SUSUNAN PENGURUS BESAR PGRI KONGRES I SAMPAI DENGAN XVIII

nah, mendung gini dari pada ga ada kerjaan mending buka blog,dan kali ini ane mau posting

materi susunan PB PGRI kongres I s/d XVIII,, buat temen-temen yang mau download

file'nya silahkan klik disini

Sejarah pertumbuhan PGRI dari masa ke masa dapat di lacak dari hasil-hasil kongres yang

satu ke kongras berikutnya. Akan tampak bahwa PGRI sangat lekat dengan situasi kehidupan

politik pada zamanya, bahkan dapat di katakan bahwa sejarah pertumbuhan PGRI tidak

ubahnya dengan sejarah” politik bangsa”.

1. KONGRES I PGRI

Kongres I PGRI di laksanakan di Surakarta ( Solo ) , jawa Tengah pada Tanggal 23-25

November 1945, dengan susunan PB sebagai berikut:

1) Ketua I : Amin Singgih

2) Ketua II : Rh.Koesnan

3) Ketua III : Soekitro

4) Penulis : Djajeng Soegianto

5) Bendahara : Siswowidjojo

Beberapa bulan kemudian Ketua I Amin Singgih di angkat sebagai Bupati Mangkunegaran,

sehingga terpaksa di adakan perombakan susunan pengurus besar dengan formasi berikut:

1) Ketua I : Rh. Koesman

2) Penulis I : Sastrosoemarto

3) Penulis II : Kadjat Matosoebroto

4) Bendahara : Soemidi Adisasmito

2. KONGRES II PGRI

Kongres ke II PGRI di adakan di Surakarta ( solo ) Jawa Tengah pada Tanggal 21-23

Desember 1946.

Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah yaitu:

a) Sistim pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.

b) Gaji guru supaya tidak di hentikan.

c) Di adakan Undang-Undang Pokok Perburuhan.

Tuntutan tersebut mendapat perhatian pemertintah, terbukti dengan di tunjuknya Rh. Koesnan

menjadi anggota Panatia Gaji Penerintah yang di bentuk oleh Departemen Kuangan RI.

Dari kongres tersebut komposisi PB sebagai berikut:

1) Ketua I : Rh. Koesnan

2) Ketua II ; Soejono Kromodomejo

3) Ketua III : Soedjono

Karena Ketua I Rh. Koesman di tunjuk sebagai Mentri Social dan Perburuhan dalam Kabinet

Hatta, maka KB di ubah menjadi; Ketua II Sowjono Kromodimuldjo menjadi Ketua I dan

Ketua III Soedjono menjadi Ketua II, sedangkan Jabatan Ketua III di hapus.

3. KONGRES KE III PGRI

Kongres ke III PGRI di adakan di Madiun Jawa Timur pada Tanggal 27-29 Februari

1948, kongres yang di adakan dalam keadaan darurat ini antara lain memutuskan bahawa

untuk meningkatkan efektivitas organisasi di tenpuh dengan jalan memekarkan cabang-

cabang yang tadinya keresidanan mamiliki satu cabang menjadi cabang-cabang yang lebih

kecil, tetapi dengan jumlah anggotanya 100 orang.

Susunan Kongres ke-III PGRI adalah sebagai berikut:

1) Ketua I : Soedjono kromodimoeldjo

2) Ketua II : Soedjono

3) Ketua III : Soedarsono

Pada akhir tahun 1948 s.d awal tahun 1949 dengan kembalinya kekuasaan pemerintah RI ke

Yogyakarta, maka kembali pula PGRI menggerakkan organisasinya dan memindahkan

kedudukan PB dari Solo ke Yogyakarta, dengan susunan pengurus sebagai berukut;

1) Ketua Umum I : Soedjono Kromodimedjo

2) Ketua Umum II : Soedjono ( Wkil PB di Jakarta )

3) Sekretaris : Soekirno

4) Bendahara : Soewandi

Pada akhir tahun 1948 s.d awal tahun 1949 dengan kembalinya kekuasaan pemerintah RI ke

Yogyakarta, maka kembali pula PGRI menggerakkan organisasinya dan memindahkan

kedudukan PB dari Solo ke Yogyakarta, dengan susunan pengurus sebagai berukut:

1) Ketua Umum I : Soejono Kromodimejo

2) Ketua Umum II ; Soedjono (Wk. PB di Jakarta)

3) Ketua Umum III : Soedarsono

4) Sekretaris Umum : Soekirno, Soebakti

5) Bendahara : Soewandi

4. KONGRES KE IV PGRI

Kongres ke IV yang berlangsung di Yogyakarta 26-28 februari 1950 ini, memutuskan

untuk mengeluarkan “Maklumat Persatuan” yang berisikan seruan kepada masyarakat,

khususnya kepada guru-guru, untuk membantu menghilangkan suasana yang membahayakan

dalam hubungan antara golongan” Non-“dan “Ko” ,dan menggalang persatuan demi

perjuangan untuk mengisi kemerdakaan. Ternyata “Maklumat Persatuan” ini mendapat

perhatian dan penghargaan dari kalangan luas termasuk Pemarintah.Adapun susunan PB

dalam Kongres Ke IV adalah :

1) Ketua I : Rh. Koesman

2) Ketua II : Soedjono

3) Ketua III : Soejono Kromodimoeljo

Rh.Koesnan dan Pengurus-Pengurus Besar lain berkedudukan di Yogyakarta,

Mereka secara bersama memelihara hubungan Jwa tengah. Jawa Timur danDIY.Mereka juga

bertugas memelihara hubungan Jawa Barat, Sumatra, Kalimantan Indonesi Timur,dan Sunda

Kecil. :

5. KONGRES KE V PGRI

Diadakan di Bandung pada tanggal 19-24 Desember 1950 tepatnya di Hotel Savoy

Homann, dan di buka oleh ketua PB PGRI Rh.KoesmanDalam Kongres ini di bicarakan suatu

masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan perkembangan PGRI selanjutnya

yaitu asas organisasi ini.dan Pancasila di terima sebagai asas organisasi. Selain itu di

diskusikan pula bentuk Pendidikan Guru KPKPKB ( Kursus Pengantar Kepada Persiapan

Kewjiban Belajar ), yang menurut peserta kongres tidak sesuai dengan upaya peningkatan

mutu Pendidikan Bangsa.

Kongres juga menegaskan PB-PGRI dalam waktu singkat melakukan usaha untuk

menghilangkan perbedaan gaji antara golongan “Non” dan “Ko”yang telah di tetapkan oleh

pemerintah.Adapon susunan PB nya ialah;

1) Ketua I : Soedjono

2) Ketua II : M.E.Subiadinata

Tugas PB yang di bebankan oleh Kongres seharusnya dapat di laksanakan oleh PB yang

lengkap,karena sampai 3 bulan susdah Kongres baru 9 orang yang dapat berdomisilidi

Jakarta.Komisariat-komisariat Daerah di bentuk pada tahap pertama adalah untuk Daerah-

daerah:

a) Sumatra Utara : T.Z.Answar

b) Sumatra Tengah : A.Manan

c) Sumatra Selatan : Noezoear

d) Jawa Barat : Jaman Soedjono Prawiro

e) Jawa Tengah : Soenarto

f) Yogyakarta : Moh.Djoemali

g) Jawa Timur : Soebandri

h) Sulawesi Selatan : A.N. Hardjarati

i) Jakarta Raya : Soemadi (Koordinaror)

Pada tahun 1952 terbentuk Komisariat Daerah yang baru yaitu:

a) Kalimantan : E.Simorangkir (digantikan Sjahran)

b) Sulawesi Utara : E.A.Parengkuan

c) Maluku : O.Nanulaita

d) Bali : Made Mendra

6. KONGRES KE VI PGRI

Kongres PGRI Ke VI berlangsung di Malang Jawa Timur 24-30 November 1952, dalam

Kongres ini menyapakati beberapa keputusan penting:

1. Dalam Bidang Organisasi, Kongres menetapkan bahawa asas PGRI ialah keadilan social

dan dasarnya adalah “Demokrasi”, dan PGRI tetap berada di bawah GBSBI ( Gabungan

Serikat Buruh Indonesia ). Dalam bidang perburuhan diputuskan untuk memperjuangkan

kendaraan bermotor bagi penilik sekoleh, instruktur Pendidikan Jasmani dan Pendidikan

Masyarakat.

2. Dalam Bidang Pendidikan,di setujui agar (a) sisitim pengajaran di selaraskan dengan

kebutuhan Negara pada masa pembangunan,(b) KPKB(Kursuss Persamaan Kewajiban

Belajar) di ubah menjadi SR 6 tahun (c) KPKPKB di hapus pada ahir tahun 1952/1953 (d)

Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA di atur sebaik-baiknya dan (e) di

adakan Hari Pendidikan Nasional.

3. Dalam Bidang Uumum, di sepakati supaya anggaran belanja Kementrian PP & K di

tingkatkan menjadi 25% dari seluruh anggaran belanja Negara dan agar Jawatan PP & K di

pusatkan sampai tingkat propinsi saja.Dalam Kongres ini di syahkan pula “Mars PGRI”

ciptaan Basoeki Endropranoto.

