2018 pemerintah instansi kinerja akuntabilitas...

KATA PENGANTAR

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan

karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Provins Riau Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan ini memuat kinerja tahun anggaran 2018 dengan mengacu kepada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

laporan kinerja ini, segala upaya pencapaian kinerja, kami uraikan baik mencakup

keberhasilan maupun hambatan selama tahun anggaran 2018. Kami sangat

menyadari bahwa akuntabilitas dan kredibilitas Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

tidak hanya ditentukan oleh pencapaian-pencapaian dalam laporan ini, karenanya

kami terus berupaya untuk meningkatkan kinerja agar sasaran dan tujuan dalam

pelaksanaan program KKBPK di Provinsi Riau dapat dicapai secara optimal.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan

kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan

bantuan tenaga sehingga laporan kinerja ini selesai tepat pada waktunya dan kepada

seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang telah menunjukkan dedikasi

yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggungjawab

masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita

bersama, semoga bermanfaat bagi pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia.

Akhirnya kami mengharapkan saran dan masukkan dari pembaca laporan

akuntabilitas kinerja ini, dapat disampaikan kepada kami untuk menjadi bahan

penyempurnaan laporan akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya.

Pekanbaru, Januari 2019

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau,

Drs. Agus P. Proklamasi, M.M.

NIP 19610817 198503 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinamika pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK) terutama di Provinsi Riau berhubungan erat dengan tingginya

laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi. Tercatat bahwa laju

pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau adalah sebesar 3,59 persen lebih tingi dari

rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk nasional yang hanya 1,49 persen (Sensus

Penduduk 2010). Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini setidaknya dipengaruhi

oleh 2 (dua) faktor yang dominan yaitu fertilitas dan migrasi.

Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Riau berdasarkan Survei Kinerja

Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK Tahun 2018 sebesar 2,71 anak per wanita

usia subur. Capaian ini menunjukkan TFR stagnan mengingat hasil SDKI tahun

2017 berada pada angka yang sama. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi

Riau juga memicu migran berdatangan di Provinsi ini. Alhasil dengan TFR yang

masih tinggi dan juga migrasi masuk yang terus berlangsung menjadikan Laju

Pertumbuhan Penduduk tinggi.

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang diberikan mandat oleh Undang-Undang

(UU) 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melaksanakan program

KKBPK di Provinsi Riau, telah berupaya melakukan berbagai cara untuk

mensukseskan pelaksanaan Program KKBPK melalui koordinasi dengan dinas

terkait di lingkungan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta

menguatkan dan mengembangkan mitra kerja yang terkait dengan pembangunan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Dinamika yang terjadi di era otonomi daerah, terakhir ditandai dengan terbitnya

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberi harapan

baru terhadap keberhasilan program KKBPK. Berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf h

dan lampiran huruf (N) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, semakin tegas bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

adalah urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 iii

menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten dan

Kota. Sejalan dengan itu telah terjadi pula perubahan nomenklatur kelembagaan

program KKBPK di daerah, dari semula berbentuk badan atau kantor, menjadi

Dinas yang sudah mengakomodir urusan pengendalian penduduk.

Tahun 2018 Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memiliki sasaran (Indikator Kinerja

Utama/Sasaran Strategis) terhadap Program KKBPK 6 (enam) dengan realisasi

sebagai berikut:

1. 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai di atas 100%;

2. 3 (tiga) indikator kinerja sasaran capaiannya berkisar antara 70% - 99,9%;

3. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaiannya berkisar antara 0% - 69,9%.

Untuk 6 (enam) sasaran program yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Provinsi

tahun 2018, dapat dicapai dengan realisasi sebagai berikut:

1. 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih;

2. 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai 70%-99,9%;

3. 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaiannya berkisar antara 30%- 69,9%.

Sedangkan ada 9 (Sembilan) indikator strategis diluar Renstra, dapat dicapai

dengan realisasi sebagai berikut :

1. 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih;

2. 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran mencapai 70%-99,9%;

Dari 21 indikator sasaran terdapat 6 sasaran yang tercapai dan 15 indikator sasaran

tidak memenuhi sasaran. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

a. Pemakaian konntrasepsi dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang juga stagnan

atau justru turun dan juga dimungkinkan pemakaian kontasepsi oleh PUS

kurang tepat semisal pemakaian kontrasepsi oleh pasangan pada kelompok umur

yang sudah tua, sudah punya anak banyak;

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 iv

b. Kurang optimalnya pelayanan di kantong-kantong unmet need sehingga PUS

terus melahirkan. Hal ini disebabkan karena akses pelayanan, budaya,

kepercayaan tertentu masyarakat dan akses pelayanan yang masih terbatas;

c. Penurunan CPR ini dimungkinkan oleh banyaknya pemakai kontraasepsi yang

drop out serta melonjaknya pasangan usia subur yang tidak/belum ber-KB;

d. Adanya rasionalisasi PA berdasarkan hasil rapat telaah program KKBPK

semester I tahun 2018. Rasionalisasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan data

Susenas 2015, SDKI 2017, Pendataan Keluarga 2015 dan tren laporan

FI/DAL/13 periode sebelumnya;

e. Rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai metode

kontrasepsi, sulitnya menjangkau akses pelayanan KB dan kurangnya sebaran

tenaga medis yang memiliki kompetensi pelayanan KB MKJP;

f. Belum meratanya pengetahuan remaja tentang usia ideal menikah terutama di

daerah-daerah terpencil, pedalaman dan pedesaan;

g. Masih terbatasnya jangkauan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui

berbagai media. Sosialisasi juga masih terbatas pada level provinsi dan sebagian

kabupaten/kota dan belum menjangkau semua keluarga yang ada di Provinsi

Riau;

h. Kurangnya KIE tentang alat/cara kontrasepsi yang diterima baik melalui media

maupun secara langsung;

i. Kabupaten Indragiri Hilir tidak membentuk satu pun Kampung KB sesuai

dengan penetapan KKP di masing-masing kabupaten/kota sebagai hasil

Keputusan Bersama di Rakorda KKBPK Provinsi Riau Tahun 2018;

j. Adanya orang tua yang tidak mengikuti pertemuan dan juga daerah yang sulit

terjangkau;

k. Belum adanya penilaian maturitas SPIP oleh BPKP;

l. Besarnya anggaran belanja pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan belanja

pegawai tahun 2018, rendahnya realisasi pada output Pengawasan intern yang

efektif efisien terhadap pengelolaan program KKBPK, rendahnya realisasi

anggaran pada output Pendidikan dan pelatihan Program KKBPK, rendahnya

realisasi pada output Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan, Rendahnya realiasai

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 v

pada output Penggerakkan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan

perilaku masyarakat, rendahnya realisasi pada output Peningkatan Penggerakan

KB MKJP, rendahnya realisasi pada output Pemenuhan Ketersediaan Alkon,

Rendahnya realisasi pada output Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan

Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD; dan

m. Pengurusan status penggunaan (PSP) BMN yang ditetapkan oleh Kementrian

keuangan relatif lama.

Keberhasilan ini dicapai berkat kerja keras Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

bersama lintas sektor dan mitra kerja, dalam memperbaiki kinerja dengan

melaksanakan rekomendasi dari tim penilai atas Laporan Kinerja BKKBN tahun

2018 di samping berbagai upaya-upaya lain, yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara berkala

sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi operasional di masa-masa

berikutnya;

2. Mensukseskan pelaksanaan program Kampung KB dengan berhasil membentuk

305 (empat ratus lima puluh lima) kampung KB sampai dengan tahun 2018.

Berikut ini adalah tabel pencapaian Indikator Kinerja Utama/Indikator

Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program tahun 2018:

Tabel x.1

Capaian Kinerja TA 2018

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

SASARAN REALISASI (%)

A. SASARAN STRATEGIS

1 Menurunnya angka kelahiran total

(TFR)

2,61 2,71 96,30

2 Meningkatnya prevelensi kontrasepsi

modern (mCPR)

54,34 52,20 96.06

3 Menurunnya tingkat putus pakai

kontrasepsi

25,00 22,30 112,10

4 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (Unmet need)

11,50 16,20 70,90

5 Meningkatnya perserta KB aktif yang

menggunakan MKJP

18.92 22,19 117,30

6 Meningkatnya peserta KB Aktif

Tambahan

22.634 7.191 31,70

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 vi

B. SASARAN PROGRAM

7 Menurunnya Angka kelahiran

pada remaja (ASFR 15-19

tahun)

22 22 100

8 Menurunnya kehamilan tidak

diinginkan dari PUS (15-49

tahun)

8,02 19,60 40,90

9 Meningkatnya median Usia

Kawin Pertama

21,30 21,20 99,50

10 Meningkatnya pengetahuan

keluarga tentang

kependudukan

50,30 49,00 97,40

11 11. Meningkatnya pengetahuan PUS tentang

alat/cara kontrasepsi)

49,30 10,80 21,90

12 Meningkatnya pemanfaatan

analisis dampak kependudukan

sebagai pendukung kebijakan

pembangunan berwawasan

kependudukan

20,00 21,00 105

C. INDIKATOR STRATEGIS LAIN DI LUAR RENSTRA


remaja tentang kesehatan

reproduksi

58,00 58,10 100,20

14 Terbentuknya Kampung KB 153 136 88.87

15 Meningkatnya pengelolaan

Kampung KB melalui

Kelompok Kerja (POKJA)

Kampung KB

25,00 49.00 196.00


orang tua tentang pengasuhan

anak

10,17 9,25 90,95

17 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja program dan anggaran

Maturitas SPIP 2

(Skor:2,7)

Belum ada

hasil

penilaian

-

18 Meningkatnya pencapaian

kinerja

≥ 90 88.87 98,74


output

≥ 95 93,38 98,29

20 Meningkatnya penyerapan

anggaran

≥ 95 72,87 76,70

21 Telaksananya Penetapan BMN

Berdasarkan Status

Penggunaannya.

100 96,33 96,33

Sumber: diolah dari berbagai sumber

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 vii

Penyerapan anggaran di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau berdasarkan program

yang ada disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel x.2

Realisasi Anggaran TA 2018

Output

Anggaran

Pagu Realisasi Persentase

(Rp.) (Rp.) ( % )

Dukungan manajemen pengelolaan Program

KKBPK di Provinsi 4.755.576.000 4.425.082.535 93,05%

Layanan Perkantoran 44.692.449.000 35.189.132.458 78,74%

Pengawasan intern yang efektif efisien

terhadap pengelolaan program KKBPK 130.000.000 71.472.583 54,98%

Pendidikan dan pelatihan Program KKBPK

di provinsi 2.791.868.000 2.060.806.250 73,81%

Penelitian dan pengembangan Program

KKBPK di provinsi 1.130.000.000 1.111.999.500 98,41%

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah daerah dalam

rangka pengendalian kuantitas penduduk

1.730.800.000 1.609.067.010 92,97%

Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses

dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

5.151.350.000 3.398.977.145 65,98%

Pembinaan Pembangunan keluarga di

seluruh tingkatan wilayah 2.876.600.000 2.630.354.400 91,44%

Penggerakkan stakeholder, mitra kerja, serta

perubahan sikap dan perilaku masyarakat,

berdasarkan data dan informasi yang

berbasis IT dalam Program KKBPK

6.531.565.000 4.512.649.909 69,09%

Peningkatan Penggarakan KB MKJP 6.895.200.000 2.380.147.500 34,52%

Pemenuhan Ketersediaan Alkon 12.215.380.000 7.948.732.008 65,07%

Keluarga Yang Memiliki Baduta Terpapar

1000 HPK 717.000.000 676.563.800 94,36%

Peningkatan Promosi dan Penguatan

Keluarga Yang Memiliki Lansia dan Lansia

Melalui BKL

340.500.000 315.895.000 92,77%

Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan

Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan

PPKBD/Sub PPKBD

5.505.000.000 3.011.400.000 54,70%

Peningkatan Pembinaan Program KKBPK

bagi POKJA Kampung KB 1.530.000.000 1.335.399.500 87,28%

Total 96.993.288.000 70.677.679.598 72,87%

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 viii

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp 96.993.288.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 70.677.679.598,00 atau 72,87%.

Terdapat beberapa kegiatan yang sisa anggarannya cukup besar, yaitu:

a. Pada Output Layanan Perkantoran rendahnya serapan anggaran disebabkan

besarnya anggaran belanja pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan belanja

pegawai tahun 2018;

b. Rendahnya realisasi anggaran pada output Pendidikan dan pelatihan Program

KKBPK di provinsi disebabkan karena adanya kegiatan Pelatihan Strategi

Konseling Berimbang Keluarga Berencana (SKB KB) yang tidak dapat

dilaksanakan sesuai dengan target karena adanya arahan dari BKKBN Pusat

bahwa kegiatan tersebut dibatasi pelaksanaannya hanya untuk 2 (dua) angkatan

dari target 6 (enam) angkatan;

c. Rendahnya realisasi pada output Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses

dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

disebabkan oleh rendahnya serapan/klaim anggaran pencabutan implant dan

ayoman kegagalan;

d. Rendahnya realisasi pada output Penggerakkan Stakeholder, mitra kerja, serta

perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang

berbasis IT dalam Program KKBPK disebabkan oleh kegiatan pencetakan

output Pendataan Keluarga (PK) yang tidak dilaksanakan karena rendahnya

cakupan pendataan, kegiatan rapat koordinasi tingkat desa dan tingkat

kecamatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya petugas

lapangan yang membina desa;

e. Rendahnya realisasi pada output Peningkatan Penggerakan KB MKJP

disebabkan oleh terhambatnya penyaluran akibat temuan BPK TA 2017 dan

rendahnya tingkat klaim yang diajukan oleh faskes akibat rumitnya persyaratan

klaim;

f. Rendahnya realisasi pada output Pemenuhan Ketersediaan Alkon disebabkan

oleh perbedaan perhitungan kebutuhan alkon tahun 2018 antara BKKBN Pusat

dengan perhitungan Perwakilan BKKBN provinsi Riau; dan

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 ix

g. Rendahnya realisasi pada output Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan

Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD disebabkan oleh

kurang nya tenaga petugas lapangan yang membina desa.

Sebagai langkah antisipatif terhadap permasalahan yang terjadi, maka Perwakilan

BKKBN Provinsi Riau di tahun-tahun berikutnya perlu menempuh beberapa upaya

sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan dinas pengelola program KKBPK di

kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang alokasi

anggarannya tersedia di DIPA Perwakilan BKKBN provinsi Riau;

2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Advokasi dan KIE di semua

tingkatan wilayah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang

program KKBPK bersinergi dengan kegiatan-kegiatan antar bidang.

Memaksimalkan anggaran advokasi dan KIE dengan memperbanyak jumlah

media dan frekuensi yang digunakan untuk mensosialisasikan program KKBPK;

3. Dengan telah dialihkannya Penyuluh KKBPK menjadi pegawai BKKBN serta

dengan diberlakukannya e-visum, maka lebih memudahkan BKKBN dan OPD

KB kabupaten/kota untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Penyuluh

KKBPK di lapangan sehingga diharapkan kinerja petugas lapangan KB lebih

meningkat;

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan program

KKBPK agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

5. Meningkatkan pelaksanaan anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu

pelaksanaan sesuai alokasi jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;

6. Mempercepat proses pengadaan aset/BMN di awal tahun anggaran dan segera

mengajukan dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN ke Kementrian

Keuangan;

7. Melakukan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau untuk melakukan

penilaian maturitas SPIP; dan

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 x

8. Melakukan advokasi kepada stakeholder/pemerintah di seluruh kabupaten/kota

se provinsi Riau untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan program

KKBPK agar semakin kuat, baik dari segi personil maupun dukungan anggaran.

DAFTAR ISI

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 xi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

i

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

xii

xiv

xv

xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan 3

1.3 Struktur Organisasi 7

1.4 Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang 11

1.5 Maksud dan Tujuan LAKIP 15

1.6 Sistematika Pembahasan 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

2.1 Visi 20

2.2 Misi 20

2.3 Filosofi 21

2.4 Nilai – Nilai 21

2.5 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Program 25

2.5.1 Tujuan 25

2.5.2 Sasaran 27

2.5.3 Strategi Program 27

2.5.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 31

2.6 Proses Penyusunan Rencana Kinerja 32

2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 33

2.7.1 Sasaran Tahun 2018 33

2.7.2 Program Tahun 2018 40

DAFTAR ISI

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 xii

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42

3.1 Langkah Perbaikan Tahun 2018 42

3.2 Capaian Kinerja Organisasi 43

3.2.1 Capaian Sasaran Strategis 44

3.2.2 Capaian Kinerja Program 63

3.2.3 Indikator Strategis Di Luar Renstra 80

3.3 Langkah-Langkah Antisipatif 102

BAB IV PENUTUP 105

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja Provinsi) 2018

- Form Rencana Strategis

- Perjanjian Kinerja (PPM) Kabupaten/Kota 2018

- Laporan Kampung KB Riau 2018

DAFTAR GAMBAR

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 xiv

DAFTAR TABEL

Tabel x.1 Capaian Kinerja TA 2018 v

Tabel x.2 Realisasi Anggaran TA 2018 vii

Tabel 2.1 Sasaran Tahun 2018 34

Tabel 3.1 Sasaran dan Realisasi Capaian Program KKBPK 43

Tabel 3.2 Data Kelompok UPPKS 48

Tabel 3.3 Jumlah PPKS 49

Tabel 3.4 Pelayanan Gerak Muyan 53

Tabel 3.5 Realisasi Dana Penggerakan KB MKJP 58

Tabel 3.6 Jumlah Kelompok BKL Paripurna 59

Tabel 3.7 Jumlah Kelompok BKR 64

Tabel 3.8 Jumlah PIK R/M 67

Tabel 3.9 Rumah Dataku di Kampung KB 78

Tabel 3.10 Rekapitulasi Jumlah Kampung KB 83

Tabel 3.11 Kepemilikan Pokja di Kampung KB 84

Tabel 3.12 Jumlah Kelompok BKB HI 92

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Tahun 2018 99

DAFTAR GAMBAR

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 xv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Total Fertility Rate 45

Grafik 3.2 Perbandingan Contraceptive Prevalence Rate 46

Grafik 3.3 Perbandingan Unmet Need 52

Grafik 3.4 Persentase Jumlah PA MKJP

56

Grafik 3.5 Jumlah PA Tambahan 62

Grafik 3.6 Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2018

dibandingkan dengan Target RPJM 2015-2019 63

Grafik 3.7 ASFR (15-19 Tahun) Tahun 2018 65

Grafik 3.8 Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan dari PUS (15-49

