Oleh Imam Mudzakir

JAKARTA- Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah (pemda) di kota-kota besar menyusun rencana tata ruang kota dan perumahan yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum. Semakin tingginya permintaan perumahan di kawasan permukiman baru di perkotaan perlu direspons oleh kebijakan publik yang tepat.

selasa 7 mei 2019

22 property

Direksi PT Kabelindo Murni Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya bersama-sama disebut “Rapat”), yaitu:

A. Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat Tanggal : 3 Mei 2019 Waktu : RUPST 10.47 – 11.30 WIB RUPSLB 11.38 – 11.53 WIB

Tempat : PT Kabelindo Murni Tbk Jl. Rawa Girang No. 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930

Mata Acara Rapat : RUPST 1. Laporan Direksi Perseroan mengenai

keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama tahun buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018;

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018;

3. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;

5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB 1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari

50% dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam

Rapat adalah:

Direksi terdiri dari: Presiden Direktur : Ibu Elly Soepono Direktur : Ibu Veronica Lukman Direktur Independen : Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso Direktur : Bapak Andika S. Wongkar

Dewan Komisaris terdiri dari: Presiden Komisaris : Bapak Soepono Komisaris Independen : Bapak D.N. Adnyana Komisaris Independen : Bapak Budi Setiono Santoso

C. Kehadiran Pemegang Saham RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa

pemegang saham yang mewakili 966.426.100 saham atau 86,29 % dari 1.120.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 966.650.994 saham atau 86,31 % dari 1.120.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RUPST dan RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat RUPST Mata Acara Pertama sampai Kelima Hasil pemungutan suara: - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko); - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam

Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat

memberikan suara setuju; - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk

mufakat.

Keputusan RUPST: 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan

untuk tahun buku 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

4 kol x 300 MmklInvestor Daily

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASAPT KABELINDO MURNI Tbk

3. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut :

i. sebesar Rp 11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta Rupiah) atau sebesar 27,53% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 10,00 (sepuluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;

ii. sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kiteria sebagai berikut :

a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;

d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa;

e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

5. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019, dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan

RUPSLB Mata Acara Pertama sampai Kedua Hasil Pemungutan Suara: - Jumlah suara abstain : 0 suara - Jumlah suara tidak setuju : 7. 250.000 suara - Sehingga suara setuju : 959.400.994 suara, atau sebesar

99,25 %, atau lebih dari 3/4 bagian (untuk mata acara pertama) dan 2/3 bagian (untuk mata acara kedua), dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan RUPSLB: 1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% dari harta kekayaan

bersih atau seluruh harta kekayaan Perseroan, dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Sehubungan dengan hasil keputusan pada Agenda RUPST Ketiga,

dengan ini kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut: Periode Cum Dividen: - Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 13 Mei 2019 - Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 15 Mei 2019 Periode Ex. Dividen: - Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 14 Mei 2019 - Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 16 Mei 2019 Pencatatan Recording Date : tanggal 15 Mei 2019 Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 22 Mei 2019

Jakarta, 7 Mei 2019Direksi

PT KABELINDO MURNI Tbk

“Kebijakan hunian vertikal sudah menjadi mutlak di kota metropolitan. Pemda perlu segera memikirkan bagaimana pengembangunan hunian vertikal di kota kota besar terintegrasi dengan moda transporetasi umum,” ungkap Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid, dalam publikasinya, di Jakarta, Senin (6/5).

Khalawi mencontohkan, kota be-sar seperti Yogyakarta yang sudah semakin padat. Jangan sampai Jogja menjadi seperti Jakarta dimana kes-alahan telah berlarut-larut dan menjadi terlambat, terutama dalam menginte-gerasikan perumahan dengan moda transportasi.

Semakin tingginya permintaan perumahan di kawasan permukiman baru di perkotaan perlu direspons oleh kebijakan publik yang tepat baik oleh pemerintah pusat maupun pemda. Dis-amping tata ruang, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan serta transportasi publik.