Pada Kongres ke VI untuk pertama kalinya PV PGRI berusaha mengajukan konsep tentang

isi dan pengertian “Pendidikan Nasional”.Adapun susunan pengurusnya adalah:

1) Ketua I : Soedjono

2) Ketua II : M.E.Subiadinata

3) Panitera Umum : Moehammad Hidajat

4) Tata Usaha : Soebandri

5) Panitera Pendidikan ::Ktut Nara

6) Redaksi Majalah Suara Guru ; Soeprdo, Soedjono Soebandri

Dalam Kongres ke VI ini NV harapan Mersra PGRI, mulai memberikan

pertanggungjawabanya dan karena itu menjadi acara pembahasan pula.

7. KONGRES KE VII PGRI

Kongres ini di laksanakan di Semarang tepatnya di SMA-B Candi Semarang pada tanggal

24 November s,d 1 Desembar 1954dan di hadiri 639 0rang utusan dari 351 cabang yang

menbawakan 1,414 suara dari 1.581 seluruh suara dalam organisasi ( 89%). Untuk pertama

kalinya Kongres ini di hadiri oleh tamu-tamu dari luar nagri yaitu Maria Marchant, wakil

FISE yang berkedudukan di Paris , Marcelini Bausta dari PPTA Filipina mewakili WCTOP,

Fan Ming, Chang Chao dan Shen Pei Yung dari Serikat Buruh Pendidikan RRC. Hasil

Kongres ini antara lain;

1. Bidang Umum, Pernyataan mengenei Irian Barat, Pernyataan mengenei korupsi, resolusi

mengenei desentralisasi sekolah, mengenei pemakaian keuangan oleh kementrian PP & K,

dan mengenei penyempurnaan cara kerja Kementrian PP & K ,

2. Bidang Pendidikan, resolusi mengenei anggaran belanja PP & K yang harus mencapai 25%

dari seluruh anggaran belanja Negara, mengenei UU Sekolah Rakyat, dan UU Kewajiban

Belajar,mengenei Film, iektur, gambar, serta radio dan pembentukan Dewan Bahasa

Nasional.

Empat orang formatur terdiri atas Soedjono (944 suara), M.E.Subiadinata( 9 784 suara),

Hermanoe Adi (264 suara), dan Moehammad Hidajat (258 suara) di pilih oleh Kongres untuk

mekengkapi susunan PB berikut:

1) Ketua I : Soedjono

2) Ketua II : M.E.Subiadinata

3) Ketua III : Hermanoe Adi

Terjadi pergantian Komisaris Daerah dan penambahan Komisaris Daerah sbb:

a) Sumatra Utara : Idris M, Hutapea

b) Sumatra Tengah : Achmad Chatib

c) Sumatra Selatan : Madian

d) Jakarta Raya : Baheransjah Sutan Indera

e) Jawa Barat : M. Hosein

f) Jawa Tengah : Soenarto

g) Yogyakarta ; Muh,Djumali

h) Jawa Timur : Hermanoe Adi

i) Kalimantan Barat ; R.Sujo

j) Kalimantan Selatan : Sjahran

k) Sulawesi Utara ; E,A Parengkuan

l) Sulawesi Selatan : J.E.Tatengken

m) Bali ; Madae Mendra

n) Maluku : M.Ruhupatty

8. KONGRES KE VIII PGRI

Dilaksanakan di Bandung pada Oktober 1956, hampir di hadiri seluruh cabang

PGRI.Tetapi saat pemilihan ketua umum PB PGRI keadaan menjadi tegang , karena pihak

Soebandri dkk menambah kartu pemilihan (kartu palsu),sehingga pemilihan tersebut harus di

ulangi. Otak pemalsuan ini Hermanoe Adi, tokoh PKI Jawa Timur yang saat itu menjabat

Ketua II PB PGRI. Ahirnya yang terpilih menjadi Ketua Umum PB PGRI ialah

M.E.Subiadinata, menggantikan Sudjono.Hermanoe Adi tidak legi di pilih menjadi ketua PB

PGRI jabatanya di gantikan oleh M.Husen yang sebelumnya menjabat Ketua PGRI

Komisariat Daerah Jawa Barat.Susunan PB-PGRI hasil Kongres ini sbb:

1) Ketua Umum : M.E.Subiadinata

2) Ketua I : Soedjono

3) Ketua II : M.Hosein

9. KONGRES KE IX PGRI

Berlangsung di Surabaya, pada Tanggal 31 Oktober-4 November 1959. Susunan PB PGRI

sbb :

1) Ketua Umum : M.E Subiadinata

2) Ketua I : M. Hoesein

3) Ketua II : Soebandri

10. KONGRES KE X PGRI

Bertempat di Gelora Bung Karno Jakarta, Oktober 1962, periode tahun 1962-1965. PGRI

mengalami masa sulit karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PGRI.Susunan PB PGRI

masa perserikatan ke X Sbb:

1) Ketua Umum : M.E.Subiadinata

2) Ketua I : M.Hosein

3) Ketua II : Soebandri *)

Pada bulan Juni1964 Soebandri di pecat kerana terlibat dalam penghianatan /sparatis dengan

mendirikan PGRI Non Vak sentral/PKI.pada bulan-bulan pertama kongres X mengalami

kesulitan-kasulitan terutama keuangan, Setelah mengalami beberapa reshuffle , maka susunan

PB PGRI berubah sbb:

1) Ketua Umum : M.E,Subiadinata

2) Ketua I : M.Hosein

3) Ketua II : -

Untuk menyelamatkan pendidikan dari ancaman dan perpecahan di kalangan guru Presidan

Soekarno membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan PenPres No.19 tahun

1965 tentang Pokok - pokok Sistim Pendidikan Nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari

Panetia Negara untuk penyempurnaan Sestem Pendidikan Pancawardhana.

11. KONGRES KE XI PGRI

Dilaksanakan di Bandung 15-20 Mart 1967, dengan susunan PB PGRI( 1967-1970) sbb:

1) Ketua Umum ; M.E,Subiadinata

2) Ketua I : Dra.Mien S. Warnaen

3) Ketua II : Maderman B.A.

Adapun hasil Kongres Ke XI antara lain:

Di bidang umum dan politik diantaranya sebagai berikut ;

Memenangkan perjuangan untuk menagakkan dan mengembangkan orde baru demi

suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera.

Mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPR.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD

45.

Menjujung tinggi hak asasi manusia.

Mengikis habis sisa-sisa Gestapu/PKI.

PGRI Non Vaksentral, SSP, PGTI di nyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan

ormas anthek PKI.

Diaktifkanya kembali 27 pejabat kementrian P & K yang di pecat oleh, Prof.Prijono.

Di setujuinya PGRI untuk bergabung dalam Sekber Golkar.

Di bidang organisasi antara lain:

Konsolidasi pengembangan organisasi ke dalam dan ke luar untuk menciptakan kekompakan

pada seluruh potensi kependidikan.

Perubahab dan penyampurnaan AD/ART/PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik

Orde Baru’

Perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen PT.

Penentuan criteria/persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat PB, PD, PC hingga Ranting.

Intensivikasi penerangan tentang kegiata organisasi melalui pers, radio, TV, dan majalah

Suara Guru.

Pendidikan kader organisasi secara teratur dan berencana.

PGRI menjadi anggota WCOTP ( World Confederation of Organisation of Teaching

Prifession )

Mwnyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah pelaksanaanAsian Regional Confrence ( ARC

WCOTP .

Pada tanggal 19 Desember 1969, ketua Umum PB PGRI M.E.Subiadinata wafat, di

makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata,dengan inspektur upacara jendral TNI Abdil

Haris nasution,sehingga Ketua Umum di gantikan oleh ketua I yang baru Slamet (1967-

1970).

12. KONGRES KE XII PGRI

Kongres ke-XII PGRI kebali di gelar di Bandung 29 Juni-4 Juli 1970,dengan susunan PB

PGRI (1970-1973) sbb;

1) Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja

2) Ketua I ; Slamet I*

3) Ketua II : maderman B.A*

4) Sekretaris Jendaral : AMD jusuf

Konpus II Tahun 1972 memutuskan bahwa susunan PB PGRI harus di sempurnakan di

sebabkan oleh:

Ketua I Slamet pindah ke nagri Belanda, di gantikan oleh Ketua II Maderman.

Ketua II di isi oleh Drs.WDF Rindhorindo

SekJen AMD Jusuf wafat di gantikan oleh M Hatta ( sebelumnya menjabat Sekretaris

Perburuhan ).

Adapun keputusan-keputusan penting dari Kongres Ke XII PGRI sbb:

Perubahan struktur dan basis-basis organisasi PGRI, yaitu tngkat Cabang meliputi wilayah

kabupaten/kotamadya, sedangkan wilayah Anak cabang adalah kecamatan.

Administrasi Organisasi di sederhanakan dan di seragankan untuk seluruh wilayah

Indonesia.

Lambang PGRI dan Mars PGRI di lampirkan dalam buku AD/ART PGRI.

13. KONGRES KE XIII PGRI

Diselenggarakan di Jakarta 21-25 novenber 1973, Dengan susunan PB PGRI sbb:

1) Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja

2) Ketua I : Prof. Dr.Wnarno Surakmad

3) Ketua II : DRS. Madorman.

4) Sekretaris Jendral : Drs. WDF Rindorindo

Dalam menjalankan tugasnya PB PGRI untuk pertama kalinya mendapat bimbingan dari

Dewan Pembina Pusat yakni Mentri Pendidikan Dan kebudayaan, Mentri Dalam Negri,

Mentri Agama, Dr.midian Sirait, Prof.Sadajoen Siswomartojo, Prof.IP simanjuntak, M.A.AE

Manihuruk.