Tahun) tahun 2018 66

Grafik 3.9 Median UKP 66

Grafik 3.10 Persentase Pengetahuan Keluarga Tentang Isu

Kependudukan 75

Grafik 3.11 Persentase Pengetahun PUS Tentang Alat/Cara Kontrasepsi 77

Grafik 3.12 Rumah DataKu di Kampung KB 79

Grafik 3.13 Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi 81

Grafik 3.14 Jumlah Kampung KB 84

Grafik 3.15 Persentase Pokja Kampung KB 85

Grafik 3.16 Persentase Pengetahuan Orang Tua Tentang Pengasuhan

Anak 94

Grafik 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja 96

Grafik 3.18 Perbandingan Capaian Output 98

Grafik 3.19 Perbandingan Pagu Dan Reallisasi Anggaran Perwakilan

BKKBN Provinsi Riau Tahun 2016-2018 (angka dalam

ribuan)

101

Grafik 3.20 Tren Realisasi Anggaran 102

DAFTAR GAMBAR

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi

Riau 2016

8

Gambar 2.1 Sasaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala

BKKBN RI dan Kepala Perwakillan BKKBN

Provinsi Riau

35

Gambar 2.2 Penandatanganan komitmen pencapaian kinerja 37

Gambar 3.1 Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran 95

Gambar 3.2 Pencapaian Output 97

BAB I PENDAHULUAN

LAKIP – Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, adalah dengan

ditetapkannya TAP MPR RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Penjabaran dan tindak lanjut dari ketetapan MPR RI dan Undang-

Undang tersebut, maka telah diterbitkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap pimpinan

Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

BKKBN sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara, tak

terkecuali berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki guna

mencapai misi dan tujuan organisasi untuk melaksanakan tugas Pembangunan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional ( RPJPN ) Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa :

1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada

peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang

terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil dan

berkualitas;

2. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran

penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah

dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan

berkelanjutan; dan

BAB I PENDAHULUAN


3. Sistem administrasi kependudukan diarahkan untuk mendukung

perencanaan dan pelaksanaann pembangunan di tingkat nasional dan

daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan

sosial. Kebijakan Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai

kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang pada periode tahun 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 s/d

2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN). Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019

Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunaan keluarga selama lima

tahun adalah:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di

dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan

penyiapan kehidupan berkeluarga;

3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di

kabupaten/kota;

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan

perawatan lanjut usia;

5. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan

kependudukan dan keluarga berencana di kabupaten/kota;

6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu; dan

7. Memperkuat pelatihan dan pengembangan Program KKBPK.

Dalam agenda pembangunan manusia dan masyarakat, BKKBN berperan di

dalam Pembangunan KKBPK, sehingga seluruh sasaran dan indikator kinerja

diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan KKBPK. Dalam

Indikator kinerja sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau tahun

2015-2019 dinyatakan bahwa RKP tahun 2018 menurunkan TFR dari 2,9

menjadi 2,61 dengan CPR 54,34.

BAB I PENDAHULUAN


Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak dipenuhi (unmet need) diturunkan

dari 11,8 menjadi 11,50. Selain itu, angka kelahiran pada remaja (ASFR) usia

15-19 tahun diturunkan dari 36 menjadi 22, dan persentase kehamilan yang

tidak diinginkan dari WUS diturunkan dari 9,0 menjadi 8.02.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang

kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat)

Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu: Pengendalian

Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, sedangkan

urusan pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan

Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan

pusat.

BKKBN merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

Kesehatan RI. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana (tercantum pada Peraturan

Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI Nomor 3 Tahun 2013

Pasal 43). Undang-Undang No 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga akan menjadi dasar untuk menyusun Grand

Design Pembangunan Kependudukan dalam rangka mewujudkan penduduk

yang berkualitas, sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta

Tanah Air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek serta

memiliki etos kerja tinggi dan disiplin.

Di dalam Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, dinyatakan bahwa penduduk harus menjadi titik

sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan

berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk

menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan penduduk dengan daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi

BAB I PENDAHULUAN


sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi

mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu

diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu:1)

penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek

pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir

partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran

sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk

menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam

pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas”.

Menurut Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010 tentang BKKBN dijelaskan

bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

BKKBN menyelenggarakan fungsi: (Pasal 3)

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.

b. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk

dan penyelenggaraan keluarga berencana.

d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian


f. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk

dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

BKKBN juga menyelenggarakan fungsi: (Pasal 45)

a. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di

lingkungan BKKBN.

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

BKKBN.

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN.

BAB I PENDAHULUAN


e. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pengendalian


Secara garis besar, Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek

penting, yaitu : Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, laju

pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua berkenaan dengan

kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka

kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan; Ketiga adalah mobilitas

penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk

antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan;

Keempat adalah data dan informasi penduduk; Kelima adalah penyerasian

kebijakan kependudukan.

Kelembagaan BKKBN kemudian dikukuhkan melalui Perpres Nomor 62

Tahun 2010, dan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang

bertanggung jawab di bidang kesehatan. Sedangkan di tingkat Provinsi,

kelembagaan penyelenggaraan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau mengacu

kepada Perka BKKBN no. 82 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BKKBN Provinsi. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

diamanatkan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan KB. Dalam melaksanakan tugasnya,

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan KB di Provinsi Riau;

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan

KB di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;

3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk

dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau;

4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau;

5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau; dan

BAB I PENDAHULUAN


6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau.

Selain fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan BKKBN Provinsi

Riau juga menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB di Provinsi Riau;

b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di

lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau;

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau; dan

e. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan KB ke Kantor Pusat BKKBN.

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

adalah:

1. Penyusunan rencana operasional program di tingkat Provinsi;

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

khususnya di Provinsi Riau;

3. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka

kematian ibu, bayi dan anak;

4. Penetapan sistem informasi di bidangnya;

5. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga berencana dan

keluarga sejahtera; dan

b. Pelaksanaan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

BAB I PENDAHULUAN


1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, susunan organisasi dan tata

kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebagaimana yang ditetapkan dalam

Keputusan Kepala BKKBN No.82/Per/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN


Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon III beserta Bagian/Bidang yang

dibawahinya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN


Sumber Daya

Penataan SDM Aparatur di BKKBN telah mengacu pada Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan reformasi birokrasi.

BKKBN telah melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia secara profesional

dimana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekruitmen,

manajemen karir saling terintegrasi. Kebijakan dalam upaya pencapaian program

antara lain peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang profesional dan kompeten serta pelayanan administrasi kepegawaian

yang optimal.

Aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkewajiban

mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pada tahun 2018, pengelolaan SDM yang

dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan sistem merit melalui kebijakan dan manajemen ASN yang

berdasarkan pada kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa

membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin,

status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan;

2. Melaksanakan internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS (cerdas, tangguh,

kerjasama, integritas dan ikhlas) yaitu proses menanamkan dan

menumbuhkembangkan nilai atau budaya kerja menjadi bagian diri pegawai

ASN di lingkungan BKKBN;

3. Penyediaan profil kompetensi SDM pegawai yang komprehensif dan terkini

diwujudkan dengan melaksanakan asesmen terhadap seluruh pegawai yang

dapat digunakan sebagai bahan pembahasan peningkatan karir pegawai.

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah SDM pada Perwakilan BKKBN Provinsi

Riau adalah sebanyak 267 pegawai, terdiri dari 85 orang pegawai kantor dan 182

orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

BAB I PENDAHULUAN


1.4 KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN TANTANGAN/

HAMBATAN

1.4.1 Kekuatan

Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga telah memberikan dampak positif dalam

mengemban tugas mengendalikan kelahiran dan pertumbuhan penduduk

sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber

daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Keberhasilan tersebut

tidak terlepas dari kekuatan yang dimiliki program KKBPK dalam

melaksanakan kegiatannya. Kekuatan yang dimiliki adalah :

a. Pengesahan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi

mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan melaksanakan

program KKBPK.

b. Adanya jaringan kelembagaan program KKBPK sampai tingkat lini

lapangan. Dukungan dan partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan

program KKBPK merupakan jaringan kerjasama yang langsung

melibatkan masyarakat sebagai pelaksana program KKBPK seperti

PPKBD, sub PPKBD serta kader KB yang secara aktif membangun

kerjasama dengan petugas lapangan KB (PLKB/PKB).

c. Tersedianya data mikro keluarga sebagai hasil pendataan keluarga yang

digunakan sebagai peta kerja petugas dan operasional program di

lapangan serta dimanfaatkan oleh sektor-sektor lain untuk program

intervensi, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena

merupakan satu-satunya data mikro keluarga terlengkap.

d. Dukungan komitmen Internasional. Adanya dan disetujuinya oleh

Pemerintah Indonesia berbagai komitmen dan kesepakatan internasional

seperti ICPD Kairo tahun 1994 dan MDG’s tahun 2000, yang

memberikan dasar kerjasama upaya global untuk meningkatkan kualitas

dan hak-hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan

reproduksi, keluarga berencana, pendidikan, kesetaraan gender,

peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

BAB I PENDAHULUAN


1.4.2 Kelemahan

Situasi dan kondisi kependudukan di Riau merupakan fenomena yang

memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama. Salah satu upaya

untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mengendalikan jumlah

penduduk dan meningkatkan kualitas Program KKBPK di Provinsi Riau.

Pembangunan di bidang KB telah menunjukkan hasil yang semakin

menggembirakan, namun secara umum situasi dan kondisi kependudukan

saat ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Upaya-upaya yang telah membuahkan hasil yang sangat signifikan tersebut

terus dilakukan hingga tahun 2018. Bahkan di beberapa kesempatan

dilakukan pula seminar/workshop, Rapat Kerja Daerah dalam rangka

menyatukan persepsi tentang penting dan peran dari program KKBPK,

menyongsong pembangunan manusia yang berkualitas sebagaimana

dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Riau melalui program pemberantasan

Kebodohan, Kemiskinan dan pembangunan Infrastruktur (K2I). Pelaksanaan

Program KKBPK Provinsi Riau mengalami beberapa kendala seperti :

a. Jumlah penduduk yang cukup besar di Provinsi Riau dan

penyebarannya tidak merata.

b. Dampak otonomi daerah terhadap perkembangan Program KKBPK

mengakibatkan penafsiran yang kurang tepat terhadap Program KKBPK

sebagai suatu investasi membangun kualitas sumber daya manusia dan

pembangunan ekonomi, oleh sebagian pemerintah daerah

Kabupaten/Kota. Kelembagaan KKBPK yang bervariasi di setiap

Kabupaten/Kota, tingkat mutasi personil pengelola program KKBPK

yang tinggi, kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk Program

KKBPK, dan berkurangnya tenaga PLKB/PKB di tingkat kecamatan dan

desa, jelas-jelas mempengaruhi kinerja program selama era

desentralisasi.

1.4.3 Peluang

Dalam melaksanakan Program KKBPK, banyak peluang-peluang yang dapat

dimanfaatkan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN


a. Adanya dukungan komitmen politis dari pemerintah termasuk lembaga

legislatif, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah yang telah

memberikan perhatian, dorongan dan dukungan dalam melanjutkan

pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK

b. Perubahan sikap dan prilaku masyarakat yang mendukung upaya

mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta menekankan kembali peran

dan fungsi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan

keluarga melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, status kesehatan

serta pendapatan keluarga. Sikap dan prilaku masyarakat yang kondusif

ini memberikan peluang bagi upaya-upaya pemerintah dan masyarakat

untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya,

terutama dalam memberikan peran dan kedudukan perempuan sebagai

mitra sejajar kaum pria dalam segala aspek kehidupan baik sosial,

politik, ekonomi maupun budaya.

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam

pengembangan metode kontrasepsi memberikan peluang bagi upaya-

upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan KB.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang

mempermudah penyediaan dan akses data dan informasi, pengembangan

jaringan komunikasi dan pemanfaatannya, termasuk penyediaan data

mikro keluarga berskala nasional. Di samping itu, pengembangan

teknologi tepat guna yang mampu menyediakan alat-alat produksi bagi

peningkatan usaha ekonomi produktif keluarga, dan upaya peningkatan

kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat memberikan

manfaat besar untuk mengolah potensi sumber daya alam yang tersedia

di wilayahnya.

d. Diakuinya keberhasilan Program KKBPK Indonesia di berbagai fórum

internasional yang ditandai dengan berbagai penghargaan dari lembaga

internasional, serta ditetapkannya Indonesia sebagai salah satu “center of

excellence” dibidang Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keuarga, diharapkan dapat memberi peluang terjadinya

pertukaran informasi secara timbal balik, serta terjalinnya kerjasama

BAB I PENDAHULUAN


teknis diberbagai bidang, terutama dalam bidang pelatihan untuk

peningkatan Program KKBPK.

e. Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

di mana salah satu amanatnya mengembalikan kedudukan Penyuluh KB

dari statusnya sebagai pegawai pemerintah daerah kembali sebagai

Pegawai BKKBN (meskipun hingga akhir 2018 belum terealisasi karena

masih ada keterbatasan anggaran), membuka ruang bagi BKKBN untuk

memperkuat pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan melalui

optimalisasi peran dan fungsi Penyuluh KB sebagai garda terdepan

pelaksanaan program ini.

1.4.4 Tantangan/Hambatan

Disamping kekuatan dan kendala yang dihadapi, Program KKBPK Provinsi

Riau, masih akan menghadapi berbagai tantangan, antara lain :

a. Jumlah penduduk Provinsi Riau yang mencapai 6,5 juta jiwa (BPS Riau

Tahun 2017) dengan TFR 2,9 (SDKI 2017), CPR 50,7% (SDKI 2017),

unmet need 11,3% (SDKI 2017), merupakan indikasi bahwa

pertumbuhan penduduk masih tinggi dan tingkat kebutuhan pelayanan

KB yang tidak terpenuhi juga masih tinggi. Selain itu fakta lain juga

menunjukkan bahwa tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi, jumlah

penduduk usia lanjut yang semakin meningkat, pendidikan dan tingkat

gizi yang rendah, serta kepadatan dan persebaran penduduk yang belum

selaras dengan daya dukung lingkungan, merupakan tantangan yang

masih dihadapi dalam Program KKBPK ke depan.

b. Upaya memberikan pelayanan program KKBPK, dalam situasi

demokratisasi dan tuntutan hak asasi di satu sisi, serta di sisi lain krisis

ekonomi yang berkepanjangan yang mempengaruhi daya beli

masyarakat dan dukungan pemerintah, terutama dalam memenuhi

penyediaan alat/obat kontrasepsi, memberikan tantangan pada upaya

untuk menjamin kelangsungan kesertaan KB, khususnya pada kelompok

sasaran KB yang tidak mampu secara ekonomi, agar terhindar dari

“putus pakai”, serta upaya menjangkau mereka yang menginginkan

pelayanan KB tetapi belum dapat terlayani (unmet need).

BAB I PENDAHULUAN


c. Keterbatasan penyediaan dana, sarana dan prasarana bagi pelaksanaan

operasional Program KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota dan daerah-

daerah yang sulit dijangkau. Keterbatasan tersebut sangat dirasakan

terutama bagi daerah kabupaten/kota pengembangan/pemekaran baru

yang belum memiliki sarana kantor, perlengkapan dan peralatan, sarana

movilitas dan lain-lain. Di samping itu masih ada daerah yang sulit

dijangkau yang memerlukan bantuan khusus, sehingga daerah yang sulit

dijangkau tersebut dapat menggunakan dana sesuai dengan prioritas

kebutuhannya secara lebih efektif.

d. Seiring dengan berkembangnya pengaruh globalisasi dan informasi

dewasa ini, serta tumbuhnya nilai-nilai baru dalam pelaksanaan

demokrasi dan penegakan hak-hak azasi manusia, menumbuhkan pula

tantangan upaya dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang

semakin berkualitas, dan meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan

dan hak-hak reproduksi dan hak azasi manusia. Di sisi lain, semakin

derasnya arus informasi dan globalisasi berdampak pula terhadap

masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya

bangsa, yang akan mengancam kesejahteraan keluarga, seperti

penggunaan narkoba di kalangan remaja.

Tantangan besar dalam pembangunan keluarga adalah menumbuhkan

institusi keluarga ini sebagai wahana pembinaan identitas karakter

bangsa yang mampu mempertahankan nilai-nilai luhur keluarga dan

budaya bangsa.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018

disusun untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menginstruksikan kepada

semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang

utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN


Esensi dari sistem AKIP bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah perwujudan

dari implementasi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian ini

merupakan infrastruktur bagi manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau untuk

memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategis BKKBN dapat dipenuhi melalui

implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana

Strategis yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis BKKBN.

Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan

dalam rangka pemenuhan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem

pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian

kinerja BKKBN yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan

program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan

kepada stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki 2 (dua)

fungsi utama, yakni:

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh

stakeholders (Presiden, DPRD, dan Masyarakat).

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebagai upaya untuk memperbaiki

kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan

penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah sebagaimana

yang dimaksudkan Inpres No.7 Tahun 1999.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabiltas Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018 ini

menjelaskan pencapaian kinerja instansi selama tahun 2018 sebagai tolak ukur

keberhasilan organisasi. Laporan ini disajikan dengan memaparkan program dan

kegiatan yang bersifat strategis. Pengertian strategis di sini dimaksudkan program

BAB I PENDAHULUAN


dan kegiatan yang mempunyai bobot yang menentukan dalam kaitannya dengan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

Capaian kinerja individual per program dan kegiatan sesuai data yang tersedia

terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau selama tahun 2018. Capaian kinerja

(performance results) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana

Kinerja (performance plan) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang.

Adapun uraian singkat masing-masing Bab pada penyajian LAKIP Perwakilan

BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Provinsi Riau, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika

pembahasan LAKIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan perencanaaan strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

untuk periode 2015 s.d 2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan

strategi pencapaian sasaran tahun 2018 serta target kinerja untuk tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pencapaian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran

strategis untuk tahun 2018. Dalam Bab ini diuraikan mengenai pengukuran

kinerja, analisa capaian kinerja, evaluasi kinerja serta hambatan/kendala

pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018 dan menguraikan saran yang

diperlukan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN


Sementara itu, dalam kaitannya dengan era desentralisasi program pembangunan

nasional, maka sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

yang kemudian direvisi terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan terkait kewenangan

pengelolaan Program KKBPK. Namun selama era desentralisasi pelaksanaan

Program KKBPK di Kabupaten/Kota sampai menjelang akhir tahun 2018 ini, masih

diwarnai dengan bervariasinya bentuk kelembagaan Program KKBPK di daerah.

