15_p_hum_2011.-
DESCRIPTION
qTRANSCRIPT
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNo. 15 P/HUM/2011.-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum, tanggal 24 September 2010, No. 10/PRT/M/2010, Tentang Tata Cara
Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang No. 18/1999,
tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 39/2008, tentang Kementrian Negara, dan
Undang-Undang No. 10/2004, tentang Peraturan Perundang-undangan pada tingkat
pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagai berikut dalam
perkara :
Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., beralamat di Perumahan
Puribambu Kav. 2, Jalan Raya Ragunan No. 100, Kelurahan Jatipadang,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
m e l a w a n :
MENTERI PEKERJAAN UMUM, berkedudukan di Jalan Pattimura
No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :
1. Ir. Ismono, MA, Kepala Biro Hukum ;
2. Tri Djoko Waluyo, M.Eng.Sc., Sekretaris Badan Pembinaan
Konstruksi ;
. Ir. Dadan Krisnandar, MT, Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan
Kelembagaan, Badan Pembinaan Konstruksi ;
. Siti Martini, SH.,M.Si, Kepala Bagian Penyusunan Perundang-
undangan I, Biro Hukum ;
. Lia Maulida, SH.,M.Si, Kepala Bagian Penyusunan Perundang-
undangan II, Biro Hukum ;
. Sri Salmiani, SH.,MH., Kepala Bagian Batuan Hukum II, Biro
Hukum ;
. Dr. Putut Maharyudi, Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan, Pusat
Pembinaan Usaha dan Kelembagaan ;
Kesemuanya beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 06/SKS/M/2011,
tanggal 11 April 2011 ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret
2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 23 Maret 2011
dan didaftar dibawah register No. 15 P/HUM/2011 telah mengajukan Permohonan Hak
Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG
1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/
MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan, menyatakan : " Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang".
1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan : "Kekuasaan Kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna,
menegakkan hukum dan keadilan".
.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan :
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ".
.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan : "Mahkamah
Agung berwewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang
atau pengujian legalitas peraturan dibawah Undang-Undang (judicial review
on the legallity of regulation) dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang".
.5. Bahwah berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 (selanjutnya disebut UU No 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan
Kehakiman dinyatakan : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi".
1.6. Bahwa berdasarkan kententuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : "Mahkamah Agung
berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai
tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian
2
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan
dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan
langsung pada Mahkamah Agung".
.7. Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang
paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan
masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan
hukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supermasi hukum (supermacy
of law) atau dengan kata lain kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah
di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum
terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan
negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui
para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyatpun yang
dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri
oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan
konstitusi yang berlaku (the principle of constitucional democracy). (Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie,SH). Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat public
tertentu (staat organ, public office, public official) hendak mengatur,
mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada
subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya
bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk
undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat
mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit
mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (legislative
delegation of rule-making power).
.8. Bahwa kekecualian atas berlakunya prinsip "legislative delegation of rule-
making power " itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam
menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan
memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip "frijes ermenssen",
dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Presiden, tidak ada Lembaga
lain atau Pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat
mengikat untuk umum kecuali jika kewenangan demikian secara tegas
didelegasikan oleh undang-undang atau disubdelegasikan oleh suatu peraturan
pelaksana undang-undang.
.9. Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administrative dan tidak
boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak
diatur dalam undang-undang. Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma
hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya,
3
Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu
lintas hukum.
.10. Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundang-undangan,
pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena itu
setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah mengikat untuk umum,
haruslah atas persetujuan wakil-wakil yang duduk di Dewan Perwakilan
Rakyat, Apabila ketentuan dalam peraturan itu belum cukup dan masih
diperlukan pengaturan lebih lanjut, maka pendelegasian kewenangan
pengaturan itu baru dapat dilakukan apabila:
1.10.1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana
yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana
untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
.10.2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana
untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
.10.3. Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan
dari Undang-Undang atau Lembaga pembentuk undang-undang
Kepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan
bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelas
bahwa Lembaga pelaksna undang-undang, baru dapat memiliki
kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umum
jika oleh Undang-undang sebagi "primary legislation" memenag
memrintahkan atau memberi kewenangan untuk itu. Oleh karena itu
syarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan itu adalah harus
ada perintah atau pendelegasian yang resmi dari undang-undang.
1.11. Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang haruslah didasarkan atas "legislative delegation of
rule making power" dari pembentuk undang-undang kepada penerima
"delegation of rule making power " atau penerima delegasi untuk membuat
peraturan perundang-undangan dibawahnya.
1.12. Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lain itu
tidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi, mengingat
"delegasi" adalah merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan
kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk
mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri, karena itu delegasi
(delegation) memang berbeda dari "mandat" mengingat "madat" adalah
merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ Pemerintahan
kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawab sendiri mengambil
keputusan.
4
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
.13. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili
perkara pengujian dan pengujian legalitas dari:
1.13.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/
PRT/M Tahun 2010 Tanggal 24 September 2010, Tentang: Tata
Cara Pemilihan Pengurus,Masa Bakti,Tugas Pokok Dan Fungsi,
Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi,dan berikut Lampirannya yaitu :
1.13.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Mekanisme Kerja Lembaga.
.13.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga,
Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
1.13.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor:16/SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal :
Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta
Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja,
dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
.13.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/
M/2010.
.13.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/
SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang: Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan,serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja.
.13.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
Pebruari 2011, Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum
Republik Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010.
1.13.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010,
Tanggal 27 Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
karena bertentangan dengan:
5
Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999, Tentang
Jasa Konsruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal
20 Juli 2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 109.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal
30 Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tanggal
30 Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal
30 Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65.
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan
Hak Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010,
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
1.14. Bahwa Permohonan Uji Materiil atas :
1.14.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M Tahun
2010 tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme
Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut
Lampirannya yaitu :
1.14.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta
Menkanisme kerja Lembaga.
