1747/sj/xii/2015 tanggal 16 desember 2015 tentang ... · guna penyempurnaan penyusunan rencana...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

T a h u n 2 0 1 5 i

aporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Sekretariat KPU Kota Surakarta di bawah

kementerian/lembaga Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban

menyusun LAKIP sesuai dengan pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MenPan-RB No 29 Tahun

2010 dan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun

1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden RI Nomor 5

Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor

1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan

guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan

kekurangan - kekurangan yang ada. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini

diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan

dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga LAKIP dapat

dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan

penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS,

TTD

SRIDENTO, SE, MM NIP. 19610611 199101 1 002

KATA PENGANTAR

L



T a h u n 2 0 1 5 ii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

D. Struktur Organisasi

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 10

A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

B. Rencana Kinerja Tahun 2015

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

A. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP 23

LAMPIRAN :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan



T a h u n 2 0 1 5 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

ejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu kementerian / Lembaga harus dipertanggungjawabkan

secara transparan kepada masyarakat. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Surakarta sebagai salah satu satker dibawah Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

melalui LAKIP melaporkan kepada Sekjen KPU RI.

Tahun 2015 merupakan awal pelaksanaan tahun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 seperti tertuang dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015. Secara umum

pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk

mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Surakarta.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2015 berisi hasil

pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama

periode tahun 2015, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2015 yang disusun pada awal tahun 2015 serta

pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota surakarta sesuai dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9.a/Kpts/Kpu.ska.012.329574/2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 3/Kpts/KPU-Ska.012.329574/2015 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Surakarta Tahun 2015 serta naskah perjanjian hibah nomor 900/2048 dan No. 15/Kpts/KPU-

Kota-012.329574/2015. LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang

diemban Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam

mendukung visi dan misinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2015 secara

menyeluruh dikaitkan dengan sasaran – sasaran Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 yang

merupakan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum sasaran, indikator sasaran dan target

kinerja sesuai dengan program KPU Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

S



T a h u n 2 0 1 5 iv

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi

Sarana dan Prasarana Pemilu

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

Penyelenggaraan Pemilu

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Adapun secara umum, seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta pada tahun

2015 tercapai sesuai rencana dan berhasil dengan baik dan dalam hal pemanfaatan anggaran

memberlakukan sistem efisiensi.

L A K I P K P U K O T A S U R A K A R T A T A H U N 2 0 1 5

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas sebagai sarana untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat

menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat perlu adanya penyelenggara pemilu yang

profesional, berintegritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil.

Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara

langsung oleh rakyat. Selain itu KPU juga bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum

Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati.

Sesuai Undang - undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 5 ayat 3 “Dalam menjalankan

tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

masing – masing dibantu Sekretariat”. Oleh karena itu Sekretariat KPU Kota Surakarta

sebagai instansi pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 07 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan dan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

guna melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan kinerja pelaksanaan capaian sasaran


2

yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan

analisa untuk membuat kebijakan dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dimasa

datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 10, Tugas dan

wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di

kabupaten/kota;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,

dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

7. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Di Kabupaten/Kota yang

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di

PPK;


3

8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi

suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota,

dan KPU Provinsi;

10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

mengumumkannya;

11. Mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Panwaslu Kabupaten/Kota;

13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,

anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU

kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;

dan

16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di

kabupaten/kota;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;


4

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,

dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;


diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden Dan Wakil

Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan

sertifikat hasil penghitungan suara;

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota,

dan KPU Provinsi;

9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;


anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi


11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

dan


dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan

Bupati/Walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;


5

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS

dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU

dan/atau KPU Provinsi;

3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan

bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU

Provinsi;

6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;


diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan

menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan

bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK

di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan

suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan

bupati/walikota dan mengumumkannya;

13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;


6


anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi


17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU

dan/atau KPU Provinsi;

19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan


dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 55

“Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.” Adapun Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2. Memberikan dukungan teknis administratif;

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan

Pemilu;

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;

5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;


7

7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh KPU;

2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada

huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi

keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, terdiri dari :

a. Subbagian Program dan Data;

b. Subbagian Hukum;

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

d. Subbagian Umum;