Namun sebagai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014, terjadi perubahan

kelembagaan pengelolaan program KKBPK di daerah dan sudah ditetapkan melalui

Peraturan Daerah/Peraturan Bupati. Khusus di Provinsi Riau, sampai dengan akhir

tahun 2018 telah terbentuk kelembagaan KKBPK yang dikukuhkan dalam Peraturan

Daerah (Perda) di 12 Kabupaten/Kota (100%). Meski telah berbentuk Dinas, namun

kelembagaan KKBPK di beberapa Kabupaten/Kota masih menyatu dengan fungsi

lain seperti Pemberdayaan Perempuan/ Perlindungan Anak/ Dinas Sosial.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai acuan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK), BKKBN menyusun perencanaan strategis yang merupakan suatu

rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah kebijakan dan

strategi pembangunan serta mengelola sumber daya guna mencapai tujuan. Renstra

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhitungkan Kekuatan, Kelemahan,

Kesempatan dan Ancaman yang ada.

Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2015-2019 berisi tentang sasaran,

strategi, kebijakan program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan

fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3

tahun 2013 - perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga

Pemerintah Non Kementerian dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penyusunan Renstra BKKBN 2015-

2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun

2007.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya

berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemrograman dan penganggaran

berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan kerangka

pengeluaran jangka menengah, maka Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun

2015-2019 mengacu pada ketiga pendekatan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perubahan

kewenangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perwakilan BKKBN telah melakukan beberapa

penyesuaian pada struktur program dan kegiatan sesuai dengan arahan BKKBN Pusat di

dalam Renstra Tahun 2015 - 2019.



2.1 VISI

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan bersifat

praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi

yang kuat bagi pegawai BKKBN untuk mewujudkannya. Selaras dengan gerakan

reformasi birokrasi yang mengarahkan semua instansi pemerintah kepada

percepatan perubahan, BKKBN menyikapinya dengan menetapkan visi baru, yaitu:

”Menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk

Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”

Kondisi ini akan mampu dicapai apabila BKKBN menjadi instansi pemerintah yang

melaksanakan percepatan reformasi birokrasi sehingga dapat menyajikan data dan

informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluaraga yang

bisa dipertanggung jawabkan.

2.2 MISI

Misi suatu organisasi pada hakekatnya adalah merupakan tujuan mengapa

organisasi itu dibentuk. Sejak awal BKKBN dibangun untuk mengemban tugas

membangun keluarga Indonesia sebagai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Untuk itu, maka misi yang diemban oleh BKKBN tidak lain adalah:

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan

2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga

4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Misi tersebut dilakukan melalui : penyerasian kebijakan pengendalian penduduk,

penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data

dan informasi, pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan

keluarga berencana serta mendorong para pemangku kepentingan dan mitra kerja

untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi,

peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.



2.3 FILOSOFI

Dalam mengelola Program KKBPK, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional menginginkan pembangunan yang menyeluruh sehingga BKKBN

menetapkan:

”Menggerakkan Peran Serta Masyarakat dalam Keluarga Berencana”

sebagai filosofi yang merupakan cara pandang dan kunci keberhasilan dalam

mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai.

2.4 NILAI-NILAI

Dalam mengelola Program KKBPK untuk mewujudkan Visi dan Misi, BKKBN

menggunakan nilai-nilai berikut yang mewarnai gerak pembangunan Program

KKBPK :

“C E T A K T E G A S”

(Cerdas, Tangguh, Kerjasama, Integritas, dan Ikhlas)

Nilai- nilai ini diharapkan menjadi darah daging bagi pegawai BKKBN dalam

melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat dalam rangka mensukseskan program

KKBPK dan menyongsong reformasi birokrasi dan revolusi mental yang

dicanangkan oleh pemerintahan yang baru.

Penjabaran dari nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

CERDAS: “Mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi”.



TANGGUH: “Adalah suatu perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk

mencapai tujuan”

KERJASAMA : “Perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan

dan saling menguntungkan, percaya, sinergis serta menghargai melalui komunikasi

yg kondusif untuk mencapai tujuan bersama.”



INTEGRITAS: “Adalah suatu perilaku untuk berbuat jujur, terbuka dan konsisten

antara pikiran, perkataan dan perbuatan.”



Mengutip tuisan Mochtar Lubis, dalam bukunya Manusia Indonesia: Sebuah

Pertanggung Jawab, (1977) ada beberapa sifa negatif Sifat Manusia Indonesia :

1. Munafik/hipokrit

2. Enggan bertanggung jawab

3. Berjiwa feodal

4. Masih percaya takhyul

5. Artistik

6. Watak yang lemah

7. Boros

8. Lebih suka tidak bekerja keras

9. Tukang menggerutu

10. Cepat cemburu dan dengki

11. Sok

12. Tukang tiru/plagiat

BKKBN Sebagai instansi Pemerintah yang juga berupaya mensukseskan gerakan

Nasional Revolusi Mental, menggalakkan perubahan mental negatif manusia

Indonesia menjadi mental positif dengan kiat-kiat berikut :

1. Mental penakut menjadi mental pemberani

2. Mental pecundang menjadi mental pemenang

3. Mental tempe menjadi mental baja

4. Mental egois menjadi mental sosial

5. Mental bengis menjadi mental humanis

6. Mental maling menjadi mental dermawan

7. Mental korup menjadi mental bersih

8. Mental bebek menjadi mental rajawali

9. Mental pelit menjadi mental murah hati

10. Mental pengemis menjadi mental pejuang

11. Mental peniru menjadi mental pelopor

12. Mental pengikut menjadi mental pemimpin

13. Mental sombong menjadi mental rendah hati

14. Mental bos menjadi mental pelayan



IKHLAS : “Adalah suatu perilaku tulus dan sungguh-sungguh dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab.”

2.5 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PROGRAM

2.5.1 TUJUAN

Adapun tujuan yang akan dicapai Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah

memberikan kontribusi dalam pencapaian Program KKBPK tahun 2018

dengan cara:

a. Menguatnya akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas,

terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.

Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata

dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan

KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM,

menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan

persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen

ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional

pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan

SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi

produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber- KB; serta

penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat



kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani

KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS

Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di

kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter

Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan

Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu

persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik

pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB

mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi

kesenjangan pelayanan KB.

b. Meningkatnya pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP

maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan

medis hak reproduksinya (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan

penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan

komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi.

c. Meningkatnya pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga,

melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan

terpadu, antar sektor dan antara pusat-daerah, tentang KIE dan

konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua,

teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat

(toda), sekolah, dan dengan memperhatikan perubahan paradigma

masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan, dan penanganan

kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;

peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam

pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan

kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi

remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan

reproduksi remaja PIK-KRR) dengan mendorong remaja untuk

mempunyai kegiatan yang positif dalam meningkatkan status kesehatan,

pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan

berkeluarga.

d. Menguatnya tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga



Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas

program KKBPK

2.5.2 SASARAN

Sebagaimana dicantumkan di dalam Renstra BKKBN periode 2015-2019,

sasaran yang harus dicapai oleh BKKBN pada tahun 2018 sebanyak 6

(enam) sasaran strategis, yaitu :

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);

2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi moderen (mCPR);

3. Menurunnya persentase angka ketidakberlangsungan pemakaian

(tingkat putus pakai) kontrasepsi;

4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);

5. Meningkatnya persentase peserta KB Aktif MKJP; dan

6. Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif tambahan.

Ke-6 (enam) sasaran strategis BKKBN 2015-2019 secara langsung terkait

dengan tujuan utama BKKBN; sasaran strategis nomor 1, 2, 3 dan 4 terkait

secara langsung dengan tujuan utama “a” Menguatkan akses pelayanan KB

dan KR yang merata dan berkualitas dan berbagai rincian di dalamnya.

Sasaran strategis nomor 5 dan 6 terkait secara langsung dengan tujuan utama

“b” Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun

Non-MKJP.

2.5.3 STRATEGI PROGRAM

Pada tahun 2018 ada beberapa rumusan dalam pelaksanaan program

KKBPK diantaranya :

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan

berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui :

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan

berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah,

utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata

fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan

KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan

distribusi logistik alokon);



b. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang

memadai di setiap faskes KB;

c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah

perkotaan, dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit; dan

d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB

(PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta

penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung

penggerakan dan penyuluhan KB.

e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas

alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan

kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri serta

pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Kesehatan

Reproduksi dan Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui :

a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu,

antar sektor dan antara pusat-daerah, tentang KIE dan konseling

kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman

sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan

paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan

penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk

mengurangi aborsi;

b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan

kelompok remaja (PIK R/M) dengan mendorong remaja untuk

mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status

kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa

kepemimpinan;

c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok

Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan

kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja

mereka; dan

d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh

dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua,



serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat

lintas sektor (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM).

3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan

Reproduksi di Kabupaten / Kota, melalui:

a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi-KIE

tentang KB dan kespro yang sinergi antar sektor dan antara propinsi

dan Kabupaten/Kota yang lebih efektif dan efisien dalam rangka

mendukung SJSN Kesehatan

b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh

aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta

penguatan kepasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan

memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik

sosial, budaya, dan ekonomi;

c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang

pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi;

d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga

berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak

dan perawatan usia lanjut, melalui :

a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan

perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB

(Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selaras dengan Undang-

undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan);

b. Penguatan dan pelibatan sektor yang terkait dalam rangka penyusunan

rancangan peraturan pemerintah dari Undang-undang Nomor 52

Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga;

c. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan,

pelaksanaan, dan monev KB, serta peningkatan kapasitas SDM

pelaksana KB (tenaga lapangan, kader, tenaga medis) secara berkala



dan menyeluruh dalam hal advokasi, KIE, dan konseling KB dan

kespro;

d. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB di kab / kota

serta pengembangan kemitraan operasional KB didukung dengan

panduan teknis yang jelas.

5. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas

kelembagaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga di propinsi dan Kabupaten/ Kota, yang

dilakukan melalui strategi:

a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan

kependudukan yang holistik;

b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;

c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para

perencana pembangunan;

d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga

berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah,

serta setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009

dan UU No. 23 tahun 2014;

e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang

relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga

dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan,

penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan

perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan

masyarakat;

f. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai

pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB,

BKR,BKL), serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta

kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan

lingkungan); dan

g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan

pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi



keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya

meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu , melalui:

a. penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu;

b. peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi

vital terpadu;

c. peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan

informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh

pihak, termasuk swasta dan akademisi;

d. peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan

informasi kependudukan yang bersumber dari registrasi penduduk;

e. peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam

pemanfaatan data dan informasi kependudukanuntuk perencanaan dan

evaluasi kebijakan pembangunan; dan

f. peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

7. Memperkuat Pelatihan dan Pengembangan Program KKBPK

melalui:

a. penguatan pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga;

b. penyediaan hasil pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga;

c. peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait

pengembangan Program KKBPK pendidikan dan pelatihan SDM

Aparatur Kependudukan dan KB; dan

d. pengembangan pendidikan dan pelatihan Program KKBPK;

2.5.4 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, maka

disusunlah strategi sebagai berikut :



a. Melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk guna

mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dengan

menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk, pemanfaatan parameter

kependudukan, serta melakukan analisis dampak kependudukan;

b. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mandiri

melalui advokasi dan KIE;

c. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan

keluarga (BKB, BKR, BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan

kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui

UPPKS;

d. Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan

komitmen pemangku kepentingan, dan meningkatkan peran serta mitra

kerja;

e. Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan dan

KB yang akurat dan terpercaya;

f. Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan program

KKBPK; dan

g. Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta

meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan

efisien.

2.6 PROSES PENYUSUNAN RENCANA KINERJA

Proses penyusunan rencana kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018

meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Sasaran

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau mengidentifikasikan sasaran-sasaran

strategis yang ingin dicapai di tahun 2018. Untuk setiap sasaran strategis

yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur

keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator

kinerjanya ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah

ada.



2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Formulir Rencana Strategis,

diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar

sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang

bersangkutan. Pada tahap ini diidentifikasi indikator kinerja untuk setiap

kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik

untuk tingkat sasaran strategis (IKU) maupun untuk tingkat kegiatan.

2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Untuk tahun 2018, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau diberikan target oleh

BKKBN Pusat 6 (enam) sasaran strategis, 6 (enam) sasaran program, dan 9

(sembilan) indikator strategis di luar Renstra, sebagaimana tercantum dalam

lampiran I Lakip ini, yang telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau dan Kepala BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja Provinsi

(KKP).

2.7.1 SASARAN TAHUN 2018

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau telah menetapkan sasaran strategis di

dalam Rencana Strategis 2015-2019 sebanyak 6 (enam) indikator yang

kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama. Di samping 6 indikator

tersebut, BKKBN pusat mengamanatkan sasaran strategis lainnya/IKU

yang tertuang di dalam Kontrak Kinerja Provinsi Tahun 2018 seperti

tercantum di bawah ini:



Tabel 2.1

Sasaran Tahun 2018

A

1 Menurunnya angka kelahiran total (TFR) 1 2,61

2 Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern

(mCPR)

2 54,34

3 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi 3 25,00

4 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (Unmetneed)

4 11,50

5 Meningkatnya peserta KB Aktif yang

menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

5 18,92

6 Meningkatnya peserta KB Aktif 6 22.634

B

7 Menurunnya angka kelahiran pada remaja

(ASFR 15-19 tahun)

7 22

8 Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari PUS

(15-49 tahun)

8 8,02

9 Meningkatnya median usia kawin pertama 9 21,3

10 Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang

kependudukan

10 50,30

11 Meningkatnya pengetahuan PUS tentang

alat/cara kontrasepsi

11 49,30

12 Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak

kependudukan sebagai pendukung kebijakan

pembangunan berwawasan kependudukan

12 20,00

C

13 Meningkatnya pengetahuan remaja tentang

kesehatan reproduksi

13 58,0

14 Terbentuknya Kampung KB 14 153

15 Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui

Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB

15 25,00

16 Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang

pengasuhan anak

16 10,17

17 Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan

anggaran

17 2 ( Skor: 2,7)

18 Meningkatnya pencapaian kinerja 18 ≥ 90

19 Meningkatnya pencapaian output 19 ≥ 95

20 Meningkatnya penyerapan anggaran 20 ≥ 95

21 Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan

status penggunaannya

21 100,00

NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

Persentase pengetahuan keluarga tentang isu

kependudukan

SASARAN STRATEGIS

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS

(15-49 tahun)

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern

contraceptive prevalence rate/mCPR)

Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan

pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmet need)

Persentase Peserta KB Aktif MKJP

Jumlah peserta KB Aktif tambahan

SASARAN PROGRAM

Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS

(15-49 tahun)

Median usia kawin pertama wanita

Persentase pengetahuan PUS tentang alat/cara

kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)

Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan

Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung

kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan

INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA

Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

Jumlah Kampung KB yang dicanangkan

Persentase Kampung KB yang telah memiliki

Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB

Persentase Orang Tua Hebat yang memiliki baduta

terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan

Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)

Persentase capaian kinerja

Persentase pencapaian output

Persentase penyerapan anggaran

Persentase BMN yang telah ditetapkan status

penggunanya



Gambar 2.1

Sasaran 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BKKBN RI dan Kepala

Perwakillan BKKBN Provinsi Riau



Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Target kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018 telah ditetapkan. Target

provinsi tersebut kemudian diuraikan kembali menjadi target Kabupaten/Kota berupa

Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) berdasarkan lampiran keputusan Kepala

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau No. 605/HK.02.02/J.1/2018 tentang Kinerja

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun

2018, dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan Kepala

SKPD KB abupaten/kota. Penandatanganan target kabupaten/kota dilakukan pada

kegiatan Rapat Kerja Daerah Perwakilan BKKBN Provinsi Riau TA 2018.



Gambar 2.2

Contoh PPM Kabupaten/Kota



Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Perwakilan BKKBN provinsi Riau telah melaksanakan monitoring dan evaluasi

pencapaian kinerja secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) melalui

beberapa cara :

1. Laporan Umpan Balik Bulanan yang dibuat oleh Bidang Adpin Perwakilan

BKKBN provinsi Riau setiap bulan, yang memuat data dan informasi terkait

pencapaian kinerja terkait KKP, didistribusikan kepada seluruh bidang di

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan seluruh SKPD-KB kabupaten/kota se

provinsi Riau sebagai bahan evaluasi bagi seluruh bidang dan SKPD KB

kabupaten/kota untuk mengukur kinerja bulan-bulan sebelumnya dan

menentukan strategi operasional pelaksanaan program KKBPK untuk bulan-

bulan berikutnya.

