LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2019 – 2020

TANGGAL 20 - 24 JULI 2020

JAKARTA JULI 2020

2

DAFTAR NAMA

KUNKER SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019 - 2020

TANGGAL 20 JULI 2020

NOMOR

N A M A JABATAN FRAK

SI DAPIL

URUT ANGG

1. 146 M. R. IHSAN YUNUS,

BA,B,Comm,ME.Con Wkl. Ketua PDI P

JAMBI

2. 3 H. MARWAN DASOPANG Wkl. Ketua P K B SUMUT II

3. 166 DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. Anggota PDI P JABAR III

4. 218 INA AMMANIA Anggota PDI P JATIM VII

5. 225 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI

JAYABAYA Anggota PDI P

BANTEN I

6. 231 I G N KESUMA KELAKAN, S.T.,

M.Si. Anggota PDI P

BALI

7. 304 Hj. ENDANG MARIA ASTUTI,

S.Ag., SH., MH Anggota P G

JATENG IV

8. 344 MUHAMMAD FAUZI, S.E. Anggota P G SULSEL III

9. 92 H. JEFRI ROMDONNY, S.E.,

S.Sos., M.Si., M..M. Anggota G E R

JABAR IX

10. 124 H. IWAN KURNIAWAN, SH Anggota G E R KALTENG

11. 354 Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E.,

MMTr. Anggota

NASD

EM

SUMBAR I

12. 14 H. MAMAN IMANUL HAQ Anggota P K B JABAR IX

13. 564 Ir. H. NANANG SAMODRA, KA.,

M.Sc. Anggota P D

N T B II

14. 529 Drs. H. ACHMAD, M.Si Anggota P D RIAU I

15. 413 H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. Anggota P K S SUMUT II

16. 434 Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,

M.A. Anggota P K S

JABAR VI

17. 468 K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN Anggota P P P JATENG VI

18. 483 H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H. Anggota P A N SUMBAR I

19. Heru Pribadi SEKRETARIAT KOMISI VIII

20. Jody Pratama Putra SEKRETARIAT KOMISI VIII

21. SURATMAN TENAGA AHLI SEKRETARIAT KOMISI VIII

22. BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

3

RANCANGAN JADWAL ACARA

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MASA RESES IV TAHUN SIDANG 2019-2020

TANGGAL 20 S.D. 24 JULI 2020

HARI/TGL/JAM ACARA KET

SENIN, 20 JULI 2020

13.50 WIB Anggota Tim Kunker sudah berkumpul di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Jakarta

Check in, di Terminal 2 D

14.50 WIB Take off menuju Bandara Yogyakarta International Airport

Dengan Pesawat LION AIR JT 554 Cat. Melampirkan surat hasil rapid test dari Pihak berwenang

16.00 WIB Tiba Di Bandara Yogyakarta International Airport

Protokol Pemprov Patwal

16.30 – 18.00 WIB Rombongan menuju Hotel

19.00 – 21.00 WIB Ramah Tamah dengan Pemprov DIY

SELASA, 21 JULI 2020

06.00 WIB Sarapan Pagi Hotel

09.30 – 10.00 Rombongan menuju Kantor Gubernur Provinsi DI Yogyakarta

10.00 – 13.00 WIB Pertemuan dengan Gubernur Prov. DI Yogyakarta, Kakanwil Kemenag , Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AD), dan Kepala BPBD Yogya.

Makan Siang Tempat Rapat : Kantor Gubernur Prov. Yogyakarta Diatur Protokol Pemprov DI Yogyakarta

