2.2. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkpd sampai ... · 2.2. evaluasi pelaksanaan program...
TRANSCRIPT
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi ini dilakukan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber
dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan
realisasi renstra perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah atau
dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang
dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi
target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
Adapun program yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target,
memenuhi target maupun yang melebihi target dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel. 2.34. Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2018
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome) Target 2018
Realisasi Tahun 2018
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKIP)
B B
Prosentase laporan
kinerja OPD yang selaras dengan
Renstra OPD
100% 80%
Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Koordinasi Bidang
Pemerintahan
Nilai Peringkat
Evaluasi LPPD
6 14
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil pemeriksaan
10 kali 10 kali
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Persentase OPD
menerapkan SPIP
85% 50%
Program Peningkatan Jumlah Auditor 22 Orang 9 orang
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Cakupan layanan
peningkatan kapasitas tenaga auditor
72,73% 80,00%
Cakupan pengawasan kinerja
100% 80%
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase pertumbuhan
pendapatan (PAD dan lain-lain)
23,07% 120,07%
Opini BPK thp
Pengelolaan Keuangan Daerah per OPD
WTP WDP
Penyampaian LKPD Tepat waktu
Tepat waktu
Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan
kekayaan daerah
Tertib Administrasi BMD
95% 85%
Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
Rasio Pemanfaatan Aset
95% 85%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan
struktural
453 orang 146 orang
Cakupan fasilitasi
layanan kenaikan pangkat PNS
100% 88,4%
Program pendidikan
kedinasan
Kualifikasi pendidikan
ASN (S1,S2,S3)
2463 orang 1523 orang
Program Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur
Cakupan pelayanan
purna tugas
81 orang 236 orang
Tingkat Pelanggaran
Disiplin Pegawai
0.95% 0,03%
Indeks kepuasan
pelayanan ASN
100% 0%
Persentase ASN yang
memiliki sertifikat
pelatihan/pendidikan
20% 0,97%
Cakupan pembinaan
terhadap KORPRI dan keluarga
80% 80%
Program Fasilitasi, Pembinaan Dan
Koordinasi Bidang
Pemerintahan
Persentase SOP OPD 100% 60%
Persentase analisis
kebijakan organisasi
100% 100%
Pengelolaan arsipasi
kepegawaian
sekretariat daerah
80% 80%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Cakupan analisis
jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan
100% 100%
Nilai IKM terhadap pelayanan Pemerintah
Kota
60% 60%
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Lama pengurusan
perijinan
1 s/d 3 hari 1 s/d 3 hari
Jumlah dokumen
persayaratan perijinan
5 s/d 7 hari 5 s/d 7 hari
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
Dan Media Massa
Jumlah informasi pembangunan yang
dipublikasikan
5 macam 5 macam
Frekuensi jumpa pers
dalam 1 tahun
12 kali 12 kali
Program peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah pembinaan
bidang keagamaan,
kebudayaan, pendidikan/bina
mental, olahraga dalam 1 tahun
100% 100%
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Program pembinaan
dan pemasyarakatan olahraga
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Sistem LPSE
Prosentase PBJ berbasis e-proc
70,00% 68,75%
Program Fasilitasi, Pembinaan Dan
Koordinasi Pemerintahan Bidang
Ekonomi, Pembangunan Dan
Sosial
Cakupan pengendalian kegiatan
OPD
28 BA 100%
Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan
Koordinasi Pemerintahan Bidang
Administrasi
Jumlah layanan
protokoler kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30 orang 30 orang
Jumlah fasilitasi kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
345 kali 345 kali
Cakupan Fasilitasi
Pelayanan Administrasi
Sekretariat Daerah
100% 100%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Cakupan Fasilitasi
Perlengkapan Rumah KDH, Wakil KDH serta
Sekda dan Biaya Operasional
100% 100%
Cakupan fasilitasi administrasi ULP
dengan baik
100% 100%
Efisiensi hasil tender 5-10%
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
cakupan fasilitasi
peningkatan kapasitas kelembagaan daerah
100% 100,00%
Persentase kerjasama dengan daerah lain
60% 60%
Program Fasilitasi, Pembinaan Dan
Koordinasi Bidang
Pemerintahan
Persentase standarisasi
pelayanan
pemerintahan (PATEN)
95% 95,00%
Cakupan lingkungan
kelurahan tertata
95% 95,00%
Cakupan monitoring
dan evaluasi bidang pemerintahan (Kec/
Kel)
100% 100%
Program Penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan
Penyelesaian kasus
pertanahan
100% 34.183 m2
Program Pengembangan
Sistem Informasi Pertanahan
Cakupan tertib
administrasi penguasaan tanah
100% 32.838 m2
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfataan tanah
Cakupan wilayah yang memiliki tu/patok
batas wilayah
100% 32.838 m2
Persentase penduduk
yang memiliki lahan
100% 89 bidang
Persentase luas lahan bersertifikat
100% 32.506
Program Fasilitasi, Pembinaan Dan
Koordinasi Pemerintahan Bidang
Ekonomi,
Pembangunan Dan Sosial
Cakupan monev Raskin
100% 100%
Cakupan monev bidang energi
100% 100%
Cakupan monev
pupuk bersubsidi ke kelompok tani
100% 100%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Frekuensi
pengendalian inflasi daerah
100% 90%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Rasio pembahasan prolegda
100% 85%
Ketepatan waktu pembahasan dan
pengesahan APBD
tepat waktu tepat waktu
Ketepatan waktu
pembahasan dan
pengesahan APBD-P
tepat waktu tidak tepat
waktu
Jumlah dengar
pendapat dan tatap muka dengan
masyarakat dan OPD
85 kali 65 kali
Jumlah dengar
pendapat dan tatap
muka audiensi unjuk rasa)
75 kali 25 kali
Jumlah Perda atas inisiatif DPRD
4 4
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk
90% 90,60%
Rasio bayi berakte
kelahiran
80% 94,8%
Rasio pasangan berakte nikah
70% 44,1%
Kepemilikan akta kelahiran
70% 51,46%
Penerapan e-KTP 85% 90,24%
Masyarakat yang
memiliki Kartu Keluarga
87% 95,42%
Jumlah Kelurahan
mandiri Tertib Adm. Kependudukan
80% 70,00%
Program Fasilitasi, Pembinaan Dan
Koordinasi Bidang Pemerintahan
Jumlah kelompok masyarakat yang
dibina tingkat kecamatan
28 kel 28 kel
Cakupan monitoring
trantibum tingkat kecamatan
100% 100%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Peningkatan
pemberdayaan masyarakat di
kecamatan
Partisipasi
Musrenbang tingkat kecamatan
80% 80%
Cakupan PKK aktif tingkat kecamatan
100% 100%
Cakupan pembinaan siswa gemar membaca
tingkat kecamatan
100% 80%
Rumah tangga ber-
PHBS di kecamatan
47% 50%
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah
Tingkat tertib administrasi
kelurahan
100% 100%
Cakupan data
kepemilikan tanah di Kecamatan
70% 70%
Program Penyelamatan
dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
Jumlah pengelolaan
arsip secara baku
10 10
Program Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
Jumlah kegiatan
peningkatan SDM
pengelola kearsipan
5 kegiatan 0
Program Perbaikan
Sistem Administrasi Kearsipan
Informasi Kearsipan
yang Akurat
7.923 arsip 1.020 arsip
Program peningkatan sarana dan prasarana
kearsipan
Ketersediaan gedung arsip yang
representatif
1 unit 1 unit
Program Keluarga
Berencana
Rata-rata jumlah anak
per keluarga
0,14791666
7
3,98
Program pelayanan kontrasepsi
Rasio akseptor KB 82.75 69,33
Cakupan peserta KB
aktif
75.25% 69,33%
Program pembinaan
peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
Cakupan Pasangan
Usia Subur yang isterinya dibawah usia
20 tahun
0.80% 4,94%
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB
75.25% 69,33%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
aktif
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin
ber-KB tidak terpenuhi (Unmet
Need)
16.95% 15,67%
Cakupan penyediaan
alat dan obat Kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap tahun
33,12% 100%
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
ber-KB
86% 76,95%
Rasio Petugas
Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana
(PLKB/PKB) per desa
1 1
Rasio Pembantu
Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
per desa
100% 100%
Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100%
setiap tahun
100% 100%
Program Penguatan
Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
Cakupan PUS Peserta
KB Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB
91.20% 89,73%
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
41.75% 80,02%
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Jumlah kegiatan
penyuluhan Kesehatan Reproduksi
Remaja dan PUP di Sekolah
150 200 orang
Program Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran di
100% 96%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Kebakaran kota
Prosentase tingkat
waktu tanggap bencana kebakaran
(response time rate)
100% 96%
Jumlah mobil
pemadam kebakaran >
3000-5000 lt pada WMK
100% 96%
Persentase aparatur PMK yg memenuhi
standar kualifikasi
7% 3%
Program Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen olahraga
Jumlah organisasi
olahraga
38 10
Program pembinaan
dan pemasyarakatan olahraga
Jumlah kegiatan
olahraga
25 5
Atlit Pelajar yang
berprestasi
20 10
Program Peningkatan
Peran serta Kepemudaan
Jumlah organisasi
pemuda
39 38
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah kegiatan
kepemudaan
10 2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Olahraga
Jumlah prestasi di bidang olahraga
16 10
Jumlah prestasi di
bidang pemuda
16 2
Program perencanaan
pembangunan daerah
Nilai Evaluasi AKIP B B