2. Rapat Pengendalian Program (Radalgram) yang rutin dilaksanakan sebulan sekali

selama setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja

setiap bulannya, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan

program dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. Rapat telaah Program KKBPK di tingkat Provinsi dan juga di tingkat

kabupaten/kota dilaksanakan pada pertengahan tahun yang bertujuan untuk

memonitoring dan mengevaluasi hasil capaian program KKBPK semester

pertama serta menyusun rencana operasional semester kedua dengan terlebih

dahulu mengidentifikasi hambatan dan kendala yang terjadi pada semester

pertama. Kegiatan ini melibatkan seluruh mitra kerja yang terkait dengan

Program KKBPK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



Dari hasil rapat telaah program KKBPK tengah tahun 2018 dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang ditemukan sepanjang semester I tahun 2018 serta

rencana operasional yang akan dilakukan di semester II yang dijabarkan sebagai

berikut:

1. Pada semester II tahun 2018 perlu peningkatan akselerasi penggarapan

Program KKBPK disemua tingkatan yang dilakukan secara simultan

bersama mitra, lintas sektoral, swasta dan LSOM. Kita harapkan target

PPM dapat tercapai dengan meningkatnya jumlah peserta KB baru semester

kedua tahun 2018, dengan prioritas PUSMUPAR untuk ber KB dengan

menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);

2. Peningkatan kualitas PLKB/PKB perlu dilakukan dalam rangka penggarapan

Program KKBPK di tingkat lini lapangan agar tujuan program dapat

tercapai;

3. Angka “Unmet Need“ KB Provinsi Riau yang masih tinggi yaitu berkisar

11,3 % (data SDKI tahun 2017) perlu kita turunkan dengan cara peningkatan

akses dan kualitas pelayanan KB khususnya Daerah Tertinggal, Perbatasan,

dan Kepulauan (DTPK) serta meningkatkan kompetensi provider dalam

memberikan pelayanan KB berkualitas;

4. Meningkatkan Advokasi dan KIE ke semua unsur terkait dalam upaya

penurunan Total Fertility Rate (TFR) Riau dari 2,9 menjadi 2,6 dan

meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dari 54,4 persen

menjadi 59,3 persen, sehingga pelaksanaan Program KKBPK di

kabupaten/kota mengacu kepada TFR rendah dan CPR tinggi;

5. Terbentuknya dan terlaksananya Program KKBPK di kampung KB di setiap

desa yang menjadi lokus prioritas nasional penurunan angka stunting yang

ada di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018;

6. Pelaksanaan Program Catur Bina (BKB, BKR, BKL, dan BEK) perlu

ditingkatkan terus-menerus dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga

dan didukung oleh pemerintah daerah;

7. Pencatatan dan pelaporan di klinik KB dan Pengendalian Lapangan di semua

daerah di kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar datanya lebih akurat dan

dilaporkan dengan tepat waktu. Selain itu, perlu ditunjuk petugas yang

bertanggung jawab terhadap pencatatan pelaporan tersebut serta



menyarankan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk tidak memutasi

petugas tersebut kecuali untuk keperluan promosi;

8. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi perlu dipromosikan

untuk menghindari 4 T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak, Terlalu

Rapat);

9. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anak, perlu disosialisasikan

Penyiapan Generasi Emas dan Media KIE penurunan angka stunting;

10. Pengembangan Program KKBPK harus didukung dengan dana desa dan

diharapkan kepada Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu dapat

megeluarkan payung hukum agar program KKBPK dapat menjadi prioritas

dalam pengelolaan dana desa; dan

11. Dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2019 agar

dianggarkan untuk insentif pencari akseptor dan akseptor yang dilayani.

2.7.2 PROGRAM TAHUN 2018

Pada tahun 2018, sebagaimana diamanatkan di dalam rencana strategis 2015-2019

dan tertuang di dalam DIPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp 96.993.288.000,00,

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau mengemban 4 (empat) program yaitu:

1. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) Provinsi, yang sasarannya adalah terlaksananya Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh

tingkatan wilayah di Provinsi Riau;

2. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Serta Kerjasama

Internasional BKKBN yang sasarannya adalah terselenggaranya kegiatan

pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi Riau;

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang

sasarannya adalah terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan

program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di

Provinsi Riau; dan

4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN, yang

sasarannya adalah terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya

di provinsi Riau.



Keseluruhan program dan dukungan anggarannya tersebut diarahkan untuk

mewujudkan sasaran strategis dan sasaran Program yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan dibahas mengenai langkah perbaikan yang dilakukan di tahun 2018,

capaian, evaluasi, analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan tahun 2018.

3.1 LANGKAH PERBAIKAN TAHUN 2018

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau terus-menerus melakukan perbaikan dan

penguatan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja untuk mendukung keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga. Adapun langkah-langkah perbaikan yang

telah dilakukan sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan metode monitoring dan evaluasi

terhadap penetapan kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani melalui

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dihadiri oleh SKPD KB

kabupaten/kota dan juga mengirimkan laporan umpan balik hasil laporan

pelayanan kontrasepsi (Pelkon) serta pengendalian lapangan (Dalap) kepada

pengelola program di tingkat provinsi maupun SKPD KB kabupaten/kota.

Selain pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing bidang melalui rapat

bidang (rabid) dan rapat pimpinan (rapim) yang dilakukan oleh Pejabat Eselon

II provinsi serta jajaran pejabat eselon III, monitoring pengendalian

pencapaian program KKBPK juga dilakukan melalui pertemuan reviu program

KKBPK yang dilakukan tengah tahun berjalan dengan mengundang pengelola

program serta mitra kerja terkait lainnya;

2. Membentuk Tim Pembina Wilayah yang terdiri dari pajabat struktural dan

pejabat fungsional yang bertugas membimbing, memonitor dan melakukan

evaluasi berkala di setiap daerah binaan masing-masing di kabupaten/kota.

3. Melakukan penyempurnaan penyajian informasi capaian target kinerja dalam

LAKIP termasuk melakukan pembandingan target dengan realisasi 3 (tiga)

tahun terakhir.

4. Penyesuaian angka Peserta Aktif (PA) bulan September 2018 pada laporan

F/I/Dal online yang disesuaikan dengan angka berbagai survei (SDKI 2017,



Susenas 2015, Pendataan Keluarga 2015, Tren CPR pada laporan F/I/Dal

periode sebelumnya) agar menjadi basis data untuk program KKBPK.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Renstra dan KKP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau tahun 2015-

2019 maka telah ditetapkan sasaran strategis dan sasaran kegiatan beserta

indikator kinerja kegiatan prioritas Perwakilan BKKBN Riau tahun 2015-2019

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran dan Realisasi Capaian Program KKBPK

NO

INDIKATOR KINERJA

UTAMA DAN INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

SASARAN REALISASI (%)

A. SASARAN STRATEGIS

1 Menurunnya angka kelahiran

total (TFR)

2,61 2,71 96,30

2 Meningkatnya prevelensi

kontrasepsi modern (mCPR)

54,34 52,20 96.06

3 Menurunnya tingkat putus

pakai kontrasepsi

25,00 22,3 112,10

4 Menurunnya kebutuhan ber-

KB yang tidak terpenuhi

(Unmet need)

11,50 16,2 70,90

5 Meningkatnya perserta KB

aktif yang menggunakan

Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

18.92 22,19 117,30

6 Meningkatnya peserta KB

Aktif Tambahan

22.634 7.191 31,70

B. SASARAN PROGRAM

7 Menurunnya Angka kelahiran

pada remaja (ASFR 15-19

tahun)

22 22 100

8 Menurunnya kehamilan tidak

diinginkan dari PUS (15-49

tahun)

8,02 19,60 40,90

9 Meningkatnya Median usia

kawin pertama

21,30 21,20 99,50


keluarga tentang

kependudukan

50,30 49,00 97,40

11 12. Meningkatnya pengetahuan PUS tentang

alat/cara kontrasepsi)

49,30 10,80 21,90



12 Meningkatnya pemanfaatan

analisis dampak

kependudukan sebagai

pendukung kebijakan

pembangunan berwawasan

kependudukan

20,00 21,00 105


remaja tentang kesehatan

reproduksi

58,00 58,10 100,20

14 Terbentuknya Kampung KB 153 136 88.87

15 Meningkatnya pengelolaan

Kampung KB melalui

Kelompok Kerja (POKJA)

Kampung KB

25,00 49.00 196.00


orang tua tentang pengasuhan

anak

10,17 9,25 90,95

17 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja program dan anggaran

2 (Skor:2,7) Belum ada

hasil

penilaian

-


kinerja

≥ 90 83.81 93,12


output

≥ 95 81.74 86.04

20 Meningkatnya penyerapan

anggaran

≥ 95 73,01 88,60

21 Telaksananya Penetapan

BMN Berdasarkan Status

Penggunaannya.

100 96,33 96,33

Sumber: diolah dari berbagai sumber (SDKI 2017, Susenas 2015, SKAP 2018, Statistik

Rutin BKKBN, Kementrian Keuangan, Bappenas, dan lain-lain)

3.2.1. Capaian Sasaran Strategis

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan salah satu indikator pencapaian

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) dan juga merupakan indikator kinerja sasaran strategis

sebagaimana yang tertera dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

Indikator penurunan angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49)

ditargetkan sebesar 2,61.

Berdasarkan data SKAP Tahun 2018 diketahui TFR Provinsi Riau sebesar

2,71 anak per wanita usia subur.



Grafik 3.1

Perbandingan Total Fertility Rate Provinsi Riau

Tahun 2016- 2018

TFR di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2012-2017 berada pada angka 2,9

(stagnan). Kondisi ini menunjukkan bahwa angka TFR di provinsi Riau

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih belum berhasil diturunkan.

Kondisi ini disebabkan oleh pemakaian konntrasepsi dari Pasangan Usia

Subur yang juga stagnan atau justru turun dan juga dimungkinkan

pemakaian kontasepsi oleh Pasangan Usia Subur (PUS) kurang tepat semisal

pemakian kontrasepsi oleh pasangan pada kelompok umur yang sudah tua,

sudah punya anak banyak.

Hal lain yang kemungkinan menyebabkan Total fertility Rate (TFR) ini

stagnan juga kurang gencarnya pelayanan di kantong-kantong unmet need

tidak terlayani sehingga mereka terus melahirkan. Hal ini disebabkan karena

kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Meski demikian, berdasarkan hasil survei SKAP tahun 2018, TFR di

provinsi Riau berhasil diturunkan pada angka 2,71, mendekati target yang

ditetapkan yaitu 2,61.



2. Meningkatnya Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

Target mCPR Riau tahun 2018 ditetapkan sebesar 54,34%. Berdasarkan

hasil SKAP Tahun 2018 mCPR di Provinsi Riau adalah sebesar 52,20%. Itu

artinya pencapaian mCPR di Riau tecapai sebesar 96.06 dari target yang

telah ditetapkan.

Grafik 3.2

Perbandingan Contraceptive Prevalence Rate Provinsi Riau

Tahun 2016 - 2018

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir

capaian mCPR di Provinsi Riau justru mengalami penurunan. Pada tahun

2012 capaian mCPR adalah sebesar 54 persen turun menjadi 50,7 persen.

Penurunan mCPR ini dimungkinkan oleh banyaknya pemakai kontraasepsi

yang drop out serta melonjaknya pasangan usia subur yang tidak/belum

berKB.

Hal lain yang menyebabkan CPR turun ini juga berkemungkinan disebabkan

Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai kontrasepi modern yang

digunakan dalam perhitungan ini berpindah dengan memakai alat

kontrasepsi tradisional yang tidak masuk dalam perhitungan ini.

Namun berdasarkan survei SKAP tahun 2018 diketahui bahwa tingkat

mCPR tahun 2018 di provinsi Riau berada pada angka 52,2%.



3. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Tingkat pengetahuan masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi dinilai

akan berpengaruh terhadap efektivitas fungsi kontrasepsi sebagai pencegah

kehamilan. Akibatnya, banyak muncul kasus kehamilan tidak diinginkan.

Untuk mengantisipasi hal tesebut BKKBN ditugaskan untuk menekan angka

putus pakai dengan target 25,00 persen yang ditetapkan pada indikator

kinerja sasaran strategis, dari hasil SKAP tahun 2018 angka putus pakai

berhasil di tekan dengan capaian 22,3 persen. Salah satu upaya yang

dilakukan untuk membina keberlangsungan berKB (sustainability) adalah

melalui poktan (kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), dan

mengarahkan masyarakat untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka

panjang. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menurunkan

tingkat putus pakai kontrasepsi melalui kegiatan Poktan dan kegiatan

lainnya, sebagai berikut :

1. UPPKS

Target capaian sasaran program UPPKS yakni meningkatnya persentase

PUS anggota UPPKS yang ber KB dapat ditingkatkan mencapai 82,3

dari target 75 ( 109,7%). Capaian ini tak lepas dari kerjasama seluruh

unsur di lini lapangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

khususnya anggota Kelompok UPPKS untuk mengikuti Program KB.

Pada tahun 2018 sasaran jumlah kelompok UPPKS adalah sebesar 338

berhasil dicapai sehingga meningkat menjadi 431 kelompok ( 127,5%).

Tercapainya target tersebut tak lepas dari dukungan dari mitra kerja

terkait, seperti OPD KB Kabupaten/Kota dan dukungan dari pemerintah

daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui

Kelompok UPPKS.



Tabel 3.2

Data Kelompok UPPKS

NO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH

KELOMPOK

UPPKS

1 Kampar 119

2 Indragiri Hulu 15

3 Bengkalis 9

4 Indragiri Hilir 55

5 Pelalawan 34

6 Rokan Hulu 9

7 Rokan Hilir 34

8 Siak 34

9 Kuantan Singingi 0

10 Kepulauan Meranti 86

11 Kota Pekanbaru 25

12 Kota Dumai 11

JUMLAH 431

Sumber : Data Dalap 2018

Upaya-upaya yang dilakukan terhadap kelompok UPPKS antara lain :

a. Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang Kelompok UPPKS

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka peringatan Hari

Keluarga Nasional (Harganas). Tahun 2018 Pameran dan Gelar Dagang

Kelompok UPPKS dilaksanakan di Manado. Sebagai bentuk perhatian dan

dukungan terhadap kelompok UPPKS, maka produk-produk UPPKS

Kabupaten/Kota dipamerkan pada gelar dagang tersebut.

b. Sosialisasi dan Promosi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Terhadap Pengelola UPPKS dan KPS Tk Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggl 23 Oktober 2018 di Hotel Royal

Asnof Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pengelola UPPKS Kabupaten/Kota

se-Provinsi Riau. Pada kegiatan tersebut dijelaskan mengenai bagaimana

cara pengelolaan UPPKS, pemilihan, pengolahan dan pengemasan produk

serta pemasaran produk agar laku dipasaran. Pada kegiatan ini juga

diserahkan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) kepada kelompok UPPKS.

http://jktaprs01.bkkbn.go.id/ReportServer?%2FBKKBNReports%2FStatistik%20Rutin%2FFix%20F1%20Dalap%2FTABEL_6_Kab&bulan=11&tahun=2018&IDProvinsi=4&IDKabupaten=76&rs%3AParameterLanguage=














2. PPKS

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dari tahun ke tahun

diharapkan selalu meningkat. Peningkatan PPKS di setiap tingkatan

wilayah ini diharapkan bukan hanya meningkat secara jumlahnya saja

namun juga secara kualitasnya.

Tabel 3.3

Jumlah PPKS

NO PROV/KAB/KOTA JUMLAH

1 Propinsi Riau 1

2 Indragiri Hulu 3

3 Rokan Hulu 1

4 Kampar 15

5 Pelalawan 3

6 Kota Pekanbaru 2

7 Indragiri Hilir 1

8 Kuantan Singigi 2

9 Perguruan Tinggi 1

JUMLAH 29



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah PPKS di Provinsi

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sasaran yang diharapkan pada tahun 2018 adalah terbentuknya Pusat

Pelayanan Keluarga Sejahtera sebanyak 47 PPKS tetapi baru dapat

dicapai sebanyak 29 PPKS, (61,7%). Hal ini disebabkan masih

kurangnya pemahaman dari OPD KB Kabupaten/Kota tentang

pentingnya keberadaan PPKS sebagai pusat informasi program KKBPK

bagi masyarakat. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat

lapangan dalam mengembangkan PPKS juga terbatas seperti keberadaan

tenaga konselor, serta keterbatasan biaya operasionalnya. Oleh karena itu

perlu kerja keras untuk mensosialisasikan PPKS ke Kabupaten/Kota agar

target ditahun mendatang dapat tercapai.

Kegiatan-kegiatan selama 2018 yang dilakukan bidang KS-PK dalam

meningkatkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ini antara

lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi pembentukan PPKS Perguruan Tinggi yakni

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selain melakukan sosialisasi di Kabupaten/Kota, terobosan yang

dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah melakukan

sosialisasi PPKS di Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan untuk

meningkatkan kepedulian Perguruan Tinggi terhadap Program

KKBPK.



2. Orientasi PPKS di Perguruan Tinggi (Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau)

Sebagai bentuk keseriusan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau untuk

membentuk PPKS di Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau,

diadakan orientasi bagi pengurus PPKS Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau pada tangal 18 Desember 2018 dengan

menghadirkan Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

BKKBN RI. Pada kegiatan tersebut ditandatangani nota kesepakatan

(MOU) antara Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang pembentukan PPKS

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



4. Menurunnya Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet need)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) didefinisikan

sebagai persentase wanita dengan status kawin yang terdiri dari tidak ingin

anak lagi (TIAL), ingin anak tunda (IAT) dan hamil. Pada tahun 2018

ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis untuk penurunan kebutuhan

ber-KB yang tidak terpenuhi, yaitu sebesar 11,50 persen. Sementara hasil

SKAP tahun 2018 diketahui angka unmeetneed di Provinsi Riau sebesar 16,2

persen.

Grafik 3.3

Perbandingan unmet need provinsi Riau

Tahun 2016 - 2018

Tidak tercapaianya target dalam upaya penurunan unmet need disebabkan

oleh beberapa hal antara lain adalah pertama, banyaknya daerah yang tidak

terjangkau oleh akses pelayanan karena masih banyak daerah yang tidak

memiliki fasilitas kesehatan yang melayani KB, kedua, rendahnya

pemahaman masyarakat mengenai efek samping dari pemakaian alat

koontrasepsi, ketiga, unmetneed yang disebabkan oleh keyakinan atau

kepercayaan dan ajaran yang berkembang di masyarakat dan juga oleh

larangan suami atau pasangan.



Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan angka unmetneed adalah :

a. Gerak Muyan

Pemanfaatan layanan KB bergerak dengan bus Pelayanan (Gerak

Muyan) Sepanjang Tahun 2018 juga diarahkan di daerah galciltas guna

menekan unmetneed bagi masyarakat yang tidak terlayani dengan alasan

tidak tersedianya fasilitas pelayanan atau fasiltas pelayanan jauh di tahun

2018 telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 26 Gerak seperti terlihat pada

tabel di bawah:

Tabel 3.4

Pelayanan (Gerak Muyan)

N

O

LOKASI

PELAYANAN

KAB/KOTA HASIL

PELAYANAN

IMPLAN

T IUD

1 Kelurahan Air Dingin Kec.

Bukit Raya Pekanbaru PEKANBARU 79 29

2

Desa Karya Bhakti Kec.

Kampar Kiri Tengah Kab.

Kampar

KAMPAR 88 21

3 Desa Sei. Geringging Kec.

Sentajo Raya Kab. Kuansing KUANSING 25 11

4 Pustu Kec. Kulim Kota

Pekanbaru PEKANBARU 38 11

5

Kampung KB Kel. Air Dingin

Kec. Tenayan Raya Kota

Pekanbaru

PEKANBARU 35 13

6

Kantor Desa Kijang Makmur

Kec. Tapung Hilir Kab.