Khalawi mengungkapkan bahwa terdapat berbagai konsep yang dapat digunakan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perenca-naan tata ruang kota. Seperti konsep rumah susun (rusun) bisa meng-gunakan konsep mix used, dimana di

lantai dasar digunakan untuk pasar atau stasiun dan di atasnya dibangun hunian vertikal bagi masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR).

Dengan dibangunnya Bandara Yog-yakarta International Airport di  Kulon Progo tentunya akan mempengaruhi perkembangan pembangunan kota. Hal  ini perlu dipikirkan bagaimana arah pembangunannya dari awal.

Perubahan ParadigmaSementara itu, Lilik Wachid Susilo,

akademisi dari Pusat Studi Transpor-tasi dan Logistik Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta menyam-paikan bahwa selama ini di Indone-sia sebagian besar pengembangan kota adalah  berdasarkan ruas jalan. Sehingga memang arah pengemban-gannya didesain untuk orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Contohnya pembangunan perumahan-perumahan yang mendekatkan diri dengan pintu keluar tol yang tentunya target market-nya adalah masyarakat yang memiliki mobil.

Pembangunan bukan dikembang-kan  berdasarkan simpul, yaitu ber-dasar atas kedekatan dengan stasiun atau terminal. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan akan terus mening-kat dan tidak akan pernah ada penyele-saian. Karena masyarakat tinggal jauh dari pusat perekonomian, sementara

JAKARTA - PT PP Tbk memban-gun gedung perkantoran BUMN Centre di atas lahan seluas 9.300 meter persegi (m2) di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pembangunan dilakukan dalam dua tahap, yakni West Tower dan East Tower.

Pembangunannya BUMN Centre melibatkan Gedung Kementerian BUMN, Gedung Telkom, dan Ge-dung Danareksa. Langkah awal pembangunan ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PT Danareksa (Persero) bekerja sama dengan PT PP Tbk untuk membangun dan mengembangkan gedung Danareksa.

Penandatanganan kerja sama yang tertuang dalam Penyelarasan BUMN Centre antara PT Danareksa (Persero) dengan PT PP (Persero)

Tbk diselenggarakan di Kantor Ke-menterian BUMN, Minggu (5/5). Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Arief Budi-man, direktur utama PT Danareksa (Persero) dan Lukman Hidayat, di-rektur utama PT PP (Persero) Tbk.

“Apa yang kami lakukan ini adalah upaya untuk mengoptimalisasi asset yang kami miliki. Kerja sama ini juga merupakan dukungan kami ter-hadap sinergi BUMN dan Kemente-rian BUMN untuk memiliki BUMN Centre pertama di Indonesia,” ujar Arief Budiman, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (5/5).

Dia menambahkan, kerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk dilaku-kan dalam bentuk build operations transfer (BOT) di atas lahan seluas + 9.300 m2 yang dimiliki Danareksa di kawasan Medan Merdeka Selatan,

Jakarta Pusat. “Pembangunan Gedung BUMN

Centre akan dimulai dengan dua tahap pengembangan, yaitu Pengem-bangan West Tower (Tanah Dan-areksa) dan dilanjutkan dengan East Tower (Tanah Telkom) dimana konsep design BUMN Centre ada-lah Burung Garuda,” ujar Lukman Hidayat.

Dia mengatakan, dalam proses konstruksi, PT PP (Persero) Tbk akan mengimplementasikan teknolo-gi BIM, VR, dan Photogrammetry sehingga pelaksanaan konstruksi menjadi lebih cepat, akurat, efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas. “Kami berharap dengan terjalinnya sinergi antara BUMN akan meningkatkan nilai tambah bagi masing-masing perusahaan,” kata dia. (ed)

JAKARTA – PT Wijaya Kar ya Bangunan Gedung Tbk (Wika Ge-dung) menargetkan pembangunan dua menara Icon Apartment Gresik, Jawa Timur rampung pada 2020. Apartemen yang berdiri di atas la-han seluas 6.227 meter persegi (m2) itu berketinggian 27 lantai.