Dalam Kongres ini di tetapkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam bidang prganisasi

yaitu;berubahnya sifat PGRI dari organisasi serikat pekerja menjadi organisasi Profesi, di

tetapkanya Kode Etik Guru Indonesia, Perubahan lambing panji Organisasi PGRI yang sesuai

dengan organisasi profesi guru, dan adanya Dewan Pembinaan PGRI.

14. KONGRES KE XIV PGRI

Diselenggarakan di Jakarta tanggal 26 – 30 Juni 1979,adapun susunan PB-PGRI (1979-

1984) adalah sbb:

1) Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja

2) Ketua : Prof.Dn Amran Halim

3) Wakil Ketua : Dra,Ny.M. Wahyudi

4) Wakil Ketua : Drs.Sudarmaji

5) Wakil Ketua : Drs.Aidil Fitrisyah

6) Sekretaris Jendral ; Drs. WDF Rindorindo

7) Wakil SekJen : Mohammad Hatta

Kongres ini menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu menganei pendirian Wisma

Guru yang di rencanakan berdirinya di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat ini sekaligus

akan menjadi kantor PB PGRI.Kongres PGRI ke XIV ini juga memutuskan dan menegaskan

bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI perlu di lakukan secara konsepsional, nasional,

dan terkendali secara organisator.Untuk melaksanakan keputusan Kongres, PB PGRI

membentuk YPLP – PGRI DENGAN Akta Notaris Moh.Ali No.21 tanggal 31 Mart 1980

yang berlaku surat sejak 1 Januari 1980.Dengan SK PB PGRI No.951/SK/PB/XIV?1980

tanggal 10 Oktober 1980 diangkat Pengurus Pusat YPLP-PGRI yang pertama sbb:

1) Ketua : Slamet I

2) Wakil Ketua : Drs. Soepojo Padmodipuro

3) Sekretaris : Surdilani

15. KONGRES KE XV PGRI

Kongres berlangsung di Jakarta tanggal 16-21 Juli 1984,Kongres ini menggariskan pokok-

pokok PGRI untuk kurun waktu lima tahun mendatang ( 1984-1989) yang meliputi: ruang

lingup pembinaan dan pengembangan organisasi PGRI, tanggunb jawab dan peran PGRI

dalam menyukseskan SU MPR 1983, Repelita IV dan Pancakrida Kabinet Pembangunan V.

Adapun susunan PB PGRI XV( 1984-1989) adalah sbb:

1) Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja

2) Ketua ; Dr.Anwar Jasin, M.Ed

3) Ketua ; Prof. Dr. Amran Halim

4) Ketua : Ny. M Wahyudi

5) Ketua : Drs. Is Riwidikdo

6) Ketua : Drs. I Gusti Agung Gde Oka

7) Ketua : Drs. Adil Fitrisyah

Susunan Dewan pembinaan pusat PGRI Masa Bhakti XIV ( 1984-1989) sbb:

1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,sebagai Ketua

2) Menteri Dalam Negeri , menteri Agama,Menteri Penerangan, Menteri Sosial, ketua Umum

DPP Golkar, AE.Mamehuruk, Dr. midian Sirait, dan, Prof. Dr.D.A , sebagai Anggota.

3) Sekreyaris Jendral PB-PGRI, sebagai Sekretaris.

Salah satu larya besar PGRI masa bhakti ke- XV adalah pembangunan Gedung Guru

Indonesia ( GGI ) di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta, pelaksanaan pembangunan di mulai

20 Mart 1986 dan di serahkan kepada PGRI pada 21 Mart 1987, kemudian di resmikan oleh

Presiden Soeharto 21 April 1987.

16. KONGRES KE XVI PGRI.

Kongres PGRI Ke-XVI di adakan di Jakarta tanggal 3-8 Juli 1989, dengan susunan PB

PGRI Masa Bhakti (1989-19941) sbb:

Pengurus Harian:

1) Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja

2) Ketua : Drs. I Gusti Agung Gde Oka

3) Ketua : Dr. Anwar Jasin, M.Ed

4) Ketu : Dra. Mien S.Warnaen

5) Ketua : H.R taman sastrodikromo

6) Ketua : Taruna S.H.

7) Ketua : Drs. Sutrisno

17. KONGRES KE XVII PGRI

Kongres ke XVIII PGRI di selenggarakan di Jakarta tanggal 3-8 Juli 1994, dengan susunan

PB PGRI ( 1994-1998) adalah sbb:

1) Ketua Umum : Basyumi Suriamiharja

2) Ketua : Drs. I Gusti Agung Gde Oka

3) Ketua : Dr. Anwar Jasin, M.Ed

4) Ketua : Dra. Mien S. Warnaen

5) Ketua : H.R. Taman Sastridokromo

6) Ketua : Taruna, S.H

7) Ketua : Prof. dr. Marsetio Danusaputro

Pertama kalinya Kongres PGRI ke XVII menetapkan dewan Pembina menjadi Dewan

Penasehat dan tidak lagi ada Menteri yang menjadi anggota Dewan Penasehat.

18. KONGRES KE XVIII PGRI

Di selenggarakan di Lembang, Bandung tanggal 25-28 November 1998, dengan susunan

PB PGRI masa bhakti ( 1998-2003), sbb:

1) Ketua Uumum : Prof.Dr. H Mohammad Surya

2) Ketua : Drs. H.Alwi Nurdin, MM

3) Ketua : Drs. WDF Rindorindo

4) Ketua : Drs. Soekarno

5) Ketua : Prof.Dr. Amran Halim

6) Ketua : Koesrin Wardojo, SIP, SH

7) Ketua : Dr.M. Ali, SH.Dipl.Ed,M.Sc

Makalah SPJD PGRI

Ibrahim MA

11:59 PM

penelitian

I.1 Latar Belakang Makalah

PGRI lahir tanggal 25 November 1945, hanya

berselelang tiga bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Semangat dan suasana batin perjuangan kemerdekaan Indonesia turut membidani lahirnya PGRI. Pada

perkembangan selanjutnya semangat kemerdekaan itu senantiasa mewarnai perjuangan PGRI. bertempat disekolah Guru Putri (SGP) Surakarta diselenggrakan Kongres I PGRI dari tanggal 24-25 November 1945. Pada konngres itu

disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Pendirinya antara lain : Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali marsaban, Djajeng Soegianto,

Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Pada kongres itu dirumuskan tujuan PGRI, yaitu :

1. mempertahankan dan menyempurnakan

Republik Indonesia

2. mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan

3. membela hak dan nasib buruh pada umumnya, guru pada khusus (Suara Guru, NOvember 1955; 17)

Kelahiran PGRI merupakan bagian integral

perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut, menegakkan, menyelamatkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.

Wujud jati diri PGRI merupakan panggilan sejarah yang tumbuh sejak Kebangkiatan Nasional, dalam membentuk penanaman kesadaran kebangsaan dan nasionalisme lewat pengajaran. Dengan

demikian , tujuan PGRI menunggal dengan cita-cita bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Lembaga pendidikan PGRI merupakan organisasi profesi terkait dengan fungsi keguruan yang berperan sebagai pendidik bangsa lewat pengajaran. PGRI juga dalam hal mengabdi kepada masyarkata dan meningkatkan kualitas

manusia Indonesia, selalu mendasarkan diri pada

aspirasi masyarakat serta tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

I.2 Rumusan Makalah

1. Kapankah diselenggarakannya kongres PGRI I - XX?

2. Dimanakah diselenggarakannya kongres tersebut?

3. Bagaimanakah bentuk susunan PB PGRI pada setiap kongres?

4. Apa sajakah yang diputuskan dalam setiap

kongres?

5. Apakah yang terjadi pada setiap periode masa

bhakti?

I.3 Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan susunan pengurus besar PGRI pada setiap kongres PGRI

2. Mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi pada setiap kongres PGRI

3. Mendeskripsikan putusan pada setiap kongres PGRI

4. Mendeskripsikan hal-hal yang terjadi pada masa periode masa bhakti dalam setiap periode.

I.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Pemerintah

Bisa dijadikan sebagai sumbangsih dalam meningkatkan organisasi guru-guru di Indonesia.

2. Bagi Dosen

Bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengajar agar para peserta didiknya dapat berprestasi lebih baik dimasa yang akan datang.

3. Bagi Mahasiswa

Bisa dijadikan sebagai bahan kajian dalam rangka

meningkatkan prestasi diri pada khususnya dan daapt melestarikan kebudayaan yang ada dengan

menggunakan sebagaimana mestinya ( tidak berlebihan ).

BAB II PEMBAHASAN

SUSUNAN PENGURUS BESAR PGRI

1. KONGRES PGRI I

Kongres PGRI I berlangsung pada tanggal 23 – 25

Nonember 1945 di Surakarata (Solo).

Ø Pada kongres hari pertama disampaikan protes kepada seluruh dunia terhadap tindakan-tindakan tentara penduduk di Indonesia, garis besar protes tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan protes perbuatan-perbuatan tentara penduduk yang tidak sesuai dengan maksud penduduk.

2. Maksud protes agar tentara pendudukan ditarik kembali dan tidak usah diganti karena negara

republik Indonesia telah menyelenggarakan keamanan dan ketentraman dalam negeri

3. Protes ditujukan kepada : negera-negera

serikat, Vietnam dan negara Arab juga akan diberi tahu.