Kampar

KAMPAR 92 31

7 Pustu Kel. Sri Meranti Kec.

Rumbai Kota Pekanbaru PEKANBARU 20 3

8 Kampung KB Dwikora Kota


9 GOR Tualang Kec. Tualang

Kab. Siak SIAK 47 23

10 Desa Danau Baru Kec. Rengat

Barat INDRAGIRI HULU 67 21

11 Desa Bukit Lingkar Kec.

Batang Cenaku INDRAGIRI HULU 95 20

12 Bandara Tuanku Tambusai

Rokan Hulu ROKAN HULU 230 35

13

Lapangan Bola Lubuk Ogung

Kec. Bandar Sei. Kijang Kab.

Pelalawan

PELALAWAN 10 11



14

Desa Kampung Besar

Seberang Kec. Rengat Kab.

Indragiri Hulu

INDRAGIRI HULU 10 5

15

Aula Kantor Camat Kampar

Kiri Jl. Raya Lipat Kain Kel.

Lipat Kain Kec. Kampar Kiri

Kab. Kampar

KAMPAR 7 9

16 Lapangan Batre - R Kota


17 Okura Pekanbaru PEKANBARU 9 6

18 Kantor Camat Pangkalan

Lesung Kab. Pelalawan PELALAWAN 82 10

19 Desa Lubuk Sakai Kec,

Kampar Kiri Tengah KAMPAR 138 34

20 Desa Sungai Jering Kec.

Singingi Kab. Kuansing KUANSING 40 3

21 Desa Langsat Hulu Kec.

Sentajo Raya Kab. Kuansing KUANSING 44 5

22 Kantor Camat Pangkalan

Lesung Kab. Pelalawan PELALAWAN 82 10

23 Dumai DUMAI 6 23

24 Puskesmas Bangun Purba

Barat INDRAGIRI HULU 17 40

25 Desa Pasir Utama Kec.

Bangun Purba ROKAN HULU 50 15

26

Balai Penyuluhan Kelurahan

Pematang Reba, Kecamatan

Rengat Barat

INDRAGIRI HULU 50 10

TOTAL

1.405

431



5. Meningkatnya Perserta KB Aktif Yang Menggunakan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yaitu persentase KB

Aktif MKJP tahun 2018 ditargetkan sebesar 18,92 %. Berdasarkan Laporan

Pengendalian Lapangan bulan Desember Tahun 2018, diketahui bahwa

angka PA KB MKJP adalah sebanyak 147.991 akseptor. Dari angka ini

dapat diketahui capaian persentase KB aktif MKJP adalah sebesar 22.19%.

Capaian ini sudah melampaui dari sasaran yang ditetapkan.

Namun apabila dibandingkan dengan capaian PA KB MKJP Tahun 2017

(190.988) mengalami penurunan sebesar 42.997. Hal ini dikarenakan

beberapa hal berikut ini :

Ada ketidakwajaran pencapaian PA KB MKJP antara Tahun 2016

dibandingkan dengan Tahun 2017 di mana terdapat tambahan PA

MKJP sebanyak 60.343, sedangkan PB MKJP Tahun 2017 sebesar

31.466.



Kesepakatan pada rapat penelaahan program KKBPK Tengah tahun

2018, dilakukan penyesuaian PA terhadap PUS berdasarkan survey

SDKI, Susenas, dan PK 2015.

Grafik 3.4

Persentase Jumlah PA MKJP

a. Optimalisasi penggarapan KB MKJP

Optimalisasi dilakukan dengan terus mensosialisasikan kebijakan,

Strategi Dan Materi Informasi Bidang KB sampai dengan Kab/Kota,

Sosialisasi standarisasi pelayanan KB dan sosialisasi tim jaga mutu agar

pengetahuan masyarakat mengenai KB MKJP dapat ditingkatkan serta

pelaksanaan pelayanan KB dilakukan sesuai standar operasional prosedur.

Sosialisasi dilakukan melalui fasilitas kesehatan KB baik pemerintah

maupun swasta, Petugas Lapangan KB, dan IMP.

Bebeberapa kegiatan telah dilakukan untuk mensosialisasikan KB MKJP,

antara lain :

- Temu Kerja Penguatan Pelayanan KB Jalur Swasta Di Klinik

Pratama Dan DPS Melalui PKFI Dan ASKLIN Serta Orientasi

Standarisasi Peningkatan Kompetensi Pelayanan KB Bagi Ibi

Cabang Kab/Kota Dan P2KP Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018,

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Juli 2018 di Hotel

Grand Central Pekanbaru yang dihadiri oleh Dinas Dalduk dan KB



Kota Pekanbaru, DPS Kota Pekanbaru, Klinik Pratama Kota

Pekanbaru, BPJS Cab. Kota Pekanbaru, PD IBI Provinsi Riau PC IBI

Kota Pekanbaru, PKBRS Kota Pekanbaru

- Pertemuan Sehari Penguatan Penggerakan Pelayanan KB Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Pengelola Program KB

Se-Kota Pekanbaru Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 19 November 2018 di Hotel Premier Pekanbaru yang

dihadiri oleh Dinas Dalduk dan KB Kota Pekanbaru, PKB/PLKB

Kota Pekanbaru, FKTP dan FKRTL Kota Pekanbaru yang

teregistrasi SR BKKBN (K/0/KB).

- Penguatan Pelayanan KB Bersama Mitra Terkait Provinsi Riau

Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21-23

November 2018 di Hotel labersa Kabupaten Kampar yang dihadiri

oleh OPD KB Kab/Kota se-Provinsi Riau, dan mitra kerja terkait

Tingkat Provinsi Riau.

- Forum Koordinasi Kemitraan Dalam Penggarapan KB-KR di

DTPK, Miskot, Dan Sasaran Khusus serta Analisis Evaluasi hasil

penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus Tahun 2018.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2018 di

hotel Grand Central Pekanbaru yang dihadiri oleh OPD KB

Kab/Kota, Motivator KB Pria, dan Mitra Kerja terkait tingkat

Provinsi Riau.

- Seminar Sehari Hari AIDS Sedunia Tingkat Provinsi Riau Tahun

2018. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 17 Desember 2018 di Hotel

Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh OPD KB Kota Pekanbaru,

Kader Poktan se-Kota Pekanbaru.

- Workshop Kespro bagi pengelola KB Tingkat Provinsi Riau tahun

2018. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 18-20 desember 2018 di

Hotel Premier Pekanbaru yang dihadiri oleh OPD KB Kab/Kota dan

PKBRS se- provinsi Riau.

b. Penyediaan Materi Kespro guna mendukung penggunaan kontrasepsi

jangka panjang di Faskes dan Poktan yang terdiri dari :

- Buku PERKA KB PP dan PK



- Lembar Balik Promosi dan Konseling Kespro

- Buku Materi Aman Ber-KB

- Poster dan Leaflet Kespro

- Buku materi Kespro bagi BKB,

- Buku pedoman Promosi dan konseling bagi PIK R

- Roll banner Kespro

- Lembar Balik KB PP dan PK

- Buku Materi lansia

- Brosur HIV-AIDS

c. Dukungan Dana Penggerakan KB MKJP TA 2018

Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan untuk pemantapan

calon peserta/peserta KB agar bersedia menggunakan KB MKJP sampai

dengan digerakkan ke tempat pelayanan KB dan Calon peserta/peserta

KB menggunakan salah satu KB MKJP, dukungan dana ini dimaksudkan

untuk meningkatkan kesertaan KB MKJP.

Tabel 3.5

Realisasi Dana Penggerakan KB MKJP

NO KABUPATEN/KOTA TOTAL

1 KAMPAR 315 47,050,000 1,264 188,925,000 164 24,450,000 54 32,400,000 7 4,200,000 297,025,000

2 INDRAGIRI HULU 106 15,900,000 550 82,500,000 86 12,900,000 - - 13 7,800,000 119,100,000

3 BENGKALIS 129 19,350,000 273 40,950,000 121 18,150,000 82 49,200,000 10 6,000,000 133,650,000

4 INDRAGIRI HILIR 50 7,500,000 329 49,350,000 133 19,950,000 25 15,000,000 0 - 91,800,000

5 PELALAWAN 385 57,750,000 1,275 191,250,000 48 7,200,000 - - 11 6,600,000 262,800,000

6 ROKAN HULU 178 26,700,000 1,426 210,150,000 86 12,900,000 - - 2 1,200,000 250,950,000

7 ROKAN HILIR 21 3,150,000 894 134,100,000 131 19,650,000 149 89,400,000 0 - 246,300,000

8 SIAK 151 22,650,000 148 22,200,000 18 2,700,000 107 64,200,000 0 - 111,750,000

9 KUANTAN SINGINGI 53 7,950,000 289 43,350,000 92 13,800,000 21 12,600,000 0 - 77,700,000

10 KEPULUAN MERANTI 116 17,400,000 373 55,950,000 103 15,450,000 148 88,800,000 0 - 177,600,000

11 PEKANBARU 782 107,650,000 951 113,575,000 227 34,050,000 503 301,647,500 4 2,400,000 559,322,500

12 DUMAI 127 19,050,000 509 76,350,000 91 13,650,000 119 71,400,000 0 - 180,450,000

2,413 352,100,000 8,281 1,208,650,000 1,300 194,850,000 1,208 724,647,500 47 28,200,000 2,508,447,500 TOTAL

REKAPITULASI REALISASI PENGGERAKAN PELAYANAN KB MKJP SE-PROVINSI RIAU

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2018

IUD IMPLAN PENC.IMPLAN MOW MOP

Sumber : Bidang KB-KR

d. Bina Keluarga Lansia

Target Persentase PUS anggota BKL Paripurna yang berKB adalah

sebesar 75%, angka ini telah berhasil dicapai sebesar 78,4% (104,5%).

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran OPD KB Kab/Kota,



PLKB, mitra kerja terkait dan kader BKL dalam mensosialisasikan

pentingnya program KB bagi anggota BKL.

Diharapkan ke depan PUS yang menjadi BKL paripurna semakin

meningkat yang ikut berKB. Kesadaran PUS yang menjadi anggota BKL

paripurna yang berKB perlu dipupuk sehingga hal ini memungkinkan

atau bisa mengurangi angka drop out serta bisa meningkatkan capaian

peserta KB dimana Provinsi Riau masih mengalami berbagai macam

kendala dalam meningkatkan capaian CPRnya dan juga menurunkan

angka TFRnya.

Target jumlah kelompok BKL Paripurna sebanyak 240 kelompok. Dari

target tersebut, telah tercapai sebanyak 505 kelompok. Target ini berarti

terealisasikan sebesar 210,4%.

Tabel 3.6

Jumlah Kelompok BKL Paripurna

NO KABUPATEN/KOTA KELOMPOK

BKL

1 Kampar 111

2 Indragiri Hulu 24

3 Bengkalis 40


5 Pelalawan 48

6 Rokan Hulu 13

7 Rokan Hilir 16

8 Siak 46




12 Kota Dumai 14

JUMLAH 505

Sumber : data Dallap 2018

Tercapainya target ini adalah berkat kerjasama semua mitra yang

berperan dalam mengembangkan jumlah kelompok BKL Paripurna antara

lain OPDKB, PLKB/PKB, kader, organisasi kemasyarakatan yang peduli

terhadap lansia dan masyarakat sendiri. Selain itu, beberapa OPD KB

memberikan dukungan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kader

Poktan. Diharapkan dengan semakin banyaknya kelompok BKL ini maka















semakin terperhatikan lansia-lansia yang ada di keluarga di Riau. Selain

itu juga semakin berdaya para lansia dan keluarga yang memiliki lansia di

Provinsi Riau.

Target persentase jumlah anggota BKL paripurna yang hadir pada

pertemuan sebesar 70 persen, dan telah dicapai sebesar 72,6% (103,7%).

Hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa semakin meningkatnya

pemahaman dan kepedulian masyarakat khususnya keluarga yang

memiliki Lansia dan Lansia itu sendiri untuk hadir pada pertemuan BKL

yang membahas bagaimana memberdayakan Lansia agar menjadi Lansia

yang tangguh (sehat, produktif, aktif dan mandiri).

Kepedulian pemerintah baik pusat atau daerah dalam mendorong anggota

BKL paripurna yang hadir pada pertemuan membuktikan bahwa program

BKL ini semakin diterima masyarakat luas sehingga pertemuan-

pertemuan yang dilaksanakan pada kelompok ini selalu dinantikan oleh

para anggotanya.

Keberhasilan iini tak lepas dari masuknya Sasaran Kegiatan Bina

Keluarga Lansia (BKL) yang dijadikan proyek Proyek Prioritas Nasional

(Pro-PN) yaitu tentang Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga

Lansia dan Lansia melalui BKL.

Adapun kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) tentang Peningkatan

Promosi dan Penguatan Keluarga Lansia dan Lansia melalui BKL antara

lain:

1) Pengembangan dan penyediaan Materi KIE Yang Telah

Dikembangkan Sesuai dengan Kearifan Lokal

Dalam rangka menunjang pencapaian target pada Program BKL,

dilakukan penyediaan materi KIE sesuai dengan kearifan lokal berupa

Poster, Roll Banner dan BKL Kit.

2) Sosialisasi Media KIE Yang Telah Dikembangkan Sesuai Dengan

Kearifan Lokal

Kegiatan Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Promosi dan

Penguatan Keluarga Lansia dan Lansia melalui BKL sudah terlaksana

di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau antara lain:



- Kabupaten Kampar

- Kota Pekanbaru

- Kabupaten Siak

- Kabupaten Rokan Hilir

- Kabupaten Pelalawan

- Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam rangka menyukseskan Program Pembangunan Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terutama pada aspek

Ketahanan Lansia maka Perwakilan BKKBN Provinsi Riau telah

membentuk Center of Excellence (COE) Bina Keluarga Lansia yang

berlokasi di kampung KB Kelurahan Air Dingin Kota Pekanbaru. Coe

BKL ini diharapkan dapat menjadi percontohan kelompok BKL di

Provinsi Riau.

e. Promosi Program KKBPK melalui pendidikan dan pelatihan.

Tahun 2018 ada beberapa Pelatihan yang diharapkan bisa mendukung

KIE melalui tenaga lini lapangan dan mitra yang telah dilatih terkait

program KKBPK diantaranya adalah :

- Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi Toga / Toma sebanyak 2

(dua) angkatan

- Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi PLKB Non PNS satu

angkatan sebanyak 30 orang

- Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi Babinsa 2 (dua) angkatan



- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Managerial dan Sosiokultural

bagi PLKB / PKB 2 angkatan

- Pelatihan Pengelolaan Program KKBPK Bagi Tim KB Desa 2

angkatan

- Pelatihan Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana (SKB –

KB) 2 (dua Angktan)

6. Meningkatnya Peserta KB Aktif Tambahan

Tahun 2018 peserta KB aktif tambahan ditargetkan bertambah sebanyak

22.634 akseptor. Jumlah Peserta KB Aktif sampai dengan Desember 2017

adalah sebesar 735.830 akseptor, sedangkan pencapaian PA KB aktif

sampai dengan Desember 2018 sebesar 737.439 akseptor, di mana terdapat

peningkatan PA KB Aktif Tahun 2018 sebesar 1.609 akseptor atau 7% dari

sasaran yang ditetapkan.

Grafik 3.5

Jumlah PA Tambahan

Target belum tercapai disebabkan ada rasionalisasi PA berdasarkan hasil

rapat telaah program KKBPK semester I tahun 2018. Rasionalisasi

dilakukan untuk menyesuaikan dengan data Susenas 2015, SDKI 2017,

Pendataan Keluarga 2015 dan tren laporan FI/DAL/13 periode sebelumnya.



Berikut ini adalah perbandingan capaian indikator sasaran strategis tahun

2018 jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMN 2015-2019 yang

tertuang di dalam dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

2015-2019:

Grafik 3.6

Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2018

dibandingkan dengan Target RPJMN 2015-2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa satu indikator yakni PA MKJP sudah berada di

atas target RPJMN 2015-2019, sementara lima lainnya masih diupayakan untuk

dicapai sampai dengan berakhirnya masa RPJMN 2015-2019 pada tahun ini.

3.2.2 Capaian Kinerja Program

7. Menurunnya Angka Kelahiran Pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)

Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun merupakan indikator

fertilitas yang menilai angka kelahiran pada remaja perempuan usia 15-19

tahun pada tahun tertentu per 1.000 perempuan. Indikator kinerja sasaran

strategis untuk penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun

(ASFR 15-19) tahun 2018 ditetapkan sebesar 22 /1000. Jumlah kelahiran

pada wanita usia ini menjadi isu penting dikarenakan hal ini berhubungan

dengan angka kematian ibu yang melahirkan dibawah usia 18 tahun.

Capaian ASFR 15-19 tahun berdasarkan hasil SKAP 2018 adalah sebesar 22



anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa

program pendewasaan usia perkawinan pada posisi yang benar (on the

track). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan terkait penurunan angka

kelahiran pada remaja adalah melalui program :

a. Bina Keluarga Remaja

Target persentase PUS anggota BKR yang berKB sebesar 75% telah

berhasil dicapai sebesar 80,3% (107,1%). Keberhasilan ini juga tidak

terlepas dari peran OPD KB, PKB/PLKB dan kader BKR sebagai ujung

tombak dilapangan untuk mensosialisasikan pentingnya program KB

kepada anggota BKR.

Dari target jumlah kelompok BKR sebanyak 296 kelompok, telah

berhasil dicapai menjadi 443 kelompok atau sebesar 149,7 %.

Tabel 3.7

Jumlah Kelompok BKR tahun 2018


BKR

1 Kampar 89

2 Indragiri Hulu 29

3 Bengkalis 20


5 Pelalawan 42

6 Rokan Hulu 13

7 Rokan Hilir 16

8 Siak 35




12 Kota Dumai 14

JUMLAH 443

Sumber : Data Dalap 2018

Dari target Persentase Jumlah Anggota BKR yang Hadir pada Pertemuan

sebesar 70% telah berhasil dicapai sebesar 72,5% (103,6 %). Hal ini

membuktikan bahwa semakin pedulinya keluarga yang memiliki remaja

yang menjadi anggota BKR untuk mengikuti pertemuan BKR yang















diadakan untuk membahas permasalahan remaja, sehingga remaja

remaja di Provinsi Riau diharapkan menjadi Generasi Berencana yang

kelak mampu melaksanakan pendidikan, karir dan pernikahan terencana

serta terhindar dari 3 permasalahan remaja yakni nikah dini, seks pra

nikah dan Napza.

