2017.compressed.pdf · laporan kinerja perwakilan bpkp d.i. yogyakarta tahun 2017 - v - ri ngk as...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- iii -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan unit organisasi mandiri
yang mendukung dan melaksanakan kebijakan BPKP Pusat. Perwakilan BPKP DIY
memiliki visi, misi, tujuan sasaran strategis yang sama dengan BPKP, serta sasaran
program dan sasaran kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP.
Visi BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Melalui pelaksanaan
tugas dan fungsi Perwakilan BPKP DIY turut berperan meningkatkan akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pengelolaan korporasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP
dan peningkatan kapabilitas APIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
dan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Untuk mewujudkan visi, BPKP memiliki tiga misi, yaitu:
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan
Korporasi yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang
akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP, dalam Renstra 2015-2019
Perwakilan BPKP DIY diamanahkan delapan sasaran program yang harus dicapai dan
dirinci lebih lanjut sebagai target tahunan dalam perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- iv -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai
sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP DIY, menyajikan informasi realisasi
kinerja dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikankan, disertai rencana upaya
peningkatan kerja spesifik untuk mencapai dan atau meningkatkan kinerja di masa
mendatang. Laporan juga menyajikan analisis capaian kinerja serta analisis efisiensi
penggunaan sumber daya. Laporan kinerja tahun 2017 disampaikan dengan struktur
sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator
kinerja kegiatan yang berbeda dengan tahun 2016, sehingga pembandingan capaian
program tahun 2017 dengan tahun 2016 tidak dapat dilakukan.
Hasil pengukuran kinerja tahun 2017 menunjukkan capaian delapan sasaran program
berdasar indikator kinerja program masing-masing yang didukung sasaran kegiatan
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.
Tabel RE.1
Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Tahun 2017
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN
(%)
A Sasaran Program dan Kegiatan Pengawasan
Sasaran Program Pengawasan
SP1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
103
1.2 Persentase tindaklanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
112
SP2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
65
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
0
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
143
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
0
SP3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan 0
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
71
SP5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
5.1 Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
0
SP6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 182
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 49
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) 0
6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik 100
6.6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
115
6.7 Persentase BLUD yang kinerjanya baik dari BLUD yang dibina 133
SP7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) 100
3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 100
3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 100
Sasaran Kegiatan Pengawasan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- v -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
SK1 Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 100
SK2 Terlaksananya Asistensi dan Penilaian Untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 100
2.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota
100
SK3 Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 100
3.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
100
B Sasaran Program dan Kegiatan Dukungan Pengawasan
Sasaran Program Dukungan Pengawasan
SP8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
100,38
Sasaran Kegiatan
SK1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan
1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 100
Dari delapan sasaran program dengan 20 indikator kinerja program, sebanyak 14
indikator kinerja program berhasil mencapai target, sedangkan enam indikator kinerja
program belum mencapai target. Capaian sasaran program tahun 2017 tidak dapat
dibandingkan dengan capaian sasaran program tahun 2016, sehubungan struktur sasaran
program dan indikator pengukuran kinerja program sebagaimana tercermin pada
perjanjian kinerja sudah berbeda. Dibanding dengan target outcome akhir periode renstra
tahun 2019, diperlukan upaya sungguh-sungguh agar kinerja program terus meningkat
dan dapat mencapai target akhir periode Renstra tahun 2019.
Pengukuran delapan sasaran program menggambarkan keberhasilan peran Perwakilan
BPKP DIY dalam memberikan dukungan keberhasilan kinerja BPKP Pusat dan
memberikan nilai tambah bagi mitra kerja. Kinerja delapan sasaran program yang
didukung dengan 20 indikator kinerja program, adalah sebagai berikut.
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi
Sasaran program ini didukung dengan dua indikator kinerja program sebagai berikut:
a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional
Capaian outcome sebesar 103% untuk indikator kinerja program “perbaikan
tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program
nasional” merupakan hasil penyelesaian 46 tindak lanjut atau mencapai 56,79% dari
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- vi -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
81 rekomendasi yang disampaikan Perwakilan BPKP DIY, dibandingkan dengan
target sebesar 55%.
b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi
Capaian outcome sebesar 112% untuk indikator kinerja program “persentase tindak
lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
pengelolaan korporasi” merupakan hasil penyelesaian 13 tindak lanjut atau
mencapai 61,90% dari 21 rekomendasi yang disampaikan Perwakilan BPKP DIY,
dibandingkan dengan target sebesar 55%.
Untuk pencapaian outcome sampai dengan tahun 2019, perlu dipertahankan dengan
selalu berkoordinasi dengan K/L/instansi terkait untuk mendorong diselesaikannya
tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Perwakilan BPKP DIY.
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian” dilengkapi lima indikator
kinerja utama
Sasaran program ”Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”
didukung empat indikator kinerja utama sebagai berikut:
a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Capaian outcome sebesar 65% untuk indikator kinerja sasaran program
“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan”
merupakan pelaksanaan pemberian keterangan ahli di depan persidangan
sebanyak 5 kali sebagai proses lanjutan dari penerbitan LHPKKN sebanyak 11
atau realisasi sebesar 45,45% dibandingkan target periode yang sama sebesar
70%.
b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Capaian outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” tahun 2017 sebesar
0% atau mencapai 0% dari target periode yang sama sebesar 70%, karena tidak
terdapat realisasi penugasan audit investigatif di tahun 2017.
c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Capaian outcome indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 sebesar 143%
merupakan pemanfaatan LHP keinvestigasian oleh K/L/P/K sebanyak 2 laporan
keinvestigasian dari keseluruhan penerbitan LHP keinvestigasian tahun 2017
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- vii -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
sebanyak 2 laporan atau realisasi sebesar 100% dibanding target periode yang
sama sebesar 70%.
d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Capaian outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 sebesar 0% atau
realisasi 0% dibanding target periode yang sama sebesar 70%, karena tidak
terdapat realisasi penugasan audit penyesuaian harga di tahun 2017.
3. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Capaian outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran pembangunan” tahun 2017 sebesar 0% atau realisasi 0%
dibanding target periode yang sama sebesar 70%, karena tidak terdapat realisasi
penugasan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan di tahun 2017.
4. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Capaian outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” tahun 2017 sebesar 71% atau realisasi
50% dibanding target periode yang sama sebesar 70%. Realisasi sebesar 50%
merupakan implementasi FCP/FRA di Pemda DIY dalam tahap perencanaan dan
penganggaran belanja modal, dari keseluruhan penugasan terkait FCP/FRA tahun
2017 sebanyak 2 laporan.
5. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Capaian outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2017 sebesar 0% atau
realisasi sebesar 0% dibanding target periode yang sama sebesar 60%.
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Sasaran program ini didukung dengan delapan indikator kinerja program sebagai
berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
Capaian outcome 100% merupakan hasil evaluasi Perwakilan BPKP DIY atas
maturitas SPIP Pemerintah DIY yang telah mencapai level 3 sesuai dengan target.
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
Capaian outcome 182% merupakan realisasi hasil evaluasi maturitas SPIP
Pemkab/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY yang telah mencapai level 3
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- viii -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
sebanyak sembilan dari sebelas kabupaten/kota atau realisasi sebesar 82%
dibandingkan target sebesar 45%.
c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
Realisasi pemerintah kabupaten/kota yang mencapai level 2 sebanyak dua
kabupaten/kota (18%) atau mencapai 49% dari target sebanyak 5 kabupaten/kota
(45%) sehubungan Pemda yang bersangkutan sudah mencapai maturitas level 3.
d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
Tidak terdapat pemerintah kabupaten/kota yang tingkat maturitasnya level 1.
e. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Capaian outcome 100% merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan GCG pada satu
BUMN yang telah mendapat skor baik dibanding target sebanyak satu BUMN.
f. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
Capaian outcome 115% indikator kinerja program “persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” merupakan hasil
evaluasi BUMD dengan kinerja baik sebanyak 11 BUMD atau realisasi 91,67% dari
12 BUMD yang dibina, dibandingkan dengan target sebesar 80%.
g. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Capaian outcome 133% indikator kinerja program “presentase BLUD yang
kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” merupakan hasil evaluasi BLUD
dengan kinerja baik sebanyak empat BLUD atau realisasii 80% dari lima BLUD yang
dibina/dievaluasi, dibandingkan dengan target sebesar 60%.
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran program ini didukung dengan tiga indikator kinerja program sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Capaian outcome 100% atas indikator kinerja program “kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi level 3” sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
b. Kapabilitas APIP Pemkab/Pemko (Level 3)
Capaian outcome 100% atas indikator kinerja program “kapabilitas APIP
Pemkab/pemko level 3”, merupakan hasil evaluasi kapabilitas APIP dengan level
kapabilitas APIP pada level 3 pada enam kabupaten/kota atau realisasi 55% dari
sebelas inspektorat kabupaten/kota, dibandingkan dengan target sebesar 55%.
c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- ix -
R
in
gk
as
an
E
ks
ek
ut
if
Capaian outcome 100% atas indikator kinerja program “kapabilitas APIP
Pemkab/pemko level 2”, merupakan hasil evaluasi kapabilitas Inspektorat
Kabupaten/kota dengan hasil pada level 2 sebanyak 5 Inspektorat atau mencapai
45% dari sebelas Inspektorat yang menjadi mitra, dibandingkan dengan target
sebesar 45%.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Capaian outcome 100% program “meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis
dalam pengawasan BPKP” merupakan hasil survei kepuasan layanan ketatausahaan
dengan responden pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY. Hasil survei
menunjukkan kepuasan layanan ketatausahaan mencapai 8,03 skala likert 1-10
dibanding target tahun 2017 sebesar 8 skala likert 1-10.
Capaian sasaran dan indikator kinerja program tahun 2017 didukung dengan realisasi
dana sejumlah Rp25.072.282.321,00 atau mencapai 98,01% dari anggaran sebesar
Rp25.581.856.000,00.
Selain keberhasilan capaian sasaran program, Perwakilan BPKP DIY juga memperoleh
beberapa penghargaan sebagai berikut:
1. Penghargaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP sebagai “Juara I
Penyelenggaraan PPM/PKS di Lingkungan BPKP Tahun 2017”.
2. Juara I Kategori Instansi Vertikal DIY, Penganugerahan Keterbukaan Layanan
Informasi Publik, dalam lomba layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Daerah DIY.
3. Penghargaan sebagai Perwakilan Terbaik I dalam pengelolaan kehumasan.
4. Penghargaan sebagai Perwakilan Terbaik I dalam pengelolaan Simda Perencanaan.
5. Penghargaan sebagai Perwakilan BPKP Terbaik III dalam pencapaian maturitas SPIP
level 3 bagi Pemda.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 1 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, Perwakilan BPKP DIY mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP DIY menyelenggarakan
fungsi:
1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan
pengurusan barang milik/kekayaan negara.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan
daerah.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat
strategis dan atau lintas departemen/lembaga/wilayah.
5. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan good governance.
6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan.
8. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP.
9. Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah
daerah, BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
10. Memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum (BLU).
11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 2 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 2 Februari
2012, wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta disamping
meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah pemerintah daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), juga meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa
Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap.
2. Peran Strategis Perwakilan BPKP
Perwakilan BPKP DIY berperan mendukung terwujudnya sasaran pembangunan
nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya. Pengawasan pembangunan dan pembangunan
pengawasan BPKP DIY diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, penguatan kebijakan
sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja
pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang
independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem
manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Untuk
mewujudkan peran tersebut, Perwakilan BPKP DIY melaksanakan pengawasan
intern dengan fokus pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu
strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapabilitas APIP, dan penguatan
kapasitas sumber daya manusia BPKP.
Perwakilan BPKP DIY mempunyai visi yang sama dan berperan penting dalam
mendukung mencapai visi BPKP sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI
Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional.” Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP berperan
melaksanakan pengawasan intern yaitu memberikan jasa assurance dan
consultancy. Sebagai kepanjangan tangan BPKP di daerah, Perwakilan BPKP DIY
memfokuskan diri pada pengawasan yang bersifat makro strategis, yaitu
pengawasan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat outcome dan impact dalam
rangka pengawalan pembangunan nasional di daerah. Sebagai mitra strategis
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (KLPK), Perwakilan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 3 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
BPKP DIY memberikan rekomendasi berupa upaya perbaikan manajemen risiko,
perbaikan sistem pengendalian dan perbaikan proses governance serta
memastikan tujuan program pemerintah dapat tercapai.
Untuk mencapai visi tersebut BPKP menyelenggarakan misinya melalui tiga
sasaran yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI
Perwakilan BPKP DIY melakukan kegiatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan SPIP dengan produk layanan antara lain meliputi :
1. Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN.
2. Evaluasi Program Ketahanan Pangan.
3. Evaluasi Program Ketahanan Energi.
4. Evaluasi Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman).
5. Monitoring Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem pada Kementerian
Pariwisata.
6. Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7. Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB).
8. Audit Kinerja Lintas Sektoral Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada
Kemendikbud.
9. Audit Operasional Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Agama Tahun
2016 pada Kemenag.
10. Audit Kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016.
11. Joint Audit Kinerja Perguruan Tinggi Negeri.
12. Pengawasan Program Pembangunan Prioritas Nasional (KSP).
13. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
14. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD).
15. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 4 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
16. Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah..
17. Pengawasan atas Penerimaan Negara/Daerah.
18. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda
19. Evaluasi Struktur APBD TA 2017.
20. Evaluasi DAK Advance Payment& Reimbursement.
21. Monitoring DAK.
22. Pengawasan atas Penerimaan Negara/Daerah.
23. Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
24. Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
25. Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual.
26. Analisis kinerja keuangan Pemda.
27. Evaluasi SAKIP.
28. Bimtek Reviu RKA Pemda
29. Probity Audit.
30. Monitoring Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.
31. Verifikasi Laporan Konsultan pada Program Hibah Air Minum.
32. Kajian atas Peraturan Perundang-undangan.
33. Audit Penyesuaian Harga.
34. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P.
35. Pemberian Keterangan Ahli.
36. Audit Investigatif pada K/L/P
37. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/D.
38. Kajian Proyek Strategis Nasional Bidang Investasi dan Transportasi di wilayah D.I.
Yogyakarta.
39. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.
40. Fraud Control Plan (FCP).
41. Fraud Risk Assesment.
42. Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).
43. Forum Keinvestigasian.
44. Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP..
45. Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP
46. Bimtek Sistem Pengendalian Intern pada PDAM.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 5 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
47. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah.
48. Bimbingan Teknis SIA PDAM
49. Bimbingan Teknis SIA BLUD bagi RSUD/Puskesmas/BLUD Lain.
50. Asesmen GCG BUMD.
51. Evaluasi Kinerja BUMD.
52. Evaluasi Kinerja RSUD.
53. Evaluasi Tata Kelola APIP.
54. Bimtek Tata Kelola APIP.
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
1. Struktur Organisasi
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, Perwakilan BPKP DIY merupakan unit kerja BPKP yang
berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :
a. Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat;
2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah;
3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara;
4) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi;
5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta
Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang tersedia per 31 Desember 2017 sebanyak 126 orang,
berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci dalam tabel 1.1 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 6 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sesuai Jenis Jabatan per 31 Desember 2017
Jenis Jabatan Jumlah Orang
2017 2016
Struktural 5 5
Fungsional Auditor 91 95
Fungsional Arsiparis - -
Fungsional Analis Kepegawaian 2 2
Fungsional Umum 26 31
Pranata Komputer 2 2
Total 126 135
Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2016 sebanyak 135 orang,
jumlah pegawai per 31 Desember 2017 berkurang sebanyak 9 orang karena
adanya pegawai yang mutasi keluar/dipindahkan ke unit lain sebanyak 9 orang,
dan mutasi masuk dari unit lain sebanyak 11 orang, dan pegawai pensiun
sebanyak 11 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah pegawai dapat dirinci
dalam tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Sesuai Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2017
Jenjang Pendidikan Jumlah Orang
2017 2016
Pasca Sarjana (S2) 13 12
Sarjana/Diploma IV 55 59
Diploma III 38 41
Diploma I - -
SLTA 19 22
SLTP - -
SD 1 1
Total 126 135
Pegawai pasca sarjana berkurang 2 karena mutasi keluar, dan mutasi masuk
sejumlah 3 pegawai. Pegawai S1/DIV promosi satu pegawai, mutasi keluar 4 orang
dan pensiun 6 orang, mutasi masuk 7 orang. Pegawai Diploma III mutasi keluar 2
orang, pensiun 2 orang, mutasi masuk 1 orang, dan SMA pensiun 3 orang.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 7 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
Berdasarkan golongan pegawai, keseluruhan pegawai sejumlah 126 orang dapat
dirinci dalam tabel 1.3 sebagai berikut:
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Sesuai Golongan per 31 Desember 2017
Golongan Jumlah (orang)
2017 2016
IVd - 1
IVc 16 16
IVb 8 7
Iva 8 8
IIId 48 50
IIIc 10 10
IIIb 14 15
IIIa 12 17
IId 9 7
IIc - 3
IIa 1 1
Total 126 135
3. Sumber Daya Keuangan
Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP DIY tahun anggaran 2017 dibiayai dari DIPA
Tahun 2017 dan dari dana yang disediakan oleh pihak ketiga (dana mitra). Jumlah
anggaran selama tahun 2017 seluruhnya sebesar Rp25.581.856.000,00 dan telah
menggunakan anggaran sejumlah Rp25.072.282.321,00 atau mencapai 98,01%
Sedangkan realisasi di luar bagian anggaran BPKP berupa bantuan kedinasan dari
mitra kerja mencapai Rp780.580.000,00 . Rincian anggaran dan realisasi keuangan
tersebut dapat dirinci dalam tabel 1.4 sebagai berikut:
Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2017
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp) %
Bagian Anggaran BPKP (DIPA) 25.581.856.000 25.072.282.321 98,01
Di luar Bagian Anggaran BPKP - 780.580.000 -
Jumlah 25.581.856.000 25.852.862.321 101,06
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 8 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKP DIY per
31 Desember 2017 dapat dirinci dalam tabel 1.5 sebagai berikut :
Tabel 1.5
Aset Tetap per 31 Desember 2017
No. Uraian Per 31 Des 2017
(Rp) Per 31 Des 2016
(Rp) % Naik/ (Turun)
1 Tanah 74.944.166.000 24.936.460.000 200,54
2 Peralatan dan Mesin 12.380.387.072 12.380.387.072 -
3 Gedung dan Bangunan 17.710.973.000 21.018.118.199 (15,73)
4 Aset tetap lainnya 141.551.981 141.551.981 -
5 Konstruksi Dlm Pengerjaan 0 0 -
6 Akumulasi Penyusutan (11.824.818.628) (16.174.277.635) (26,89)
Jumlah 93.352.259.425 42.302.239.617 120,67
.
Kenaikan nilai tanah sebesar 200,54% atau senilai Rp50.007.706.000,00
merupakan hasil penilaian kembali nilai tanah. Penurunan nilai gedung dan
bangunan sebesar 15,73% atau senilai Rp3.307.145.199,00, merupakan hasil
kompensasi antara pengurangan nilai gedung dan bangunan sebesar nilai
akumulasi penyusutan Rp4.757.524.644,00 dan penambahan penilaian kembali
gedung dan bangunan senilai Rp1.450.379.445,00 pada tahun 2017.
Penilaian kembali aset didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017
tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Surat Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor S-475/KN/2017 tanggal 20 Maret 2017 hal Persiapan
Penilaian Kembali BMN pada Kementerian Lembaga.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP DIY tahun 2017 terdiri dari
empat bab.
Bab I Pendahuluan
Memuat informasi tentang tugas dan fungsi, aspek strategis, gambaran kegiatan dan
produk layanan, serta struktur organisasi dan sumber daya.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 9 -
B
ab
I
P
en
da
hu
lu
an
Ba
b
I
Pe
nd
ah
ul
ua
n
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja
Memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan perjanjian kinerja
tahun 2017. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan tentang pernyataan
visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan capaian kinerja setiap sasaran program dan indikator kinerja utama
beserta analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja dijelaskan mengenai
gambaran umum setiap indikator kinerja utama, realisasi capaian, hambatan tidak
tercapainya atau dukungan tercapainya target, perbandingan realisasi indikator kinerja
utama tahun 2017 dengan tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena perbedaan
struktur sasaran program, serta perbandingan realisasi indikator kinerja utama tahun
2017 dengan target indikator kinerja utama pada akhir periode Renstra tahun 2019.
Bab IV Penutup
Menguraikan rangkuman capaian sasaran program dan rencana tindak atau langkah
strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pada
tahun 2017.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 10 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
BAB II
RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA
ebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan program-program yang
ditetapkan oleh BPKP. Program pada Renstra BPKP periode tahun 2015-2019
telah direstrukturisasi dengan arah kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP akan
melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembangunan nasional, pembinaan SPIP (program pengawasan/program 06) dengan
kegiatan utama perbaikan pengelolaan program nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan pembinaan kompetensi aparat
pengawasan intern pemerintah daerah, serta program dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya (program dukungan manajemen/program 01). Renstra
Perwakilan BPKP DIY telah dilakukan revisi sesuai Peraturan Kepala Perwakilan BPKP
Nomor PER-69/PW12/6/2016 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Kep-210/PW/12/6/2015 tentang
Rencana Strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 – 2019.
Struktur sasaran program/kegiatan beserta indikator kinerja juga mengalami perubahan
untuk tahun 2017.
Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis, serta
merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan
BPKP DIY, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran program yang
mendukung sasaran strategis. Perwakilan BPKP DIY bertindak sebagai unit pelaksana
kebijakan dan program yang telah ditetapkan BPKP Pusat, sehingga visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis mengacu pada penetapan BPKP Pusat. Sasaran program dan sasaran
kegiatan diamanahkan kepada Perwakilan BPKP DIY dalam rangka mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPKP.
S
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 11 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP DIY merupakan salah satu
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Renstra KL merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, sedangkan Renstra
Perwakilan BPKP DIY mengacu pada Renstra BPKP.
Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP DIY tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
1. Visi
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis
dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance
terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga, pemerintah
daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari
proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan
tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip
independensi.
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai Auditor Internal
berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.
a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care
dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi
persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam
standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.
Kompetensi minimal dalam bidang pengawasan wajib dimiliki SDM BPKP agar
dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 12 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan
intern, berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku dan
memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance
berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan.
b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi
Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di Kementerian, Lembaga
dan Pemerintah Daerah diwujudkan dengan adanya penguatan kelembagaan oleh
pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
Kapabilitas BPKP sebagai organisasi pengawasan tidak lepas dari dukungan
kompetensi sumber daya manusia dan kualitas proses pengawasan yang
dilaksanakan. BPKP selalu mengupayakan peningkatan kompetensi dalam
berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam
mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan
terkait dan standar baru di bidang pengawasan.
c. Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan
Dari sudut peran, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi
assurance dan/atau consultancy. Informasi assurance memberikan jaminan kepada
Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program-
program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan,
kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan governance lainnya.
Informasi consultancy berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko,
aktivitas pengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi assurance dan
rekomendasi harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam
meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 13 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
2. Misi
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa
yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi BPKP merupakan pengejawantahan
tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Rumusan misi BPKP adalah:
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Misi pertama mengandung dua hal yaitu tugas dan manfaat BPKP. Tugas dimaksud
adalah pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan dengan manfaat mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan
dan korporasi yang bersih dan efektif. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian
informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip
akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah dalam memberikan jawaban atas
pelaksanaan mandat dan manfaat yang diperoleh masyarakat atas penggunaan
sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.
Dalam menggapai misi, BPKP menjalin kemitraan kerja dengan K/L/P/K melalui jasa
assurance dan jasa consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi
kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP,
sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit
dalam perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja K/L/P/K. Perwujudan peran
pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang
memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 14 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,
inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan
nasional dalam RPJMN 2017 - 2019.
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif,
termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk
memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di
samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder
kunci dalam menetapkan dan mengawasi tujuan pemerintah dan pembangunan
termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi
anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan
pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan
pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut,
para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan
menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan
pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan
dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas
tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan
efektif.
Dalam misi pertama ini juga termasuk kegiatan dalam rangka membantu aparat
penegak hukum dan pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan
investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.
Misi kedua terkait erat dengan misi kesatu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi,
termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem
pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan
berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,
penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 15 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan
SPIP. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP
yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan
tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan
suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan
juga Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan
SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Misi ketiga juga terkait dengan misi kedua dan misi kesatu. Salah satu unsur penting
SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi
pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di
lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain
diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan
intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kinerja APIP
yang berorientasi ke luar tidak akan terwujud tanpa didukung proses kerja internal
yang baik dan sinergitas kerjasama internal APIP dan/atau antar APIP. Sinergitas
proses kerjasama antar APIP diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang
maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan
pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat
mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan
berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan Strategis
Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah
ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. BPKP menetapkan
tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 16 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
4. Indikator Kinerja Utama
Sasaran program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, dengan periode
paling lama satu tahun. Sasaran strategis hanya ada di BPKP Pusat, untuk
mendukung sasaran strategis BPKP, Perwakilan BPKP DIY mendapat amanah
sasaran program pengawasan dan dukungan manajemen pengawasan sebagaimana
disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:
Tabel 2.1.
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pengawasan Tahun 2017
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program (Outcome)
1 Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/
Korporasi
1.1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional
1.2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola,
Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi
2 Meningkatnya Efektivitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
3 Meningkatnya Penyelesaian
Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan
4 Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintah dan
Korporasi Dalam Pencegahan
Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
5 Meningkatnya Kepedulian
K/L/P/K dan Masyarakat
Terhadap Korupsi
5.1 Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat
6 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPI Pemda/
Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 17 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor
GCG baik *)
6.6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina
6.7 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina
7 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda
7.1 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)
7.2 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
7.3 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2017
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program (Outcome)
1 Tersedianya Dukungan Teknis
Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama
Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan Skala likert 1-
10
Sasaran program pengawasan Perwakilan BPKP DIY diharapkan dapat dicapai
melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dapat memberikan perbaikan
pengelolaan program nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi,
peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, dan peningkatan kapabilitas aparat
pengawasan intern pemerintah. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan
pengawasan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3.
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Tahun 2017
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
1 Terlaksananya Monitoring
Evaluasi atas Program Prioritas
yang Dilaksanakan di Daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
2 Terlaksananya Asistensi dan 2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 18 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
Penilaian Untuk Meningkatkan
Level Maturitas Penyelenggaraan
SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
2.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/ Kabupaten/Kota
3 Terlaksananya Bimtek dan
Penilaian Kapabilitas APIP di
Provinsi/Kabupaten/Kota
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
3.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kabupaten/Kota
Pencapaian sasaran program dukungan manajemen, didukung oleh sasaran kegiatan
dengan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen pengawasan sebagaimana
terlihat pada tabel 2.4.
Tabel 2.4.
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Tahun 2017
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Dalam Mencapai Kepuasan Layanan
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
5. Program dan Kegiatan
Penyusunan sasaran program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP DIY tahun
2015-2019 mengacu kepada sasaran program dan kegiatan Renstra BPKP 2015-
2019. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yakni program pengawasan dan program
dukungan manajemen pengawasan. Program pengawasan BPKP ditujukan dalam
rangka program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP, sedangkan program dukungan manajemen pengawasan
merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Dari kedua program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon
2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil,
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 19 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP DIY dalam rangka mendukung pencapaian
sasaran strategis BPKP tahun 2017 disajikan dalam tabel 2.5.
Tabel 2.5.
Program, Sasaran Program, dan Kegiatan
Program Sasaran Program KegiatanPengawasan
1
.