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 juncto

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata


8

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan

tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah

Keterangan Gol. IV

Gol. III

Gol. II

Gol. I

1. PNS 2 9 7 1 14 orang Pegawai Organik APBN

5 orang Pegawai diperbantukan /PNS Pemkot

2. Tenaga Pramubakti, Tenaga Teknis, Tenaga Keamanan (Satpam)

6 Biaya APBN

3. Tenaga Teknis (Outsourcing)

9 Biaya APBD Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015

TOTAL 34

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta pada bagan

sebagai berikut :

KETUA

ANGGOTA ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA


9

Sedangkan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Surakarta pada bagan sebagai berikut :

Untuk susunan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

SEKRETARIS

Kasubbag

Program dan Data

Kasubbag Hukum Kasubbag Teknis

Pemilu & Hupmas

Kasubbag

Keuangan,Umum

& Logistik

Staf

Staf

Staf

Staf


10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

yakni Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atau

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun

2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 bahwa sebagai

penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi dalam

Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu : “Menjadi Penyelenggara

Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu

yang LUBER dan JURDIL”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar

dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : Integritas, Profesional, Mandiri. Pemahaman atas

makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif

tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Pemilu yang Berintegritas : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran

dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu,

sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

b. Pemilu yang Profesional : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi,

keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja

yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;

c. Pemilu yang Mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak

manapun;


11

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU menetapkan misi Komisi Pemilihan

Umum yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) pada periode Tahun 2015 -

2019 :

a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara

Pemilu yang Profesional;

b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

progesif, dan partisipatif;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan

pemilih yang berkelanjutan;

e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman

secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara

Pemilu;

g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi

Pemilihan Umum, dirumuskan menjadi lebih detil akan tujuan Komisi Pemilihan Umum

yang telah ditetapkan atas dasar identifikasi potensi dan permasalahan yang akan

dihadapi. Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan

kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

Indonesia;

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan

aksesabel.


12

Bertolak dari tujuan Komisi Pemilihan Umum, KPU menetapkan sasaran strategis

secara khusus yang hendak dicapai pada periode tahun 2015 – 2019, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang m enggunakan

hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan

suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja


13

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai

dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan Rencana capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan

dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 BA 076 mencakup

2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yakni :

1. Program Dukungan Manajemen d an Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU (3355)

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi

Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian

(3358)

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota (3361)

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)


14

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

(076.01.01) Meningkatnya Kualitas

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas

Proses Penyelenggaraan Dukungan Managemen

Yang Profesional

(3355) Transparasi Akuntabilitas dan

Pengelolaan Administrasi

(3355.003) Tersusunnya Laporan Keuangan

Tingkat UAKPA

12 Laporan

(3355.007) Ketepatan Pengelolaan Keuangan

dan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran

12 Laporan

(3355.994) Ketaatan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan

12 Layanan

Bulan

(3356) Terselenggaranya Pengelolaan

Data, Dokumentasi, Pengadaan,

Pendistribusian dan

Inventarisasi Sarana dan

Prasarana Pemilu

(3356.008) Terlaksananya Evaluasi Perencanaan

Logistik Pemilu

2 Kegiatan

(3357) Terselenggaranya Managemen

perencanaan dan Data

(3357.001) Tersusunnya Program dan Rencana

Anggaran 2016

3 Kegiatan

(3357.018) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

14 Laporan

(3358) Terselenggaranya Pembinaan

SDM, Pelayanan dan

Administrasi Kepegawaian

(3358.001) Terfasilitasinya Pembinaan dan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

2 Kegiatan

(3358.003) Terkirimnya Peserta Diklat Teknis 2 Orang

(3360) Terselenggaranya Dukungan

Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran (KPU)

(3360.008) Terselenggaranya Penatausahaan

Barang Milik Negara

2 Kegiatan

(3360.009) Terselenggaranya Pengelolaan

Barang Milik Negara

1 Kegiatan

(3360.010) Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan

Laporan Barang Milik Negara

1 Laporan

(3360.015) Terlaksananya Penataan, Pendataan

dan Penilaian Arsip

1 Laporan

(3360.094) Terselenggaranya Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

76 Kegiatan

(3361) Fasilitasi Pemeriksaan di

Lingkungan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota

(3361.005) Tersusunnya Laporan Hasil Review

Laporan Keuangan KPU

1 Laporan


15

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

(076.01.06) Meningkatnya Penguatan

Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Proses Politik

Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan

Pemilu Yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai

Peraturan Perundang-Undangan)