Grafik 3.7

ASFR (15-19 Tahun) Tahun 2018

8. Menurunnya Presentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dari PUS

(15-49) Tahun

Salah satu tujuan program KB adalah menurunkan presentase kehamilan

yang tidak diinginkan dari PUS (15-49) Tahun. Pada tahun 2018 targetnya

adalah sebesar 8.02 %. Berdasarkan data Survei Kinerja Akuntailitas

Program diketahui bahwa pada tahun 2018 masih terdapat kehamilan yang

tidak diinginkan dari PUS (15-49) tahun sebesar 19,6%. Angka ini

meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 12.1%.

Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan

Pasangan Usia Subur (PUS) mengenai metode kontrasepsi, sulitnya

menjangkau akses pelayanan KB dan kurangnya sebaran tenaga medis yang

memiliki kompetensi pelayanan KB MKJP.



Grafik 3.8

Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan dari PUS (15-49 Tahun) tahun 2018

9. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama

Salah satu faktor yang signifikan dalam penurunan Angka Fertilitas Total

(TFR) di Indonesia adalah Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama.

Target untuk Riau pada tahun 2018 adalah sebesar 21.30 dan tercapai

sebesar 21,3 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 21

tahun maka angka ini mengalami peningkatan 0,3 % persen. Jika

dibandingkan dengan target capaian yang harus dicapai yaitu sebesar 21,2

tahun maka target ini mencapai angka 99,5 %.

Tidak tercapainya target ini dikarenakan belum meratanya pengetahuan

remaja tentang usia ideal menikah terutama di daerah-daerah terpencil,

pedalaman dan pedesaan.

Grafik 3.9

Median UKP



Keberhasilan meningkatkan median kawin pertama ini ditunjang dengan

beberapa kegiatan antara lain adalah:

a. Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pembinaan PIK Remaja telah terlaksana selama tahun 2018 di 12

kabupaten/kota. Data PIK R/M di provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Jumlah PIK R/M

No Kab/Kota PIK R/M

Jalur Pendidikan

PIK R/M

Jalur Masyarakat

1 Kampar 42 5

2 Indragiri Hulu 15 2

3 Bengkalis 39 1

4 Indragiri Hilir 30 8

5 Pelalawan 46 3

6 RokanHulu 35 1

7 RokanHilir 22 2

8 Siak 40 5

9 KuantanSingingi 23 3

10 KepulauanMeranti 22 5

11 Kota Pekanbaru 67 8

12 Kota Dumai 35 2

Total 416 45

b. Temu Kerja Forum GenRe

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau telah membentuk Forum GenRe

Tingkat Provinsi tahun 2018. Saat ini sudah berjalan 2 tahun. Forum

GenRe telah malaksanakan bebarapa kegiatan diantaranya menginisiasi

pembentukan Forum GenRe di kabupaten/kota. Forum GenRe

kabupaten/kota yang sudah terbentuk adalah:

Forum GenRe Kabupaten Kampar

Forum GenRe Kabupaten Indragiri Hilir

Forum GenRe Kota Pekanbaru

Forum GenRe Kabupaten Kepulauan Meranti



Forum GenRe Kabupaten Pelalawan

Forum GenRe Kabupaten Bengkalis

Forum GenRe Kota Dumai

Forum GenRe Kabupaten Rokan Hulu

Forum GenRe Kabupaten Kuantan SIngingi

Forum GenRe Kabupaten Indragiri Hulu

c. Kegiatan SAKA Kencana

Penyebaran informasi GenRe tidak hanya kepada kalangan

pelajar/mahasiwa saja tetapi dilaksanakan juga di organisasi –organisasi

lainnya. Seperti Gerekan Pramuka. Didalam gerakan pramuka dikenal

dengan SAKA Kencana (Satuan Karga Keluarga Berencana). Jenis

kegiatannya berupa Orientasi Teknis dan Kemah bakti Saka Kencana.

d. Penilaian Kelompok Kegiatan 2018

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Program GenRe di tingkat

kabupaten/kota maka perlu diberikan apresiasi kepada pengurus dan

Pengelola Kelompok Kegiatan. Pencapaian bidang KS – PK tahun 2018:

Juara I Nasional Kelompok BKR Sahabat Setia Kabupaten Rokan

Hulu;

Juara I Nasional Duta GenRe Putra atas nama Fauzan Hawari PIK

44 Remaja Jalur Pendidikan, SMAN 1 Bangkinang, Kab. Kampar

Juara II Nasional BKB Ceria Desa Giri Sako, Kabupaten Kuantan

SIngingi;

Juara III Nasional PPKS Kampar Kiri Timur Kabupaten Kampar

10. Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kependudukan

Isu kependudukan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan

di Indonesia, oleh karenanya pengetahuan tentang isu kependudukan

menjadi hal yang harus diketahui oleh masyarakat dan keluarga di Indonesia,

BKKBN pusat mentargetkan pengetahuan Keluarga tentang isu

kependudukan adalah sebesar 50,30 persen. Namun dari hasil Survei Kinerja

Akuntabilitas Program (SKAP) tahun 2018 hanya 49.00 persen keluarga



yang mengetahui tentang isu-isu kependudukan atau sebesar 97,40 persen

dari target yang ditetapkan.

Kurang optimalnya capaian target tentang pengetahuan keluarga mengenai

isu kependudukan karena masih terbatasnya jangkauan sosialisasi baik

secara langsung maupun melalui berbagai media. Sosialisasi juga masih

terbatas pada level provinsi dan sebagian Kabupaten/Kota dan belum

menjangkau semua keluarga yang ada di Provinsi Riau.

Perwakilan BKKBN provinsi Riau dalam upaya mengoptimalkan keluarga

yang mengetaui isu kependudukan, maka telah melakukan berbagai upaya

melalui beberapa program diantaranya:

a. Sosialisasi Pendidikan Kependudukan melalui berbagai jalur pendidikan.

Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan mengenai pentingnya pendidikan

kependudukan antara lain :

1) Melalui Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Riau.

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama BKKBN dan Universitas Riau,

maka dilakukan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan melalui

mahasiswa KKN dengan membentuk 10 Kelompok KKN Tematik di

10 Kabupaten. Sasaran dari sosialisasi ini adalah para mahasiswa

tersebut dan tentunya diharapkan mereka dapat menyebarluaskan

informasi pendidikan kependudukan dan isu-isu kependudukan

terkini ke masyarakat selama mereka mengikuti KKN di desa

tersebut. Output dari kegiatan ini juga terbentuknya pojok

kependudukan di setiap desa tempat dilaksanakannya KKN ini.

(Foto: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau)



2) Pembentukan Pojok Kependudukan di Fakultas Ekonomi

Universitas Riau. Pembentukan pojok kependudukan ini menyasar

para dosen, mahasiswa dan tenaga non kependidikan di perguruan

tinggi. Pojok Kependudukan ini diisi dengan buku-buku yang

bertemakan kependudukan dan fasilitas teknologi informasi berupa

komputer, printer serta meja komputer.

(Foto: Pojok Kependudukan di Universitas Riau)

3) Pembentukan dan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan.

Pembentukan dan sosialisasi ini dilakukan untuk tingkat Sekolah

Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan juga tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Kabupaten/kota

yang sudah dibentuk dan disosialisasikan mengenai Sekolah Siaga



Kependudukan adalah di kabupaten Bengkalis, kota Dumai, kota

Pekanbaru dan juga kabupaten Rokan Hulu.

(Peresmian SSK di Kota Dumai oleh Walikota Dumai)

4) Melakukan kegiatan kerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan

dan Peranan Wanita Universitas Riau mengenai pengembangan



model solusi strategik dampak kependudukan program KKBPK

yaitu pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan

dengan berbasis Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kecamatan

Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.

(Sosialisasi Hasil Kajian Dampak Kependudukan di Kec. Rupat Utara)



(Hasil kajian dan Policy Brief)

5) Melakukan Kerjasama dengan Koalisi Kependudukan Provinsi Riau

mengenai kajian dampak kependudukan dengan tema “Potret

Migrasi Penduduk di Sekitar Taman Nasional Tesso Nilo

Kabupaten Pelalawan”

.

6) Memfasilitasi penyusunan Grand Design Pembangunan

Kependudukan di Tingkat Kabupaten/Kota. Melanjutkan

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di tingkat

Provinsi Riau yang sudah tersusun, hingga pada tahun 2018 sudah

tersusun 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelalawan,



Kota Dumai, Kabupaten Indrigiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.

(Contoh Grand Design)

7) Melakukan MoU kerjasama Pendidikan Kependudukan dengan

berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Provinsi

Riau dan juga organisasi masyarakat yang lainnya. MoU yang sudah

terbentuk antara lain adalah dengan Universitas Islam Riau,

Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, STIKES Hang

Tuah, Ikatan Konselor Indonesia Provinsi Riau, Pusat Guru

Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan

Provinsi Riau.

8) Melakukan sosialiasi pembangunan berwawasan kependudukan di

tingkat Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Koalisi Kependudukan

Provinsi Riau, IPADI Provinsi Riau, Fapsedu Provinsi Riau dan

juga para pakar kependudukan lainnya.

9) Menyelenggarakan olimpiade kependudukan dengan 3 (tiga) jenis

lomba antara lain lomba karya tulis ilmiah, lomba nge-rap

kependudukan dan lomba pidato kependudukan.



10) Memfasilitas kegiatan kemitraan kependudukan baik dengan IPADI

Provinsi Riau, Koalisi Kependudukan Provinsi Riau, Fapsedu dan

juga Koalisi Muda Kependudukan (KMK) di Provinsi Riau.

11) Menyusun Parameter Kependudukan tingkat Provinsi Riau yang

berisi mengenai data-data yang berkaitan dengan Program

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) tingkat Provinsi Riau.

(Buku Parameter Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga )

Rekomendasi : diharapkan sosialisasi tentang pengetahuan

masyarakat tentang isu kependudukan dapat menjangkau pada

seluruh tingkatan wilayah dan meningkatkan peran kabupaten/kota

dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu

kependudukan.

Grafik 3.10

Persentase Pengetahuan Keluarga Tentang Isu Kependudukan



11. Meningkatnya pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK khususnya

pengetahuan tentang metode alat kontrasepsi (semua alat/caraKB modern)

dilakukan melalui Penguatan advokasi dan pencitraan program KKBPK

melalui media, mitra kerja dan kegiatan momentum; Peningkatan promosi

dan KIE program KKBPK melalui berbagai media; dan peningkatan

promosi dan KIE program KKBPK melalui petugas dan tenaga lini

lapangan. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Advokasi dan KIE

program KKBPK di provinsi Riau ditandai dengan meningkatnya persentase

pengetahuan PUS tentang metode alat kontrasepsi (semua alat/cara KB

modern) sebanyak 49,30%. Namun berdasarkan hasil SKAP 2018, target

yang tercapai hanya 10.80 % PUS mengetahui tentang alat kontrasepsi atau

hanya 21,90 persen dari KKP (Kontrak Kinerja Provinsi).

Rendahnya pengetahuan PUS tentang cara/alat kontrasepsi disebabkan oleh

kurangnya KIE yang diterima baik melalui media maupun secara langsung.

Secara garis besar ada beberapa isu strategis Advokasi dan KIE program

KKBPK antara lain:

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan

(stakeholder) terhadap program KKBPK;

- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;

sekitar 2,7 – 2,9 anak (pelembagaan dua anak melalui Advokasi dan KIE

masih belum berjalan maksimal);

- Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang

Program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah pedesaan-

perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga;

- Muatan dan pesan dalam Advokasi dan KIE masih perlu untuk terus

dikembangkan;dan

- Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh KB, sangat berdampak terhadap

frekuensi kegiatan KIE di lini lapangan sehingga perannya dalam

konseling KB belum maksimal.



Grafik 3.11

Persentase Pengetahun PUS Tentang Alat/Cara Kontrasepsi

12. Meningkatnya Kabupaten/Kota Yang Memanfaatkan Analisis Dampak

Kependudukan Sebagai Pendukung Kebijakan Pembangunan

Berwawasan Kependudukan

Berdasarkan surat PlT Deputi Pengendalian Penduduk nomor:

1318/I/PD.404/D4/2018 tentang indikator kenerja bidang pengendalian

penduduk tahun 2018 disebutkan bahwa Indikator Kinerja Bidang

Kependudukan dalam Kontrak Kinerja Program (KKP) Perwakilan BKKBN

Provinsi Tahun 2018 yaitu: Sasaran: meningkatnya pemanfaatan analisis

dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan

berwawasan kependudukan dengan indikator kinerja persentase

kabupaten/kota yang memanfaatkan analisis dampak kependudukan sebagai

pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dengan

target 20 persen diukur dengan persentase rumah dataku yang sudah

dibentuk di Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari

www.kampungkb.bkkbn.go.id telah terbentuk rumah dataku di Provinsi Riau

sebanyak 21 persen. Ini berarti bahwa capaian pemanfaatan analisis dampak

kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan Berwawasan

Kependudukan yang diukur dengan capaian terbentuknya rumah dataku

adalah sebesar 105 persen. Adapun pencapaian rumah dataku per

kabupaten/kota di provinsi Riau adalah sebagai berikut:

http://www.kampungkb.bkkbn.go.id/



Tabel 3.9

Rumah Dataku di Kampung KB

No Kab/Kota Kepemilikan Rumah Dataku

Ada % Tidak % Belum Isi % Jumlah

1 Kampar 7 17 23 56 11 27 41

2 Indragiri Hulu 5 17 5 17 20 67 30

3 Bengkalis 0 0 7 26 20 74 27

4 Indragiri Hilir 0 0 1 5 19 95 20

5 Pelalawan 2 8 7 28 16 64 25

6 Rokan Hulu 0 0 36 100 0 0 36

7 Rokan Hilir 8 28 4 14 17 59 29

8 Siak 8 32 3 12 14 56 25

9 Kuantan Singingi 0 0 5 17 25 83 30

10 Kepulauan Meranti 26 100 0 0 0 0 26

11 Pekanbaru 3 25 5 42 4 33 12

12 Dumai 7 100 0 0 0 0 7

Jumlah 66 21 96 31 146 47 308

Sumber data: www.kampungkb.bkkbn.go.id

Tercapainya target Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) pemanfaatan analisis

dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan

Berwawasan Kependudukan yang diukur dengan terbentuknya rumah dataku

di Kampung KB sebesar 105 persen dari target ini didukung dengan

beberapa kegiatan antara lain adalah:

1. Forum internalisasi Masukan Kebijakan Kepada Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini diarahkan untuk mengadvokasi pentingnya data

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

terutama data-data yang ada di Kampung KB untuk kemudian dijadikan

acuan pembentukan rumah dataku di Kampung KB.

2. Fasilitasi Program Pengendalian Penduduk. Kegiatan ini dilakukan

dalam upaya untuk terus memfasilitasi program-program pengendalian

penduduk khususnya pembentukan umah dataku di kampung KB.

Dari 21 persen rumah dataku yang sudah terbentuk masih perlu dilakukan

peningkatan terhadap kualias data dan juga update data agar memperoleh

informasi terbarukan.



.

(Peresmian Rumah Dataku di Kampung KB Dwikora )

Grafik 3.12

Rumah DataKu di Kampung KB



3.2.3 Indikator Strategis di Luar Renstra

13. Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan

Reproduksi

Meningkatkan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi

menjadi salah satu target indikator strategis di luar renstra pada tahun

2018 ini. Pada tahun 2016 di target kan sebanyak 45,8 % remaja di Riau

terpapar informasi tentang kespro. Dan pada tahun 2018 diharapkan

dapat meningkatkan jumlah remaja secara persentase sebanyak 58% dan

tercapai 58,10 % (SKAP, 2018). Adapun beberapa kegiatan penunjang

dalam tercapainya target ini adalah:

Peringatan Hari Remaja Internasional

Dalam rangka mempromosikan Program GenRe berbagai kegiatan

yang ramah remaja dilaksanakan salah satunya peringatan hari

remaja internasional yang jatuh pada hari minggu tanggal 12 Agustus

2018. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mendukung

tercapainya target yang diharapkan terhadap persentase remaja yang

mengetahui tentang menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Ajang Kreatifitas Remaja dan Pemilihan Duta GenRe

Mempromosikan Program GenRe dengan ajang kreatifitas remaja

dan pemilihan Duta GenRe Tk. Propinsi Riau yang dilaksanakan di

Gedung Engku Kelana Pemda Kabupaten Inhil pada tanggal 16 – 18

April 2018. Yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing

Kabupaten/Kota berjumlah kurang lebih 350 orang. Kegiatan ini

dapat mendukung tercapainya target yang diharapkan terhadap

persentase remaja yang mengetahui tentang menjaga Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR).

Aksi GenRe di Car Free Day

Dalam menyebarkan informasi tentang Generasi Berencana maka

perlu dilakukan dari bebagai jalur diantara nya Jalur Pendidikan

(SMP, SMA sederajat dan PT) , Jalur Masyarakat (organisasi

pemuda, Saka Kencana Komunitas, Dll). Hal ini dilaksanakan guna

mendukung tercapainya target yang menjadi indicator keberhasil



yaitu persentasi pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja.

Grafik 3.13

Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi

14. Terbentuknya Kampung KB

Sebagai salah satu kegiatan unggulan BKKBN Pusat dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2018, pembentukan Kampung masih menjadi

target prioritas di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Pada tahun 2018,

target yang ditetapkan oleh BKKBN Pusat kepada Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau adalah sebanyak 153 Kampung KB. Dengan

memprioritaskan pada Desa Sangat Tertinggal yang datanya diperoleh

dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransMigrasi Republik Indonesia, beserta Desa Stunting yang datanya

diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Pembentukan Kampung KB, BKKBN Pusat

membuat target Pembentukan POKJA Kampung KB di setiap Kampung

KB yang telah dibentuk diseluruh Provinsi. Hal ini dilakukan dalam

rangka mewujudkan visi misi dari Pembentukan Kampung KB itu

sendiri. Pembentukan POKJA Kampung KB sendiri adalah sebagai

wadah Kordinasi dan Peningkatan Peran Serta Lintas Sektor dalam



rangka peningkatan Kesejahteraan bagi Masyarakat Kampung KB.

Dengan visi misi inilah target Pembentukan POKJA Kampung KB oleh

BKKBN Pusat dijadikan Target Perwakilan BKKBN seluruh Provinsi,

dimana untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sendiri target yang

ditetapkan adalah sebanyak 25% dari total Kampung KB yang telah

dibentuk atau sama dengan 81 POKJA Kampung KB dari Target Total

321 Kampung KB yang harus terbentuk di Provinsi Riau dari tahun 2016

hingga tahun 2018.