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap layanan Bappeda
75% 0%
Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan
100% 100%
Partisipasi masyarakat dalam musrenbang
100% 90%
Persentase usulan/aspirasi
masyarakt yang terakomodir ke dalam
>30% 45,16%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
dokumen perencanaan
dan penganggaran
Tingkat keselarasan RKPD terhadap
RPJMD
100% 100%
Tingkat keselarasan
Renstra OPD terhadap RPJMD
100% 100%
Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap
RKPD
100% 100%
Program perencanaan pembangunan daerah
Tingkat Koordinasi Perencanaan
Pembangunan
100% 100%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
Program perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengembangan Data/ Informasi
Ketersediaan bahan kebijakan
perencanaan
pembangunan daerah
8 3
Program Optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
Program kerjasama pembangunan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Jumlah pengunjung Web Site Milik
Pemerintah Daerah
50.110 orang
135.850 orang
Program Kerja Sama
Informasi Dengan Mass
Media
Cakupan jangakauan
akses informasi
kepada masyarakat
50% 50%
Program Optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
Sistem informasi
terpadu terbangun
1 1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pelaksanaan Diseminasi dan
Pendistribusian Informasi Melalui
1 kegiatan 1 kegiatan
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Pertunjukan Rakyat
Pelaksanaan
Diseminasi dan Pendistribusian
Informasi Melalui Radio
50 kegiatan 50 kegiatan
Program Pengembangan Mekanisme Komunikasi
Dua Arah Antara Pemerintah Dengan
Masyarakat
Jumlah kerjasama serta kajian penelitian
dan pengembangan
1 kegiatan 1 kegiatan
jumlah
forum/lembaga
masyarakat peduli informasi/penyiaran
1 lembaga 1 lembaga
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
Pengawasan Menara Telekomunikasi
1 kegiatan -
Sumber Daya Manusia Komunikasi dan
Informatika
17 orang -
Program peningkatan pelayanan kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan pembinaan
keagamaan yang diselenggarakan
Pemerintah Kota
100% 100%
Jumlah konflik Sara 0 0
Jumlah Aktivitas yang menyimpang dari
ajaran agama
0 0
Perda/Perwa tentang aktivitas keagamaan
1 0
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Cakupan pembinaan terhadap KORPRI dan
keluarga
80% 80%
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Kurikulum muatan
lokal berbasis agama
1 1
Peningkatan pelayanan
kehidupan beragama
Cakupan pembinaan
terhadap guru/tokoh
agama dan kelompok pengajian
100% 100%
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Cakupan keterlibatan tokoh
masyarakat/agama dalam kegiatan
pengarusutamaan
perempuan dan
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
perlindungan anak
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Produksi perikanan tangkap
Perairan Umum Ton/Th
50
Perairan Laut Ton/Th 40.673,00
Budidaya Ton/Th: 305,03
Jumlah Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
1 0
Jumlah tempat
pendaratan ikan
67
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Produksi Perikanan
Budidaya Kolam
281,95 305,03
Produksi Perikanan
Budidaya Keramba
24,6 0
Produksi Benih 2.730.837 29.488
Konsumsi Ikan 48,27 43,85
Produksi perikanan kelompok nelayan
(ton)
125 ton 195
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Ekspor Produk
Perikanan
9.986,71 0,00
Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
Program Pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian
sumberdaya kelautan
Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan Hukum
Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan
Produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya
per hektar :
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Padi Sawah 53 kw 60 kw
Padi Ladang 32 kw 0
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Jagung 60 kw 73 kw
Kedelai 10,55 kw 12 kw
Ubi Kayu 220 kw 175 kw
Ubi Jalar 100,25 kw 57 kw
Kacang Tanah 11 kw 0
Kacang Hijau 10 kw 0
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Produksi Tanaman
Pangan dan Palawija
2.146 1.524
Produksi Hortikultura 1.681,47 1.628,6 ton
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Produksi Perkebunan :
* Kelapa Sawit (Ton) 15.000 8.654 ton
* Kelapa Dalam
(Butir)
1.250.000 487.000
butir
* Kakao (Ton) 5 ton 2.165 ton
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Produksi daging dan
telur
* Produksi Daging
(Kg)
434.387 328.659 kg
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Peternakan
* Produksi Telur (Kg) 456.706 321.124 kg
Program pengembangan
produk unggulan
Jumlah penetapan
PUD
8 0
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
Cakupan Bina
Kelompok Tani
100% 86%
Jumlah Kelompok
Tani Utama
8 8
Rasio Penyuluhan
Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh
29,03 23
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tingkat pembinaan
aparatur penyuluh per tahun
24 kali 22 kali
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Jumlah teknologi terapan yang
dihasilkan/diaplikasikan
1 1
Regulasi Ketahanan Pangan
1 1
Ketersediaan pangan
utama
24.000 kg 21.000 kg
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Jumlah kelurahan
mandiri pangan
3 3
Jumlah daerah rawan
pangan (jumlah desa rawan pangan)
15 5
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Populasi ternak :
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Populasi Sapi Potong 681 ekor 574 ekor
Populasi Kerbau 8 ekor 7 ekor
Populasi Kambing 1.517 ekor 1.216 ekor
Populasi Babi 3.000 ekor 2.353 ekor
Populasi Ayam Buras 58.457 ekor 47.539 ekor
Populasi Itik 12.256 ekor 10.412 ekor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Jumlah pasar yang representatif
3 16
Rasio Pengembangan
Pasar di Kota Tanjungbalai
5,71% 25,00%
Rasio pasar yang berfungsi
80,95% 84,21%
Program pembinaan efisiensi perdagangan
dalam negeri
Cakupan Layanan distribusi/pemasaran
produk UMKM
6 0
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Informasi harga,
komoditas dan jenis
produk
37 33
Cakupan penyelesaian
masalah pengaduan konsumen
0 0
Jumlah alat UTTP yang ditera
700 87
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Nilai investasi 19.835.113 10.560.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
Jumlah industri 1.262 259
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Jumlah unit usaha
Industri Kecil dan Menengah (IKM)
320 259
Jumlah jenis usaha
industri kecil dan menengah (IKM)
42 8
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Jumlah IKM yang
berkembang
155 0
Jumlah Tenaga Kerja
yang terserap pada IKM
1321 1469
Program Penataan Struktur Industri
Jumlah Dokumen Rencana
Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota
Tanjungbalai Tahun
2015-2035
1 1
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Kunjungan wisata 12.000 29.585
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah prasarana
(zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang
berekspresi,
berpromosi dan berinteraksi bagi insan
kreatif di Daerah Kota
5 0
Jumlah destinasi
wisata
6 1
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi aktif 110 112
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi yang
memiliki NIK
20 23
Persentase SDM
Pengelola Koperasi yang profesional
90% 90%
Persentase Koperasi Aktif
44.90 45,71
Program sistem
Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Jumlah BPR/LKM - -
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Jumlah Koperasi
Penerima Bantuan
6 6
Jumlah Usaha UMKM
Penerima Bantuan
2 2
Program sistem
Pendukung usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Usaha
KUMKM Penerima
Pinjaman Bergulir
3.254 3.254
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Persentase SDM
Pengelola UMKM yang profesional
0.55% 0,55%
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Jumlah koperasi
mandiri berprestasi
2 2
Program pembinaan
pedagang kaki lima dan
asongan
Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha informal
30 0
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
Cakupan pembinaan kepada kelompok
nelayan
15 15
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan Bina Kelompok Tani
100 89
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Jumlah pembinaan
koperasi
1 1
Jumlah pembinaan
UMKM
1 1
Program Pengembangan
Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Jumlah Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
5.726 5.726
Program Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivias Tenaga Kerja
Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja
85% 0%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Angka Pengangguran Terbuka
7% 5%
Cakupan Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja
45% 45%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Perlindungan
dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Cakupan Pelayanan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
100% 90%
Cakupan Pelayanan
Kepesertaan Jamsostek
80% 80%
Cakupan Pelayanan Pengawasan
Ketenagakerjaan
75% 0%
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Terbangunnya BLK 1 0
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Ketersediaan data pokok pendidik dan
kependidikan
92% 92%
Program Pendidikan Non Formal
Rata-rata lama Sekolah (Tahun)
10,8 9,14
Harapan lama Sekolah (Tahun)
15,22 12,44
Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang
melek huruf (%)
99,87 99,55%
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
APK PAUD 9% 15,68%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
APK SD/MI 100,75% 104,20%
APK SMP/MTs 92,43% 79,60%
APM SD/MI 96,25% 101,10%
APM SMP/MTs 83,33% 78,04%
Angka Putus Sekolah SD/MI
0,12% 0,28%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
10,35% 1,03%
Angka Melanjutkan
SD/MI
93% 90,78%
Angka Melanjutkan
SMP/MTs