Ø Pada kongres hari kedua ini dibentuk juga susunan pengurus besar PGRI yaitu seperti berikut :

Ketua Umum : Amin Singgih

Ketua 1. Rh. Koesnan

2. Soekitro

Bendahara : 1. Soemidi Adisasmita

2. Siswa Widjojo

Penulis : 1. Djajeng Soegianto

2. Ali Marsaban

Anggota : 1. Siti Wahjoena (Popy Sjahrif)

2. Martosoedigdo

3.Reksosoebroto (Siswowadodjo)

4. Parmoedjo.

Ø Kongres pertama PGRI yang berlangsung 100 setelah kemerdekaan turut membantu

membangkitkan semangat para guru. Hal itu sejalan dengan tujuan PGRI ketika didirikan, yaitu memperkuat bedirinya republik Indonesia.

Ø Beberapa bulan kemudian Ketua umum Amin Singgih di Angkat sebagai Bupati Mangkunegara

Surakarta, sehingga terpaksa di adakan perombakan susunan Pengurus Besar dengan formasi sebagai berikut:

Ketua I dan II (dirangkap) : Rh. Koesnan

Penulis : 1. Sastrosoemarto

2. Kadjat Martosoebroto

Bendahara : 1. Soemidi Adisasmita

2. Martosoedigdo

Anggota : 1. Djajeng Soegianto

2. Sadat Sswowidjojo 3. Siswowardojo

4. Nj. Noerhalmi

5. Soespandi Atmowirogo

2. KONGRES PGRI II

Kongres PGRI II berlangsung pada tanggal 21-23 Desember 1946 di Surakarta.

Ø Adapun komposisi pengurus besar hasil kongres II adalah sebagai berikut :

Ketua : 1. Rh. Koesnan

2. Soejono Kromodmoeljo

3. Soejono

Penulis : 1. J. Soetemas

2. Mh. Hoesodo

Bendahara : 1. Soemedi Adisasmita

2. Dinneman

Ketua bagian Pendidikan : D. Notohamidjojo

Ketua bagian Perburuhan : Sosro

Ketua bagian Penerangan : Slamet I

Ø Kongres ini menghasilkan tiga tuntutan

terhadap pemerintah, yaitu :

1. Sistem pendidikan agar dilakukan atas dasar kepentingan nasional.

2. Gaji guru supaya tidak dihentikan.

3. Diadakannya undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang perburuhan.

Tuntunan ini kelak dapat perhatian pemerintah

dengan diangkatnya Rh. Koesnan menjadi anggota panitia gaji pemerintah. Pada kementrian keuangan Rh. Koesnan bersama Zachir diangkat menjadi anggota KNIP Plane. Terakhir Rh.

Koesnan menjadi Mentri Sosial dan Perburuhan pada Kabinet Hatta.

Ø Kongres kedua PGRI ini menghasilkan keputusan yang merupakan wujud dari tanggung jawab nasionan PGRI dalam upaya mempelopori

perubahan sistem pendidikan kolonial kparah sistem pendidikan nasional.

Ø Karena ketua I Rh. Koesnan ditunjuk sebagai Mentri Sosial dan Perburuhan dalam Kabinet

Hatta, maka komposisi Pengurus Besar di ubah menjadi:

Ketua I : Soedjono Kromodimoeldjo

Ketua II : Soejono

Sedangkan untuk jabatan ketua III dihapus.

3. KONGRES PGRI III

Konggres PGRI yang ke III diselenggarakan pada tanggal 27-29 Februari 1948 di Madiun.

Ø Ditengah berkecamuknya perang kemerdekaan, PGRI menyelenggarakan kongres ke III. Kongres yang berangsung dalam keadaan darurat menghasilkan keputusan-keputusan bahwa untuk

menghasilkan efektivitas organisasi, dilakukan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya setiap kepresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, tetapi dengan

jumlah sedikitnya 100 orang, diharapkan bahwa yang lebih kecil itu dapat lebih efektif, dalam cakupan daerah yang cukup terbatas itu PGRI mempunyai 76 cabang yang masing-masing

ternyata dapat memajukan aktivitas dan vitalitas yang tinggi sekali.

Ø Adapun pengurus besar hasil kongres ke III

adalah sebagai berikut :

Ketua : 1. Soejono Kromodmoeljo

2.Soedjono

3. Soedarsono

Panitera umum : 1. Brahim Prawirosoemitro

2. Inda Karjoso

Ketua bagian pendidikan : Soepojo

Ketua bagian perburuhan : Sostrowignjo

Bendahara : Dinneman

Ø Setelah kekuasaan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta pada akhir tahun 1948 s.d awal tahun 1949, PGRI kemudian memindahkan masrkasnya

dari Solo ke Yogyakarta, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : 1. Soejono Kromodmoeljo

: 2. Soedjono

: 3. Soedarsono

Sekretaris umum : 1. Soekkirno : 2. Soebakti

Bendahara : Soewandi

Ketua bagian pendidikan : Ali Marsaban

Ketua bagian perburuhan : Sosro

Ketua bagian publisiteit : Hj. Soemato

4. KONGRES PGRI IV

Kongres PGRI IV diselenggrakan pada tanggal 26-28 Februari 1950 di Yogyakarta.

Ø Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada kongres IV ini ialah bergabungnya perngurus pusat Serikat Guru Indonesia (SGI) yang berkedudukan di Bandung besama dengan 38 cabang sejarah mencatat pada kongres IV,

anggota PGRI berjumlah 15.000 yang terseber di 76 cabang.

Adapun keputusan yang diambil pada kongres IV antara lain seperti berikut :

1. Mempersatukan guru-guru seluruh tanah air

dalam satu organisasi, yaitu PGRI

2. Menyingkirkan rasa saling curigai dan semangat kedaerahan yang menjangkit para guru yang politik yang memecah belah wilayah republik

Indonesia.

3. Mengeluarkan ”Maklumat Persatuan” yang bersisi seruan masyarakat khusunya kepada para guru, untuk membantu menghasilkan suasana

yang membahayakan anggota golongan yang pro-republik dan golongan yang kontra republik, serta menggalakkan persatuan demi perjuangan untuk

menghasilkan kemerdekaan.

Ø Adapun susunan pengurus besar PGRI pada saat kongres IV di yogyakarta adalah:

Ketua : 1. Rh. Keosnan

2. Soedjono

3. Soedjono Kromo Dimoeljo

Sekretaris Jendral : 1. Soekimo

2. Moehamad Hidajat

Bendahara : 1. Soetinah

2. Soetedja

Ketua bagian pendidikan : Soedarsono

Wakil ketua bagian pendidikan : F. Wachen droff

Ketua bagian perburuhan : M.E. Soebiadinata

Wakil ketua bagian perburuhan : Soeparmo

Ø Rh. Koesnan, Soejono, Soekirno, Soetinah, Soeparno dan Soedarso bekedudukan di Yogyakarta. Mereka secara bersama-sama

memelihara hubungan dengan jawa tengah, jawa timur dan D.I Yogyakarta. Soejono, Muhamd Hidayat, Soetejo, M.E Subiadinata dan F. Wacendroff berkedudukan di Jakarta bertugas

menyelenggarakan hubungan dengan Jawa Barat, Sumatra, Kalimantan, Indonesia Timur dan Sunda Kecil.

Ø Beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah kongrs IV adalah seperti berikut :

1. Tiga puluh cabang serikat guru Indonesia menyatakan gabung dengan PGRI.

2. Keluarnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1950 yang antara lain berisi tentang

penyesuaian gaji guru yang tadinya digaji menurut Herdziende Bezal Dingding Sregeling der Burgelijke Landsdie Haren (HBBL)

3. Didirikannya sekolah yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar pejuang.

5. KONGRES PGRI V

Kongres PGRI V dilaksanakan pada tanggal 19-24 Desember 1950 di Bandung.

Ø Dalam waktu kurang satu tahun, PGRI kembali

mengadakan kongres V. Pada rapat ini diputusnkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali pancasila sebagai azaz organisasi.

2. Menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat

melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra politik.

3. Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisariat-komisariat daerah.

Ø Peristiwa penting terjadi pasca kongres V ialah :

1. Memasukkan 47 cabang di Kalimantan dan Sulawesi ke dalam PGRI yang mengakibatkan 2.500 orang guru yang berbeda-beda menurut ketentuan dapat digaji menurut sesuai dengan

standar dari pusat.

2. PGRI berhasil memperjuangka nasib para guru disekolah-sekolah lanjutan, jumlah honorarium meningkat dan maksimum jam dikurangi.

Ø Adapun susunan pengurus besar PGRI

berdasarkan kongres V ini adalah seperti berikut :

Ketua : 1. Soedjono

2. M.E. Soebiandinata

Sekretaris Jendral : Moehamad Hidajat

Sekretaris urusan perburuhan : M.E. Soebiandinata

Sekretaris urusan pendidikan : Ibnu Tadji

Sekretaris urusan penerangan : J.M.S. Hutagalung

Sekretaris urusan keuangan dan usaha : Moehamad Hidadjat

Komisaris umum DTU Pendidikan : F. Wachen droff

Komisaris umum DTU prburuhan : Alam

Sjahroeddin

Komisaris umum DTU keuangan : M. Sastra Atmadja

Komisaris umum DTU usaha : Soemahardja

Redaksi majalah suara guru : J..M.S. Hutagalung

dan Soedjono

6. KONGRES PGRI VI

Kongres PGRI ke VI ini dilaksanakan tanggal 24-30 November 1952 di Malang.

