2_13 jan 2000_56-menkes_sk-i-2000_ot

2
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 56/MENKES/SK/I/2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KLINIK OBAT TRADISIONAL MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a.  bahwa obat tradisional sebagai salah satu perbekalan kesehatan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk  pemeliharaan dan pelayan an Kesehatan:  b.  bahwa untuk dapat dimanfaatkan pada pelayanan kesehatan formal. terhadap obat tradisional perlu dilakukan uji klinik; c.  bahwa untuk itu perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat tradisional. Mengingat : 1. Undang-und ang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor l00. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan: 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 760/Menkes/Per/lX/1992 tentang Fitofarmaka; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tanggal 28 Mei | 99O tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional ; 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 661/Menkes/SKlVlJ/1994 tanggal 9 Juli 1994 tentang Persyaratan Obat Tradisional; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0584/Menkes/SWVI/1995 tanggal 2 Juni I995 tentang Sentra Pengembangan dan Penetapan Pengobatan tradisional. M E M U T U S K A N :

Upload: kavitha-sree-kanayya

Post on 09-Oct-2015

57 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

puu

TRANSCRIPT

  • 5/19/2018 2_13 jan 2000_56-Menkes_SK-I-2000_ot

    1/3

    MENTERI KESEHATAN

    REPUBLIK INDONESIA

    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR : 56/MENKES/SK/I/2000

    TENTANG

    PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KLINIK OBAT TRADISIONALMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang:

    a. bahwa obat tradisional sebagai salah satu perbekalankesehatan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untukpemeliharaan dan pelayanan Kesehatan:

    b. bahwa untuk dapat dimanfaatkan pada pelayanankesehatan formal. terhadap obat tradisional perludilakukan uji klinik;

    c. bahwa untuk itu perlu disusun Pedoman PelaksanaanUji Klinik Obat tradisional.

    Mengingat : 1.

    Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentangKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor l00.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

    2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1995tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan:

    3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan:

    4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor760/Menkes/Per/lX/1992 tentang Fitofarmaka;

    5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

    246/Menkes/Per/V/1990 tanggal 28 Mei | 99O tentangIzin Usaha Industri Obat Tradisional dan PendaftaranObat Tradisional ;

    6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor661/Menkes/SKlVlJ/1994 tanggal 9 Juli 1994 tentangPersyaratan Obat Tradisional;

    7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor0584/Menkes/SWVI/1995 tanggal 2 Juni I995 tentangSentra Pengembangan dan Penetapan Pengobatantradisional.

    M E M U T U S K A N :

  • 5/19/2018 2_13 jan 2000_56-Menkes_SK-I-2000_ot

    2/3

    Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLTKINDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANUJI KLINIK OBAT TRADIS!ONAL

    Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman PelaksanaanUji Klink Obat Tradisional sebagaimana tercantum dalam

    lampiran keputusan ini, sebagai pedoman bagi semuapihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengembanganobat tradisional dengan uji klinik untuk dimanfaatkan padapelayanan kesehatan\

    Kedua : Hasil uji klinik obat tradisional merupakan syaratpelengkap pendaftaran obat tradisional yang akandigunakan dalam upaya pelayanan kesehatan formal

    Ketiga : Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atasnama Menteri Kesehatan dapat melakukan penyempurnaanPedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional inimengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

    Ditetapkan di : Jakarta

    Pada Tanggal : 13 Januari 2000

    MENTERI KESEHATAN

    ttd

    Dr. Achmad Sujudi

  • 5/19/2018 2_13 jan 2000_56-Menkes_SK-I-2000_ot

    3/3