93% 72,14%
Angka Lulusan SD/MI 100% 100%
Angka Lulusan SMP/MTs
100% 100%
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rata-rata Nilai UN
SD/MI
75,50% 69,67%
Rata-rata Nilai UN 70,10% 4,42%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
SMP/MTs
Rata-rata Nilai Integritas UN
SMP/MTs
63,14% 90,00%
Akreditasi SD/MI
dengan Nilai A
15% 16,5%
Akrediitasi SMP/MTs
dengan nilai A
39,68% 21,20%
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah muatan lokal 3 3
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah kegiatan pengawasan
pendidikan
6 6
Persentase SD/MI
menerapkan e pembelajaran
95% 95%
Persentase SMP/MTs
menerapkan e -pembelajaran
97% 97%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Cakupan komite sekolah aktif
40% 30%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Cakupan beasiswa bagi siswa SD dan
SMP
100% 98%
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Jumlah PAUD 109 121
Persentase PAUD yang
menerapkan nilai keagamaan
98% 98%
Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
Jumlah perpustakaan 150 165
Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan
perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun
168.522 orang
46.018 orang
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
12.320 judul
10.937 judul
Persentase pustaka
sekolah yang aktif
93% 90%
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
cakupan ketersediaan
alat-alat praktik dan
media pembelajaran SD/SDLB dan SMP
85% 85%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Sekolah pendidikan
SD/MI kondisi bangunan baik
86% 86%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik
83% 90%
Sekolah pendidikan
SMA kondisi bangunan baik
85% 80%
Sekolah pendidikan
SMK kondisi bangunan baik
92% 90%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Jumlah sekolah adiwiyata
60 60
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Cakupan pembinaan
terhadap sekolah
swasta
50% 80%
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru
pembelajar yang terlatih
57% 55%
Persentase guru SD/MI yang sudah
dilatih Pakem/MBS setiap tahun
45% 50%
Persentase guru
SMP/MTs yang sudah dilatih CTL/MBS
setiap tahun
84% 75%
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru
SD/MI berkualifikasi S1/D4
95% 93,2%
Persentase guru SMP/MTs
berkualifikasi S1/D4
92% 95,00%
Persentase guru SD/MI bersertifikat
95% 70,00%
Persentase guru SMP/MTs bersertifikat
75,50% 74,00%
Persentase guru SMA/MA/SMK
berkualifikasi S1/D4
100% 0%
Persentase guru SMA/MA/SMK
bersertifikat
79,87% 0,00%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Angka kelulusan Uji
Kompetensi Guru (UKG)
69,80% 50,25%
Persentase penilaian angka kredit guru
32% 32,0%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tingkat Kepatuhan terhadap SOP
85% 80%
Tingkat kepuasan Pasien
85% 73,04%
Cakupan Penanganan
Pengaduan Rumah Sakit
85% 70%
Kejadian Mal Praktek 0 0%
Pencapaian
Keselamatan Pasien (Patient Safety)
100% 93%
Rumah Sakit Umum
Daerah yang terakreditasi oleh
Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
70% 100%
Rumah Sakit Umum Daerah yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (IS0
: 9000 : 2008)
70% 0%
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)
90% 100%
Jumlah puskesmas terakreditasi
6 1
Program upaya kesehatan masyarakat
Jumlah kematian Ibu 1 5
Jumah kematian bayi 23 22
Jumlah kematian
balita
38 10
Cakupan layanan
kesehatan dasar
100% 100%
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin
100% 100%
Program Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4
100% 84%
Cakupan Ibu hamil
dengan komplikasi
100% 75,20%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
yang ditangani
Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan
100% 75,20%
Cakupan pelayanan
Ibu Nifas
100% 75,67%
Cakupan kunjungan
bayi
100% 78%
Cakupan
Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
100% 83,7%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Cakupan pelayanan anak balita
100% 78,53%
Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Cakupan pelayanan
kesehatan lansia
80% 80,00%
Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
49,1 0
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
16% 0%
Jumlah lama hari
rawat / Lengt Of Stay (LOS)
3 hari 4 hari
Jumlah pemanfaatan
Tempat Tidur (BOR)
75% 57%
Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Ketersediaan obat di
puskesmas
100% 85%
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat di
Rumah Sakit
85%
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi penurunan
kasus gizi buruk
<2% 0,26%
Cakupan Balita gizi
buruk mendapat
perawatan
100% 100%
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan setingkat
100% 100%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program pengawasan
dan pengendalian kesehatan makanan
Persentase higiene dan
sanitasi industri pengelolaan makanan
35% 35%
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
cakupan RT ber-PHBS 33 71,20%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Sehat
70 35%
Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Pelayanan
(Penemuan dan penangan) HIV AIDS
dan TB Paru
100% 94%
Acute Flacid Paralysis
(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
1 0
Penemuan Penderita
Pneumonia Balita
02.08 0
Penemuan Pasien
Baru TB BTA Positif
370 0
Penderita DBD yang
Ditangani
100% 0%
Penemuan Penderita
Diare
100% 0%
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam
100% 0%
Cakupan neonatal dengan komplikasi
yang ditangani
100% 0%
Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Rasio dokter spesialis
per puskesmas
0 0
Rasio dokter per
puskesmas
22 17
Rasio dokter gigi per
puskesmas
8 4
Rasio apoteker per
puskesmas
8 0
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/
Rasio bidan per puskesmas
67 58
Rasio perawat per puskesmas
140 146
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Puskesmas Pembantu &
Jaringannya
Jumlah Rumah Sakit
Type C
1 1
Rasio tenaga ahli gizi
per satuan puskesmas
8 6
Rasio tenaga ahli
sanitasi per puskesmas
8 6
Rasio tenaga ahli Kesehatan Masyarakat
per puskesmas
7 0
Rasio posyandu per satuan balita
118 119
Rasio Puskesmas per satuan penduduk
9 8
Rasio Pustu per satuan penduduk
13 13
Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk
2 2
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan SDM
kesehatan yang bersertifikat
25% 100%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Cakupan jalan dalam kondisi baik
75% 82%
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat
>40 km/jam
46,80% 45,00%
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Cakupan panjang
jembatan dalam kondisi baik
94% 90%
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang drainase terbangun di wilayah
perkotaan
554.863 641 m
Program Rehabilitasi saluran drainase/
gorong-gorong
Cakupan drainase/gorong-
gorong dalam kondisi baik
360.435m 0
Persentase penduduk yang terlayani sistem
jaringan drainase skala kota sehingga
tidak terjadi genangan
(lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih
dari 2 kali setahun
100% 80%
Program Pengembangan Ketersediaan air 465 0
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
bersih ltr/detil
Persentase penduduk pengguna air
bersih/air minum yang aman
77,77% 0,00%
Panjang jaringan pipa air minum
71.662 0
Persentase jumlah penduduk yang
terlayani dengan
tangki septik/MCK komunal/sistem
Pengolahan Air Limbah (SPAL)
Terpusat
30% 0%
Program pembangunan
sarana dan prasarana
sanitasi.
Cakupan ketersediaan
penambahan sarana
dan prasaranan sanitasi
7 unit 0
Program Pengembangan data/informasi
Ketersediaan database jalan/jembatan, SDA
dan keciptakaryaan
3 bidang 3 dok
3
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Jumlah daerah rawan
kemacetan
4 titik 5 titik
Rasio Ijin Trayek 100% 100%
Program Peningkatan
Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor
Rasio jumlah
kenderaan bermotor yang diuji terhadap
wajib uji
80% 0
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jumlah Pelabuhan
Laut
2 buah 1 buah
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Ketersediaan Halte 23 buah 9 buah
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah Terminal
Bus/Angkutan Penumpang yang
terpelihara
1 unit 1 unit
Cakupan pemasangan
rambu-rambu lalu
lintas
960 unit 434 unit
Cakupan marka Jalan 7.900 m 4105 m
Angka Kecelakaan 80 -
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan APILL 6 unit 4 unit
Pemasangan warning light
18 unit 17 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sumber Daya Manusia Perhubungan
16 orang 5 orang
Program Peningkatan
Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor
Cakupan kelaikan
pengoperasioan kenderaan bermotor
pengangkut bahan
galian mineral bukan logam dan batuan
50% 0%
Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
Cakupan turap/talud/ bronjong dalam
kondisi baik
3.950m 3.500 m
Program Rehabilitasi
Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Irigasi Lainnya
Luas irigasi rawa
dalam kondisi baik
300ha 0
Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
Persentase tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari
100% 0%
Program Perencanaan dan Perawatan Jaringan
Irigasi
Persentase tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi yang
luasnya kurang dari
1000 ha dalam daerah
100% 75%
Cakupan ketersediaan
penambahan air baku permukiman (sumur
bor)
3 unit 0
Progam Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran di
kota
100% 96%
Prosentase tingkat
waktu tanggap bencana kebakaran
100% 96%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
(response time rate)
Jumlah mobil
pemadam kebakaran > 3000-5000 lt pada
WMK
100% 96%
Persentase aparatur
PMK yg memenuhi
standar kualifikasi
7% 3%
Jumlah sarana dan
prasarana penanggulangan
bencana
15 15