1.14.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi
Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
1.14.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor:16/SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal :
Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta
Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja,
dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
6
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
.14.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/
M/2010.
.14.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/
SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang: Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja.
.14.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor AK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
Pebruari 2011, Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum
Republik Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010.
.14.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010,
Tanggal 27 Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
yang dimohonkan masih dalam tegang waktu sebagaimana di atur dalam
Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 01 Tahun 2004
tentang Hak Uji Materiil, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan", sehingga tenggang waktu
pengajuan permohonan masih dimungkinkan.
1.15. Bahwa Uji Materiil terhadap:
1.15.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M Tahun
2010, Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme
Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut
Lampirannya yaitu :
1.15.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti,Tugas Pokok Dan Fungsi Serta
Menkanisme kerja Lembaga.
.15.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi
Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
7
Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1.15.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor:16/SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal :
Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta
Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja,
dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
.15.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/
M/2010.
.15.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:
05/SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang: Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja.
.15.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor :IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
Pebruari 2011, Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum
Republik Indonesia Nomor:05/SE/M/2010.
.15.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010,
Tanggal 27 Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
oleh Mahkamah Agung menjadi hal yang menarik karena seluruh peraturan
ini di terbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan
umum, setelah tanggal 24 September 2010 atau setelah ada Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 11 /P/HUM Tahun 2010, Tanggal 5 Agustus 2010
Tentang Hak Uji Materiil atas Mahkamah Agung, karena bertentangan
dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi seakan-akan Menteri
Pekerjaan umum mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, dan apabila tidak
dilakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan tersebut, dipastikan
seluruh peraturan ini akan berdampak pada konsistensi peraturan,
harmonisasi peraturan dan merusak hirarki peraturan perundang-undangan
secara vertikal, oleh karena itu dengan permohonan ini diharapkan tetap
terjaminnya tertib hukum dan kepastian hukum tetap terjaga sebagaimana
8
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
prinsip yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum
yang menjungjung tinggi supermasi hukum dan demokrasi.
2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :
2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung ayat :
(1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada,
Mahkamah Agung dan dibuat secara, tertulis dalam bahasa Indonesia".
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :
a. perorangan warga, negara, Indonesia ;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI
yang diatur dalam undang-undang ;
c. badan hukum publik atau badan privat;
(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama dan alamat Pemohon ;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan
menguraikan dengan jelas bahwa :
1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan /atau;
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku dan;
c. hal-hal yang diminta untuk diputus ;
(4) Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan ;
(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohonan atau
permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan
permohonan tidak diterima.
(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohonan beralasan,
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
(7) Dalam hal pemohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau
9
Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan pemohonan dikabulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara
atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal putusan diucapkan.
(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan
permohonan ditolak.
(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundangundangan
diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
2.2. Bahwa Tata cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji
Materiil Pasal 1 Ayat :
(1). "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi
muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap
peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.
(2). “Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang
mengikat umum dibawah undang-undang".
(3) "Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan
terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga
bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih
tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan".
(4) "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perongan yang
mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas
berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari
Undang-undang.
(5). "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
2.3. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil adalah perorangan warga Negara
Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.030560.0513,
Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar 03 Mei 1960, Pekerjaan Wira Swasta
selaku pelaku usaha jasa pelaksana konstruksi, sebagai sumber mata
pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, agar
mendapatkan kehidupan layak, dan turut serta dalam mengembangkan usaha
jasa konstruksi melalui kemampuan dan pengalaman yang saya miliki di
bidang jasa pelaksana konstruksi dengan tujuan tercapainya pengembangan
10
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
usaha jasa konstruksi yang kokoh, dan tertib hukum serta mendorong
penyelenggaraan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara
Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kemampuan pengusaha jasa
konstruksi untuk menjadi pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis dan
manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat baik
ditingkat nasional, regional maupun internasional, menjunjung tinggi etika
usaha dan profesi, memajukan usaha jasa konstruksi, aktif dalam memberi
penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum bagi sesama pengusaha jasa
konstruksi, serta memperjuangkan hak dan kepentingan sesama para pengusaha
jasa konstruksi yang tetap menjaga moralitas, professional dan dapat dipercaya
dalam menjalankan profesi usahanya.
.4. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusional saya dirugikan dengan
diberlakunnya :
2.4.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :10/PRT/M Tahun 2010,
Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,
Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut Lampirannya yaitu :
2.4.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta
Menkanisme kerja Lembaga.
.4.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga,
Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
2.4.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/
SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja.
.4.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor :Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.
.4.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/
SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi
Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan
Usaha,Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
.4.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor: JK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
11
Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pebruari 2011,Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan
Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia
Nomor:05/SE/M/2010.
.4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010,
Tanggal 27 Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi.
2.5. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil adalah sebagai perorangan warga
Negara Republik Indonesia, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum
(legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan
Hak Uji Materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 31 A Undang-undang RI No.3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas
UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat : (2) "Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang
menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undang
dibawah undang-undang yaitu : a. Perorangan warga Negara Indonesia;
b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam
undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
2.6 . Bahwa Pemohonan ini menuntut agar:
2.6.1.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :10/PRT/M Tahun 2010
Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,
Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berikut Lampirannya
yaitu :
2.6.1.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta
Mekanisme kerja Lembaga.
2.6.1.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi
Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
2.6.1.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor:16/SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal :
Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa
Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan
Sertifikat Keterampilan Kerja.
.6.1.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor :Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
12
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/
M/2010.
.6.1.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor:05/SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang :
Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa
Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan
Sertifikat Keterampilan Kerja.
.6.1.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : JK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
Pebruari 2011,Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan
Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik
Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010.