Ø Kongres yang berlangsung di Malang pada tgl 24-20 ini menyepakati hal-hal berikut:

1. Dalam bidang perburuhan memperjuangkan kendaraan bermotor bagi pemilik sekolah instruktur pendidikan jasmani dan pendidikan

masyarakat.

2. Dalam bidang organisasi diadakan konsolidasi dengan meneliti dan mengambil tindakat (berupa pembekuan atau pembubaran) terhadap cabang-

cabagn PGRI yang tidak

memenuhi ketentuan-ketentuan orgnisasi.

Ø Adapun pengurus besar hasil kongres VI adalah

seperti berikut :

Ketua : 1. Soedjono

2. M.E. Soebiandinata

Panitera umum : Moehamad Hidajat

Panitera organisasi/tata usaha : Soebahdri

Panitera perburuhan : Ahmad Sanoesi

Panitera pendidikan : Ktut Nara

Panitera penerangan : Soeparno

Panitera keuangan dan usaha : Soetardjo

Komisaris umum DTU Pendidikan : Slamet II

Komisaris umum DTU perburuhan : Alam Sjahroeddin

Komisaris umum DTU keuangan : Prawirosoedarsono

Komisaris umum DTU perburuhan dan

pendidikan wanita : NJ. S. Soemardi

Redaksi majalah suara guru : Soepardo, Soedjono, Soebandri

Ø Peristiwa penting yang terjadi pada kongres VI adalah seperti berikut :

1. PB-PGRI membangun panitia konsepi pendidikan nasional yang diketuai oleh F.Wachen droff dengan tugas yang sangat luas.

2. Diangkatnya wakil PGRI dalam bidang kongres pendidikan Indonesia (BKPI)

3. Ikutserta PGRI dalam kongres bahasa dan berbagai konferensi lain baik yang berhubungan

dengan kedinasan maupun berkaitan dengan organiasi-organisasi pendidikan.

4. Dikeluarkannya SK Mentri PP & K Nomor.

20/G.I/C tgl. 14 Mei 1954 yang berisi hal-hal berikut :

a. Dihapusnya KPK PKB dan diubah menjadi sekolah guru B (SGB)

b. Ditiadakannya KPKB diubah menjadi SR 6 tahun

c. Diuabahnya semua SR 3 menjadi SR 6 tahun

d. Diubahnya KP-SGA menjadi KGA

e. Ditiadakannya syarat dinas 4 tahun

5. Adanya wakil PGRI dalam panitia nasional UNISCO pada tahun 1953

6. Diangkatnya pengkaderan anggota pengurus di

Bandung pada tanggal 22-27 Juli 1954

7. Disahkan pula MARS PGRI ciptaan Basoeki Endopranoto.

7. KONGRES PGRI VII

Kongres PGRI yang ke VII dilaksanakan tanggal 24 November - 1 Desember 1954 di Semarang.

Ø Hasil kongres VII antara lain seperti berikut :

a. Dalam bidang hukum

b. Dalam bidang pendidikan

c. Dalam bidang perburuhan

d. Dalam bidang organisasi pernyataan PGRI keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi non Vaksentral.

Ø Adapun pengurus besar PGRI hasil kongres VII seperti berikut :

Ketua I : Soedjono

Wakil ketua : 1. M.E. Soebinadinata

2. Hermanoe Adi

Panitra umum : Moehamad Hidjajat

Panitera Organiasi : Soebandri

Panitera Perburuhan : Alamsjaroeddin

Panitera pendidikan : Idris M. Hutapea

Panitera Penerangan : Soepardo

Panitera Keuangan : Soetardjo

Komisaris umum DTU Pendidikan : Slamet II

Komisaris umum DTU perburuhan : N.J.S.

Soenardi

Ø Adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca kongres VII adalah seperti berikut :

a. Bergabungnya kembali ikatan guru lulusan CVO dan ikatan guru SR ke dalam PGRI

b. Terselenggaranya konferda disejumlah wilayah seperti di Denpasar untukwilayah Nusa Tenggara (22-25 Juli 2955) dan Ditanjung Karang untuk wilayah Sumatera Selatan (11-13 Juli 1955).

c. Meningkatnya anggota PKI mempengaruhi

anggota-anggota PGRI dengan cara antara lain melumpuhkan kegiatan-kegiatan PGRI dan menghalangi kegiatan iuran anggota PGRI didaerah-daerah.

d. Munculnya organisasi non PGRI yang didirikan oleh golongan yang anti PKI, seperti persatuan guru nahdlatul ulama’ (PERGANU), ikatan guru muhammadiyah (IGM) persatuan guru kristen

Indonesia (PERGUKRI)

8. KONGRES PGRI VIII

Kongres ke VIII diselenggarakan pada tanggal 10 – 24 Desember 1956 di Bandung.

Ø kongres ini dihadiri oleh 109 cabang PGRI. Pada kongres VIII ini, untuk pertamakalinya diputer film ”Membolos” karya NH. Karya Harapan PGRI.

Ø Adapun pengurus besar PGRI hasil kongres VIII adalah sebagai berikut :

Ketua umum : ME. Soebiadinata

Ketua : 1. Soedjono

2. M. Hoesein

Panitera umum : 1. Soebandri

2. Widodo

Panitera organisasi : Soekandri

Panitera perburuhan : Alamsjahroeddin

Panitera pendidikan : Idris M. Hutapea

Panitera keuangan : A. Zachri

Panitera sosial/ekonomi : A. Harahap

Komisaris umum : 1. Nj. S. Soenardi

2. P.J. Karamoy

Ø Peristiwa yang terjadi pasca kongres VIII adalah sebagai berikut :

1. Terbentuk komisariat kalimantan timur pada

bulan maret 1957 dengan ketua Sanoesi dan komisaris daerah aceh pada bulan maret 1958 dengan ketua Ibrahim Siagian.

2. Diadakannya kursus kader tingkat khusu pada

waktu tgl 23 Desember 1957sampai dengan Januari 1958 dengan di Jakarta dengan ketentuan setiap 15 cabang mengirim satu orang peserta.

3. Mengadakan dialog segi tiga antara PB-PGRI, materi PP & K, dan mentri dalam negeri dikantor

mentri PP & K tentang tuntutan PGRI untuk

menaikkan anggara belajar kementrian PP & K hingga 25%.

4. Sosialisasi tuntutan PGRI untuk menaikkan

anggaran kementrian PP & K hingga 25% kepada para anggota.

5. Mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelewengan dana dalam kementrian PP & K.

6. Mendesak pemerintah untuk segera mengubah sistem pendidikan yang mengandung unsur-unsur pendidikan kolonia menjadi sistem pendidikan yang lebih bersifat nasional.

7. Dikembangkan usaha kesehatan sekolah (UKS)

akibat dari usulan PGRI kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesehatan atau memfasilitasi pemeriksaan kesehatan murid dan guru oleh dokter sekolah dan menyediakan obat-obatan di

sekolah.

8. Ditolaknya rencana kenaikan uang ujian sekolah tahun 1956/1957. penolakan ini dilakukan PGRI organisasi pelajar.

9. Dikeluarkannya buletin khusus yang berjudul ”Marilah kita berantas bacaan cabul” dalam upaya PGRI memberantas bacaan dan film porno.

10. Menjadi permasalahan dalam simposium Badan Musyawarah Nasional (BMN) di Denpasar.

11. Menegerikan beberapa sekolah PGRI, yaitu 6 KG A, 2 SMA, 2 SMP pada periode 1956 – 1959. PGRI memiliki 189 sekolah yang terdiri atas 3

SGA, 10 KG A, 6 SG B, 3

KG B, 1 SMPE dan masih banyak lainnya.

12. Mengusahakan agar ditetapkannya Hari Pendidikan, PGRI mengusulkan tanggal 25 November sebagai Hari Pendidikan.

13. Mengusahakan kenaikan pangkat otomatis bagi setiap guru yang pada tanggal 30 September sudah memenuhi persyaratan kepangkatan meskipun mereka belum diusulkan naik pangkat.

14. Dibentuknya panitia amandemen PGPN dan

M.E Soebidanata duduk dalam panitia sebagai wakil PGRI.

15. Diperhitungkannya masa kerja guru SR di sekolah-sekolah swasta.

9. KONGRES PGRI IX

Kongres PGRI IX dilaksanakan tanggal 31 Oktober – 4 November 1959 di Surabaya.

Ø Adapun susunan Pengurus Besar PGRI yang dihasilkan di kongres ke IX ini sebagai berikut :

Ketua Umum : M.E. Subiadinata

Ketua : 1. M. Hoesein

2. Soebandri

Panitera Umum : Soekarno Prawira

Panitera Umum dan Keuangan : A. Zachari

Panitera Perburuhan : Moejono

Panitera Pendidikan : L. Manusama

Panitera Keuangan : A. Zachari

Panitera Organisasi : Moersid Idris

Panitera Sosial / Ekonomi : Ismartojo

Komisaris Umum Urusan Perburuhan : A. Sanoesi

Komisaris Umum Urusan Pendidikan : A.H. Arahap

Komisaris Umum Urusan Perburuhan : Alam Sjahroeddin

Komisaris Umum Urusan Keuangan : Nj. Soenardi

Ø Pada bulan – bulan pertama sesudah kongres IX, PGRI menghadapi kesulitan besar terutama

karena kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil (Rp 150), melainkan pemasokan dana dari jawa tengah dan jawa timur sangat seret. Dari beberapa cabang yang setia PB.