Prosentase tingkat
kesiapsiagaan
kelurahan menghadapi bencana
(kelurahan tangguh bencana)
19% 39%
Pos Siaga Penanggulangan
Bencana
3 2
Jumlah dokumen
penanggulangan
bencana
3 4
Prosentase SDM
aparatur yang memiliki keahlian
penanggulangan bencana
12% 10%
Frekwensi pelatihan
teknis antisipasi bencana
18 18
Frekwensi sosialisasi dan penyuluhan
mitigasi bencana
19 19
Cakupan kejadian
tangap darurat yang tertangani
37% 100%
Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Cakupan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
100% 100%
Program Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah Kecamatan
yang memiliki RDTR
6 6
Program Pemanfaatan
Ruang
Jumlah kebijakan tata
ruang yang telah
3 1
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
disusun
Persentase tersedianya
informasi mengenai rencana tata ruang
(RTR) wilayah Kota berserta rencana
rincinya melalui peta
analog dan peta digital
100% 100%
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rasio Permintaan
Layanan IPLT terhadap Jumlah
Penduduk di Kota Tanjungbalai
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Program Pengembangan wilayah strategis cepat
tumbuh
Program Pembangunan
jalan setapak
Persentase penataan
kawasan kumuh
96 96
Program Pengembangan
Perumahan
Rumah layak huni 460 460
Program Pemanfaatan Ruang
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah ber HPL/HGB
199.321 m2 63,86 m2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kantor
bertambahnya bank
lahan/luasan lahan untuk fasilitas umum,
RTH, fasilitas permukinan dsb
52,73 ha 0
Program Pengelolaan
Areal Pemakaman
Rasio Tempat
Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
di Kota Tanjungbalai
180.217 m2 180.217 m2
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rasio Layanan Lampu
Jalan di Kota Tanjungbalai
4.281 unit
LPJU
0
Rasio bangunan ber IMB
846 unit 0
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase tersedianya
luasan RTH public sebesar 20% dari luas
wilayah kota/ kawasan perkotaan
0,33% 0,00%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong
Revitalisasi fungsi DAS
sesuai RTRW
0
Program Pengendalian Pencemaran dan
perusakan Lingkungan Hidup
Capaian indeks kualitas lingkungan
hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai
Kategori sangat
kurang (indeks
57,0)
Kategori sangat
kurang (indeks 57,0)
Persentase jumlah
usaha dan/atau
kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan
teknis pengendalian pencemaran air
10% 10%
Persentase jumlah
usaha dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi
persyaratan administratif dan
teknis pengendalian pencemaran udara
45% 45%
Persentase jumlah
usaha dan/atau kegiatan penghasil
limbah berbahaya dan beracun yang
memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
limbah berbahaya dan
beracun
30% 30%
Cakupan pengawasan
Amdal
100% 100%
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Persentase jumlah
pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti
100% 100%
Cakupan penegakan hukum lingkungan
100% 100%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Lingkup akreditasi
parameter kualitas lingkungan yang
dimiliki oleh Laboratorium Uji
Parameter Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungbalai
0 parameter 0 parameter
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Cakupan penghijauan
Wilayah Rawan
Longsor dan Sumber Mata Air
15% 15%
Capaian indeks keanekaragaman
hayati taman hijau dan hutan kota yang
berfungsi sebagai
sumber keanekaragaman
hayati dan kekhasan sumber daya alam
tropis
Kategori kurang
(indeks 0,9)
Kategori kurang
(indeks 0,9)
Persentase penurunan
emisi gas rumah kaca sektor limbah padat
dan limbah cair dari
tingkat emisi BAU (business as usual)
23 % 23 %
Jumlah lokasi yang memenuhi kriteria
program kampung iklim
7 lokasi 5 lokasi
Cakupan lokasi
pantau Program Adipura Kota
Tanjungbalai yang memenuhi kriteria
kategori baik (indeks nilai ≥71)
100% 100%
Persentase sekolah
binaan yang memperoleh predikat
Sekolah Adiwiyata
70% 70%
Cakupan ketersediaan
dokumen status lingkungan hidup
daerah
100% 100%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi SDALH
Persentase luasan
lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakannya
100% 100%
Capaian indeks kepuasan masyarakat
(IKM) terhadap
pengelolaan informasi lingkungan hidup
Kategori baik (indeks
2,51)
0
Persentase tersedianya luasan RTH publik
dari luas wilayah kota/ kawasan
perkotaan
12% 0%
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah kelompok masyarakat yang
berpartisipasi dalam pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup
secara berkelanjutan
7 pokmas 0
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase
pengurangan sampah
di perkotaan
15% 15%
Cakupan
pengangkutan sampah
65% 65%
Capaian
Pengoperasian TPA
60 % 60 %
Persentase
Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai
86 % 86 %
Rasio TPS Per Satuan
Penduduk di Kota Tanjungbalai
2,4 ltr 2,4 ltr
Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan
Kota Tanjungbalai
43,11% 43,11%
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Kelurahan
Mandiri Kebangsaans
1 kel -
Jumlah demo yang berakhir ricuh
0 -
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
70% 59,05%
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Persentase parpol
yang tertib administrasi
65% 100%
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat
40 kasus 25 kasus
Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
(Pekat)
Angka kriminalitas 365 589
Program Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Cakupan Penanganan
Konflik dan Gejolak Masyarakat
65 kali 118 kali
Cakupan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala
daerah di Kota/ Kota
100 % 90%
Cakupan penanganan
kamtibmas
100% 90%
Rasio patroli siaga
kertertiban umum dan ketentraman
masyarakat
660 kasus 589 kasus
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Rasio jumlah polisi
pamong praja per
10.000 penduduk
0,14% 0,50%
Prosentase aparatur
Polisi Pamong Praja yang memiliki
keahlian teknis
50% 99%
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Cakupan fasilitasi
pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkompimda)
100% 99%
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Ranperda 6 6
Cakupan Perda yang
disosialisasikan
50 % 100%
Cakupan ranperda
yang disosialisasikan
75% 100%
Persentase fasilitasi
bantuan hukum
90% 100%
Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan Kajian Seni 11 6
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Cakupan Fasilitasi
Seni
8 7
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Jumlah grup kesenian 43 15
Cakupan Gelar Seni 6 4
Jumlah benda dan
situs cagar budaya yang dilestarikan
3 3
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
LPM (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat)
Berprestasi
9 31
PKK aktif 37 31
Posyandu aktif 118 -
Karang Taruna Aktif 31 31
KPM Aktif 6 -
Lembaga Adat Aktif 4 -
Cakupan
pemeliharaan pasca Program
pemberdayaan masyarakat
55% -
Program Pengembangan Ekonomi Lokal
Jumlah kegiatan pengembangan
ekonomi lokal bagi kelompok masyarakat
2 -
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Jumlah Kelurahan
mandiri (Aspek Pemberdayaan
Masyarakat)
18 -
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pengelolaan data
profil dan Aset Yang Prima
2 kel -
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Cakupan ketersediaan dokumen ARG dan
PPRG
34 OPD 34 OPD
Cakupan Ketersediaan dokumen RAD-PUG
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Caleg dan Legislatif yang kompeten
16% 16%
Program Peningkatan
Peran Serta dan Kesetaraan Jender
Jumlah Organisasi
Perempuan yang dibina
3 organisasi 3 organisasi
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
dalam pembanguan Jumlah KUBP 5 kel -
Jumlah Kelurahan Prima
1 kel -
Jumlah Kelompok UPPKS
31 kel -
Jumlah Pemberdayaan berbasis gender
6 kel 6 kel
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dlm
UPTD
10 kasus -
Program Peningkatan
Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan yang
terlatih di puskesmas mampu tatalaksana
KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
10 kasus -
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi
terlatih, layanan bimbingan rohani oleh
petugas bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan
terpadu
10 kasus -
Cakupan layanan
pemulangan dan layanan reintegrasi
sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
2 kasus -
Rasio KDRT dan penyelesaian
pengaduan perlindungan
perempuan dan anak
2 kasus 9 kasus
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
dari tindak kekerasan
Program keserasian
kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan
Cakupan penegakan
hukum dari tingkat penyidik sampai
dengan putusan Pengadilan atas
Kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak, yang mendapatkan
layanan bantuan
hukum
1 kasus -
Kota Layak Anak ( KLA
) Akumulasi
2 kel -
Jumlah kasus Pekerja
Anak yang tertangani
2 kasus 1 kasus
Jumlah Kasus
Kekerasan Terhadap
Anak Yang ditangani
8 kasus 4 kasus
Program Bantuan dan
Jaminan Kesejahteraan Sosial
Cakupan layanan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
100 % 93%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui
rehabilitasi dan pemberdayaan sosial
90 % 100%
Program Pembinaan
Anak Terlantar
Program Pembinaan
Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
Program Pembangunan Indikator Kinerja
(Outcome)
Target
2018
Realisasi
Tahun 2018
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pembinaan partisipasi
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
90% 99%
Program Keluarga
Harapan
Cakupan
penanggulangan pengurangan beban
masyarakat miskin
90% 73%
Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai
Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel. 2.35. Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
PERANGKAT DAERAH
PAGU
REALISASI
% BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH
Dinas Pendidikan 149.001.139.779,00
26.259.686.869,00 97.520.789.580,00 123.780.476.449,00 83,07
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.752.945.889,00
1.665.574.678,00 3.002.212.887,00 4.667.787.565,00 98,21
Dinas Kesehatan 250.286.903.466,00
46.718.857.754,00 55.284.607.329,00 102.003.465.083,00 40,75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
118.160.230.209,00
82.631.887.579,00 5.337.700.041,00 87.969.587.620,00 74,45
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45.231.154.168,00
38.994.671.865,00 3.456.708.495,00 42.451.380.360,00 93,85
Bappeda 6.618.963.921,00
2.724.075.000,00 3.681.752.711,00 6.405.827.711,00 96,78
Dinas Perhubungan
6.374.099.961,00
2.701.498.799,00 3.319.439.377,00 6.020.938.176,00 94,46
Dinas Komunikasi dan Informatika
6.137.081.990,00
3.318.671.334,00 2.094.563.286,00 5.413.234.620,00 88,21
Dinas Lingkungan Hidup
17.099.198.988,00
11.475.939.563,00 3.561.872.702,00 15.037.812.265,00 87,94
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.761.192.601,00
2.985.090.538,00 2.329.015.790,00 5.314.106.328,00 92,24
PERANGKAT DAERAH
PAGU
REALISASI
% BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.426.582.410,00
3.704.782.200,00 2.559.813.866,00 6.264.596.066,00 97,48
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3.521.842.572,00
1.568.195.855,00 1.883.848.237,00 3.452.044.092,00 98,02
Dinas Sosial 20.533.548.957,00
16.980.564.194,00 3.308.408.061,00 20.288.972.255,00 98,81
Dinas Ketenagakerjaan
3.141.637.572,00
656.867.169,00 2.391.792.026,00 3.048.659.195,00 97,04
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.027.279.129,00
1.328.470.780,00 2.440.476.458,00 3.768.947.238,00 93,59
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
7.107.082.576,00
3.473.617.250,00 3.359.137.279,00 6.832.754.529,00 96,14
Badan Kesbangpol
5.411.453.653,00
2.216.663.658,00 2.990.538.179,00 5.207.201.837,00 96,23
Kantor Satpol PP 14.557.576.235,00
6.256.834.400,00 7.884.999.150,00 14.141.833.550,00 97,14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.844.766.168,00
1.884.586.343,00 2.832.367.439,00 4.716.953.782,00 97,36
Sekretariat Daerah
12.245.868.967,00
11.962.550.176,00 11.962.550.176,00 97,69
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
960.512.947,00
912.745.008,00 0,00 912.745.008,00 95,03
Bagian Hukum 533.721.000,00
533.590.540,00 0,00 533.590.540,00 99,98
Bagian Organisasi dan Tatalaksana
779.000.000,00
773.145.475,00 0,00 773.145.475,00 99,25
Bagian Perekonomian
1.077.997.808,00
1.045.288.008,00
0,00 1.045.288.008,00 96,97
Bagian Pembangunan
404.295.000,00
363.595.000,00 0,00 363.595.000,00 89,93
Bagian Kesejahteraan Sosial
5.720.336.000,00
5.645.765.600,00 0,00 5.645.765.600,00 98,70
Bagian Umum 13.497.226.000,00
12.240.280.841,00 0,00 12.240.280.841,00 90,69
Bagian Humas dan Protokol
4.200.000.000,00
4.199.797.000,00 0,00 4.199.797.000,00 100,0
0
PERANGKAT DAERAH
PAGU
REALISASI
% BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1.311.836.000,00
1.177.205.192,00
0,00 1.177.205.192,00 89,74
Walikota dan Wakil Walikota
468.263.090,00
0,00 466.468.414,00 466.468.414,00 99,62
Sekretariat DPRD 35.758.384.320,00
21.828.761.495
11.973.870.437,00 33.802.631.932,00 94,53
DPRD 1.961.926.060,00
0,00 1.526.107.379,00 1.526.107.379,00 77,79
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
20.033.208.515,00
7.306.720.220
10.503.096.148,00 17.809.816.368,00 88,90
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
24.618.983.873,00
0,00 22.724.789.673,00 22.724.789.673,00 92,31
Inspektorat Kota 5.571.479.945,00
2.152.056.222,00 3.018.043.350,00 5.170.099.572,00 92,80
Badan Kepegawaian Daerah
6.436.125.737,00
2.598.027.052,00 3.460.749.440,00 6.058.776.492,00 94,14
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3.921.337.037,00
1.340.903.918,00 2.430.421.012,00 3.771.324.930,00 96,17
Kecamatan Datuk Bandar
6.371.202.542,00
1.276.526.500,00 4.890.567.893,00 6.167.094.393,00 96,80
Kecamatan TB. Selatan
6.139.583.575,00
1.141.871.000,00 4.924.030.281,00 6.065.901.281,00 98,80
Kecamatan TB. Utara
4.988.068.419,00
1.017.368.600,00 3.911.531.988,00 4.928.900.588,00 98,81
Kecamatan ST. Raso
6.032.781.961,00
1.190.477.470,00 4.836.359.170,00 6.026.836.640,00 99,90
Kecamatan Teluk Nibung
5.242.430.986,00
1.215.000.000,00 3.865.656.840,00 5.080.656.840,00 96,91
Kecamatan Datuk Bandar Timur
6.380.436.713,00
1.388.792.452,00 4.961.767.937,00 6.350.560.389,00 99,53
Dinas Pangan dan Pertanian
5.782.653.041,00
1.123.992.536,00 4.328.265.051,00 5.452.257.587,00 94,29
Dinas Perikanan 4.935.128.596,00
1.578.472.518,00 3.140.600.409,00 4.719.072.927,00 95,62
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12.669.092.561,00
8.492.605.301,00 3.905.280.518,00 12.397.885.819,00 97,86
Jumlah Belanja 877.036.560.937,00 338.089.523.776,00 316.070.199.009,00 654.159.722.785,00 74,59
Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai
Secara keseluruhan hasil pelaksanaan program dan kegiatan setiap
Perangkat Daerah sesuai dengan target capaian yang ditetapkan dalam
dokumen RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2018.
Berikut tabel evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun
lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Kinerja tahunan pemerintahan daerah menggambarkan keberhasilan dari
pelaksanaan pembangunan selama satu tahun baik secara kuantitas atau
kualitas yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan
atau disebut dokumen RKPD. Dalam pencapaian target kinerja tidak selamanya
berjalan dengan baik, ada kalanya permasalahan atau kendala yang
menyebabkan pencapaian kinerja menjadi rendah atau tidak tercapai. Beberapa
kendala yang dihadapi oleh setiap OPD dalam melaksanakan urusannya
masing-masing antara lain :
a. Urusan Wajib
1. Bidang pendidikan
Permasalahan Solusi
Kepala Sekolah jenjang SD,
SMP belum memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS)
Meningkatkan pemahaman kepala sekolah
tentang tugas dan fungsi kepala sekolah dengan mengikuti pelatihan penguatan kepala
sekolah
kompetensi tenaga pendidik
masih rendah
Meningkatkan jumlah guru-guru yang
memiliki pemahaman terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui sosialisasi secara
berkesinambungan
penyelenggaraan PAUD holistik integratif belum
maksimal dikarenakan rendahnya pemahaman
penyelenggara dan guru PAUD
tentang konvensi hak anak
Meningkatkan pemahanan PTK pendidikan dasar tentang konvensi hak anak dan
meningkatkan jumlah penyelenggara dan guru PAUD untuk mengikuti pelatihan
mengenai mendidik dan mengasuh anak usia
dini serta pemahaman tentang PAUD holistik integratif
Penyelenggaraan PKBM belum
maksimal dikarenakan rendahnya pemahaman
penyelenggara tentang akreditasi kelembagaan
Meningkatkan jumlah para penyelenggara
PKBM, kursus dan PAUD/TK untuk mengikuti diklat dan pelatihan mengenai
pentingnya akreditasi kelembagaan
2. Bidang Kesehatan
Pemasalahan Solusi
Minimnya tenaga administrasi
pengelola keuangan di Puskesmas
Melaksanakan peningkatan
kemampuan pemegang program
kegiatan untuk membuat perencanaan kegiatan yang baik dan
benar
Masih banyak tenaga kesehatan yang belum memiliki diklat teknis medis
Melaksanakan pelatihan/ mengirim tenaga kesehatan untuk mengikuti
Pemasalahan Solusi
diklat teknis
Masih kurangnya Sosialisasi ke
masyarakat dan Bidan di Kota Tanjungbalai mengenai Program
Jaminan Persalinan
Maningkatkan sosialisasi dan promosi
mengenai Program Jaminan Persalinan di Kota Tanjungbalai
Belum seluruh masyarakat mau dan mampu menerapkan budaya PHBS
dalam kehidupannya sehari-hari
Lebih meningkatkan upaya promostif dan preventif berupa Promosi
kesehatan dan sosialisasi Program kesehatan kepada masyarakat
Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu
Masih banyak ibu menyusui yang
belum mau memberikan Asi Eksklusif kepada bayinya
Kurangnya jumlah tenaga kesehatan,
baik untuk pelayanan medik
spesialistik dasar, penunjang, tenaga keperawatan, kefarmasian, bidang
penunjang medis (Laboratorium, Radiologi) dan jenis tenaga kesehatan
dan non kesehatan lainnya
Penambahan PNS untuk RSUD, baik
tenaga kesehatan maupun non
kesehatan
Mengontrak tenaga kesehatan
Kurangnya koordinasi dengan BKD sebagai upaya menahan dokter
spesialis yang telah selesai pendidikan
agar tidak diperkenankan pindah ke luar Tanjungbalai
Komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Kota
Tanjungbalai dan koordinasi yang
baik dengan lintas sektoral terkait
Kurang maksimalnya layanan RSUD Dr
T Mansyur yang disebabkan kurang kondusifnya kondisi bangunan dan
peralatan serta proses birokrasi (masih harus melalui Dinas Kesehatan)
Pemindahan lokasi RSUD ke tempat
yang baru, karena lokasi RS yang ada saat ini tidak memungkinkan lagi
untuk direhabilitasi ataupun dilakukan penambahan ruangan yang
dibutuhkan
Proses akreditasi puskesmas berjalan
lambat
Diperlukan percepatan proses
akreditasi ditahun berikutnya
Proses pembayaran klaim dari BPJS
Kesehatan terhadap RSUD Dr.T.Mansyur sering terlambat
Dinas Kesehatan sudah menyurati
BPJS Kesehatan Kota Tanjungbalai agar hal tersebut tidak terjadi kembali
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruamg adalah terlambatnya penyelesaian dokumen
perencanaan Detail Engineering Ddesign (DED) sehingga mengakibatkan
terlambatnya tender dan pelaksanaan pembangunan fisik.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Permaslahan yang ada pada bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman adalah keterbatasan dana untuk pengadaan lahan dan banyaknya
permukiman kumuh yang berada di jalur hijau atau dilahan pihak ketiga
(PT.KAI, Pelindo dan pihak swasta lainnya).