Program
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan
Negara dan
Pembangun
an Nasional,
Pembinaan
SPIP
1 Perbaikan pengelolaan
program prioritas nasional
dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi
Audit atas Laporan KeuanganProyek PHLN
Evaluasi Program Ketahanan Pangan
Evaluasi Program Ketahanan Energi
Evaluasi Program Pembangunan Sektor Kelautan
dan Perikanan (Kemaritiman)
Monitoring Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem pada KementerianPariwisata
Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana
(KB)
Audit Kinerja Lintas Sektoral Bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah pada Kemendikbud
Audit Operasional Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan
Pendidikan Agama Tahun 2016 pada Kemenag
Audit Kinerja Program Keluarga Harapan (PKH)
tahun 2016
Joint Audit Kinerja Perguruan Tinggi Negeri
Pengawasan Program Pembangunan Prioritas
Nasional (KSP)
Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
(AKPPD)
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah
Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan
Daerah atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
Pengawasan atas Penerimaan Negara/Daerah
Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda
Evaluasi Struktur APBD TA 2017
Evaluasi DAK Advance Payment & Reimbursement
Monitoring DAK
Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 20 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
Program Sasaran Program KegiatanPengawasan
Analisis kinerja keuangan Pemda
Evaluasi SAKIP
Bimtek Reviu RKA Pemda
Probity Audit
Monitoring Pembangunan Bandara Internasional
Yogyakarta
Verifikasi Laporan Konsultan pada Program Hibah
Air Minum
2 Meningkatnya efektivitas
hasil pengawasan
keinvestigasian
Kajian atas Peraturan Perundang-undangan
Audit Penyesuaian Harga
Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara pada K/L/P
Pemberian Keterangan Ahli
Audit Investigatif pada K/L/P
Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara pada BUMN/D
Pemberian Keterangan Ahli BUMN/D
Kajian Proyek Strategis Nasional Bidang Investasi
dan Transportasi di wilayah D.I. Yogyakarta
3 Meningkatnya
penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan
nasional
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
4 Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintah dan
korporasi dalam
pencegahan korupsi
Fraud Control Plan (FCP)
Fraud Risk Assesment
5 Meningkatnyakepedulian
K/L/P dan masyarakat
terhadap korupsi
Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPak)
Forum Keinvestigasian
6 Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP
Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-
BPKP
Bimtek Sistem Pengendalian Intern pada PDAM
Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah
Bimbingan Teknis SIA PDAM
Bimbingan Teknis SIA BLUD bagi
RSUD/Puskesmas/BLUD Lain
Asesmen GCG BUMD
Evaluasi Kinerja BUMD
Evaluasi Kinerja RSUD
7 Meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda
Bimtek Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kab/Kota
Monitoring/Evaluasi Tata Kelola APIP pada
Inspektorat Kab/Kota
2 Program
Dukungan
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan teknis
Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi
Informasi
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 21 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
Program Sasaran Program KegiatanPengawasan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
TugasTeknis
Lainnya
dalam pengawasan BPKP
Pembinaan JFA pada Pemda
Perencanaan Program dan Pengendalian
Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi
Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen
Kepegawaian
Akuntansi/Laporan Keuangan dan BarangMilik
Negara
Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja (PK) merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi.
Perjanjian kinerja dimanfaatkan pimpinan BPKP untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja
dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan
organisasi.
Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP DIY tahun 2017 memuat delapan sasaran
program dan empat sasaran kegiatan, dengan duapuluh indikator kinerja program dan
enam indikator kinerja kegiatan yang dirinci dalam tabel 2.6 sebagai berikut:
Tabel 2.6.
Perjanjiaan Kinerja Tahun 2017
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
A Sasaran Program dan Kegiatan Pengawasan
Sasaran Program Pengawasan
1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
55%
1.2 Persentase tindaklanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
55%
2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
70%
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
70%
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
70%
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
70%
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 22 -
B
ab
I
I
Re
nc
an
a
da
n
Pe
rj
an
ji
an
K
in
er
ja
Ba
b
II
R
en
ca
na
d
an
P
er
ja
nj
ia
n
Ki
ne
rj
a
3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan 70%
4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
70%
5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
5.1 Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
60%
6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100%
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 45%
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 37%
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) 18%
6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik 100%
6.6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
80%
6.7 Persentase BLUD yang kinerjanya baik dari BLUD yang dibina 60%
7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) 100%
3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 55%
3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 45%
Sasaran Kegiatan Pengawasan
1 Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 101
2 Terlaksananya Asistensi dan Penilaian Untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
2.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota
16
3 Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 12
3.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
13
B Sasaran Program dan Kegiatan Dukungan Pengawasan
Sasaran Program Dukungan Pengawasan
1 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10) 8
Sasaran Kegiatan
1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan
1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 80
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 23 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
ujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra
menjadi ukuran perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah.
Tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) mengacu pada tujuan dan sasaran strategis BPKP merupakan ukuran pencapaian
dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah
ditetapkan, sehingga capaian kinerja tujuan strategis dinilai berdasarkan capaian sasaran
strategis. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, Perwakilan
BPKP DIY bertanggung jawab atas pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan
sesuai dengan lingkup wilayah kerjanya.
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam periode Renstra Perwakilan BPKP DIY tahun
2015 – 2019, sehingga capaian sasaran program tahun 2017 akan berkontribusi pada
keberhasilan pencapaian tujuan strategis BPKP. Pengukuran capaian sasaran program
dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja outcome dengan target yang
diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2017. Perwakilan BPKP DIY
melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis BPKP Pusat
dengan delapan sasaran program yang didukung empat sasaran kegiatan beserta
indikator kinerja dan targetnya.
Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2017 Perwakilan BPKP, terdapat perubahan
struktur sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan
indikator kinerja kegiatan tahun 2017 yang berbeda dengan tahun 2016, sehingga
pembandingan capaian program/kegiatan tahun 2017 dengan tahun 2016 tidak dapat
dilakukan.
Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan meliputi identifikasi atas persentase
outcome/output yang diukur berdasarkan indikator kinerja program/utama (IKU) dan
indikator kinerja kegiatan (IKK) masing-masing, antara lain diperoleh dari persentase
tindak lanjut dari realisasi rekomendasi dan membandingkannya dengan target outcome
T
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 24 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
yang ditetapkan, dan pemanfaatan laporan bidang keinvestigasian oleh pihak terkait
dibandingkan laporan bidang keinvestigasian yang diterbitkan, serta realisasi
dibandingkan banyaknya laporan yang ditargetkan. Selanjutnya dilakukan analisis yang
lebih mendalam terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang tidak mencapai
target untuk mengetahui faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan
kinerja pada tahun 2018 dan atau tahun selanjutnya (performance improvement).
Hasil pengukuran terhadap 20 IKU dan enam IKK Perwakilan BPKP DIY tahun 2017 yang
menunjukkan capaian sasaran program dan sasaran kegiatan secara ringkas disajikan
pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Tahun 2017
No. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Capaian
(%)
SASARAN PROGRAM dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM/UTAMA
SP.1 Perbaikan Pengelolaan Progam Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi
IKU.1.1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Program Prioritas Nasional 103
IKU.1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi 112
SP.2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
IKU.2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan 65
IKU.2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH 0
IKU.2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K 143
IKU.2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 0
SP.3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan
Nasional
IKU.3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan 0
SP.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam
Pencegahan Korupsi
IKU.4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) 71
SP.5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
IKU.5.1 Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
0
SP.6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
IKU.6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 25 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
No. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Capaian
(%)
IKU.6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 182
IKU.6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 49
IKU.6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) 0
IKU.6.5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) 100
IKU.6.6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina 115
IKU.6.7 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina 133
SP.7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
IKU.7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 100
IKU.7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 100
IKU.7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) 100
SP.8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama
IKU.8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10) 100
SASARAN KEGIATAN dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SK.1
Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang
Dilaksanakan di Daerah
IKK.1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 100
SK.2 Terlaksananya Asistensi dan Penilaian Untuk Meningkatkan Level
Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
IKK.2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 100
IKK.2.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
di Provinsi/ Kabupaten/Kota
100
SK.3 Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di
Provinsi/Kabupaten/Kota
SK.3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 100
SK.3.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kabupaten/Kota
100
SK.4 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan
IKK.4.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 100
Uraian lebih lengkap tentang capaian kinerja program dan kegiatan beserta realisasi
anggaran dapat dilihat pada lampiran 1.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 26 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, Perwakilan
BPKP DIY telah melaksanakan delapan sasaran program yang didukung empat sasaran
kegiatan yang diuraikan berikut ini.
Sasaran Program Pengawasan
Sasaran Program 1
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
dalam rangka meningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang
harus dicapai Perwakilan BPKP DIY pada akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara” merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP
DIY dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping
consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan
proses pengendalian intern.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara” dilengkapi dua indikator kinerja utama, yaitu:
1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Program Nasional.
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi.
yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan/tindak lanjut yang telah
dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan BPKP,
sebagaimana diuraikan untuk setiap indikator sasaran program berikut ini.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 27 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Program Nasional
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program/utama “Perbaikan Tata
Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional”
tahun 2017 sebesar 56,79% atau mencapai 103% dari target periode yang sama
sebesar 55%. Realisasi sebesar 56,79% merupakan perbaikan tata kelola yang terjadi
sebanyak 46 tindak lanjut atas 81 rekomendasi yang disampaikan dalam tahun 2017.
Rincian realisasi rekomendasi dan jumlah tindak lanjut perbaikan tata kelola per bidang
disajikan pada tabel 3.2 berikut.
Tabel 3.2 Realisasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Strategis Per Bidang Tahun 2017
Bidang Rekomendasi Strategis
Realisasi Tindak Lanjut
Instansi Pemerintah Pusat (IPP) 51 29
Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 30 17
Jumlah 81 46
Tindak lanjut perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang
terjadi pada tahun 2017 antara lain:
a. Pemantauan dan pendokumentasian pelaksanaan pekerjaan pembuatan paving
block, jamban dan sambungan rumah IPAL pada di tiga desa Kabupaten Bantul dan
Sleman pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/ National Slum Upgrading
Program Loan IBRD 8213 D.I Yogyakarta.
b. Pertanggungjawaban kelebihan pembayaran pekerjaan dan kelebihan pembayaran
honor dengan menyetorkannya ke kas negara pada Water Resorces and Irrigation
Sector Management Program (WISMP Phase II) Loan IBRD 8027-ID pada DIY.
c. Rekonsiliasi aset di internal SKPD antara penyusun neraca dengan pengurus barang
dilanjutkan dengan rekonsiliasi antara bidang aset dan bidang akuntansi, serta
inspektorat dalam melakukan reviu LKPD dilakukan secara paralel untuk memastikan
penyajian aset tetap dilakukan secara memadai pada Pemerintah Kota Magelang,
Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Magelang.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 28 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
d. Penyesuaian peraturan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan
Pemerintah Kabupaten Cilacap mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga
Siskeudes dapat diimplementasikan di desa, serta menerapkan Siskeudes online
pada Pemerintah Kabupaten Bantul.
Tercapainya target sasaran program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” terutama didukung oleh terjalinnya
koordinasi dan komunikasi yang baik dengan K/L/instansi terkait dalam upaya mendorong
pimpinan satker/mitra kerja menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang
disampaikan Perwakilan BPKP DIY.
Realisasi indikator kinerja program “ Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional” tahun 2017 sebesar 56,79% atau
81,13% dibanding target tahun 2019 sebesar 70% memperlihatkan realisasi indikator
kinerja belum mencapai target, sehingga harus ditingkatkan di masa yang akan datang
antara lain melalui upaya strategis sebagai berikut:
a. mengintensifkan koordinasi dengan K/L/P dan instansi terkait untuk mendorong
pimpinan satker/mitra kerja menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang
disampaikan Perwakilan BPKP DIY, antara lain menyampaikan surat penegasan
kepada K/L/P terkait.
b. mengintensifkan monitoring tindak lanjut yang dilakukan bersamaan dengan
penugasan lainnya yang menekankan pada manfaat akan dirasakan oleh pemerintah
daerah jika segera melaksanakan saran rekomendasi yang disampaikan.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran sebesar
Rp703.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp678.392.883,00 atau mencapai 96,38%
dari anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target indikator
kinerja program sebanyak 1.672 OH atau 42% dari rencana tahun 2017 sebanyak 3.981
OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” telah dicapai
secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 103%
lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar 96,38%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 29 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), “Perbaikan tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” telah dicapai secara efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 103% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian penggunaan OH sebesar 42%.
Efisiensi penggunaan dana dan SDM dapat dicapai didukung dengan upaya Perwakilan
BPKP DIY melakukan penghematan penggunaan dana dan optimalisasi SDM untuk
memenuhi permintaan mitra kerja terkait kegiatan assurance maupun consultancy.
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola Manajemen Risiko Dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program/utama “Persentase Tindak
Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi” tahun 2017 sebesar 61,90% atau mencapai 113% dari target
periode yang sama sebesar 55%. Realisasi sebesar 61,90% merupakan peningkatan
kinerja korporasi yang terjadi sebanyak 13 tindak lanjut atas 21 rekomendasi yang
disampaikan. Rincian realisasi rekomendasi dan jumlah tindak lanjut kinerja korporasi
disajikan pada tabel 3.3 berikut.
Tabel 3.3
Realisasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Strategis Tahun 2017
Bidang Rekomendasi Strategis
Realisasi Tindak Lanjut
Akuntan Negara (AN) 21 13
Jumlah 21 13
Tindak lanjut perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang
terjadi pada tahun 2017 antara lain:
a. PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan Kanwil BPN DI Yogyakarta telah melakukan
rekonsiliasi realisasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP), menetapkan
anggaran BOBP, dan mengantisipasi risiko terlampauinya BOBP yang besarnya
sudah ditentukan dalam Permenkeu nomor 10/PMK.02/2016.
b. Direktur PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul telah menunjuk Tim IT
PDAM dengan Keputusan Direktur Utama sebagai administrator untuk menjaga
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 30 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
keamanan, integrasi dan konsistensi database mengingat banyaknya kerja sama
dengan pihak ketiga untuk pembayaran rekening air secara on line.
c. PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten telah melakukan perbaikan pengendalian
pemasangan sambungan baru dengan mencantumkan tanggal pembayaran
pemasangan dalam SPK.
Tercapainya target sasaran program “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata
Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi” terutama
didukung intensifnya koordinasi Perwakilan BPKP DIY dengan BUMD/BUMN/BLUD terkait
untuk mendorong pimpinan terkait menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang
disampaikan Perwakilan BPKP DIY.
Realisasi indikator kinerja program “Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan
kinerja korporasi” tahun 2017 sebesar 61,90% atau 88,43% dibanding target tahun 2019
sebesar 70% memperlihatkan realisasi indikator kinerja belum mencapai target sehingga
harus ditingkatkan di masa yang akan datang antara lain melalui upaya sebagai berikut:
a. Mengintensifkan koordinasi untuk mendorong pimpinan BUMD/BUMD/BLUD terkait
menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Perwakilan BPKP
DIY, antara lain dengan menyampaikan surat penegasan kepada BUMD/BUMD/BLUD
terkait .
b. Mengintensifkan monitoring tindak lanjut yang dilakukan bersamaan dengan
penugasan lainnya, yang menekankan pada manfaat akan dirasakan
BUMD/BUMD/BLUD terkait jika segera melaksanakan saran rekomendasi yang
disampaikan.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran dana sebesar
Rp36.043.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.580.000,00 atau mencapai 70,97% dari
anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target indikator kinerja
program sebanyak 30 OH atau 57,69% dari rencana tahun 2017 sebanyak 52 OH.