PGRI dikedua provinsi tersebut diserobat oleh pengurus daerah yang Pro-PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru.

Ø Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN kedalam soksi yang diputuskan dengan 12 suara Pro lawan 2 suara kantor pada hakekatnya tidak mengubah kekompakan di lingkungan PB. PGRI. Hal ini disebabkan adanya kejelasan pada

semua pihak pada saat itu. Bahwa dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika dua syarat diajukan oleh PB. PGRI, yakni ”soksi bukan merupakan vaksentral dan nama soksi

harus diganti”, tidak terpenuhi.

10. KONGRES PGRI X

Kongres PGRI X ini diselenggarakan di Glora Bung-Karno, Jakarta pada bulan Oktober 1962.

Ø Pada tahun 1962-1965 merupakan masa sulit dan pahit bagi PGRI. Pada masa itu terjadi perpecahan di dalam tubuh PGRI. Adapun susunan PB PGRI Masa Perserikatan ke X (1962-1965)

adalah:

Ketua Umum : M.E. Soebiadinata

Ketua : 1. M. Hoesein

2. Soebadri

Panitera Umum : A. Zachri

Panitera Keuangan : Idris M. Hutapea

Panitera Pendidikan : AMD. Jusuf

Panitera Perburuhan : Moejono

Panitera Organisasi : Moersid Idris

Panitera Kewanitaan : Nj. Soenardi

Panitera Perguruan Tinggi : Mr. Agoes Tayeb

Panitera Olahraga : Ichwani

Panitera Kebudayaan : H. Rachman

Panitera Teknik : Soeprijo, S.T

Panitera Keguruan : Noersalim Roendesara

Panitera Hubungan Luar Negeri : Moehammad Hidjajat

Pada bulan pertama setelah kongres ke X menghadapi kesulitan, terutama disebabkan

karena kekurangan keuangan. Setelah mengalami

beberapa resuffle akibat PKI, maka susunan PB PGRI berubah sebagai berikut :

Ketua Umum : M.E. Subiadinata

Ketua I : M. Hoesein

Panitera Umum : H.M. Hidajat

Panitera Keuangan : A. Abdurachman

Panitera Kesejahteraan : Obing H. Tambri

Panitera Pendidikan : Drs. Soedijarto

Panitera Organisai : M. Hatta

Panitera Urusan Keuangan : Nj. Soenardi

Panitera Urusan Perguruan Tinggi : Anwar Jasin

Panitera Urusan Olahraga : Drs. Tatworjo, M.SI

Panitera Kemasyarakatan / Kebudayaan : AMD Jusuf

Panitera Teknik Kejuruan : Ir. GB Dharmasetia

Panitera Keguruan : Drs. Estiko Soeparjo

Panitera Penerangan / Hubungan Luar Negeri : Selamet I

Ø PGRI bersama-sama dengan guru NU, Ikatan Guru Muammadiyah, Ikatan Guru PSII (Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru Marhaenis ( PNI Osausep ), Persatuan Guru Kristen Indonesia,

Ikatan Guru Katolik, Persatun Guru Islam Indonesia dan Persatuan Guru PERTI membentuk KAGI, khusus di jawa barat dibantu KAPP, kemudian KAGI terbentuk pula diberbagai

provinsi.

Ø Tugas utama KAGI adalah :

a. Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari urusanurusan PKI dan Orde lama PGRI non

Vaksentral, serikat sekerja pendidikan dan PETI ( Persatun Guru Tekhnik Indonesia ).

b. Menyatukan guru didalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI

c. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi

guru yang tidak unitaristik, tetapi juga independen dan non partai politik.

11. KONGRES PGRI XI

Kongres PGRI ke XI diadakan pada tanggal 15-20 Maret 1967 di Bandung.

Ø Kongres berlangsung dalam situasi perjuangan orde baru dan terasa sekali susunan peralihan dari

masa orde lama ke orde baru. Orde lama dimasukkan sebagai tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Ø Adapun susunan PB PGRI masa perserikatan XI (1967 – 1970) sebagai berikut :

Ketua Umum : M.E. Subiadinata

Ketua : 1. Drs. Men. S. Wanaen

2. Maderman, BA.

Sekretaris Jendral : Drs. Estiko Soeparjo

Sekretaris Keuangan : Ny. Dahniar Zein

Sekretaris Tenaga Kerja : M. Hatta

Sekretaris Pendidikan / Keuangan : Drs. WDF Rindorindo

Sekretaris Organisasi : Drs. Tarwotjo, M.Sc

Sekretaris Poleksos : Drs. M. Rusli Yunus

Sekretaris Perguruan Tinggi : Drs. A. Latief Zachri

Sekretaris Kewanitaan : Ny. S. Soenardi

Sekretaris Olahraga : Moh. Djunardi

Sekretaris Kemasyarakatan / Kebudayaan : Slamet I

Sekretaris Penerangan : T. Simbolon

Sekretaris Hubungan Luar Negeri : Soehoed Tjokroadmodjo

Ø Pasa tanggal 19 Desember 1969 Ketua Umum PN PGRI M.E. Soebiadinata wafat dan di makamkan di Taman Makam Kalibata dengan

inspektur upacara Ketua MPRS Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Dan Ketua I PB PGRI yang baru yaitu Slamet I.

Ø Kongres PGRI ke XI ini pertamakali menegaskan

anggaran dasar sifat PGRI yang unitaristik, Independen dan non partai politik.

12. KONGRES PGRI XII

Kongres PGRI XII dilaksanakan Tanggal 29 Juni -

4 Juli 1970 di Bandung.

Ø Susunan PB. PGRI Periode XII ( 1970-1973 ) adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : Basyuni Surimaharja

Ketua : 1. Selamet I

2. Maderman, BA

Sekretaris Jendral : AMD Jusuf

Sekretaris Keuangan : Ny. S. Soenardi

Sekretaris Pendidikan : Drs. WDF Rindorindo

Sekretaris Perburuhan : M. Hatta

Sekretaris Organisasi : Bambang Siswojo

Sekretaris Kewanitaan : Ny Dahniar Zein

Ø Susunan PB. PGRI sisa periode XII yang

disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Ketua Umum : Basyuni Surimaharja

Ketua : 1. Maderman

2. Drs. WDF Rindorindo

Sekretaris Jendral : M. Hatta

Sekretaris Keuangan : Drs.H. Ghazali Dunia

Sekretaris Pendidikan : Prof.Dr. Winarno Surakhad

Sekretaris Perburuan : Soeharto Padmoatmojo

Sekretaris Organisasi : Satyono, Ba.

Sekretaris Kewanitaan : Ny. Daniar Zein

Ø Sejak kongres PGRI XII terjadi perubahan besar dalam kehidupan organisai PGRI, yaitu struktur PB-PGRI menjadi sangat berbeda dari massa-

massa sebelumnya : 4 sekretaris membidangi 4 biro yang terdiri atas 19 urusan akibatnya jumlah personalia PB-PGRI pertamakali dalam sejarah membengkak menjadi 28 orang. Istilah sekretaris

perburuan harus diganti sekretaris kesejahteraan.

13. KONGRES PGRI XIII

Kongres XIII dilaksanakan pada tanggal 21-25 November 1973 di jakarta.

Ø Susunan PB-PGRI Periode XIII (1973-1979) adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : Basyuni Suria Miharja

Ketua : 1. Porf.Dr. Winarno Surakhmad

2. Drs. Maderman

Sekretaris Jenderal : Drs. WDF Rindorindo

Sekbid Organisasi : Moh. Hatta

Sekbid Keuangan : Drs.H. Ghazali Dunia

Sekbid Kewanitaan : Ny. Dahniar Zein

Sekbid Kesejataraan : Drs.M. Rusli Yunus

Sekbid Peerencanaan & Evaluasi : Dr. Har Tilar

Sekbid Pendidikan Guru : Drs.Mien. S. Warnean

Sekbid Pendidikan Sains : Drs.R. Wiriadinata M.Sc.

Sekbid Pendidikan Tinggi : H.B. Layito.

Sekbid Pendidkan Sosial Budaya : Suryono

Sekbid Agama : Dr. Nuhibuddin Waly.MA.

Sekbid Pendidikan Kemasyarakatan : Soeharto Padmodormojo.

Sekbid Pendidikan Olahraga : Drs.M. Yunus Akbar

Sekbid Pengurus Swasta : Ki Suratman

Ø Pada Desember 1975, Sekbid kejeteraan Drs. Rusli Yunus diangkat menjadi kepala sekolah RI di TOKYO, Jepang, tugasnya digantikan atau

dirangkap oleh Sekbid Keuangan Drs.H. Ghazali Dunia.

Ø Dalam menjalankan tugasnya PB-PGRI ”mendapat” bimbingan dari Dewan Pmbina pusat

untuk pertama kalinya dari Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Dalam Negeri, Mentri Agama. Seakan-seakan untuk menyelamatkan ”bahterai” PGRI dari amukan badai, Kongres PGRI Ke XIII

menerima adanya struktur Dewan Pembina yang

tiga orang anggotanya secara Ex-officio terdiri atas tiga orang mentri.