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Permaslahan Solusi
Rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan Perda terkait PAD
Melakukan operasi penertiban
pelaksanaan perda dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan
Minimnya sarana dan prasarana
operasional Satpol PP dan Damkar
Pengadaan sarana dan prasarana
operasional Satpol PP dan Damkar untuk mendukung layanan terhadap masyarakat
Masih rendahnya kualitas SDM
aparatur Satpol PP dan Damkar
Peningkatan kompetensi personil dan
manajerial tentang tupoksi
Masih minimnya pemahaman
tentang wawasan kebangsaan dan nilai luhur aparatur dan
masyarakat
mengadakan pelatihan dan acara
perlombaan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan
peningkatan nilai luhur
Meningkatnya angka kriminalitas dan jumlah unjuk rasa
meningkatkan jumlah pemantauan dan pelaporan terkait kriminal yang terjadi dan
unjuk rasa yang telah dan akan berlangsung
Masih adanya potensi konflik (sara, terorisme dan berita hoax)
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
meningkatkan jumlah personil untuk cegah dini keadaan yang dapat merusak
ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan dari puskomin
Berkurangnya partisipasi pemilih
dalam pemilu melakukan sosialisasi kepada masyarakat
Minimnya sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol
pengadaan sarana dan prasarana badan kesbangpol untuk mendukung layanan
terhadap masyarakat
Masih kurangnya kegiatan forum
diskusi politik dalam rangka meningkatan pendidikan politik
kepada masyarakat
melakukan acara forum diskusi group dan
pendataan parpol
Belum optimalnya tugas-tugas pengkoordinasian oleh bidang-
bidang di BPBD
Lebih mengoptimalkan tugas pengkoordinasian oleh bidang-bidang di
BPBD
Belum optimalnya koordinasi
antar OPD, stakeholder dan pengambilan keputusan bencana
dan penanganan pengungsian
Meningkatkan koordinasi antar OPD,
stakeholder dan pengambilan keputusan bencana dan penanganan pengungsian
masih rendahnya kemampuan teknis aparatur di BPBD
Memberikan workshop, sosialisasi dan bimtek
6. Bidang Sosial
Permasalahan Solusi
KPM penerima bantuan program perlindungan jaminan sosial masih
ada yang belum tepat sasaran
dikarenakan proses verivali data BDT belum sempurna
Penguatan verifikasi dan validasi BDT program penanganan fakir miskin yang
dilaksanakan secara real time melalui
pelaksanaan kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)
Sinkronisasi program dan kegiatan
dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
dan kemiskinan belum optimal
peningkatan keakuratan data masalah
kesejahteraan sosial dan koordinasi OPD melalui optimalisasi pelaksanaan sistem
layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota Tanjungbalai
Masih minimnya sarana dan prasarana bagi penyelesaian
persoalan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Pembangunan panti sosial, panti rehabilitasi dan rumah singgah
Belum terbangunnya karakter
masyarakat yang mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan
kesejahteraan sosial
Pengoptimalan OPD terkait untuk
pembangunan karakter masyarakat
Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Perlunya penambahan aparatur sesuai dengan analisis kebutuhan dan
pemberian diklat kepemimpinan dan diklat penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
Masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam menjaga keamanan dan kebersihan taman
makam pahlawan
Peningkatan koordinasi dengan OPD
untuk membangun kerja sama masyarakat pada pengamanan
sarana/prasarana dan kebersihan taman makam pahlawan
7. Bidang Tenaga Kerja
Permasalahan Solusi
Belum terealisainya pengadaan lahan bagi BLK
Mengupayakan realisasi pengadaan lahan guna keperluan pembangunan Balai
Latihan Kerja
Masih minimya kerjasama daerah dengan industri lokal dan luar
daerah dalam hal penempatan tenaga kerja
Kedepan akan dilaksanakan seleksi daerah kepada peserta pelatihan
khususnya bidang kesamaptaan dengan menjalin kerjasama dengan TNI/POLRI
Masih minimnya upaya perluasan kesempatan kerja
Masih minimnya sarana prasarana
dan upaya pemberian informasi lowongan/kesempatan kerja
kepada masyarakat
Melakukan kerjasama dengan
stakeholder untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan
Permasalahan Solusi
Belum seluruhnya pekerja menjadi
peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
Melakukan koordinasi hubungan
industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja
Masih rendahnya lembaga pemberi
kerja/industri dalam memberikan hak-hak kepesertaan jaminan
sosial ketenagakerjaan
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan Solusi
Kurangnya penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Mengadakan sosialisasi kesadaran
hukum keadilan dan kesadaran gender
Belum meratanya pemahaman
tentang KDRT dan human trafficking
Mengadakan pelatihan bagi pelatih (TOT)
SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Masih tingginya kasus KDRT dan
trafficking
Mengadakan sosialisasi dan penguatan
jaringan dalam sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap
perempuan dan anak
Masih kurang optimalnya koordinasi antara gugus tugas
bidang pemberdayaan perempuan
Melakukan pembinaan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat
sejahtera, fasilitas pengembangan pusat
pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak
Belum optimalnya perkembangan
organisasi perempuan
Masih rendahnya peran/partisifasi
anak dalam forum anak
Pembinaan forum anak
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak
berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan
bertaqwa
Mengadakan penyuluhan dan pembinaan pola asuh anak dan remaja,
fasilitas konseling dan kreativitas bagi korban kekerasan perempuan dan anak
9. Bidang Lingkungan Hidup
Permasalahan Solusi
Kurangnya kesadaran masyarakat
dalam memilah sampah dari sumbernya
Dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan
pengelolaan persampahan metode 3R
Kurangnya sarana penanganan
sampah berupa armada pengangkut sampah
Pengadaan sarana penanganan sampah
dengan sumber dana DAK dan CSR
Belum adanya Norma Standar Prosedur Dan Kriteria ( NSPK )
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Pengajuan Rancangan PERDA Kota Tanjungbalai tentang Perlindungan dan
Pengelolaan LH untuk disetujui DPRD Kota Tanjungbalai dan penyusunan
petunjuk teknisnya
Permasalahan Solusi
Terbatasnya sumber daya
manusia yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup
Dilaksanakan pelatihan berkaitan dengan
peningkatan kapasitas bidang pengelolaan lingkungan hidup
Masih rendahnya pemahaman
masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Ditingkatkannya peran serta masyarakat
dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH melalui penilaian Adipura Tingkat
Kelurahan, pembinaan PROKLIM dan sosialisasi kebijakan pengelolaan LH
Terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup
yang memenuhi standar sesuai peraturan perundang undangan
Pengadaan peralatan pendukung pemantauan lingkungan hidup secara
bertahap
10. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan Solusi
Pemahaman aparatur Disdukcatpil tentang pengurusan
dokumen administrasi kepenudukan dan pencatatan sipil
yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Meningkatkan jumlah aparatur Disdukcatpil untuk mengikuti diklat-diklat
fungsional kependudukan dan pencatatan sipil
Masih rendahnya kesadaran
masyarakat dalam pengurusan
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi
pengurusan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil kepada masyarakat
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan
Permasalahan Solusi
Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan kelurahan
Pembinaan LPM
Meningkatnya ketergantungan masyarakat pada
bantuan dari masyarakat
Pembinaan PKK
Masih rendahnya inovasi TTG Penyelenggaraan gelar TTG
Belum adanya tindak lanjut dari kegiatan TTG
kepada peningkatan ekonomi masyarakat
Melaksanakan kegiatan TTG lanjutan bagi peningkatan
ekonomi masyarakat
12. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan Solusi
Masih rendahnya layanan DPP
dan KB
Menerapkan layanan sesuai dengan SOP
Permasalahan Solusi
Kurangnya aparatur dalam
perencanaan keuangan dan pelaporan kinerja
Berkoordinasi dengan BKD untuk
pemenuhan kebutuhan aparatur.