2.6.1.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010,
Tanggal 27 Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau keabsahan proses
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selaku peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pembuat peraturan
perundang-undangan (Menteri dan atau Kementerian Pekerjaan
Umum) tidak memiliki kewenangan dan atau subsitusi kewenangan dalam
membuat peraturan perundang-undangan tentang Forum dan Lembaga
"legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang-undang,
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999, Tentang Jasa
Konsruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.
. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-
undangan Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20
Juli 2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109.
13
Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tanggal 5 Agustus
2010, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan rancangan Peraturan Presiden.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
11.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan Hak
Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2.7. Bahwa pada dasarnya sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintahan,
sejauh ditugaskan dan atau memiliki kewenagan subsitusi dari Presiden selaku
kepala pemerintahan, Menteri berwenang membuat aturan yang bersifat
mengatur, aturan yang berlaku dan mengikat umum, karena sifat yang diatur
dan jangkauan serta wilayah keberlakuannya meliputi semua orang, dengan
syarat ketentuan yang bersifat regeling ditetapkan oleh seorang Menteri harus
lahir dan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau merupakan subsitusi
pendelegasian kewenangan dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan kepada
Menteri.
.8. Bahwa dalam menerbitkan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk
Peraturan Menteri, Menteri tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas
kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau
14
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip
supremasi hukum, sehingga seorang Menteri harus pula memperhatikan serta
mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuatnya harus
secara materil dan formal, serta substansial tidak melanggar asas-asas kaidah
hukum yang mendasar dan tidak bertentangan bertentangan serta melampaui/
melebihi peraturan dasarnya, atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan Peraturan Perundang-undangan telah mendelegasikan dan atau
mensubdelegasikan kewenangan tersebut kepadanya.
2.9. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD
1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR
No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan
Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap
aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentang dengan aturan hukum
yang lebih tinggi lex superior derogat legi inferiori) yang mengandung arti
bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan
yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat
mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah,
tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak
memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya.
2.10.Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan
kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak
kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta
menghambat terciptanya kepastian hukum.
.11.Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak berpartisipasi dalam
perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia termasuk
mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana,
perdata maupun administrasi, Hak Uji Materiil atas Undang-undang yang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (konstitusi) dan Peraturan
perundang-undangan dibawah Undang-undang yang bertentangan dengan
Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang
bebas, jujur, murah, dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang
menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh Hakim yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999
tentang HAM).
3. POKOK PERMOHONAN :
3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan diatas dan tentang kewenangan
Mahkamah Agung serta kedudukan Hukum Pemohon, adalah merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
15
Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
.2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma/aturan yang terdapat
dalam:
3.2.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/
PRT/M Tahun 2010, tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara
Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta
Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan
berikut Lampirannya yaitu :
3.2.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3.2.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga,
Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
3.2.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/
SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan kerja.
.2.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor: Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.
.2.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/
SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi
Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan
Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
.2.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor :IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
Pebruari 2011, Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan
Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia
Nomor:05/SE/M/2010.
Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
dan prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk itu peraturan perundang-undangan yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999,Tentang Jasa
Konsruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.
16
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-
undangan Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.
4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20
Juli 2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tanggal 5 Agustus
2010, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65.
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan Hak
Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan
UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan
Pemerintah Penggati Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Peraturan Presiden.
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan,Tugas,Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
3.3. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan
Umum dan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu :
3.3.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/
PRT/M Tahun 2010, Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara
Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta
Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan
berikut Lampirannya yaitu :
17
Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3.3.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
.3.1.2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga,
Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
3.3.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/
SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja.
.3.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor :Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.
.3.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/
SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi
Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan
Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
.3.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor :IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
Pebruari 2011, Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan
Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia
Nomor:05/SE/M/2010.
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999, Tentang Jasa
Konstruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-
undangan Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20
Juli 2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109.
18
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tanggal 5 Agustus
2010, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65.
. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan Hak
Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan
UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Peraturan Presiden.
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
3.4. Bahwa landasan hukum sebagai pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum dalam
penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi,
Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berikut
lampirannya (Lampiran I Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,
Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Menkanisme Kerja dan Lampiran II Tentang
Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi dan Kesekretariatan), dengan
mempertimbangkan :
3.4.1. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai
berikut : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja
19
Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri”, hal ini bertentangan dengan ketentuan :
a. Pasal 34 UU 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi " Ketentuan
mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih Ianjut
dengan Peraturan Pemerintah".
(1) Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang memberikan
kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengatur
atau membuat peraturan tentang Forum dan Lembaga, karena
telah diatur secara tegas, bahwa tentang Forum dan Lembaga
harus diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Presiden pun
tidak diberikan kewenangan untuk mensubsitusikan
kewenangan tersebut Kepada Menteri oleh karena itu
berdasarkan ketentuan ini bahwa tidak ada organ lain dalam
pemerintahan, yang dapat mengambil alih kewenangan
mengatur tentang forum dan lembaga karena telah diatur dengan
tegas dalam Undang-undang bahwa pengaturan tentang forum
dan lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah, tidak ada
pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada
Presiden maupun Menteri untuk membuat aturan peraturan
tentang forum dan lembaga, itu sebabnya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi tidak ditemukan satu pun ketentuan
yang berisi substansi kewenangan membuat pengaturan tentang
forum dan lembaga kepada Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan
Pemerintah tentang forum dan lembaga harus ditetapkan karena
telah diminta secara tegas oleh undang-undang, karena
Peraturan Pemerintah itulah pada dasarnya yang merupakan
pelaksana undang-undang.
(2) Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2004
"Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu
penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai
pelaksana undang-undang.
b. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang
Jasa Konstuksi :
1. Ayat (1) Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi
dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
20
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Ayat (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan penerbitan peraturan perundangundangan dan
standar-standar teknis.