14. KOBGRES PGRI XIV

Kongres PGRI XIV diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26-30 Juni 1979

di Jakarta.

Ø Susunan PB PGRI periode XIV adalah sebagai

berikut:

Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja

Ketua : Prof. Dr. Amran Halim

Wakil Ketua : 1. Dra. Ny. M. Wahyudi

2. Drs. Sudarmaji

3. Aaidil Fitrisyah

Sekretaris Jenderal : Drs. WDF. Rindorindo

Wakil Sekretaris Jenderal : M. Hatta

Bendahara : F.A. Sastono, B.Sc

Wakil Bendahara : Suyono

Sekbid Organisasi : AT. Sianipar, S.H.

Sekbid Kesejahteraan : Drs. H.Ghazali Dunia

Sekbid Kewanitaan : Dra. Sri Rochani H

Sekbid Pendidikan : Drs. Mien .S. Warnaen

Sekbid Agama : Dr. Muhibuddin Waly

Sekbid Kemasyarakatan : Drs. Buchyar Syam

Sekbid Pendidikan Teknik : H.B. Layito

Sekbid Pendidikan Olahraga : Drs. Yunus Akbar

Sekbid Pendidikan Prasekolah : Martha Dhamrah

Sekbid Pendidikan Dasar : Drs. Achmad Nuryani

Sekbid Pendidikan Menengah : J.Ch.Lesilolo

Sekbid Pendidikan Tinggi : Dr. Nyoman Dekker, S.H.

Sekbid Pendidikan Swasta : Ki Suratman

Sekbid Pendidikan dan Budaya : Drs. I. Umae

Suparno

Sekbid Perencanaan/evaluasi : Drs. Sigit Poernomo

Sekbid Pendidikan Luar Sekolah : Sulaeman

Tjakrawiguna

Ø Kongres PGRI XIV sangat akomodatif terhadap pengaruh pemerintah baik dalam suasana personalia PB-PGRI maupun dalam prokram demi

kemaslahatan organisasi.

Ø PB-PGRI membantu YPLP-PGRI (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI) dengan Akte Notaris Moh.Ali No.24 tanggal 31 Maret 1980

berlaku surut sejak tanggal 1

Januari 1980 dengan SK.PB.PGRI.

Ø Diangkat PB YPLP – PGRI yang pertama sebagai berikkut :

Ketua : Slamet. I.

Wakil Ketua : Drs. Soepojo Padmodiputro

Sekretaris : Suardilani

Wakil Sekretaris : D. Somantri Wiradisata.

Bandahara : Drs. Chasan Mintara

Anggota : 1. Dr.M. Hustasdit.

2. Anwar Jasin.M.ed.

15. KONGRES PGRI XV

Kongres PGRI XV diselenggarakan pada tanggal 16-21 Juli 1984 di Jakarta.

Ø Kongres PGRI XV menghasilkan 31 orang Personil PB-PGRI jajaran ketua yang lazimnya sebanyak 3 orang menjadi 7 orang, 6 ketua; Sekretaris Jenderal yang biasanya satu sampai

dua orang menjadi 4 orang; Bendahara menjadi 3 orang dan Sekbid menjadi 17 orang; Dewan Pembina dari 3 orang mentri menjadi 5 orang mentri ditambah satu orang lagi yaitu ketua

umum satu oraganisasi politik. Berikut susunan PB PGRI masa Bhakti XV (1984-1989):

Ketua Umum : Basyuni Suriyamiharja

Ketua : 1. Dr, Anwar Jasin

2. Prof. Dr. Anwar Halim

3. Ny. M. Wahyudi

4. Drs. Is. Riwidikdo

5. Drs.I.Gusti Gde Agung Oka

6. Drs. Adil Fitrisyah

Sekretaris Jenderal : Drs.WDF. Rindorindo

Wakil Sekretaris Jenderal : 1. Drs.Rusli Yunus

2. Drs.HS.Sigit Poernomo

3. Drs. H.Samad Thaha

Bendahara : F.A.Santoso, B.Sc

Wakil Bendahara : 1. H.Udjat S.Suwarno

2. Ny.Martha Mijardi

Sekbid Organisasi : AT.Sianipar S.H.

Sekbid Kesejahteraan : Nawawi Jufri,BA

Sekbid Penerangan Media : Drs. Achmad Nuryani

Sekbid Kewanitaan : Ny.H.Jajoek M.Assaat,BA.

Sekbid Penelitian : Drs. Achmad Ali

Sekbid Agama : Drs.H.Rahad Azis

Sekbid Pendidikan Guru : DRS.I.Umar Soemarno

Sekbid Pendidikan Prasekolah : Ny.BEF.Montolalu W.

Sekbid Pendidikan Dasar : Toyib Prawira

Sekbid Pendidikan Men.Umum : J.Ch.Lesilolo

Sekbid Pendidikan Teknologi : Ir.H.Barwawi

Sekbid Pendidikan Tinggi : Dr.Nyoman Dekker,S.H.

Sekbid Pndidikan Olahraga : Drs. Yunus Akbar

Sekbid Pendidikan Luar Sekolah : Drs. Buchyar Syam

Sekbid Seni Budaya : Ki Suratman

Sekbid Pendidikan Swasta : Suyono

Sekbid Hubungan Luar Negeri : Dra.Mien.S.Warnaen

Ø Salah satu karya besar PGRI masa bakti XI adalah Pembangunan Gedung Indonesai (GGI)

jalan tanah III No. 24 Jakarta bangunan berantai lima ini luasnya kurang lebih 4.000 m2 diatas tanah 1.558 m2 , kapasitas ruang utama gedung ini menampung 200 orang atau untuk standing rec

menampung kurang lebih 500 wisma penginapan dapat menampung 66 orang, ruang perkantoran, parkir untuk 30 mobil dan lain-lain.

Ø Proyek pelaksanaan pembangunan GGI ini

ditangani oleh suatu tim yang teridri atas :

1. Pengendali/Pengawas Proyek : H. Soedarmono.SH.

2. Pimpinan Proyek : H. Basyuni Suriamiharja

3. Satgas Pelaksana Pembangunan :

Ketua : Drs.I.Gede Agung Gde Oka.

Sekretaris : Drs.M. Rusli Yunus

Bendahara : Slamet. I.

Bagian Teknik : Ir.H. Barmawi

Bagian Administrasi : Ny. Matra Mijadi

Konsumsi : Dr.H. Anwar Jasin.M,Ed.

Komisaris : Drs. WDF Rindorindoeption

16. KONGRES PGRI XVI

Kongres PGRI kr XVI terjadi pada tanggal 3-8 Juli

1989 di Jakarta.

Ø Adapun Susunan PB-PGRI Masa Bakti XVI (1989-1994) sebagai berikut:

Ketua Umum : Basyuni Suramiharja

Ketua : 1. Drs.I. Gusti Agung Gde Oka.

2. Dr.Anwar Jasin,M.Ed.

3. Dra. Mien.s. Warnaen.

4. H.R. Taman Sastra Dikarna

5. Taruna .SH.

6. Drs. Soetrisno

Sekretaris Jenderal : Drs. WDF Rindorindo

Wakil Sekretaris Jenderal : 1. Drs.H. Sigit Poernomo

2. Drs.H. Samad Thaha

Bendahara : Drs. HKA Mooyoto

Wakil Bendahara : 1. Drs. Udjat S. Suwarno.

2. Ny. Martha Mijardi.

17. KONGRES PGRI XVII

Kongres PGRI XVII diselenggarakan tangga 3-8

Juli 1994 di Jakarta.

Ø Susunan PB-PGRI Masa Bakti XVII (1994-1998) adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : Basyuni Suramiharja

Ketua : 1. Drs.I. Gusti Agung Gde Oka

2. Dr.Anwar Jasin,M.Ed.

3. Dra. Mien.s. Warnaen.

4. H.R. Taman Sastra Dikarna

5. Taruna .SH.

6. Prof..Dr. Marsetio Danu Saputro

Sekretaris Jenderal : Drs. WDF Rindorindo

Wakil Sekretaris Jenderal : 1. Drs.M. Rusli Yunus

2. Drs.H. Sigit Poernomo

3. Drs.H. Sulaiman SB Ismaya

Bendahara : Drs. HKA Mooyoto

Wakil Bendahara : 1. Drs. Udjat S. Suwarno.

2. Ny. Martha Mijaidi.

Ø Pertama kali Kongres PGRI XVII menetapkan Dewan Pembina menjadi Dewan Penasehat dan tidak ada lagi mentri yang menjadi anggota

Dewan Penasehat.

Ø Susun Personalia Tim Penulis Buku ”Sejarah PGRI dari masa ke masa” sebagai berikut :

- Penasehat /Nara Sumber : Drs. WDF Rindorindo

- Ketua/Angggota : M. Rusli Yunus

- Sekretaris/Anggota : Drs.H. Sulaiman SB Ismaya

- Angggota : Drs. Hudadaya

- Anggota : J.Ch. Lesilolo

- Angggota : Drs.H. Arsyad Siddik

18. KONGRES PGRI XVIII

Kongres PGRI XVIII diselenggarakan pada tanggal 25-28 November 1998 di

Bandung.

Ø Kehidupan guru pada masa ini sangat terpuruk berbagai upaya PGRI untuk mendesak pemerintah kian menggelorakan sanubari seluruh guru seiring angin segar reformasi yang menguak kebebasan

bersuara.