Dengan 153 Kampung KB yang menjadi target Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau, anggaran untuk pembentukan Kampung KB adalah

sebesar Rp. 1.514.700.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta

Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Hingga Desember 2018, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau telah

membentuk 136 Kampung KB di 9 Kabupaten atau 88.89% dari target

yang telah ditetapkan oleh BKKBN Pusat (Tabel Laporan Kampung KB

Provinsi Riau Tahun 2018). Pembentukan Kampung KB di tahun 2018

ini telah merealisasikan Rp. 1.325.137.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua

Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 87,49%

dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2018.

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan ini disebabkan pada tahun

2018, Kabupaten Indragiri Hilir tidak membentuk satu pun Kampung

KB sesuai dengan penetapan KKP di masing-masing kabupaten/kota

sebagai hasil Keputusan Bersama di Rakorda KKBPK Provinsi Riau

Tahun 2018. Berdasarkan evaluasi dan keterangan dari OPD KB

kabupaten Indragiri Hilir, alasannya sampai saat ini, Indragiri Hilir

memiliki 20 kecamatan dan 20 Kampung KB, sedangkan untuk

pembinaan di Kampung KB belum maksimal dikarenakan jumlah PKB

hanya 9 orang. Selain itu wilayah geografis yang sebagian besar perairan

dan transportasi air yang sulit dan mahal menyebabkan pembinaan

Kampung KB dan serapan dana operasional tidak optimal.



Tabel 3.10

Rekapitulasi Jumlah Kampung KB

Kab/Kota

2016 2017 2018

Target Realisasi % Target

Real

isasi % Target Realisasi %

Kampar 1 1 100% 20 20

100

% 17 17 100%

Indragiri Hulu 1 1 100% 13 13

100

% 15 15 100%

Bengkalis 1 1 100% 10 10

100

% 16 16 100%

Indragiri Hilir 1 1 100% 19 19

100

% 17 0 0%

Pelalawan 1 1 100% 11 11

100

% 13 13 100%

Rokan Hulu 1 1 100% 15 15

100

% 17 17 100%

Rokan Hilir 1 1 100% 17 17

100

% 15 15 100%

Siak 1 1 100% 13 13

100

% 10 10 100%

Kuantan

Singingi 1 1 100% 14 14

100

% 16 16 100%

Kepulauan

Meranti 1 1 100% 8 8

100

% 17 17 100%

Pekanbaru 1 1 100% 11 11

100

% 0 0 0%

Dumai 1 2 200% 5 5

100

% 0 0 0%

TOTAL 12 13 15 153 136 89%

Sumber: Bidang Adpin



Grafik 3.14

Jumlah Kampung KB

15. Meningkatnya Pengelolaan Kampung KB Melalui Kelompok Kerja

(POKJA) Kampung KB

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau telah membentuk 305 Kampung KB di seluruh

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Dari 305 Kampung KB yang telah

dibentuk, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau berhasil membentuk

POKJA Kampung KB di 149 Kampung KB di seluruh Kabupaten/Kota

se-Provinsi Riau. (Tabel Laporan Kepemilikan POKJA Kampung KB

Provinsi Riau Tahun 2018) atau sama dengan 49% dari Total Kampung

KB yang telah dibentuk di Provinsi Riau.

Tabel 3.11

Kepemilikan Pokja di Kampung KB

NO KAB/ KOTA

2018

KAMPUNG

KB TARGET REALISASI PERSENTASE

1 Kampar 38 25% 26 68%

2 Indragiri Hulu 29 25% 7 24%

3 Bengkalis 27 25% 7 26%

4 Indragiri Hilir 20 25% 1 5%

5 Pelalawan 25 25% 9 36%

6 Rokan Hulu 33 25% 33 100%

7 Rokan Hilir 33 25% 11 33%

8 Siak 24 25% 11 46%



9 Kuantan Singingi 31 25% 3 10%

10

Kepulauan

Meranti 26 25% 26 100%

11 Pekanbaru 12 25% 8 67%

12 Dumai 7 25% 7 100%

TOTAL 305 25% 149 49%

Sumber: Bdang Adpin

Grafik 3.15

Persentase Pokja Kampung KB

Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) sebagai

kordinator Pelaksanaan Pembentukan Kampung KB dan Pembentukan

POKJA Kampung KB di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, melalui

Sub Bidang yang ada telah merealisasikan beberapa kegiatan untuk

mensukseskan pembentukan Kampung KB dan POKJA Kampung KB

tahun 2018.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Sub Bidang yang di Bidang

Adpin guna adalah sebagai berikut:

1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan

(Hubalila)

a. Adanya Kegiatan Pertemuan Pengintegrasian Kemitraan dengan

Pemangku Kepentingan di Daerah dalam Rangka Mendukung

Kampung KB di Provinsi. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Grand

Central Pekanbaru dengan mengundang Kepala Dinas dari

seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;



b. Dilaksanakannya Kegiatan Rapat Tekhnis Pelaksanaan Kampung

KB dan Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan di

Hotel Grand Central Pekanbaru. Kegiatanini juga dilakukan

dengan mengundang Kepala Dinas dari seluruh Kabupaten/Kota

se-Provinsi Riau;

c. Terlaksananya Jambore/ Orientasi Program KKBPK bagi

PPKBD/ Sub PPKBD (Kader) di seluruh Kabupaten/ Kota se-

Provinsi Riau. Dimana kegiatan ini dilaksanakan di salah satu

Kampung KB yang telah dibentuk maupun yang akan di bentuk

di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

d. Dilakukannya Pembinaan Penyuluh KKBPK di setiap

Kabupaten/Kota sebagai upaya meningkatnya peran serta

Penyuluh KKBPK dalam upaya melakukan advokasi untuk

Pembentukan Kampung KB;

e. Adanya Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra

Kerja di setiap Tingkatan Wilayah. Dimana dukungan ini dapat

dipergunakan dalam rangak sosialisasi Pembentukan Kampung

KB dan POKJA Kampung KB itu sendiri. Pada tahun 2018

seluruh Kabupate/Kota se-Provinsi Riau telah mengajukan Klaim

Dana Penggerakan tersebut;

f. Adanya Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Lini

Lapangan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Kabupaten/

Kota se Provinsi Riau. Dimana kegiatan ini bertujuan

berkordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Kabupaten/Kota dalam rangka Pembentukan Kampung KB dan

POKJA Kampung KB;

2) Sub Bidang Data dan Informasi (DATIN)

g. Melaksanakan acara Review (Telaah Program) Tingkat Provinsi

yang diadakan di Hotel Grand Central Pekanbaru. Hal ini

dilakukan dalam rangka melakukan Monitoring dan Evaluasi

Program semester I dalam Pencapaian KKP Kabupaten/Kota se-



Provinsi Riau. Dan salah satu target yang dievaluasi adalah

Target Kampung KB dan POKJA Kampung KB itu sendiri;

h. Melakukan Orientasi SIGA di 12 Kabupaten/Kota. Dimana

kegiatan ini mengundang peserta dengan mengutamakan Faskes

yang berasal dari Kampung KB baik yang sudah terbentuk

maupun yang akan dibentuk;

i. Menyiapkan materi RADALGRAM (Rapat Pengendalian

Program) selama 12 bulan. Dimana materi yang dibuat

berdasarkan KKP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, yang

didalamnya ada Target Pembentukan Kampung KB dan

Pembentukan POKJA Kampung KB;

j. Pembuatan Umpan Balik Perwakilan BKKBN Provinsi selama

12 bulan. Dimana materi yang dibuat berdasarkan KKP

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, yang didalamnya ada Target

Pembentukan Kampung KB dan Pembentukan POKJA Kampung

KB;

3) Sub Bidang Advokasi dan KIE (AKIE)

k. Terlaksananya Kegiatan Iklan Bulanan KIE Program KKBPK di

4 (Empat) Media Cetak Lokal, yaitu Riau Pos, Haluan Riau,

Tribun Pekanbaru dan Metro Riau. Dimana materi yang

digunakan selalu berganti. Dan salah satu materi Iklan KIE

Program KKBPK itu adalah Kampung KB;

l. Terlaksananya Iklan Bulanan KIE Program KKBPK di 5 (Lima)

Radio Lokal, yaitu: RRI, Barabas, El Jhon, Smart FM dan

Mentari Indra. Dan salah satu materi Iklan KIE Program KKBPK

itu adalah Kampung KB;

m. Sosialisai POKJA ADVOKASI Program KKBPK Tingkat

Provinsi. Dimana kegiatan ini mengundang peserta seluruh

Kepala Dinas dan Perwakilan Mitra Kerja dari seluruh

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Dan dalam pertemuan ini tetap



salah satu materi yang ditampilkan adalah Advokasi Kampung

KB dan POKJA Kampung KB;

n. Pengembangan dan KIE Below the Line tentang keseluruhan

program KKBPK (seluruh bidang) tingkat provinsi dan

kabupaten/kota sebagai sarana informasi KKBPK, sesuai dengan

perkembangan program yang membutuhkan strategi baru di lini

bawah atau “below the line”. Salah satunya adalah mencetak

materi Kampung KB;

o. Menjadi Peserta Aktif dalam Pameran Hari Keluarga Nasional

tahun 2018 dan Pameran Riau Expo tahun 2018. Dimana dalam

pameran ini, tetap berisikan materi Kampung KB yang telah

dibentuk diseluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;

16. Meningkatnya Pengetahuan Orang Tua Tentang Pengasuhan Anak

Pada tahun anggaran 2018, BKKBN Provinsi Riau mendapat target

meningkatnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak adalah

sebesar 10,17 %, sementara menurut data SKAP tercapai sebesar 9,25%.

Untuk target ini dapat tercapai sebesar 90,95 %, tidak tercapai 100 %.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa orangtua Baduta yang tidak

hadir dalam kegiatan Sosialisasi 1000 HPK dikarenakan lokasi

penyuluhan yang jauh dan akses ke tempat penyuluhan sangat sulit.

Diketahui beberapa dari 10 Desa stunting tersebut merupakan daerah

yang sulit, terisolir dan rawan banjir. Selain hal tersebut kesadaran para

orang tua untuk terhadap pentingnya 1000 HPK juga masih kurang.

Sesuai dengan instruksi BKKBN Pusat, kegiatan sosialisasi ini tidak

hanya dilakukan di 10 desa sasaran yang menjadi penggarapan

penurunan stunting, tetapi juga dilakukan di semua desa di Kabupaten

sasaran Stunting. Dibantu oleh OPD KB Kabupaten Rokan Hulu,

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan Proyek

Prioritas Nasional (Pro-PN) Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama

Kehidupan (HPK) dalam rangka penurunan stunting. Adapun kegiatan

yang sudah dilaksanakan adalah :



a. Rapat Koordinasi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Rokan

Hulu

Pada tanggaL 13 Maret 2018 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi

Penanggulangan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu bertempat di

Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Rapat dipimpin oleh Kepala

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan Bapak Bupati Kabupaten

Rokan Hulu. Peserta yang hadir terdiri dari OPD KB Kab. Rokan

Hulu, Mitra kerja tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni dari

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PUPR, Himpaudi, Kepala Desa,

PPKBD dari 10 Desa Stunting. Dari hasil rapat disepakati bahwa

mitra kerja baik tingkat Provinsi dan Kabupaten Rokan Hulu akan

bersama sama melakukan intervensi penanggulangan penurunan

stunting di 10 desa yang menjadi lokus penurunan Stunting.

b. Penyediaan Materi KIE Yang Telah Dikembangkan Sesuai dengan

Kearifan Lokal

Untuk menunjang target yang harus dicapai yakni persentase keluarga

Baduta terpapar 1000 HPK, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

melakukan penyediaan materi KIE promosi 1000 Hari Pertama

Kehidupan berupa Poster, Baliho, Roll Banner, Stiker, Kaos dan Tas.

c. Sosialisasi Media KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan Yang Telah

Dikembangkan Sesuai Dengan Kearifan Lokal



Sosialisasi media KIE 1000 HPK sudah dilaksanakan di 10 desa lokus

penggarapan Stunting yakni di :

1. Desa Menaming 6. Desa Rambah Samo

2. Desa Suka Maju 7. Desa Marga Mulya

3. Desa Tambusai Timur 8. Desa Teluk Aur

4. Desa Kepenuhan Hilir 9. Desa Bangun Purba Barat

5. Desa Ulak Patian 10. Desa Kepayang

Salah satu faktor siginifikan untuk meningkatkan Peserta KB aktif (PA)

adalah keikutsertaan anggota Poktan menjadi peserta KB. Target

Persentase PUS Anggota BKB HI yang ber KB tahun 2018 sebesar 75%

telah berhasil dicapai sebesar 81,5% (108,7%). Keberhasilan ini karena

kerja keras Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan jajarannya, OPD KB

di tingkat kabupaten/kota serta mitra kerja terkait dalam

mensosialiasikan pentingnya program Keluarga Berencana pada Poktan



khususnya pada kelompok BKB HI. Selain hal tersebut keberhasilan

mencapai target ini juga dikarenakan karena semakin sadarnya Pasangan

Usia Subur untuk mengikuti program pemerintah dengan ikut BerKB

melalui slogan “Dua Anak Cukup”. Pasangan Usia Subur (PUS) di

menjadi anggota BKB-HI ikut berKB juga semakin menyadari

pentingnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Inovasi yang dilakukan terkait program BKB HI adalah :

a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan Program BKB HI sampai

ke tingkat Desa/Kelurahan

b. Membentuk kelompok BKB Ayah Hebat

Sebagai salah satu terobosan baru, Perwakilan BKKBN membentuk

kelompok BKB Ayah Hebat, dimana pada umumnya kelompok BKB

terdiri dari para ibu, tetapi pada kelompok BKB Ayah Hebat

kadernya terdiri dari para ayah dengan harapan dapat meningkatkan

kepedulian para ayah dalam pengasuhan dan dapat merubah mindset

para ayah yang beranggapan KB bukanlah urusan perempuan saja,

tetapi juga urusan para ayah/pria.

c. Sosialisasi Program BKB HI Bagi Mahasiswa KKN Tematik

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk

pendidikan dengan cara memberikan pengalaman empiris kepada

mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat. Melalui Program

KKN Tematik BKB HI, mahasiswa dilibatkan untuk

mensosialisasikan Program BKB HI di tengah masyarakat.



Bekerjasama dengan Stikes Hang Tuah Pekanbaru, Perwakilan

BKKBN Provinsi Riau telah melaksanakan sosialisasi program BKB

HI bagi Mahaiswa Stikes Hang Tuah Pekanbaru yang akan

melaksanakan KKN Tematik sebanyak 222 orang mahasiswa.

Diharapkan mahasiswa ini nantinya dapat mensosialisasikan

pentingnya program BKB HI kepada masyarakat.

Target Sasaran Program BKB HI tahun 2018 sebanyak 409 kelompok

berhasil dicapai menjadi 751 kelompok atau sebesar 183,6 %. Berikut

data jumlah kelompok BKB HI tahun 2018:

Tabel 3.12

Jumlah Kelompok BKB HI


BKB

1 Kampar 157

2 Indragiri Hulu 48

3 Bengkalis 40


5 Pelalawan 103

6 Rokan Hulu 53

7 Rokan Hilir 21

8 Siak 95




12 Kota Dumai 15

JUMLAH 751

Sumber data : Dallap 2018















Dari data tersebut, harapan kita tidak saja kelompok ini meningkat secara

kuantitas tetapi juga meningkat secara kualitas dengan melakukan

pembinaan berkelanjutan baik dari dari Provinsi dan dari

Kabupaten/Kota.

Keberhasilan meningkatkan jumlah kelompok BKB ini atas fasilitasi

perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang terus menerus mendorong OPD

KB kabupaten/kota untuk melakukan pembentukan pembinaan

kelompok BKB ini. Selain hal tersebut peran kader di lini lapangan dan

juga peran PLKB/PKB dalam mensukseskan target ini juga amat

dirasakan dampaknya terhadap pencapaian cakupan BKB ini. Petunjuk

teknis dalam pembentukan BKB ini juga sudah dipahami oleh OPDKB

dan mitra kerja terkait sehingga jumlah BKB ini juga semakin

meningkat.

Target jumlah anggota BKB HI yang hadir dalam pertemuan sebesar

70%, telah berhasil dicapai sebesar 70,3% (100,4%). Hal ini

membuktikan semakin pedulinya orangtua yang memiliki Balita yang

menjadi anggota BKB hadir pada pertemuan BKB untuk mendapatkan

pengetahuan tentang tumbuh kembang Balita dan pola pengasuhan yang

baik. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran mitra kerja

yakni OPD KB kabupaten/kota, PKB/PLKB dan kader di lini lapangan

yang terus menerus mensosialisasikan program BKB HI.

Namun demikian masih ada kendala yang dihadapi di lapangan antara

lain: minimnya sarana dan prasarana dalam kelompok BKB-HI,

rendahnya dana operasional, kurangnya pembinaan dari pihak-pihak

terkait serta rendahnya biaya operasional.

Target persentase PUS anggota BKR yang berKB sebesar 75% telah

berhasil dicapai sebesar 80,3% (107,1%). Keberhasilan ini juga tidak

terlepas dari peran OPD KB, PKB/PLKB dan kader BKR sebagai ujung

tombak dilapangan untuk mensosialisasikan pentingnya program KB

kepada anggota BKR.



Grafik 3.16

Persentase Pengetahuan Orang Tua Tentang Pengasuhan Anak

17. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Program Dan Anggaran

Untuk tahun 2018, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau ditargetkan

mencapai tingkat maturitas SPIP sebesar 2,7. Maturitas SPIP Perwakilan

BKKBN Provinsi Riau untuk tahun 2018 belum dinilai oleh BPKP,

sehingga belum dapat disimpulkan tingkat maturitasnya. Meski

demikian, berdasarkan pemantauan penyelenggaraan SPIP yang

dilakukan oleh Inspektorat Utama pada bulan Desember 2018 lalu, di

mana total skor hasil pemantauan tahapan persiapan, penyelenggaraan,

dan kebijakan internal penyelenggaraan SPIP pada Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau adalah 73,261 dari skala skor 0,000-100,000 (salah satu

provinsi dengan hasil pemantauan terbaik).