Bobby Iman Setya, corporate sec-retary PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dalam siaran pers di Jakarta, baru-baru ini mengatakan bahwa apar temen ini nantinya terdiri atas 1.540 unit. Pembangu-nannya dikerjakan dalam waktu selama 1.146 hari atau 38 bulan. “Kami mengantongi kontrak Rp 284 miliar untuk pembangunan apartemen ini. Pembangunan Icon Apartment Gresik telah mencapai 60,7%,” kata dia.

Wika Gedung bersama PT Raya Bumi Nusantara Permai melakukan penutupan atap (topping of f) Tower Gresik Apar tment Icon di Jalan

Wahidin Sudirohusodo 788 Gresik, Jawa Timur, Senin (29/4).

Target rampung pembangunan terdiri atas dua tahap, yakni Tower A selesai pada Desember 2019. Lalu, Tower B selesai Maret 2020.

Luas bangunan apar temen ini mencapai 79.801m2 dan memiliki lima lapis area parkir. Apartemen ter-letak dari lantai 6 sampai dengan 26 sedangkan lantai 27 sebagai roof top.

Sementara itu, Wika Gedung telah merampungkan renovasi gedung Kementerian BUMN dan diresmikan Minggu (5/5). Wika Gedung selaku kontraktor utama menyelesaikan proyek ini dalam waktu enam bulan semenjak ditan-datanganinya kontrak pada 21 Juni 2018. “Gedung ini memiliki bentuk facade baru berbentuk kurva leng-kung dengan jarak terjauh dari struktur eksisting 3,2 meter,” jelas Direktur Utama PT Wika Gedung Tbk Nariman Prasetyo, dalam pub-

likasi yang sama.Di proyek ini, Wika Gedung

mengerjakan pekerjaan struktur, ar-sitektur dan elektrikal dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalen-der. Renovasi proyek ini dilakukan pada bangunan eksisting gedung Kementerian BUMN, di atas lahan seluas ± 1,521 hektare. Sedangkan total luas façade bangunan mencapai sekitar 15.683 m2 yang terdiri atas 22 lantai dengan ketinggian top atap sekitar 88 meter.

Selain mengerjakan kedua proyek di atas, Wika-Wika Gedung KSO dipercaya PT Angkasa Pura II (Pers-ero) mengerjakan pembangunan Hotel Domestik di area Terminal 3 Bandara Soekarno – Hatta. Hotel ini dibangun guna melayani para pe-numpang yang membutuhkan tran-sit atau terbang di Bandara tersebut pada malam hari, dan memilih untuk menginap di sekitar Bandara untuk menghindari kemacetan. (ed)

tidak didukung sistem transportasi yang baik.

“Contohnya di Jakarta, dimana per-gerakan manusia di wilayah Jabodeta-bek itu sangat massif, bergerak pada jam dan arah yang sama. Sehingga kemacetan yang terjadi permasalahan-nya bukan tentang traffic tapi tentang travel atau perjalanan. Sementara se-lalu yang dibahas seolah permasalahn-nya adalah traffic-nya,” ujar dia.

Lilik menyarankan agar terdapat perubahan paradigma pembangu-nan perkotaan yang menjawab akar

permasalahan yaitu perubahan dari kota yang memfasilitasi kendaraan pribadi menjadi pemngembangan yang memprioritaskan sistem layanan transportasi massal.

Untuk itu diperlukan perencanaan konsep untuk menjadi landasan pem-bangunan jangka panjang yang    ter-integrasi dari berbagai sektor pem-bangunan.