Ø Kongres telah menetapkan susunan PB-PGRI masa bakti XVIII (1998-2003) :

Ketua Umum : Porf.Dr. Mohammad Surya

Ketua : 1. Drs.H. Alwi Nurdin. M M.

2. Drs. WDF Rindorindo

3. Drs. Soekarno

4. Prof.Dr. Amaran Halim

5. Koesrin Wardjojo. SIP. SH.

6. Dr. M. Ali. SH. DIPI.Ed. M. Sc.

Sekretaris Jenderal : Drs. Sulaiman SB Ismaya

Wakil Sekretaris Jenderal : 1. Drs. Rusli Yunus

2. Drs.H. Hudaya

Bendahara : Drs.H. Sjafroedin. DA.

Wakil Bendahara : Ny.Hj. Jajoek, M. Asat, BA.

Ø Pada Kongres ini kelihatan kuatnaya pengaruh

reformasi dalam pemilihan susunan poengurus PB-PGRI. Kalau pada masa lampau ketua umum

selalu dipilih secara aklamasi kini mulai ada perarturan antara kedua calon ketua umum, sekretaris bidang diganti menjadi ketua

departemen.

19. KONGRES PGRI XIX

Kongres PGRI ke XIX diselenggarakan pada tanggal 8-12 juli 2003 di Hotel Patra Jasa

Semarang, Semarang.

Ø Hasil kongres XIX memilih 20-an orang untuk duduk dalam PB PGRI periode 2003-2008 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Prof.Dr.H.Mohmmad Surya

Ketua : 1. W.D.F. Rindo Rindo

2. Rusli Yunus

3. Ana Suhaina

4. Alwi Nurdin

Sekretaris Jenderal : Drs H Soemardi Thaher

Sekretaris Jenderal : Kusrin Wardoyo

Ø Kongres XIX PGRI diikuti sekitar 1.400 peserta

dari seluruh provinsi di Indonesia. Berbeda dengan kongres PGRI sebelumnya, kongres kali ini dirasakan lebih dinamis. Sidang pengesahan tata tertib persidangan pada tanggal 9 Juli 2003

misalnya, berlangsung lebih lama daripada yang dijadwalkan, karena banyaknya interupsi maupun usulan dari peserta.

Ø PGRI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20

persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di luar gaji tenaga pendidikan dan pendidikan kedinasan, paling

lambat tahun 2005.

Ø PGRI juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan memberikan jaminan konstitusional bagi

terselenggaranya pendidikan nasional dalam bentuk antara lain peningkatan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan biaya yang relatif murah.

Ø PGRI meminta pemerintah pusat dan daerah, serta aparat keamanan untuk memberikan

jaminan keamanan kepada guru dalam menjalankan tugasnya, terutama yang bertugas di daerah konflik dan di daerah terpencil

Ø PGRI mengimbau kepada para guru, agar mereka menggunakan hak politiknya dalam pemilu mendatang. Yaitu dengan menentukan pilihan terhadap wakil rakyat dan calon

presiden/wakil presiden.

20. KONGRES PGRI XX

Kongres PGRI ke XX ini diselenggarakan tanggal 30 Juni-4 Juli 2008 do Novotel Hotel Palembang Sumut.

Ø Adapun susunan PB PGRI periode 2008-2013 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Dr. Sulistiyo, M.Pd.

Ketua : 1. Prof.Dr.Anah Suhaenah Soeparno

2.Prof.Dr.H.AgustitinSetyobudi,MM

3. Dr.Unifah Rosyidi, M.Pd

4. Drs. Sugito, M.Sc

5. Hambasi Abdullah

6. Drs.H.Dahri,MM

Sekretaris Jenderal : H. Sahiri Hermawan, SH, MH

Wakil Sekretaris Jenderal : 1. Dra. Harfini Suhardi

2. Drs.H.Giat Suwarno

3. Drs.Wahyo Pradono,MM

Bendahara : Drs. H. Sugiharto,MM

Wakil Bendahara : Drs. H. Muhir Subagia, MM

Depr. Organisasi dan Kaderisasi : Drs. M. H. Usman M.Pd

Dept. Keteranaga Kerjaan dan Kesra : Drs. H. Didi Suprijadi,MM.

Dept. Informasi & Komunikasi : Dr. M. Qudrat

Nugraha, M.Si

Dept. Penelitian & Pengembangan : Dr. Mohammad Abduhzen, M.Hum

Dept. Pendidikan dan Pelatihan : Dra. Hj. Rachmawaty AR, MM

Dept. Hubungan Kerjasama Luar Negeri : Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA

Dept. Pembinaan Karier & Profesi : Dra. Opih

Rofiah Zainal

Dept. Kerohanian : Drs.H.Malik Raden,MM.

Dept. Pemberdayaan Perempuan : Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd

Dept. Pengmb. Kesenian dan Kebudayaan : Dr. Hj. Euis Karwati, M.Pd

Dept. Pengabdian Masyarakat : Dra. Hj. Maysari Berty

Dept. Advokasi & Perlindungan Hukum : Dra. Dian Mahsunah, M.Pd

Ø Kongres PGRI XX dihadiri oleh Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Kongres PGRI hari ke-4 ini menghadirkan Sutiyoso atau yang lebih dikenal

dengan Bang Yos sebagai pembicara di sidang paripurna VII. Dalam pembicaraannya, Bang Yos mengatakan bahwa berdasarkan data dari BPS, di

Indonesia ada sekitar 60% jumlah penduduk merupakan penduduk yang hanya lulus SD. Dengan angka seperti itu Bang Yos mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi

persaingan global. Sehingga dengan keterbatasan tersebut banyak orang Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga karena mempertimbangkan gaji yang

besar tanpa membutuhkan ijazah pendidikan yang tinggi. Sehingga dapat dipastikan bangsa asing menilai harkat dan martabat bangsa Indonesia rendah. Selain itu Bang Yos juga menambahkan

bahwa Indonesia berada di peringkat 133 dari 177 negara dalam Human Developement Indeks mengenai kualitas dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan penghasilan. Beliau juga memaparkan suasana dan integritas pikiran

menjadikan Indonesia yang bermartabat.

Ø Mendiknas memaparkan dengan berbagai dinamika dan problematika Guru, tentu mendapat sambutan yang amat meriah dan saling berebutan

untuk bisa berbicara menyampaikan uneg-unegnya kepada Menteri.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

a) Pada kongres “pertama” membicarakan tetang disampaikannya tentang protes kepada seluruh dunia terhadap tindakan-tindakan tentara

penduduk di indonesia dengan tujuan agar kongres pertama PGRI yang berlangsung 100 hari setelah kemerdekaan turut membantu membangkitkan semangat para guru, untuk

memperkuat berdirinya republik Indonesia.

b)Kongres “kedua” membicarakan tentang masa sulit yang turut menguji kebulatan

tekad anak bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya termasuk para guru.

c) Kongres “ketiga” pada kongres ini diangkatnya efektivitas organisasi.

d) Kongres “keempat” Kongres ini PGRI mendapat

pujian dari Presiden RI Assa’at. Menurutnya PGRI merupakan pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik

rakyat dan bangsa.

e) Kongres “Kelima” Membicarakan tetang

konsolidasi organisasi mulai nyata lebih-lebih dalam pelaksanaan ART, komisariskomisaris daerah dibentuk serta susunan pengurusnya.

f) Kongres “Keenam” disepakatinya beberapa keputusan penting dalam bidang organisasi.

g) Kongres “Ketujuh” Dalam kongres ini dibicarakannya masalah urusan agama.

h) Kongres “Kedelapan” Pada kongres ini disepakatinya beberapa keputusan penting dalam bidang organisasi.

i) Kongres “Kesembilan” Dalam kongres ini ditarinya kembakli dukungan terhadap masalah PSPN ke dalam soksi akan keluar.

j) Kongres “Kesepuluh” Pada masa kongres ini terjadinya perpecahan dalam tubuh PGRI.

k) Kongres “Kesebelas” Dalam kongres ini ditegaskannya anggaran dasar sifat PGRI yang unitraristik, indevendent dan non partai politik.

l) Kongres “Kedua belas” Pada kongres ini terjadinya perubahan struktur PB-PGRI.

m) Kongres “Ketiga belas” Membicarakan tetang diangkatnya Drs. Rusli Yunus menjadi kepala sekolah RI di Tokyo.

n) Kongres “Keempat belas” Ini PB-PGRI membentuk YPLP PGRI (Yayasan Pembina

Lembaga Pendidikan PGRI).

o) Kongres “Kelima belas” Didirikannya proyek pelaksanaan Pembagunan GGI.

p) Kongres “Keenambelas” Disusunnya PBPGRI masa bakti XVI (1989-1994).

q) Kongres “Ketujuhbelas” Disusunya tim penulis

buku sejara PGRI dari masa ke

masa.

r) Kongres “Kedelapanbelas” Dirubahnya susunan pengurus PB PGRI kalau pada masa

lampau pemimpin selalu dipilih secara aklamasi kini mulai ada peraturan antara kedua calon ketua

umum.

s) Kongres ”Kesembilan belas” PGRI mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) dengan memberikan jaminan konstitusional bagi terselenggaranya pendidikan nasional.

t) Kongres ”Kedua puluh” Ini memaparkan berbagai dinamika dan problematika guru di Indonesia.