18. Meningkatnya pencapaian kinerja

Pada tahun anggaran 2018, BKKBN Pusat memasukkan persentase

capaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagai salah satu sasaran

program. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran akan dimanfaatkan oleh

pemerintah melalui kementerian keuangan sebagai bahan masukan

penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan laporan

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian

Keuangan, persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran Perwakilan



BKKBN provinsi Riau sebesar 89,14 dan belum mencapai target yang

ditetapkan oleh BKKBN Pusat melalui KKP tahun 2018 sebesar ≥ 90%.

Gambar 3.1

Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Hasil pencapaian kinerja merupakan gabungan dari capaian beberapa

indikator meliputi Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penarikan

Dana (RPD) Awal, Konsistensi RPD Akhir, Capaian Keluaran Kegiatan

dan Efisiensi. Capaian persentase Realisasi Anggaran (72,87%) dan

Konsistensi RPD Awal (69,12%) menyebabkan capaian kinerja secara

kumulatif menjadi tidak optimal.



Grafik 3.17

Perbandingan Capaian Kinerja

19. Meningkatnya pencapaian output

Pada tahun 2018, perwakilan BKKBN provinsi Riau oleh BKKBN Pusat

diberikan target persentase capaian output sebesar ≥ 95%. Berdasarkan

laporan Smart, untuk tahun 2018 perwakilan BKKBN provinsi Riau

mampu mencapai angka 93,38% atau 98,2% dari target yang telah

ditetapkan BKKBN Pusat. Target pencapaian output tidak tercapai

disebabkan beberapa capaian indikator output tidak maksimal seperti:

a. Capaian jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP (output

3331.076) sebesar 35,17%. Salah satu penyebabnya yaitu terjadi

penundaan pencairan anggaran penggerakan selama beberapa bulan,

karena ada perubahan Juknis Penggerakan Pelayanan KB MKJP

sebagai tindaklanjut temuan BPK-RI. Juknis baru yang terbit

memperketat persyaratan pengklaiman dana tersebut sehingga

mengurangi minat faskes untuk melakukan klaim dana Penggerakan

Pelayanan KB MKJP;

b. Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP (output 3331.079) hanya

mencapai 35,17. Kondisi ini sama dengan kondisi yang telah

dijelaskan di poin a;



c. Jumlah Penggerakan Pelayanan KB dan KR di wilayah DTPK,

wilayah Miskin Perkotaan dan Sasaran Khusus hanya mencapai

80,55%. Target ini sulit dicapai karena jumlah anggaran yang

tersedia di dalam DIPA hanya untuk 13 frekwensi dengan realisasi

sebanyak 29 frekwensi;

d. Persentase Desa Miskin Yang Memiliki Kampung KB mencapai

89,50. Target pembentukan Kampung KB tahun 2018 tidak tercapai

disebabkan Kabupaten Indragiri Hilir tidak membentuk satu pun

Kampung KB sesuai dengan penetapan KKP di masing-masing

kabupaten/kota sebagai hasil Keputusan Bersama di Rakorda

KKBPK Provinsi Riau Tahun 2018. Berdasarkan evaluasi dan

keterangan dari OPD KB kabupaten Indragiri Hilir, alasannya sampai

saat ini, Indragiri Hilir memiliki 20 kecamatan dan 20 Kampung KB,

sedangkan untuk pembinaan di Kampung KB belum maksimal

dikarenakan jumlah PKB hanya 9 orang. Selain itu wilayah geografis

yang sebagian besar perairan dan transportasi air yang sulit dan

mahal menyebabkan pembinaan Kampung KB dan serapan dana

operasional tidak optimal.;

Gambar 3.2

Pencapaian Output



Grafik 3.18

Perbandingan Capaian Output

20. Meningkatnya penyerapan anggaran

Serapan anggaran di Perwakilan BKKBN provinsi Riau tahun anggaran

2018 mencapai Rp70.677.679.598,00 atau 72,87 % dari anggaran senilai

Rp 96.993.288.000,00. Dari target yang diberikan BKKBN pusat kepada

perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebesar 95%, baru tercapai sebesar

72,87%.

Untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan, Perwakilan

BKKBN Provinsi Riau mendapat dukungan dana dari APBN Tahun

2018. Pada DIPA, pagu anggaran satker Perwakilan BKKBN Provinsi

Riau sebesar Rp. 96.993.288.000,00 Jika dibandingkan dengan pagu

2017 sebesar Rp. 48.283.806.000,00, maka pagu Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 50,22%.

Kenaikan sebagian besar disebabkan peralihan status kepegawaian 188

orang PKB/PLKB dari pegawai pemda menjadi pegawai BKKBN.



Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018

Output

Anggaran

Pagu

Anggaran Realisasi Realisasi

(Rp.) (Rp.) ( % )

Dukungan manajemen pengelolaan Program

KKBPK di Provinsi 4.755.576.000 4.425.082.535 93,05%

Layanan Perkantoran 44.692.449.000 35.189.132.458 78,74%

Pengawasan intern yang efektif efisien

terhadap pengelolaan program KKBPK 130.000.000 71.472.583 54,98%

Pendidikan dan pelatihan Program KKBPK di

provinsi 2.791.868.000 2.060.806.250 73,81%

Penelitian dan pengembangan Program

KKBPK di provinsi 1.130.000.000 1.111.999.500 98,41%

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah daerah dalam

rangka pengendalian kuantitas penduduk

1.730.800.000 1.609.067.010 92,97%

Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses

dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

5.151.350.000 3.398.977.145 65,98%

Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh

tingkatan wilayah 2.876.600.000 2.630.354.400 91,44%

Penggerakkan stakeholder, mitra kerja, serta

perubahan sikap dan perilaku masyarakat,

berdasarkan data dan informasi yang berbasis

IT dalam Program KKBPK

6.531.565.000 4.512.649.909 69,09%

Peningkatan Penggarakan KB MKJP 6.895.200.000 2.380.147.500 34,52%

Pemenuhan Ketersediaan Alkon 12.215.380.000 7.948.732.008 65,07%

Keluarga Yang Memiliki Baduta Terpapar

1000 HPK 717.000.000 676.563.800 94,36%

Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga

Yang Memiliki Lansia dan Lansia Melalui

BKL

340.500.000 315.895.000 92,77%

Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan

Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan

PPKBD/Sub PPKBD

5.505.000.000 3.011.400.000 54,70%

Peningkatan Pembinaan Program KKBPK

bagi POKJA Kampung KB 1.530.000.000 1.335.399.500 87,28%

Total 96.993.288.000 70.677.679.598 72,87%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp 96.993.288.000,00 yang dapat terealisasi hingga

berakhirnya tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp 70.677.679.598,00



atau 72.87%. Terdapat beberapa kegiatan yang sisa anggarannya cukup

besar, yaitu:

a. Pada Output Layanan Perkantoran, serapan anggaran tidak optimal

disebabkan alokasi belanja pegawai tidak sebanding dengan

kebutuhan belanja pegawai tahun 2018.

b. Realisasi anggaran pada output Pendidikan dan pelatihan Program

KKBPK di provinsi tidak optimal disebabkan karena adanya

kegiatan Pelatihan Strategi Konseling Berimbang Keluarga

Berencana (SKB KB) yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan

target karena adanya arahan dari BKKBN Pusat bahwa kegiatan

tersebut dibatasi pelaksanaannya hanya untuk 2 (dua) angkatan dari

target 6 (enam) angkatan.

c. Realisasi pada output Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses

dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

tidak optimal disebabkan adanya arahan dari Kedeputian KB-KR

BKKBN Pusat untuk menunda pencairan anggaran penggerakan,

sambil menunggu perubahan Juknis Penggerakan Pelayanan KB

MKJP dari BKKBN Pusat, sebagai tindaklanjut temuan BPK-RI.

Juknis baru yang kemudian terbit, memperketat persyaratan

pengklaiman dana tersebut sehingga mengurangi minat OPD/faskes

kabupaten/kota untuk melakukan klaim pencabutan implant dan

ayoman kegagalan;

d. Realiasasi pada output Penggerakkan stakeholder, mitra kerja, serta

perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK rendah

disebabkan oleh kegiatan pencetakan output PK yang tidak

dilaksanakan karena rendahnya cakupan pendataan; kegiatan rapat

koordinasi tingkat desa dan tingkat kecamatan tidak dapat

dilaksanakan secara optimal karena kurangnya petugas lapangan

yang membina desa.

e. Realisasi pada output Peningkatan Penggerakan KB MKJP tidak

optimal disebabkan adanya arahan dari Kedeputian KB-KR BKKBN

Pusat untuk menunda pencairan anggaran penggerakan, sambil



menunggu perubahan Juknis Penggerakan Pelayanan KB MKJP dari

BKKBN Pusat, sebagai tindaklanjut temuan BPK-RI. Juknis baru

yang kemudian terbit, memperketat persyaratan pengklaiman dana

tersebut sehingga mengurangi minat faskes untuk melakukan klaim

dana Penggerakan Pelayanan KB MKJP.

f. Realisasi pada output Pemenuhan Ketersediaan Alkon tidak optimal

disebabkan perbedaan perhitungan kebutuhan alkon tahun 2018

antara BKKBN Pusat dengan perhitungan Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau.

g. Realisasi pada output Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan

Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD tidak

optimal disebabkan kekurangan petugas lapangan yang membina

desa.

Perbandingan pagu anggaran dan realisasinya selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:

Grafik 3.19

Perbandingan Pagu Dan Reallisasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Tahun 2016-2018 (angka dalam ribuan)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2016 2017 2018

33.887.909

48.283.805

96.993.288

31.621.741

40.647.877

70.812.320

PAGU

REALISASI

73,01%

84.19% 93,3%



Grafik 3.20

Tren Realisasi Anggaran

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pagu anggaran Perwakilan

BKKBN Provinsi Riau selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan,

namun secara persentase realiasasi anggaran terjadi penurunan.

21. Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status

penggunaannya

Target Penetapan Status Pengguna tahun 2018 adalah 100% sebesar Rp.

48.033.889.121,-. Sementara Realisasi aset yang sudah di lakukan

pengurusan Penetapan Status Pengguna adalah sebesar Rp.

46.271.438.062,-. Sisa aset yang belum di Penetapan Status Pengguna

kan sebanyak Rp. 1.762.451.059 sebagaian besar adalah pengadaan

peralatan dan mesin TA. 2018.

3.3 LANGKAH ANTISIPATIF

Sebagai langkah antisipatif terhadap permasalahan yang terjadi, maka

Perwakilan BKKBN di tahun-tahun berikutnya perlu menempuh beberapa upaya

seperti:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Advokasi dan KIE di

semua tingkatan wilayah dan kelompok sasaran agar pengetahuan



masyarakat di semua lapisan tentang program KKBPK dapat lebih

ditingkatkan. Realisasi anggaran advokasi KIE harus dimaksimalkan dengan

memperbanyak jumlah media yang digunakan dan menambah frekwensi

tayangan untuk mensosialisasikan program KKBPK. Kegiatan pada semua

bidang, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus

melibatkan bidang Adpin untuk membantu penyebaran media KIE;

2. Meningkatkan kerjasama dengan OPD KB kabupaten/kota dan mitra kerja

lainnya untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah dengan angka

unmetneed tinggi sehingga penggarapan pelayanan KB lebih tepat sasaran;

3. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta KB Aktif (PA) dengan

memanfaatkan hasil pendataan keluarga 2015 dan metode lainnya sehingga

penyajian PA pada laporan F/I/DALAP dapat lebih akurat;

4. Dengan resminya PKB menjadi pegawai BKKBN serta dengan

diberlakukannya e-visum, maka lebih memudahkan BKKBN untuk

memantau dan mengevaluasi kinerja PKB di lapangan sehingga diharapkan

kinerja petugas lapangan KB lebih meningkat. Kinerja PKB akan dipantau

dan dievaluasi secara berkala sehingga keberadaan PKB di lini lapangan

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian sasaran program

KKBPK di kabupaten/kota;

5. Lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar

dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang dikaitkan dengan upaya

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu perlu lebih

meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan

waktu pelaksanaan sesuai alokasi jadwal kegiatan yang telah ditetapkan

sehingga penyerapan anggaran dapat lebih optimal. Untuk mengoptimalkan

penyerapan anggaran dana penggerakan pembinaan KKBPK dan

Mekanisme Operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat,

maka akan dilakukan perbaikan sistem pembiayaan;

6. Untuk mengatasi kekurangan SDM untuk melaksanakan kegiatan, maka

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau akan berupaya melibatkan seluruh mitra

kerja yang ada untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Selain

itu, untuk mengatasi terus berkurangnya pegawai akibat pensiun setiap



tahunnya, maka Perwakilan BKKBN akan mengusulkan penambahan

pegawai ke BKKBN pusat sesuai dengan analisa jabatan; dan

7. Mempercepat proses pengadaan aset/BMN di awal tahun anggaran dan

segera mengajukan dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN ke

Kementrian Keuangan;

8. Melakukan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau untuk

melakukan penilaian maturitas SPIP; dan

9. Melakukan advokasi kepada stakeholder/pemerintah di seluruh

Kabupaten/Kota se Provinsi Riau untuk meningkatkan dukungan terhadap

pelaksanaan program KKBPK agar semakin kuat, baik dari segi personil

maupun dukungan anggaran.

10. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelola program ditingkat

kabupaten/kota dan lapangan, maka perlu dilakukan peningkatan frekuensi

pelatihan dan orientasi program KKBPK.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2018 ini

dibuat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

kepada pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sebagaimana yang

telah diamanatkan Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi Riau secara umum menunjukkan hasil yang

baik, ditandai dengan tercapainya beberapa target indikator BKKBN Pusat untuk

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau tahun 2018. Indikator pencapaian target 100% atau

lebih adalah menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi, meningkatnya peserta KB

aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), meningkatnya pemanfaatan analisis

dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan

kependudukan, meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, dan

meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung

KB.

Meski demikian, berbagai masalah dan kendala tetap perlu menjadi perhatian serius dari

seluruh pengelola program KKBPK, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tidak dapat dipungkiri dalam era desentralisasi saat ini, Program KKBPK di Provinsi

Riau menghadapi tantangan yang berat, terutama disebabkan bervariasinya komitmen

pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program KKBPK di Kabupaten/Kota, baik

dalam aspek regulasi maupun dukungan anggaran. Relatif seringnya terjadi pergantian

personil pengelola program KKBPK, berkurangnya jumlah penyuluh KB setiap

tahunnya, merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program KKBPK di

provinsi Riau. Selain itu beberapa indikator kinerja juga masih belum dicapai secara

optimal seperti : masih stagnannya angka TFR diangka 2,9, masih tingginya angka

unmetneed dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS, masih rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, persentase PUS yang memiliki

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Semua Jenis Kontrasepsi Modern yang masih

jauh dari target yang telah ditetapkan, serta belum optimalnya penyerapan anggaran.



Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta dalam menghadapi

berbagai tantangan yang berat tersebut, sangat diperlukan dukungan yang kuat dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

bentuk komitmen dan dukungan nyata dalam bentuk sumber-daya guna memperkuat

operasional program pada tingkat lapangan.

Berbagai upaya telah dilakukan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau guna melaksanakan

kegiatan dan program yang telah ditetapkan, meskipun target yang direncanakan dalam

indikator outcome belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Perwakilan BKKBN Provinsi Riau di

tahun-tahun mendatang perlu ditempuh beberapa upaya yang lebih terarah, guna

mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi intensif dengan dinas pengelola program KKBPK di

daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BKKBN di kabupaten/kota yang

alokasi anggarannya tersedia di DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Riau ;

b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Advokasi dan KIE di semua

tingkatan wilayah agar pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK dapat

lebih ditingkatkan dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan antar bidang.

Realisasi anggaran advokasi KIE harus dimaksimalkan dengan memperbanyak

jumlah media dan frekwensi yang digunakan untuk mensosialisasikan program

KKBPK;

c. Dengan resminya PKB/PLKB menjadi pegawai BKKBN serta dengan

diberlakukannya e-visum, maka lebih memudahkan BKKBN untuk memantau

dan mengevaluasi kinerja PKB/PLKB di lapangan sehingga diharapkan kinerja

petugas lapangan KB lebih meningkat;

d. Lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat

mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang dikaitkan dengan upaya

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;

e. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu

pelaksanaan sesuai alokasi jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;

f. Melakukan advokasi kepada stakeholder/pemerintah di seluruh Kabupaten/Kota

se Provinsi Riau untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan program



KKBPK agar semakin kuat, baik dari segi personil maupun dukungan anggaran;

dan

g. Memaksimalkan penggunaan anggaran advokasi dan KIE dalam hal penyebaran

informasi KKBPK

Terakhir, kami sangat mengharapkan dukungan segenap pihak terhadap pelaksanaan

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi

Riau pada khususnya sehingga Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pemangunan Keluarga dapat meningkat kembali dan meraih sukses seperti era yang

lampau dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan dan pembangunan

berkelanjutan di Indonesia.

KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP)

LAPORAN KAMPUNG KB RIAU 2018

KODE NAMA KABUPATEN

2016 2017 2018

PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN KP KB 2017

KECAMATAN DESA KECAMATAN DESA (%)

1401 Kampar 21 1 20 20 100% 17

1402 Indragiri Hulu 14 1 13 13 100% 15

1403 Bengkalis 8 1 10 10 100% 16

1404 Indragiri Hilir 20 1 19 19 100%

1405 Pelalawan 12 1 11 11 100% 13

1406 Rokan Hulu 16 1 15 15 100% 17

1407 Rokan Hilir 15 1 17 17 100% 15

1408 Siak 14 1 13 13 100% 10

1409 Kuantan Singingi 15 1 14 14 100% 16

1410 Kepulauan Meranti 9 1 8 8 100% 17

1471 Kota Pekanbaru 12 1 11 11 100%

1472 Kota Dumai 7 2 5 5 100%

JUMLAH 163 13 156 156 100% 136

Penambahan jumlah Kecamatan pada tahun 2017

-Kab Bengkalis = 3 Kecamatan

-kab Rokan Hilir = 3 Kecamatan

http://jktaprs01.bkkbn.go.id/ReportServer?%2FBKKBNReports%2FStatistik%20Rutin%2FCAKUPAN%20LAPORAN%20STATISTIK%20RUTIN%20PKBNKabupaten_BARU&bulan=3&provinsiID=4&KabupatenID=76&tahun=2017&rs%3AParameterLanguage=












2018 pemerintah instansi kinerja akuntabilitas...

Documents