3. Ayat (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk
menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan
perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
4. Ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk
menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ayat (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa
konstruksi.
6. Ayat (6) Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diuraikan
diatas, jelas bahwa tugas Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah
adalah kepada pembinaan jasa konstruksi dan tugas pembinaan ini tidak
didelegasikan oleh undang-undang kepada Menteri atau Kementerian
Pekerjaan umum, melainkan kepada pemerintah, oleh karena itu
Menteri Pekerjaan Umum dan atau Kementerian Pekerjaan Umum
tidak satu-satunya Menteri atau Kementerian yang punya kewenangan
atau tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap
penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, adapun yang menjadi tugas
Pemerintah (bukan Menteri) adalah pembinaan terhadap "Usaha Jasa
Konstruksi" bukan untuk Lembaga. Hal ini sejalan dengan Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 11 P/HUM Tahun 2010 Tentang Hak Uji
Materiel atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan
dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana dalam
kesimpulan Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal mengenai Forum
dan Lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan
Peraturan Menteri.
21
Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3.4.2. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 : "Selain
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan
dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan Lembaga" yang
dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa " dukungan
kesekretariatan Lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis dan
keahlian. Pendanaan dari Pemerintah dibebankan pada anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jasa
konstruksi dasar pertimbangan ini bertentangan dengan:
a. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang
jasa konstruksi " Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang
independen dan mandiri.
b. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang
Jasa Konstruksi menyatakan bahwa "Untuk mendukung
kegiatannya, Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang
berkepentingan ketentuan dalam.
c. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah sejalan
dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan " Ketentuan
lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggung jawaban
penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah lembaga.
d. Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal Pemerintah
dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan
lembaga, serta memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan
operasionalnya.
e. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa
"Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan
keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian,
keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara".
f. Pasal 3 Ayat a, b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
menyatakan bahwa " Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :
1). Ayat a "memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan
pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang
22
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan
konstruksi yang berkualitas, yang selanjutnya dalam
penjelasannya di tegaskan bahwa "Jasa konstruksi
mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem
pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang
kehidupan masyarakat dan menumbuh kembangkan berbagai
industri barang dan jasa yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi".
). Ayat b " mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara
pengguna dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta
meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
) Ayat c dinyatakan bahwa "Pengaturan jasa konstruksi bertujuan
untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang
jasa konstruksi, yang selanjutnya dalam penjelasan ditegaskan
bahwa Peran Masyarakat meliputi baik yang bersifat langsung
sebagai penyedia jasa, dan pemanfaatan hasil pekerjaan
konstruksi, maupun peran sebagai warga negara yang
berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk
menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan
konstruksi dan melindungi kepentingan umum.
3.5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :10/
PRT/M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,Tugas
Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi yang menyatakan :
3.5.1. Ayat (1) "Lembaga Penegembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya
disebut Lembaga adalah organisasi sebagaimana disebut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi.
.5.2. Ayat (2). " Pengurus Lembaga adalah wakil dari unsur-unsur yang
dikukuhkan oleh Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional dan oleh
Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi".
(1). Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang
Jasa Konstruksi yang mentakan bahwa " Lembaga sebagaimana
dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari :
a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi.
23
Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. asosiasi profesi jasa konstruksi.
c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa
konstruksi; dan
d. Instansi Pemerintah yang terkait, yang dalam penjelasannya di
tegaskan bahwa : Wakil Instansi Pemerintah yang duduk
dalam lembaga adalah yang ditunjuk oleh instansi yang
mempunyai tugas dan fungsi pembinaan di bidang jasa
konstruksi.
(2). Jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Menteri Pekerjaan Umum
dan atau Kementerian Pekerjaan Umum tidak satu-satunya
Menteri dan atau Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi
pembinaan dibidang jasa konstruksi.
3.5.3. Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas
Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi yang menyatakan " Kesekretariatan Lembaga yang
selanjutnya disebut Kesekretariatan adalah unit kerja yang mendukung
pelaksnaan tugas lembaga meliputi administrasi, teknis, dan keahlian
bertentangan dengan ketentuan:
3.5.3.1. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
Tentang jasa konstruksi " Penyelenggaraan peran masyarakat
jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh
suatu lembaga yang independen dan mandiri.
3.6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
10/PRT/M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,
Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa :
(1). Ayat (1) " Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi":
a. Tata Cara Pemilihan Pengurus,Masa Bakti,Tugas Pokok Dan Fungsi,
Serta, Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
b. Organisasi Lembaga, Unit Sertifikat dan Kesekretariatan.
(2). Ayat (2) "Pengaturan tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti,
tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga tercantum dalam
Lampiran I, dan pengaturan tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi
24
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan Kesekretariatan Lembaga tercantum dalam Lampiran 2, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
pengaturan ini bertentangan dengan :
a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi pengaturannya adalah dengan Peraturan Pemerintah yang
menyatakan bahwa : " Ketentuan mengenai forum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
b. Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang
Usaha dan Peran Masayarakat Jasa Konstruksi "Pembentukan
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dinyatakan sah
secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan
Pasal 24.
c. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Tentang Usaha dan Peran Masayarakat Jasa Konstruksi menyatakan :
" Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja
lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.
d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 11 P/HUM Tahun 2010 Tanggal 5
Agustus 2010,Tentang Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi yang bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi dengan amar putusan mengabulkan sebahagian
permohonan Pemohon dan menyatakan:
1. Menyatakan Pasal 10 Ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
1). Pasal 10 Ayat (4); "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimasud pada ayat
(1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur degan peraturan Menteri".
). Pasal 26 Ayat (1) "Lembaga Tingkat Nasional menetapkan
pedoman pelaksanaan tugas Lembaga setelah mendapat
persetujuan Menteri”.