Rendahnya pemahaman tentang
pendidikan kependudukan
Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh
KB melalui bimbingan dan pelatihan
Masih adanya pro dan kontra di
masyarakat tentang pelaksanaan
KB
Membangun kreatifitas dalam pendekatan
-pendekatan kepada masayrakat dan tokoh
agama (FAPSEDU)
Kurangnya pemahaman pasangan
usia subur dalam memahami
keluarga yang berkualitas
Memberikan penyuluhan dan bimbingan
kepada masyarakat khususnya pasangan
usia subur
13. Bidang Perhubungan
Permasalahan Solusi
Masih rendahnya kesadaran masyarakat
dalam berlalu lintas
Melakukan sosialisasi tentang
keselamatan dalam berlalu lintas
Belum tersedianya alat uji kenderaan
sehingga tidak dapat dilakukan
pengujian terhadap kendaraan angkutan orang dan barang untuk keselamatan
berkendaraan
Menganggarkan pengadaan alat
pengujian kendaraan bermotor pada
Renja tahun 2019
Masih sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas di inti kota terutama pada
pagi hari
Melakukan pengendalian arus lalu lintas di titik rawan kemacetan
Masih minimnya sarana dan prasarana
perhubungan
Meningkatkan persentase anggaran
untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
14. Bidang Komunikasi Informatika
Permasalahan Solusi
Belum adanya rencana induk
pengembangan e-goverment akibat
gagal lelang
Menyusun rencana induk pengembangan
e-goverment di tahun akan datang
Masih minimnya fasilitas internet publik
meningkatnya instruktur jaringan internet dilingkungan Pemerintah Kota
Tanjungbalai yang dikelola Dinas Kominfo
Semakin bertambahnya jumlah
wartawan dan surat kabar harian
dan mingguan yang masuk di kantor Pemerintah Kota
Tanjungbalai
Perlunya penambahan anggaran untuk
wartawan dan surat kabar
15. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Permasalahan Solusi
masih rendahnya peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan
anggota dan masyarakat
melaksanakan pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan
masih rendahnya kemampuan
kewirausahaan para pelaku KUMKM terhadap akses permodalan dan
iptek
menciptakan sumberdaya manusia dan
produk yang berkualitas dan berdaya saing
masih adanya tunggakan KUMKM atas dana pinjaman daerah
mendorong terciptanya regulasi dan fasilitasi koperasi dan UMKM (perda
BLUD/UPTD)
masih diperlukan penciptaan iklim
investasi yang kondusif
melaksanakan koordinasi antara
KUMKM dengan lembaga keuangan dan BUMN/BUMD
16. Bidang Penanaman Modal
Permasalahan Solusi
Masih kurangnya SDM, sarana dan
prasarana pendukung pelayanan
perizinan berbasis elektronik
Peningkatan SDM, sarana dan
prasarana pendukung pelayanan
perizinan berbasis elektronik
Belum adanya SOP yang baku terkait perizinan
Update SOP perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Terjadinya keterlambatan dalam
pengurusan perizinan
Penerapan perizinan berbasis
elektronik
Belum adanya tunjangan khusus untuk pegawai perizinan dan tim
teknis sesuai dengan Permendagri No.
138 Tahun 2017
Pemberian tunjangan khusus untuk pegawai perizinan dan tim teknis
sesuai dengan Peremndagri No. 138
tahun 2017
17. Bidang Pemuda dan Olahraga
Permasalahan Solusi
Masih minimnya pembinaan terhadap pemberdayaan pemuda, organisasi
kepemudaan dan kewirausahaan
Meningkatkan dukungan kegiatan dan anggaran pembinaan terhadap
pemberdayaan pemuda, organisasi
kepemudaan dan kewirausahaan
Minimnya sarana dan prasrana bagi pengembangan
kreatifitas/kecakapan/skil pemuda
Meningkatkan koordinasi ke berbagai pihak bagi penyediaan dan
pemanfaatan ruang bagi pengembangan
kreatifitas/kecakapan.skill pemuda
Masih minimnya sarana dan prasarana serta kegiatan pembinaan
atlet dan atelet berprestasi
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
Permasalahan Solusi
Belum terfokusnya pembinaan yang
dapat secara terus menerus dilakukan kepada atlet yang berpotensi
Meningkatkan kegiatan pembinaan
terhadap atlit dan atlit berprestasi
18. Bidang Kebudayaan
Tidak terdapat permasalahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang kebudayaan.
b. Urusan Pilihan
1. Bidang Perikanan
Permasalahan Solusi
Nilai konsumsi ikan belum
mencapai target yang ditetapkan
Meningkatkan preferensi dan
kesadaran masyarakat untuk lebih
banyak mengkonsumsi ikan melalui lomba masak serba ikan,
penyebarluasan masyarakat mengenai nilai gizi ikan
Nilai tukar nelayan masih rendah Mengidentifikasi permasalahan
yang dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan untuk kemudian
diupayakan pemecahan masalah
tersebut melalui kegiatan pendampingan teknis perikanan
dan pemberian bantuan sarana produksi perikanan
2. Bidang Pariwisata
Permasalahan Solusi
Kurangnya dukungan dan
partisipasi masyarakat
dan stakeholder terkait dalam pengembangan
destinasi wisata
Meningkatkan kesadaran semua pihak dengan
memberi pemahaman tentang manfaat pariwisata,
diadakannya sosialisasi-sosialisasi dan koordinasi atau pertemuan-pertemuan dengan stakeholder
yang dapat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata (Penguatan Jejaring Wisata)
Belum optimalnya
sinergitas program/kegiatan yang
mendukung kepariwistaan
lebih memprioritaskan kegiatan yang mendukung
kepariwisataan
3. Bidang Pertanian
Permaslahan Solusi
Alih fungsi lahan persawahan Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang
eksistensinya dilindungi oleh Undang-
Undang/ Peraturan Daerah
Pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim
Peningkatan sistem irigasi
Skala pertanian kecil atau lahan yang dimiliki oleh sebagian besar
petani relatif kecil
Menanam tanaman dengan cara hidroponik dan vertical sehingga tidak
memerlukan lahan yang luas maksimal
Masih terbatasnya alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya
peralatan pasca panen di kelompok tani
Perlu penambahan alat dan mesin pertanian pasca panen di kelompok tani
Minimnya sarana dan prasarana
pertanian khususnya irigasi
Perlu perbaikan dan pemeliharaan irigasi
ditingkat petani
kurang tersedianya bibit unggul atau yang memiliki kualitas baik
Penyediaan faktor-faktor pendukung yang diperlukan, seperti teknologi pembibitan
indukan, petugas serta sarana prasarana
yang mendukung
masih belum terkoordinasikannya pengendalian penyakit hewan
ternak
melaksanakan kunjungan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
khususnya peternak, tentang jenis penyakit ternak serta upaya
pencegahan/pengobatannya guna mendapatkan ternak yang sehat
memberantas wabah penyakit ternak,
melalui program pemberian vaksin,
ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah
penyakit
Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penerapan pola
pangan beragam, bergizi dan seimbang dalam kehidupan sehari-
hari
Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan akses pangan yang lebih
akurat kepada masyarakat
Sistem cadangan dan distribusi
serta rantai pasokan dan logistik yang belum efisien, serta masalah
stabilitas harga
Meningkatkan ketahanan pangan baik
dalam ketersediaan, stabilitas, aksesibilitas, konsumsi sehingga dapat
dilihat kemajuan pertumbuhan ekonomi dan suatu individu dapat memiliki daya
saing individu dan bangsa
SDM penyuluh pertanian/
perkebunan masih belum maksimal
Perlunya pelatihan, diklat serta studi
banding secara terpadu dan komprehensif, serta dilengkapi dengan
fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung.
Permaslahan Solusi
Masih rendahnya kompetensi
SDM kelompok petani / peternak.
Perlu dilakukan penyuluhan teknologi
peternakan tepat guna dan inovasi-inovasi terbaru secara berkala kepada
peternak dan pelaku usaha peternakan.
Usaha peternakan masih dilakukan sebagai usaha
sampingan sehingga hasilnya hanya diprioritaskan untuk
memenuhi kebutuhan sendiri.
Memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha ternak, baik
melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga-lembaga lainnya.
Kinerja penyuluh masih perlu
ditingkatkan.
Monitoring dan supervisi pelaksanaan
kegiatan penyuluhan sampai ke tingkat kelurahan (WKPP) secara efektif dan
efisien.
Sarana dan prasarana rumah
potong hewan sudah tidak layak.
Perbaikan dan peningkatan sarana dan
prasarana rumah potong hewan.