13.00 WIB Rombongan menuju ke Kampus UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

14.00 WIB Peninjauan lapangan Kampus UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Protokol Pemprov Patwal

4

HARI/TGL/JAM ACARA KET

16.00 WIB Rombongan menuju Hotel

19.00 – 21.00 WIB Ramah Tamah dengan Kakanwil Kemenag Prov. DIY

Di Pendopo Gubernur Yogya

RABU, 22 JULI 2020

06.00 WIB Sarapan Pagi Hotel

09.00 WIB Rombongan Menuju ke Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta

Patwal

10.00 WIB Pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial penanggulangan covid 19 di DIY

13.00 WIB Rombongan menuju ke BPD DI Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar, PATWAL

14.00 WIB Penyerahan bantuan kemaslahatan umat BPKH dalam rangka penanggulangan covid 19 di DIY

Bank BPD DI Yogyakarta

15.00 WIB Rombongan Kembali ke Hotel

19.00 – 21.00 WIB Ramah Tamah dengan Kadinsos Prov. DIY

KAMIS, 23 JULI 2020

06.00 WIB Sarapan Pagi Hotel

09.00 WIB Rombongan Menuju ke Pusdalops BPBD DIY

Jalan Kencana, Umbulharjo PATWAL

09.30 WIB Peninjauan lapangan ke Pusdalops BPBD DIY

12.00 WIB Makan Siang di Soto Kadipuro

13.00 WIB Rombongan Menuju ke Desa Cangkringan, meninjau program bantuan BNPB ternak sapi bagi korban letusan merapi

PATWAL

5

HARI/TGL/JAM ACARA KET

14.00 Peninjauan lapangan program bantuan BNPB berupa ternak sapi di Desa Cangkringan, Sleman

15.00 WIB Rombongan kembali ke Hotel

19.00 WIB Ramah Tamah dengan unsur pejabat BNPB/BPBD

Di Restoran Bebek Bengong

21.00 WIB Rombongan kembali ke Hotel

PATWAL

JUMÁT, 24 JULI 2020

06.00 WIB Sarapan Pagi Hotel

08.00 WIB Rombongan Menuju ke Shelter Anak Yayasan Sayap Ibu, Kota Yogyakarta

PATWAL

08.30 WIB Peninjauan lapangan ke Shelter Anak Yayasan Sayap Ibu, Kota Yogyakarta

09.30 WIB Rombongan Menuju Bandara Yogyakarta International Airport

PATWAL

11.00 WIB Rombongan tiba di Bandara Yogyakarta International Airport

VIP Room, Protokol

12.05 WIB Take Off menuju Bandara Soekarno Hatta

13.30 WIB Rombongan Tiba di Bandara Soekarno Hatta

Catatan :

SETKOMISI VIII ` : 021-5715863/5715399, Fax 021-5715512

Heru Pribadi : 0813-1450-2283

Jodi Pratama P. : 0821-2772-5868

------------------------------------------------------------

6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan

Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja

Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 telah membentuk 3 Tim yakni

ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengan dan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,

20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan

Pengawasan.

2. Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah

diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;

c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Komisi DPR RI pada masa reses.

4. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud kunjungan kerja adalah:

a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII

DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

serta berbagai hal dampak sosial Covid-19.

b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dilaksaakan untuk pembiayaan program pembangunan di daerah.

7

c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah

Daerah maupun masyarakat.

2. Tujuan Kunjungan Kerja adalah:

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan

program pembangunan secara umum dan khusus bidang agama, sosial,

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pelaksanaan

penanggulangan bencana di daerah.

8

BAB II

KINERJA KOMISI VIII DPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1)

menyatakan, bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.*) kemudian Pasal 20A ayat (1) menyatakan, bahwa ”Dewan Perwakilan

Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**) Untuk

menjalankan fungsi tersebut dibentuk alat kelengkapan Dewan, antara lain Alat

Kelengkapan Dewan, yaitu Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama

R.I, Kementerian Sosial R.I, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Atas dasar landasan konstitusional di atas, Komisi VIII DPR-RI melaksanakan

tugas-tugasnya dalam tiga fungsi:

Fungsi legislasi

a. Pada tgl 20 Mei 2020 telah menetapkan RUU tentang Penanggulangan Bencana

menjadi Usul Inisiatif DPR RI dan disampaikan kepada Presiden untuk selanjutnya

dibahas bersama.

b. Menyusun RUU Inisiatif, yang menjadi prioritas tahun 2020, yaitu RUU tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia

Fungsi anggaran. Evaluasi APBN tahun 2019, kinerja pelaksanaan APBN Tahun

Anggaran 2020, membahas pagu indikatif RKA K/L Kementerian Agama RI, Kementerian

Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021.

APBN Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Kementerian Agama RI sebesar Rp65.060.948.695.000,- (enam puluh lima triliun

enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan

puluh lima ribu rupiah);

b. Kementerian Sosial RI sebesar Rp62.767.643.594.000,- (enam puluh dua triliun

tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus

sembilan puluh empat ribu rupiah);

c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar

Rp.273.641.802.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat

Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah).