Dari sisi penggunaan dana, kinerja sasaran program “Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Korporasi” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program
tahun 2017 sebesar 113% dengan capaian penyerapan dana 70,97%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 31 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja sasaran program “Persentase
Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
kinerja program tahun 2017 sebesar 113% dengan capaian penggunan OH sebesar
57,69%.
Efisiensi penggunaan dana dan SDM dapat dicapai seiring dengan upaya Perwakilan
BPKP DIY melakukan penghematan penggunaan dana untuk memenuhi banyaknya
permintaan mitra kerja terkait kegiatan assurance maupun consultancy.
Semua indikator kinerja program di dukung oleh satu sasaran kegiatan, “Terlaksananya
monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” dengan realisasi
diuraikan dalam subbab berikutnya.
Sasaran Program 2
Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian dalam rangka
meningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang harus dicapai
Perwakilan BPKP DIY pada akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019.
Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”
merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam rangka
pengamanan keuangan/aset negara/daerah melalui audit keinvestigasian.
Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”
dilengkapi lima indikator kinerja utama, yaitu:
1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan.
2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.
3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 32 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Indikator kinerja program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan” diukur dengan menghitung jumlah pemberian
keterangan ahli (PKA) tahun 2017 dibandingkan jumlah banyaknya laporan hasil
penghitungan keuangan negara (LHPKKN) ditambah laporan pengumpulan dan
evaluasi bukti data elektronik (LPEBDE) selama tiga tahun terakhir.
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” tahun 2017 sebesar
45,45% atau mencapai 65% dari target periode yang sama sebesar 70%. Realisasi
sebesar 45,45% merupakan pelaksanaan pemberian keterangan ahli di depan
persidangan sebanyak 5 kali sebagai proses lanjutan dari penerbitan LHPKKN
sebanyak 11 laporan dan LPEBDE sebanyak 0 laporan. Pemberian keterangan ahli
tahun 2017 dan penerbitan LHPKKN dan LPEBDE tiga tahun terakhir disajikan pada
tabel 3.4 berikut.
Tabel 3.4
Realisasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Strategis Tahun 2017
Uraian Pengawasan Keinvestigasian
Laporan PKA
LHPKKN 11 5
LPEBDE 0 0
Jumlah 11 5
Realisasi penerbitan LHPKKN dalam tiga tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:
a. LHPKKN atas dugaan penyimpangan bantuan dalam Program Pengembangan
SLPTT Kedelai di salah satu Kabupaten di DIY.
b. LHAI atas dugaan penyelewengan dana keuangan desa di salah satu desa di
wilayah DIY (APH tidak meminta bantuan audit dalam rangka PKKN atas perkara
ini).
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 33 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
c. LHPKKN atas dugaan tindak pidana korupsi pungutan pajak sewa guesthouse dan
penerimaan ekstra bed di salah satu sekolah kedinasan di DIY.
d. LHPKKN atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana padat karya
infrasturktur desa di salah satu desa di wilayah DIY.
Realisasi pemberian keterangan ahli dalam tahun 2017 antara lain sebagai berikut:
a. Pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan penyelewengan uang produksi
di salah satu BUMD di DIY.
b. Pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan penyelewengan penerimaan dan
pembayaran dana pendidikan D4 atau non kedinasan di salah satu sekolah
kedinasan di DIY.
c. Pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pungutan
pajak sewa guesthouse dan penerimaan ekstra bed di salah satu sekolah
kedinasan di DIY.
d. Pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan penyelewengan dana keuangan
desa di salah satu desa di wilayah DIY.
Belum tercapainya target sasaran program “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan”, terutama disebabkan
terkendalanya pemenuhan kelengkapan pemberkasan perkara oleh APH untuk
dilimpahkan ke pengadilan tipikor.
Realisasi indikator kinerja program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan di persidangan” tahun 2017 sebesar 45,45% atau mencapai
64,93% dibanding target tahun 2019 sebesar 70% memperlihatkan realisasi indikator
kinerja belum memuaskan, harus ditingkatkan di masa yang akan datang.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja program “Persentase
hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” adalah
meningkatkan koordinasi dengan APH agar kelengkapan dokumen dan bukti dapat
diperoleh sebelum diterbitkan surat penugasan audit dalam rangka PKKN.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran dana
sebesar Rp70.484.836,00 dengan realisasi sebesar Rp75.263.053,00 atau mencapai
106,78% dari anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target
indikator kinerja program sebanyak 281 OH atau 104,07% dari rencana tahun 2017
sebanyak 270 OH.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 34 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” belum efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 64,93% lebih
rendah dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar 106,78%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” belum efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 64,93% lebih rendah dibandingkan
dengan capaian penggunaan OH sebesar 104,07%.
Belum efisiennya penggunaan SDM disebabkan adanya perpanjangan waktu
penugasan terkait dengan kelengkapan-kelengkapan perolehan data dan/atau
penyediaan data/bukti oleh APH.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai efisiensi SDM dalam
pelaksanaan pencapaian kinerja program “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” adalah meningkatkan koordinasi
dengan APH agar kelengkapan dokumen dan bukti dapat diperoleh sebelum
diterbitkan surat penugasan audit dalam rangka PKKN.
2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Indikator kinerja program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH” diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit
investigasi (LHAI) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan aparat penegak hukum (APH)
tahun 2017 dibandingkan jumlah LHAI yang diterbitkan tahun 2017.
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” tahun 2017 sebesar 0%
atau mencapai 0% dari target periode yang sama sebesar 70%, karena tidak terdapat
realisasi penugasan audit investigatif di tahun 2017.
Belum tercapainya kinerja program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH” disebabkan oleh permintaan-permintaan audit
investigatif dari APH belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 35 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH” adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan APH agar permintaan-
permintaan audit investigatif dari APH yang disampaikan kepada BPKP DIY dapat
memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman penugasan
keinvestigasian sehingga dapat ditindaklanjuti.
3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Indikator kinerja program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil
pemeriksaan keinvestigasian tahun 2017 yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan
kementerian/ lembaga/pemda/korporasi (K/L/P/K) tahun 2017 dibandingkan jumlah
laporan hasil pemeriksaan keinvestigasian yang diterbitkan tahun 2017.
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 sebesar
100% atau mencapai 143% dari target periode yang sama sebesar 70%. Realisasi
sebesar 100% merupakan pemanfaatan LHP keinvestigasian oleh K/L/P/K sebanyak
2 laporan keinvestigasian dari keseluruhan penerbitan LHP keinvestigasian tahun
2017 sebanyak 2 laporan. Pemanfaatan oleh K/L/P/K atas penerbitan laporan
keinvestigasian tahun 2017 disajikan pada tabel 3.5 berikut.
Tabel 3.5
Realisasi Pemanfaatan LHP Keinvestigasian oleh K/L/P/K Tahun 2017
Bidang LHP Keinvestigasian
Diterbitkan Dimanfaatkan
K/L/P/K
Investigasi 2 2
Jumlah 2 2
Realisasi penerbitan LHP keinvestigasian tahun 2107, sebagai berikut :
a. Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) dalam proyek
pembangunan Bandar Udara Baru Internasional Yogyakarta.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 36 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
b. Laporan Evaluasi Aksi PPK di Bidang Perijinan dan Penanaman Modal pada
Pemerintah D.I. Yogyakarta.
Realisasi pemanfaatan LHP keinvestigasian oleh K/L/P/K tahun 2017 adalah :
a. Pemanfaatan hasil penilaian FRA dalam proyek pembangunan Bandar Udara Baru
Internasional Yogyakarta, yaitu masih terdapat tiga risiko yang memerlukan
langkah-langkah pengendalian tambahan. PT. Angkasa Pura I telah menggunakan
hasil penilaian risiko tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan
proyek selanjutnya.
b. Pemanfaatan hasil evaluasi perizinan dan penanaman modal di Pemerintah D.I.
Yogyakarta, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian seluruh
kewenangan pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada Kantor
Pelayanan Perizinanan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) D.I. Yogyakarta karena
masih ada satu teknis yang belum menyerahkan penyelenggaraan perizinan
kepada KP2TSP DIY, dan disarankan agar Pemerintah D.I. Yogyakarta
mengoptimalkan pendelegasian atas seluruh kewenangan pelayanan perizinan dan
penanaman modal kepada KP2TSP sebagaimana yang diamanatkan dalam
ketentuan perundang-undangan. Hasil evaluasi tersebut merupakan salah satu
bahan perbaikan bagi Pemerintah D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan pelayanan
perizinan dan penanaman modal.
Tercapainya target sasaran program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” didukung pelaksanaan koordinasi yang baik antara
Perwakilan BPKP DIY dengan K/L/P/K dalam menindaklanjuti hasil pengawasan
investigasi.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran dana
sebesar Rp16.992.900,00 dengan realisasi sebesar Rp37.040.875,00 atau mencapai
217,98% dari anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target
indikator kinerja program sebanyak 79 OH atau 97,53% dari rencana tahun 2017
sebanyak 81 OH.
Dari sisi penggunaan dana indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” dicapai secara belum
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 37 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 143%
yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar 217,98%.
Dari sisi penggunaan SDM indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” dicapai secara efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 143% lebih tinggi
dibanding capaian penyerapan SDM yaitu sebesar 97,53%.
Belum efisiennya penyerapan dana disebabkan adanya perubahan metode dalam
pelaksanaan penugasan kajian yaitu berdasarkan petunjuk pelaksanaan kajian
Proyek Strategis Nasional Bidang Investasi dan Transportasi di wilayah DIY dan
kajian atas peraturan perundang-undangan dari Deputi Bidang Investigasi, yang pada
awalnya kajian tersebut direncanakan dalam bentuk desk evaluation menjadi
kajian/evaluasi di lapangan dalam bentuk wawancara dan focus group discussion
(FGD) dengan pihak-pihak terkait.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” secara efisien adalah melaksanakan penugasan sesuai dengan
jadwal/rencana mulai penugasan (RMP) yang telah ditetapkan mengingat pedoman
untuk penugasan tersebut telah diterbitkan.
4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Indikator kinerja program “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit
penyesuaian harga yang ditindaklanjuti tahun 2017 dibandingkan jumlah laporan hasil
audit (LHA) penyesuaian harga yang diterbitkan tahun 2017.
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 sebesar 0% atau
mencapai 0% dari target periode yang sama sebesar 70%, karena tidak terdapat
realisasi penugasan audit penyesuaian harga di tahun 2017.
Belum tercapainya kinerja program “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 disebabkan tidak adanya permintaan audit
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 38 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
penyesuaian harga atas kontrak-kontrak multiyears oleh K/L/P/K di wilayah DIY pada
tahun 2017.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”
adalah melakukan koordinasi dengan K/L/P/K, antara lain dengan Bappeda di wilayah
kerja BPKP Perwakilan DIY untuk mengumpulkan informasi kontrak-kontrak
multiyears yang berpotensi adanya penyesuaian harga.
5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Indikator kinerja program “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit (LHA) klaim yang
ditindaklanjuti auditan tahun 2017 dibandingkan jumlah LHA klaim yang diterbitkan
tahun 2017.
Untuk indikator kinerja program “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” dalam tahun 2017 target ditetapkan nihil.
Sasaran Program 3
Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang harus dicapai
Perwakilan BPKP DIY pada akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019.
Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan
nasional” merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam
rangka memberikan solusi pemecahan permasalahan yang menghambat kelancaran
pelaksanaan pembangunan melalui evaluasi hambatan kelancaran pembangunan.
Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional” dilengkapi satu indikator kinerja utama “Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran pembangunan”.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 39 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Indikator kinerja program “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”
diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil evaluasi hambatan kelancaran
pembangunan (LHEHKP) yang ditindaklanjuti tahun 2017 dibandingkan jumlah LHEHKP
yang diterbitkan tahun 2017.
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran pembangunan” tahun 2017 sebesar 0% atau mencapai 0% dari
target periode yang sama sebesar 70%, karena tidak terdapat realisasi penugasan
evaluasi hambatan kelancaran pembangunan di Tahun 2017.
Belum tercapainya kinerja program “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan” tahun 2017 disebabkan tidak diperolehnya sasaran objek kegiatan yang
memenuhi kriteria hambatan kelancaran pembangunan.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” adalah
melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan pembangunan melalui
media massa dan media sosial serta berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya
Bappeda di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
Sasaran Program 4
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan
korupsi dalam rangka meningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang
harus dicapai Perwakilan BPKP DIY pada akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019.
Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan
BPKP DIY dalam rangka memberikan solusi pencegahan dan pendeteksian
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 40 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
kecurangan/fraud melalui penugasan fraud control plan (FCP) dan fraud risk assessment
(FRA)
Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi” dilengkapi satu indikator kinerja utama “Persentase K/L/P/K
yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Indikator kinerja program “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)” diukur dengan menghitung jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan
FCP (termasuk FRA) tahun 2017 dibandingkan jumlah penugasan terkait FCP/FRA tahun
2017.
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” tahun 2017 sebesar 50% atau mencapai
71,43% dari target periode yang sama sebesar 70%. Realisasi sebesar 50% merupakan
implementasi FCP/FRA di Pemda DIY dalam tahap perencanaan dan penganggaran
belanja modal, dari keseluruhan penugasan terkait FCP/FRA tahun 2017 sebanyak 2
laporan. Implementasi FCP/FRA tahun 2017 disajikan pada tabel 3.6 berikut.
Tabel 3.6
Realisasi K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA Tahun 2017
Bidang
LHFCP/LHFRA
Diterbitkan Implementasi
FCP/FRA
Investigasi 2 1
Jumlah 2 1
Realisasi penerbitan LHFCP/FRA tahun 2107, sebagai berikut :
a. Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) dalam proses
perencanaan dan penganggaran belanja modal pada Pemda DIY
b. Laporan Hasil Sosialisasi FCP di Inspektorat Kabupaten Klaten
Realisasi penerapan penilaian risiko kecurangan di tahun 2017 pada Pemda DIY dalam
proses perencaanaan dan penganggaran daerah yaitu Pemda DIY telah mengidentifikasi
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 41 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
risiko-risko dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah serta telah melakukan
langkah-langkah pengendalaian atas risiko-risiko yang diidentifikasi, sehingga risiko
residualnya turun menjadi kategori rendah, dan telah disarankan agar Pemda DIY
melakukan pemutakhiran secara berkala atas data risiko yang telah diidentifikasi tersebut.