(3363) Terselenggaranya Penyusunan

Rancangan Peraturan KPU,

Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan

Peraturan Perundang-

Undangan Yang Berkaitan

Dengan Penyelenggaraan

Pemilu

(3363.010) Terlaksananya Advokasi dan Bantuan

Hukum

1 Kasus

(3363.012) Terlaksananya Dokumentasi dan

Informasi Produk Hukum

1 Dokumen

(3363.013) Terselenggaranya Penyuluhan

Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan

Pemilukada

1 Kegiatan

(3364) Terselenggaranya Pedoman,

Petunjuk Teknis, Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosial

isasi Penyelenggaraan Pemilu

dan Pendidikan Pemilih

(3364.004) Terlaksananya Koordinasi dan

Evaluasi Pelaporan Penggantian Antar Waktu

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan

(3364.006) Terkirimnya Peserta Bimbingan

Teknis Penyelenggaraan Pemilukada

1 Orang

(3364.032) Terfasilitasi Pusat Pendidikan Pemilih 3 Kegiatan

(3364.033) Terselenggaranya Bimbingan Teknis

Supervisi dan Kampanye Pemilukada

7 Kegiatan


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan amanat undang – undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, 9 Desember 2015 menjadi sebuah momentum dalam

menegakkan penyelenggaraan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak

Gelombang Pertama. Pada pasal 201 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan :

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan

bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang

sama pada bulan Desember tahun 2015”, menjadi dasar Pemilihan Walikota dan wakil Walikota

Surakarta Tahun 2015 yang Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berakhir masa jabatannya

pada 28 Juli 2015 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota

Surakarta mendasari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Bagian Anggaran

076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657590/2015 Tanggal 14 November 2014 serta Naskah Perjanjian

Hibah Nomor 900/2048 dan Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 Tanggal 28 Mei 2015.

Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Bagian

Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657590/2015 Tanggal 14 November 2014, Komisi

Pemilihan Umum Kota Surakarta telah menetapkan 2 program 8 kegiatan 23 output kegiatan

yang disusun pada Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Sesuai Naskah perjanjian Hibah Nomor 900/2048 dan Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-

012.329574/2015 tanggal 28 Mei 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota surakarta menetapkan 11

kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

surakarta Tahun 2015 yang bersumber dana Anggararan Pendapatan Biaya Daerah Kota

Surakarta.

Secara garis besar, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah melaksanakan

beberapa sasaran strategis dengan baik yang diukur menurut indikator kinerja sesuai dengan


17

target yang telah disusun. Dan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Surakarta Tahun 2015 dengan damai, lancar dan berjalan baik dengan telah terpilihnya

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.

A. ANALISIS EFISIENSI KINERJA KEGIATAN

Analisis efisiensi kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran

kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang

telah ditetapkan. KPU Kota Surakarta menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang

telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan. Berikut adalah analisis

efisiensi kinerja kegiatan KPU Kota Surakarta tahun 2015 sesuai DIPA Bagian Anggaran 076

Nomor : SP DIPA-076.01.2.657590/2015 Tanggal 14 November 2014 :

No Kegiatan Target

Indikator Kinerja

Capaian Target Indikator

Kinerja

Prosentase Capaian Target

Indikator Kinerja

1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

46 45 97,83%

2

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)

3 1 33,33%

3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

24 22 91,67%

4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (3358)

3 1 33,33%

5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)

94 90 95,74%

6 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota (3361)

1 1 100%

7

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

5 3 60%

8

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

13 6 46,15%


18

*) Secara lebih detail, capaian target kinerja kegiatan beserta indikator-indikatornya tertuang dalam form pengukuran kinerja kegiatan yang ada pada lampiran

EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

1. Kegiatan yang minim dalam mencapai target adalah Pengelolaan Data, Dokumentasi,

Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356).

Dilihat dari tiap output dalam kegiatannya pelaksanaan dokumen perencanaan dan

database logistik Pemilu bersifat menunggu penyelenggaraan kegiatan yang

dilaksanakan oleh KPU RI.

2. Pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi

Kepegawaian (3358) sesuai dengan undangan KPU Provinsi untuk mengikuti diklat

teknis hanya 1 (satu) peserta serta pada KPU Kota Surakarta bagi pegawai

diperbantukan / PNS Pemkot tidak ada yang mengajukan alih status PNS dan tidak

mengikuti tes integritas alih status sesuai dengan surat edaran Sekjen KPU.

3. Kegiatan lain yang dinilai masih kurang dalam mencapai target dikarenakan masih

kurang dari 80% adalah Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi /

Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) pada

output Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kab/Kota. Adapun faktor minimnya capaian dikarenakan bersifat pasif dan tidak

adanya PAW Anggota DPRD Kota Surakarta.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA )

Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657590/2015 Tanggal 14 November 2014,

pagu anggaran KPU Kota Surakarta sebesar Rp. 1.765.653.000,- ( satu milyar tujuh ratus

enam puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) untuk melaksanakan 2

program 8 kegiatan 23 output kegiatan) dengan rincian :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (01)

sebesar Rp. 1.637.970.000,- anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai

berikut:

a) Belanja pegawai

b) Belanja barang operasional kantor


19

c) Belanja barang non operasional lainnya

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (06)

sebesar Rp. 127.683.000,-. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan terkait

tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan kelembagaan demokrasi dan

perbaikan proses politik sebagaimana berikut :

a. Advokasi dan sengketa hukum sebesar Rp. 1.590.000,-

b. Dokumentasi dan Informasi produk hukum sebesar Rp. 1.080.000,-

c. Penyuluhan peraturan perundang – undangan Pemilu dan Pemilukada sebesar

Rp. 590.000,-

d. Penggantian Antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

sebesar Rp. 12.270.000,-

e. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada sebesar Rp. 10.716.000,-

f. Pusat pendidikan pemilih sebesar Rp. 24.675.000,-

g. Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada sebesar

Rp. 13.650.000,-

h. Tahapan pemilihan sebesar Rp. 63.112.000,-

Realisasi anggaran KPU Kota Surakarta Tahun 2015 untuk Bagian Anggaran 076

sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.657590/2015 Tanggal 14 November 2014 adalah

sebesar Rp. 1.631.732.748,- atau sebesar 92,41 % dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan Pagu DIPA

Revisi Terakhir (Rp.)

Penyerapan (Rp.)

Sisa Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

1.127.634.000 1.118.762.406 8.871.594 99,21 %

2

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)

9.835.000 771.000 9.064.000 7,84 %

3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

70.132.000 45.173.400 24.958.600 64,41 %

4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (3358)

2.730.000 690.000 2.040.000 25,27 %


20

5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)

425.869.000 410.051.658 45.817.342 96,29 %

6 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU kabupaten/Kota (3361)

1.770.000 1.711.000 59.000 96,67 %

7

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)

3.260.000 965.250 2.294.750 29,61 %

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

124.423.000 53.608.034 70.814.966 43,08 %

TOTAL 1.765.653.000,- 1.631.732.748,- 163.920.252 92,41 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 900/2048 dan Nomor 15/Kpts/KPU-

Kota-012.329574/2015 Tanggal 28 Mei 2015 pagu anggaran untuk penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebesar Rp. 13.632.582.150,-

yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta. Adapun

anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.298.311.000,- dengan rincian

kegiatan :

1. Kegiatan Honorarium Penyelenggara Pilkada sebesar Rp. 4.794.150.000,-

2. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran Pilkada sebesar

Rp. 17.705.000,-

3. Kegiatan Pembentukan PPK dan PPS sebesar Rp. 65.650.000,-

4. Kegiatan Pembentukan KPPS sebesar Rp. 130.705.000,-

5. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebesar Rp. 987.280.000,-

6. Kegiatan Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon dan Perseorangan sebesar

Rp. 35.415.000,-

7. Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon sebesar

Rp. 163.040.000,-


21

8. Kegiatan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis sebesar

Rp. 958.582.000,-

9. Kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pilkada sebesar

Rp. 68.229.000,-

10. Kegiatan Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye sebesar

Rp. 1.015.032.000,-

11. Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perhitungan Suara sebesar Rp. 1.003.212.000,-