9

d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp.700.646.814.000,- (Tujuh

Ratus Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas

Ribu Rupiah).

Pagu Indikatif Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Tahun 2021.

1. Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI tahun 2021 sebesar Rp62.024.269.578.000,-

(Enam Puluh Dua Triliun Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan

Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk:

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp962.082.174.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh

Dua Miliar Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp33.408.503.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat

Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah).

c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp395.743.857.000,- (Tiga Ratus

Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus

Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.072.740.211.000,- (Satu Triliun

Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu

Rupiah).

e. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar

Rp30.773.505.300.000,- (Tiga Puluh Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar

Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp28.403.328.705.000,- (Dua

Puluh Delapan Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta

Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).

g. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial

sebesar Rp383.460.828.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus

Enam Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Usulan penambahan Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2021 sebesar

Rp4.078.801.260.000,- (Empat Triliun Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Satu

Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk program:

a. Dukungan Manajemen sebesar Rp718.751.260.000,- (Tujuh Ratus Delapan Belas

Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

b. Perlindungan Sosial sebesar Rp3.360.050.000.000,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Enam

Puluh Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).

Rencana penambahan target untuk Program Keluarga Harapan dari 10 juta Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan

10

Rp17.858.639.704.000,- (Tujuh Belas Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar

Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) dan

penambahan target Bantuan Sosial Sembako dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM

dengan kebutuhan anggaran tambahan Rp.7.950.085.020.000,- (Tujuh Triliun Sembilan

Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2021

berdasarkan Pagu Indikatif 2021, Usulan Tambahan Anggaran 2021 dan Rencana

Penambahan Target PKH dan Bantuan Sosial Sembako total sebesar

Rp91.911.795.562.000,- (Sembilan Puluh Satu Triliun Sembilan Ratus Sebelas Miliar

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Kebijakan penambahan Bansos Sembako dan Bansos Tunai melalui penambahan

anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar

Rp20,4Triliun sehingga total alokasi Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar

Rp124,8Triliun.

2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang APBN Tahun

Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKA K/L dan RKP K/L

Tahun 2021, sebesar 279.568.938.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar

Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu

Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 5,9 miliar rupiah, dibandingkan dengan

alokasi tahun 2020, dengan rincian alokasi anggaran untuk program sebagai berikut :

Program Pagu Indikatif 2021

Program

Dukungan

Manajemen

Rp 142.352.415.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Miliar

Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Belas

Ribu Rupiah)

Program

Kesetaraan

Gender,

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Rp 137.216.523.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua

Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu

Rupiah)

3. Pagu indikatif tahun 2021 Kementerian Agama sebesar Rp66.673.486.995.000,- (enam

puluh enam triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh enam

juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

4. Pagu Indikatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 sebesar

Rp715.431.113.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu

Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

11

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya sebesar

Rp238.719.462.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan

Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

b. Program Ketahanan Bencana sebesar Rp476.711.651.000,- (Empat Ratus Tujuh

Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu

Rupiah) termasuk Dana Siap Pakai sebesar Rp250.000.000.000 (Dua Ratus Lima

Puluh Milyar Rupiah).

Fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN tahun 2020 dalam pembangunan.

Komisi VIII DPR-RI memiliki cakupan kerja bidang agama, kesejahteraan sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kata lain, Komisi VIII DPR-RI

menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pembangunan pada bidang

agama, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam

menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI baru saja membentuk Panja

.Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Haji dan Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan.

.

12

BAB III

HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pertemuan dengan unsur Pemda DI Yogyakarta, di Gendhong Prancimosono

Kompleks Kepatihan

Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Wakil DPR VIII DPR RI, MR Ihsan Yunus

memberikan penjelasan bahwa baru saja menyetujui pencairan dana bantuan bagi

pesantren di Indonesia sebesar Rp 2,7 triliun. Dana ini sebagai bantuan

penanganan Covid-19 bagi pesantren yang juga merasakan dampak pandemi.

Dengan adanya bantuan tersebut layanan kepada pesantren dan Covid-19

diharapkan bisa lebih maksimal. Kedatangan kami ini untuk menjalankan tugas dan

fungsi kami dalam hal pengawasan.