Belum tercapainya target sasaran program “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” disebabkan proses implementasi FCP
memerlukan pentahapan sejak sosialisasi, dilanjutkan dengan diagnostic assessment,
implementasi berupa bimtek dan tahap akhir berupa evaluasi implementasi program.
Capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 50% atau mencapai 71,43% dari target
tahun 2019 sebesar 70%, berarti diperlukan upaya strategis dalam untuk mencapai target
2019.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” tahun
2019 adalah melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan K/L/P/K yang potensial
untuk menerapkan FCP/FRA.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran dana sebesar
Rp11.192.100,00 dengan realisasi sebesar Rp9.254.500,00 atau mencapai 82,69% dari
anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target indikator kinerja
program sebanyak 61 OH atau 108,93% dari rencana tahun 2017 sebanyak 56 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, indikator kinerja sasaran program “Persentase
K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” dicapai secara belum efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 71,43% lebih rendah
dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar 82,69% dan capaian
penyerapan SDM sebesar 108,93%.
Belum efisiennya penggunaan dana dan SDM disebabkan karena penugasan ini
merupakan jenis penugasan yang relatif baru sehingga diperlukan lebih banyak SDM,
waktu dan dana untuk menyelesaikannya.
Upaya pencapaian efisiensi penggunaan dana dan SDM akan dilakukan dengan
meningkatkan kompetensi SDM yang akan mengimplementasikan FCP/FRA, sehingga
dapat berlangsung dengan lebih hemat penggunaan dana dan SDM.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 42 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Semua indikator kinerja program di dukung oleh satu sasaran kegiatan, “Terlaksananya
monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” dengan realisasi
diuraikan dalam subbab berikutnya.
Sasaran Program 5
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi dalam rangka
meningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
yang bersih dan efektif menjadi salah satu sasaran program yang harus dicapai
Perwakilan BPKP DIY pada akhir periode Renstra tahun 2015 – 2019.
Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi”
merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam rangka
memberikan pembelajaran kepada K/L/P/K dan masyarakat agar peduli terhadap
terjadinya tindak pidana korupsi dengan mengimplementasikan sistim pengaduan
masyarakat.
Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap
korupsi” dilengkapi satu indikator kinerja utama “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan sistim pengaduan masyarakat”
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Indikator kinerja program “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistim
pengaduan masyarakat” diukur dengan menghitung jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang
memenuhi tiga unsur kriteria tahun 2017 dibandingkan jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang
telah menjadi anggota dari komunitas pembelajar anti korupsi tahun 2017.
Tiga unsur yang harus terpenuhi adalah :
a. Memiliki daftar risiko fraud;
b. Memliki rencana penanganan risiko fraud;
c. Memilki sistem pengaduan masyarakat;
Realisasi outcome dari indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2017 sebesar 0% atau
mencapai 0% dari target periode yang sama sebesar 60%, disajikan pada tabel 3.7
berikut:
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 43 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Tabel 3.7
Unit kerja atau K/L/P/K yang Memenuhi Tiga Unsur Kriteria Tahun 2017
Bidang
LHFCP/LHFRA
Anggota Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi
Implementasi Sistim
Pengaduan Masyarakat
Investigasi 1 0
Jumlah 1 0
Anggota dari komunitas pembelajar anti korupsi tahun 2107 adalah Dispermades
Kabupaten Magelang.
Belum tercapainya target kinerja program “Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan sistim pengaduan masyarakat” disebabkan untuk
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat diperlukan waktu dan proses
bertahap untuk pemenuhan kriteria outcome sistem pengaduan masyarakat.
Capaian sasaran program tahun 2017 sebesar 0% dibandingkan dengan target tahun
2019 sebesar 60% berarti diperlukan upaya strategis untuk dapat mencapai target tahun
2019.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistim pengaduan masyarakat”
dengan meningkatkan koordinasi dalam pemantauan dalam jangka waktu satu tahun ke
depan terhadap anggota komunitas pembelajar anti korupsi.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran dana sebesar
Rp10.094.200,00 dengan realisasi sebesar Rp27.087.635,00 atau mencapai 268,35%
dari anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target indikator
kinerja program sebanyak 21 OH atau 300% dari rencana tahun 2017 sebanyak 7 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, indikator kinerja sasaran program “Persentase
K/L/P/K yang mengimplementasikan sistim pengaduan masyarakat” telah dicapai secara
belum efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 0%
lebih rendah dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar 268,35% dan
capaian penyerapan SDM sebesar 300%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 44 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Belum efisiennya penggunaan dana dan SDM disebabkan :
a. Dilaksanakan konsultasi ke Deputi Bidang Investigasi BPKP yang belum direncanakan
anggarannya.
b. Keikutsertaan dalam workshop yang diselenggarakan Deputi Bidang Investigasi BPKP
yang belum direncanakan anggarannya.
Upaya pencapaian efisiensi penggunaan dana dan SDM dilakukan dengan
mengupayakan pengusulan penganggaran kegiatan konsultasi dan workshop/forum
secara memadai.
Semua indikator kinerja program di dukung oleh satu sasaran kegiatan, “Terlaksananya
monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” dengan realisasi
diuraikan dalam subbab berikutnya.
Sasaran Program 6
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Pengawasan intern terkait dengan peningkatan kualitas penerapan SPIP
Pemda/Korporasi, akan bermuara pada pemberian rekomendasi atas perbaikan kualitas
penyelenggaraan SPIP pada KLP dan program prioritas nasional.
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi”
merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP DIY dalam
rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan korporasi, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Sasaran program “ Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda//korporasi”
dilengkapi delapan indikator kinerja program, yaitu:
1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3).
2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3).
3. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2).
4. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1).
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 45 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
5. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik.
6. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik).
7. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina.
8. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.
yang diukur dengan menghitung persentase tingkat pencapaian maturitas SPIP setiap
level dan persentase tingkat pencapaian kinerja baik berdasarkan hasil evaluasi yang
dilaksanakan oleh BPKP.
1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) dan Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (level 3)
Indikator kinerja program “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota” diukur
dengan menghitung persentase pencapaian level Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP.
Realisasi indikator kinerja sasaran program maturitas SPIP Pemda (level 3) sampai
dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target satu di periode
yang sama, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mencapai skore 3,39.
b. Pemerintah kabupaten/kota terealisir sebesar 82% atau 9 pemda dari 11 pemda
kabupaten/kota atau mencapai 182% dari target 45% yang ada di wilayah kerja
BPKP Perwakilan DIY terdiri dari:
1) Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mencapai skore 3,33.
2) Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mencapai skore 3,28.
3) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil mencapai skore 3,20.
4) Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil mencapai skore 3,17.
5) Pemerintah Kabupaten Magelang berhasil mencapai skore 3,15.
6) Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil mencapai skore 3,10.
7) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil mencapai skore 3,08.
8) Pemerintah Kota Magelang berhasil mencapai skore 3,05.
9) Pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil mencapai skore 3,02.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 46 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
c. Realisasi pemerintah kabupaten/kota yang mencapai level 2 sebanyak dua
kabupaten/kota (18%) atau mencapai 49% dari target sebanyak 5 kabupaten/kota
(45%), yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan skore 2,55 dan Pemerintah
Kabupaten Klaten dengan skore 2,29.
d. Tidak terdapat pemerintah kabupaten/kota yang tingkat maturitasnya level 1.
Salah satu wujud peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP tercermin dari
meningkatnya opini atas laporan keuangan pemda terutama dengan semakin kuatnya
sistim pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. BPKP mendorong
peningkatan sistim pengendalian tersebut melalui kegiatan pendampingan penyusunan
laporan keuangan pemda dengan menggunakan SIMDA Keuangan. Dalam tahun 2017
terdapat tiga Pemda yang mengalami peningkatan dalam perolehan opini BPK dari
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu
Kota Magelang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Magelang.
Capaian indikator kinerja program “ Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) dan
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” didukung realisasi penyampaian
rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP sebanyak 16 rekomendasi, dan respon
yang baik dari mitra kerja dalam melaksanakan tindak lanjut antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan penyegaran dan peningkatan peran Satgas Penyelenggaraan SPIP
tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat OPD sehubungan dengan perubahan OPD
baru tahun 2017.
b. Mengadakan pelatihan mandiri atau bimbingan teknis mengenai pedoman penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP bagi auditor di lingkungan Inspektorat
Kabupaten/Kota dan pegawai di OPD.
c. Merevisi atau menyusun petunjuk penilaian risiko sehingga memudahkan pegawai di
OPD untuk melakukan penilaian risiko pada masing-masing OPD.
d. Menyusun rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan
melakukan monitoring secara berkala.
Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja program didukung mulai tumbuhnya
kesadaran tentang pentingnya implementasi SPIP sehingga koordinasi pelaksanaan
pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY
dapat berjalan dengan baik.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 47 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Program “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota” level 3 tahun 2017
mencapai 100% untuk provinsi dan 182% kabupaten/kota. Capaian tersebut telah
memenuhi target tahun 2019 untuk Provinsi, namun belum mencapai target tahun 2019
sebesar 85% dari 12 Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga masih harus dilakukan
peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan penyelengaraan SPIP pada pemda.
Upaya strategis untuk mencapai target tahun 2019 dilakukan dengan lebih
memperhatikan dengan lebih mengintensifkan bimtek penyelenggaraan SPIP pada
Kabupaten yang maturitas SPIP belum mencapai skore di atas 3, dengan masih tetap
menjaga koordinasi dengan Pemda yang maturitas SPIP sudah melebihi skore 3.
Realisasi indikator kinerja program “Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota” didukung dengan dana sebesar Rp136.633.485,00 atau
mencapai 84,13% dari anggaran sebesar Rp162.400.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 655 OH atau mencapai 141,77% dari rencana tahun 2017 sebanyak 462 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja program “Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota” telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja
tahun 2017 sebesar 182% dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana
sebesar 94%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program “Maturitas
SPIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota” telah efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja tahun 2017 sebesar 182% dan lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian OH sebesar 96%.
Keberhasilan pencapaian efisiensi penggunaan dana dan SDM, didukung mulai
tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya implementasi SPIP sehingga pelaksanaan
pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY
dapat berjalan dengan lebih baik.
Indikator kinerja program terkait maturitas SPIP di dukung oleh satu sasaran kegiatan,
“Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di provinsi/ kabupaten/Kota ” dengan realisasi diuraikan dalam
subbab berikutnya.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 48 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
2. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Indikator kinerja program “Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG
Baik” diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang memperoleh
skor GCG baik tahun 2017 dibandingkan jumlah BUMN/anak perusahaan yang
dievaluasi oleh BPKP dalam tahun 2017.
Realisasi indikator kinerja BUMN dengan skor GCG baik tahun 2017 sebesar 100%
atau mencapai 100% dari target periode yang sama sebesar 100%.
Prosentase BUMN dengan skor GCG baik tercapai 100% yaitu dari satu target BUMN
pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
Pencapaian target kinerja program “Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor
GCG Baik” didukung terjalinnya hubungan kemitraan yang baik dengan PT Taman
Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dengan pemberian layanan klinik
konsultasi dan kegiatan reviu oleh Perwakilan BPKP DIY.
Realisasi kinerja program “Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG
Baik” tahun 2017 sebesar 100% telah mencapai target tahun 2019 sebesar 100%,
sehingga kinerja program harus dipertahankan sampai pada akhir periode renstra
Perwakilan BPKP DIY.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran dana
sebesar Rp24.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.890.000,00 atau mencapai
93,73% dari anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target
indikator kinerja program sebanyak 52 OH atau 96,30% dari rencana tahun 2017
sebanyak 54 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Persentase BUMN/Anak
Perusahaan dengan Skor GCG Baik” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator kinerja program tahun 2017 sebesar 100% dengan capaian
penyerapan dana sebesar 93,73%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), “Persentase BUMN/Anak
Perusahaan dengan Skor GCG Baik” telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
indikator kinerja program tahun 2017 sebesar 100% dengan capaian penggunaan OH
sebesar 96,30%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 49 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Capaian efisiensi penggunaan dana dan SDM didukung dengan optimalisasi dan
penghematan anggaran dan SDM serta adanya dukungan dana mitra.
3. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina
Indikator kinerja program “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina” diukur dengan menghitung jumlah BUMD dengan kinerja
minimal baik tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dibina BPKP tahun
2017.
Realisasi indikator kinerja BUMD berpredikat baik tahun 2017 sebesar 91,67% atau
mencapai 115% dari target periode yang sama sebesar 80%.
Hasil evaluasi kinerja BUMD dengan kinerja baik tahun 2017 sebanyak 11 BUMD dari
12 BUMD yang dibina, adalah sebagai berikut:
a. PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta;
b. PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul
c. PDAM Kabupaten Sleman;
d. PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo;
e. PDAM Kabupaten Bantul;
f. PDAM Kota Magelang;
g. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
h. PDAM Kabupaten Klaten;
i. PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
j. PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
k. PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen.
Sedangkan hasil evaluasi kinerja BUMD dengan kinerja cukup adalah PDAM
Kabupaten Purworejo.
Pencapaian target kinerja program “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina” tahun 2017 sebesar 115% didukung
meningkatkan hubungan kemitraan dengan BUMD dan pihak terkait melalui kegiatan
sosialisasi, workshop maupun bimtek dan layanan klinik konsultasi yang diberikan
Perwakilan BPKP DIY kepada mitra kerja BUMD dan pihak terkait.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 50 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Realisasi kinerja program “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina” tahun 2017 sebesar 91,67% telah mencapai 131% dibanding
target tahun 2019 sebesar 70%, sehingga harus tetap dipertahankan kinerja program
ini sampai dengan tahun 2019.
Pencapaian target indikator kinerja program tahun 2017 didukung anggaran dana
sebesar Rp159.590.000,00 dengan realisasi sebesar Rp159.445.573,00 atau
mencapai 99,90% dari anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian
target indikator kinerja program sebanyak 393 OH atau 60,65% dari rencana tahun
2017 sebanyak 648 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” telah dicapai secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja program tahun 2017 tercapai
sebesar 115% dengan capaian dana hanya sebesar 99,90%
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), “Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” telah dicapai secara efisien. Kondisi
ini terlihat dari capaian indikator kinerja program tahun 2017 sebesar 115% dengan
capaian OH sebesar 60,65%.
