176794029 peraturan kepegawaian pns
TRANSCRIPT
PERATURAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
OLEH
ACHMAD RICKY FAUZAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)
KOTA TANGERANG
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;
KETENTUAN UMUM
Yang dimaksud dengan :
1) Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Pejabat Negara/tinggi negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang
5) Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif
yang ditetapkan berdasarkanperaturan perundang-
undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam
kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara,
dan kepaniteraan pengadilan
6) Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional
yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil
setelah memenuhi syarat yang ditentukan
7. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang
menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi
pemerintah.
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan
upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
derajat profeisonalisme penyelenggaraan tugas, fungsi
dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan
pemberhentian
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL
JENIS : 1) Pegawai Negeri terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
c. Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia
2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan
Pegawai Negeri Sipil Daerah
3) Pegawai Negeri sebagaimna dimaksud pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap
KEDUDUKAN :
1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan
merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan, dan pembangunan;
2) Dalam kedudukan dan tugas Pegawai Negeri harus
netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik
serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat;
3) Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri dilarang
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
KEWAJIBAN :
1) Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan tugas dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
3) Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan;
4) Setiap Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang;
HAK 1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan
layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya;
3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
4) Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti (PP No 24/1976)
• Cuti Tahunan
• Cuti Besar
• Cuti Sakit
• Cuti Bersalin
• Cuti Karena Alasan Penting
• Cuti di Luar Tanggungan Negara
5) Setiap Pegawai Negeri yang tertimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;
6) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat
jasmani atau cacat rohani dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya, yang
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi
dalam jabatan apapun juga, berhak
memperoleh tunjangan;
7) Setiap Pegawai Negeri yang tewas,
keluarganya berhak memperoleh uang duka;
8) Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan berhak atas
pensiun;
KESEJAHTERAAN
1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja,
diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil.
2. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari
tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan
asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri
Sipil.
3. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai
Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari
penghasilannya.
4. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan
penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah
menanggung subsidi dan iuran.
5. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,
keluarganya berhak memperoleh bantuan
SANKSI/HUKUMAN
( PP No 30/1980 )
TINGKAT DAN JENIS
Tingkat hukuman disiplin terdiri :
• Hukuman disiplin ringan ;
• Hukuman disiplin sedang ;
• Hukuman disiplin berat ;
JENIS HUKUMAN
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri :
• Tegoran lisan ;
• Tegoran tertulis, dan
• Pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri :
• Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
• Penurunan gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
• Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 tahun.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri :
• Penurunan pangkat pada pangkat yg
setingkat lebih rendah untuk paling lama 1
tahun;
• Pembebasan dari jabatan;
• Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas
permintaan sendiri sabagai PNS;
• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai PNS.
KENAIKAN PANGKAT PNS
( PP No 12/2002 )
• Pangkat adalah : Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
• Kenaikan Pangkat adalah : Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
• Kenaikan Pangkat Reguler adalah : Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait dari jabatan.
• Kenaikan Pangkat Pilihan adalah : Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
• Jabatan Struktural adalah : Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan otganisasi.
• Jabatan Fungsional adalah : Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
JENIS KENAIKAN PANGKAT
• Kenaikan Pangkat Reguler
• Kenaikan Pangkat Pilihan
• Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas
• Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
KENAIKAN PANGKAT REGULER
KP REGULER DIBERIKAN KEPADA :
• PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural maupun Fungsiaonal;
• PNS sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir
• Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
BAIK dalam dua tahun terakhir
• Sepanjang tidak melampaui atasan langsungnya
• PNS yang yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah
golongan, harus melalui UJIAN DINAS
• PNS yang dipekerjakan / diperbantukan di luar instansi induk secara
penuh pada proyek Pemerintah
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
• PNS MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTERTU
• MENDUDUKI JABATAN TERTENTU YANG PENGANGKATANNYA DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
• MENUNJUKAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA
• MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA
• DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA
• MEMPEROLEH STTB ATAU IJAZAH
• MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU
• TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR
• DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILUAR INSTANSI INDUK
UJIAN DINAS
PNS YANG DIKECUALIKAN DARI UJIAN DINAS :
• PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA
• MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA
• MENINGGAL DUNIA
• BATAS USIA PENSIUN
• OLEH TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN CACAT DAN TIDAK
DAPAT
BEKERJA DALAM JABATAN NEGERI
• TELAH MINGIKUTI DIKLATPIM (TK. IV DAN TK.III)
• TELAH MEMPEROLEH IJAZAH (S1) ATAU D.IV UNTUK UJIAN DINAS
TK.I
IJAZAH DOKTER, APOTEKER, MAGISTER (S2) DAN IJAZAH LAIN
YANG
SETARA ATAU DOKTER (S3), UNTUK UJIAN DINAS Tk. I DAN TK. II
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
PENGERTIAN :
• Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan
fungsional yang hanya diduduki pegawai negeri sipil;
• Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara;
• Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
• Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan
kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja".
• Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu.
• Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
agama, ras, atau golongan.
• Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan
dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat
diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah
kerja.
PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT DALAM
JABATAN STRUKTURAL ADALAH :
• Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
• Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
• Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
• Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
• Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
• Sehat jasmani dan rohani.
• Disamping persyaratan sebagaimana tersebut perlu
memperhatina faktor senioritas dalam kepangkatan,
usia, pendidkan dan pelatihan jabatan, dan
pengalaman yang dimiliki;
• PNS yang diangkat dalam jabatan struktural belum
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan seuai dengan tingkat jabatan struktural
wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas)
bulan sejak yang bersangkutan dilantik;
• PNS yang menduduki jabatan struktural tidak
menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan
struktural maupun dengan jabatan fungsional.
PNS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
STRUKTURAL
• Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
• Mencapai batas usia pensiun;
• Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
• Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
• Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
• Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
• Adanya perampingan organisasi pemerintah;
• Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
• Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-ungdangan yang berlaku;
PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI
PEJABAT NEGARA
Pejabat Negara terdiri atas :
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada pada semua Badan Peradilan;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan
Pemeriksa Keuangan;
g. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota;
k. Pejabat Negara lainnyayang ditentukan oleh
undang-undang;
• Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
• Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya;
• Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk
menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri
Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik
beratkan pada sistem prestasi kerja.
Bagian Kedua
Kebijaksanaan Manajemen 1. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil
mencakup penetapan norma, standar, prosedur,
formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas
sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak,
kewajiban, dan kedudukan hukum.
2. Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada
Presiden selaku Kepala Pemerintah.
3. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan
kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk
Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
4. Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), terdiri dari 2(dua) Anggota tetap yang
berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi,
serta 3(tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
5. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio
menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
6. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang
sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan."
SEKIAN
TERIMA KASIH