3). Pasal 26 Ayat (2) "Lembaga Tingkat Provinsi dalam
melaksanakan fungsinya mengacu pada pedoman pelaksnaan
tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.
25
Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4). Pasal 29A Ayat (1) "Dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada
Lembaga Nasional dibentuk Sekretariat".
5). Pasal 29A Ayat (2) "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit
kerja di lingkungan Kementerian yang bertanggung jawab di
bidang konstruksi".
6). Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan
Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara".
). Pasal 29B Ayat (1) “Dalam rangka, mendukung pelaksanaan
tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada
Lembaga tingkat Provinsi dibentuk sekretariat.
). Pasal 29B Ayat (2) "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dilaksanakan secara, fungsional oleh perangkat
daerah yang membidangi konstruksi".
). Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
Gubernur".
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya
yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan
karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum oleh karena itu Mahkamah Agung
“Memerintahkan Presiden RI untuk membatalkan dan mencabut Pasal 10 Ayat
(4), Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi".
3.7. Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
10/PRT/M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,
Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa : "Penetapan Asosiasi yang
Memenuhi Persyaratan, dan Perguruan Tinggi, dan/atau pakar serta Instansi
Pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur
untuk setiap periode kepengurusan Lembaga ditetapkan oleh Menteri, adalah
bertentangan dengan:
3.7.1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi yang menyatakan " Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 Ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari :
26
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi.
b. asosiasi profesi jasa konstruksi.
c. pakar dan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa
konstruksi; dan
d. Instansi Pemerintah terkait.
3.7.2. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi pengaturannya adalah dengan Peraturan Pemerintah.yang
menyatakan bahwa : " Ketentuan mengenai forum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
.7.3. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi:
3.7.3.1. Ayat (3) Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari :
a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi.
b. asosiasi profesi jasa konstruksi.
c. pakar dan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang
jasa konstruksi; dan Instansi Pemerintah terkait.
3.7.3.2. Ayat (4) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah organisasi
dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau
perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang
bersifat umum atau sepesialis serta memiliki keterampilan dan
atau keahlian sesuai kriteria:
a. bersifat nasional dalam arti :
(1) Berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang,
tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat
nasional; atau
(2) Berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang
atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima)
wilayah propinsi.
b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan
aspirasi anggotanya;
c. memiliki dan menjungjung tinggi kode etik asosiasi dan
d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan
manajemen usaha bagi anggotanya.
3.7.3.3. Ayat (5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau
27
Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
himpunan pengusaha orang perseorangan terampil dan atau
ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di
bidang jasa konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa
konstruksi yang memenuhi kriteria :
a. bersifat nasional dalam arti :
1). berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi
keanggotaannya bersifat nasional; atau
2). berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau
perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah
propinsi di Indonesia.
b. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan
c. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan
aspirasi anggotanya.
d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan,
keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.
3.7.3.4. Ayat (6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c
merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria,
sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin
keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk
berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan
pengusaha jasa konstruksi.
3.7.3.5. Ayat (7) Wakil Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal
dari Institusi Pendidikan yang memenuhi kriteria :
a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan
bidang jasa konstruksi.
b. telah memenuhi persyaratan akreditasi Perguruan Tinggi
dan telah mendapat rekomendasi dari Pimpinan
Pergurtuan Tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.
3.7.3.6. Ayat (8) Wakil Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih
instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya
berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh
Menteri.
3.8. Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/
M Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas
Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi :
28
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3.8.1. Ayat (1) " Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini Pengurus
Lembaga yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Menteri
ini, segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengahiri AD/ART Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan
menfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga berdasarkan Peraturan
Menteri ini.
.8.2. Ayat (2) Penetapan Asosiasi yang memenuhi persyaratan dan Perguruan
Tinggi, dan atau pakar serta Instansi Pemerintah yang memenuhi
kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode
kepengurusan lembaga ditetapkan oleh Menteri.
.8.3. Ayat (4) Seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Sertifikat Keahlian
(SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKTK) yang habis masa
berlakunya setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dapat
diperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan dengan tetap
mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diberlakukan saat
penerbitan.
.8.4. Ayat (5) Menteri atau atas nama Menteri membentuk Tim Penguji
Kelayakan dan Kepatutan calon Pengurus Lembaga Tingkat Nasional
dan Provinsi.
3.8.5. Ayat (6) Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat
Provinsi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus
sudah dikukuhkan paling lama pada bulan Desember 2011.
.8.6. Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi
yang dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkannya pengurus
lembaga sebgaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
1. Pasal 34 UU 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi " Ketentuan mengenai
forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".
. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Menteri
Pekerjaan Umum untuk mengatur atau membuat peraturan tentang Forum
dan Lembaga, karena telah diatur secara tegas, bahwa tentang Forum dan
Lembaga harus diatur dengan Peraturan Pememerintah dan Presiden pun
tidak diberikan kewenangan untuk mensubsitusikan kewenangan tersebut
29
Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Menteri oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini bahwa tidak ada
organ lain dalam pemerintahan, yang dapat mengambil alih kewenangan
mengatur tentang forum dan lembaga karena telah diatur dengan tegas
dalam Undang-undang bahwa pengaturan tentang forum dan lembaga
diatur dalam Peraturan Pemerintah, tidak ada pendelegasian kewenangan
dari undang-undang kepada Presiden maupun Menteri untuk membuat
aturan peraturan tentang forum dan lembaga, itu sebabnya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi tidak ditemukan satu pun ketentuan yang berisi substansi
kewenangan membuat pengaturan tentang forum dan lembaga kepada
Menteri Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah tentang forum dan
lembaga harus ditetapakan karena telah diminta secara tegas oleh undang-
undang, karena Peraturan Pemerintah itulah pada dasarnya yang merupakan
pelaksana undang-undang.
3. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 2004 " Setiap
Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan
Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksana undang-undang.
4. Pasal 35 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstuksi :
a. Ayat (1) " Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam
bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
b. Ayat (2) " Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar
teknis.
c. Ayat (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk
menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya
dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
d. Ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan
terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin
terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Ayat (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.
f. Ayat (6) Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
jelas bahwa tugas Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah kepada
pembinaan jasa konstruksi (pemberdayaan usaha jasa konstruksi, pengawasan
30
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksidan) dan yang terpenting bahwa
tugas pembinaan ini tidak didelegasikan oleh Undang-undang kepada Menteri
dan atau Kementerian Pekerjaan umum,oleh karena itu Menteri Pekerjaan
Umum dan atau Kementerian Pekerjaan umum tidak punya kewenangan atau
tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Lembaga, adapun
yang menjadi tugas Pemerintah (bukan Menteri) adalah pembinaan terhadap
"Usaha Jasa Konstruksi" bukan untuk Lembaga. Hal ini sejalan dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 11 /P/HUM Tahun 2010 Tentang Hak Uji
Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi dimana dalam kesimpulan Majelis Hakim
berkesimpulan dalam hal mengenai Forum dan Lembaga diatur dengan
Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri.
3.9. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 : " Selain dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan dukungan
pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan Lembaga" yang dalam penjelasan
Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa " dukungan kesekretariatan Lembaga
meliputi dukungan administrasi, teknis dan keahlian. Pendanaan dari
Pemerintah dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang jasa konstruksi dasar pertimbangan ini
bertentangan dengan:
a. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang jasa
konstruksi "Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan
jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan
mandiri.
b. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi menyatakan bahwa "Untuk mendukung kegiatannya, Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana
dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan ketentuan dalam.
c. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah sejalan dengan
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan : " Ketentuan lebih lanjut
tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) serta tata cara pertanggung jawaban penggunaannya ditetapkan
dalam musyawarah lembaga.
31
Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal Pemerintah dapat
mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan lembaga, serta
memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan operasionalnya.
e. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa
"Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan,
manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan,
keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan
negara".
f. Pasal 3 Ayat a, b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan
bahwa Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :
1).Ayat a : " memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan pekerjaan
konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,
andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi
yang berkualitas, yang selanjutnya dalam penjelasannya di
tegaskan bahwa : "Jasa konstruksi mempunyai peranan
penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional,
untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat
dan menumbuh kembangkan berbagai industri barang dan
jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi".
2) Ayat b : "mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan
penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan
kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3) Ayat c : dinyatakan bahwa "Pengaturan jasa konstruksi bertujuan
untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang
jasa konstruksi, yang selanjutnya dalam penjelasan ditegaskan
bahwa : “Peran Masyarakat meliputi baik yang bersifat
langsung sebagai penyedia jasa, dan pemanfaatan hasil
pekerjaan konstruksi, maupun peran sebagai warga negara
yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk
menegakkan ketertiban penyelenggaraan Pembangunan
konstruksi dan melindungi kepentingan umum”.
3.10.Karena telah dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999 Tentang Jasa Konstruksi, tentang Forum dan Lembaga diatur dalam
Peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah, dimana tidak
ditemukan satu pun ketentuan yang berisi subsitusi kewenangan membuat
32
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pengaturan tentang forum dan lembaga kepada Menteri dan atau Kementerian
Pekerjaan Umum, maka :
3.10.1. Penerbitan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia Nomor :10/PRT/M Tahun 2010, tanggal 24 September
2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas
Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :
1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,
Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit
Sertifikasi dan Kesekretariatan Lembaga.
3.10.2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/
SE/M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja.
.10.3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor :Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22
Desember 2010 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran
Menteri Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.
.10.4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/
SE/M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan
Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat
Keterampilan Kerja.
3.10.5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24
Pebruari 2011, Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan
Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum Republik
Indonesia No.05/SE/M/2010.
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999, Tentang Jasa
Konsruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.
33
Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-
undangan Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20
Juli 2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tanggal 5 Agustus
2010, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal 30
Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65.
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan Hak
Uji Materil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan rancangan Peraturan Presiden.
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Dan Ckpnisasi Kementerian Negara.
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini
memohon kiranya Majelis Hakim Agung, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus
permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnva sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan :
34
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/PRT/M
Tahun 2010, Tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :
1. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa
Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi.
2. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi
dan Kesekretariatan Lembaga.
b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:16/SE/
M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan kerja.
c. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor :Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22 Desember 2010
Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum
Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.
d. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/
M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
d. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24 Pebruari 2011,
Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri
Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/M/2010.
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan prosedur
pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk itu yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999, Tentang Jasa
Konsruksi. Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan
Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 20 Juli
2008, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109.
35
Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 30 Mei
2000, Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tanggal 5 Agustus
2010, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tanggal 30 Mei
2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Peraturan Presiden.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
11.Putusan Mahkamah Agung R.I. No.11/P/HUM/2010 Tanggal 5 Agustus 2010
Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi.
3. Menyatakan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dibawah ini :
a. Peraturan Peraturan Perundang-undangan tersebut dibawah ini Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/PRT/M Tahun 2010 Tanggal
24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas
Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :
1) Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa
Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi.
2) Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi
dan Kesekretariatan Lembaga.
b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 16/SE/
M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
36
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
c. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22 Desember 2010
Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum
Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.
d. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/
M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
e. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24 Pebruari 2011,
Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri
Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/M/2010.