Capaian efisiensi penggunaan dana dan SDM didukung dengan optimalisasi dan
penghematan anggaran dan SDM serta adanya dukungan dana mitra.
4. Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina
Indikator kinerja program “Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD
yang Dibina” diukur dengan jumlah BLUD dengan kinerja minimal baik tahun 2017
dibandingkan jumlah BLUD yang dibina BPKP tahun 2017.
Realisasi indikator kinerja BLUD baik tahun 2017 sebanyak empat RSUD dari lima
RSUD yang dibina atau realisasi sebesar 80%, dan mencapai 133% dari target periode
yang sama sebesar 60%.
Kinerja baik BLUD sesuai dengan hasil evaluasi BPKP sampai tahun 2017, adalah
sebagai berikut:
a. RSUD Kabupaten Cilacap
b. RSUD Prambanan Sleman
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 51 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
c. RSUD Dr Tjiptowardoyo Kabupaten Purworejo
d. RS Jiwa Ghrasia D.I. Yogyakarta
Sedangkan hasil evaluasi tatakelola dengan kinerja cukup adalah RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang.
Pencapaian kinerja program “Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari
BLUD yang Dibina” didukung meningkatnya hubungan kemitraan dengan BLUD dan
pihak terkait sehingga terselenggara layanan dukungan kegiatan sosialisasi, workshop,
bimtek dan layanan konsultasi antara lain terkait penyusunan laporan keuangan dan
tata kelola BLUD.
Realisasi kinerja program “Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD
yang Dibina” tahun 2017 sebesar 80% telah mencapai 114% dibanding target tahun
2019 sebesar 70%, sehingga harus tetap dipertahankan kinerja program ini sampai
dengan tahun 2019.
Pencapaian target indikator kinerja program sampai tahun 2017 didukung anggaran
dana sebesar sebesar Rp67.405.000,00 dengan total realisasi sebesar
Rp65.609.408,00 atau mencapai 97,34 %.
Sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target indikator kinerja program
sebanyak 234 OH atau 48,25% dari rencana tahun 2017 sebanyak 485 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Persentase BLUD yang
Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina” telah dicapai secara efisien. Kondisi
ini terlihat dari capaian indikator kinerja program tahun 2017 tercapai sebesar 133%
dengan capaian penyerapan dana sebesar 97,34 %.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), “Persentase BLUD yang Kinerjanya
Minimal Baik dari BLUD yang Dibina” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2017 tercapai sebesar 133% dengan
capaian penggunaan OH sebesar 48,25%.
Capaian efisiensi penggunaan dana dan SDM didukung dengan optimalisasi dan
penghematan anggaran dan SDM serta adanya dukungan dana mitra.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 52 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Semua indikator kinerja program terkait BUMN/D di dukung oleh satu sasaran kegiatan,
“Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan didaerah”
dengan realisasi diuraikan dalam subbab berikutnya.
Sasaran Program 7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Pembinaan dan peningkatan kapabilitas APIP menjadi tugas BPKP untuk
mendorong agar APIP mampu melaksanakan fungsi secara efektif, yaitu sekurang-
kurangnya mampu:
1. Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan
BPKP DIY selaku instansi pembina JFA dan yang diberi amanah melakukan peningkatan
kapabilitas APIP, ditetapkan sasaran program berupa “Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”. Sasaran program ini diindikasikan oleh tiga
indikator kinerja program yang terkait langsung dengan upaya peningkatan kapabilitas
APIP yaitu “Prosentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda di Level 3 dan Level 2”, yang
diukur dengan menghitung jumlah Inspektorat yang kapabilitas APIP-nya telah mencapai
level 3 dan level 2 dibandingkan dengan jumlah provinsi/kabupaten/kota. Pengukuran
kapabilitas dilakukan melalui evaluasi dengan menggunakan tools Internal Auditor
Capability Model (IACM).
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah” sampai dengan tahun 2017 adalah 100% untuk provinsi dan
55% untuk kabupaten/kota atau mencapai 100% untuk provinsi dan 100% untuk
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 53 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
kabupaten/kota dari target periode yang sama sebesar 100% untuk provinsi dan 55%
untuk kabupaten/kota.
Realisasi indikator kinerja sasaran kapabilitas pengawasan intern Pemda (level 3) sampai
dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Inspektorat DIY realisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target satu di
periode yang sama.
b. Inspektorat kabupaten/kota realisasi sebanyak 6 kabupaten/kota atau sebesar 55%
dari 11 pemda kabupaten/kota atau mencapai 100% dari target 55%, terdiri dari:
1) Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul
2) Inspektorat Kabupaten Bantul
3) Inspektorat Kabupaten Cilacap
4) Inspektorat Kota Magelang
5) Inspektorat Kabupaten Purworejo
6) Inspektorat Kabupaten Sleman
Tercapainya sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah” didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Inspektorat di
lingkungan wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
Capaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah” sebanyak tujuh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atau 58,33% dari
keseluruhan 12 Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota masih lebih rendah dibanding target
tahun 2019 sebesar 85% masih diperlukan upaya strategis untuk mencapai target tahun
2019.
Upaya strategis yang harus dilakukan untuk mencapai target tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
a. Evaluasi dan bimbingan teknis peningkatan kapabiltas APIP lebih diprioritaskan pada
APIP yang kapabilitas APIP masih level 2 di tahun 2017, disamping tetap
memperhatikan APIP lainnya.
b. Peningkatan level atas elemen kapabilitas APIP lebih diprioritaskan pada elemen
“Peran dan Layanan” dan elemen “Praktek Profesionalisme” disamping tetap
memperhatikan empat elemen lainnya.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 54 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Realisasi indikator kinerja program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah Daerah” didukung dengan dana sebesar Rp132.940.456,00 atau mencapai
87,16% dari anggaran sebesar Rp152.530.000,00 dan dengan SDM sebanyak 409 OH
atau mencapai 79,42% dari rencana tahun 2017 sebanyak 515 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja program “Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
indikator kinerja tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian
dana sebesar 87,16%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program
“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” telah efisien. Kondisi
ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH sebesar 79,42%.
Tercapainya efisiensi sumber daya anggaran dan manusia didukung oleh penghematan
penggunaan dana dan pemakaian hari pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas
pelaksanaan evaluasi kapabilitas APIP.
Indikator kinerja program terkait kapabilitas APIP didukung oleh satu sasaran kegiatan,
“Terlaksananya bimbingan teknis dan penilaian kapabilitas APIP di provinsi/
kabupaten/Kota ” dengan realisasi diuraikan dalam subbab berikutnya.
Sasaran Kegiatan Pengawasan
Keberhasilan pencapaian sasaran program pengawasan berkaitan langsung dan
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan pengawasan. Tujuh
sasaran program pengawasan dengan sembilan belas indikator kinerja program
dihasilkan melalui pencapaian tiga sasaran kegiatan pengawasan, yaitu:
1. Terlaksananya monitoring, evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di
daerah.
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 55 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
3. Terlaksananya bimbingan teknis dan penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kabupaten.
Uraian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pengawasan
diuraikan berikut ini.
1. Terlaksananya monitoring, evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di
daerah
Pencapaian sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring, evaluasi atas program
prioritas yang dilaksanakan di daerah” dalam rangka mendukung capaian sasaran
program sebagai berikut:
a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi.
b. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.
c. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional.
d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan
korupsi.
e. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi.
Sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring, evaluasi atas program prioritas yang
dilaksanakan di daerah” diukur berdasarkan keberhasilan penerbitan jumlah “Laporan
Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP.”
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP tahun 2017
sebanyak 94 laporan hasil pengawasan (LHP) atau mencapai 93% dari target 101
LHP. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan audit, evaluasi, bimtek, asistensi
pada 12 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BLUD dan BUMN/BUMD di
wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
Realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan “Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan
BPKP” didukung dengan realisasi dana senilai Rp1.106.744.427,00 atau mencapai
97% dari anggaran sebesar Rp1.142.219.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.823
OH atau mencapai 50,11% dari rencana tahun 2017 sebanyak 5.634 OH.
Realisasi dan capaian penerbitan laporan tersebut di atas dapat dirinci lebih lanjut
berdasarkan bidang pengawasan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 56 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
a. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang IPP
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang IPP sebanyak 27 LHP atau
mencapai 100% dibandingkan target sebanyak 27 LHP.
Penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang IPP, antara lain adalah:
1) Monev Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Dinas Pendidikan D.I
Yogyakarta
2) Kompilasi Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Beasiswa
Bidikmisi pada Wilayah D.I Yogyakarta
3) Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/
National Slum Upgrading Program Loan IBRD 8213 D.I Yogyakarta
4) Audit atas Laporan Keuangan National Program for Community Empowerment
in Rural Areas (Pembiayaan Pendampingan Desa) Loan IBRD 8217-ID pada
D.I Yogyakarta
5) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resorces and Irrigation Sector
Management Program (WISMP Phase II) Loan IBRD 8027-ID pada D.I
Yogyakarta
Tercapainya target indikator kinerja kegiatan didukung oleh pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan target yang direncanakan.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang IPP didukung dengan
realisasi dana senilai Rp291.300.205,00 atau mencapai 80,07% dari anggaran
sebesar Rp363.790.000,00 dan dengan SDM sebanyak 716 OH atau mencapai
30,99% dari rencana tahun 2017 sebanyak 2.310 OH.
Dari sisi penggunaan dana, kinerja kegiatan “Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat pada capaian
kinerja kegiatan tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penyerapan dana sebesar 80,07%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja kegiatan “Laporan Hasil
Pengawasan Perwakilan BPKP” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
pada capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penggunaan OH sebesar 30,99%.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 57 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Tercapainya efisiensi sumber daya anggaran dan manusia dalam pencapaian
target kegiatan didukung oleh penghematan penggunaan dana dan pemakaian hari
pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.
b. Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan Bidang APD
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang APD sebanyak 30 LHP
atau mencapai 100% dibandingkan target sebanyak 30 LHP
Penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang APD, antara lain:
1) Narasumber penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Magelang,
Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Kabupaten Magelang
2) Narasumber Pendampingan Reviu LKPD pada Pemerintah Kabupaten
Magelang
3) Narasumber Diklat Siskeudes di Kabupaten Cilacap
4) Bimbingan teknis Siskeudes online tahun 2017 di Kabupaten Bantul
5) Evaluasi Potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Pemetaan Pemeriksaan
Pajak Daerah tahun 2017 pada Pemerintah Kota Magelang
Keberhasilan pencapaian target didukung adanya tambahan tenaga auditor yang
ditempatkan sementara di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta serta kerjasama yang
baik dengan pihak stakeholders.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang APD didukung dengan
realisasi dana senilai Rp 386.832.678,00 atau mencapai 118,90% dari anggaran
sebesar Rp 325.332.000,00 dan dengan SDM sebanyak 956 OH atau mencapai
57,21% dari rencana tahun 2017 sebanyak 1.671 OH.
Dari sisi penggunaan dana, kinerja kegiatan “Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP” belum dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat pada capaian
kinerja kegiatan tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penyerapan dana 118,90%.
Belum tercapainya efisiensi penggunaan dana disebabkan adanya pergeseran
lokasi kegiatan pengawasan yang memerlukan biaya akomodasi.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja kegiatan “Laporan Hasil
Pengawasan Perwakilan BPKP” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 58 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
pada capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penggunaan OH sebesar 57,21%.
Tercapainya efisiensi sumber daya manusia dalam pencapaian target kegiatan
didukung oleh penghematan penggunaan dana dan pemakaian hari pemeriksaan
tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.
c. Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan Bidang AN
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang AN sebanyak 21 LHP atau
mencapai 100 % dibandingkan target sebanyak 21 LHP
Penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang AN, antara lain adalah:
1) Reviu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Proyek Pembangunan Bandar
Udara Internasional Yogyakarta Triwulan I Tahun 2017 pada PT Angkasa Pura
I (Persero)
2) Reviu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Proyek Pembangunan Bandar
Udara Internasional Yogyakarta Triwulan II Tahun 2017 pada PT Angkasa Pura
I (Persero)
3) Reviu atas laporan verifikasi hibah air minum APBN Tahun 2017 pada
Kabupaten Bantul
4) Assesment GCG PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Tahun 2016
5) Evaluasi Kinerja pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta
Pencapaian target kegiatan didukung baiknya hubungan kemitraan dengan
BUMN/BUMD/Satker melalui koordinasi dan pemenuhan permintaan assurance
maupun consulting dengan cepat dan tepat.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang AN didukung dengan
realisasi dana senilai Rp273.524.981,00 atau mencapai 95,15% dari anggaran
sebesar Rp287.458.000,00 dan dengan SDM sebanyak 709 OH atau mencapai
70,97 % dari rencana tahun 2017 sebanyak 999 OH.
Dari sisi penggunaan dana, kinerja kegiatan “Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat pada capaian
kinerja kegiatan tahun 2017 sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penyerapan dana sebesar 95,15%
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 59 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja kegiatan “Laporan Hasil
Pengawasan Perwakilan BPKP” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
pada capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penggunaan OH sebesar 70,97 %.
Capaian efisiensi penggunaan dana dan SDM didukung dengan optimalisasi dan
penghematan anggaran dan SDM serta adanya dukungan dana mitra.
d. Realisasi Penerbitan Laporan Hasil pengawasan Bidang Investigasi
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang Investigasi sebanyak 16
LHP atau mencapai 69,56% dibandingkan target sebanyak 23 LHP
Penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang Investigasi, antara lain adalah :
1) Pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan TPK pungutan pajak sewa
guest house dan penerimaan ekstra bed di salah satu sekolah kedinasan di
DIY
2) Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) dalam
proses perencanaan dan penganggaran belanja modal pada Pemda DIY
3) Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) dalam
proyek pembangunan bandar udara baru internasional Yogyakarta
Tidak tercapainya target kegiatan tahun 2017, disebabkan:
1) Tidak adanya permintaan audit penyesuaian harga dari K/L/P/K dan tidak
diperolehnya sasaran objek kegiatan yang memenuhi kriteria hambatan
kelancaran pembangunan;
2) Permintaan audit investigatif dan PKKN dari APH yang belum memenuhi syarat
untuk ditindaklanjuti.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sasaran kegiatan
adalah meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan para stakeholder, yaitu :
1) APH, dalam rangka penyamaan persepsi sehingga permintaan yang
disampaikan dapat memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
2) K/L/P/K, terkait dengan identifikasi hambatan kelancaran pembangunan dan
penyesuaian harga.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Bidang Investigasi didukung
dengan realisasi dana senilai Rp148.646.063,00 atau mencapai 98,49% dari
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 60 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
anggaran sebesar Rp150.919.000,00 dan dengan SDM sebanyak 442 OH atau
mencapai 106,76% dari rencana tahun 2017 sebanyak 414 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, kinerja kegiatan “Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP” masih belum efisien. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja
kegiatan tahun 2017 sebesar 69,56% lebih rendah dibandingkan dengan capaian
penyerapan dana sebesar 98,49% dan capaian penyerapan OH sebesar 106,76%.