12. Kegiatan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

sebesar Rp. 78.600.000,-

13. Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan sebesar

Rp. 1.119.270.000,-

14. Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

sebesar Rp. 337.520.000,-

15. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon sebesar Rp. 10.150.000,-

16. Kegiatan Pelaksanaan SPIP Dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan

sebesar Rp. 23.950.000,-

17. Kegiatan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 489.821.000,-

Realisasi anggaran KPU Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 untuk Dana Hibah

Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sesuai dengan Naskah

Perjanjian Hibah Nomor 900/2048 dan Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 Tanggal

28 Mei 2015 adalah sebesar Rp. 9.593.563.667,- atau sebesar 84,91% dengan rincian

sebagai berikut :

No Kegiatan Pagu (Rp.) Penyerapan

(Rp.) Sisa Anggaran

(Rp.) Prosentase Penyerapan

1 Kegiatan Honorarium Penyelenggara Pilkada

4.794.150.000 4.818.150.000 - 100,5 %

2. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran Pilkada

17.705.000 10.566.750 7.138.250 59,68 %

3. Kegiatan Pembentukan PPK dan PPS 65.650.000 47.473.900 18.176.100 72,31 %

4. Kegiatan Pembentukan KPPS 130.705.000 130.305.000 400.000 99,69 %


22

5. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

987.280.000 624.770.500 362.509.500 63,28 %

6. Kegiatan Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon dan Perseorangan

35.415.000 11.143.500 24.271.500 31,46 %

7. Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

163.040.000 79.556.370 83.483.630 48, 79 %

8. Kegiatan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis

958.582.000 693.666.300 264.915.700 72,36 %

9. Kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pilkada

68.229.000 35.377.500 32.851.500 51,85 %

10. Kegiatan Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye

1.015.032.000 844.038.100 170.993.900 83,15 %

11. Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

1.003.212.000 493.455.847 509.756.153 49,19 %

12. Kegiatan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

78.600.000 54.030.000 24.570.000 68,74 %

13. Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

1.119.270.000 1.107.530.100 11.739.900 98,95 %

14. Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

337.520.000 264.671.250 72.848.750 78,42 %

15. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

10.150.000 4.500.000 5.650.000 44,34 %

16. Kegiatan Pelaksanaan SPIP Dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan

23.950.000 16.750.000 7.200.000 69,94 %

17. Kegiatan Operasional Perkantoran 489.821.000 357.578.550 132.242.450 73 %

TOTAL 11.289.311.000,- 9.593.563.667,- 1.704.747.333 84,91 %

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015

yang diikuti 2 (dua) pasangan calon yakni Drs. H. Anung Indro Susanto dan Muhammad

Fajri yang diusung dari Partai PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra serta FX. Hadi

Rudyatmo dan H. Achmad Purnomo, Apt yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) sehingga tidak adanya keikutsertaan pasangan calon dari perseorangan

mengakibatkan Kegiatan Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan tidak

dilaksanakan.


23

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Surakarta selama tahun

2015 yang diawali dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten / Kota pada

penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 serta tugas dan

wewenang Sekretariat KPU Kabupaten / Kota, sasaran strategis dengan indikator kinerja

utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Berdasarkan penilaian

terhadap keseluruhan sasaran kinerja KPU Kota Surakarta yang tertuang dalam indikator

kinerja utamanya dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Surakarta telah mencapai sasaran kinerja

secara rata-rata sebesar 88,89 %.

Hasil pengukuran target kinerja KPU Kota Surakarta di tahun 2015 menunjukkan bahwa

terdapat 4 indikator kinerja yang berhasil mencapai prosentase capaian target hingga ≥ 80%

serta terdapat 4 indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah 80% capaian target indikator

kinerja. Adapun beberapa indikator kinerja yang belum maksimal dalam mencapai target di

tahun 2015 dan kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana

dan Prasarana Pemilu (3356)

Terkait dengan pelaksanaan dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu yang

bersifat pasif / menunggu penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU RI

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)

Terkait dengan pelaksanaan uji tes integritas alih status, namun pegawai diperbantukan /

PNS Pemkot yang berada di KPU Kota Surakarta tidak ada yang mengajukan.

3. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan

Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan

Pemilu (3363)

Terkait dengan pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum yang bersifat kasuistis bilamana

adanya gugatan sengketa hukum


24

4. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

Terkait dengan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kab/Kota. Adapun faktor minimnya capaian dikarenakan bersifat pasif dan tidak adanya

PAW Anggota DPRD Kota Surakarta

Untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Surakarta pada tahun berikutnya diperlukan adanya

perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja terutama pada sasaran kinerja yang

capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS,

TTD

SRIDENTO, SE, MM NIP. 19610611 199101 1 002

Instansi: Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya (076.01.01)

Pelaksanaan Akuntabilitas

Pengelolaan Administrasi

Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU (3355)

Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan KPU

Ketepatan Pembayaran Gaji/ Honor/ Tunjangan Pegawai

Rupiah, kegiatan,

dokumen,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp. 1.127.634.000,-

SDM: 25 orang

• Keluaran:

46 kegiatan

12 dokumen

1 laporan

• Masukan:

Dana: Rp. 1.118.762.406,-

SDM: 25 orang

• Keluaran:

45 kegiatan

12 dokumen

1 laporan

• Masukan:

Dana: 99,21%

SDM: 100%

• Keluaran: 97,83%

• Hasil: 99,01%

Pengelolaan Data,

Dokumentasi, Pengadaan,

Pendistribusian, dan

Inventarisasi Sarana dan

Prasana Pemilu (3356)

• Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu

• Tingkat Ketepatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

• Tingkat Ketepatan Standart Mutu Barang/Jasa Administrasi

Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan Kebutuhan Pemilu

• Persentase (%) Kemajuan Penyusunan Peta Distribusi Logistik Pemilu

• Tingkat Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rupiah, kegiatan,

dokumen,

laporan,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp.9.835.000,-

• Keluaran:

3 kegiatan

1 dokumen

1 laporan

• Masukan:

Dana: Rp.771.000,-

• Keluaran:

1 kegiatan

1 dokumen

1 laporan

• Masukan:

Dana: 7,84%


• Hasil: 20,58%

Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan dan Data

(3357)

• Persentase (%) Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL

• Persentase (%) Fasilitasi Kerjasama KPU Dengan Lembaga Lain

• Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan

Tepat Waktu

• Persentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan

Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU

• Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di Seluruh

Wilayah Indonesia

• Tersusunya Rencana Penerapan Egovernment yang Konkrit dan

Terukur

Rupiah, kegiatan,

dokumen,

laporan,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp.70.132.000,-

• Keluaran:

24 kegiatan

1 dokumen

1 laporan

• Masukan:

Dana: Rp.45.173.400,-

• Keluaran:

22 kegiatan

1 dokumen

1 laporan

• Masukan:

Dana: 64,41%


• Hasil: 78,04%

Lampiran III : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tahun 2015

Program Ket.Kegiatan Persentase Pencapaian

Target


1 2 3 4 5 6 7 8


Target

Pembinaan Sumber Daya

Manusia, Pelayanan dan

Administrasi Kepegawaian

(3358)

• Tingkat Ketepatan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan SDM, dan

Kesejahteraan Pegawai

• Tingkat Keakuratan Data dan Informasi SDM.

• Tingkat Ketepatan Pelaksanaan Mutasi dan Disiplin Pegawai.

• Persentase (%) Dukungan Pelaksanaan diklat

• Tingkat Ketepatan Penatalaksanaan SDM

• Tingkat Ketetapan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (Paw)

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Daerah

Pemekaran

• Tersedianya Sistem Penegakan Disiplin yang Efektif

• Persentase (%) Pelanggaran Disiplin Mendapatkan Sanksi

• Persentase (%) Pejabat Telah Menandatangani dan Melaksanakan

Pakta Integritas

• Persentase (%) Tersusunnya Struktur Kelembagaan yang Prporsional,

Efektif dan Efesien

• Persentase (%) Sop Utama Telah Tersusun Sesuai Dengan Proses

Bisnis yang Lebih Sederhana

• Tersedianya Sistem Rekruitment yang Transparan

• Tersedianya Sistem Promosi dan Mutasi yang Terbuka dan

Transparan

• Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi

• Tersedianya Sistem Penegakan Kode Etik yang Efektif, Disertai

Penerapan Reward And Punishment

Rupiah, kegiatan,

orang, dokumen,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp.2.730.000,-