Sebelum mengadakan pertemuan dengan OPD di lingkungan Pemda DIY

maupun lembaga-lembaga di DIY, rombongan diterima terlebih dahulu oleh

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks

Kepatihan, Yogyakarta. Rombongan Komisi VIII DPR RI ini dipimpin oleh Wakil

Komisi VIII MR Ihsan Yunus. Diungkapkan Ihsan, persoalan yang mereka temui

saat kunjungan di DIY, akan mereka bawa ke pusat, untuk ditindaklanjuti.

Harapannya, bisa ada kontribusi yang optimal terhadap pembangunan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan Komisi

VIII DPR RI ini banyak membicarakan lingkup kerjanya kaitan dengan agama,

sosial, dan sebagainya. Sebelumnya Gubernur DIY telah banyak menyampaikan

kebijakan-kebijakan yang ada di DIY termasuk kaitannya denhan penanan Covid-

19 di DIY. intinya justru banyak membicarakan perbaikan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi masalah di DIY maupun daerah

lainnya. Mereka siap membantu dan menyanggupi untuk memfasilitasi perbaikan

DTKS supaya lebih baik. Baskara menilai kucuran anggaran untuk membantu

pondok pesantren tersebut di masa pandemi Covid-19 ini sangat membantu dan

bisa meringankan biaya hidup para peserta atau santri. Namun, Pemda DIY

berharap dengan bantuan yang dikeluarka Kementerian Agama (Kemenag) itu

bisameringankan beban para santri. Para pengasuh ponpes harus

memperhitungkan bantuan tersebut huna meringankan beban para santri, sebab

para santri ini mempunyai keluarga di tempat asalnya yang terdampak Covid-19.

Sehingga biaya santrinya harus tuun karena sudah ada bantuan tersebut.

2. Kunjungan ke Huntap dan Ternak Sapi di Cakringan, Sleman

Masyarakat di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Cangkringan,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menekuni ternak sapi

perah meskipun saat ini sektor pariwisata "volcano tour" sedang booming

berkembang di wilayah setempat. Anggota peternak sapi juga mengembangkan

Susu sapi Barokah, Maryono, mengungkapkan jumlah peternak sapi perah

13

lereng Merapi sudah pulih seperti sebelum bencana erupsi besar 2010.

Masyarakat yang dulu sebelum erupsi merupakan peternak sapi perah,

sekarang sudah beternak meskipun mereka juga disibukkan dengan kegiatan

pariwisata 'volcano tour'.

3. Penyerahan Bantuan BPKH

Untuk membantu penanganan Covid-19 di Indonesia, Badan Pengelola

Keuangan Haji (BPKH), bekerjasama dengan Komisi VIII DOR RI memberikan

bantuan kemaslahatan uat dalam penanganan Covid-19 untuk DIY. Bantuan tidak

hanya menyasar masyarakat yang terdampak Covid-19, bantuan ini juga disalurkan

kepada sekolah, pondok pesantren hingga bantuan tunai bagi ustadz dan masjid-

masjid yang ada di DIY. Wakil Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menjelaskan,

bantuan kemaslahatan umat yang disalurkan dalam setahun sebesar Rp 185 miliar.

Untuk wilayah DIY yang disalurkan berupa 1.750 paket sembako, 2.000 Alat

Pelindung Diri (APD) untuk Rumah Sakit, sapi kurban, bantuan untuk sekolah dan

pondok pesantren. Hingga bantuan tunai ustadz dan bantuam masjid. Bantuan dari

BPKH ini ada yang sudah disalurkan dan masih tahap penyaluran. Bantuan ini

diberikan juga kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pimpinan Komisi VIII

DPR RI, Ihsan Yunus berharap, gerakan dari BPKH ini bisa menginspirasi instansi

atau pihak lain untuk melakukan aksi serupa dalam penanganan Covid-19. Saat

awal pandemi Covid-19 ada di Indonesia, BPKH juga langsung menyalurkan

bantuan sebesar Rp 50 miliar. Melalui bantuan ini bisa membantu umat dan punya

triple effect. Sehingga badan, kementerian atau pemerintah darrah lainnya turut

berpartisipasi dala menanganan Covid-19.

Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso Rohmad menerangkan, Bank

BPD DIY sebagai mitra BPKH. Sinergi antara Bank BPD DIY sudah terjalin sejak

lama. Bahkan saat Bank BPD DIY masib berstatus bank buku satu. Meski sempat

berhenti, namun kerjasama dengan BPKH kembali terjalin setelah berstatus bank

14

buku dua. Sebagai mitra BPKH, Bank BPD DIY sebagai bank penerima setoran haji

dari masyarakat sejak 2018. Bank BPD juga memegang pasar terbesar untuk

tabungan haji. Selama tahun 2019 sudah ada 707 orang yang melunasi.

Sedangkan hingga bulan Juni 2020 sudah ada 319 orang yang melunasi. Bank

BPD DIY pemegang pasar terbesar untuk masyarakat yang mau berangakat haji.

4. Peninjauan Pusdalop BPBD DI Yogyakarta

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya

disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD DIY yang bertugas

menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Pembentukan Pusdalops PB di BPBD DIY berada di bawah Bidang Penanganan

Darurat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. Dalam

pembentukannya, struktur organisasi Pusdalops PB disesuaikan dengan kebutuhan

dan karakteristik di DIY. Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Pra Bencana: Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum terjadinya

bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan)

secara rutin.

2. Saat Bencana: Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan

Pelaksanaan Kegiatan Darurat.

3. Pasca Bencana: Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana

terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi).

Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.

2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi

terkait dan masyarakat.

3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk

penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.

4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan

bencana.

Tanggung Jawab Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Secara Struktural : Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan

Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.

2. Secara Institusional : Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-

undangan kebencanaan yang berlaku.

3. Secara Operasional : Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran

Pusdalops PB.

15

Susunan Organisasi Pusdalops PB dipimpin oleh Manajer, Kepala Bidang

Penanganan Darurat BPBD DIY, atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam

melaksanakan tugasnya, Manajer dibantu oleh Koordinator Administrasi yang

bertanggungjawab untuk urusan administrasi Pusdalops PB, Supervisor yang

bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya, dan

Media Center yang bertanggungjawab atas layanan informasi

kebencanaan.nPersonil PUSDALOPS PB BPBD DIY terdiri dari 4 orang Supervisor,

16 Operator, 1 orang Koordinator Administrasi, 3 orang staf Administrasi. 1 orang

Koordinator Media Center serta 4 orang staf Media Center

16

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kunjungan kerja, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Segera terwujudnya Asrama Haji DIY di Kulon Progo Dekat dengan Bandara

Internasional Yogyakarta.

2. Perlu pengutan dukungan bantuan untuk marbot masjid dan pengurus/penjaga

tempat ibadah lainnya

3. Perlu segera disusun adanya Mata Pelajaran PAI masih memerlukan sinergi terkait

alokasi jam pelajaran

4. Penguatan dukungan penyediaan Tanah KUA Kecamatan secara bertahap bagi 18

KUA Kecamatan yang berdiri di atas bukan milik Kementerian Agama

5. Segera tersedianya Anggaran Gaji Penyuluh Agama Non-PNS Pada Tahun 2021

Masih Ada Kekurangan Pembayaran Gaji Penyuluh Agama Non-PNS pada Tahun

2020

6. Perlu segara disusn regulasi Penguatan Bimbingan perkawinan berbasis Dana

Desa Implementasi Perda Ketahanan Keluarga

7. Dukungan anggaran untuk perluasan dan penyediaan Kampus UIN Sunan Kalijaga,

yang sudah terbayar Rp250 M dan yang belum terbayar Rp 150 M.

8. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana gempa, gunung

meletus, Banjir, Longsor dan Angin Kencang akibat Siklon serta dampak Covid-19

di seluruh wilayah DIY

9. Penguatan koordinasi BPBD DIY bersama-sama BPBD Kabupaten/Kota dan

Instansi Teknis melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana.

10. Perlu segera dilakukan clearing data kemiskinan yang terdata 1,2 juta jiwa agar

tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi bantuan.

17

BAB V

PENUTUP

Demikianlah laporan kunjngan kerja ini ini dibuat menjadi bahan dalam menjangkan fungsi

pengawasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA TIM

M.R.IHSAN YUNUS, BA, B.Comm, ME.Con