Belum efisiennya penggunaan dana dan SDM disebabkan :
1) Perpanjangan waktu penugasan audit dalam rangka PKKN, terkait dengan
kelengkapan-kelengkapan perolehan data dan/atau penyediaan data/bukti oleh
APH.
2) Perubahan metode pelaksanaan penugasan Kajian Proyek Strategis Nasional
Bidang Investasi dan Transportasi di wilayah DIY dan Kajian atas peraturan
perundang-undangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Deputi Bidang
Investigasi, yang pada awalnya kajian tersebut direncanakan dalam bentuk
desk evaluation menjadi kajian/evaluasi di lapangan dalam bentuk wawancara
dan focus group discussion (FGD) dengan pihak-pihak terkait.
3) Adanya kebutuhan untuk melakukan konsultasi ke Deputi Bidang Investigasi
BPKP pusat yang belum direncanakan/dianggarakan sebelumnya.
4) Adanya undangan workshop dari Deputi Bidang Investigasi BPKP pusat yang
belum direncanakan/dianggarakan sebelumnya.
Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja
program “Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP” Bidang Investigasi secara
efisien adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan para stakeholder APH,
dalam rangka penyamaan persepsi sehingga permintaan yang disampaikan
dapat memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
2) Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan para stakeholder K/L/P/K,
terkait dengan identifikasi hambatan kelancaran pembangunan dan
penyesuaian harga.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 61 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
Pencapaian sasaran kegiatan “Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota”
dalam rangka mendukung capaian sasaran program “Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP Pemda/korporasi”.
Sasaran kegiatan “Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level
maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota” diukur berdasarkan
keberhasilan penerbitan jumlah “Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan”
dan “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi
hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
provinsi/kabupaten/kota” (Surat atensi Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda)
Realisasi penerbitan laporan hasil pembinaan SPIP dan surat atensi Perwakilan
BPKP tahun 2017 sebanyak 16 LHP dan sebanyak 12 surat atensi atau mencapai
100% dari target 16 LHP dan mencapai 100% dari target 12 surat atensi.
Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan evaluasi, bimtek, nara sumber
peningkatan penyelenggaraan SPIP pada 12 pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan didukung adanya SDM yang
kompeten serta kerjasama yang baik dengan stakeholders.
Realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan “Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan” dan “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
provinsi/kabupaten/kota” didukung dengan realisasi dana senilai Rp130.576.485,00
atau mencapai 80,40% dari anggaran sebesar Rp162.400.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 655 OH atau mencapai 141,77% dari rencana tahun 2017 sebanyak 462
OH.
Dari sisi penggunaan dana, kinerja kegiatan “Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan” dan “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
provinsi/kabupaten/kota” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat pada
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 62 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
capaian kinerja kegiatan tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penyerapan dana sebesar 80,40%.
Capaian efisiensi penggunaan dana didukung semakin baik koordinasi dan kesadaran
Pemda akan manfaat SPIP serta upaya penghematan anggaran dari Perwakilan
BPKP DIY
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja kegiatan “Laporan Hasil
Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” dan “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada
Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di provinsi/kabupaten/kota” belum efisien. Kondisi ini terlihat
pada capaian kinerja kegiatan tahun 2017 sebesar 100% lebih rendah dibandingkan
dengan capaian penggunaan OH sebesar 141,77%.
Belum tercapainya efisiensi penggunaan OH disebabkan adanya kegiatan percepatan
peningkatan skore SPIP level 3 yang memerlukan waktu lebih panjang untuk Pemda
di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keberhasilan pencapaian target secara efisien didukung adanya SDM yang kompeten
serta kerjasama yang baik dengan stakeholders.
3. Terlaksananya bimbingan teknis dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/
Kota/Kabupaten
Pencapaian sasaran kegiatan “Terlaksananya bimbingan teknis dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/ Kota/Kabupaten” dalam rangka mendukung capaian
sasaran program “Terlaksananya bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di
provinsi/kabupaten/kota”.
Sasaran kegiatan “Terlaksananya bimbingan teknis dan penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/ Kota/Kabupaten” diukur berdasarkan keberhasilan penerbitan jumlah
“Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” dan “Surat Kepala
Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP provinsi/kabupaten/kota” (Surat atensi Kepala Perwakilan
BPKP kepada Pemda)
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 63 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Realisasi penerbitan laporan hasil peningkatan kapabilitas APIP dan surat atensi
Perwakilan BPKP tahun 2017 sebanyak 13 LHP dan sebanyak 12 surat atensi atau
mencapai 100% dari target 13 LHP dan mencapai 100% dari target 12 surat atensi.
Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan evaluasi, bimtek, nara sumber pada 12
inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
Realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan “Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP Perwakilan” dan “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP
provinsi/kabupaten/kota” didukung dengan realisasi dana sebesar Rp132.940.456,00
atau mencapai 87,16% dari anggaran sebesar Rp152.530.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 409 OH atau mencapai 79,42% dari rencana tahun 2017 sebanyak 515 OH.
Dari sisi penggunaan dana, kinerja kegiatan “Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP Perwakilan” dan “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP
provinsi/kabupaten/kota” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat pada
capaian kinerja kegiatan tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penyerapan dana sebesar 87,16%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja kegiatan “Laporan Hasil
Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” dan “Surat Kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas
APIP provinsi/kabupaten/kota” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat pada
capaian kinerja kegiatan tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian penggunaan OH sebesar 79,42%.
Tercapainya efisiensi sumber daya anggaran dan manusia didukung oleh
dilakukannya upaya penghematan penggunaan dana dan pemakaian hari
pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan evaluasi kapabilitas APIP.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 64 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Sasaran Program Dukungan Manajemen Pengawasan
Sasaran Program 8
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional, dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP merupakan program dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan bersifat pelayanan pengawasan ke
mitra kerja KLPK. Untuk keberhasilan pelaksanaan program pengawasan tersebut sangat
diperlukan dukungan layanan internal yang baik. Untuk mengukur tingkat keberhasilan
layanan dukungan teknis pengawasan ditetapkan sasaran program “Tersedianya
Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama”
Tercapainya sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama” diukur dengan satu indikator kinerja yaitu “Persepsi
Kepuasan Layanan Sekretariat Utama”. Pengukuran indikator kinerja dilakukan melalui
survei kepuasan pegawai atas layanan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017.
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan
atas Pelayanan Sekretariat Utama” sampai dengan tahun 2017 sebesar 8,03 (skala likert
1-10) atau mencapai 100% dari target periode yang sama sebesar 8 (skala likert 1-10).
Dibandingkan dengan target tahun 2019 realisasi indikator kinerja sasaran program
“Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” sebesar
8,03 atau mencapai 100% dari target sebesar 8 (skala likert 1-10) memperlihatkan
realisasi indikator kinerja cukup memuaskan, namun harus ditingkatkan untuk mencapai
target di masa yang akan datang.
Pencapaian target indikator kinerja program “Meningkatnya Kualitas Layanan
Dukungan Teknis Pengawasan” tahun 2017 didukung dengan realisasi anggaran sebesar
Rp23.702.384.4533,00 atau 98,25% dari anggaran sebesar Rp24.124.707.000,00, serta
menggunakan SDM sebanyak 8.445 OH atau 96,56% dari target tahun 2017 sebanyak
8.746 OH.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 65 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Dari sisi penggunaan dana, kinerja sasaran program “Tersedianya Dukungan
Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” telah dicapai secara efisien. Kondisi
ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar 98,25%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kinerja program “Tersedianya
Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” dicapai dengan efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program tahun 2017 sebesar 100% lebih besar
dibandingkan dengan capaian penggunaan OH sebesar 96,56%.
Efisiensi penggunaan dana dan SDM dapat dicapai didukung upaya Perwakilan
BPKP DIY melakukan penghematan penggunaan dana dan optimalisasi SDM yang ada.
Indikator kinerja program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama” didukung oleh satu sasaran kegiatan, “Tersedianya
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai
Kepuasan Layanan” dengan realisasi diuraikan sebagai berikut.
Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan
Capaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis
pengawasan” didukung dengan satu sasaran kegiatan, yaitu “Tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan”
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
Keberhasilan sasaran kegiatan “Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan” diindikasikan dengan satu
indikator kinerja kegiatan yaitu “Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP”.
Realisasi kegiatan dukungan manajemen Perwakilan BPKP sebanyak 80 laporan atau
mencapai 100% dari target sebanyak 80 laporan.
Realisasi kegiatan tersebut di atas didukung dengan realisasi anggaran sebesar
Rp23.702.384.453,00 atau 98,25% dari anggaran sebesar Rp24.124.707.000,00, serta
menggunakan SDM sebanyak 8.445 OH atau 96,56% dari target tahun 2017 sebanyak
8.746 OH.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 66 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Dari sisi penggunaan dana, kegiatan “Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” telah
dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja kegiatan tahun 2017
sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar
98,25%.
Dari sisi penggunaan SDM, kegiatan “Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” telah
dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja kegiatan tahun 2017
sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyerapan dana sebesar
96,56%.
Pencapaian indikator kinerja kegiatan dan efisiensi penggunaan dana dan SDM didukung
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dalam PKAU disertai upaya penghematan
penggunaan OH dan dana.
Selain keberhasilan capaian sasaran program, Perwakilan BPKP DIY juga memperoleh
beberapa penghargaan sebagai berikut:
1. Penghargaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP sebagai “Juara I
Penyelenggaraan PPM/PKS di Lingkungan BPKP Tahun 2017”.
2. Juara I Kategori Instansi Vertikal DIY, Penganugerahan Keterbukaan Layanan
Informasi Publik, dalam lomba layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Daerah DIY.
3. Penghargaan sebagai Perwakilan Terbaik II dalam pengelolaan kehumasan.
4. Penghargaan sebagai Perwakilan Terbaik III dalam pengelolaan Simda Perencanaan.
5. Penghargaan sebagai Perwakilan BPKP Terbaik III dalam pencapaian maturitas SPIP
level 3 bagi Pemda.
REALISASI ANGGARAN
Dalam mencapai target kinerja organisasi tahun 2017, Perwakilan BPKP DIY
mendapatkan anggaran sejumlah Rp25.581.856.000,00 dan telah menggunakan
anggaran sejumlah Rp25.072.282.321,00 atau mencapai 98,01% dari anggaran.
Anggaran dan realisasi untuk setiap program dirinci lebih lanjut dalam tabel 3.8 sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 67 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Per Program Tahun 2017 (dalam jutaan rupiah)
Program Anggaran
(Rp)
Realisasi Sisa
Anggaran (Rp)
% Realisasi terhadap Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja
Modal Jumlah
01. Dukungan Manajemen
& Tugas Teknis
Lainnya- BPKP
24.125 20.278 3.453 - 23.702 423 98,37
06. Pengawasan
Intern AKN dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SPIP
1.457 - 1.370 - 1.370 87 94,03
Jumlah 25.582 20.278 4.823 - 25.072 510 98,01
Selain dibiayai DIPA Perwakilan BPKP, kegiatan pengawasan juga didanai oleh bantuan
kedinasan dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis,
pelatihan dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemda/Kementerian/Lembaga, dan
BUMN/BUMD/BLUD yang menjadi mitra kerja.
Realisasi bantuan kedinasan dari mitra kerja dalam tahun 2017 sejumlah
Rp780.580.000,00 seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja
sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku pada masing-masing mitra
kerja.
Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2017 yang berasal dari DIPA Perwakilan
BPKP DIY TA 2017 per jenis belanja disajikan dalam tabel 3.9 sebagai berikut:
Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2017 Dalam Jutaan Rupiah
Rupiah % Rupiah %1 2 3 4=(3/2) 5 6=(3-5) 7=6/2
51 - Belanja Pegawai 20.339 20.278 99,70 29,00 20.249 99,56
52 - Belanja Barang 5.243 4.823 91,99 0,24 4.823 91,99
53 - Belanja Modal - - - - 0,00
Jumlah 25.582 25.101 98,12 152,34 25.072 98,01
Realisasi NetoPengembali
anJenis Belanja
Realisasi BrutoAnggaran
Rupiah
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 68 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Kondisi aset tetap per 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel 3.10 berikut.
Tabel 3.10
Aset Tetap per 31 Desember 2017
NO URAIAN 31 Des 2017 31 Des 2016 Mutasi Aset
Tetap
Realisasi Belanja Modal
Selisih
1 Tanah 74.944.166.000 24.936.460.000 50.007.706.000 - -
2 Peralatan dan Mesin 12.380.387.072 12.380.387.072 - - -
3 Gedung dan Bangunan
17.710.973.000 21.018.118.199 (3.307.145.199) - -
4 Aset Tetap Lainnya 141.551.981 141.551.981 -
Jumlah 105.035.526.072 58.334.965.271 46.700.560.801
- -
Kenaikan nilai tanah sejumlah Rp50.007.706.000,00 merupakan penilaian kembali nilai
tanah, sedangkan penurunan nilai peralatan dan mesin sejumlah Rp3.307.145.199,00,
merupakan hasil kompensasi antara pengurangan sebesar nilai akumulasi penyusutan
dan penilaian kembali aset berdasar nilai buku peralatan dan mesin pada tahun 2017.
Penilaian kembali aset didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017
tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Surat Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor S-475/KN/2017 tanggal 20 Maret 2017 hal Persiapan Penilaian
Kembali BMN pada Kementerian Lembaga.