4. Bidang perdagangan
Permasalahan Solusi
Masih rendahnya pengawasan
terhadap aktivitas perdagangan ilegal dan terhadap Obat dan
makanan
Meningkatkan pengawasan/monitoring
peredaran barang dan jasa
Masih adanya pelaku usaha yang
enggan memberikan data tentang usaha perdagangan eksport dan
impornya
Intensif melakukan Koordinasi/kerjasama
dan pendekatan secara persuasif
Belum adanya pasar yang representatif
Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar yang representatif
Rendahnya kualitas SDM dan
teknik industri yang digunakan sehingga menghasilkan kualitas
produk yang rendah
Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha
industri rumah tangga yang menggunakan bahan baku lokal
Masih minimnya fasilaitasi
pemasaran produk produk unggulan daerah
Meningkatkan fasilitasi pemasaran produk
unggulan daerah
Masih banyaknya pedagang kaki
lima sehingga tidak dapat
dikenakan tarif retribusi
Melakukan penertiban pasar secara tegas
dari Pemko Tanjungbalai
Masih rendahnya kesadaran dan kedisiplinan pedagang dalam
membayar tarif retribusi
Menghidupkan kembali pasar-pasar yang tidak berfungsi
Tidak tercapainya target retribusi Memberikan sanksi yag tegas kepada pedagang yang tidak membayar retribusi
Peninjauan ulang kembali tarif retribusi
5. Bidang Perindustrian
Permasalahan Solusi
Belum terbangunnya kawasan industri
Pembangunan kawasan industri
Kurang berkembangnya industri besar maupun industri kecil
menengah di Kota Tanjungbalai
Pembinaan kepada industri besar dan industri kecil menengah di Kota
Tanjungbalai
c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1. Bidang Administrasi Pemerintahan
Permaslahan Solusi
Kurang efektifnya pelaksanaan bimtek anggota DPRD sehingga
penjadwalan kunjungan kerja lainnya kurang optimal
Perlu adanya kerjasama dengan pihak penyelenggara sesuai Permendagri No.133
Tahun 2017 untuk melaksanakan bimtek secara kolektif
Penyediaan data dan informasi
guna kebutuhan penyusunan standar satuan harga masih
sering terkendala dan terlambat
Meningkatkan koordinasi dengan OPD
terkait
OPD tidak sepenuhnya
mengajukan draf Ranperda yang dibutuhkan OPD bersangkutan
dan penetapan/pengesahan Ranperda tidak tepat waktu
Meningkatkan koordinasi dengan OPD agar
menginventarisir ranperda yang dibutuhkan, serta meningkatkan
kerjasama kemitraan yang baik dengan pihak legislatif
Kurangnya antusias OPD dalam
kegiatan bina mental
Meningkatkan koordinasi dengan OPD
untuk aktif mengikuti kegiatan bina mental
Melakukan inovasi dalam pelaksanaan
bina mental (seperti dalam bentuk inhouse
training bagi peningkatan ESQ dll)
Kurangnya antusias OPD dalam kegiatan senam kesegaran
jasmani
Melakukan koordinasi kepada OPD untuk mengikuti kegiatan senam kesegaran
jasmani dan aerobic
Beberapa OPD tidak mengikuti pemantapan sebagai anggota
pokja
Tim pokja sebaiknya tidak lagi berasal dari beberapa OPD, tetapi sudah melekat pada
bagian pengadaan barang dan jasa
Beberapa paket pekerjaan yang mengalami kegagalan namun
tidak dilanjutkan lelang ulang
Masing-masing OPD harus melaporkan kegiatan yang akan dilelangkan sehingga
tidak ada kegiatan yang tidak jadi dilelangkan.
Permaslahan Solusi
Biaya perjalanan dinas pokja
untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi tidak dapat dicairkan
semuanya karena beberapa paket mempunyai waktu pembuktian
yang sama.
Sebaiknya lelang diusahakan pada awal
tahun sehingga pelaksanaan paket lelang tidak terlaksana pada saat bersamaan.
Masih adanya kendala teknis pada
operasioanl LPSE
Tetap menganggarkan biaya pemeliharaan
LPSE agar kondisi LPSE tetap dapat beroperasi dengan baik
Pemahaman aparatur masih
rendah dalam penyusunan dokumen renja dan renstra
Perlunya dilaksanakan diklat diklat.
Penyediaan data-data pendukung
IKK LPPD masih sering terkendala dan terlambat
Perlunya komitmen kepada daerah dan
OPD
Pemahaman aparatur Kepling,
kelurahan dan kecamatan tentang tupoksi masing-masing integritas
masih rendah
Meningkatkan jumlah aparatur Kepling,
Kelurahan dan Kecamatan untuk mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat
Dukungan sarana dan prasarana
dalam penggunaan aplikasi masih belum memadai
Perlunya dukungan sarana dan prasarana
yang memadai
Semakin bertambahnya jumlah
wartawan dan surat kabar harian dan mingguan yang masuk
dikantor Pemko
Perlunya penambahan anggaran untuk
wartawan dan surat kabar
Jumlah perjalanan dinas Sekretariat dan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah semakin meningkat
Perlunya penambahan anggaran untuk perjalanan dinas
Belum semua pangkalan LPG menjual kepada masyarakat
dengan harga yang ditetapkan pemerintah
Meningkatkan kegiatan monitoring dan pengawasan ditingkat agen dan pangkalan
Pemahaman / Kemampuan Sumber Daya Aparatur
dilingkungan Kecamatan dalam mengelola kegiatan dan Program
masih rendah.
Perlunya peningkatan SDM melalui diklat-diklat Teknis, fungsional, Khursus,
Workshop atau Seminar-seminar didalam dan diluar Daerah.
Kualitas SDM aparatur kecamatan
dan kelurahan masih rendah
Mengikuti sosialisasi atau pelatihan
ditingkat Kota
Permaslahan Solusi
Kurangnya minat masyarakat
untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kecamatan
Meningkatkan luas cakupan sosialisasi
dengan materi yang lebih menarik minat masyarakat
Penyediaan data dan informasi
bagi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan masih
sering terkendala dan terlambat
Meningkatkan koordinasi dengan
kelurahan
Belum semua aparatur di
Kecamatan dan Kelurahan memahami dan bekerja sesuai
tupoksinya.
Peningkatan kompetensi SDM aparatur
yang sesuai tugas / pekerjaan secara merata dan proporsional.
Peningkatan kompetensi aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal.
Pemberian reward bagi PNS dan pegawai yang berkinerja baik serta punishment
yang konsisten bagi yang melanggar peraturan dan disiplin.
Akselerasi pembangunan di terasa
belum meningkat secara maksimal baik dari segi kuantitas
maupun kualitas.
Keterlibatan masyarakat baik dalam
perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun pengawasannya serta
pemeliharaan hasilnya perlu ditingkatkan,
sehingga timbul rasa ikut memiliki (sense of belonging).
Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan OPD
terkait, perihal pembangunan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan dan Kelurahan.
Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan
Kelurahan masih belum maksimal.
Pemenuhan sarana dan prasarana yang
memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik.
Peningkatan kepatuhan penyelenggara / pelaksana pelayanan publik terhadap
Standar Pelayanan yang telah dibuat.
Peningkatan pengawasan dan pembinaan
tingkat Kelurahan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
Belum semua usulan masyarakat masuk ke dokumen rencana
Meningkatkan persentase usulan masyarakat yang masuk kedalam
dokumen rencana
2. Bidang Pengawasan
Permasalahan Solusi
Persentase hasil rekomendasi APIP dan APEP masih rendah
Melakukan pembinaan dan consultasi terhadap ASN yang mendapatkan temuan
Masih minimnya OPD yang menerapkan SPIP
Melakukan pendampingan kepada OPD yang belum menerapkan SPIP
Belum sinkronnya dokumen
perencanaan dan penganggaran
Melakukan review terhadap dokumen
perencanaan dengan penganggaran
Minimnya jumlah auditor, jika
dibandingkan dengan beban kerja bidang pengawasan yang harus
dilaksanakan
Menambah jumlah pegawai untuk dididik
menjadi auditor
3. Bidang Perencanaan Pembangunan
Permasalahan Solusi
Keterisian data SIPD masih rendah Meningkatkan koordinasi dengan
Seluruh SKPD
Masih rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan
musrenbang kel dan kecamatan
Melakukan inovasi pelaksanaan musrenbang
Tindak lanjut hasil penelitian dan
kajian oleh stakeholder, masyarakat dan dunia usaha masih rendah
Meningkatkan sosialisasi dan publikasi
tentang hasil-hasil kajian/penelitian kepada stakeholder dan masyarakat
Hasil musrenbang yang
diakomodir ke dokumen rencana masih rendah
Kapasitas SDM Perencanaan PD
masih rendah
Meningkatan volume kegiatan Bimtek
Perencanaan kepada aparatur perencana Perangkat Daerah
Kegiatan penguatan kapasitas SDM masih minim
4. Bidang Keuangan
Permasalahan Solusi
masih rendahnya pemahaman aparatur BPKPAD tentang
pengelolaan keuangan daerah
memberikan diklat-diklat dan pelatihan kepada aparatur BPKPAD
penyediaan data pertanggungjawaban oleh OPD
masih sering terkendala dan terlambat
meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi belanja oleh OPD terkait
Permasalahan Solusi
rendahnya pengetahuan dan
informasi masyarakat dan pengusaha akan pentingnya pajak
dalam rangka mensukseskan pembangunan kota
meningkatkan sosialisasi tentang pajak
kepada masyarakat dan pengusaha guna mensukseskan arah pembangunan
Kota Tanjungbalai
pengamanan terhadap aset BMD
pemerintah Kota Tanjungbalai khususnya barang rusak
berat/kendaraan roda 2 yang belum
laku terlelang
pengadaan gudang pengamanan barang
aset daerah
kurangnya sarana dan prasarana
teknologi informasi untuk layanan
kepada stakeholder terkait
meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi layanan kepada
stakeholder terkait
kurangnya pemahanan tentang layanan JKK, JKM Pensiunan dari
PT.TASPEN
mengadakan sosialisasi tentang pelayanan JKK, JKM pensiunan oleh
PT.TASPEN
kurangnya informasi tentang SOP bagi stakeholder
menyediakan bagan alur SOP pelayanan prima
5. Bidang Kepegawaian
Permasalahan Solusi
Keikutsertaan ASN dalam diklat tidak dilaporkan ke BKD
Menyusun teknis pengumpulan data yang lebih baik
Masih terbatasnya ASN yang
mengikuti diklat struktural dan fungsional
Meningkatkan kesempatan bagi ASN
untuk mengikuti diklat struktural dan fungsional
Ketidaksiapan pihak penyelenggara diklat PIM dalam menerima kuota
yang lebih besar
Koordinasi yang lebih intensif dengan panitia penyelenggara
Usul kenaikan ASN banyak yang tidak memenuhi persyaratan
Sosialisasi tentang kenaikan pangkat ASN