanda bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang oleh Usaha Kecil perseorangan.

29Pasal 36 ayat (5) Tanda bukti pendataan .. diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Tanda bukti pendataan adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh instansi yang berwenang kepada Usaha mikro.

30Pasal 36 ayat (6) bukti legalitas berupa surat izin usaha . dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan Undang Undang

-

31Pasal 55 ayat (3) Gubernur dalam pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah mempunyai tugas : (d) memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang undangan di daerah provinsi dengan Undang-Undang.

-

32Bagian Penjelasan UmumUsaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

-

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 203 TAHUN 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha

33Menimbang:Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Bd3/24/19/1972 tanggal 4 Nopember 1972, terhitung sejak tanggal 31 Desember 1976 rumah tinggal tidak diperkenankan lagi untuk dipergunakan sebagai kantor atau tempat usaha.

kurang mendukung

34Memutuskan :II.1 Penggunaan lain yang diperkenankan dalam perumahan adalah :a. Praktek keahlian yang tidak merupakan badan usaha/usaha gabungan beberapa orang ahlib. Usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan dan tidak mengganggu/merusak keserasian lingkunganc. Kegiatan sosial yang tidak mengganggu/merusak keserasian lingkunganII.2 Praktek keahlian perorangan, usaha pelayanan lingkungan dan kegiatan sosial tersebut di atas harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku (antara lain izin UU Gangguan, Izin Usaha, Izin dari DKK, Tata Kota dan Izin mendirikan bangunan) dan ketentuan lain seperti tercantum pada tabel lampiran keputusan. (Gubernur: Ali Sadikin)kurang mendukungJumlah karyawan maximum yang diperkenankan adalah : Praktek keahlian perorangan Dokter, Bidan, Pengacara/notaris/akontan, perencana, seniman, ahli pengobatan tradisional: 5 orang Usaha Pelayanan lingkungan (penjual makanan dan minuman dan kebutuhan sehari2, butik, salon kecantikan, pemangkas rambut, binatu, penjualan bunga tanaman hias, reparasi ringan, perpustakaan lingkungan dan apotik*) : 5 orang Kegiatan sosial yang tidak menggangu* (Taman Kanak-kanak*, Kursus-kursus*, klinik*, kantor yayasan sosial*, dan kegiatan sosial lainnya*) : 10 orang.*) dengan izin dispensasi Gubernur karena perubahan peruntukan

Industri Rumahan mau dimasukkan di kelompok mana, atau buat kelompok sendiri ?

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DKI JAKARTA, NOMOR : 135 TAHUN 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha

35Mempertegas larangan penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha, tidak memperpanjang izin bagi kantor/tempat usaha yang sudah ada di daerah pemukiman/hunian. (Gubernur: Wiyogo)

kurang mendukung

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA NO 1161/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Untuk Melaksanakan Pemberian Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbld 1926 Nomor 226)

36Pelimpahan wewenang kepada Kepala Suku Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kotamadya/Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan Pemberian Izin Usaha Berdasarkan UU Gangguan (Hinder Ordonante STBLD 1926 Nomor 226). (Gubernur : Sutiyoso)mendukungIsinya terkait IR : Daftar usaha : 16. Industri rumah tangga (home industry) membuat tahu dan tempe17. Industri rumah tangga dalam bidang bengkel bubut dengan jumlah karyawan tidak lebih dari 5 orang18. Industri rumah tangga percetakan dan proses dengan jumlah mesin tidak lebih dari 3 buah19. Industri Rumah tangga membuat air accu dan pempat penyimpanan20. Industri rumah tangga membuat cat, minyak cat, tenner, plinut, dan tempat penyimpanan21. Industri rumah tangga pembuatan/penggilingan bakso/daging/mie22. Indsutri rumah tangga membuat barang23. Industri rumah tangga membuat kecap/taoge dan tauco.24. Industri rumah tangga pengecoran 25 IRT .26. Industri rumah tangga membuat pupuk27 sd 29 IRT 30 Industri rumah tangga membuat kue2 makanan kecil dan sejenisnya31 sd 34 35 IRT membuat kompor dengan tenaga tangan (manual)36. IRT membuat tepung bahan2 kue dan roti37. IRT membuat essence38 sd 41. iRT.42. IRT pupuk kompos43 sd 48 . .49 Membuat terasi50. IRT membuat balon54. Usaha olehan udang

Izin UU Gangguan adalah izin tempat usaha berdasarkan UU Gangguan (Hinder Ordonantie Stbld Tahun 1926 Nomor 226).

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertban Umum

37Pasal 24, ayat (1).

Setiap orang atau badan yang dalam, melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

kurang mendukungPenjelasannya:Izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) diberlakukan pada kegiatan usaha industri dan non industri yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa polusi suara (kebisingan), polusi udara (asap), polusi air (limbah), rentan kebakaran, serta gangguan keamanan dan ketertiban .

38Pasal 24, ayat (2).Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

-

39Pasal 61, ayat (3).Setiap badan yang melanggar ketentuan Pasal . Pasal 24 ayat (1) .. dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh ) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 50 jutakurang mendukung

40Penjelasan Umum.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat.Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Jakarta yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkemabngan masyarakat diperlukan penyempurnaan terahadap PERDA tersebut. PERDA ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang lebih tenteram, tertib nyaman bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. PERDA ini ditertibkan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapanya.

PERDA ini merevisi PERDA nomor 11 tahun 1988 tentang ketertiban Umum dalam wilayah DKI Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemda serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta.-