• Keluaran:

3 kegiatan

5 orang

1 dokumen

• Masukan:

Dana: Rp.690.000,-

• Keluaran:

1 kegiatan

1 orang

1 dokumen

• Masukan:

Dana: 25,27%

• Keluaran: 33,3%

• Hasil: 29,3%

Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

(3360)

• Persentase (%) Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan

• Persentase (%) Dukungan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

• Persentase (%) Pengadaan Menggunakan Eprocurement

• Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi Sudah Dilaksanakan Dengan

Sistem Berbasis Tik

Rupiah, kegiatan,

layanan bulan,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp.455.869.000,-

• Keluaran:

94 kegiatan

12 layanan bulan

• Masukan:

Dana: Rp.410.051.658,-

• Keluaran:

90 kegiatan

12 layanan bulan

• Masukan:

Dana: 96,29%


• Hasil: 96,02%

Pemeriksaan di Lingkungan

Setjen Kpu, Sekretariat

Provinsi dan Sekretariat KPU

Kab/Kota (3361)

• Persentase (%) kesesuaian penyusunan laporan hasil review laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Rupiah, kegiatan,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp.1.770.000,-

• Keluaran:

1 kegiatan

• Masukan:

Dana: Rp.1.711.000,-

• Keluaran:

1 kegiatan

• Masukan:

Dana: 96,67%

• Keluaran: 100%

• Hasil: 98,34%


1 2 3 4 5 6 7 8


Target

Penyiapan Penyusunan

Rancangan Peraturan KPU,

Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan

Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan

Pemilu (3363)

• Persentase (%) tingkat ketepatan penyiapan Analisis dan masukan

rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu

dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll.

• Persentase (%) tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi

penyelenggaraan Pemilu 2014.

• Persentase (%) tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara

dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.

• Persentase (%) tingkat ketepatan penyiapan penyusunan

dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan

pelaksanaan penyuluhan hukum.

Rupiah, kegiatan,

dokumen,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp.3.260.000,-

• Keluaran:

5 kegiatan

1 dokumen

• Masukan:

Dana: Rp.965.250,-

• Keluaran:

3 kegiatan

1 dokumen

• Masukan:

Dana: 29,61%

• Keluaran: 60%

• Hasil: 44,81%

Pedoman Petunjuk Teknis

dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/S

osialisasi Penyelenggaraan

Pemilu dan Pendidikan

Pemilih (3364)

• Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis

Penyelenggaraan Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Akuntabel

• Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Dalam Rangka Paw

Anggota Dpr, Dpd, Dprd dan KPU yang Diselesaikan Dengan Akuntabel

dan Tepat Waktu

• Persentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Legislatif

dan Presiden Untuk KPU Prov/Kab/Kota, Ppk dan PPS yang Tepat

Waktu Sesuai Rencana dan Efektif

• Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih

• Jumlah Modul Pendidikan Pemilih Untuk Kelompok

Perempuan,Miskin, Cacat, Pemilih Pemula, Lansia

• Jumlah Kerja Sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih yang

Dilaksanakan

• Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center

• Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Caleg Perempuan

• Jumlah Kader Parpol Perempuan yang Mendapatkan Pendidikan

Politik

• Persentase (%) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang Sudah

Menerapkan Standar Pelayanan

• Persentase (%) Unit Pelayanan Publik yang Sudah Menerapkan

Maklumat Pelayanan

Rupiah, kegiatan,

orang, kali,

persentase

• Masukan:

Dana: Rp.124.423.000,-

• Keluaran:

13 kegiatan

5 orang

2 kali

• Masukan:

Dana: Rp.53.608.034,-

• Keluaran:

6 kegiatan

1 orang

2 kali

• Masukan:

Dana: 43,08%


• Hasil: 44,62%

Catatan: Formulir sesuai dengan SK LAN No. 239/IX/6/8/2003

Program Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

dan Perbaikan Proses

Politik (076.01.06)

1747/sj/xii/2015 tanggal 16 desember 2015 tentang ... · guna penyempurnaan penyusunan rencana...

Documents