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum.
f. Memerintahkan :
1. Peraturan Peraturan Perundang-undangan tersebut dibawah ini :
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/PRT/M
Tahun 2010, tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan berikut Lampirannya yaitu :
2. Lampiran I yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa
Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Lampiran II yang mengatur Tentang Organisasi Lembaga, Unit Sertifikasi
dan Kesekretariatan Lembaga.
g. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 16/SE/
M/2010 Tanggal 23 November 2010, Perihal : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
h. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : Um.0111-Kk/1911, Tanggal 22 Desember 2010
Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjan Umum
Republik Indonesia Nomor:16/SE/M/2010.
i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/
M/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentang : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
37
Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
j. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-Kk/1212, Tanggal 24 Pebruari 2011,
Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja, sesuai Surat Edaran Menteri
Pekerjan Umum Republik Indonesia Nomor:05/SE/M/2010.
segera dicabut.
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi tetap berlaku umum dan mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
ATAU
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan
ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
- Bukti P.1 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara
Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta
Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
- Bukti P.2 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 16/SE/M/2010 ;
- Bukti P.3 : Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjaan
Umum No. 16/SE/M/2010 ;
- Bukti P.4 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 05/SE/M/2010 ;
- Bukti P.5 : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum R.I. No.IK.02.02-Kk/112, tanggal 24 Februari 2011 Tentang
Perihal Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha,
Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai Surat
Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 05/SE/M/2010 dan No.16/SE/
M/2010 ;
- Bukti P.6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang
Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon
telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :
1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa landasan hukum
pertimbangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 yang
mengacu pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010
bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ;
38
38
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Atas dasar dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai
berikut:
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4),
diatur mengenai hierarki Peraturan Perundangan sebagai berikut :
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah;
(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi ;
Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan :
"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain,
peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/
Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Menteri mempunyai kewenangan untuk
menerbitkan Peraturan Menteri atas perintah peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Pasal 25 ayat
(3) yang mendelegasikan kewenangan untuk mengatur pemilihan pengurus, masa
bakti, tugas pokok dan mekanisme kerja lembaga kepada Menteri.
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2010, dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Menteri
adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang konstruksi.
Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa
dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, unit kerja yang ditunjuk oleh
Menteri bertugas antara lain menyusun program pelaksanaan pembinaan dan
melaksanakan pembinaan.
39
Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tugas dan fungsi Menteri Pekerjaan Umum sebagai Pembina Konstruksi tersebut
ditegaskan dalam Pasal 407 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 yang
menyatakan bahwa Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi. Peraturan Presiden tersebut
tidak memberikan wewenang kepada Menteri atau kementerian lain untuk
melakukan pembinaan dibidang konstruksi.
Dengan demikian Kementerian Pekerjaan Umum merupakan satu-satunya
Kementerian yang ditugasi untuk melakukan pembinaan konstruksi ;
2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2010 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1999, Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Pasal
2 dan Pasal 3 ayat a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah tidak
benar ;
Atas dasar dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang
mengatur mengenai dukungan pendanaan untuk kesekretariatan lembaga tersebut
tidak mempengaruhi independensi dan kemandirian lembaga, karena makna dari
independensi dan kemandirian lembaga adalah dalam hal pelaksanaan tugas lembaga
sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang mengatur:
"Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi ;
b Menyelengarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi ;
c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi,
dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja ;
d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi ;
e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli dibidang
jasa konstruksi ;
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi telah di uji materiil secara keseluruhan dan telah memiliki ketetapan
hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11/P/
HUM/2010, tanggal 5 Agustus 2010, Tentang Putusan atas Permohonan Keberatan
Hak Uji Materiil Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan hanya 4 pasal yang dicabut yaitu Pasal 10
ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A, dan Pasal 29B, sehingga pasal-pasal lainnya masih
tetap mengikat dan sah secara hukum serta konstitusionalitasnya tidak terbantahkan ;
40
40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak ada korelasi dengan dengan Pasal 2 dan Pasal 3
ayat a,b,c, Pasal 31 ayat (3) , Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999, sehingga Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tidak
dapat dipertentangkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat a,b,c, Pasal 31 ayat (3), Pasal
33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, oleh karena itu penyusunan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 yang mendasarkan
pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (3) dan Pasal
27 ayat (2) dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan
hukum ;
3. Permohonan Pemohon pada halaman 26 angka 3.5.1 dan 3.5.2 tidak jelas apa yang
dimohon, sehingga Termohon tidak perlu menanggapinya.
4. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010: " kesekretariatan lembaga yang
selanjutnya disebut Kesekretariatan, adalah unit kerja yang mendukung pelaksanaan
tugas lembaga meliputi administrasi, teknis, dan keahlian, dianggap bertentangan
dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.
Atas dasar dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: I0/PRT/M/2010 yang
mengatur mengenai kesekretariatan lembaga tersebut tidak mempengaruhi
independensi dan kemandirian lembaga karena makna independensi dan
kemandirian lembaga adalah dalam hal pelaksanaan tugas lemabaga sesuai Pasal 33
ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ;
Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010,
Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil dari unsur:
a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan;
b. asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan;
c. perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan yang berkaitan dengan
pengembangan usaha jasa konstruksi dan/atau pakar yang bergerak di bidang
usaha jasa konstruksi; dan
d. Pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung
jawab dibidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi dari
Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat
Provinsi ;
Kesekretariatan Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 tidak terdapat didalam 4 wakil
unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 4
41
Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2010 sehingga Pasal 1 ayat (3) tidak dapat dipertentangkan dengan sifat
independen dan mandiri dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999 dalam melaksanakan keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas lembaga.
5. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Masa Bakti,
Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga bertentangan dengan
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, dan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 11/P/HUM2010, adalah tidak benar ;
Atas dasar dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
10/PRT/M/2010 menyatakan bahwa:
(1) ruang lingkup berlakunya peraturan menteri ini meliputi:
a. Tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta
mekanisme kerja lembaga dan
b. Organisasi lembaga, unit sertifikasi dan kesekretariatan lembaga ;
(2) Pengaturan tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan
fungsi serta mekanisme kerja lembaga tercantum dalam lampiran 1 dan
pengaturan tentang organisasi lembaga, unit sertifikasi dan pengaturan tentang
organisasi lembaga, unit sertifikasi dan kesekretariatan lembaga tercantum dalam
lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mendelegasikan
pengaturan forum dan lembaga kedalam Peraturan Pemerintah, selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 memerintahkan mengenai tata cara
pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja
Lembaga diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang mengatur
kewenangan lembaga untuk menetapkan masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi
serta mekanisme kerja Lembaga dalam AD/ART telah diubah melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan: "ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan
fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri".
Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 10/
PRT/M/2010 sudah tepat dan benar karena melaksanakan amanat dari Pasal 25 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang melaksanakan perintah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.
42
42
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2010 yang mengatur tentang
penetapan asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan tinggi dan/atau pakar,
serta Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok
unsur untuk setiap periode pengurusan lembaga ditetapkan oleh Menteri,
bertentangan dengan Pasal 33, Pasal 34 UU No 18 Tahun 1999 dan Pasal 24 ayat (3),
ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000, Termohon tidak sependapat dengan alasan:
Pasal 33 yang mengatur mengenai:
(1) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-
wakil dari:
a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
b. Asosiasi profesi jasa konstruksi;
c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
d. Instansi Pemerintah yang terkait.
(2) Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi,
kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di
bidang jasa konstruksi.
(3) Untuk mendukung kegiatannya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang
berkepentingan.
dan Pasal 34: "Ketentuan mengenai Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah".
Kewenangan Menteri yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 tidak bertentangan dengan ketentuan
Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 karena sudah sesuai dengan
ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999: "Pemerintah
melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan", dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000: "Bentuk
pembinaan jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan".
Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 antara lain diatur
bahwa unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri melaksanakan pembinaan jasa
43
Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
konstruksi sehingga sudah tepat ketentuan yang menyatakan bahwa penetapan
asosiasi yang memenuhi persyaratan, perguruan tinggi atau pakar, serta Instansi
Pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk
setiap periode pengurusan lembaga ditetapkan oleh Menteri.
Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010
yang menyatakan: " Penetapan asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan
tinggi, dan/atau Pakar, serta Instansi Pemerintah yang memenuhi kritetria dapat
menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan lembaga
ditetapkan oleh Menteri", tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 24 ayat (3), ayat
(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 karena pasal dan ayat tersebut sudah diubah pengaturannya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, yang dijadikan acuan oleh Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010.
7. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat
(4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/
M/2010 bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 35 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
adalah tidak benar.
Atas dasar dalil tersebut, termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis peraturan perundang-undangan
selain Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
Sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang
mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga dalam peraturan
pemerintah, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang
sudah diubah pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang
mana dalam Pasal 25 ayat (3) mengamanatkan Menteri untuk mengatur lebih lanjut
tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta
mekanisme kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Sehingga Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak dapat
dipertentangkan dengan Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.
Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tidak
memerintahkan pendelegasian lebih lanjut kedalam peraturan pelaksanaan sehingga
44
44
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 mengenai batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kiranya Mahkamah Agung
yang memeriksa permohonan Nomor : 15/PR/III/15P/HUM/Th. 2011 berkenan
memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:
I. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing):
II. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
III.Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan;
IV. Menyatakan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010, Tanggal 27
Desember 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010, Tanggal 24
September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas
Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi dan berikut Lampirannya.
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/SE/
M/2010, Tanggal 25 Februari 2010, tentang Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
Nilai Paket Pekerjaan Serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 16/SE/
M/2010, tanggal 23 November 2010, perihal Persyaratan Kualifikasi Usaha dan
Nilai paket Pekerjaan Serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.
5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : Um.0111-KK/1911, Tanggal 22 Desember 2010,
perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : 16/SE/M/2010.
6. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : IK 02.02-KK/1212, Tanggal 24 Februari 2011,
perihal Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian
Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 05/SE/M/2010 ;
Adalah sah dan benar menurut hukum serta tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat ;
V. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :
45
Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan
keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah
permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah
permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan
serta adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk
mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 23 Maret
2011 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil ditetapkan tanggal 24 September
2010, oleh karena itu Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa mengenai legal standing dari Pemohon, Mahkamah Agung
berpendapat bahwa Pemohon memiliki kwalitas legal standing, karena kegiatan sehari-
hari dibidang Jasa Konstruksi yang berkaitan erat dengan Objek Hak Uji Materiil (Ex
Pasal 31A ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan memiliki legal standing
untuk mengajukan permohonan keberatan, maka secara formal prosedural permohonan
mana dapat diterima ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon,
Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :
Bahwa alasan keberatan tidak berdasarkan hukum sebagaimana uraian jawaban
Termohon tertanggal, Jakarta 12 April 2011 yang intinya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor : 10/PRT/M/2010, tanggal 24 September 2010 tidak
bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang
No. 18 Tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999, tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No. 54 dan sudah kontradiktif dengan Putusan Hak Uji
Materiil No. 11 P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;
Bahwa alasan keberatan ini merupakan ulangan dari permohonan keberatan Hak
Uji Materiil sebelumnya ;
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang
diajukan oleh Pemohon : Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH. harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari
Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun
2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
46
46
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : Ir. S.
POLTAK H. SITUMORANG, SH. tersebut ;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari : Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.
Supandi, SH.M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina,
SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.
Biaya –biaya : Panitera-Pengganti :1. M e t e r a i……………..Rp. 6.000,- ttd./ . R e d a k s i…………….Rp. 5.000,- Fitriamina, SH.MH.. Administrasi HUM…..... Rp. 989.000,- Jumlah ……… Rp.1.000.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara
(ASHADI, SH.) Nip. 220000754.
47
Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 15 P/HUM/2011.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47