Perkembangan jumlah sumber daya manusia dalam melaksanakan sasaran program
pengawasan dan sasaran dukungan pengawasan selama tahun 2017 disajikan dalam
tabel 3.11 berikut:
Tabel 3.11
Perkembangan Jumlah SDM Dalam Tahun 2017
NO URAIAN 31 Desember
2016 Penambahan Pengurangan
31 Desember 2017
1 Pejabat Struktural 5 3 3 5
2 Pejabat Fungsional Auditor 95 8 14 89
3 Pejabat Fungsional Umum 31 - 3 28
4 Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian
2 - - 2
5 Pejabat Fungsional Pranata Komputer
2 - - 2
6 Tenaga Harian Lepas 30 1 1 30
Jumlah 165 12 21 156
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 69 -
B
ab
I
II
A
ku
nt
ab
il
it
as
K
in
er
ja
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 69 -
B
ab
I
V
Pe
nu
tu
p
BAB IV
PENUTUP
Laporan kinerja Perwakilan BPKP DIY merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja
dalam mencapai sasaran program untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis
BPKP. Laporan menyajikan informasi realisasi kinerja program dibandingkan dengan
target, disertai analisis capaian atas target dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam
rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang.
Realisasi kinerja delapan sasaran program dengan 20 indikator kinerja program/utama
(IKU) tahun 2017 disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program Tahun 2017
Sasaran Program Capaian IKU
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas
nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi
IKU 1 tercapai 103 %
IKU 2 tercapai 112 %
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian
IKU 3 tercapai 65 %
IKU 4 tercapai 0 %
IKU 5 tercapai 143 %
IKU 6 tercapai 0 %
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional IKU 7 tercapai 0 %
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah
dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi IKU 8 tercapai 71 %
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan
Masyarakat Terhadap Korupsi IKU 9 tercapai 0 %
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Pemda/Korporasi IKU 10 tercapai 100 %
IKU 11 tercapai 182 %
IKU 12 tercapai 49 %
IKU 13 tercapai nihil
IKU 14 tercapai 100 %
IKU 15 tercapai 115 %
IKU 16 tercapai 133 %
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 70 -
B
ab
I
V
Pe
nu
tu
p
Sasaran Program Capaian IKU
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern
Pemda
IKU 17 tercapai 100 %
IKU 18 tercapai 100 %
IKU 19 tercapai 100 %
8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
IKU 20 tercapai 100 %
Capaian sasaran program dengan capaian IKU terkait secara ringkas diuraikan berikut ini:
1. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi” diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional tercapai 103 %
b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi tercapai 112 %
2. Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian” diukur
berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
tercapai 65 %
b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH tercapai
0 %
c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
tercapai 143 %
d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tercapai
0 %
3. Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan
nasional” diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan tercapai 0 %
4. Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi” diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) tercapai 71%
5. Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi”
diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 71 -
B
ab
I
V
Pe
nu
tu
p
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistim pengaduan masyarakat
tercapai 0 %
6. Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi” diukur
berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) tercapai 100%
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) tercapai 182 %
c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) tercapai 49 %
d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1) tidak ada (nihil)
Maturitas SPIP Pemkab/Pemkot level 3, level 2 dan level 1 tercapai 182%, 49% dan
nihil memerlihatkan capaian maturitas sudah melampui target yang ditetapkan.
e. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik tercapai 100 %
f. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
tercapai 115 %
g. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina tercapai
133%
7. Sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” diukur
berdasarkan IKU sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) tercapai 100%
b. Kapabilitas APIP Pemkab/Pemko (Level 3) tercapai 100 %
c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) tercapai 100 %
8. Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama” diukur berdasarkan IKU sebagai berikut:
Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama mencapai 100% dengan realisasi
persepsi kepuasan layanan mencapai skala 8,03 dari target skala 8 dari skala likert 1-
10.
Belum dapat dicapai target pada enam IKU dari keseluruhan 20 IKU, terutama
disebabkan hal berikut:
1. Terkendalanya pemenuhan kelengkapan pemberkasan perkara oleh APH untuk
dilimpahkan ke pengadilan tipikor
2. Permintaan audit investigatif dari APH belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
3. Tidak adanya permintaan audit penyesuaian harga atas kontrak multi years oleh
K/L/P/K di wilayah Perwakilan BPKP DIY pada tahun 2017.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2017
- 72 -
B
ab
I
V
Pe
nu
tu
p
4. Tidak diperolehnya sasaran objek kegiatan yang memenuhi kriteria hambatan
kelancaran pembangunan.
5. Proses implementasi FCP memerlukan pentahapan-pentahapan sejak sosialisasi,
dilanjutkan dengan diagnostic assessment, implementasi berupa bimtek dan tahap
akhir berupa evaluasi implementasi program.
6. Pengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat memerlukan waktu dan proses
bertahap untuk pemenuhan kriteria outcome sistem pengaduan masyarakat.
Upaya peningkatan capaian outcome, terutama untuk enam IKU yang belum mencapai
target tersebut di atas, antara lain dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dengan APH agar kelengkapan dokumen dan bukti dapat
diperoleh sebelum diterbitkan surat penugasan audit dalam rangka PKKN.
2. Meningkatkan koordinasi dengan APH agar permintaan-permintaan audit investigatif
dari APH yang disampaikan kepada Perwakilan BPKP DIY dapat memenuhi kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman penugasan keinvestigasian sehingga
dapat ditindaklanjuti.
3. Melakukan koordinasi dengan K/L/P/K, antara lain dengan Bappeda di wilayah kerja
Perwakilan BPKP DIY untuk mengumpulkan informasi kontrak-kontrak multi years yang
berpotensi adanya penyesuaian harga.
4. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan pembangunan melalui
media massa dan media sosial serta berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya
Bappeda di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.
5. Melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan K/L/P/K yang potensial untuk
menerapkan FCP/FRA.
6. Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan dalam jangka waktu satu tahun ke depan
terhadap anggota komunitas pembelajar anti korupsi.
Pencapaian kinerja tahun 2017 untuk 14 IKU harus dipertahankan agar capaian tahun
2018 sampai dengan tahun 2019 tetap mencapai 100%.
Lampiran 1
Laporan Kinerja No. LKj- 03/PW12/6/2018
Tanggal 8 Januari 2018
Dana SDM
Target
Realisas
i
Rekome
ndasi/
Layanan
Tinda
k
Lanju
t
Capaian
Output (%)
Realisasi
Tindak
Lanjut/
Level APIP
(%)/
Kepuasan
Layanan
Capaian
Outcome
(%)
Target RealisasiCapaian
(%)Target Realisasi
Capaia
n (%)
Efisien/
Tidak
Efisien
Efisien/
Tidak
Efisien
1 2 4 5 6 78=(6:5)x100
%
9=(7:6)x100
%10=(9:5)x100% 11 12 13 14 15 16 17 18
Sasaran Program
1.1 % 55,00 56,79 0,00 103,25 703.842.000,00 684.209.883,00 97,21 3.981 1.672 42,00 Efisien Efisien
1.2 % 55,00 61,90 112,55 36.043.000,00 25.580.000,00 70,97 52 30 57,69 Efisien Efisien
2.1 % 70 45,45 64,93 70.484.800,00 75.263.053,00 106,78 270 281 104,07 Tidak Efisien
Tidak Efisien
2.2 % 70 0,00 0,00 20.737.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
2.3 % 70 100,00 142,86 16.992.900,00 37.040.875,00 217,98 81 79 97,53 Tidak Efisien
Efisien
2.4 % 70 0,00 0,00 10.764.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
2.5 % 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
3 Meningkatnya
penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 % 70 0,00 0,00 10.652.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam
pencegahan korupsi
4.1 % 70 50,00 71,43 11.192.100,00 9.254.500,00 82,69 56 61 108,93 Tidak
Efisien
Tidak
Efisien
KINERJA SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH)
Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan
Target dan Realisasi Penggunaan
Indikator Kinerja Dana (Rp000) SDM (OH)
3
1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K Daerah, dan Korporasi
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
Halaman 1 / 3
Dana SDM
Target
Realisas
i
Rekome
ndasi/
Layanan
Tinda
k
Lanju
t
Capaian
Output (%)
Realisasi
Tindak
Lanjut/
Level APIP
(%)/
Kepuasan
Layanan
Capaian
Outcome
(%)
Target RealisasiCapaian
(%)Target Realisasi
Capaia
n (%)
Efisien/
Tidak
Efisien
Efisien/
Tidak
Efisien
1 2 4 5 6 78=(6:5)x100
%
9=(7:6)x100
%10=(9:5)x100% 11 12 13 14 15 16 17 18
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan
Target dan Realisasi Penggunaan
Indikator Kinerja Dana (Rp000) SDM (OH)
3
5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 % 60 0,00 0,00 10.094.200,00 27.087.635,00 268,35 7 21 300,00 Tidak Efisien
Tidak Efisien
6.1 % 100 100,00 100,00 80,40 462 655 141,77 Efisien Efisien
6.2 % 45 82,00 182,22
6.3 % 37 18,00 48,65
6.4 % 18 0,00 0,00
6.5 % 100 100,00 100,00 24.420.000 22.890.000 93,73 54 52 96,30 Efisien Efisien
6.6 % 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
6.7 % 80 91,67 114,59 159.590.000 159.445.573 99,91 648 393 60,65 Efisien Efisien
6.8 % 60 80,00 133,33 67.405.000 65.609.408 97,34 485 234 48,25 Efisien Efisien
7.1 % 100 100,00 100,00 87,16 515 409 79,42 Efisien Efisien
7.2 % 55 55,00 100,00
7.3 % 0 0,00 0,00
7.4 % 45 45,00 100,00
7.5 % 0 0,00 0,00
7.6 % 0 0,00 0,00
Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
162.400.000,00 130.576.485,00
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
152.530.000,00 132.940.456,00
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
Halaman 2 / 3
Dana SDM
Target
Realisas
i
Rekome
ndasi/
Layanan
Tinda
k
Lanju
t
Capaian
Output (%)
Realisasi
Tindak
Lanjut/
Level APIP
(%)/
Kepuasan
Layanan
Capaian
Outcome
(%)
Target RealisasiCapaian
(%)Target Realisasi
Capaia
n (%)
Efisien/
Tidak
Efisien
Efisien/
Tidak
Efisien
1 2 4 5 6 78=(6:5)x100
%
9=(7:6)x100
%10=(9:5)x100% 11 12 13 14 15 16 17 18
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan
Target dan Realisasi Penggunaan
Indikator Kinerja Dana (Rp000) SDM (OH)
3
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Kesekretariatan
8.1 skala 8 8,03 100,38 24.124.707.000,00 23.702.384.453,00 98,25 8.746 8.445 96,56 Efisien Efisien
Sasaran Kegiatan
1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.1 LHP 101 93 92,08 1.142.219.000,00 1.106.504.427,00 96,87 5.634 2.823 50,11 Tidak Efisien
Efisien
2.1 LHP 16 16 100,00 162.400.000,00 130.576.485,00 80,40 462 655 141,77 Efisien Tidak Efisien
2.1 Surat 12 12 100,00
Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1 LHP 13 13 100,00 152.530.000,00 132.816.956,00 87,08 515 409 79,42 Efisien Efisien
3.2 Surat 12 12 100,00
4 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
4.1 Dokumen
80 80 100,00 24.124.707.000,00 23.702.384.453,00 98,25 8.746 8.445 96,56 Efisien Efisien
25.581.856.000,00 25.072.282.321,00 98,01 15.357,00 12.332,00 80,30
Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
2 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Total (Jumlah SK 1 + SK 2 + SK 3 + SK 4)
3 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Halaman 3 / 3
Lampiran 2
Laporan Kinerja No. LKj-03/PW12/6/2018
Tanggal 8 Januari 2017
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11=(7:10)x100%
Sasaran Program
1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
1.1 %55 56,79 103,25 N/A N/A 70 147,51
1.2 %55 62 112,55 N/A N/A 70 160,78
2.1 %70 45,45 64,93 N/A N/A 70 92,76
2.2 %70 0 0,00 N/A N/A 70 0,00
2.3 %70 100 142,86 N/A N/A 70 204,08
2.4 %70 0 0,00 N/A N/A 70 0,00
2.5 %0 0 0 N/A N/A 0 0,00
3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 %70 0 0,00 N/A N/A 70 0,00
4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
5.1 %60 50 83,33 N/A N/A 60 138,89
5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 %60 0 0,00 N/A N/A 60 0,00
6.1 %100 100 100,00 N/A N/A 100 100,00
6.2 % 45 82 182,22 N/A N/A 85 214,38
6.3 % 37 18 48,65 N/A N/A 15 324,32
6.4 % 18 0 0,00 N/A N/A 0 0,006.5 % 100 100 100,00 N/A N/A 100 100,00
6.6 %0 0 0 N/A N/A 100 0,00
6.7 %80 92 114,59 N/A N/A 70 163,70
6.8 %60 80 133,33 N/A N/A 70 190,48
7.1 % 100 100 100,00 N/A N/A 100 100,00
7.2 % 55 55 100,00 N/A N/A 85 117,657.3 % 0 0 0 N/A N/A 15 0,007.4 % 45 45 100,00 N/A N/A 0 07.5 % 0 0 0 N/A N/A 0 07.6 % 0 0 0 N/A N/A 0 0
3
DAN PERBANDINGAN OUTCOME DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET TAHUN 2019PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan
Output/ Outcome Capaian
Tahun
2016 (%)
Naik/
Turun
Target
2019
Capaian
dibanding Target
2019 (%)Target Realisasi
Capaian
(%)
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/KDaerah, dan Korporasi
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Halaman 1 / 2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11=(7:10)x100%3
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan
Output/ Outcome Capaian
Tahun
2016 (%)
Naik/
Turun
Target
2019
Capaian
dibanding Target
2019 (%)Target Realisasi
Capaian
(%)
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Kesekretariatan
8.1 skala8 8 100,38 N/A N/A 8 1254,69
Sasaran Kegiatan
1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.1 LHP
101 93 92,08 N/A N/A N/A N/A
2.1 LHP 16 16 100,00 N/A N/A N/A N/A
2.1 Surat12 12 100,00 N/A N/A N/A N/A
Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1 LHP13 13 100,00 N/A N/A N/A N/A
3.2 Surat 12 12 100,00 N/A N/A N/A N/A
4 4.1 Bulan Layanan
12 12 100,00 N/A N/A N/A N/A
4.2 Dokumen 80 80 100,00 N/A N/A N/A N/A
Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
2 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
3 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan
Jumlah layanan perkantoran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Halaman 2 / 2