Konsep yang sangat terkenal dalam pengintegrasian hunian dengan tras-portasi adalah transit oriented develop-ment (TOD). Kini, di Jakarta dan seki-

tarnya gencar dikembangkan properti berbasis TOD. Di sisi lain, beragam moda transportasi publik modern yang hadir di Jakarta belakangan ini, seperti moda raya terpadu (MRT) Jakarta juga dinilai memberikan man-faat nyata. Manfaat itu bukan hanya mampu menciptakan konektivitas, efisiensi, dan meningkatkan produk-tivitas, tetapi juga meningkatkan nilai investasi kawasan.

Ali Tranghanda, direktur eksekutif Indonesia Property Watch mengata-kan, dalam jangka panjang kehadiran

infrastruktur transportasi MRT Jakar-ta dapat mendongkrak harga properti sekitar 10% per tahun. Pengalaman menunjukkan, saat pertamakali bus rapid transit (BRT) Transjakar ta beroperasi. Harga properti di koridor busway, khususnya di kawasan Pulog-adung, Jakarta Timur sontak terkerek signifikan, walau akhirnya kembali stagnan. “Properti di jalur Simatupang dan rute lintasan MRT Jakarta lainnya akan naik, termasuk di koridor jalur light rail transit (LRT) Jabodebek,” kata Ali.

JAKARTA-PT Bekasi Fajar Indus-trial Estate Tbk (Bekasi Fajar) me-nargetkan penjualan lahan seluas 40 hektare (ha) pada 2019 di kawasan industri MM 2010 Bekasi. Tahun lalu, Bekasi Fajar mengantongi pen-jualan seluas 35 ha.

“Tahun ini, kami mengharapkan pertumbuhan penjualan tanah men-jadi 40 hektar dengan target harga rata-rata penjualan Rp2,6 juta-Rp3,2 juta/m2,” ungkap  Head of Investor Relation PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Seri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (5/5).

Seri menyatakan, pada kuartal I-2019 belum ada penambahan pen-

jualan lahan, namun menargetkan lebih banyak penjualan lahan pada semester II-2019.

Untuk tahun 2019, perseroan me-nargetkan pertumbuhan penjualan 10-15 % dengan tetap mempertahan-kan marjin EBITDA di kisaran 60% dan margin laba bersih 40-50%. “Di kuartal I-2019, Bekasi Fajar Indus-trial Estate meningkatkan penjualan menjadi Rp247 miliar, EBITDA stabil di Rp127 miliar dan laba bersih Rp95 miliar,” paparnya.

Ke depan tambah Seri, perseroan akan terus fokus pada bisnis ka-wasan industri terutama di Kawasan MM2100 Bekasi, dimana akan mel-

anjutkan pengembangan. Upaya itu termasuk pengembangan sarana dan fasilitas dan memanfaatkan pemban-gunan infrastruktur di sekitarnya untuk meningkatkan nilai kawasan.

Kawasan MM2100 akan dilewati oleh JORR II Cibitung – Cilincing dan para penghuni kawasan akan mendapatkan keuntungan dari penambahan akses dan konektivitas di MM2100.  Selain itu, Kawasan MM2100 juga akan mendapatkan manfaat dari tol layang Jakar ta-Cikampek, Tol Jakarta-Cikampek Selatan, proyek perluasan Tanjung Priok dan pembangunan Pelabuhan Patimban. (imm)

Roca Group Resmikan Pabrik Pertama Di Indonesia(ki-ka): Operations Director of Roca Indonesia Emilio Ferrer, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono, Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Jose Maria Matres Manso dan Senior Managing Director Asia Bathroom Product Division & Roca Executive Board Raimundo Garcia Figueras saat peresmian pabrik pertama Roca di Indonesia beberapa waktu lalu. Roca, perusahaan sanitary global asal Spanyol secara resmi membuka pabrik pertamanya di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal Roca Indonesia memasuki market Indonesia dengan menghadirkan solusi per-lengkapan kamar mandi yang berkualitas serta ramah lingkungan.

Investor Daily/IST